BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS A. 1.
Kajian Pustaka Pengertian Bank Umumnya masyarakat mengenal bank sebagai badan usaha yang bertugas untuk
menghimpun dana, mengelola dan menyalurkan kepada masyarakat pengguna jasa bank. Secara terminologi istilah “Bank” berasal dari bahasa Italy “banca”yang berarti “bence” yaitu suatu bangku tempat duduk yang biasa digunakan oleh para banker Italy di halaman pasar pada saat memberikan pinjaman-pinjaman. Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Hasibuan ( 2007:2 ) menjelaskan “Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan ( financial assets ) serta bermotif profit juga social, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”. Selain itu Kasmir ( 2011:2 ) berpendapat bahwa “ Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.
Berdasarkan ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah usaha yang berbentuk lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana ( surplus of fund ) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana ( lack of fund ), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif profit juga social demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 1.1
Jenis Bank dan Kegiatan Usaha Bank Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Perbankan menurut jenisnya terdiri atas :
a.
Bank Umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank umum berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan meliputi :
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. b. Memberikan kredit c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasaarkan suatu kontrak. j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b.
Bank Perkreditan Rakyat
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikannya, maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut : a.
Bank Milik Pemerintah ( BUMN ) Dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Yang termasuk dalam Bank Milik Pemerintah adalah Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Sedangkan Bank Milik Pemerintah Daerah ( BUMD ) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing propinsi, seperti : BPD Jawa Tengah ( Bank Jateng ), BPD DKI Jakarta, BPD Nusa Tenggara Barat dan BPD lainnya.
b.
Bank Milik Swasta Nasional Merupakan Bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Contohnya adalah Bank Central Asia, Bank Internasional Indonesia, Bank Danamon, Bank Bukopin, dll.
c.
Bank Milik Asing
Bank milik asing merupakan cabang dari Bank yang ada di luar negri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contoh Bank Milik Asing antara lain : ABN AMRO Bank, Citybank, Standard Chartered Bank, dll. d.
Bank Milik Campuran Bank Milik Campuran merupakan Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Yang termasuk bank campuran adalah : ANZ Panin Bank, ING Indonesia Bank, dll. Pembagian jenis Bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan
atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Jenis bank dilihat dari status dibagi ke dalam dua macam yaitu : a.
Bank Devisa Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negri, inkaso ke luar negri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter Of Credit dan transaksi luar negri lainnya.
b.
Bank Non Devisa
Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa. Ditinjau dari segi menentukan jasa dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis Bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli adalah sebagai berikut : a.
Bank berdasarkan Prinsip Konvensional Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan metode: 1). Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya ( kredit ) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. 2). Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan dan menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.
2.
Kredit
2.1.
Definisi Kredit Pengertian kredit pada pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan menurut Rayomnd P. Kent seperti dikutip oleh Malayu S.P Hasibuan ( 2007,12 ) didefinisikan Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang. Menurut Iswi Hariyani (2010, 10) menyatakan “Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah” Sedangkan pengertian kredit dijelaskan oleh PAPI revisi 2001 dalam Eddie Rinaldy (2009,29) : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan . Termasuk dalam pengertian kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga debitur yang dilengkapi dengan note purchase agreement atau NPA”. Dari pengertian yang dikemukakan beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah semua pinjaman yang didasarkan oleh kepercayaan bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai perjanjian yang telah disepakati. 2.2.
Unsur-unsur Kredit
Unsur-unsur dalam suatu kredit adalah menurut Kasmir ( 2008:103 ) :
a.
Kepercayaan, yang berarti bahwa pemberi kredit yakin bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
b.
Kesepakatan, dimana dituangkan dalam suatu perjanjian dan masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu peminjam dan pemberi pinjaman.
c.
Jangka waktu, dimana mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
d.
Resiko, factor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian
(jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin
besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun yang tidak disengaja. e.
Balas jasa, dimana dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bagi bank. Sedangkan Bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.
2.3.
Jenis Kredit Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan
jenis kreditnya. Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi.
Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Menurut Ismail ( 2010, 99-108 ) kredit dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain : 1.
Dilihat dari segi kegunaan Maksud dari jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan
uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis yaitu: a.
Kredit Investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasaan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan
b.
Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
2.
