BAB II KAJIAN TEORI. definisi yang diungkapkan oleh McDonald dan Lawton (1997) dalam bukunya

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II KAJIAN TEORI

A. Efektivitas Program 1.

Definisi Efektivitas Terdapat banyak definisi efektivitas, hal tersebut disebabkan oleh para ahli

yang memiliki sudut pandang sendiri terhadap efektivitas. Tetapi sering kali efektivitas selalu dikaitkan dengan adanya pencapaian hasil atau tujuan. Seperti definisi yang diungkapkan oleh McDonald dan Lawton (1997) dalam bukunya Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2010: 174) efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Efektivitas merupakan kesesuaian antara hal yang sudah ditetapkan dengan hasil yang didapatkan, kesesuaian inilah dari suatu program. Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (1989) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: ”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” (Effendy, 1989:14). Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.


digilib.uns.ac.id

Pengertian lain menurut Susanto, “Efektivitas merupakan daya pesan untuk

mempengaruhi

atau

tingkat

kemampuan

pesan-pesan

untuk

mempengaruhi” (Susanto, 1975:156). Menurut pengertian Susanto diatas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya

mendefinisikan

efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”(Mahmudi, 2005:92). Keberhasilan organisasi pada umumnya di ukur dengan konsep efektivitas. Menurut Steers (1977), pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Dalam penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia seharusnya selalu muncul menjadi fokus primer, dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas seharusnya selalu dimulai dengan meneliti perilaku manusia di tempat kerja. Steers (1977), mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga konsep yang saling berkaitan : (1) optimalisasi tujuan-tujuan, (2) perspektif sistem, dan (3) tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu sama yang lain saling berkaitan. Pemusatan perhatian pada tujuan-tujuan yang layak


digilib.uns.ac.id

dicapai dan optimal, rupanya lebih realistis untuk maksud evaluasi, daripada menggunakan tujuan akhir atau suatu tujuan yang diinginkan sebagai dasar ukuran. Perspektif sistem ialah menggunakan sistem terbuka, yaitu pandangan terhadap suatu organisasi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya. Dengan perspektif ini perhatian lebih diarahkan pada persoalan mengenai hubungan, struktur, dan saling ketergantungan satu sama lain. Sistem ini mencakup tiga komponen, yaitu input, proses dan output.sebagai sistem, suatu organisasi menerima input dari lingkungannya, lalu memprosesnya dan selanjutnya memberikan output kepada lingkungannya. Jadi, efektivitas tidak hanya dilihat dari segi tujuan semata, melainkan juga segi sistem. Komponen yang ketiga ialah perilaku manusia dalam organisasi. Perspektif ini digunakan karena atas dasar kenyataan bahwa tiap-tiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya atau suatu perusahaan dapat efektif, tetapi juga karena faktor manusianyalah suatu perusahaan tidak efektif. Pemerintah Australia dalam jurnal yang berjudul (2013: 6) mengatakan bahwa: — — om achieving very specific outputs (such as ‘increasing the number of solar heating panels installed in new houses’) to very general outcomes (such as ‘improving the environment’ or even ‘improving community living standards or wellbeing’). Pada umunya, efektivitas diukur sampai sejauh mana bisa dicapai, kebijakan tersebut telah mencapai apa yang harus dicapai, tujuan dapat diperluas atau dipersempit sampai tepat sasaran. sebuah kontinum mulai


digilib.uns.ac.id

dari pencapaian output yang spesifik (seperti "meningkatkan jumlah panel surya yang dipasang di rumah baru") sampai dengan hasil yang umum (seperti "memperbarui lingkungan atau bahkan meningkatkan standar hidup atau kesejahteraan"). Pendapat Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf dalam bukunya Auditing Pendekatan Terpadu, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu” (Dalam Jusuf, 1999:765). Sehubungan dengan yang dikemukakan di atas, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. Christiano Codagnone dalam (2008: 10) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:

