BAB II KAJIAN TEORITIS

BAB II KAJIAN TEORITIS 2.1. Perpustakaan Umum 2.1.1. Pengertian Perpustakaan Umum . Perpustakaan umum didirikan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara gratis. Menurut Hermawan dan Zen dalam bukunya Etika Kepustakawanan (2006: 30) Menyatakan bahwa, “Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang melayani seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang, status sosial, agama, suku pendidikan dan sebagainya”. Menurut Sulistyo-Basuki

yang dikutip Sutarno (2006: 38) menyatakan

bahwa: “Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang didanai dari sumber yang berasal dari masyarakat seperti pajak dan retribusi, yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan”. Sedangkan Yusuf (1996: 17) menyatakan bahwa: “Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang seluruh atau sebagian dananya disediakan oleh masyarakat dan penggunanya tidak terbatas pada kelompok orang tertentu” Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan umum adalah perpustakaan yang melayani seluruh lapisan masyarakat dan perpustakaan didanai oleh masyarakat tersebut.

2.1.2. Tujuan Perpustakaan Umum. Pada dasarnya perpustakaan umum memiliki tujuan yang ingin dicapai. Menurut Hermawan dan Zen (2006: 31) tujuan perpustakaan umum yaitu : 1. Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk menggunakan bahan pustaka dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesejahteraan. 2. Menyediakan informasi yang murah, mudah, cepat dan tepat yang berguna bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3. Membantu dalam pengembangan dan pemberdayaan komunitas melalui penyediaan bahan pustaka dan informasi. 4. Bertindak sebagai agen kultural sehingga menjadi pusat utama kehidupan budaya bagi masyarakat sekitarnya. 5. Memfasilitasi masyarakat untuk belajar sepanjang masa.

Universitas Sumatera Utara

Adapun menurut manifesto perpustakaan umum Unesco dalam SulistyoBasuki yang dikutip oleh Rahayuningsi (2007: 5) menyatakan bahwa Perpustakaan umum mempunyai tujuan utama yaitu ; 1. Memberiakan kesempatan bagi umum untuk membaca bahan pustaka yang dapat membantu meningkatkan mereka kearah kehidupan yang lebih baik. 2. Menyediakan Sumber informasi yang cepat, tepat dan murah bagi masyarakat terutama informasi mengenai topik yang berguna bagi mereka dan yang sedang hangat dalam kalangan masyarakat. 3. Membantu warga untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga yang bersangkutan akan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, sejauh kemampuan tersebut dapat dikembangkan dengan bantuan bahan pustaka fungsi ini disebut fungsi pendidikan seumur hidup. 4. Bertindak selaku agen kultural, artinya perpustakaan umum merupakan pusat utama kehidupan budaya bagi masyarakat sekitarnya. Perpustakaan umum bertugas menumbuhkan apresiasi budaya masyarakat sekitarnya dengan cara menyelenggarakan pameran budaya, ceramah, pemutaran film, dan penyediaan informasi yang dapat meningkatkan keikutsertaan, kegemaran dan apresiasi masyarakat terhadap segala bentuk seni budaya. Sedangkan dalam Buku pedoman perlengkapan perpustakaan umum (1992: 2) tujuan perpustakaan umum yaitu: 1. Untuk pendidikan masyarakat (sebagai sarana pendidikan non formal) dan membudidaya kreasi, prakarsa dan swadaya masyarakat guna meningkatkan kemajuan kehidupan dan kesejahteraanya 2. Menyediakan berbagai kebutuhan untuk penerangan, informasi dan data sekunder serta pengetahuan ilmiah 3. Memberi semangat dan hiburan yang sehat dan pemanfaatan hal-hal yang bersifat membangun dalam waktu senggang 4. Mendorong, menggairahkan, memeliharadan membina semangat membangun dan semangat belajar masyarakat 5. Membekali berbagai pengetahuan dan ilmu serta pedoman-pangalaman kepada masyarakat di berbagai bidang. Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perpustakaan umum adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapat informasi secara murah, mudah, cepat, dan tepat dalam meningkatkan pengetahuan keterampilan dan kesejahteraan. Disamping itu perpustakaan umum juga berperan sebagai agen kultural yang bertugas menumbuhkan apresiasi masyarakat dibidang seni dan budaya.

2.1.3. Fungsi Perpustakaan Umum Perpustakaan umum sebagai pusat informasi yang melayani seluruh lapisan masyarakat umum selalu berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengembangkan kebiasaan membaca. Dalam peyelenggaraanya,