Dilihat dari Segi Tujuan Kredit Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk
diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuannya adalah :
a.
Kredit Produktif , kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang maupun jasa.
b.
Kredit Komsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
c.
Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan yang biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.
3.
Dilihat dari segi Jangka Waktu Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari
pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya, jenis kredit adalah: a. Kredit jangka pendek, kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. b. Kredit jangka menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja c. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun.
4.
Di lihat dari segi jaminan, maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah : a. Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. b. Kredit Tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan Bank yang bersangkutan.
5.
Dilihat dari segi Sector Usaha Setiap sector usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sector usaha sebagai berikut :
a.
Kredit Pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan atau pertanian rakyat.
b.
Kredit Perternakan, merupakan kredit yang dibiayai untuk sector perternakan
c.
Kredit Industri yaitu kredit untuk membiayai industry pengolahan baik untuk industry kecil, menengah atau besar.
d.
Kredit Pertambangan yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.
e.
Kredit Pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa yang sedang belajar.
f.
Kredit Profesi diberikan pada kalangan professional seperti dosen, dokter, pengacara dll.
g.
Kredit Perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan
h.
Dan sector-sektor usaha lainnya.
2.4.
Penggolongan Kolektibilitas Kredit Menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.30/267/KEP/DIR, seluruh kredit
diklasifikasikan berdasarkan lama jangka waktu pemenuhan ketepatan pembayaran kembali pokok menjadi lima golongan, yaitu : 1. Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penunggakan pengembangan pokok pinjaman dan pembayaran bunga. 2. Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang mengalami penunggakan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya selama 1 hari sampai dengan kurang dari 90 hari jadwal yang diperjanjikan. 3. Kredit kurang lancar yaitu kredit yang selama 90 hari mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik. Usaha-usaha approach telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik.
4. Kredit diragukan yaitu kredit yang mengalami penunggakan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bungannya selama > 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari dari jadwal yang diperjanjikan. 5. Kredit macet adalah kredit yang mengalami penunggakan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya selama lebih dari 270 hari dari jadwal yang telah diperjanjikan bunganya selama lebih dari 270 hari dari jadwal yang telah diperjanjikan.
2.5.
Jaminan Kredit Menurut Muljono ( 2006 :295 ) secara umum jaminan kredit diartikan sebagai
penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Jaminan pemberian kredit diperoleh melalui penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan membayar, modal, dan prospek usaha debitur. Sedangkan menurut UU No.14 Tahun 1967 tentang pokok perbankan pasal 24 (1) menyebutkan bahwa “bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun”. Berdasarkan pengertian tersebut, nilai dan legalitas jaminan yang dikuasai oleh bank atau yang disediakan oleh debitur untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima nasabah atau debitur. Bagi Bank jaminan berguna untuk : 1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan bila nasabah melakukan kecurangan. 2. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya 3. Memberi dorongan pada debitur untuk memenuhi syarat-syarat yang telah disetujui.
Syarat jaminan perkreditan adalah : 1. Syarat Ekonomis : a. Mempunyai nilai ekonomis secara umum dan bebas. b. Nilai jaminan lebih besar dari jumlah kredit dan harus konstan dan akan lebih baik kalau nilainya mengalami pertambahan di kemudian hari. c. Kondisi dan lokasi barang jaminan tersebut cukup strategis d. Barang jaminan harus mudah dipasarkan tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran. e. Secara fisik barang jaminan tidak cepat rusak sebab akan mengurangi nilai ekonomisnya. f. Nilai jaminan tersebut mempunyaii manfaat ekonomis dalam jangka waktu relative lebih lama dari jangka waktu yang akan dijaminnya. 2. Syarat Yuridis : a. Memiliki calon debitur yang bersangkutan b. Ada dalam kekuasaan calon debitur yang bersangkutan yang masih berlaku c. Bukti-bukti pemilikan yang ada memenuhi syarat untuk diadakan
pengikatan bank
secara hipotik, over dracht, kuasa menjual dan lain-lain ketentuan pengikatan yang telah ditetapkan secara yuridis/perundang-undangan yang berlaku.
2.6.
