Bab II Kajian Teoritis

Bab II Kajian Teoritis

2.1 Pengertian Perpustakaan Perguruan Tinggi Perpustakaan secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah ruang atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku-buku, jurnal-jurnal,

riset

penelitian dan lain sebagainya. Dari pengetahuan tersebut kita dapat dua unsur utama perpustakaan adalah ruangan dan buku . Sedangkan yang dimaksud perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang terdapat dalam lingkungan pendidikan tinggi misalnya universitas, perpustakaan akedemik dan perpustakaan fakultas, sekolah tinggi, institut dan lembaga perguruan tinggi lainnya. Perpustakaan perguruan tinggi juga disebut dengan perpustakaan khusus. Karena, umumnya perpustakaan perguruan tinggi khusus melayani kebutuhan akedemik masing – masing baik untuk kebutuhan mahasiswa, dosen serta hasil – hasil karya mahasiswa dan dosen, Sedangkan menurut Sulistiyo Basuki 1991:51 menyembutkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang terdapat pada perguruan tinggi , badan bawahannya, maupun lembaga yang berfaliasi denga perguruan tinggi, dengan tujuan utma membatu perguruan tinggi mencapai tujuan yakni tri darma perguruan tinggi (pendidika, penelitia dan pengabdian masyarakat Perpustakaan

perguruan

tinggi

adalah

”Perpustakaan

yang

diselenggarakan oleh lembaga dalam melaksanakan tujuannya dan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai Tri Dharma Perguruan Tinggi”. Perpustakaan tersebut berada di lingkungan kampus (Sutarno 2006: 35). Menurut Rahayuningsih (2007:7) Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang melayani para mahasiswa, dosen, dan karyawan suatu perguruan tinggi tertentu (akademi, universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik). Menurut RUU menyebutkan bahwa perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan perpustakan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan

Universitas Sumatera Utara

tercetak dan terekam, mengelolana dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektual para penggunanya melalui cara interaksi pengetahuan. Menurut Syahrial-Pamuntjak (2000:5) perpustakaan perguruan tinggi adalah, “perpustakaan yang tergabung dalam lingkungan lembaga pendidikan tinggi, baik yang berupa perpustakaan universitas, perpustakaan fakultas, perpustakaan akademi, perpustakaan sekolah tinggi”. Badan standarisasi nasional (sni

7330:2009)

mendifinisikan

perpustakaan

perguruan

tinggi

adalah,

”perpustakaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengajar dan mahasiswa di perguruan tinggi”. Menurut Sutarno (2003: 35) mendefinisikan sebagai berikut: perpustakaan perguruan tinggi merupakan perpustakaan yang berada dalam suatu perguruan tinggi dan yang sederajat yang berfungsi mencapai tri dharma perguruan tinggi, sedangkan penggunanya adalah seluruh civitas akademika.

2.1.1 Tujuan Perpustakaan Perguruan Tinggi Secara umum tujuan perpustakaan perguruan tinggi adalah menunjang tri dharma perguruan tinggi, yaitu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara khusus membantu para dosen dan mahasiswa, serta tenaga kependidikan di perguruan tinggi itu dalam proses pembelajaran. Menurut

Sjahrial-Pamuntjak

(2000:4),

“Tujuan

dari

Perpustakaan

Perguruan Tinggi adalah membantu Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam menjalankan program pengajaran”. Sedangkan dalam Pedoman Umum Perpustakaan Perguruan Tinggi (2004: 32) disebutkan bahwa: sebagai unsur penunjang perguruan tinggi, perpustakaan merumuskan tujuannya sebagai berikut : 1. Mengadakan buku, dan pustaka lainnya untuk dipakai oleh dosen, mahasiswa dan staf lainnya bagi kelancaran program pengajaran di perguruan tinggi. 2. Mengadakan buku, jurnal dan pustaka lainnya yang diperlukan untuk penelitian sejauh dana tersedia.


3.

Mengusahakan, menyimpan dan merawat pustaka yang bernilai sejarah yang dihasilkan oleh sivitas akademika.

4. Menyediakan sarana bibliografi untuk menunjang pemakaian pustaka 5. Menyediakan tenaga yang cakap serta penuh dedikasi untuk melayani kebutuhan pengguna perpustakaan, dan bila perlu, mampu memberikan pelatihan pengguna pustaka. 6. Bekerjasama dengan perpustakaan lain untuk mengembangkan program perpustakaan.

Sedangkan Menurut Rahayuningsih (2007:2) tujuan perpustakaan didirikan adalah: 1. Mengumpulkan bahan pustaka, yaitu secara terus-menerus menghimpun sumber informasi yang relevan untuk dikoleksi. 2. Mengolah atau memproses bahan pustaka berdasarkan suatu sistem tertentu. 3. Menyimpan dan memelihara, yaitu mengatur, menyusun, dan memelihara, agar koleksi rapi, bersih, awet, utuh, lengkap, dan mudah diakses. 4.

Menjadi pusat informasi, sumber belajar, penelitian, preservasi, rekreasi, dan kegiatan ilmiah lainnya.