perpustakaan umum mempunyai fungsi yang harus dilaksanakan, hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Umum (2000: 6) adalah sebagai berikut: 1. Pengkajian kebutuhan pemakai dalam hal informasi dan bahan bacaan. 2. Penyediaan bahan pustaka yang diperkirakan diperlukan melalui pembelian, langganan, tukar menukar dan lain-lain. 3. Pengolahan dan penyiapan setipa bahan pustaka. 4. Penyimpanan dan Pemeliharaan koleksi 5. Pendayagunaan koleksi. 6. Pemberian layanan kepada warga masyarakat baik yang datang langsung ke perpustakaan maupun yang menggunakan telepon, faximil, dan lainlain. 7. Pemsyarakatan perpustakaan . 8. Pengkajian dan pengembangan semua aspek kepustakawanan 9. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat mitra kerja lainnya. 10. Menjalin kerjasama dengan perpustakaan lain dalam rangka pemanfaatan koleksi bersama dan sarana/prasarana. 11. Pengolahan dan ketatausahaan perpustakaan. Menurut Siregar dalam bukunya yang berjudul Perpustakaan Energi Pembangunan Bangsa (2004: 76) Bahwa fungsi perpustakaan umum adalah : 1. Membantu orang-orang (terutama orang-orang muda dan anak-anak) menjadi melek informasi. 2. Memberi tahu mereka bagaimana informasi dan juga untuk mengembangkan kebiasaan membaca. 3. Membantu orang dewasa untuk belajar seumur hidup dan belajar kembali untuk perubahan karir. 4. Memelihara dan mempromosikan kebudayaan. Sedangkan dalam Buku pedoman perlengkapan perpustakaan umum (1992: 2) Bahwa fungsi perpustakaan umum adalah : 1. Menyediakan bahan pendidikan (educating) 2. Menyediakan dan meyebarluaskan informasi (informatif) 3. Menyediakan bahan-bahan yang berisi petunjuk, pedoman dan bahanbahan rujukan bagi anggota masyarakat (reterensif) 4. Melestarikan bahan pustaka dan hasil budaya bangsa untuk dimanfaatkan masyarakat umum (dokumentatif) 5. Menyediakan layanan penelitian (riset kualitatif dan kuantitif) Berdasarkan

defenisi

di

atas

penulis

berkesimpulan

perpustakaan umum adalah sebagai tempat untuk

bahwa

fungsi

mengumpulkan, mengolah,

melestarikan, menyebar luaskan informasi, mengembangkan kebiasaan membaca dan mempromosikan kebudayaan.


2.2. Pustakawan 2.2.1. Pengertian Pustakawan. Pustakawan merupakan petugas perpustakaan yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan perpustakaan dan juga merupakan faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya pelayanan yang ada di perpustakaan. Menurut Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dalam kode etik yang dikutip Hermawan dan Zen (2006: 3) Menyatakan bahwa: Pustakawan adalah seorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahuan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan. Menurut Soeatminah (1992: 161) Menyatakan bahwa: Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berijazah dibidang ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang diberi tugas secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perpustakaan dan dokumentasi pada unit-unit perpustakaan. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.132/M.PAN/12/2002 (2006: 5) menyatakan bahwa, “Pustakawan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi pada instansi pemerintah”. Berdasarkan ketiga uraian di atas maka disimpulkan bahwa pengertian pustakawan adalah Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berijazah dibidang ilmu perpustakaan yang melaksanakan tugas atau kegiatan di unit-unit yang ada perpustakaan.

2.2.3. Kompetensi Pustakawan. Dalam menghadapi era globalisasi pustakawan harus memiliki kompetensi dalam menjalankan profesinya secara profesional dengan kata lain seorang pustakawan harus memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, sikap, nilai, perilaku serta karakteristik pustakawan untuk melaksanakan pekerjaan dalam memberikan layanan pengguna. Dengan adanya kompetensi yang dimiliki pustakawan akan menjamin terwujudnya layanan yang bermutu. Menurut Dewiyana (2006: 22) menyatakan bahwa “ Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, atau


karakteristik yang berhubungan dengan tingkat kinerja suatu pekerjaan seperti pemecahan masalah, pemikiran analitik atau kepemimpinan”. Sedangkan menurut Utomo yang dikutip Hermawan dan Zen (2006: 174) menyatakan bahwa: “Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan dan keterampilan, sikap, nilai, prilaku, dan karakteristik sesorang yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dengan tingkat kesuksesan secara optimal. Berdasarkan hasil diskusi Komisi II yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI dalam Hermawan dan Zen (2006: 174) menyatakan bahwa: “Kompetensi secara umum adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, sikap, nilai prilaku, serta karakteristik pustakawan, yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara optimal” Dari defenisi di atas dapat disimpulkan kompetensi pustakawan

adalah

pengetahuan, kemampuan serta karakteristik yang berhubungan dengan tingkat kinerja dalam melakukan pekerjaan yang ada di perpustakaan. Kompetensi pustakawan dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme sebagai pelayan informasi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pengguna jasa perpustakaan. Dalam meningkatkan profesionalisme pustakawan ada yang harus diperhatikan dalam peningkatan kompetensi pustakawan. Menurut Hermawan dan Zen (2006: 176), komponen yang harus di perhatikan dalam peningkatan kompetensi pustakawan yaitu : 1. Penguasaan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan, serta integritas pustakawan; 2. Kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pustakawan; 3. Kesesuaian dan persyaratan penempatan kerja pustakawan; 4. Pengakuan dan jaminan formal pustakawan kepada masyarakat; 5. Standart kinerja (kualitas dan kuantitas) yang harus dicapai pustakawan; 6. Sarana dan prasarana untuk peningkatan yang harus dicapai seorang pustakawan ( pendidikan formal dan non formal); 7. Perangkat organisasi kompetensi pustakawan. Dengan adanya komponen-komponen tersebut diharapkan pustakawan mampu meningkatakan kinerja dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai seorang pustakawan yang professional.