(Efektivitas = hubungan antara yang dicari/target dan capaian hasil untuk konstituen, atau "membelanjakan uang dengan bijaksana".) Efektivitas akan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, seperti yang dikemukakan H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat dalam bukunya Sistem Birokrasi Pemerintah, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak” (Dalam Handayaningrat, 1985:16).


digilib.uns.ac.id

Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan, bahwa efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat. Efektivitas yang berasal dari kata “efektif” menurut Patria Westra berarti suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, misalnya bila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendakinya, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana dikehendakinya (dalam Rina Herlina Haryanti, 2002: 41) Menurut Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handayaningrat (1986: 18), efektivitas adalah pengukuran dalam arti pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. The Liang Gie memberikan pengertian efektivitas sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki (The Liang Gie, 1981: 36). Sedangkan pengertian efektivitas menurut Salim dan Woodward (1992) yang dikutip oleh Ratminto (2010: 174), efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum (1985: 50), mengemukakan: “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan mesalah sasaran maupun tujuan.”


digilib.uns.ac.id

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian pengertian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya (1996: 20). Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa

efektivitas

merupakan suatu keadaan yang dikehendaki yang merupakan akibat dari yang dikerjakan dan merupakan suatu pengukuran terhadap tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Subagyo (2000), efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Terminologi lain dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler mengenai efektivitas adalah ukuran bagaimana suatu kualitas output itu dihasilkan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan dan bagaimana mencapai

yang diharapkan (1995: 389).

Sedangkan definisi efektivitas menurut Mardiasmo (2002: 232) adalah menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output (target atau result). Dimana efektivitas dalam definisi tersebut merupakan perbandingan antara hasil yang didapat dengan dampak yang akan dialami setelah implementasi suatu kebijakan atau program. Konsep mengenai efektivitas tidak bisa dilepaskan dari teori sistem dimana dua kesimpulan pokok dari teori sistem, yang pertama adalah bahwa kriteria

efektivitas menggambarkan seluruh siklus

input-proses-output,


digilib.uns.ac.id

sedangkan yang kedua adalah bahwa kriteria efektivitas menggambarkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungan yang lebih besar. Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat Jack Duncan (1981), yaitu

(Efektivitas organisasi pada umumnya terkait dengan pemenuhan tujuan). Efektivitas harus selalu ditekankan pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya yang berubah secara berhasil (Jack Duncan, dalam Siswandi 2012: 85). Efektivitas memfokuskan pada tingkat pencapaian terhadap tujuan dari organisasi publik, tingkat pelayanan dan derajat kepuasan masyarakat. Sedangkan Yeremias T. Keban (2008: 222) yang menyebutkan kriteria efektivitas adalah: “Ketepatan hasil sesuai dengan harapan atau rencana, dan parameter yang sering digunakan adalah hasil apa dan berapa yang dapat dinikmati (ketepatan jenis dan jumlah produk/pelayanan), siapa yang mengambil manfaat, dan berapa yang dapat menikmati hasil tersebut (ketepatan jenis dan jumlah/sasaran yang dijangkau), kapan dinikmati (ketepatan waktu), dan dimana menikmati (ketepatan lokasi).” Dari definisi tersebut diatas, kunci dari efektivitas itu merupakan sebuah tindakan untuk mencapai sebuah tujuan atau target yang sudah ditentukan sebelumnya. James L. Gibson (1990: 35) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu keadaan atau lingkungan dimana sesuatu yang menjadi tujuan individu atau kelompok telah tercapai sesuai dengan apa yang telah dicanangkan dan disepakati bersama. Berdasarkan pernyataan James L. Gibson diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas akan selalu berorientasi pada pencapaian tujuan dalam suatu


