BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 1. Akuntansi Pemerintahan Akuntansi pemerintahan di Indonesia belum berperan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pada periode lama, output yang dihasilkan oleh akuntansi pemerintahan di Indonesia sering tidak akurat, terlambat, dan tidak informatif, sehingga tidak dapat diandalkan dalam pengambilan
keputusan.
Kekurangan
yag
ada
dalam
akuntansi
pemerintahan pada periode tersebut sering menjadi ladang subur untuk tumbuhnya praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Simanjuntak dan Putri, 2013). Sekarang ini tuntutan masyarakat untuk membuat akuntansi pemerintahan semakin penting, semakin besar dana yang dikelola oleh pemerintah, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan yang semakin baik. Pengertian pemerintahan lebih terkesan sebagai lembaga politik namun aspek ekonominya tidak dapat dikesampingkan, sedangkan pengertian akuntansi pemerintahan sendiri tidak terlepas dari pengertian akuntansi
secara
umum.
Akuntansi
didefinisikan
sebagai
proses
identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran,
8
9
transaksi
dan
kejadian
keuangan,
penyajian
pelaporan,
serta
penginterpretasian atas hasilnya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010). Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba (Baswir, 2000). Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di badan
pemerintahan.
Akuntan
pemerintah
menyediakan
laporan
akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara (Nordiawan, 2007). 2. Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peratutaran Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan akuntansi dan audit di pemerintahan baik pusat maupun pemda. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Peratutan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2005 pasal 1 ayat 4). KSAP bertujuan
mengembangkan
program-program
pengembangan
10
akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintahan, termasuk dalam mengembangkan SAP dan mempromosikan penerapan standar tersebut. SAP disusun dengan mengadaptasi dari IPSAS (international Public Sector Accounting Standart) yang diterbitkan oleh IFAC (international Federation Of Accountant). Walaupun mengadaptasi dari IPSAS namun dalam penyusunannya disesuaikan dengan kondisi di Indonesia antara lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, praktik-praktik keuangan yang ada, serta kesiapan sumber daya para pengguna SAP. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Standar akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa manfaat yakni: a.
Menjadi pedoman bagi akuntan pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
b.
Menjadi bahan pertimbangan bagi auditor dalam menentukan opini laporan keuangan pemerintah.
c.
Dapat digunakan pengguna laporan keuangan dalam memahami isi laporan keuangan sehingga terhindar dari kesalahan interpretasi informasi yang terkandung didalamnya.
d.
Dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam hal konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan.
11
e.
Menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi.
SAP memuat sebuah kerangka konseptual dan sebelas pernyataan, dimana setiap pernyataan berisi pedoman dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat/daerah, pernyataan itu antara lain: a.
PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan
b.
PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran
c.
PSAP 03 : Laporan Aliran Kas
d.
PSAP 04 : Catatan atas Laporan Keuangan
e.
PSAP 05 : Akuntansi Persediaan
f.
PSAP 06 : Akuntansi Investasi
g.
PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap
h.
PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
i.
PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban
j.
PSAP 10 : Koreksi Kesalahan
k.
PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian
3. Basis Akuntansi Basis atau dasar akuntansi adalah hal terpenting dalam melakukan pencatatan. Basis akuntansi merupakan himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya tersebut diakui untuk tujuan pelaporan keuangan atau dasar akuntansi adalah hal terpenting dalam melakukan pencatatan. Basis akuntansi merupakan himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya
12
tersebut diakui untuk tujuan pelaporan keuangan (Halim, 2012). Basis akuntansi menentukan asumsi yang akan dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan dan juga basis akuntansi yang akan dipilih akan mempengaruhi arsitektur standar akuntansi yang akan dibangun, baik kerangka konseptual maupun pernyataan yang terkait dengan kapan transaksi diakui dan berapa besar nilainya (Noerdiawan, 2007). Terdapat empat macam basis akuntansi dalam praktik akuntansi pemerintahan, antara lain: a.