Kebijakan Pemberian Kredit Bank Puspani berpendapat, bahwa setiap KPB ( Kebijakan Perkreditan Bank ) yang dibuat bank wajib memuat dan menetapkan dengan jelas dan tegas prinsip kehati-hatian (prudent approach) yang minimal harus
meliputi kebijakan pokok perkreditan. Pokok-pokok
pengaturan pemberian kredit, sector pasar, kredit yang perlu dihindari, tatacara penilaian mutu kredit serta profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan ( Puspani,2008 :17 ). 1. Kebijakan Pokok Perkreditan ( KPP ) yang harus memuat pokok-pokok pengaturan mengenai : a. Sistem dan prosedur perkreditan yang sehat, prosedur persetujuan pemberian kredit, administrasi dan dokumentasi kredit, serta system dan prosedur pengawasan kredit b. Sistem dan prosedur kredit-kredit yang harus mendapatkan perhatian khusus dan pencadangan kredit c. Sistem dan prosedur kredit yang bunganya di kapitalisit ( plafondering ) d. Sistem dan prosedur penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dan penghapus bukuan ( write-off ) kredit macet. e. Tata cara penyelesaian barang-barang berguna kredit yang dikuasai bank. 2. Pokok-pokok pengaturan pemberian kredit yang menerapkan : a. Batas Maksimum Pemberian Kredit ( BMPK ) dan jumlah modal bank. b. Tata cara penyediaan kredit yang dikonsorsiumkan,disindikasikan dan risk sharing dengan bank-bank lain.
c. Persyaratan kredit (bunga jenis bentuk kredit, angsuran dan jaminan). Kebijakan bank dalam kredit, khusus tentang BMPK, bilamana melampauinya. 3. Kredit yang perlu dihindari antara lain : a. Kredit untuk tujuan spekulasi. b. Kredit untuk usaha tana informasi keuangan. c. Kredit untuk usaha yang perlu keahliah khusus, dimana bank tidak punya. d. Kredit untuk usaha yang telah bermasalah/macet/planfondering. 4. Tatacara penilaian mutu kredit Menurut Sutejo (2006 : 15) tentang mutu kredit adalah “Salah satu syarat bank dapat menjaga mutu kredit yang akan dan telah mereka salurkan, adalah memiliki kebijakansanaan kredit tertulis (written loan policy) yang disusun secara professional, dan selalu disesuaikan dengan perkembangan situasi bisnis dan ekonomi moneter negara”. Bank harus membuat sistem dan prosedur atau tatacara penilaian kolektibilitas kredit yang harus dimuat dalam KPP setiap bank dan harus sesuai dengan ketentuan BI dalam SE No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 yang menetapkan kolektibilitas kredit sebagai keadaan pembayaran pokok/angsuran pokok, bunga, biaya-biaya dan kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. 5. Professionalism dan Intregitgas Pejabat Kredit
Para pejabat kredit bank harus menyadari dan memahami Bab VIII pasal 46 s/d 53 UU No. 7 tahun 1992 sebagai dasar etika perkreditan bank yang mengharuskan pejabat perkreditan, wewenang dan tanggungjawab setiap orang atau unit kerja yang terlibat dalam proses kegiatan perkreditan (KPP), Komite Kredit (KK), Dewan Komisaris (DK), Direksi Bank dan satuan kerja perkerditan (SKP) dan lain-lainnya. 1.7.
Prosedur Pemberian Kredit Prosedur pemberian kredit dimulai saat debitur/calon debitur mengajukan permohonan kredit hingga akhirnya disetujui, dipantau pembayaran kewajibannya beserta bunganya dan penyelamatan kredit dilakukan bila pemberian kredit debitur tersebut. termasuk kredit bermasalah. Pedoman pemberian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Permohonan Kredit Setiap pemberian kredit baru harus berdasarkan adanya suatu permohonan tertulis yang ditandatangani oleh pemohon (calon debitur). Permohonan tertulis tersebut dituangkan dalam formulir permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap mengenai : a. Data
non-financial
yang
meliputi
nama
dan
alamat
calon
debitur
(perorangan/perusahaan), susunan pemilik dan pengurus, bidang usaha, riwayat perusahaan, hubungan dengan bank, kelompok perusahaan dan sebagainya. b. Data financial yang meliputi perkembangan keuangan dan proyeksi keuangan, jumlah permohonan, rencana penggunaan dan rencana pelunasan. c. Data jaminan yang diserahkan.