5. Menjadi agen perubahan dan agen kebudayaan dari masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang.

Sebagai unsur penunjang perguruan tinggi dalam mencapai visi dan misinya, perpustakaan perguruan tinggi memiliki tujuan, menurut SulistyoBasuki (1993 : 52) tujuan perpustakaan perguruan tinggi adalah: 1. Memenuhi keperluan informasi masyarakat perguruan tinggi , lazimnya staf pengajar dan mahasiswa. Sering pula mencakup tenaga kerja administrasi perguruan tinggi. 2. Menyediakan bahan pustaka (referensi) pada semua tingkatan akademis, artinya mulai dari mahasiswa tahun pertama hingga ke mahasiswa pasca sarjana dan pengajar. 3. menyediakanruangan belajar bagi pemakai perpustakaan.


4. Menyediakan jasa peminjaman yang tepat guna bagi berbagai jenis pemakai. 5. Menyediakan jasa informasi aktif yang tidak saja terbatas pada lingkungan perguruan tinggi juga lembaga indusri lokal. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari perpustakaan perguruan tinggi adalah sebagai penyedia jasa pelayanan informasi yang meliputi pengumpulan, pelestarian, pengolahan, pemanfaatan dan penyebaran informasi sehingga dapat dimanfaatkan pengguna, penyediaan fasilitas yang mendukung dalam memenuhi kebutuhan informasi civitas akademika, pemberian berbagai jasa informasi serta pengembangan mutu perguruan tinggi pada tempatnya bernaung. Tujuan

Perpustakaan

menurut

Hasugian

(2009:80)

adalah,

”Untuk

memberikan layanan informasi untuk kegiatan belajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.”

2.1.2 Fungsi Perpustakaan Perguruaan Tinggi Agar tujuannya dapat terlaksana, perpustakaan perguruan tinggi harus menjalankan fungsinya dengan baik.Adapun fungsi Perpustakaan Perguruan Tinggi menurut Yuven (2010:1) adalah: 1. Lembaga pengelola sumber-sumber informasi. 2. Lembaga pelayanan dan pendayagunaan informasi. 3. Wahana rekreasi berbasis ilmu pengetahuan. 4. Lembaga pendukung pendidikan (pencerdas bangsa). 5. Lembaga pelestari hasanah budaya bangsa.

Sedangkan fungsi perpustakaan perguruan tinggi menurut Direktorat jenderal pendidikan tinggi (2004: 3) Adalah sebagai berikut : 1. Fungsi edukasi perpustakaan merupakan sumber belajar para sivitas akademika, oleh karena itu koleksi yang disediakan adalah koleksi yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, pengorganisasian bahan


pembelajaran setiap program studi, koleksi tentang strategi belajar mengajar dan materi pendukung pelaksanaan evaluasi pembelajaran. 2. Fungsi informasi perpustakaan merupakan sumber informasi yang mudah diakses oleh pencari dan pengguna informasi. 3. Fungsi riset perpustakaan mempersembahkan bahan-bahan primer dan sekunder yang paling mutakhir sebagai bahan untuk melakukan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Koleksi pendukung penelitian di perpustakaan perguruan tinggi adalah menghasilkan karyakarya

penelitian

yang

dapat

di

aplikasikan

untuk

kepentingan

pembangunan masyarakat dalam berbagai bidang. 4. Fungsi rekreasi, perpustakaan harus menyediakan koleksi rekreatif yang bermakna untuk membangun dan mengembangkan kreativitas, minat dan daya inovasi pengguna perpustakaan. 5. Fungsi publikasi perpustakaan selayaknya juga membantu melakukan publikasi karya yang dihasilkan oleh warga erguruan tingginya yakni sivitas akademika dan staf non-akademik 6. Fungsi deposit perpustakaan menjadi pusat deposit untuk seluruh karya dan pengetahuan yang dihasilkan oleh warga perguruan tingginya. 7. Fungsi interpretasi perpustakaan sudah seharusnya melakukan kajian dan memberikan nilai tambah terhadap sumber-sumber informasi yang dimilikinya

untuk

membantu

pengguna

dalam

melakukan

dharmanya. Sesuai dengan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi dengan fungsinya dapat mendukung program pendidikan, pengajaran, serta penelitian dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan dan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi. Menurut

Buku

Manajemen

Perpustakaan

Sutarno

(2006:54),

fungsi

Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagai berikut: a. Pengkajian kebutuhan pemakai dalam hal informasi dan bahan pustaka b. Penyediaan bahan pustaka yang diperkirakan diperlukan, melalui pembelian, langganan, tukar-menukar, penggandaan, penerbitan dan lainlain. c. Pengolahan dan penyiapan bahan pustaka


d. Penyimpanan dan pemeliharaan koleksi e. Pendayagunaan/pemberdayaan koleksi f. Pemberian layanan kepada masyarakat dengan sistem yang mudah, cepat, dan tepat serta sederhana. g. Pemasyarakatan perpustakaan. h. Pengkajian dan pengembangan atas semua aspek kepustakawanan i. Menjalin kerja sama dengan perpustakaan lain dalam rangka pemanfaatan bersama koleksi sarana prasarana j. Pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pihak-pihak dan mitra kerja lainnya. k. Administrasi perpustakaan, seperti kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, dan kerumahtanggaan (Perpusnan RI,2001). Dalam melaksanakan tujuannya, perpustakaan perguruan tinggi juga manjalankan fungsinya yaitu fungsi edukasi, fungsi informasi, fungsi riset, fungsi rekreasi, fungsi publikasi, fungsi deposit, dan fungsi interpretasi.

