BAB II KAJIAN TEORITIS
2.1. Pengertian Wewenang dan Kewenangan .
Pengertian Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa
digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 1272) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wewenang adalah: 1) hak dan kekuasaan untuk berindak; 2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain; dan 3) fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Sementara kewenangan adalah: 1) hal berwenang; 2) hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah: 1) Kekuasaan atau hak untuk bertindak; 2) Kekuasaan membuat keputusan; 3) Kekuasaan untuk memerintah atau melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain, dan secara lebih luas dapat diartikan sebagai; 4) Kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari
segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi (http://restuningmaharani blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html diakses pada tanggal 18 Juli 2011). Menurut Bagir Manan (Ridwan, 2011: 99) wewenang dalam bahasa hokum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hokum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Selanjutnya Ateng syafrudin berpendapat kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum
publik,
lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan
(http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-
kewenangan.html, diakses tanggal 18 Juli 2011). Lebih lanjut H.D. Stoud mengemukakan bahwa Bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan
wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik) (http://sonny tobelo.blogspot.com /2011/01/teori -kewenangan.html diakses tanggal 18 Juli 2011).
2.2 Wewenang Badan Nakotika Nasionl (BNN) Dalam pasal 71 Undang-Undang No 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain dari itu Tugas BNN yang disebutkan dalam pasal 70 Undang-Undang NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa : 1. BNN mempunyai Tugas : a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. d.
Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
e.
Memberdayakan
masyarakat
dalam
pencegahan
penyalahgunaan
dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika. i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan tehadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. 2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Kemudian dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 (www.presidenri.go.id) Tentang Badan Narkotika Nasional pada Pasal 3 disebutkan bahwa Fungsi BNN adalah: a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN; b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN; c. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN; d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN; e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama; f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN; i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat; j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah; m. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya,
kecuali
bahan
adiktif
untuk
tembakau
dan
alkohol
yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya; o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan Perundangundangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN; p. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN; q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN; s. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN; t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN; u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan precursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. 2.3 Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Dalam
upaya
pencegahan
penyalagunaan
Narkoba
Pemerintah
telah
membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dan untuk menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya BNN mempunyai perwakilan di tiap daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yakni
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) sebagai instansi vertikal. Selajutnya dalam peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal : 33 dan 36 (www.presidenri.go.id) disebutkan bahwa:
1. BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi (Pasal 33). 2. BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota (Pasal 36).
2.4 Dampak Penyalagunaan Narkoba Begitu seriusnya ancaman narkoba badan dan jiwa manusia telah mendorong para pemimpin dan lembaga-lembaga kemanusiaan menempatkan masalah narkoba sebagai masalah sosial, bukan lagi menjadi problem individu atau keluarga korban. Menurut BNN bahwa dampak penyalagunaan narkoba pada kesehatan adalah sebagai berikut : 1. Ganguan fungsi otak antara lain penurunan daya ingat, mempengaruhi alam perasaan / suasana hati. 2. Gangguan fungsi pernapasan 3. Gangguan fungsi jantung dan pembulu darah 4. Ganguan fungsi pencernaan 5. Akibat penyalagunaan narkoba melalui jarum suntik akan mengakibatkan infeksi HIV / AIDS dan infeksi hepatitis A, B, C. Selanjutnya visimedia (2006 : 7) mengemukakan dampak penyalaguanan narkoba adalah :
1. Terhadap kondisi fisik a. Menyebabkan impotensi, kanker usus, artima jantung, gangguan fungsi ginjal, lever dan pendarahan otak. b. Dapat menyebabkan infeksi dan emboli sebagai akibat adanya bahan campuran atau pelarut. c. Menyebabkan berbagai infeksi dan berjangkitnya virus HIV / AIDS. d. Dapat mengakibatkan aborsi, kerusakan gigi, penyakit kelamin dan gejala stroke. 2. Terhadap kondisi mental a. Berperilaku tidak wajar. b. Munculnya sindrom amotivasional. c. Timbul perasaan depresi dan keinginan bunuh diri. d. Gangguan persepsi dan daya pikir. 3. Terhadap kehidupan sosial a. Timbulnya perilaku tidak normal seperti mencuri, menodong dan merampok. b. Terganggunya hubungan yang harmonis dengan keluarga atau teman. c. Menurunnya prestasi di sekolah atau di tempat kerja. Lebih lanjut BNN mengemukakan bahwa dampak penyalagunaan narkoba bagi psikologi dan sosial adalah : a. Emosi yang tidak terkendali. b. Kecenderungan berbohong. c. Tidak memiliki tanggung jawab.
d. Hubungan dengan keluarga, guru dan teman serta lingkungannya terganggu. e. Cenderung menghindari kontak komunikasi dengan orang lain. f. Merasa dikucilkan atau menarik diri. g. Tidak peduli dengan nilai atau norma yang ada. h. Cenderung melakukan tindak pidana : kekerasan, pencurian dan mengganggu ketertiban umum.
2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalagunaan Narkoba Menurut Yusuf Afandi (2010 : 30) penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang kompleks yang umumnya disebabkan oleh tiga faktor : 1. Faktor zat atau obat itu sendiri a.
Secara psikologis tidak dapat hidup normal tanpa zat narkoba dalam tubuh.
b.
Secara fisik kesakitan/tidak nyaman apabila dalam tubuhnya tidak ada narkoba.
c.
Secara psikis merasa nikmat apabila tubuhnya telah terisi zat-zat yang terkandung dalam narkoba.
d.