Basis Kas ( Cash Basis ) Basis kas ini merupakan basis kas yang paling sederhana. Dalam basis ini transaksi ekonomi dan kejadian yang terjadi diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas ini dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah yaitu untuk mengetahui penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode (Harun, 2009). Pengakuan basis kas ini hanya berdasarkan pada kas masuk dan kas keluar saja selain itu fokus pengukuran hanya pada kas, sehingga di neraca yang dilaporkan hanya akun kas dan ekuitas dana yang ada sisi pasiva hanya menggambarkan keadaan atas. Akuntansi
berbasis
kas
ini
memiliki
kelebihan
dan
kekurangan. Kelebihan dari basis ini antara lain: 1)
laporan keuangan memperlihatkan sumber dana, alokasi dan penggunaan sumber-sumber kas.
13
2)
Basis ini mudah dimengerti dan dijelaskan sehingga tidak perlu pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi bagi pembuat
laporan
keuangan
dan
tidak
membutuhkan
pertimbangan dalam menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh akuntansi berbasis kas ini yaitu: 1)
Hanya memfokuskan pada arus kas dan mengabaikan arus sumber
daya
lain
yang
mungkin
berpengaruh
pada
kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa untuk sekarang maupun masa yang akan datang 2)
Laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan karena dalam pencatatannya tidak menggunakan double entry.
3)
Akuntansi basis kas ini juga tidak dapat digunakan untuk penetapan harga (pricing), kebijakan kontrak publik, kontrol dan evaluasi kinerja karena tidak menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan (cost of service).
14
b.
Basis Akrual ( Accrual Basis ) Teknik basis akrual memiliki fitur pencatatan dimana transaksi adalah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum benarbenar diterima atau dikeluaran (Ritonga, 2006). Dengan kata lain basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Jadi basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Ritonga, 2006). Penerapan basis
akrual
pada akuntansi
pemerintahan
memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Kelebihan basis akrual dapat dipaparkan sebagai berikut: 1)
Memberikan gambaran bagaimana pemerintah membiayai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan pendanaannya.
2)
Menyediakan informasi yang digunakan oleh pengguna laporan
keuangan
untuk
mengevaluasi
kemampuan
pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi segala kewajiban serta komitmen yang ada. 3)
Menunjukan pemerintah.
posisi
dan
perubahan
posisi
keuangan
15
4)
Menyediakan ruang bagi pemerintah untuk menunjukan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang di kelolanya.
5)
Memberikan manfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah secara efisiensi dan efektivitas serta pencapaian hasil akhir dalam penggunaan sumber daya yang dikelolanya.
Sedangkan kekurangan dari basis akrual ini antara lain: 1)
Penerapan basis ini perlu mempersiapkan biaya yang cukup besar karena untuk menangani penilaian aset, penyiapan kebijakan akuntansi, membangun sistem akuntansi untuk mendukung sistem tersebut dibutuhkan komputer atau peralatan lainnya serta sumber daya manusia yang siap untuk menangani akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
2)
Basis akrual kurang memberikan arti untuk sektor publik atau pemerintahan karena didesain untuk mengukur laba.
3)
Basis akrual lebih kompleks memungkinkan parlemen (DPR/DPRD) kurang memberikan perhatian dalam menelaah laporan keuangan sehingga mengurangi akuntabilitas.
4)
Diperlukan ruang yang lebih luas dalam hal pertimbangan profesional (profesional judgement) baik penyedia laporan keuangan maupun auditor pemerintah.
c.