Permohonan kredit selanjutnya dicatat didalam buku register permohonan kredit. Guna melengkapi dokumen-dokumen antara lain : 1. Fotocopy KTP. 2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. Fotocopy SPT tahunan PPh pasal 21 yang bertanda terima dari kantor pelayanan pajak setempat. 4. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 5. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SITU) 6. Fotocopy surat ijin usaha jasa konstruksi (SIUJK) 7. Fotocopy Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (SIUUG) 8. Fotocopy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) 9. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 10. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) 11. Legalitas Usaha lainnya.
Permohonan kredit beserta lampiran-lampiran tersebut merupakan sumber informasi untuk melakukan analisis. Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Menurut Kasmir (2009;115), prosedur pemberian kredit (piutang) secara umum adalah sebagai berikut :
1). Pengajuan berkas-berkas Pengajuan proposal kredit hendaklah yang berisi antara lain : a.
Latar belakang perusahaan
b.
Maksud dan tujuan
c.
Besarnya kredit dan jangka waktu
d.
Cara pengembalian kredit
e.
Jaminan kredit
Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti : a.
Akte notaries
b.
Tanda daftar perusahaan (TDP)
c.
Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
d.
Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
e.
Bukti diri dari pimpinan perusahaan
f.
Foto copy sertifikat jaminan
2). Penyelidikan berkas pinjaman Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja. 3). Wawancara I Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.
4). On the Spot Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokan dengan hasil wawancara I. 5). Wawancara II Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. 6). Keputusan Kredit Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya mencakup : a.
jumlah uang yang diterima
b.
jangka waktu
c.
dan biaya-biaya yang harus dibayar
7). Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit. 8). Realisasi kredit Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. 9). Penyaluran/penarikan adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu : a.
sekaligus atau
b.
secara bertahap
2.8.
Analisis Kredit Analisis kredit mengandung pengertian penilaian kredit dalam segala aspek, baik
keuangan maupun non-keuangan. Menurut Lukman Dendawijaya (2005:88) Analisis kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak (feasible). Analisis kredit dikelompokkan menjadi dua, yakni : a. Analisis kualitatif Merupakan analisis terhadap kondisi-kondisi non angka yang tidak tercermin dalam laporan keuangan, meliputi analisis terhadap aspek manajemen, teknis, pemasaran, hukum jaminan dan sosial ekonomi.
b. Analisis Kuantitatif Merupakan analisis terhadap kondisi keuangan. Debitur, yang bertujuan agar bank mendapat gambaran secara kuantitatif mengenai kondisi keuangan debitur dimasa lalu, saat ini dan proyeksinya dimasa yang akan datang, sehingga dapat analisis besarnya pinjaman yang diperlukan penggunaannya serta kemampuannya membayar bunga dan pokok pinjaman. Analisis kuantitatif meliputi analisis ratio keuangan, analisis laba rugi,analisis arus kas dan analisis rekening. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan kebijakan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan
Untuk memperoleh keyakinan tersebut tersebut sebelum memberikan kredit,bank hatus melakukan penilaian yang seksama menurut Undang-Undang no. 10 Tahun 1998 Pasal 8 Ayat (1) dan (2) terhadap : a. Character merupakan sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit. Dilihat dari latar belakang pekerjaannya maupun sifat pribadinya. Hal inilah yang akan dijadikan ukuran tentang kemauan debitur untuk membayar. b. Capacity merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan debitur dalam membayar kredit dilihat dari mengelola bisnisnya. c. Capital merupakan analisis dari sumber mana saja modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berupa modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berupa modal sendiri dan berapa modal pinjam. d. Condition of economy merupakan analisis yang dinilai dari kondisi ekonomi sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. e. Collateral merupakan nilai jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan diteliti keabsahan dan kesempurnaannya serta secara yuridis tidak bermasalah. Tujuan dari analisis kredit adalah menganalisis kredit yang akan diberikan kepada debitur itu dapat dinilai layak ataupun tidak diberikan. Pedoman pemberian kredit dalam analisis kredit adalah : a. Pengumpulan Data harus diarahkan dengan pengumpulan informasi yang lengkap, akurat dan up-to-date untuk mengetahui maksud dan tujuan penggunaan kredit dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data lainnya. Pengumpulan data ini meliputi pengumpulan informasi dari debitur dengan mengumpulkan serta menyeleksi