2.1.3 Tugas Perpustakaan Perguruan Tinggi Secara umum tugas perpustakaan peruruan tinggi ialah melayani keperluan para mahasiswa dari tingkatan persiapan sampai kepada mahasiswa yang sedang menghadapi ujian sarjana dan menyusun skripsi, para staf dalam persiapan bahan perkuliahan serta para penelitian yang bergabung dalam perguruan tinggi yang bersangkutan serta melakukan tugas rutin untuk pengadaan, mengelola, dan merawat pustaka. Sjahrijal-Pamuntjak (2000:5) Menurut buku pedoman umum pengelolaan koleksi perpustakaan perguruan tinggi, bahwa tugas perpustakaan perguruan tinggi adalah: 1. Mengikuti perkembangan perkuliahan dan menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pengajaran. 2. Menyediakan pustaka yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam rangka studinya. 3. Mengikuti

perkembangan

program-program

penelitian

yang

diselenggarakan di lingkungan perguruan tinggi induknya dan berusaha menyediakan literatur ilmiah dan bahan lain yang diperlukan bagi peneliti.


4. Memutakhirkan koleksi dengan mengikuti terbitan-terbitan yang baru baik terbitan cetak maupun tidak tercetak. 5. Menyediakan

fasilitas

yang

memungkinkan

pengguna

mengakses

perpustakaan lain maupun pangkalan-pangkalan data melalui jaringan lokal (intranet) maupun global (internet) dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi yang diperlukan. Sedangkan menurut Mahmudin (2006:2), tugas perpustakaan perguruan tinggi adalah sebagai berikut: 1. Sebagai pusat kegiatan belajar yang berfungsi a. Membantu program pendidikan pada umumnya sesuai dengan tujuan lembaga di atasnya sesuai dengan misi dan visi lembaga tersebut. Mengembangkan kemampuan pengunjung menggunakan sumber informasi. b. Membantu memperkaya

pengguna

dalam

menyediakan

informasi

dan

pengetahuan.

2. Membantu memperluas pengetahuannya tentang suatu bidang pelajaran. 3.

Mengembangkan minat, kemampuan dan kebiasaan membaca yang menuju kebiasaan belajar mandiri.

4. Membiasakan pengunjung untuk mencari informasi di perpustakaan, kemahiran dalam mencari dan menemukan informasi yang dibutuhkan. 5.

Perpustakaan sebagai tempat belajar seumur hidup.

2.1 Pustakawan Pustakawan adalah orang yang mengelola sebuah perpustakaan besert isinya memiliki buku, dokumen danmateri non buku yang merepakan koleksi perpustakaan dan menyediakaan informasi dan jasa peminjaman guna memenuhi kebutuhan pemakai (Sulystio-Basuki, 2008) Sedangkan Sk menpan no. 132 tahun 2002 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya, memberi batasan pengertian pustakawan sebagai berikut: “pustakawan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk


melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya”. Berdasarkan

undang-undang

RI

nomor

43

tahun

2007

tentang

perpustakaan dalam pasal 1 ayat (8) dinyatakan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

2.2.1 Peranan Pustakawan Peranan pustakawan dalam melaksanakan profesinya sebagai pustakawan sangat beragam, misalnya pada lembaga pendidikan seperti di perguruan tinggi pustakawan dapat pula berperan sebagai dosen atau peneliti. Menurut Hermawan dan Zen (2006:57) pustakawan memainkan berbagai peran (peran ganda) yaitu: 1. Edukator Sebagai edukator (pendidik), pustakawan dalam melaksanaka tugasnya harus berfungsi dan berjiwa sebagai pendidik. Sebagai pendidik ia harus melakukan fungsi pendidikan yaitu mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik

adalah

mengembangan

kepribadian,

mengajar

adalah

mengembangkan kemampuan berfikir, dan melatih adalah membina dan mengembangkan keterampilan. Oleh karenanya, pustakawan harus memiliki kecakapan mengajar, melatih dan mengembangkan, baik para pegawai ataupun pengguna jasa yang dilayaninya. 2. Manajer Pada hakekatnya pustakawan adalah manajer informasi, informasi yang banyak dan terdapat dalam berbagai wadah yang jumlahnya terus bertambah harus dikelola dengan baik. Kebutuhan informasi pengguna merupakan dasar pengelolaan informasi. Sebagai manajer pustakawan harus mempunyai jiwa kepemimpinan, kemampuan memimpin dan menggerakkan, serta mampu bertindak sebagai koordinator dan integrator dalam melaksanakan tugasnya sehar-hari. Pustakawan dalam perannya sebagai manajer juga harus dapat mengoptimalkan semua sumber daya