Basis Kas Modifikasian (Modified Cash Basis) Basis kas modifikasian ini transaksinya dicatat berdasarkan kas yang diterima atau dibayarkan, sehingga neraca yang
16
dihasilkan akan seperti neraca berbasis kas. Pada dasarnya basis ini sama dengan akuntansi basis kas. Perbedaan basis kas ini berada pada fokus pengukurannya yang menggunakan sumber daya bukan hanya
kas,
sehingga
posisi
laporan
keuangan
dapat
menggambarkan keadaan semua sumber daya yang ada (seperti utang dan piutang) tidak hanya kas (Nordiawan, 2007). Basis
ini
dalam
laporan
keuangan
memerlukan
pengungkapan tambahan atas pos-pos tertentu yang biasanya diakui dalam basis akrual. Pengungkapan ini tergantung dengan kebijakan pemerintah. Sebagai tambahan atas pos-pos yang diungkapkan dalam basis kas, ada beberapa pengungkapan yang terpisah atas saldo near-cash yang diperlihatkan dengan piutang yang akan diterima dan utang yang akan dibayar selama periode tertentu sebagai aset dan kewajiban keuangan (Harun, 2009) d.
Basis Akrual Modifikasian (Modified Accrual Basis) Pada dasarnya basis akrual modifikasi ini adalah basis akrual yang mencatat transaksi sesuai dengan kejadiannya, tidak sematamata pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya hanya pada sumber daya yang bersifat lancar (Nordiawan, 2007).
4. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Komite Standar Akuntansi Pemerintahan telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan dengan basis akrual yang merupakan langkah awal dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual dengan menetapkan
17
Peraturan Pemerintah RI nomor 24 tahun 2005. Hal ini sejalan dengan amanat dalam UU No. 17 tahun 2003 pasal 36 (1) yang memberikan masa transisi selama lima tahun untuk penerapan pengakuan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual (Simanjuntak, 2005). Ketentuan undang-undang tersebut mewajibkan untuk segera menerapkan basis akrual dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 sebagai pedoman dalam pelaksanaanya. Akuntansi berbasis akrual menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi yang melakukan pencatatan dan pengakuan pada saat terjadi transaksi tanpa memperhatikan adanya arus kas akibat transaksi. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Maksud dari definisi tersebut pengunaan basis akrual untuk mengakui transaksi yang berkaitan dengan
18
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran menggunakan basis akuntansi yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Akuntansi berbasis akrual saat ini menjadi tren di berbagai negara. Penggunaan basis akrual mendapatkan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sector public) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas (Mulyana, 2009). Alasan penggunaan basis akrual dalam pemerintah juga dijelaskan oleh Widjajarso (2008) sebagai berikut: a.
Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misal transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi, misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
b.
Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya (full costs of operation).
c.
Akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.
d.
Akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas.
19
Perbedaan PP nomor 24 tahun 2005 dengan PP 71 tahun 2010 ini dapat dilihat dalam komponen laporan keuangan. Perbandingan komponen laporan keuangan antara PP nomor 24 tahun 2005 dengan PP nomor 71 tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1 Perbedaan Komponen Laporan keuangan PP 24 tahun 2005 dengan PP 71 tahun 2010
PP 24 Tahun 2005 Komponen Laporan Keuangan Pokok: 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 3. Laporan Arus Kas
PP 71 Tahun 2010 Komponen Laporan Keuangan Pokok: A. Laporan Anggaran: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
(LAK) 4. Catatan atas Laporan Keuangan (CLaK)
B. Laporan Finansial: 1. Neraca
Laporan yang bersifat
2. Laporan Operasional (LO)
optional:
3. Laporan Arus Kas (LAK)
1. Laporan Kinerja Keuangan (LKK) 2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) C. Catatan atas Laporan Keuangan (CLaK)
Sumber: KSAP. 2010. Pokok-Pokok Perbedaan SAP Berbasis Kas Meunju Akrual dengan SAP Berbasis Akrual. Jakarta
20
Komponen laporan keuangan berdasarkan PP 71 Tahun 2010 yang berbeda dengan PP 24 Tahun 2005 dapat dijelaskan sebagai berikut: a.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas dalam penyajiannya. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara/daerah. Sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah. Sisa lebih /kurang pembiayaan anggaran pada saat akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL).
b.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan
dengan
tahun
sebelumnya.
