BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian Efektivitas Kajian yang menyeluruh mengenai efektivitas dalam suatu akativitas secara umum mengarah kepada proses pelaksanaan ataupun tingkat keberhasilan kegiatan yang dilakukan seseorang. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang memberikan manfaat dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Mengenai devinisi efektivitas itu sendiri, banyak ahli yang mengemukakan pandangannya dengan sudut pandang yang berbeda. Kata efektivitas berasal dari dasar efektif (kata sifat) yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya). Sementara itu, efektivitas juga memiliki pengertian keefektifan. Ahli sosiologi lebih menitikberatkan pengertian efektivitas pada kemanfaatan bersama. Dalam kamus sosiologi, Soejono Soekento membedakan dua pengertian yang sering disamakan artinya, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas (effectivities) adalah taraf sampai sejah mana suatu kelompok mencapai tujuan. Sedangkan efisiensi (effeciency) adalah : 1) Pencapaian tujuan secara maksimal dengan sarana terbatas 2) Rasio dari keluarga aktual terhadaop keluarga standard 3) Derajat pencapaian tujuan Jadi efektivitas merupakan suatu taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejatateraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejateraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan (Soekanto, 1989:48) 7
Menurut J.P Cambel efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut : 1) Keberhasilan program 2) Keberhasilan sasaran 3) Kepuasan terhadap program 4) Tingkat input dan output 5) Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat diajukan dengan kemampuan operasinal dalam melaksnakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan sebalumnya (Cambel, 1989:121). Sementara menurut Sondang P. Siagian, bahwa efektivias adalah penyesuaian pekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditentukan sebelumnya. Artinya bahwa efektivitas sehubungan dnegan dimensi waktu dan penyesuaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila tujuan dan sasaran yang dihasilkan tidak dapat penyelesaiannya dengan waktu yang telah ditetunkan sebelumnya, dikatakan tidak efektif (Siagian, dalam manalu, 2008:12) Komarudin (1994:269) mengemukakan bahwa efektivitas adalah keadaan yang menunjukan bahwa ketercapaian sasaran atau tujuan yakni telah ditetapkan. Menurut Bernard bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama (Bernard, 1992:27).
Menurut Komariah dan Aan Triatna Cepi (2005:4) sesuatu yang menunjukan ketercapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Starawaji (2009:1) “efektivitas adalah pengaruh yang ditimbulkan / disebabkan oleh adanya suatu kegiatan tertentu untuk mengetahui sejumlah mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setip tindakan yang dilakukan”. Berdasarkan definisi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud efektvitas ini adalah suatu keadaan dimana masih ditemukan Posyandu yang sepi pengunjung karena belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Ibu-ibu rumah tangga dari keseluruhan ibu rumah tangga yang terdapat di suatu desa, hanya beberapa orang saja yang secara rutin memanfaatkan Posyandu baik sebagai tempat penimbangan dan pemeriksaan kesehatan bayi/balita, pengecekan kehamilan oleh Ibu-ibu hamil, maupun untuk pemeriksaan kesehatan dan KB. Belum efektifnya pelayanan posyandu sebagaimana diuraikan di atas memerlukan suatu kajian yang mendalam antara lain melalui penelitian, karena melalui penelitian tersebut akan diperoleh data mengenai berbagai hal terkait dengan efektivitas pelayanan program Posyandu di Desa Padengo Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Istilah efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini memiliki makna yang sama dengan keberhasilan. Jadi penggunaan istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian yang disesuaikan dengan konteks kalimat yang digunakan.
B. Pengertian Posyandu Posyandu adalah suatu forum komunikasi, alih teknologi dan pelayanan kesehatan masyarakat yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Posyandu juga merupakan tempat kegiatan terpadu antara program Keluarga Berencana Kesehatan di tingkat desa (Syakira, 2009:90).
Posyandu
merupakan
perpanjangan
tangan
puskesmas
yang
memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan posyandu dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Posyandu sebagai wadah peran serta masyarakat yang menyelenggarakan sistem pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas manusia secara empirik telah dapat meratakan pelayanan bidang kesehatan. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak (Aritonang, 2000:65). Peran posyandu sangat penting karena posyandu sebagai wahana pelayanan berbagai program. Guna meningkatkan derajat kesehatan serta melihat kemunduran kinerja posyandu. Pos Pelayanan Terpadu merupakan tempat pelayanan dalam suatu wilayah kerja tertentu dengan kegiatan terpadu yang bersifat dari, oleh dan untuk masyarakat secara terpadu dengan program-program terkait untuk mencapai tujuan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Sebagai suatu kegiatan pelayanan dari, oleh dan untuk melayani masyarakat yang menjadi sasaran. Dengan demikian Posyandu dituntut peran sertanya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai kegiatan terpadu, Posyandu mempunyai tujuan akhir yaitu memberikan pengetahuan serta sikap masyarakat
tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Keluarga Berencana (KB), Kesehatan, serta usaha-usaha peningkatan pendapatan serta aspek pembangunan yang ingin dicapai. Landasan Hukum Posyandu yaitu: 1) Undang-undang Dasar tahun 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 2) Undangundang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5) Surat Edaran Mendagri Nomor 411.3/1116/SJ tahun 2001 tentang Revitalisasi Posyandu; 6) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 7) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 8) Undang-undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah; 9) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 12) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131 tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 13) Undangundang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 14) PP No.7 tahun 2005 tentang RPJMN.
Tujuan umum Posyandu yaitu untuk menunjang percepatan penurunan angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan khusus posyandu antara lain: a) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB; b). Meningkatnya peran lintas sektor dalam Penyelenggaraan Posyandu, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB; c) Meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB. Sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat, utamanya: 1) Bayi; 2) Anak Balita; 3) Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan ibu menyusui 4) Pasangan Usia Subur (PUS). Fungsi Posyandu yaitu: 1) Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI dan AKB; 2) Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB. Manfaat Posyandu antara lain: a) Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB; b) Memperoleh bantuan secara profesional dalam pemecahan masalah kesehatan terutama terkait kesehatan ibu dan anak; c) Efisiensi dalam mendapatkan pelayanan terpadu kesehatan dan sektor lain terkait.