yang tersedia di perpustakaan, baik yang berupa sumber daya manusia, sumber daya informasi, dana, termasuk saranan dan prasarana. 3. Administrator Sebagai administrator pustakawan harus mampu menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program perpustakaan, serta dapat melakukan analisis atas hasil yag telah dicapai, kemudian melakukan upaya-upaya perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, seorang pustakawan harus mempunyai pengetahuan yang luas di bidang organisasi, sistem dan prosedur kerja. Dengan pengetahuan itu diharapka pustakawan memilk kemampuan dalam menafsirkan prosedur kedalam kegiatankegiatan nyata, sehingga akan dapat meningkatkan kualitas kerja, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna. 4. Supervisior Sebagai supervisior pustakawan harus; a. Dapat

melaksanakan

pembinaan

profesional,

untuk

mengembangkan jiwa kesatuan dan persatuan antar sesama pustakawan, sehingga dapat menumbuhkan dan peningkatan semangat kerja, dan kebersamaan; b.

Dapat menigkatkan prestasi, pengetahuan dan keterampilan, baik rekan-rekan sejawat masyarakat pengguna yang dilayaninya;

c.

Mempunyai wawasan yang luas, pandangan jauh ke depan, memahami beban kerja, hambatan-hambatan, serta bersikap sabar, tetapi tegas, adil, obyektif dalam melaksanakan tugasnya; dan

d. Mampu berkoordinasi, baik dengan sesama pustakawan maupun dengan para pembinanya dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan kendala, sehingga mampu meningkatkan kinerja unit organisasinya.

2.3 Pengertian Profesi Menurut Kanter (2011) sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandang memiliki pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui


training atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri. Profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam (keraf,1998) Naagarazan

(2006)

mendefinisikan

profesi

sebagai

any

occuption/job/vocation that requires advanced expertise (skill and knowledge), self-regulation, and concerted service to the public good. Yaitu profesi sebagai pekerjaan yang memerlukan pengembangan keahlian (keterampilan dan pengetahuan), pengaturan diri dan diselenggarakan berdasarkan keputusan bersama untuk melayani masyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Soekarman (2004) menyatakaan bahwa profesi adalah sejenis pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang untuk melaksanakannya dengan baik memerlukan keterampilan atau keahlian khusus yang diperoleh dari pendidikan atau pelatihan sesuai dengan perkembangan bidang pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang bersangkutan.

2.3.1 Ciri – Ciri Profesi Istilah profesi selalu menyangkut dengan pekerjaan tetapi tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi, untuk mencegah kesimpang siuran tentang profesidan pekerjaan berikut ini dikemukakan ciri-ciri dari profesi Menurut Notoatmodjo (2010:36) mengemukakan suatu profesi sekurangkurangnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1.

Mengikuti Pendidikan Sesuai Standar Nasional Artinya orang yang termasuk dalam profesi bersangkutan harus telah menyelesaikan pendidikan profesi tersebut.

2.

Pekerjaanya Berdasarkan Etika Profesi dalam menjalankan tugas atau profesinya seseorang harus berlandaskan atau mengacu kepada etika profesi yang telah dirumuskan oleh organisasi profesinya.


3.

Mengutamakan Kepentingan Masyarkat dari Pada Keuntungan Materi dalam menjalankan tugasnya seorang profesional tidak didasarkan pada kepentingan materi semata-mata, tetapi harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

4.

Pekerjaanya Legal (Melalui Perizinan) Untuk menjalankan tugas, harus terlebih dahulu memperoleh izin praktik dari yang berwenang.

5.

Anggota-Anggotanya Belajar Sepanjang Hayat seorang anggota profesi

mempunyai

kewajiban

untuk

selalu

meningkatkan

profesinya melalui belajar terus-menerus. Seorang profesional tidak boleh berhenti belajar untuk memelihara dan meningkatkan profesionalitasnya. 6.

Anggota-anggotanya Bergabung dalam Suatu Organisasi Profesi seseorang yang sudah memperoleh pengakuan profesi atau lulus dari pendidikan profesi diwajibkan untuk menjadi anggota organisasi profesi yang bersangkutan.

Sejalan hal diatas Arifin (2006:1) juga mengutarakan bahwa secara umum terdapat tiga ciri suatu profesi yaitu: 1. Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi. 2. Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan. 3. Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat, dengan kata lain profesi berorientasi memberikan jasa untuk kepentingan umum dari pada kepentingan sendiri.

2.3.2 Profesi Pustakawan Menurut Hermawan dan Zen (2006:68) pustakawan dapat dianggap sebagai profesi karena sebagian kriteria sudah dimiliki yaitu: 1. Memiliki lembaga pendidikan, baik formal maupun informal.


Pendidikan formal dilakukan pada tingkat universitas baik untuk program diploma, sarjana atau pasca sarjana. 2. Memiliki organisasi profesi, yaitu pustakawan di indonesia sejak tahun 1973 memiliki organisasi ikatan pustakawan indonesia (IPI), congress of southeast asia librarians (CONSAL) untuk tingkat regional dan international federation of library association and institutions (IFLA) untuk tingkat internasional. 3. Memiliki kode etik, pustakawan indonesia yang menjadi acuan moral bagi anggota dalam melaksanakan profesi. 4.