data yang perlu atau tidak diperlukan. Untuk pengumpulan data dari pihak ke-3 yaitu dengan cara kunjungan setempat, call, surat, dan pengumpulan data dari sumber lainnya yaitu perpustakaan, publikasi, majalah, surat kabar, dan sebagainya. b. Verifikasi Data bertujuan untuk menjamin kebenaran dan keakuratan data yang telah dikumpulkan.. verifikasi dara meliputi verifikasi pada Bank Indonesia/ Bank lainnya yang mempunyai hubungan dengan debitur/calon debitur, kantor/pabrik/toko/tempat usaha, pada pembeli/pemasok/penjual maupun lokasi jaminan. c. Analisis Laporan Keuangan dan Aspek-Aspek Lainnya, Meliputi : 1. Analisis Trend Ratio dan Interprestasinya Bertujuan meneliti apakah trend ratio keuangan debitur/calon debitur selama periode laporan keuangan yang dianalisis tersebut wajar atau tidak wajar dibandingkan dengan usaha sejenis lainnya. 2. Analisis Resiko Adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari sebelum resiko debitur terjadi sehingga keputusan kredit yang diambil sudah memperhitungkan resiko yang ada. Penilaian resiko mencakup dua aspek yaitu resiko umum (penjualan, konflik diantara pemegang saham pada badan usaha debitur) dan Resiko Khusus (badan usaha tidak memperhatikan pangsa pasar). 3. Analisis Rikonsiliasi Modal dan Harta Tetap Untuk menilai apakah wajar atau tidak modal dan harta tetap debitur/calon debitur harus dicek/direkonsiliasi terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis ratio dan analisis pengadaan kas.
4. Analisis Aspek-Aspek Perusahaan Lainnya Dalam mempertimbangkan permohonan kredit, selain menganalisis laporan keuangan juga dilakukan analisis aspek-aspek perusahaan lainnya, yaitu : a. Aspek Umum dan Manajemen Adalah analisis mengenai aspek umum dan manajemen perusahaan, dengan tujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen Pengelola proyek dalam menjalankan bisnisnya antara lain meliputi: 1. Apakah surat permohonan kredit, perjanjian kredit dan dokumen lainnya telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan. 2. Struktur organisasi. 3. Manajemen perusahaan. 4. Uraian tugas. 5. Sistem dan prosedur. 6. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki. 7. Evaluasi pribadi pengusaha. b. Aspek Hubungan Dengan Bank Adalah analisis terhadap aspek-aspek hubungan debitur/calon debitur dengan Bank rakyat Indonesia maupun bank lainnya serta penggunaan produk-produk Bank Rakyat Indonesia lainnya. Analisis hubungan dengan bank antara performance debitur/calon debitur mengenai transaksi keuangan yang disalurkan dalam rekening giro, Deposito, maupun tabungan. Khusus debitur dapat dilihat/dianalisa mutasi rekening pinjamannya yang dapat diketahui kemampuan memenuhi kewajiban bunga maupun angsuran pokok pinjaman.
c. Pemasaran Adalah analisis mengenai kemampuan untuk meneliti kemungkinan pangsa pasar yang dapat diraih bagi produk atau jasa yang diproduksi dari proyek yang dibiayai dengan kredit bank dan strategi pemasaran produk/jasa perusahaan sejenis, dan analisa siapa pembeli dominan maupun pemasok bahan baku agar perusahaan proyek dapat memenangkan persaingan yang cukup kompetitif. d. Aspek Teknis dan Produksi/Pembelian Simpulan pokok/penilaian terhadap aspek teknis dan produksi/pembelian yang dianggap perlu, antara lain: 1. Sektor industri ditinjau dari lokasi usaha, kondisi bangunan pabrik dan mesin yang dimiliki, kontinuitas pengadaan bahan baku, jumlah tenaga kerja dan ketrampilan yang dimiliki serta realisasi produksi. 2. Sektor perdagangan ditinjau dari lokasi usaha (kantor, toko, dan gudang), realisasi pembelian barang dagangan, pemasok dominan, kontinuitas pengadaan barang dagangan. 3. Sektor jasa konstruksi ditinjau dari proyek yang dikerjakan, penyaluran pembayaran proyek, perkembangan/prestasi proyek dibandingkan dengan jadwal penyelesaian proyek, peralatan yang dimiliki, jumlah tenaga kerja di bidang konstruksi, kontuinitas pengadaan bahan baku, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan proyek. a.