2.3. Jabatan Fungsional . 2.3.1. Pengertian Jabatan Fungsional . Jabatan fungsional adalah “suatu jabatan yang memberikan kesempatan bagi pegawai negeri sipil untuk mencapai karirnya dengan memilih menurut kesadaran pribadi mengenai jenis pekerjaan yang akan ditempuh/dipilihnya serta arti pekerjaan tersebut bagi instansi maupun dirinya sendiri (Harmaini, 1995:2). Berdasarkan (KEPRES No.87/1999) menyatakan bahwa : Jabatan fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu secara mandiri . Sedangkan menurut Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara No.132/ MENPAN/12/2002 (2006: 5) menyatakan bahwa “ Jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil”. Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jabatan fungsional adalah jabatan atau kedudukan seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab di satuan organisasinya yang dalam pelaksanaanya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Menurut

Supriyanto (2006: 323) Menyatakan bahwa

jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan adalah Sebagai berikut : 1. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlianya. 2. Jabatan fungsional keterampilan adalah kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Berdasarkan pengetahuan dan tingkat pendidikan pustakawan maka jabatan fungsional pustakawan terdiri dari pustakawan tingkat terampil dan tingkat ahli. Dalam

Surat

Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Dan

Aparatur

Negara

No.132/M.PAN/12/2002 (2006: 3) menyatakan bahwa:


1. Pustakawan tingkat terampil adalah pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendanhnya diploma II perpustakaan, dokumentasi dan informasi atau diploma bidang lain yang disetarakan 2. Pustakawan tingkat ahli adalah pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya sarjana perpustakan, dokumentasi dan informasi atau sarjana bidang lain yang disetarakan. Dalam pengangkatan pustakawan menjadi jabatan fungsional ada persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam buku jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya (2006: 28) Persyaratan yang harus dipenuhi pustakawan adalah : 1. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pustakawan tingkat terampil, adalah; a. Berijazah serendah-rendahnya diploma II perpustakaan, dokumentasi, dan informasi atau diploma di bidang lain; b. Bagi diploma bidang lain harus mengikuti pelatihan kepustakawanan dengan kualifikasi yang ditentukan oleh perpustakaan Nasional RI; c. Serendah-rendahnya menduduki pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b; d. Bertugas pada unit perpustakan, dokumentasi dan informasi sekurangkurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; e. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3), sekurangkurangnya bernilai baik dalam1 (satu) tahun terakhir. 2. Untuk dapat diangkat dalam jabatan pustakawan tingkat ahli, adalah : a. Serendah-rendahnya berijazah sarjana (S1) perpustakaan, dokumentasi, dan informasi atau sarjana bidang lain; b. Bagi sarjana bidang lain harus mengikuti pelatihan kepustakawanan dengan kualifikasi yang ditentukan oleh perpustakaan Nasional RI; c. Serendah-rendahnya menduduki pangkat penata muda, golongan ruang III/a; d. Bertugas pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi sekurangkurangnya selama 2 (Dua) tahun berturut-turut; e. Setiap unsur penilain pelaksana pekerjaan (DP-3), sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir. Dari uraian di atas dapat disimpulkan untuk mendapatkan jabatan fungsional pustakawan ditentukan berdasarkan latar belakang pendidikan

dalam bidang

perpustakaan dan bertugas di unit perpustakaan sekurang-kurangnya 2 (Dua) tahun. Dalam pengangkatan dan kenaikkan jabatan / pangkat, pustakawan harus memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara No.132/KEP/ M.PAN/12/2002 (2006 : 4) yang menyatakan bahwa: Angka kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang pustakawan dalam mengerjakan butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikkan jabatan / pangkat.


Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara No.132/KEP/ M.PAN/12/2002 (2006 : 54) tentang jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dicapai oleh seorang pustakawan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Untuk pengangkatan dan Kenaikan Jabatan/Pangkat Pustakawan Tingkat Terampil

No

UNSUR

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN TINGKAT TERAMPIL Pustakawan Pust.Pelaksana Pustakawan Pelaksana Lanjutan Penyelia

PERSEN TASE

I

UTAMA A. PENDIDIKAN B. PENGORGANISASIAN DAN PENDAYAGUNAAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA/SUMBER INFORMASI C. PEMASYARAKATAN PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN INFORMASI D. PENGEMBANGAN PROFESI

> 80%

32

II/c 48

II/d 64

III/a 80

III/b 120

III/c 160

III/d 240

II

PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PUSTAKAWAN

< 20%

8

12

16

20

30

40

60

80

100

150

200

300

JUMLAH 100% 40 60 Sumber : SK MENPAN No.132/KEP/ M.PAN/12/2002 (2006 : 54)


Tabel 2.2 Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Untuk pengangkatan dan Kenaikan Jabatan/Pangkat Pustakawan Tingkat Ahli JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN TINGKAT AHLI

No.

UNSUR

PERS ENTA SE

Pustakawan Pertama

Pustakawan Muda

Pustakawan Madya

Pustakawan Utama

III/a

III/b

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c

IV/d

IV/e

I

UTAMA A. PENDIDIKAN B. PENGORGANISASIAN DAN PENDAYAGUNAAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA/SUMBER INFORMASI C. PEMASYARAKATAN PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN INFORMASI D. PENGEMBANGAN PROFESI

>80%

80

120

160

240

320

440

560

680

840

II

PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PUSTAKAWAN JUMLAH

<20%

20

30

40

60

80

110

140

170

210

100%

100

150

200

300

400

550

700

850

1050

Sumber : SK MENPAN No.132/KEP/ M.PAN/12/2002 (2006 : 55)

Dari uraian tabel di atas , bahwa jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dicapai oleh seorang pustakawan tersebut harus terdiri dari :  

Sekurang-kurangnya 80% (Delapan Puluh persen) angka kredit berasal dari unsur pendidikan, pelaksana perpustakaan, pemasyarakatan perpustakaan dan pengembangan profesi. Sebanyak 20% (Dua Puluh Persen) angka kredit harus berasal dari unsur penunjang.