digilib.uns.ac.id

program. Jika suatu program mampu memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya maka program tersebut dapat dikatakan sebagai program yang efektif, selain hal tersebut program yang dapat memberikan perubahan perilaku pada sasaran program yang telah ditetapkan maka program tersebut juga dapat dikatakan suatu program yang efektif. Bila efektivitas dikaitkan dengan suatu program dari sebuah organisasi atau dinas maka akan menunjuk pada kemampuan organisasi untuk mencapai program yang sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Henry dalam Samodra Wibawa (1994: 64) yang menyebutkan bahwa efektivitas program menunjuk pada tingkat pencapaian tujuan. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan dan merujuk pada konsep efektivitas menurut Jack Duncan, penulis dapat memberikan


digilib.uns.ac.id

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran tentang kemampuan individu-individu dalam organisasi dalam menyesuaikan diri untuk bekerja sama sesuai tugas dan fungsinya sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

2.

Pengukuran Efektivitas Berikut ini akan dipaparkan beberapa pengukuran efekivitas dari para ahli.

Tercapainya tingkat efektivitas yang tinggi perlu memperhatikan kriteriakriteria efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M Steers (1985: 46) adalah produktivitas, kemampuan berlaba dan kesejahteraan pegawai. Sementara itu, Azhar Kasim (1993: 16) dalam upaya mengukur efektivitas, terdapat 3 (tiga) metode dasar yang dapat dijadikan instrumen yaitu: a.

Model Sistem

Rasional,

dalam

sistem

ini

menekankan

pada

produktivitas dan efisiensi. b.

Model Sistem Alamiah, dalam sistem ini menekankan pada segi moral

dan kekompakannya dari anggota organisasi. c.

Model Sistem terbuka, dalam sistem ini menekankan pada dimensi

perolehan sumber daya dan kemampuan mengadaptasi diri terhadap lingkungannya. Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mengutip pendapat James L. Gibson yang mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:


digilib.uns.ac.id

a.

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

b.

Kejelasan strategi pencapaian tujuan

c.

Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap

d.

Perencanaan yang matang

e.

Penyusunan program yang tepat

f.

Tersedianya sarana dan prasarana

g.

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. (Dalam Kurniawan, 2005: 107).

Seperti yang dikemukakan oleh Henry, Bryant dan White yang terdapat dalam Samodra Wibawa (1994: 65) yang menyebutkan beberapa indikator dari efektivitas, yaitu sebagai berikut: a.

Waktu pencapaian

b.

Tingkat pengaruh yang diinginkan

c.

Perubahan perilaku masyarakat

d.

Pelajaran yang diperoleh para pelaksana proyek

e.

Tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya

Subagyo

dalam

bukunya

yang

berjudul

Efektivitas

Program

Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (2000), menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut : a.

Ketepatan sasaran program

b.

Sosialisasi program

c.

Tujuan program


d.

digilib.uns.ac.id

Pemantuan program

Menurut Jack Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985: 53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut: a.

Pencapaian tujuan

b.

Integrasi

c.

Adaptasi

Ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektifitas harus adanya suatu perbandingan antara input dan output, ukuran daripada efektifitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran dari pada efektivitas adanya rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Dari beberapa paparan mengenai pengukuran efektivitas tersebut penulis memutuskan untuk menggunakan pendapat dari Jack Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985: 53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas yang mampu merangkum pendapatpendapat dari ahli yang lain, sebagai yaitu: a.

Pencapaian tujuan Keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu

proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin,


digilib.uns.ac.id

diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagianbagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa indikator, yaitu: (1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) Sasaran merupakan target yang kongkrit, (3) Dasar hukum (Duncan, dalam Steers 1985: 53). b.

Integrasi Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu

organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa indikator, yaitu: (1) Prosedur, (2) Proses sosialisai. (Nazarudin, dalam Claude 1994: 13). c.