Memiliki majalah ilmiah sebagai sarana pengemban ilmu serta komunikasi antar anggota seprofesi.

5. Memiliki tunjagan profesi, meskipun belum memadai, pustakawan di indonesia medapatkan tunjangan fungsional seperti halnya guru, dosen, peneliti.

2.4 Etika Dan Kode Etik Etika berasal dari bahasa asing yaitu ethic(s) bahasa inggris atau ethica dalam bahasa latin, ethique dalam bahasa prancis , ethikos dalam bahasa greek. Yang artinya kebiasaan-kebiasaan terutama yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Etika (ethics) mempunyai pengertian standart dan tingkah laku atau perilaku manusia yang baik, yakni tindakan yang tepat yang harus dilaksanakan oleh manusia yang sesuai dengan ketentuan moral pada umumnya . Pengertian etika menurut Ernawan (2007:2) adalah, “ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan kebiasaan baik atau buruk, yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya”. Sedangkan menurut Rindjin (2004) menyatakan bahwa etos mempunyai banyak arti tetapi yang utama adalah beraeti kebiasaan, akhlak atau watak. Ia menyatakan pula bahwa etika mempunyai 3 makna yaitu : 1. Etika (kebiasaan, watak) sesungguhnya mengacu pada masing-masing pribadi seseorang yang mempunyai kebiasaan, akhlak atau watak tertentu.


2. Etika dalam bentuk jamak, berarti adat istiadat yaitu norma-norma yang dianut oleh kelompok golongan atau masyarakat tertentu mengenai perbuatan baik dan buruk. 3. Etika adalh studi tentang prinsip-prinsip prilaku yang baik dan yang buruk.

kode etik dilihat dari segi asal-usul kata terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik, dalam bahasa inggris terdapat berbagai makna dari kata code diantaranya tingkah laku, prilaku, peraturan perundang-undangan, dan kata etik bermakna sejumlah aturan moral atau prinsip prilaku untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Menurut Simorangkir (2003:87) kode etik adalah, “persetujuan bersama, yang timbul dari diri para anggota itu sendiri untuk lebih mengarahkan perkembangan mereka, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan”. Jadi kode etik adalah hasil murni yang sesuai dengan aspirasi profesi suatu kelompok tertentu, demi untuk kepentingan bersama dan kerukunan. Pendapat lain pengertian kode etik menurut Soepardan (2007:38) adalah, “seperangkat prinsip etik yang disusun atau dirumuskan oleh anggota-anggota kelompok profesi, yang merupakan cermin keputusan moral dan dijadikan standar dalam memutuskan dan melakukan tindakan profesi”. Dalam kamus bisnis (2014:1) pengertian kode etik adalah, “seperangkat aturan yang jelas dan tertulis sebagai pedoman bagi para manajer, karyawan, dan agen dari suatu organisasi dalam berperilaku”. Pengertian kode etik juga dikemukakan oleh Suwarno (2010:92) yaitu, “sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang baik bagi profesional.

1.4.1

Tujuan Kode Etik

Pada dasarnya

tujan kode etik suatu organisasi profesi menurut

Hermawan dan Zen (2006:84) adalah untuk : 1. Menjaga martabat dan moral profesi Salah satu hal yang harus dijaga oleh suatu profesi adalah martabat dan moral. Agar profesi itu mempunyai martabat yang perlu dijaga dan


dipelihara adalah moral. Profesi yang mempunyai martabat dan moral yang tinggi, sudah pasti akan mempunyai citra atau image yang tinggi pula di masyarakat. Untuk itu, profesi membuat kode etik yang akan mengatur sikap dan tingkah laku anggotanya, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu kode etik profesi sering disebut juga sebagai kode kohormatan profesi, jika kode etik dilanggar maka nama baik profesi akan tercemar, berarti merusak martabat profesi. 2.

memelihara hubungan antar profesi Kode etik juga dimaksudkan untuk memelihara hubungan antar anggota. Dalam kode etik diatur hak dan kewajiban kepada antar sesama anggota profesi. Satu sama lain saling hormat menghormati dan bersikap adil, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan mampu mendukung keberhasilan bersama.

3. Memelihara hubungan anggota profesi Dalam kode etik dirumuskan tujuan pengabdian profesi, sehingga anggota profesi mendapat kepastian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, biasanya kode etik merumuskan ketentuan bagaimana anggota profesi melayani masyarakat. Dengan adanya ketentuan itu, para anggota profesi dapat meningkatkan pengabdiannya kepada tuhan yang maha esa, bangsa dan tanah air serta kemanusiaan. 4. meningkatkan mutu profesi Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat kewajiban agar para anggota profesinya berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu profesi. Selain itu, kode etik juga mengatur kewajiban agar para anggotanya mengikuti perkembangan zaman. Setiap anggota profesi berkewajiban memelihara dan meningkatkan mutu profesi, yang pada umumnya dilakukan dalam wadah organisasi profesi. 5. Melindungi masyarakat pemakai


profesi, seperti hal profesi pustakawan adalah melayani masyarakat. Melalui kode etik yang dimiliki, dapat melindungi pemakai jasa. Ketika ada anggota profesi melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan sebagai pekerja profesional, maka kode etik adalah rujukan bersama