C. Kedudukan Posyandu a. Kedudukan Posyandu Terhadap Pemerintahan Desa/Kelurahan Pemerintahan desa/kelurahan adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan di desa/kelurahan adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang secara kelembagaan dibina oleh pemerintahan desa/kelurahan. b. Kedudukan Posyandu Terhadap Pokja Posyandu Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang dibentuk di desa/kelurahan, yang anggotanya terdiri dari aparat pemerintahan desa/kelurahan dan tokoh masyarakat yang bertanggung jawab membina Posyandu. Kedudukan Posyandu terhadap Pokja adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan aspek administratif, keuangan, dan program dari Pokja. 3. Kedudukan Posyandu Terhadap Berbagai UKBM UKBM adalah bentuk umum wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, yang salah satu diantaranya adalah Posyandu. Kedudukan Posyandu terhadap UKBM dan pelbagai lembaga kemasyarakatan/LSM desa/kelurahan yang bergerak di bidang kesehatan adalah sebagai mitra. 4. Kedudukan Posyandu Terhadap Konsil Kesehatan Kecamatan Konsil Kesehatan Kecamatan adalah wadah pemberdayaan masyarakat di bidang keshatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat di kecamatan yang berfungsi menaungi dan mengkoordinir setiap Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Kedudukan Posyandu Terhadap Konsil Kesehatan Kecamatan adalah sebagai satuan organisasi
yang mendapat arahan dan dukungan sumberdaya dari Konsil Kesehatan Kecamatan. 5. Kedudukan Posyandu Terhadap Puskesmas Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan kesehatan di kecamatan. Kedudukan Posyandu terhadap Puskesmas adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang secara teknis medis dibina oleh Puskesmas. 6. Kegiatan Posyandu Kegiatan
posyandu
terdiri
dari
kegiatan
utama
dan
kegiatan
pengembangan/ pilihan. Secara rinci kegiatan Posyandu adalah sebagai berikut: 1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) a. Ibu Hamil Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu hamil mencakup: 1) Penimbangan berat badan dan pemberian tablet besi yang dilakukan oleh kader kesehatan. Jika ada petugas Puskesmas ditambah dengan pengukuran tekanan darah dan pemberian imunisasi Tetanus Toksoid. Bila tersedia ruang pemeriksaan, ditambah dengan pemeriksaan tinggi fundus/usia kehamilan. Apabila ditemkan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas; 2) Untuk lebih meningkatkan kesehatan ibu hamil, perlu diselenggarakan Kelompok Ibu Hamil pada setiap hari buka Posyandu atau pada hari lain sesuai
dengan kesepakatan. Kegiatan kelompok Ibu Hamil antara lain sebagai berikut: a. Penyuluhan: tanda bahaya pada ibu hamil, persiapan persalinan, persiapan menyusui, KB dan gizi b. Perawatan payudara dan pemberian ASI c. Peragaan pola makanan ibu hamil d. Peragaan perawatan bayi baru lahir e. Senam ibu hamil b. Ibu Nifas dan Ibu Menyusui Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu nifas dan menyusui mencakup: 1. Penyuluhan kesehatan, KB, ASI dan gizi, ibu nifas, perawatan kebersihan jalan lahir (vagina) 2. Pemberian vitamin A dan tablet besi 3. Perawatan payudara 4. Senam ibu nifas 5. Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dan tersedia ruangan, dilakukan pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan payudara, pemeriksaan tinggi fundus dan pemeriksaan lochia. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas. c. Bayi dan Anak Balita Pelayanan Posyandu untuk balita harus dilaksanakan secara menyenangkan dan memacu kreativitas tumbuh kembang anak. Jika
ruang pelayanan memadai, pada waktu menunggu giliran pelayanan, anak balita sebaiknya tidak digendong melainkan dilepas bermain sesama balita dengan pengawasan orang tua di bawah bimbingan kader. Untuk itu perlu disediakan sarana permainan yang sesuai dengan umur balita. Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan Posyandu untuk balita mencakup: 1. Penimbangan berat badan 2. Penentuan status pertumbuhan 3. Penyuluhan 4. Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi dan deteksi dini tumbuh kembang. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas. 2. Keluarga Berencana (KB) Pelayanan KB di Posyandu yang dapat diselenggarakan oleh kader adalah pemberian kondom dan pemberian pil ulangan. Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dilakukan suntukan KB, dan konseling KB. Apabila tersedia ruangan dan peralatan yang menunjang dilakukan pemasangan IUD. 3. Imunisasi Pelayanan imunisasi di Posyandu hanya dilaksanakan apabila ada petugas Puskesmas. Jenis imunisasi yang diberikan disesuaikan dengan program, baikterhadap bayi dan balita maupun terhadap ibu hamil.
4. Gizi Pelayanan gizi di Posyandu dilakukan oleh kader. Sasarannya adalah bayi, balita, ibu hamil dan WUS. Jenis Pelayanan yang diberikan meliputi penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan gizi, pemberian PMT, pemberian vitamin A dan pemberian sirup Fe. Khusus untuk ibu hamil dan ibu nifas ditambah dengan pemberian tablet besi serta kapsul Yodium untuk yang bertempat tinggal di daerah gondok endemik. Apabila setelah 2 kali penimbangan tidak ada kenaikan berat badan, segera dirujuk ke Puskesmas. 5. Pencegahan dan Penanggulangan Diare Pencegahan diare di Posyandu dilakukan antara lain dengan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Penanggulangan diare di Posyandu dilakukan antara lain penyuluhan, pemberian larutan gula garam yang dapat dibuat sendiri oleh masyarakat atau pemberian Oralit yang disediakan Kegiatan bulanan di Posyandu merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk : 1) Memantau pertumbuhan berat badan balita dengan menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS). 2). Memberikan konseling gizi. 3. Memberikan pelayanan gizi dan kesehatan dasar. Untuk tujuan pemantauan pertumbuhan balita dilakukan penimbangan balita setiap bulan di Posyandu dengan timbangan dacin, sedangkan hasil penimbangan balita dicatat dalam KMS. Di dalam KMS berat badan balita hasil penimbangan bulan tersebut diisikan dengan titik dan dihubungkan dengan garis sehingga membentuk garis pertumbuhan anak. Berdasarkan garis