Dalam pengusulan angka kredit ada prosedur yang harus dilihat, menurut Hermandono (1999: 22) menyatakan bahwa prosedur pengusulun angka kredit jabatan pustakawan diuraikan sebagai berikut: a. Setiap pustakawan yang akan dinilai, melakukan penilaian terhadap prestasi kerjanya sendiri sesuai dengan butir kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya. b. Hasil penilaian tersebut diisikan kedalam formulir Daftar Usulan Penetapan Angka kredit (DUPAK)


c. Angka kredit sudah diisikan kedalam formulir DUPAK jabatan pustakawan disampaikan kepada pejabat pengusul/pimpinan pejabat yang berhak menetapkan angka kredit pejabat pustakawan. d. Pejabat pengusul meneruskan DUPAK tersebut kepada pejabatyang berhak menetapkan angka kredit pejabat pustakawan. e. Selanjutnya pejabat yang tersebut pada butir (d) meneruskan DUPAK jabatan pustakawan berikut bukti dan lampiranya. f. DUPAK harus sudah sampai kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit pada bulan januari atau juli setiap tahun. g. DUPAK dilampiri:  Salinan Sah bukti yang diisyaratkan dari unsure-unsur yang dinilai.  Surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas perpustakaan.  Salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.  Salinan keputusan pengangkatan dalam jabatan pustakawan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.  Fotocopi DP 3 dalam 2 tahun terakhir.  Salinan keputusan pengangkatan kembali menjadi pustakawan bagi yang pernah dibebas tugaskan yang disahkan oleh yang berwenang. h. DUPAK berikut bukti dengan lampiranya yang diterima oleh tim penilai yang berwenang menatpakan angka kredit disampaikan kepada anggota tim penilai untuk dilakukan penelitian ada penilaian. i. Apabila seluruh anggota tim penilai dapat menerima hasil penelitian dan penilaian tersebut, maka semua tim penilai membubuhkan parafnya. Kemudian ketua tim penilai manandatangani kolom 5 dari DUPAK. j. Apabila hasil penelitian dan penilaian tersebut dinilai oleh rapat belum memenuhi persyaratan angka kredit yang ditentukan, maka kedua tim penilai memberitahukan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang diajukan belum memenuhi syarat. k. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau pejabat lain yang ditunjukkan, memberitahukan kepada pejabat pengusul bahwa pustakawan yang diusulkan belum memenuhi syarat yang ditentukan dengan menjelaskan apa kekuranganya. l. Hasil penelitian dan penilaian yang telah disetujui rapat tim penilai dituangkan ke dalam Daftar Penetapan Angka Kredit (DPAK). m. Hasil penelitian dan penilaian tim penilai yang sudah dituangkan kedalam penetapan angka kredit, oleh ketua tim penilai diserahkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan, masingmasing dalam rangkap 5 :  1 (satu) copy disampaikan kepada pimpinan Perpustakaan pustakawan yang bersangkutan.  1 (satu) copy disampaikan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.  1 (satu) copy disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.  1 (satu) copy disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit.  1(satu) copy disampaikan kepada pustakawan yang bersangkutan. n. Rapat tim penilai dinggap sah, apabila anggota tim penilai yang hadir minimal 3 orang.


2.3.2. Penempatan Pustakawan Berdasarkan Jabatan Fungsional . Setelah pustakawan memenuhi persyaratan dalam pengangkatan sebagai jabatan fungsional, maka langkah selanjutnya dilakukan penempatan pustakawan sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat pustakawan. Jabatan fungsional pustakawan mempunyai jenjang jabatan berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, Menurut Supriyanto (2006: 323) menyatakan bahwa Jabatan Fungsional mempunyai jenjang jabatan sebagai berikut: 1. Jenjang jabatan fungsional keahlian : a. Jenjang utama yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis yang mensyaratkan kulifikasi profesional tingkat tertinggi, dengan kepangkatan dari pembina utama madya (IV/d) s/d pembina utama (IV/e). b. Jenjang madya yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat tinggi, dengan kepangkatan mulai dari pembina (IV/a) s/d pembina utama muda (IV/c). c. Jenjang muda yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis oprasional yang mensyaratkan kulaifikasi profesional tingkat lanjutan, dengan kepangkatan mulai dari penata (III/c) s/d (III/d). d. Jenjang pertama yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat oprasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar, dengan kepangkatan mulai dari penata muda (III/a) s/d penata muda tingkat I (III/b). 2. Jenjang jabatan fungsional keterampilan : e. Jenjang penyelia yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fugsional tingkat dibawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis oprasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan dari penata (III/c) s/d Penata tingkat I(III/d). f. Jenjang pelaksanaan lanjutan yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengakaman teknisi opersional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari penata muda (III/a) s/d Penata muda tingkat I (III/b). g. Jenjang pelaksana yaitu jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebgai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari peñata (II/b) s/d (II/d).