Adaptasi Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk

meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya, agar mampu mempertahankan pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan tujuan yang telah ditetepkan. Adaptasi terdiri dari beberapa indikator, yaitu: (1) Peningkatan kemampuan, (2) Sarana dan prasarana. (Duncan, dalam Steers 1985: 53). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah


digilib.uns.ac.id

ditentukan, maka tidak efektif. Efektivitas merupakan fungsi dari manejemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

3.

Definisi Program Definisi program menurut Pariata Westra (1983: 32) adalah: “Sebagai keseluruhan langkah atau kegiatan yang saling bergantungan yang menuju ke arah pencapaian suatu tujuan yang telah disebutkan,...seperangkat aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sesuatu atau sejumlah tujuan dan maksud dari suatu rencana pembangunan.” Masih menurut Pariata Westra (1989: 41) definisi program adalah: “Program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya.” Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu

kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai: a.

Tujuan kegiatan yang akan dicapai.

b.

Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.

c.

Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.

d.

Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.

e.

Strategi pelaksanaan.


digilib.uns.ac.id

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk diselesaikan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan oleh Sutomo Kayatomo (1985: 162) “Program adalah rangkaian aktifitas yang mempunyai saat permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapatkan suatu tujuan.” Menurut Charles O. Jones (1996: 294), pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu: a.

Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan

atau sebagai pelaku program. b.

Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang

biasanya juga diidentifikasikan melalui anggaran. c.

Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif

dapat diakui oleh publik. Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996: 295). Definisi program menurut Arikunto (1988: 1) yaitu “sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. Masih dalam Arikunto (1988: 2-3) menjelaskan bahwa program dapat bemacam-macam wujudnya jika ditinjau dari berbagai aspek antara lain:


a.

digilib.uns.ac.id

Ditinjau dari tujuan Program dapat dilihat dari tujuannya, yakni ada program yang bertujuan

untuk mencari keuntungan dan juga ada program yang bertujuan untuk kegiatan sosial. Keberhasilan program yang bertujuan untuk mencari keuntungan dapat diukur dengan cara menilai seberapa keuntungan yang diperoleh dari program tersebut. Sedangkan keberhasilan program yang bertujuan untuk kegiatan sosial dapat diukur dengan cara manilai seberapa banyak program tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain. b.

Ditinjau dari jenis Dilihat dari jenisnya, program dapat berupa program pendidikan,

program kemasyarakatan, program pertanian dan sebagainya. Dalam mengukur keberhasilannya pada setiap program-program tersebut tidak mempunyai ukuran khusus, tetapi cenderung mempunyai cara yang sama dalam mengukur keberhasilan program yang ada. c.

Ditinjau dari jangka waktu Dilihat dari jangka waktunya, jenis-jenis program terdiri dari program

jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Adapun dalam mengukur keberhasilannya yaitu dengan menilai apakah program dapat mencapai tujuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. d.

Ditinjau dari keluasannya Ada program sempit dan program luas, yakni mencakup batasan

sasaran kebijakannya apakah program tersebut mempunyai sasaran kebijakan yang luas atau hanya pada kalangan tertentu saja.


e.

digilib.uns.ac.id

Ditinjau dari pelaksana Terdapat program kecil dan juga besar, yakni dilihat dari seberapa

banyak pelaksana yang terlibat dalam suatu program. Program tersebut disebut program besar apabila mempunyai pelaksana lebih dari seratus orang. f.

Ditinjau dari sifatnya Ada program penting dan program kurang penting. Program penting

dan kurang penting dapat dilihat dari dampak program tersebut, yakni apakah program tersebut mempunyai dampak yang menyangkut nasib orang banyak atau hanya beberapa kalangan saja. Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa yang dimaksud program adalah sederetan agenda yang telah dirancang, yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

B. Kebijakan Publik Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan

gubernur,

peraturan

daerah

kabupaten/kota,

dan

keputusan

bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy)


digilib.uns.ac.id

itu banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. David Easton (1953:129) memberikan definisi kebijakan publik sebagai atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1995:2) mendefinisikan bahwa kebijakan publik/

merupakan suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-

tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu ( ). Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisikondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.


digilib.uns.ac.id

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ ” (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli yang mendefiniskan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Chandler dan Planose bagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan yang ditentukan oleh pemerintah


digilib.uns.ac.id

yang berorientasi pada suatu tujuan yang ditujukan kepada publik yang berguna untuk memecahkan permasalahan publik.

C. Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) PKMS adalah suatu Program Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang berwujud bantuan pengobatan rawat jalan di Puskesmas dan RSD Surakarta maupun rawat inap di Puskesmas rawat inap, RSD Surakarta dan Rumah Sakit yang ditunjuk. Pemberian pemeliharaan pelayanan kesehatan ini meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan oleh Pemerintah bagi masyarakat Surakarta pemegang kartu berobat berlangganan. PKMS sendiri dimulai pada tahun 2008 sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Surakarta terhadap kesehatan masyarakat baik dari pelayanan yang didapat maupun dari segi pembiayaan. Jaminan kesehatan kepada masyarakat sebelumnya juga sudah dicanangkan oleh negara-negara anggota WHO. Guy Carrin Inke Mathauer Ke Xu David B Evans dalam jurnalnya yang berjudul mengungkapkannya sebagai berikut:

(Pada tahun 2005 negara-negara anggota WHO menggunakan sebuah resolusi yang mendorong berbagai negara untuk mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan dengan cakupan menyeluruh. Hal ini diartikan sebagai akses jaminan untuk semua pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan biaya yang sesuai dengan kemampuan)


digilib.uns.ac.id

Program PKMS ini diatur dalam PERDA No.8 Tahun 2007 tentang retribusi pelayanan kesehatan, PERWALI No.1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2007 dan PERWALI No.25 Tahun 2010 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta, dengan ada perubahan menjadi PERWALI No. 3-B Tahun 2011 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta, dengan ada perubahan menjadi PERWALI No. 2-A Tahun 2013 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta. Berikut ini adalah beberapa isi dari peraturan yang melandasi program PKMS : 1.

Tujuan PKMS : a.

Melindungi kesehatan masyarakat.

b.

Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan.

c.

Menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

yang bermutu. d.

Memberdayakan masyarakat bersama pemerintah dalam pelayanan

kesehatan. 2.

Prinsip Penyelenggaraan PKMS Program PKMS diselenggarakan untuk pembelajaran masyarakat dalam

rangka mewujudkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang menyeluruh bagi penduduk Kota Surakarta. Penyelenggaraan PKMS mengacu pada prinsip prinsip: a.

Pengelolaan dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan dana semata-

mata untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.


b.

digilib.uns.ac.id

Pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh (komprehensif) sesuai standar

pelayanan medis dengan efisiensi biaya dan rasional. c.

Pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur dan

berjenjang dengan adil dan merata. 1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama Merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat pokok ( ), yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada umumnya pelayanan kesehatan tingkat pertama ini bersifat pelayanan rawat jalan (

).

2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua Merupakan pelayanan kesehatan yang lebih lanjut, telah bersifat rawat inap (

) dan untuk menyelenggarakannya telah

dibutuhkan tersedianya tenaga tenaga spesialis. 3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga Merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat lebih komplek dan umumya diselenggarakan oleh tenaga tenaga subspesialis. (Azrul Azwar, 1996: 41-42) d. 3.

Transparan dan akuntabel.

Penerima Pelayanan Kesehatan a.

Peserta Program PKMS adalah semua penduduk yang berdomisili di

Kota Surakarta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Bukan peserta JAMKESMAS


digilib.uns.ac.id

2) Bukan peserta ASKESKIN 3) Bukan peserta ASKES PNS 4) Bukan peserta ASKES Sosial lainnya 5) Mempunyai KTP Surakarta (atau Akte Kelahiran) 6) Mempunyai Kartu Keluarga Surakarta b.