pertumbuhan ini dapat dinilai apakah berat badan anak hasil penimbangan naik (N) atau tidak naik (T). Selain informasi N dan T, dari kegiatan penimbangan dicatat pula jumlah anak ditimbang (D), jumlah anak yang ditimbang bulan lalu (Q), jumlah anak baru pertama kali ditimbang (B), dan jumlah anak yang berat badannya di bawah garis merah (BGM). Catatan lain yang ada di Posyandu adalah jumlah seluruh balita yang ada di Posyandu (S), dan jumlah balita yang memiliki KMS (K) (DepKes RI, 2003). Pemantauan pertumbuhan balita yang merupakan salah satu kegiatan utama perbaikan gizi, menitik beratkan pada upaya pencegahan dan peningkatan gizi balita. Selain dilakukan penilaian pertumbuhan secara teratur melalui penimbangan juga dilakukan penilaian hasil penimbangan dengan KMS. Dari hasil KMS akan terlihat apakah balita mengalami gangguan pertumbuhan atau tidak. Apabila terjadi kasus gangguan pertumbuhan, maka perlu dilakukan upaya berupa konseling, penyuluhan dan rujukan guna mencegah memburuknya keadaan gizi masyarakat. Tindak lanjutan berupa kebijakan dan program ditingkat masyarakat, serta meningkatkan motivasi untuk memberdayakan keluarga (DepKes RI, 2003). Menurut Zulkifli (2009:34) dalam pelaksanaan posyandu dikenal dengan sistem 5 (lima) meja terdiri dari: 1) Meja pertama, Kader mendaftar bayi/balita yang dibawa ibu–ibu, menuliskan nama bayi/balita pada secarik kertas dan diselipkan pada KMS/buku KIA. Apabila peserta baru, berikan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/KMS baru dan tuliskan
namanya kemudian selipkan secarik kertas bertuliskan nama bayi/balita pada buku KIA/KMS. Kader mendaftar ibu hamil: menulis nama ibu hamil pada formulir atau register ibu hamil. Apabila ibu hamil tidak membawa balita, langsung dipersilahkan menuju meja 4. Untuk ibu hamil baru, atau belum mempunyai buku KIA berikan buku KIA. 2) Meja kedua. Kader mendaftar bayi/balita yang dibawa ibu–ibu, menuliskan nama bayi/balita pada secarik kertas dan diselipkan pada KMS/buku KIA. Selanjutnya menuju meja 3. 3) Meja ketiga. Kader mencatat hasil timbangan yang ada disecarik kertas dipindahkan ke dalam buku KIA/KMS. Cara pengisian buku KIA/KMS, sesuai petunjuk petugas kesehatan. 4) Meja keempat. Kader di meja 4 memberikan penyuluhan kepada ibu, sesuai dengan hasil pencatatan di buku KIA/KMS pengamatan kepada anaknya. Penyuluhan ini tidak hanya diberikan kepada balita yang tidak naik/turun timbangannya, tetapi yang timbangannya naikpun juga perlu diberi penyuluhan untuk dapat menjaga kesehatannya. Di meja 5 kader dapat melakukan rujukan ke tenaga kesehatan, bidan, atau Puskesmas pada kasus-kasus yang perlu dirujuk. Topik penyuluhan yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada dapat
memberikan
penyuluhan
gizi
misalnya
Pemberian
Makanan
Tambahan, pertolongan dasar, pemberian Vitamin A, oralit, menurunkan demam ringan pada anak dan sebagainya. Tidak kalah pentingnya juga memberikan pujian kepada balita/ibunya, bila mereka rajin menimbang dan bagus hasil timbangannya atau perkembangannya. 5) Meja kelima. Khusus
di
meja
5,
yang
memberi
pelayanan
adalah
petugas
kesehatan/bidan. Layanan yang diberikan antara lain: (a) Imunisasi (b) Keluarga Berencana (c) Pemeriksaan ibu hamil (d) Pemberian tablet tambah darah, kapsul yodium, dan lain lain.
D. Pelayanan Posyandu Posyandu merupakan singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu adalah suatu pusat kegiatan masyarakat dimana masyarakat dapat sekaligus memperoleh pelayanan KB
dan kesehatan. Tujuan diselenggarakan posyandu adalah (1)
memelihara dan meningkatkan kesehatn dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, (2) meningkatkan kegotongroyongan masyarakat, (3) sebagai tempat untuk saling memperoleh dn memberikan berbagai informasi. Posyandu menurut Dirjen Bina Pemberdayaan Masyarakat 2001 dalam revitalisasi Posyandu pada hakikatnya adalah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar peningkatan gizi masyarakat, yang secara umum terpuruk sebagai akibat langsung mapupun tidak lansung adanya krisis multi dimensi di indonesia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan setiap keluarga dalam memaksimalkan potensi pengembangan kualitas sumber daya
manusia, diperlukan suatu revitalisasi posyandu sebagai unit pelayanan kesehatan dasar masyarakat yang langsung dapat dimanfaatkan untuk melayani pemenuhan kebutuhandasar pengemabngan kualitas manusia dini, sekaligus merupakan salah satu komponen perwujudan kesejahteraan keluaga. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa posyandu adalah merupakan kegiatan milik masyarakat diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, sedangkan instansi/lembaga terkait hanya memberikan bimbingan teknis dan fasilitas. Pelayanan posyandu yang diberikan kepada masyarakat pada saat kegiatan posyandu adalah : a. Jenis pelayanan
minimal, meliputi: penimbangan untuk memantau
pertumbuhan anak, pemberian makana pendamping ASI dan vit A dua kali setahun, pemberian PMT untuk anak yang tidak cukup pertumbuhannya, memantau atau melakukan pelayanan imunisasi, memantau kejadian ISPA dan Diare, serta melakukan rujukan bila diperlukan. b. Paket pengembangan atau pilihan, adalah peket layanan yang dapat ditambahkan atau dikembangkan
bagi posyandu yang telah mapan. Paket
kegiatan pilihan ini merupakan perluasan kegiatan posyandu yang disesuaikann dengan kebutuhan masyarakat/kelompok sasaran di daerah, yang meiputi tambahan berbagai program, antara lain : a) Program pengembangan Anak Dini Usia (PADU) yang diintegrasikan dengan program Bina Keluarga Balita (BKB) dan kelompok bermain lainnya; b) Program Dana Sehat/ atau JPKM dan sejenisnya, seperti TABULIN, TAUMAS dan sebagainya; c) Program
penyuluhan penanggulangan
penyakit endemis setempat seperti malaria,
demam berdarah dengue (DBD), gondok endemic dan lainnya; d) Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman (PAB-PLP); e) Usaha kesehatan Gizi masyarakat Desa (UKGMD); f) Program iversifikasi Pertanian Tanaman Pangan; g) Program saran air minum dan jamban keluarga (SAMIJAGA) dan perbaikan lingkungan
pemukiman; h) Pemanfaatan