Dari uraian di atas maka disimpulkan jenjang jabatan fungsional pustakawan mempunyai dua jenjang jabatan : 1. Jenjang jabatan fungsional pustakawan keahlian yang terdiri dari jenjang utama dengan kepangkatan dari (pembina utama madya IV/d s/d pembina utama IV/e), Jenjang madya dengan kepangkatan dari (pembina IV/a s/d Pembina Utama Muda IV/c), Jenjang muda dengan kepangkatan dari (peñata III/c s/d III/d), Jenjang pertama dengan kepangkatan dari (penata muda III/a s/d penata muda tingkat I III/b). 2. Jenjang jabatan fungsional keterampilan yang terdiri dari jenjang penyelia dengan kepangkatan dari (penata III/c s/d Penata tingkat I III/d), Jenjang pelaksanaan lanjutan dengan kepangkatan dari (penata muda III/a s/d Penata muda tingkat I III/b), jenjang pelaksana dengan kepangkatan mulai dari (penata II/b s/d II/d).

2.3.3. Tugas Pokok Pustakawan Sesuai Jabatan Fungsional. Pustakawan memiliki tugas pokok yang harus dikerjakan. Tugas pokok pustakawan dapat dirinci berdasarkan jabatan fungsional pustakawan. Dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Dan Aparatur Negara No.132/M.PAN/12/2002 (2006: 5) menyatakan bahwa: 1. Tugas pokok pustakawan tingkat terampil meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi 2. Tugas pokok pustakawan tingkat ahli meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi serta pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi informasi. Selain tugas pokok ada unsur dan sub unsur kegiatan pustakawan yang dapat dinilai dalam angka kredit. Dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Dan Aparatur Negara No.132/M.PAN/12/2002 (2006: 5), menyatakan bahwa unsur dan sub unsur kegiatan pustakawan yang dapat dinilai angka kreditnya adalah: a. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepustakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.


b. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi yang meliputi : 1. Pengembangan koleksi 2. Pengolahan bahan pustaka 3. Penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka 4. Pelayanan Informasi c. Pemasyarakatan Perpustakaan, dokumentasi dan Informasi, meliputi : 1. Penyuluhan 2. Publisitas 3. Pameran d. Pengakajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi, meliputi: 1. Pengkajian 2. Pengembangan perpustakaan 3. Analisis/kritik karya kepustakawanan 4. Penelaahan pengembangan dibidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi e. Pengembangan Profesi 1. Membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi 2. Menyusun pedoman / petunjuk teknis perpustakaan, dokumentasi dan informasi 3. Menterjemahkan / menyadur buku dan bahan-bahan lain bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi 4. Melakukan tugas sebagai ketua kelompok / koordinator pustakawan / memimpin unit perpustakaan. 5. Menyusun kumpulan tulisan untuk di publikasikan. 6. Memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep. f. Penunjang tugas kepustakawanan, meliputi: 1. Melatih; 2. Mengajar; 3. Membimbing mahasiswa dalam menyusun skripsi, tesis, desertasi, yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi; 4. Memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpustakaan, dokumentasi dan informasi; 5. Mengikuti seminar, lokakarya dan pertemuan bidang kepustakawanan; 6. Menjadi anggota organisasi Profesi kepustakawanan 7. Melakukan lomba kepustakawanan 8. Memperoleh penghargaan/tanda jasa 9. Memperoleh gelar kesarjanaan lain 10. Menyunting risalah pertemuan ilmiah 11. Keikutsertaan dalam tim Penilai Jabatan Pustakawan Dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Dan Aparatur Negara No.132/M.PAN/12/2002 (2006: 9), Menyatakan bahwa rincian dan unsur kegiatan pustakawan bedasarkan jenjang jabatan yang di nilai dalam pemberian angka kredit sebagai berikut:


Rincian kegiatan pustakawan tingkat terampil sesuai dengan jenjang jabatan, Sebagai berikut : a. Pustakawan pelaksana, yaitu : 1. Menghimpun alat seleksi bahan pustaka; 2. Melakukan survai bahan pustaka; 3. Membuat dan menyusun desiderata; 4. Meregistrasi bahan pustaka; 5. Melakukan verifikasi data bibliografi; 6. Melakukan katalogisasi sederhana; 7. Melakukan katalogisasi salinan; 8. Mengalihkan data bibliografi secara manual; 9. Mengalihkan data bibliografi secara elektronis; 10. Membuat kelengkapan bahan pustaka; 11. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/preventif; 11. Mengelola jajaran bahan pustaka; 12. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/preventif; 13. Merawat bahan pustaka dalam rangka pencegahan/treatment; 14. Melakukan layanan sirkulasi; 15. Melakukan layanan perpustakaan keliling; 16. Menyediakan bahan pustaka koleksi setempat; 17. Mengumpulkan data untuk statistik; 18. Melakukan publisitas b. Pustakawan pelaksana lanjutan, yaitu : 1. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi; 2. Mengumpulkan data dalam rangka survai minat pemakai; 3. Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka penyiangan bahan pustaka; 4. Mengelola hasil penyiangan; 5. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan pustaka; 6. Melakukan klasifikasi sederhana; 7. Mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu katalog; 8. Mengelola data bibliografi dalam bentuk basis data; 9. Menyusun daftar tambahan bahan pustaka; 10. Membuat kliping; 11. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka; 12. Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka penyimpanan dan pelestarian; 13. Mereproduksi bahan pustaka bahan kelabu; 14. Mereproduksi bahan pustaka berupa buku; 15. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana oprasional layanan informsi; 16. Melakukan layanan bahan pandang dengar; 17. Menyediakan bahan pustaka melalui silang layang; 18. Melakukan bimbingan membaca; 19. Melakukan cerita pada anak-anak; 20. Mengumpulkan data tinjauan kepustakaan;