Sejalan dengan pendapat Hermawan dan Zen, pendapat lain tujuan dari kode etik menurut Soepardan (2007:40) menyatakan bahwa tujuan kode etik adalah sebagai berikut: 1. Menjunjung Tinggi Martabat dan Citra Profesi Image pihak luar atau masyarakat terhadap satu profesi perlu dijaga untuk mencegah pandangan merendahkan atau meremehkan profesi tersebut. Oleh karena itu, setiap kode etik profesi akan melarang berbagai bentuk tindakan atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi di dunia luar sehingga kode etik disebut juga “kode kehormatan”. 2. Menjaga dan Memelihara Kesejahteraan Para Anggota Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan material dan spiritual atau mental. Berkenaan dengan kesejahteraan material, kode etik umumnya menetapkan larangan-larangan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan. Kode etik juga menciptakan peratuan-perauran yang mengatur tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur para anggota profesi ketika berinteraksi dengan sesama anggota profesi. 3. Meningkatkan Pengabdian Para Anggota Profesi Kode etik juga berisi tujuan pengabdian profesi tertentu, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian profesinya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketetuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. 4. Meningkatkan Mutu Profesi


Kode etik juga memuat norma-norma serta anjuran agar profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu profesi sesuai dengan bidang pengabdiannya. Selain itu, kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi. 5. Melindungi masyarakat pemakai Profesi, seperti hal profesi pustakawan adalah melayani masyarakat. Melaluikode etik yang dimiliki dapat melindungi pemakai jasa. Ketika ada anggota profesi melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan sebagai pekerjaan profesional, maka kode etik adalah rujukan bersama.

Sedangkan menurut Ernawan (2007:125) tujuan kode etik dibuatnya kode etik adalah “menjujung martabat profesi atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatanperbuatan yang akan merugikan kesejahteraan para anggotanya” sehingga maksudnya yang terkandung dalam perbentukan kode etik yaitu: a. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral. b. Menjaga dan meningkatkan keterampilan teknis. c. Melindungi kesejahteraan material dari para pengemban profesi.

2.4.2 Fungsi Kode Etik Menurut Julia (2013:3) ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik yaitu: 1. Kode etik memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. 2. Kode etik merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja.


3. Kode etik mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi dilain instansi atau perusahaan.

Pendapat lain fungsi kode etik yang dikemukakan oleh Ernawan (2007: 125) yaitu: 1. Menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepetingannya akan terjamin. 2. Sarana kontrol sosial. 3. Pengemban patokan yang lebih tinggi. 4. Pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Sedangkan Soepardan dan Hadi mengemukakan (2007:39) kode etik berfungsi sebagai berikut: 1. Memberi panduan dalam membuat keputusan tentang masalah etik. 2. Menghubungkan nilai atau norma yang dapat diterapkan dan dipertimbangkan dalam memberi pelayanan. 3.

Merupakan cara untuk mengevaluasi diri.

4. Menjadi landasan untuk memberi umpan balik bagi teman sejawat. 5. Menginformasikan kepada profesi lain dan masyarakat tentang nilai moral. 6. Menginformasikan kepada profesional tentang nilai dan standar profesi

1.4.2

Implementasi Kode Etik

Ada dua implementasi kode etik yaitu 1. Nilai-Nilai Kode Etik Pustakawan Nilai-nilai

adalah

kesadaran

tertinggi

individu

yang

merupakan

seperangkat konsep yang hidup di dalam pikiran individu manusia dalam suatu kelompok, yang dianggap bernilai dan berharga sehingga menjadi pedoman hidup. Kode etik merupakan haril pemikiran pustakawan yang


tergabung dalam suatu organisasi profesi, IPI, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman sikap tingkah laku dalam melaksanakan tugas profesinya. Ini artinya kode etik memiliki nilai-nilai yang telah disepakati oleh anggota profesi dan disosialisasikan kepada pustakawa untuk dipahami dan dilaksanakan.Nilai-nilai menurut Hatch (1997) merupakan konsep yang hidup didalam pikiran manusia dalam suatu kelompok yang dianggap memiliki makna untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Nilainilai ini yang kemudian menentukan benar, slah,baik, atau buruk. Personal yang perlu digali adalah persoalan nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik

itu.

2. Usaha/Tindak Implementasi Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan sesuatu yang telah direncanakan. Menurut Searchcrm (2009) implementasi adalah pelaksanaan, menindaklanjuti suatu rencana, suatu metode,atau desain ke dalam suatu tindakan

1.5 Kode Etik Pustkawan Menurut Hermawan dan Zen kode etik adalah pegangan atau pedoman yang ditaati dan diperlukan oleh anggota profesi agar kepercayaan para klien tidak disalah gunakan.Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Kode etik bukan merupakan kode yang kaku karena akibat perkembangan zaman maka kode etik mungkin menjadi usang atau sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Kode etik disusun oleh organisasi profesi, dalam hal ini adalah Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang merupakan organisasi profesi bagi pustakawan. Tentang pelaksanaan kode etik pustakawan juga disebutkan dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, pasal 36b dan 37.