pekarangan; i) Kegiatan Ekonomi produktif, seperti usaha simpan pinjam dan lain-lain; j) Dan kegiatan lainnya seperti : TPA, Pengajian, Tman bermain, Arisan, Peragaan Teknologi tepat guan dan sejenisnya. c. Pelayanan Ibu Hamil dan Ibu menyusui Bagi ibu hamil dan menyusui, pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan baik oleh bidan Desa maupun tenaga kesehatan dari Puskesmas di meja V saat posyandu dibuka, berupa : a) tambahan bagi ibu hamil yang mengalami KEK, pemberian tablet Ibu hamil, meliputi: Pemeriksaan kehamilan, pemberian makanan tambahan darah, penyuluhan gizi dan kesehatan reproduksi; b) Ibu menyusui, meliputi: Pemberian vitamin A, pemberian makanan tambahan, pelayanan nifas dan pembeian tablet tambahan darah, penyuluhan tentang pemenuhan gizi selama menyusui, pemberian ASI ekslusif, perawatan nifas dan perawatan nifas bayi baru lahir, pelayanan KB. Keragaman kondisi atau situasi anak dan ibu diberbagai daerah menuntut posyandu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Salah satunya adalah dengan pendekatan melalui pemberlakuan pilihan sistem kafetaria (pilihan jenis layanan) sesuai dengan kebutuhan kelompok
sasaran, meskipun secara umum setiap posyandu mampu memberikan pelayanan mulai dari paket minimum sampai paket tambahan. Pelayanan dengan pendekatan untuk memilih sendiri jenis layanan sesuai kebutuhan masyarakat, hendaknya tetap tidak menghilangkan tugas pokok posyandu untuk menjadi unit pemantau tumbuh kembang anak, khususnya guna melindungi kelompok sasaran yang paling rawan dalam proses tumbuh kembangnya, yakni Baduta. Selain itu, posyandu diharapkan selalu dapat memberikan layanan dalam pendidikan pada para ibu untuk memelihara balita secara tepat melalui peningkatan kemampuan untuk mengamati adanya tandatanda
penyimpangan
dalam
tumbuh
kembang
anak
seperti
psikomotorik/kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta), psikososial/emosi, bahasa dan jasmani
E. Tugas dan Tanggungjawab Para Pelaksana Posyandu Terselenggaranya pelayanan Posyandu melibatkan banyak pihak. Adapun tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam menyelenggarakan Posyandu adalah sebagai berikut. a. Kader Sebelum hari buka Posyandu, antara lain: a) Menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat; b) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu; c. Mempersiapkan sarana Posyandu; d. Melakukan pembagian tugas antar kader; e. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya; f) Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan.
Pada hari buka Posyandu, antara lain: a) Melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu; b) Melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu; c) Mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register Posyandu. d) Pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS. e) Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT; f) Membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya; g) Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut. Di luar hari buka Posyandu, antara lain: a) Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu: ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita; b) Membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah Semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA, jumlah balita yang Datang pada hari buka Posyandu dan jumlah balita yang timbangan berat badannya Naik; c) Melakukan tindak lanjut terhadap: 1) Sasaran yang tidak datang; 2) Sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan; d) Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka; e) Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan. b. Petugas Puskesmas Kehadiran tenaga kesehatan Puskesmas yang diwajibkan di Posyandu satu kali dalam sebulan. Dengan perkataan lain kehadiran tenaga kesehatan Puskesmas
tidak pada setiap hari buka Posyandu (untuk Posyandu yang buka lebih dari 1 kali dalam sebulan). Peran petugas Puskesmas pada hari buka Posyandu antara lain sebagai berikut: a. Membimbing kader dalam penyelenggaraan Posyandu. b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana di langkah 5 (lima). Sesuai dengan kehadiran wajib petugas Puskesmas, pelayanan kesehatan dan KB oleh petugas Puskesmas hanya diselenggarakan satu kali sebulan. Dengan perkataan lain jika hari buka Posyandu lebih dari satu kali dalam sebulan, pelayanan tersebut diselenggarakan hanya oleh kader Posyandu sesuai dengan kewenangannya. c. Menyelenggarakan penyuluhan dan konseling kesehatan, KB dan gizi kepada pengunjung Posyandu dan masyarakat luas. d. Menganalisa hasil kegiatan Posyandu, melaporkan hasilnya kepada Puskesmas serta menyusun rencana kerja dan melaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan kebutuhan Posyandu. e. Melakukan deteksi dini tanda bahaya umum terhadap Ibu Hamil, bayi dan anak balita serta melakukan rujukan ke Puskesmas apabila dibutuhkan. 3. Stakeholder (Unsur Pembina dan Penggerak Terkait) a.
Camat, selaku penanggung jawab Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu kecamatan: 1) Mengkoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut kegiatan Posyandu; 2) Memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan kinerja Posyandu; 3) Melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Posyandu secara teratur.
b.
Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, selaku penanggung jawab Pokja Posyandu desa/kelurahan: 1) Memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana
untuk
penyelenggaraan
Posyandu.
2)
Mengkoordinasikan
penggerakan masyarakat untuk dapat hadir pada hari buka Posyandu; 3) Mengkoordinasikan peran kader Posyandu, pengurus Posyandu dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Posyandu; 4) Menindaklanjuti
hasil
kegiatan
Posyandu
bersama
Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lainnya. 5) Melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Posyandu secara teratur. c.
Instansi/Lembaga Terkait: 1) Badan / Kantor / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) berperan dalam fungsi koordinasi penyelenggaraan pembinaan, penggerakan peran serta masyarakat, pengembangan jaringan kemitraan, pengembangan metode pendampingan masyarakat, teknis advokasi, fasilitasi, pemantauan dan sebagainya. 2) Dinas Kesehatan, berperan dalam membantu pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan (pengadaan alat timbangan,distribusi Buku KIA atau KMS, obat-obatan dan vitamin) serta dukungan bimbingan tenaga teknis kesehatan. 3) SKPD KB di Provinsi dan Kabupaten/Kota, berperan dalam penyuluhan, penggerakan peran serta masyarakat melalui BKB dan BKL.