Setiap peserta program PKMS wajib mendaftarkan diri sebagai peserta

untuk mendapatkan kartu berobat berlangganan c.

Peserta Kartu PKMS dibagi menjadi dua (2): 1) Jenis emas (Gold Card), diperuntukkan bagi: a)

Masyarakat miskin yang terdaftar di Keputusan Walikota tentang

penetapan masyarakat miskin, tetapi belum tertampung di Program ASKESKIN Pemerintah Pusat (di luar kuota). b) Masyarakat miskin yang belum masuk SK Walikota dengan pernyataan dari kelurahan dan disyahkan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kota (dan memenuhi kriteria masyarakat miskin) 2) Jenis perak (silver card) adalah semua masyarakat Kota Surakarta yang mendaftar sebagai peserta PKMS. 4.

Jenis Pelayanan yang disediakan Jenis pelayanan yang disediakan dalam program PKMS baik di unit

Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, UPTD Rumah Sakit Daerah, maupun Rumah Sakit Pemerintah/Swasta yang ditunjuk oleh Pemkot antara lain: a.

Jenis layanan di Puskesmas: 1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan


digilib.uns.ac.id

2) Pelayanan laboratorium 3) Tindakan medis 4) Pemeriksaan dan pengobatan gigi 5) Pemeriksaan ibu hamil/ ibu nifas/ menyusui, bayi, balita 6) Pemberian obat b.

Jenis layanan di Puskesmas Rawat Inap: 1) Akomodasi rawat inap 2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan 3) Tindakan medis 4) Pemeriksaan dan pengobatan gigi 5) Pemberian obat 6) Pertolongan persalinan 7) Pelayanan gawat darurat

c.

Pelayanan kesehatan rujukan di UPTD Rumah Sakit Daerah: 1) Pelayanan rawat jalan 2) Pelayanan rawat inap dengan fasilitas kelas III

d.

Pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Pemerintah/Swasta yang

ditunjuk oleh Pemkot (MOU): 1) Akomodasi rawat inap kelas III 2) Penunjang

diagnosis:

elektromedik 3) Tindakan medis 4) Tindakan operasi

laboratorium

klinik,

radiologi

dan


digilib.uns.ac.id

5) Pemberian obat sesuai formularium PKMS 6) Bahan dan alat kesehatan habis pakai 7) Pelayanan gawat darurat e.

Pelayanan darah bagi peserta PKMS jenis gold dilaksanakan melalui

PMI. f.

Pemeriksaan Laboratorium diberikan maksimal 1 (satu) kali setiap

tahun diutamakan bagi peserta PKMS berusia 40 (empat puluh) tahun atau lebih, yang dilaksanakan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dengan rujukan dari Puskesmas/di UPT Puskesmas.

D. Efektivitas Program PKMS Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas dalam program PKMS adalah tingkat sejauhmana program PKMS mampu mencapai tujuan seperti yang telah direncanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan menyesuaikan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program PKMS kepada masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu. Hal itu harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebagai instansi pemerintah daerah yang bergerak dibidang kesehatan dan juga karena adanya keluhan dari masyarakat mengenai buruknya pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin. Untuk melihat bagaimana efektivitas tersebut, penulis menggunakan beberapa indikator menurut Jack Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985: 53), sebagai berikut :


1.

digilib.uns.ac.id

Pencapaian tujuan Program apapun pasti memiliki suatu sasaran/tujuan yang telah ditetapkan

oleh orang-orang yang berkepentingan dan bertanggung jawab dalam kegiatan yang berhubungan dengan program tersebut, begitu pula dengan program PKMS. Dalam mencapai tujuannya, Dinas Kesehatan Kota dalam melaksanakan program PKMS tersebut, perlu melalui proses-proses yang pasti tidak bisa dilalui secara

. Agar pencapaian tujuan semakin terjamin, diperlukan

adanya pentahapan program PKMS Pencapaian tujuan merupakan tingkat sejauhmana PKMS dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan tujuan PKMS mengenai meningkatkan kualitas/kuantitas/pemerataan/dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang masih rendah terutama untuk masyarakat miskin. Adapun pembahasan yang diperlukan: a.