Analisis Aspek Yuridis (hukum), bertujuan untuk meneliti ketentuan legalitas dari perusahaan untuk meneliti ketentuanketentuan legalitas dari perusahaan atau badan hukum yang akan memperoleh bantuan kredit dari bank, meliputi aspek badan usaha, izin-izin yang harus dimiliki, dan perjanjianperjanjian.
b.
Analisis Aspek Sosial-Ekonomis, bertujuan untuk menilai sejauh mana proyek yang akan dibangun dan dibiayai dengan ke bank memiliki value added yang tinggi dilihat dari sudut pandang sosial maupun macro economic, terutama dilihat dari pandangan pihak pemerintah dan masyarakat. Analisis pada aspek ini meliputi kesempatan kerja, penggunaan bahan baku lokal. Menghasilkan dan penghematan devisa, penerima pajak bagi negara, subsidi dari negara, serta dampak lingkungan. Persetujuan Kredit
2.9.
Persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan dari hasil analisis, hasil penelitian dan secara prudent principle (prinsip kehati-hatian) bahwa debitur/calon debitur yang disetujui pemberian kreditnya adalah debitur/calon debitur yang dianggap layak,meliputi. 1. Usaha debitur/calon debitur yang fesible dan prospek yang baik, kemampuan memperoleh keuntungan dan memenuhi kewajiban angsuran dan bunga kepada Bank serta bersedia menyerahkan jaminan yang menjamin kepentingan bank dari nilai maupun status jaminan. 2. Telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit. 3. Tidak menyimpang dari ketentuan limit kredit. 4. Telah dipertimbangkan mengenai keamanan kreditnya. 5. Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit. 2.10.
Perjanjian Kredit Perjanjian kredit bentuk dan formatnya ditentukan oleh masing-masing bank dan dibuat
secara tertulis. Pada proses ini pihak bank dan debitur/calon debitur menandatangani suatu perjanjian yang di dalamnya memuat persyaratan-persyaratan, klausula-klausula, serta hal-hal penting lainnya yang dapat mengikat kedua belah pihak dan dapat dijadikan sebagai alat
pembuktian di pengadilan, apabila di kemudian hari terdapat sengketa diantara kedua belah pihak. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis dan harus memperhatikan hal-hal berikut : a.
Keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi bank.
b.
Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pelunasan kredit, bunga kredit dan syarat-syarat kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit.
2.11.
Persetujuan Pencairan Kredit Dalam setiap pencairan kredit (disbursment) harus terjamin azas aman, terarah, dan
produktif. Maka pencarian harus mempunyai landasan pokok berikut: 1. Bank hanya menyetujui pencairan kredit, bila seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan, kemudian dituangkan dalam penjanjian kredit. 2. Bank harus telah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang terkait dalam persetujuan kredit telah dipenuhi/diselesaikan dan telah efektif memberi perlindungan yang memadai bagi bank. 3. Landasan lainnya bila diperlukan. 2.12.
Prosedur Pencairan Kredit Dendawijaya (2008:81) menyatakan bahwa pencairan kredit yang diminta debitur kredit
hanya dapat dilakukan bank setelah debitur yang bersangkutan memenuhi berbagai persyaratan. Adapun persyaratan untuk pencairan kredit antara lain: 1. Perjanjian kredit sudah ditandatangani Penandatanganan dapat dilakukan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris. Secara umum isi dari perjanjian kredit adalah sebagai berikut:
a. Pihak pemberi kredit (bank yang bersangkutan). b. Pihak penerima kredit (perusahaan nasabah) c. Tujuan pemberian kredit misal untuk mendirikan pabrik baru d. Besarnya kredit yang akan diberikan bank e. Tingkat bunga kredit. f. Biaya-biaya lain yang harus dibayar nasabah kredit seperti biaya provisi kredit dan lainlain. g. Jadwal pembayaran angsuran kredit dan bunganya. h. Jaminan kredit meliputi jenis jaminan, pemiliknya, jumlah dan nilainya. i. Hak-hak yang dimilki bank selama kredit belum dilunasi misalnya memeriksa secara fisik keadaan proyek yang dibiayai bank, memeriksa laporan keuangan nasabah. 2. Permohonan pencairan kredit didukung oleh dokumen-dokumen yang sesuai dengan kebutuhan pencairan kredit
2.13.