4) BAPPEDA, berperan dalam koordinasi perencanaan umum, dukungan program dan anggaran serta evaluasi. 5) Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan UKM, Dinas Perdagangan dan sebagainya, berperan dalam mendukung teknis operasional Posyandu sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, misalnya: a) Kantor Kementerian Agama, berperan dalam penyuluhan melalui jalur agama, persiapan imunisasi bagi calon pengantin, penyuluhan di pondok-pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan, mobilisasi dana-dana keagamaan, dsb; b) Dinas Pertanian, berperan dalam hal pendayagunaan tenaga penyuluh lapangan, koordinasi program P4K, dsb; c) Dinas Perindustrian dan UKM, Dinas Perdagangan, berperan dalam hal penyuluhan gizi, khususnya penggunaan garam beryodium, dsb. d) Dinas Pendidikan, berperan dalam penggerakan peran serta masyarakat sekolah dan pendidikan luar sekolah, misalkan melalui jalur program Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), PAUD, dsb; e) Dinas Sosial, berperan dalam hal penyuluhan dan pendayagunaan Karang Taruna, Taman Anak Sejahtera (TAS), penyaluran berbagai bantuan sosial, dsb; f) Lembaga Profesi, misalkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokte Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia
(HIMPAUDI) dan tenaga layanan sosial terkait yang dapat berperan dalam pelayanan kesehatan dan sosial. Selain dinas/institusi/lembaga tersebut diatas, kemungkinan masih terdapat beberapa unsur dinas/instansi/lembaga yang dapat melakukan peran dan fungsinya dalam Posyandu namun untuk daerah-daerah tertentu mungkin tidak terdapat unsur dinas / instansi / lembaga sebagaimana tersebut diatas, karena struktur organisasi pada jajaran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten /Kota saat ini cukup bervariasi. apabila dinas /instansi/lembaga sebagaimana tersebut di atas tidak terdapat di daerah, maka perlu dipertimbangkan fungsi yang sesuai dalam organisasi Pokjanal Posyandu setempat. d. Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu: 1) Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu. 2) Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumbersumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu. 3) Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan
masalah
sesuai
dengan
potensi
dan
kebutuhan
desa/kelurahan. 4) Melakukan bimbingan dan pembinaan, fasilitasi, pamantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan. 5) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
6) Mengembangkan kegiatan lain sesuaidengan kebutuhan. 7) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Posyandu kepada Kepala Desa/Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan. e. Tim Penggerak PKK: 1) Berperan aktif dalam penyelenggaraan Posyandu. 2) Penggerakkan peran serta masyarakat dalam kegiatan Posyandu. 3) Penyuluhan, baik di Posyandu maupun di luar Posyandu. 4) Melengkapi data sesuai dengan Sistim Informasi Posyandu (SIP) atau Sistim Informasi Manajemen (SIM). f. Tokoh Masyarakat/Forum Peduli Kesehatan Kecamatan (apabila telah terbentuk): 1) Menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan Posyandu. 2) Menaungi dan membina kegiatan Posyandu. 3) Menggerakkan masyarakat untuk dapat hadir dan berperan aktif dalam kegiatan Posyandu. g. Organisasi Kemasyarakatan/LSM: 1) Bersama petugas Puskesmas berperan aktif dalam kegiatan Posyandu, antara lain: pelayanan kesehatan masyarakat, penyuluhan, penggerakan kader sesuai dengan minat dan misi organisasi. 2) Memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu.
h. Swasta/Dunia Usaha: 1) Memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu. 2) Berperan aktif sebagai sukarelawan dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu.
F. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan Posyandu Masalah kesehatan merupakan suatu masalah yang kompleks. Mulai dari ilmu yang digunakan dalam penyelesaian merupakan multidisiplin, sektor yang terkait pun multisektoral, serta subjek yang melaksanankannya pun berasal dari berbagai pihak. Masyarakat memiliki porsi yang perlu diperhitungkan dalam penyelesaian
masalah
kesehatan
dan
peningkatan
derajat
kesehatan.
Membicarakan kesehatan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari fungsi pelayanan kesehatan daerah setempat sebagai fasilitator masyarakat untuk memainkan perannya dalam pembangunan kesehatan di daerahnya sendiri. Selain itu, masalah kesehatan masyarakat masyarakat menjadi hal yang harus dicermati oleh pemerintah mengingat mulai dikembangkannya paradigma sehat di Indonesia. Penerapan paradigma sehat merupakan model pembangunan kesehatan dalam jangka panjang agar mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri dalam memelihara kesehatan, melalui peningkatan pelayanan promotif dan preventif disamping kuratif dan rehabilitatif untuk mewujudkan Indonesia Sehat (Castro, 2008).
Pelayanan kesehatan merupakan setiap bentuk pelayanan atau program kesehatan yang ditujukan pada perseorangan atau masyarakat dan dilaksanakan secara perseorangan atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi, dengan tujuan untuk memelihara ataupun meningkatkan derajat kesehatan yang dipunyai. Selain itu terdapat lima fungsi utama pelayanan kesehatan di antaranya adalah; 1) mendorong masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan persoalan mereka sendiri, 2) memberi petunjuk kepada masyarakat tentang caracara menggali dan menggunakan sarana yang ada secara efektif dan efisien, 3) memberi pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat, 4) memberi bantuan yang bersifat teknis, bahan-bahan serta rujukan, 5) bekerja sama dengan sektor lain dalam melaksanakan program kerja posyandu. Posyandu sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan kesehatan di aras basis. Artinya, posyandu memiliki satu peran strategis untuk mengorganisir masyarakat dalam mengupayakan kesehatan masyarakat. Hal ini pun telah tertuang di dalam Sistem Kesehatan Nasional, dalam bab keempat: subsistem upaya kesehatan, disebutkan di dalamnya bahwa subsistem upaya kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan dari upaya kesehatan yang saling mendukung ini adalah terselenggaranya upaya kesehatan yang tercapai (accessible), terjangkau (afforrdable),
dan
bermutu
(quality)
untuk
menjamin
terselenggaranya
pembangunan kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. Dengan
demikian,
pemerintah
maupun
penyelenggara
pelayanan
kesehatan tidak dapat bekerja sendiri untuk membangun kesehatan masyarakat. Baik masyarakat maupun individu dari masyarakat itu sendiri juga harus memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah. Oleh karena itulah, sudah menjadi konsekuensi pemerintah atau petugas pelayanan kesehatan (posyandu) untuk memberdayakan dan mengorganisasikan masyarakat. Seperti yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, posyandu memiliki peran untuk memberdayakan masyarakat, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dalam membangun kesehatan masyarakat. Telah disebutkan pula pada paragraf awal bahwa masalah kesehatan masyarakat ini pun muncul akibat tercetusnya paradigma sehat demi meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Pentingnya pemberdayaan masyarakat pun disebutkan Winslow (1920) dalam teorinya tentang kesehatan masyarakat. Pengertian dan fungsi pengorganisasian dan kesehatan masyarakat, sebagai bentuk upaya peningkatan fungsi Posyandu. Pengorganisasian masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan kesehatan masyarakat, pada hakikatnya adalah menghimpun potensi masyarakat atau sumber daya (resources) yang ada di dalam masyarakat itu sendiri untuk upaya-upaya, yaitu: preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif kesehatan mereka sendiri. Dari sumber lain, pengorganisasian dan pengembangan masyarakt diartikan sebagai teknologi yang
digunakan untuk melakukan intervensi pada faktor pendukung (enabling factors) sebagai salah satu prasyarakat untuk terjadinya proses perubahan perilaku. Dengan teknologi pengorganisasian dan pengembangan sumber daya yang ada pada masyarakat sehingga mampu mandiri untuk meningkatkan derajat kesehatannya (Sasongko, 2000). Pengorganisasian masyarakat bertujuan untuk mendorong secara efektif modal sosial masyarakat agar mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan
dalam
hal
kesehatan
secara
mandiri.