21. Mengumpulkan data untuk informasi teknis; 22. Mengolah dan menyusun data statistik; 23. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasaional penyuluhan; 24. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasaional publisitas; 25. Menyusun materi publisitas berbentuk berita, sinopsis, brosur dan leaflet; 26. Menyusun materi publisitas berbentuk poster/gambar peraga; 27. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pameran; 28. Menyiapkan materi dan penataan pameran; 29. Menjadi pemandu penyelenggaraan pameran; c. Pustakawan penyelia, yaitu : 1. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasioanl pengembangan koleksi; 2. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan pustaka; 3. Melakukan katalogisasi yang bersifat kompleks; 4. Membuat anotasi; 5. Menyunting data bibliografi; 6. Menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya; 7. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka; 8. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana opersional layanan informasi; 9. Melakukan layanan rujukan cepat; 10. melakukan penelusuran literature untuk bacaan; 11. Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan; 12. Membina kelompok pembaca; 13. Menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk lembar lepas; 14. Menyebarkan informasi terseleksi berbentuk lembar lepas; 15. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan. 16. Melaksanakan penyuluhan massal dengan cara menggunakan alat bantu audio visual tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi kepada pemakai perpustakaan ; 17. Melaksanakan penyuluhan massal tanpa alat bantu tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi kepada pemakai perpustakaan; 18. Melaksanakan penyuluhan perpustakaan tatap muka dalam kelompok tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi kepada pemakai; 19. Melaksanakan penyuluhan perpustakaan tentang pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan tingkat kelompok; 20. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional piblisitas; 21. Menyusun materi publisitas berbentuk slide, pandang dengar; 22. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana opersional pameran; 23. Menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan pameran;


Rincian kegiatan pustakawan tingkat ahli sesuai dengan jenjang jabatan, Sebagai berikut : a. Pustakawan pertama, yaitu: 1. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi; 2. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi; 3. Mengumpul data dalam rangka survai minat pemakai; 4. Mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan pustaka; 5. Mengumpul data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan pustaka; 6. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan pustaka; 7. Melakukan klasifikasi yang bersifat sederhana; 8. Menentukan kata kunci; 9. Membuat sari karangan indikatif; 10. Menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya; 11. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka; 12. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka; 13. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan informasi; 14. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan operasional; 15. Melakukan layanan layanan rujukan cepat; b. Pustakawan muda, yaitu : 1. Menganalisis dan menyusun rencana operasional pengembangan koleksi; 2. Membuat instrumen dalam rangka survei minat pemakai; 3. Mengolah dan menganalisis data dalm rangka survei minat pemakai; 4. Menyeleksi bahan pustaka; 5. Menetapkan hasil evaluasi dan penyiangan koleksi; 6. Menganalisis dan menyusun rencana operasional pengolahan bahan pustaka; 7. Menentukan tajuk subyek; 8. Melakukan klasifikasi yang bersifat kompleks; 9. Membuat sari karangan informatif; 10. Menyunting data bibliografi; 11. Menganalisis dan menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka; 12. Menganalisis dan menyusun rencana operasional layanan informasi; 13. Melakukan bimbingan pemakai sumber rujukan; 14. Melakukan penelusuran literatur untuk penelitian dan atau penulisan ilmiah; 15. Membina kelompok pembaca;


c. Pustakawan madya, yaitu: 1. Menyusun tinjauan kepustakawanan (review); 2. Menjadi penanggung jawab editor dalam pemberian informasi teknis; 3. Menyusun program intervensi pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi; 4. Melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi kepada penyelenggara dan pengelola tingkat propinsi; 5. Melakukan evaluasi paska penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi tingkat propinsi; 6. Melakukan evaluasi paska penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi tingkat propinsi; 7. Melakukan evaluasi paska pameran; 8. Manganalisis dan menyusun rencana operasional dalam rangka pengkajian yang bersifat sederhana; 9. Mengevaluasi dan menyempurnakan hasil kajian yang bersifat sederhanaa; 10. Menyusun instrumen dalam rangka pengakajian yang bersifat kompleks; 11. Menganalisis dan merumuskan hasil kajian yang bersifat kompleks; 12. Menganalisis dan menyusun rencana operasional pengembangan perpustakaan; 13. Menyusun desain protip/model; 14. Mengevaluasi dan menyempurnakan protip/model; 15. Membuat analisis/kritik karya kepustakwanan; d. Pustakawan utama, yaitu: 1. Menjadi penanggung jawab dalam pembinaan tinjauan kepustakaan (review); 2. Melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi kepada penyelenggaradan pengelola perpustakaan, dokumentasi dan informasi tingkat nasional; 3. Melakukan evaluasi paska penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi tingkat nasional; 4. Melakukan evaluasi paska penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi tingkat nasional; 5. Mengevaluasi dan meyempurnakan hasil kajian yang bersifat kompleks; 6. Menyempurnakan karya dalam rangka membuat analisis/kritik terhadap kepustakawanan; 7. Menelaah pengembangan di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi; Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rincian kegiatan dan unsur kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pustakawan agar memperoleh angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan.