Dalam kode etik Pustakawan tersebut dijelaskan bahwa pustakawan adalah seseorang yang dalam memiliki pendidikan bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi sekurang-kurangnya tingkat pendidikan profesional dan atau berkualifikasi setingkat yang diakui oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dan berkarya dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi sesuai metodologi keilmuan yang diperolehnya.

2.5.1 Tujuan Kode Etik Pustakawan Kode etik dapat pula sebagai jaminan profesi terhadap pengguna jasa pustakawan. Menurut Hermawan dan Zen (2006:99) ada beberapa tujuan dari kode etik pustakawan yaitu untuk : 1. Meningkatkan pengabdian pustakawan kepada tuhan yang maha esa, bangsa dan negara. 2.

Menjaga martabat pustakawan adalah tugas anggota untuk selalu menjaga martabat dan kehormatan pustakawan dengan berlandaskan niai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat.

3. Meningkatkan mutu profesi pustakawan; untuk dapat memberikan layanan kepustakawan terhadap masyarakat, maka anggota profesi berkewajiban untuk meningkatkan mutu profesi dan anggota melalui berbagai kegiatan, baik melalui pendidikan formal, non-formal atau informal. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan, terutama layanan informasi kepada masyarakat; mendapatkan informasi, adalah merupakan hak setiap orang, maka pustakawan sebagai pekerja informasi harus berupaya agar kuantitas dan kualitas informasi yang diberikan selalu meningkat sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Pada dasarnya tujuan kode etik suatu organisasi profesi adalah untuk : 1. Menjaga martabat dan moral profesi Profesi yang mempunyai martabat dan moral yang tinggi sudah pasti akan mempunyai citra yang baik di masyarakat. Untuk itu profesi membuat kode etik yang akan mengatur sikap dan tingkah laku anggotanya mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jika kode etik


dilanggar maka nama baik profesi akan tercemar. Oleh karena itu kepada pelanggar harus diberi sanksi. 2. Memelihara hubungan anggota profesi Dalam kode etik diiatur hak dan kewajiban antar anggota profesi. Sehingga akan timbul sikap saling menghormati adil serta berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. 3.

Meningkatkan pengabdian anggota profesi Dalam kode etik dirumuskan tujuan pengabdian profesi sehingga anggota profesi mendapat kepastian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya ketentuan itu para anggota profesi dapat meningkatkan pengapdianya pada tuhan yang maha esa, bangsa dan tanah air, dan kemasyarakatan.

4. Meningkatkan mutu profesi Untuk meningkatkan mutu profesi kode etik juga memuat kewajiban agar para anggota profesinya berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu profesi.

5. Melindungi masyarakat pemakai Profesi, seperti hal profesi pustakawan adalah melayani masyarakat. Melalui kode etik yang dimiliki, dapat melindungi pemakai jasa. Ketika ada anggota profesi melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan sebagai pekerja profesional, maka kode etik adalah rujukan bersama. Masyarakat pemakai dapat dilindungi jika terjadi kegiatan malpraktik.

Tujuan kode etik pustakawan yang tertuang dalam kode etik pustakawan Indonesia Pasal 2 adalah: 1. Membina dan membentuk karakter pustakawan. 2. Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial 3. Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antara anggota dengan masyarakat. 4. Menumbuhkan

kepercayaan

masyarakat

pada

perpustakaan

dan

mengangkat citra pustakawan.


2.5.2 Manfaat Kode Etik Pustakawan Kode etik memberikan manfaat terhadap profesi, anggota dan masyarakat, menurut Hermawan dan Zen (2006:101) memberikan penjelasan secara rinci manfaaat kode etik adalah sebagai berikut : 1. Manfaat bagi profesi a. Dasar formal dari suatu organisasi yang profesional. b. Sebagai indikator bahwa pekerjaan pustakawan adalah matang dan bertanggung jawab. c. Kode etik akan membantu anggota memiliki standar kinerja. d. Sebagai alat kontrol masuknya anggota ke dalam profesi atau asosiasi. e. Meyakinkan hubungan layanan perpustakaan dan informasi yang disajikan terhadap kebutuhan masyarakat yang harus dilayani. f. Menyediakan manajemen layanan perpustakaan informasi yang baik dan efektif. g. Mendorong para pustakawan untuk memahami tanggung jawab individual untuk melibatkan diri dan mendukung assosiasi profesi mereka. 2.Manfaat bagi anggota a. Anggota profesi memiliki tuntutan moral dalam melaksanakan tugas profesinya. b. Menjamin hak pustakawan dan pekerja informasi untuk berpraktik. c. Dapat memelihara kemampuan, keterampilan, dan keahlian para anggota. d. Dapat memperbaiki kinerja yang dapat mengangkat citra, status dan reputasi. e. Perbaikan kesejahteraan dan apresiasi. f. Dapat

menghilangkan

keragu-raguan

dan

kebingungan

dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hubungan dengan pemakai, pustakawan dan atasan. 3. Manfaat bagi masyarakat a. Meningkatkan mutu layanan terhadap masyarakat. b. Memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhannya, jika ada layanan yang diberikan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkannya. c. Memberi perlindungan hak akses terhadap informasi.


d. Menjamin hak akses pemakai terhadap informasi yang diperlukannya. e. Menjamin kebenaran, keakuratan, dan kemutakhiran setiap informasi yang diberikan. f. Melindungi pemakai dari beban lebih informasi (information overload). g. Memelihara kualitas dan standar pelayanan.