Melalui
proses
pengorganisasian, masyarakat diharapkan mampu belajar untuk menyelesaikan ketidakberdayaannya dan mengembangkan potensinya dalam mengontrol kesehatan lingkungannya dan memulai untuk menentukan sendiri upaya-upaya strategis
di
masa
depan;
Memperkokoh
kekuatan
komunitas
basis:
Pengorganisasian masyarakat bertujuan untuk membangun dan menjaga keberlanjutan kelompok-kelompok kesehatan (Posyandu, Polindes, Dokter Kecil dan lainnya). Peran Posyandu bukan saja persoalan teknis medis tetapi juga bagaimana keterampilan sumber daya manusia yang mampu mengorganisir modal sosial yang ada di masyarakat. Program-program posyandu yang berbasis atu diantarnya adalah upaya perbaikan gizi masyarakat: pembinaan pengembangan UPGK dan pelayanan gizi. Pembinaan UPGK merupakan kegiatan kunjungan petugas Puskesmas ke tiap posyandu desa atau RW. Selain itu, Kegiatan ini meliputi penyuluhan, pemberian nasehat pada masyarakat ataupun kader atau volunter di desa/RW tersebut. Tindak lanjut dari penyuluhan ini biasanya diterapkan para
kader kesehatan di desa atau RW setempat dalam kegiatan Posyandu, misalnya saja dengan pemberian makanan tambahan pada masyarakat yang menimbang anaknya ke posyandu serta transfer ilmu dari kader kesehatan pada masyarakat setempat. Dengan demikian, harapan dari adanya penyuluhan sekaligus pemberian makanan yang memenuhi gizi ini dapat menjadi awal dari tindakan masingmasing keluarga untuk menggalakkan peningkatan gizi kesehatan. Dengan begitu, kita kembali menyimpulakan bahwa posyandu perlu memberdayakan dan mengorganisir masyarakat, paling tidak kader kesehatan di tiap daerah, untuk ikut serta dalam pembangunan kesehatan di lingkungan tempat tinggal mereka karena pemerintah kita pun memiliki keterbatasan petugas kesehatan profesional dan pendanaan yang kurang optimal untuk mendukung semua program kesehatan daerah. Dari contoh-contoh program kesehatan posyandu yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, kita dapat lihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam upaya-upaya kesehatan ternyata cukup besar, mulai dari sebagai sumber informasi dan data, tataran pelaksanaan termasuk pendanaan, sampai penilaian program itu sendiri. Meskipun sekarang ini sudah muncul banyak Posyandu di tiap desa atau RW namun peran Puskesmas tetap dibutuhkan sebab penyelenggara Posyandu merupakan masyarakat setempat yang masih membutuhkan pengarahan dari petugas kesehatan, dalam hal ini adalah petugas Posyandu. Pemberdayaan masyarakat dalam program-program kesehatan berbasis masyarakat bukan merupakan upaya lepas tangan seperti yang dilakukan pemerintah mulai dari
kurangnya sumber daya manusia profesional, dana, kurangnya kemampuan pemerintah pusat dalam memantau masalah kesehatan di daerah-daerah.
G. Standar Pelayanan Posyandu Standar Pelayanan Posyandu di Indonesia (Notoatmodjo, 2003:77) No 1
Jenis Pelayanan 2
Indikator Kinerja
Pembilang
Penyebut
Definisi Operasional Keterangan
3
5
6
7
8
1
UPAYA PROMOSI KESEHATAN 1.1 Penyuluhan % Rumah Tangga Jumlah Rumah Prilaku Sehat tangga sehat Sehat diwilayah kerja Puskesmas
% Bayi yang mendapat Asi Ekslusif
Jumlah seluruh % Rumah tangga rumah tangga di yang telah wilayah kerja melaksanakan puskesmas paling sedikit 7 10 indikator Prilaku hidup bersih dan sehat.
Jumlah Bayi 0 - Jumlah seluruh % Bayi 0 - 6 bulan 6 bulan yg hanya bayi 0 - 6 bulan yg mendapat ASI mendapat ASI di wilayah kerja saja sampai usia 6 sampai usia 6 puskesmas bulan di wilayah bulan di wilayah kerja puskesmas. kerja Puskesmas
% Desa dengan Jumlah Desa Jumlah seluruh % Desa yang secara garam yang terdapat desa di wilayah sampling telah beryodium baik. paling banyak 1 kerja memenuhi sampel garam puskesmas persyaratangaram yang tidak yang baik sesuai memenuhi syarat SNI di wilayah SNI di wilayah kerja puskesmas. kerja Puskesmas
% Posyandu Purnama dan Mandiri
Jumlah posyandu purnama dan mandiri di
Jumlah seluruh % posyandu dengan posyandu di cakupan 5 wilayah kerja program atau puskesmas lebih yang
10 indikator adalah : pertolongan persalinan oleh nakes, balita diberi ASI ekslusif, JPKM, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik setiap hari, makan sayur dan buah setiap hari, tersedia jamban, kesesuaian luas lantai dengan jumlah penghuni, lantai rumah bukan dari tanah.
wilayah kerja Puskesmas
1.2 Penyuluhan % Upaya (P3) NAPZA Penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas.
Jumlah kegiatan penyuluhan dibidang P3 NAPZA di wilayah kerja puskesmas.
melaksanakan kegiatan 8 kali atau lebih per tahun. Jumlah seluruh % Upaya kegiatan penyuluhan penyuluhan dibidang dibidang Pencegahan dan pencegahan dan penanggulangan penanggulangan penyalahgunaan penyalahgunaan (P3) NAPZA oleh (P3) NAPZA petugas oleh petugas kesehatan. kesehatan.