Laporan
ini
menginformasikan penggunaan dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya atau sumber dana yang digunakan untuk menutup sisa kurang anggaran tahun lalu, sehingga tersaji sisa kurang/lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: 1)
Saldo anggaran lebih awal
2)
Penggunaan saldo anggaran lebih
21
c.
3)
Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan
4)
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
5)
Saldo anggaran lebih akhir
Laporan Operasional (LO) Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah
untuk
kegiatan
penyelenggaraan
pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut: 1)
Pendapatan-LO Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
2)
Beban Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya oleh entitas pelaporan.
22
3)
Surplus/defisit dari operasi Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Sedangkan defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit dari kegiatan operasional.
4)
Kegiatan Non Operasional Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.
5)
Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: a) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran. b) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. c) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
23
6)
Surplus defisit-LO Surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas.
d.
Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurangkurangnya pos-pos: 1)
Ekuitas awal
2)
Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
3)
Koreksi-koreksi
yang
langsung
menambah/mengurangi
ekuitas dana, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 4)
Ekuitas akhir
24
5. Strategi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Penerapan akuntansi akrual di pemerintahan merupakan tantangan besar dan penerapan ini di pemerintahan suatu negara tidaklah mudah. Perlu kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan akuntansi akrual, karena basis akrual relatif lebih sederhana. Penerapan akrual basis terdapat dua model (widjajarso, 2008): a.
Model sekaligus (big bang) Pilihan atas metode konversi harus dilakukan secara hati-hati sampai saat ini metode big bang sangat jarang digunakan (Ichsan, 2013). Model ini dilakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Manfaat model ini mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan menghindari risiko kepentingan. Kelemahan juga dimiliki oleh model ini yakni beban kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang timbul, dan komitmen politik mungkin bisa berubah (Widjajarso, 2008).
b.
Model bertahap Model bertahap memiliki jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan model big bang sekitar empat sampai enam tahun (Mongoloi dalam Putri, 2013). Keuntungan model ini dapat diketahui permasalahan yang mungkin timbul dan dicarikan cara penyelesaiannya selama masa transisi untuk mengurangi resiko
25
kegagalan. Namun, untuk dapat menerapkan model ini dibutuhkan sumber daya manusia yang banyak karena menerapkan dua basis secara bersamaan. Hal ini akan mempersulit perubahan budaya organisasi dan momentum penerapan basis akrual akan hilang (Widjajarso, 2008). Tabel 2.2 Strategi Penerapan SAP Akrual Secara Bertahap
Tahun
Strategi Penerapan SAP Akrual 1) Penerbitan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
2010
2) Mengembangkan framework akuntansi berbasis akrual 3) Sosialisasi akuntansi berbasis akrual 1) Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi 2) Pengembangan sistem
2011
akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan requirement) 3) Pengembangan kapasitas SDM 1) Pengembangan sistem
2012
akuntansi dan TI (lanjutan) 2) Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013
1) Piloting beberapa KL dan BUN
26
2) Review, evaluasi dan penyempurnaan sistem 3) Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) 1) Parallel run dan konsolidasi seluruh LK 2) Review, evaluasi dan
2014
penyempurnaan sistem 3) Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan) 1) Implementasi penuh
2015
2) Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
Sumber: KSAP. 2010. Sosialisasi PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP. Jakarta
6. Komponen Pendukung Kesuksesan dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Penerapan standar akuntansi pemerintahan basis akrual secara penuh ini membutuhkan komponen pendukung demi tercapainya keberhasilan atas penerapannya. Beberapa komponen pendukung keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dipaparkan dalam penjelasan berikut: a.