Zat-zat narkoba memberi rasa nikmat, mendorong pemakaian berulang dengan bertambahnya dosis.
2. Faktor individu a. Harga diri dan citra diri yang rendah. b. Pelarian dari suatu masalah. c. Pergaulan dalam lingkungan kelompok sebaya yang salah satu atau beberapa anggotanya menjadi pengguna atau pengedar gelap narkoba.
d. Salah satu atau beberapa orang tua atau keluarga menjadi penyalahgunaan atau pengedar gelap narkoba. e. Haus akan penerimaan, pengakuan, kasih sayang. f. Kebutuhan akan gengsi sosial. g. Tidak ingin disebut terbelakang atau kuno. h. Bergaya hidup modern. i. Coba-coba/iseng/penasaran. j. Pengertian yang salah bahwa sekali-sekali tidak masalah. k. Tidak berani/tidak dapat berkata TIDAK terhadap ajakan/iming-iming. 3. Faktor lingkungan a.
Kesempatan atau situasi, seperti diskotik, tempat hiburan, rekreasi, pesta,dll.
b.
Solidaritas kelompok sebaya.
c.
Ketersediaan atau kemudahan untuk mendapatkan narkoba.
d.
Ketidak pedulian masyarakat setempat terhadap penyalahgunaan narkoba.
e.
Lemahnya penegakan hukum.
f.
Tingkat disorganisasi sosial.
g.
Kualitas kehidupan keluarga.
h.
Sikap kurang permisif dari lembaga-lembaga sosial utama, seperti sekolah, mesjid, dan gereja terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
Lebih
lanjut
BNN
mengemukakan
penyalagunaan narkoba adalah:
bahwa
faktor
yang
mempengaruhi
1. Faktor lingkungan a.
Hubungan tidak harmonis dengan orang tua
b.
Lingkungan rawan narkoba
c.
Kurangnya kontrol
d.
Tekanan kelompok sebaya
2. Faktor individu a. Keinginan coba-coba b. Ingin diterima c. Ikut trend d. Cari kenikmatan sesaat e. Cari perhatian/sensasi f. Ikut tokoh idola 3. Faktor zat a. Menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis b. Mudah di dapat c. Relatif murah 2.6 Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba BNN mengemukakan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah segala upaya dan tindakan untuk menghindari orang memulai menggunakan narkoba dan menjalankan cara hidup sehat serta mengubah kondisi lingkungan yang memungkinkan orang terjangkit penyalahgunaan narkoba.
Ada beberapa alasan yang melatar belakangi pencegahan penyalahgunaan Narkoba (Murapto : 15): 1. Alasan kesehatan Pemakaian narkoba akan membahayakan kesehatan tubuh pemakai itu sendiri dan orang lain, sebab kebanyakan zat yang salah gunakan akan mempengaruhi sistem saraf pusat, bahkan sebagian besar akan mengakibatkan kematian. 2. Alasan Sosial psikologis Penyalahgunaan narkoba biasanya disertai dengan berbagai persoalan sosial psikogis yang cukup berat. Sebab penyalahgunaan narkoba akan mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang sehingga orang terdekat termasuk orang tua, saudara, maupun teman akan merasakan takanan psikologis yang cukup besar. 3. Alasan ekonomi Beberapa jenis narkoba yang sering disalah gunakan harganya relatif mahal dan tidak semua pemakai mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan obat dalam tubuh dipenuhi dengan melakukan berbagai perbuatan kenakalan yang pada taraf tertentu bersifat kriminal seperti mencuri. 4. Alasan kepentingan dan ketahanan negara Penyalahgunaan narkoba akan dapat merusak fisik dan mental para generasi muda yang dapat di harapkan meneruskan pembangunan sehingga
bangsa kita tidak mempunyai daya saing dengan bangsa lain karena fisik kita telah lemah disebabkan pemakain narkoba. Dalam upaya pencegahan narkoba, Yusuf Afandi (2010 : 51) mengemukakan ada tiga bentuk pencegahan : 1. Pencegahan primer yaitu di tunjukan kepada remaja serta warga masyarakat yang belum menyalahgunakan narkoba. 2. Pencegahan sekunder yaitu ditunjukan kepada remaja dan masyarakat yang mulai mencoba-coba menggunakan narkoba. 3. Pencegahan tertier yaitu ditujukan kepada mereka-mereka yang telah menggunakan narkoba atau bekas korban narkoba. Selanjutnya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba BNN mengemukakan bahwa ada 5 bentuk pencegahan : 1. Pencegahan primer, ditunjukan kepada para remaja serta para masyarakat yang belum menyalahgunaan narkoba. 2. Pencegahan sekunder, ditunjukan kepada remaja dan masyarakat yang mulai mencoba-coba menggunakan narkoba, baik disekolah maupun diluar sekolah. 3. Percegahan tertier, ditujukan kepada mereka-mereka yang menyalahgunaan narkoba atau bekas korban narkoba. 4. Kegiatan alternatif, adalah kegiatan-kegiatan membina minat dan bakat remaja dan generasi muda diantaranya, pramuka, olahraga, kesenian, keagamaan, baktisosial dan kegiatan positif lainnya .
5. Pencegahan berbasis masyarakat, pada prinsipnya pencegahan berbasis masyarakat salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan narkoba dalam komunitas masyarakat tersebut, sehingga mereka perlu dibekali, dengan pengetahuan dasar tentang bahaya Narkoba (Murapto M. Toa: 16).