2
UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN 2.1 Pelayanan % Institusi yang Kesehatan dibina Lingkungan
Jumlah Institusi Jumlah seluruh % Institusi yang yang dibina Institusi yang melakukan dalam 1 tahun ada dalam pengamatan, waktu yang monitoring, sama. bintek. 2.2 Pelayanan % Tempat Umum Jumlah tempat Jumlah tempat % Tempat umum Hygiene yang memenuhi umum yang umum yang ada yang mempunyai Sanitasi syarat memenuhi syarat dalam waktu akses sanitasi Tempat dalam 1 tahun yang sama. dasar (Air bersih, Umum Jamban, Limbah, Sampa) penerangan dan sirkulasi udara yang cukup. 2.3 Pelayanan % Rumah Jumlah Jumlah rumah % Rumah/bangunan pengendalian bangunan bebas rumah/bangunan yang diperiksa yang bebas jentik vektor jentik nyamuk bebas jentik dalam 1 tahun. nyamuk Aedes. Aedes nyamuk Aedes dalam 1 tahun 3
UPAYA KESEHATAN IBU ANAK DAN KB 3.1 Pelayanan % Cakupan Kesehatan Kunjungan Ibu Ibu dan Hamil K-4 Bayi.
Jumlah Ibu hamil diwilayah kerja puskesmas yang memperoleh
Jumlah Seluruh % Ibu hamil yang Ibu hamil telah memperoleh diwilayah kerja pelayanan puskesmas yang antenatal 4 kali bersalin. sesuai standart
Sasaran Ibu hamil 2,7 Jumlah Penduduk diwilayah
pelayanan antenatal sesuai standart.
diwilayah kerja Puskesmas.
kerja Puskesmas.
% Cakupan Jumlah Ibu pertolongan oleh bersalin bidan atau diwilayah kerja tenkes yang puskesmas yang memiliki persalinannya kompetensi memperoleh kebidanan. pertolongan dari tenkes yang memiliki kompetensi kebidanan.
Jumlah sasaran % Ibu bersalin yang Ibu bersalin mendapat diwilayah kerja pertolongan puskesmas. persalinan oleh bidan atau tenkes yang memiliki kompetensi kebidanan diwilayah kerja puskesmas.
Sasaran Ibu bersalin 2,7 kali Jumlah Penduduk diwilayah kerja Puskesmas.
% Ibu hamil resiko Jumlah Ibu tinggi. hamil resiko tinggi dirujuk.
Jumlah ibu % Ibu hamil resiko hamil yang ada tinggi dirujuk di diwilayah kerja wilayah kerja Puskesmas. puskesmas.
Sasaran Ibu bersalin 2,7 x Jumlah Penduduk diwilayah kerja Puskesmas.
% Cakupan Kunjungan neonatus.
Jumlah bayi baru Jumlah sasaran % Neonatus (bayi Sasaran lahir yang bayi baru lahir umur <28 hari Neonatus memperoleh diwilayah kerja yang memperoleh 2,53% x pelayanan Puskesmas. pelayanan Jumlah kesehatan paling kesehatan oleh Penduduk sedikit 2 kali. tenkes paling diwilayah sedikit 2 kali kerja diwilayah kerja Puskesmas. puskesmas
% Cakupan bayi berat badan lahir rendah/ BBLP yang ditangani.
Jumlah Kunjungan bayi baru lahir dengan BBLP.
Jumlah Bayi % BBLP <2500 baru lahir gram yang dengan BBLP ditangani sesuai yang ada dengan standart diwilayah kerja oleh tenaga Puskesmas. kesehatan diwilayah kerja Puskesmas.
% Cakupan Jumlah bayi (1- Jumlah sasaran % Anak Balita yang Sasaran Kunjungan Bayi. 12 bulan) bayi (1-12 dideteksi tumbuh bayi (1-12
diwilayah kerja bulan) puskesmas yang diwilayah kerja memperoleh Puskesmas. pelayanan kesehatan minimal 4 x pertahun. 3.2 Pelayanan Kesehatan Anak Prasekolah dan Anak Sekolah.
3.3 Pelayanan Keluarga Berencana.
kembang minimal bulan) 2 x pertahun. 2,53% Jumlah Penduduk diwilayah kerja Puskesmas.
% Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan Prasekolah
Jumlah anak Jumlah sasaran % Anak Balita yang Balita (1-5 anak balita yang dideteksi tumbuh Tahun) yang ada diwilayah kembang minimal dideteksi tumbuh kerja 2 x pertahun kembang puskesmas minimal 2 x setahun
Sasaran Balita 10,3% Jumlah Penduduk diwilayah kerja Puskesmas.
% Cakupan pemeriksaan siswa SD dan sederajat.
Jumlah siswa SD Jumlah sasaran % Siswa SD dan sederajat siswa SD sederajat yang yang diperiksa diwilayah kerja diperiksa oleh oleh tenkes/ puskesmas. tenkes/tenaga tenaga terlatih terlatih minimal 2 minimal 2 x x pertahun. pertahun.
Sasaran siswa SD adalah Jumlah siswa SD yang ada.
% Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja.
Jumlah Remaja Jumlah sasaran % remaja (10-19 (10-19 Tahun) di remaja (10-19 Tahun) di SLTP SLTP, dan SMU Tahun) yang dan SMU yang yang ada diwilayah memperoleh memperoleh kerja pelayanan pelayanan Puskesmas. kesehatan Kesehatan diwilayah kerja Puskesmas.
Sasaran Remaja 21,8% x Jumlah Penduduk diwilayah kerja Puskesmas.
% Cakupan peserta Jumlah pasangan Jumlah sasaran % PUS yang baru baru KB usia subur (15- pasangan usia menggunakan 49 Tahun) yang subur (15-19 kontrasepsi baru mendapat Tahun) diwilayah kerja pelayanan diwilayah kerja puskesmas. kontrasepsi puskesmas. sesuai dengan standart. % Cakupan peserta Jumlah pasangan Jumlah sasaran % PUS yang baru aktif KB usia subur (15- pasangan usia menggunakan
Sasaran PUS 16,6% Jumlah Penduduk diwilayah kerja Puskesmas.