2.5.3

Kinerja Pustakawan Dalam meningkatkan kinerja dan kualitas layanan pustakawan dituntut

bersikap profesional. Sikap profesionalisme tenaga pustakawan yang perlu diperhatikan adalah kepribadian pustakawan, kompetensi pustakawan, dan kecakapan pustakawan. Melihat kebutuhan tersebut, tuntutan bagi pustakawan adalah menjadi tenaga pustakawan ideal. Ukuran ideal yang disyaratkan yaitu apabila pustakawan memenuhi persyaratan, seperti yang tercantum dalam kode etik pustakawan (Hermawan, Rahman, 2006) 1. Aspek profesional, meliputi hal mengenai pustakawan yang harus mempunyai pendidikan formal ilmu pengetahuan, pustakwan dituntut gemar membaca, terampil, kreatif, cerdas, tanggap, berwawasan luas, berorientasi kedepan, mampu menyerap ilmu, obyektif (berorientasi pada data), tetapi memerlukan disiplin ilmu tertentu di pihak lain, berwawasan lingkungan, mentaati etika profesi pustakwan, mempunyai motivasi tinggi, berkarya di bidang kepustakawanandan mampu melaksanakan penelitian dan penyuluhan. 2. Aspek kepribadian dan perilaku, meliputi pustakawan harus bertaqwa kepada Tuhan YME, bermoral pancasila, mempunyai tanggungjawab sosial dan kesetiakawanan, memiliki etos kerja yang tinggi, mandiri, loyalitas tinggi terhadap profesi, luwes, komunikasi, bersikap suka melayani, ramah dan simpatik, terbuka terhadap kritik dan saran, selalu siaga dan tanggap terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi.


2.5.4

Kualitas Pustakawan kualitas pustakawan yaitu : a. Pustakawan mengadakan pembinaan disekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah/swasta, lembaga dan organisasi masyarakat, b. Pustakawan mengikuti pengabdian pada masyarakat dan penelitian ilmiah, c. Pustakawan ikut serta dalam proses belajar mengajar, d. Pustakawan terus menerus mempelajari dan mengikuti perkembangan teknologi serta meletakkan dasar perekonomiannya pada pengelolaan informasi, e. Pustakawan ikut serta membantu menyediakan literatur kepada peneliti, f. Pustakawan proaktif mencari solusi minat baca masyarakat melalui display koran pengumuman yang diletakan lingkungan kantor, taman, dan lingkungan perkampungan, g. Pustakawan harus mampu memimpin dan menyusun program organisasi IPI yang berorientasi kepada anggotanya.

2.6 Pengertian Pelayanan Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Seperti halnya Menurut Kotler (2008, 83) pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering.

2.6.1 Pelayanan Perpustakaan Perguruan Tinggi Kegiatan pelayanan pengguna perpustakaan merupakan hal yang paling pokok dan penting bagi sebuah perpustakaan perguruan tinggi yang merupakan ujung tombak dari keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan. Layanan perpustakaan berarti layanan yang diberikan kepada pembaca dalam memperoleh informasi dengan cepat, tepat sehingga pengguna mudah untuk menemukan bahan pustaka/informasi sesuai dengan kebutuhan mereka.


Perguruan tinggi yang berkualitas, baik negeri maupun swasta tentunya memiliki perpustakaan, dimana perpustakaan tersebut memiliki pelayanan perpustakaan. Definisi pelayanan perpustakaan dalam buku Perpustakaan perguruan Tinggi : Buku Pedoman (2004, 71) dinyatakan bahwa: Layanan perpustakaan adalah pemberian informasi dan fasilitas perpustakaan kepada pengguna melalui layanan perpustakaan. Melalui layanan perpustakaan pengguna dapat memperoleh hal berikut: 1. Informasi yang dibutuhkan secara optimal dari berbagai media 2. Manfaat berbagai alat bantu penelusuran yang tersedia Adapun menurut Undang-Undang No 43 Tahun 2007 pasal 14 mengenai pelayanan perpustakaan, bahwa : 1. Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka. 2. Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan. 3. Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 4. Layanan

perpustakaan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. 5. Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka. 6. Layanan

perpustakaan

terpadu

diwujudkan

melalui

kerja

sama

antarperpustakaan. 7. Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.


2.6.2 Jenis Pelayanan Perpustakaan Jenis pelayanan pengguna yang diberikan perpustakaan akan menentukan mutu dari pelayanan perpustakaan tersebut. Menurut Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi (2004:71), jenis-jenis layanan pengguna adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan sirkulasi 2. Pelayanan referensi 3. Layanan multimedia 4. Pelayanan jasa kesiagaan informasi 5. pelayanan pendidikan pengguna


Bab II Kajian Teoritis

Recommend Documents