2.3.4. Tunjangan Jabatan Fungsional. Pustakawan dalam melakukan profesinya dan menjalankan tugasnya harus mendapatkan penghargaan, berupa angka kredit. Angka kredit merupakan prasyarat dalam pengangkatan pangkat atau jabatan yang lebih tinggi. Dengan diberikanya angka kredit maka diberikan tunjangan jabatan bagi pejabat fungsional. Menurut Hermawan dan Zen (2006:162), Menyatakan bahwa “Tunjangan jabatan adalah Sarana untuk memotivasi anggota profesi untuk bekerja secara profesional, disamping juga sebagai kehormatan dan pengakuan”. Sedangkan menurut Surat Keputusan Presiden No.47 Tahun 2007 (2008:1), Menyatakan bahwa : Tunjangan jabatan fungsional pustakawan, yang selanjutnya disebut dengan tunjangan pustakawan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional pustakawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tunjangan jabatan fungsional pustakawan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan untuk memotivasi pegawai negeri sipil yang ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional pustakawan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berikut adalah tabel tunjangan jabatan fungsional pustakawan yang diberikan kepada pustakawan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 47 Tahun 2007 (2008:3) : Tabel 2.3 Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan No

1.

2.

JABATAN FUNGSIONAL

Pustakawan Ahli

Pustakawan Terampil

JABATAN

BESARNYA TUNJANGAN

Pustakawan Utama

Rp

700.000,00

Pustakawan Madya

Rp

500.000,00

Pustakawan Muda

Rp

375.000,00

Pustakawan Pertama

Rp

275.000,00

Pustakawan Penyelia

Rp

350.000,00

Pustakawan Pelaksana

Rp

265.000,00

Rp

240.000,00

Lanjutan Pustakawan Pelaksana Sumber : www. bpkp. go. id


2.4. Kinerja 2.4.1. Pengertian Kinerja Dalam pencapaian sasaran dan tujuan suatu organisasi dibutuhkan tenagatenaga terampil di dalam berbagai bidang. Sumber daya manusia sangat berperan bagi berjalanya suatu organisasi. Pencapaian dan tujuan suatu organisasi harus memiliki tenaga kerja yang memiliki pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat tercapainya kinerja yang diharapkan organisasi. Kinerja yang baik dapat menghasilkan sumbangan bagi kemajuan organisasi. Rivai (2005: 14) mengemukakan bahwa “ Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang selama priode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standart hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama”. Selain itu Prawiro dalam Tika (2006:121) menyatakan bahwa, “ Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu” Sedangkan Mangkunegara (2006: 9) menyatakan bahwa, “ Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang yang berada didalam suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya.

2.4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kinerja karyawan di setiap organisasi sangat berbeda-beda. Para pemimpin organisasi sangat menyadari adanya perbedaan antara satu karyawan dengan karyawan yang lain, meskipun para karyawan tersebut berada ditempat yang sama produktifitas kerjanya tidaklah sama, maka dari itu kinerja individu setiap karyawan akan dapat tercapai apabila didukung dengan dengan upaya bekerja dan didukung oleh organisasinya. Oleh karena itu dalam pencapaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor.


Menurut Davis dalam Mangkunegara (2006:13) Kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 1. Faktor Kemampuan (Ability) Secara psikologis, Kemampuan (Ability) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (Knowledge + skill). Yang maksudnya pimpinan dan karyawan harus memiliki IQ diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatanya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal. 2. Faktor Motivasi (Motivation) Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. Sedangkan menurut

Timple dalam Mangkunegara (2006: 15) kinerja

dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu : 1. Faktor Internal Faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang seperti kemampuanya dan upayanya dalam bekerja. 2. Faktor Eksternal Faktor yang mempengaruhi kinerja sesorang yang berasal dari lingkungan seperti prilaku, sikap dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim prilaku. Menurut Soeprihanto (2000: 126) Menyatakan bahwa, “ Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah bakat, pendidikan, pelatihan, lingkungan dan fasilitas, iklim kerja, motivasi dan kemampuan hubungan industrial, teknologi, manajemen, kesempatan berprestasi dan lain sebagainya”. Menurut Simamora dalam Mangkunegara (2006: 14) menyatakan bahwa kinirja (performance) dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: a. Faktor Individual yang terdiri dari : 1. Kemampuan dan keahlian 2. Latar belakang 3. Demografi b. Faktor Psikologis yang terdiri dari : 1. Persepsi 2. Attitude 3. Personality 4. Pembelajaran 5. Motivasi c. Faktor Organisasi yang terdiri dari : 1. Sumber daya 2. Kepemimpinan 3. Penghargaan


4. Struktur 5. Job Design Dari uraian di

atas

maka

disimpulkan

bahwa

faktor-faktor

yang

mempengaruhi kinerja disebabkan oleh faktor individual, faktor psikologis dan faktor yang ada di organisasi. 2.4.3. Aspek-Aspek Standar kinerja Dalam penentuan kinerja

karyawan dapat dilihat dari beberapa aspek.