Komitmen dari pimpinan Komitmen
merupakan
kunci
keberhasilan
dari
suatu
perubahan, karena mencakup loyalitas dan keterlibatannya dalam memberikan dukungan untuk tercapainya suatu tujuan. Komitmen
27
organisasi adalah keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut dan tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotaannya dalam organisasi tersebut (Robbins dalam Putri, 2013). Jadi komitmen menggambarkan kondisi sejauh mana hubungan seorang pegawai dalam melibatkan dirinya pada organisasinya serta memiliki keinginan untuk tetap tinggal di organisasi itu. Penyebab kelemahan penyusunan laporan keuangan pada beberapa kementrian/lembaga adalah dari komitmen pimpinan satuan kerja khusus SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai penerima dana dekonsentrasi/tugas pembantuan. Oleh karena itu komitmen yang tinggi dari pimpinan juga diperlukan untuk membangun tata kelola dan sistem pengendalian internal organisasi yang baik. b.
Sumber Daya Manusia yang Kompeten Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidak sesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Pelaporan keuangan yang menuntut ketepatan waktu memerlukan tenaga yang mampu bekerja secara
28
kompeten dan memiliki integritas yang baik. Hal ini yang menyebabkan perlunya SDM yang baik dan terlebih menguasai akuntansi pemerintahan (Yafie, 2012). Manusia merupakan unsur terpenting dalam memberikan kontribusi demi keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia adalah manusia yang mampu melakukan pekerjaan bagi suatu bisnis, dengan memberikan kontribusinya menggunakan kemampuan fisik mereka maupun menggunakan kemampuan mentalnya. Rekrutmen dan pelatihan sumber daya manusia diperlukan agar berkompeten dan profesional dalam pengelolaan keungan. Persiapan dalam sumber daya manusia adalah salah satu faktor utama dalam upaya penerapan SAP berbasis akrual. c.
Teknologi Informasi yang Memadai Penerapan akuntansi berbasis akrual yang kompleks ini dapat dipastikan memerlukan teknologi informasi yang rumit
dan
membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Teknologi informasi merupakan istilah umum teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi (Haryanto dalam Putri, 2013). Teknologi informasi diperlukan untuk memproses dan mengolah berbagai informasi dalam penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan SAP, yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah.
29
Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah. B. Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu mengenai kesiapan Pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual antara lain: 1.
Ardiansyah (2013) Penelitian ini berjudul “Factors Affecting The Affecting The Readiness Of PP No.71 Tahun 2010 About Government Accounting Standards (Case Study On Working Units In Kppn Malang’s Working Area)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada 160 unit kerja di wilayah kerja KPPN Malang dengan menggunakan kuesioner. Variabel independen yang digunakan adalah kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasional dan komunikasi. Variabel terikat adalah kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data. Hasil statistik menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah
30
kualitas sumber daya manusia dan komunikasi, sedangkan komitmen organisasi tidak mempengaruhi kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. 2.
M. Dhairolly Yafie (2012) Penelitian ini berjudul “Penerapan Basis Akrual Pada Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan basis ini diharapkan mampu memperbaiki kinerja satuan pemerintahan. Di penelitian ini juga menjelaskan mengenai negara lain yang telah menerapkan basis ini serta mengulas peluang dan tantangan yang akan menghadang dalam pelaksanaan akrual basis ini dalam pemerintahan.
3.
Kamal Dwi Rasyid (2014) Penelitian ini berjudul “Analisis Perbedaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Cash Towards Accrual (PP No. 24/2005) Dengan SAP Berbasis Accrual (PP No. 71/2010) (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Batu)”. Penelitian ini menjelaskan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Cash Towards Accrual (CTA) dipemerintah Kota Batu yaitu Perwali Kota Batu No. 44 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batu dan penerapan SAP Accrual Basis pada Pemerintah Daerah, serta menganalisis berbagai perbedaan-perbedaannya, khususnya dalam pengakuan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.
31
Melalui metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus di Pemerintah Kota Batu, penelitian ini menghasilkan suatu pandangan mengenai SAP Accrual Basis merupakan pengembangan dari SAP Cash Towards Accrual. 4.
Hetti Herlina (2013) Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 (Studi Empiris: Kabupaten Nias Selatan)”. Penelitian ini terfokus untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemda dalam implementasi kebijakan. Faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pengimplementasian PP 71 tahun 2010 antara lain faktor perilaku, faktor keterampilan dan faktor informasi.