Kurun waktu pencapaiannya ditentukan Program PKMS tidak akan berjalan lancar dalam waktu yang singkat

dan memerlukan proses, agar dampaknya dapat dirasakan oleh semua pihak, termasuk Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai konsumen. Kurun waktu diperlukan untuk melaksanakan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta dan untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dengan adanya program PKMS tersebut.


digilib.uns.ac.id

Oleh karena itu, kurun waktu pencapaian perlu untuk ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam pelaksanaan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta. b.

Sasaran merupakan target yang konkrit Dinas Kesehatan Kota Surakarta memiliki sasaran yang telah

ditentukan. Sasaran program PKMS ini merupakan target agar menjadi konsumen sekaligus fokus utama dalam pelayanan program PKMS. Target utama dari program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta yaitu masyarakat surakarta. c.

Dasar hukum Suatu program akan lebih dapat diperhitungkan dan diandalkan apabila

memiliki suatu dasar hukum atau aturan khusus yang melandasi kegiatankegiatan

yang

berhubungan

dengan

program

tersebut.

Program

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta memiliki dasar hukum, yaitu PERDA No.8 Tahun 2007 tentang retribusi pelayanan kesehatan, PERWALI No.1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2007 dan PERWALI No.25 Tahun 2010 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta, dengan ada perubahan menjadi PERWALI No. 3-B Tahun 2011 tentang Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat

Surakarta,

dengan

ada

perubahan

menjadi

PERWALI No. 2-A Tahun 2013 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta.


2.

digilib.uns.ac.id

Integrasi Program PKMS tidak akan berjalan lancar dan mendapatkan hasil atau

mencapai tujuan seperti yang telah ditentukan, jika dalam tubuh Dinas Kesehatan Kota Surakarta termasuk individu-individu di dalamnya tidak memiliki kemampuan yang mencukupi, baik dalam mengadakan sosialisasi, mengembangkan

konsensus

dalam

program

PKMS

dan

mengkomunikasikannya dengan organisasi lainnya yang bisa menunjang keberhasilan program PKMS itu sendiri. Hal tersebut dapat dirinci meliputi: a.

Prosedur Prosedur merupakan suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang

berhubungan satu sama lainnya dan berkaitan untuk melaksanakan dan memudakan kegiatan utama dari suatu organisasi. Prosedur tersebut sebelumnya telah ditentukan alurnya oleh organisasi terkait. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Surakarta tentu juga telah memiliki prosedur tersendiri dalam pelaksanaan program PKMS. Prosedur sangat dibutuhkan agar program PKMS berjalan dengan lancar dalam memelihara kesehatan masyarakat dan dapat dilakukan dengan mudah. b.

Proses sosialisasi Dibutuhkannya kesamaan pemikiran antara pemerintah dalam hal ini

Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan masyarakat Surakarta pada umumnya dalam pelaksanaan program PKMS ini. Oleh karena itu dibutuhkannya kemampuan dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam melakukan sosialisasi mengenai program PKMS agar


digilib.uns.ac.id

informasi mengenai pelaksanaan program PKMS ini dapat tersampaikan kepada masyarakat Surakarta sebagai pengguna dan sasaran dari program PKMS. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi adanya kesimpang siuran informasi mengenai program PKMS, sehingga masyarakat Surakarta dapat mengetahui secara pasti informasi yang tepat mengenai program PKMS. 3.

Adaptasi Proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota

Surakarta untuk mengikuti dan memanfaatkan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat Surakarta. Dinas Kesehatan Kota Surakarta harus bergerak cepat, menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan dalam diri Dinas Kesehatan Kota agar mampu bertahan dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, serta mampu mempertahankan pelaksanaan program PKMS. Hal tersebut dirinci sebagai berikut: a.