Menurut Mangkunegara (2006: 18) aspek-aspek standard pekerjaan terdiri dari : Aspek kuantitatif meliputi : 1. Proses kerja dan kondisi pekerjaan. 2. Waktu yang digunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan. 3. Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan. 4. Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam pekerjaan. Aspek kualitatif meliputi : 1. Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan. 2. Tingkat kemampuan dalam bekerja. 3. Kemampuan Menganalisis data informasi, kemampuan / kegagalan menggunakan mesin / peralatan. 4. Kemampuan Mengevaluasi (keluhan keberatan konsumen). Menurut Husein dalam Mangkunegara (2006: 18) membagi aspek-aspek kinerja sebagai berikut : 1. Mutu Pekerjaan, 2. Kejujuran karyawan, 3. Inisiatif, 4. Kehadiran, 5. Sikap, 6. Kerjasama, 7. Keandalan, 8. Pengetahuan tentang pekerjaan, 9. Tanggung Jawab, 10.Pemanfaatan waktu kerja. Sedangkan menurut Hasibuan yang dikutip Mangkunegara (2006: 17) mengemukakan aspek-aspek yang dinilai kinerja yang mencakup sebagai berikut : 1. Kesetiaan, 2. Hasil kerja, 3. Kejujuran, 4. Kedisiplinan, 5. Kreativitas, 6. Kerjasama, 7. Kepemimipinan, 8. Kepribadian, 9. Prakarsa, 10. Kecakapan, dan tanggung jawab.


Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek kinerja merupakan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan mengevaluasi pekerjaan, serta

kemampuan dalam bekerjasama dengan karyawan lain dalam

menyelesaikan suatu pekerjaan.

2.4.4. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja Kinerja karyawan dapat ditingkatkan bila organisasi dalam suatu instansi mampu menciptakan iklim dan suasana yang kondusif serta menyusun pembagian kerja yang jelas. Menurut Mangkunegara (2006: 22) dalam rangka peningkatan kinerja, paling tidak terdapat tujuh langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut : 1. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja. Dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu : a. Mengidentifikasikan masalah melalui data daan informasi yang dikumpulkan terus-menerus mengenai fungsi-fungsi bisnis. b. Mengidentifikasikan masalah melalui karyawan c. Memperhatikan masalah yang ada. 2. Mengenai kekurangan dan tingkat keseriusan. Untuk memperbaiki masalah tersebut, diperlukan beberapa informasi, antara lain: a. Mengidentifikasikan masalah b. Menentukan tingkat kesetiusan masalah 3. Mengidentifikasikan hal-hal yang mungkin menjadi penyebab kekurangan, baik yang berhubungan dengan sistem maupun yang berhubungan dengan pegawai itu sendiri. 4. Mengembangkan rencana tindakan untuk menanggulangi penyebab kekurangan tersebut. 5. Melakukan rencana tindakan tersebut 6. Melakukan evaluasi apakah masalah tersebut sudah teratasi atau belum 7. Mulai dari awal, apabila perlu. Sedangkan menurut Bacal yang dikutip Mangkunegara (2006: 23) menyatakan bahwa ada 24 (dua puluh empat) point dalam peningkatan kinerja karyawan sebagai berikut : 1. Membuat pola pikir yang modern 2. Kenali manfaat 3. Kelola kinerja 4. Bekerjalah bersama karyawan 5. Rencana secara tepat dengan sasaran jelas 6. Satukan sasaran karyawan 7. Tentukan insentif kinerja 8. Jadilah orang yang mudah ditemui 9. Berfokuslah pada komunikasi 10. Lakukan tatap muka 11. Hindarkan resiko pemeringkatan


12. Jangan lakukan Penggolongan 13. Persiapkan penilaian 14. Awali tinjauan secara benar 15. kenali sebab 16. Akui keberhasilan 17. Gunakan komunikasi yang kooperatif 18. Berfokuslah pada perilaku dan hasil 19. Perjelas kinerja 20. Perlakuan konflik dengan apik 21. Gunakan disiplin bertahap 22. Kinerja dokumen 23. Kembangkan karyawan 24. Tingkatkan terus sistem kerja. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam peningkatan kinerja ada langkah-langkah yang harus dilakukan seperti melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi setiap karyawan dan mengevaluasi masalah tersebut.

2.4.5. Penilaian Kinerja. Penilaian kinerja merupakan proses yang dilakukan setiap organisasi dalam melihat sejauh mana tingkat keberhasilan

pekerjaan yang dilakukan dari setiap

pekerja. Penilaian kinerja juga dapat menciptakan, memelihara suatu iklim dan suasana yang baik di organisasi. Menurut Robbins (2001: 56) menyatakan bahwa, “ yang dapat melakukan penilaian adalah 1) atasan langsung, 2) rekan kerja, 3) evaluasi diri, 4) bawahan langsung, dan 5) pendekatan menyeluruh : evaluasi 360 derajat” Menurut Rivai (2005: 66) menyatakan bahwa : Penilaian kinerja adalah suatu proses untuk penetapan pemahaman bersama tentang apa yan akan dicapai , dan suatu pendekatan untuk mengelola dan megembangkan orang dengan cara peningkatan dimana peningkatan tersebut itu akan dapat dicapai di dalam waktu yang singkat ataupun lama. Sedangkan menurut Methis dan Jackson (2002: 67) mengemukakan bahwa: Penilaian kinerja dapat dilaksanakan oleh setiap siapa saja yang paham benar tentang penilaian karyawan secara individual. Kemungkinannya antara lain adalah : 1. para atasan menilai karyawanya, 2. karyawan yang menilai atasanya, 3. anggota kelompok yang menilai satu sama lain, 4. sumber-sumber dari luar, 5. penilaian karyawan sendiri, dan 6. penilaian dengan multi sumber (360). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan penetapan peningkatan kinerja yang akan dicapai dalam waktu singkat atau lama dan penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung atau rekan kerja yang ada dilingkungan organisasi


BAB II KAJIAN TEORITIS

Recommend Documents