Pemantauan Kredit Pemantauan kredit merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit
selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisa kredit. Pemantauan debitur merupakan rangkaian aktifitas untuk memantau/memonitor/mengikuti perkembangan usaha debitur dan perkembangan kredit sejak diberikan sampai lunas. Terjadinya kegagalan kredit terutama disebabkan oleh kelalaian bank setiap pejabat kredit. Pemantauan kredit meliputi berbagai kegiatan yaitu: 1. Adanya administrasi kredit yang memadai dan menggunakan cara-cara mutakhir, seperti komputer, on line system
2. Keharusan bagi debitur kredit untuk menyampaikan laporan secara berkala atas jenisjenis laporan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit. 3. Keharusan petugas bank untuk melakukan kunjungan ke perusahaan ataupun proyek yang dibiayai bank (on the spot) 4. Adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan debitur, terutama jika debitur mulai mengalami kesulitan dalam bisnisnya atau telah menunjukkan tanda-tanda kemungkinan terjadinya kemacetan. Seperti masalah produksi, pemasaran, tenaga kerja, keuangan dan sebagainya. 2.14.
Prosedur Pelunasan Kredit
Dalam kondisi yang ideal, nasabah akan dapat selalu memenuhi kewajbannya terhadap bank sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian kredit. Adapun hal-hal yang menyangkut pelunasan kredit menurut Dendawijaya (2006:83) adalah sebagai berikut : 1. Nasabah membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sehingga kredit/pinjaman bank akhirnya dinyatakan lunas. 2. Agunan/jaminan bank yang semula dipegang dan dikuasai oleh bank, seluruhnya harus dikembalikan kepada nasabah. 3).
Kajian Riset Terdahulu Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian yang
sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini : 1. Budi Prijanto dan Dessy Puspitasari ( 2005 )
Budi Prijanto dan Dessy Puspitasari melakukan penelitian tentang struktur pengendalian intern
terhadap prosedur pemberian kredit investasi. Penelitian ini berjudul “ Evaluasi
Efektivitas Struktur Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Investasi ( studi kasus pada PT. Bank Eksekutif Internasional TBK Cabang Kelapa Gading )”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui efektivitas pengendalian intern pada prosedur pemberian kredit investasi yang telah diterapkan oleh Bank Eksekutif Internasional Tbk Cabang Kelapa Gading. Pada penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hal ini dilakukan dengan cara mempelajari system dan prosedur pemberian kredit investasi yang telah ditetapkan dan melakukan evaluasi kualitatif terhadap proses pemberian kredit. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit investasi pada Bank Eksekutif Internasional Cabang Kelapang Gading, Jakarta Timur dinilai baik untuk dapat menyediakan informasi yang penting untuk memahami lebih lanjut tentang dinamika prosedur pemberian kredit. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Budi Prijatno dan Dessy Puspitasari adalah sama-sama menganalisis prosedur dan kebijakan mengenai pemberian kredit pada suatu bank. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan asas kepatuhan dalam prosedur dan pengendalian intern pemberian kredit. Penelitian ini menggunakan dasar Undang-Undang Perbankan RI sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan prosedur dan kebijakan pemberian kredit. Peneliti terdahulu menganalisis studi
kasus pada PT. Bank Eksekutif Internasional. Penelitian sekarang menganalisis studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia. 2. Luh Gede Meydianawathi ( 2007 ) Luh Gede Meydianawati melakukan penelitian tentang perilaku penawaran kredit. Penelitian ini berjudul “ Analisis Prilaku Penawaran Kredit Perbankan kepada Sektor UMKM di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh beberapa variable terhadap penawaran kredit investasi dan modal kerja Bank secara parsial dan serempak kepada sector UMKM di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah ordinary least square, dilanjutkan dengan uji signifikansi secara parsial dan serempak melalui uji t dan uji f. Hasil penelitian dalam kurun waktu Januari 2002-Februari 2006 memperoleh kesimpulan adanya kepercayaan terhadap system perbankan dengan adanya program penjaminan pemerintah telah mendorong kenaikan Dana Pihak Ketiga ( DPK ). Selain itu, program rekapitalisasi perbankan mampu mengatasi masalah modal dan rentabilitas bank ( yang tercemin dalam rasio CAR dan ROA ) serta non performing loan ( NPL ) yang berhasil ditekan telah meningkatkan kemampuan bank umum dalam menyalurkan kredit investasi dan modal kerja pada sector UMKM di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Luh Gede Meydianawati adalah sama-sama menganalisis prosedur dan kebijakan mengenai pemberian kredit pada suatu bank. Sedangkan perbedaannya adalah metode analisis yang digunakan pada penelitian Luh Gede Meydianawati adalah ordinary least square sedangkan metode analisis yang digunkan pada penelitian ini mengarah pada penggunaan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus.
3. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain : Saputra dari Universitas Pembangunan Nasional pada tahun 2007
dengan Judul : “KEPUTUSAN
PEMBERIAN KREDIT INVESTASI DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BOJONEGORO”. Yang memeliki rumusan masalah “ Apakah laba usaha, dan jaminan berpengaruh terhadap jumlah pemberian kredit investasi di BRI di cabang Bojonegoro “ Variabel penelitian yang digunakan adalah laba usaha (X1), jaminan (X2) dan keputusan jumlah pemberian kredit investasi (Y). Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan laba usaha dan jaminan berpengaruh terhadap jumlah pemberian kredit investasi di BRI cabang bojonegoro dapat diterima dan terbukti kebenarannya. 4. Penelitian lainnya Sudharta dari Universitas Pembangunan Nasional pada tahun 2010 dengan Judul : “PENGARUH LABA USAHA DAN NILAI JAMINAN KREDIT TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT INVESTASI DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SIDOARJO” dengan Rumusan Masalah : “Apakah Laba Usaha dan Nilai Jaminan Kredit Berpengaruh signifikan terhadap Keputusan pemberian Kredit Investasi di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo?” Variabel penelitian yang digunakan adalah laba usaha (X1), jaminan (X2) dan keputusan jumlah pemberian kredit investasi (Y). Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah secara simultan laba usaha dan jaminan kredit hanya memberikan pengaruh sebesar 61,6% terhadap Keputusan pemberian Kredit pada BRI Kantor Cabang Sidoarjo yang ditunjukan dengan nilai R2 sebesar 0,616. Sedangkan secara parsial Laba usaha tidak berpengaruh
signifikan namun Nilai Jaminan Kredit memberikan kontribusi dalam keputusan pemberian kredit investasi. Maka hipotesis penelitian ini tidak terbukti kebenarannya. 5. Putra Nur Hidayat ( 2006 )dengan judul Analisis Sistem Pengajuan Kredit dan Pengendalian Intern
( Studi Kasus Pada PT. Bank Bukopin Cabang Malang-Jawa Timur ) dengan
menggunakan Metode analisis kualitatif (non statistik) dengan studi pustaka dan lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi) dengan hasil system pengajuan dan pengendalian kredit yang diterapkan oleh Bank Bukopin Cabang Malang sudah cukup baik berbagai unsur-unsur yang berkaitan dengan system pengajuan kredit dan pengendalian intern sudah dipenuhi dengan baik oleh Bank Bukopin Cabang Malang Jawa Timur.
B.
Rerangka Pemikiran.
Berdasarkan landasan teori tersebut diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut :
Analisa Prosedur
Pemberian Kredit
Analisa Kebijakan
Gambar 2.1. Model Konseptual Pada Penelitian ini peneliti menguji analisa tentang prosedur dan kebijakan dengan mengacu terhadap Undang-Undang Perbankan sebagai bahan pertimbangan dalam melihat keefektivan pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia. Dalam penelitian ini akan diketahui apakah pemberian kredit telah sesuai atau tidak terhadap prosedur dan kebijakan sesuai Undang-Undang Perbankan.