Peningkatan kemampuan Kemampuan Dinas Kesehatan Kota Surakarta beserta individu-individu

didalamnya perlu ditingkatkan, hal ini bertujuan agar dikemudian hari Dinas Kesehatan Kota Surakarta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Surakarta terutama dalam pelaksanaan program PKMS. b.

Sarana dan prasarana Sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam

pelaksanaan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta di bidang kesehatan Kota Surakarta agar berjalan dengan efektif.


digilib.uns.ac.id

E. Kerangka Pemikiran Dalam kerangka pemikiran ini akan dijelaskan mengenai alur berpikir dari penulis dalam melakukan penelitian ini. Alur pemikiran ini berawal dari masih adanya masyarakat Surakarta yang belum terdaftar dalam program Jamkesmas, terutama masyarakat miskin. Sehingga masih terdapat keluhan mengenai biaya kesehatan yang cukup mahal, terutama dari masyarakat miskin. Oleh karena itu Pemerintah Kota Surakarta memulai Program Pemeliharan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) sejak tahun 2008 sesuai dengan PERDA No.8 Tahun 2007 tentang retribusi pelayanan kesehatan, PERWALI No.1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2007 dan PERWALI No.25 Tahun 2010 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta, dengan ada perubahan menjadi PERWALI No. 3-B Tahun 2011 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta, dengan ada perubahan menjadi PERWALI No. 2-A Tahun 2013 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta. Program Pemeliharan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) ini ditujukan kepada masyarakat Surakarta secara umum, terutama masyarakat Surakarta yang kurang mampu dalam perekonomian secara khusus. Pemerintah melalui Program PKMS, memiliki beberapa tujuan yaitu mampu meningkatkan kualitas kesehatan penduduk

miskin,

meningkatkan

kualitas/kuantitas/

pemerataan/dan

keterjangkauan pelayanan kesehatan yang masih rendah terutama untuk masyarakat miskin dan memberikan bantuan pendanaan kesehatan oleh seluruh


digilib.uns.ac.id

masyarakat Surakarta, terutama masyarakat yang kurang mampu agar bisa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Diharapkan dengan adanya Program PKMS ini terdapat peningkatan kesadaran masyarakat Kota Surakarta untuk hidup yang lebih sehat. Program yang sasaran utamanya adalah masyarakat kurang mampu ini, dikejutkan dengan adanya fakta bahwa masih terdapat permasalahan mengenai program PKMS ini, yaitu: masih adanya masyarakat kurang mampu belum tercakup dalam program ini, rendahnya respon dari masyarakat dan kurangnya keakuratan data peserta. Selanjutnya untuk melihat sejauhmana tingkat keefektifan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam program PKMS ini ada beberapa indikator yang diigunakan oleh penulis, yaitu: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Diharapkan dengan kerangka pemikiran berikut dapat menambah kejelasan dalam memahami tulisan pada penelitian ini:


digilib.uns.ac.id

Gambar 2.1 Skema kerangka pikir

Masih ada masyarakat Surakarta yang belum terdaftar dalam Program Jamkesmas

PERWALI No. 2-A Tahun 2013 tentang Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta

Tujuan PKMS a. Meningkatkan kualitas kesehatan penduduk miskin b. Meningkatkan kualitas/kuantitas/ pemerataan/dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang masih rendah terutama untuk masyarakat miskin c. Memberikan bantuan pendanaan kesehatan

Permasalahan Program PKMS a. Masih adanya masyarakat kurang mampu belum tercakup dalam program b. Rendahnya respon dari masyarakat c. Kurangnya keakuratan data peserta

Indikator efektivitas: a. Pencapaian tujuan b. Integrasi c. Adaptasi

BAB II KAJIAN TEORI. definisi yang diungkapkan oleh McDonald dan Lawton (1997) dalam bukunya

Recommend Documents