49 Tahun) yang mendapat pelayanan kontrasepsi sesuai dengan standart. 3.4 Pelayanan Imunisasi
3.5 Pelayanan Kesehatan Usila
subur (15-19 Tahun) diwilayah kerja puskesmas.
kontrasepsi diwilayah kerja puskesmas.
% Desa Kelurahan Jumlah UCI desa/kelurahan UCI
Jumlah seluruh % Desa kelurahan desa/kelurahan dimana 90% dari bayi yang ada didesa sudah mendapat Imunisasi dasar lengkap.
% Cakupan BIAS Jumlah Anak SD/sederajat yang mendapat Imunisasi.
Jumlah seluruh % Anak anak SD/sederajat yang SD/sederajat mendapat yang ada. Imunisasi.
% Cakupan Imunisasi Ibu Hamil.
Jumlah Ibu hamil yang mendapat TT2/TT ulang
Jumlah sasaran % Jumlah Ibu hamil ibu hamil yang yang mendapat ada diwilayah TT2/TT ulang kerja diwilayah kerja puskesmas. Puskesmas.
% Cakupan pelayanan kesehatan Prausila dan Usila
Jumlah penduduk prausila (45-59 th) dan usila (>=60 th) yang memperoleh pelayanan kesehatan.
Jumlah sasaran % Pra usila (45-59 pra usila (45-59 th) dan usila th) dan usila (>=60 th) yang (>=60 th) memperoleh diwilayah kerja pelayanan puskesmas. kesehatan diwilayah kerja puskesmas.
4 UPAYA PERBAIKAN GIZI 4.1 Pemantauan % Balita yang naik Jumlah balita Jumlah balita % Balita yang Pertumbuhan berat badannya yang ditimbang yang ditimbang ditimbang di Balita (N/D) yang berat Posyandu maupun badannya naik. diluar Posyandu yang berat badannya naik.
Sasaran Pra usila dan usila 5,76% x Jumlah Penduduk diwilayah kerja Puskesmas.
% Cakupan Balita Jumlah balita Jumlah balita % Balita BGM yang Bawah Garis yang ditimbang yang ditimbang ditimbang di Merah yang pada KMS Posyandu maupun berat badannya diluar Posyandu. dibawah garis merah. 4.2 Pelayanan Gizi
% Cakupan Balita yang dapat Kapsul Vit.A 2x pertahun.
Jumlah Balita dapat Vit.A 2x pertahun dan bayi 1x pertahun
Jumlah sasaran % Balita dapat Balita yang ada Kapsul Vit.A 2x diwilayah kerja pertahun (bayi 1x Puskesmas pertahun).
% Cakupan Ibu hamil dapat 90 Tablet Fe
Jumlah Ibu hamil mendapat Tab Fe selama priode kehamilannya
Jumlah Ibu % Ibu hamil yang hamil diwilayah mendapat tab Fe kerja selama periode puskesmas kehamilannya.
% Cakupan Jumlah bayi gizi Pemberian kurang usia 6-11 makanan bln dari gakin pendamping ASI mendapat MPbagi bayi BGM ASI selama 90dari Gakin 120 hari diwilayah kerja puskesmas.
Jumlah seluruh % pemberian MPbayi 6-11 bulan ASI pada bayi 6dengan gizi 11 bulan gizi kurang dari kurang dari Gakin gakin diwilayah selama 90-120 kerja hari diwilayah Puskesmas. kerja Puskesmas.
% Balita Gizi Jumlah balita buruk mendapat gizi buruk yang perawatan datang/ditemuka n, dirawat dan dirujuk.
Jumlah seluruh % Balita gizi buruk balita gizi buruk yang diwilayah kerja datang/ditemukan, Puskesmas. dirawat dan dirujuk..
5 UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
5.1 Pencegahan % AFP rate dan Pemberantas an penyakit polio 5.2 Pencegahan % Kesembuhan dan penderita TBC
Jumlah kasus AFP usia <15 tahun dalam waktu 1 tahun.
Jumlah % Jumlah kasus penduduk <15 AFP non polio tahun dalam yang ditemukan waktu yang diantara 100.000 sama anak <15 tahun pertahun. Jumlah penderita Jumlah % penemuan TBC baru BTA+ penderita TBC penderita TBC
pemberantas BTA+ an penyakit TB Paru 5.3 Pencegahan % Cakupan Balita dan dengan pemberantas pneumonia yang an penyakit ditangani. ISPA 5.4 Pencegahan % Penderita DBD dan yang ditangani pemberantas an penyakit DBD 5.5 Pencegahan % Balita dengan dan diare yang pemberantas ditangani. an penyakit Diare
yang sembuh.
BTA+ yang diobati.
Jumlah kasus Jumlah target pneumonia balita kasus ditemukan/ditan pneumonia gani. balita.
BTA+ yang sembuh diakhir pengobatan % penemuan dan pengobatan penderita pneumonia.
Jumlah penderita Jumlah % Penderita DBD DBD dalam penderita DBD yang ditangani waktu 1 tahun yang sesuai standar. yang ditangani berkunjung ke Sarkes Jumlah penderita Target % penderita diare diare balita yang penderita diare balita yang ditemukan dan balita yang mendapat ditangani datang ke pelayanan Sarkes
Target : 10% Jumlah Balita
Pelayanan posyandu merupakan setiap bentuk pelayanan atau program kesehatan yang ditujukan pada perseorangan atau masyarakat dan dilaksanakan secara perseorangan atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi, dengan tujuan untuk memelihara ataupun meningkatkan derajat kesehatan yang dipunyai. Selain itu terdapat lima fungsi utama pelayanan posyandu di antaranya adalah; 1) mendorong masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan persoalan mereka sendiri, 2) memberi petunjuk kepada masyarakat tentang caracara menggali dan menggunakan sarana yang ada secara efektif dan efisien, 3) memberi pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat, 4) memberi bantuan yang bersifat teknis, bahan-bahan serta rujukan, 5) bekerja sama dengan sektor lain dalam melaksanakan program kerja posyandu. Dengan
demikian,
pemerintah
maupun
penyelenggara
pelayanan
kesehatan tidak dapat bekerja sendiri untuk membangun kesehatan masyarakat.
