BAB II KAJIAN PUSTAKA. pada beberapa area. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (mode,

Bab II Kajian Pustaka

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1

Proyek Konstruksi Bangunan Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun

prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (mode, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah dan lain sebagainya). Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai satu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda.

2.1.1 Deskripsi Umum Proyek Adapun penjelasan deskripsi proyek secara umum adalah : a. Nama proyek

: Pekerjaan Revitalisasi Kawasan Simpang Lima,

Semarang b. Lokasi proyek

: Simpang Lima, Semarang

c. Pemilik proyek

: Kementerian Pekerjaan Umum

d. Nilai kontrak Awal : Rp. 3.388.980.000,-

2.2

Fungsi dan Proses Pengendalian Adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, sehingga

pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja yang telah dibuat untuk mencapai tujuan. II-1


Fungsi pengendalian : a. Agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan rencana. b. Melakukan tindakan

perbaikan,

jika terdapat penyimpangan

–

penyimpangan. c. Agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana.

2.2.1 Definisi Pengendalian Suatu kegiatan pengawasan / monitoring suatu proyek agar proyek bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan mutu yang baik, penggunaan biaya dan waktu serta evaluasi atau pengambilan langkah – langkah yang diperlukan pada saat pelaksanaan, agar proyek dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pekerjaan di lapangan atau monitoring suatu media atau alat yang mampu merangkum informasi – informasi secara tepat dan tepat diketahui. Umumnya pengendalian tersebut dipakai media jaringan kerja, kurva S, kontrak (spesifikasi teknis, gambar dll). Media komunikasi tersebut bermanfaat untuk memastikan tentang kondisi kemajuan proyek, masalah yang terjadi, serta keputusan dan tindakan yang diambil oleh yang berwenang. Pengendalian proyek dilaksanakan secara umum dapat dikelompokan sebagai berikut : a. Pengendalian mutu b. Pengendalian waktu c. Pengendalian biaya II-2


2.2.2 Pengendalian Biaya Pengendalian biaya dalam suatu kontrak / Surat perjanjian dimaksudkan agar pengawas mengetahui dan mengendalikan biaya proyek tidak melebihi anggaran yang sudah direncanakan. Hal – hal yang harus diketahui oleh pengawas adalah sebagai berikut : a. Sumber dana proyek b. Progress pembayaran yang telah dilakukan dalam suatu pekerjaan (kontrak) sesuai dengan yang direncanakan. c. Tahapan – tahapan / angsuran pembayaran yang dilakukan untuk kontrak local d. Pengendalian biaya atas setiap item pekerjaan yang ada dalam bill of quantity. e. Pengendalian biaya atas rencana pembayaran dalam kontrak. f. Pengawas harus mengetahui pembobotan masing – masing item pekerjaan dalam suatu pekerjaan g. Dengan pembobotan pekerjaan tersebut diharapkan pengawas dapat mengetahui prosentase dari masing – masing item pekerjaan yang telah diselesaikan h. Dengan mengetahui prosentase item pekerjaan yang telah diselesaikan, maka diharapkan pengawas dapat mengetahui jumlah biaya yang harus dibayarkan dalam setiap progress pekerjaan apakah sesuai dengan yang diharapkan. Pengawas harus mengetahui tahapan – tahapan / angsuran pembayaran yang harus dilakukan sesuai dengan tahapan pembayaran yang ada dalam kontrak lokal. II-3


Contoh tahapan pembayaran kontrak lokal : Tahapan pembayaran kontrak lokal berdasarkan kemajuan fisik di lapangan : a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 30% (tiga puluh prosen) dari Nilai kontrak apabila fisik pekerjaan telah mencapai 35% (tiga puluh lima prosen) b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh prosen) dari nilai kontrak dilakukan apabila fisik pekerjaan telah mencapai 65% (enam puluh lima prosen) c. Pembayaran tahap ketiga sebesar 35% (tiga puluh lima prosen) dari nilai kontrak dilakukan apabila fisik pekerjaan telah mencapai 100% (seratus prosen) dan setelah Serah terima Pekerjaan yang Pertama Kali. d. Pembayaran tahap keempat sebesar 5% (lima prosen) dari nilai kontrak dilakukan setelah Masa Pemeliharaan Tahap I berakhir dan setelah Serah Terima yang Kedua.

2.2.3 Pengendalian Mutu Pengendalian Mutu adalah mengendalikan jalannya pelaksanaan proyek agar mendapatkan mutu yang baik dan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam kontrak. Alat Pengendali Mutu Proyek yang harus dikuasai oleh Pengawas / Direksi Pekerjaan adalah sebagai berikut : a. Spesifikasi teknis (Pabrikan, RKS) b. Metode Pelaksanaan (Pabrikan, RKS) c. Gambar kerja II-4


d. Hasil tes bahan dari laboratorium e. Peraturan – peraturan pemerintah. f. Peraturan – peraturan khusus yang harus diikuti yang terncantum dalam kontrak.

2.2.4 Pengendalian Waktu Suatu rencana monitoring harus merangkum masalah – masalah yang secara aktif selalu diamati dicatat dan dilaporkan selama berlangsungnya pelaksanaan. Pada umumnya alat monitoring yang biasa digunakan dalam pelaksanaan yaitu : Jaringan Kerja (network planning). Pengendalian waktu dengan Jaringan Kerja (Network Planning) proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan menuju suatu sasaran tertentu, membutuhkan sarana dan waktu yang terbatas. Bagi supervisi (pengawas) pekerjaan pertama – tama adalah memahami rencana urutan pelaksanaan kegiatan – kegiatan pekerjaan yang yang sudah dibuat oleh kontraktor, sedemikian rupa sehingga proyek bisa terlaksana sesuai dengan rancangannya (desain), dalam waktu yang telah ditetapkan, mutu sesuai standar dan biaya yang sudah direncanakan. Pada saat pelaksanaan perlu dilakukan pengendalian atau pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek tersebut, salah satu alat pengendali tersebut adalah jaringan kerja (network planning) Peran Jaringan Kerja dalam pelaksanaan Network

planning

diciptakan

sebagai

alat

perencanaan

sekaligus

pengendalian suatu pekerjaan dilapangan. Walaupun ada dua versi Network II-5


Planning yaitu PERT dan CPM, dalam kesempatan ini hanya akan dibicarakan CPM. Program Evaluation and Review Technique (PERT) yang cocok untuk untuk proyek yang kegiatan – kegiatannya belum pernah dilakukan (non-repetitif) atau proyek riset, sedangkan Critical Path Method (CPM) cocok untuk proyek yang kegiatan – kegiatannya sudah pernah dilakukan sehingga sifat dari kegiatan itu sudah diketehui dengan pasti. Perencanaan dan pengendalian dengan CPM ditujukan untuk bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rancangan waktu yang telah ditentukan dan dengan biaya yang seekonomis mungkin. Untuk itu perlu kita ketahui komponen – komponen apa saja yang menetukan berhasilnya suatu proyek. Terdapat lima faktor yang perlu diperhatikan yaitu : a. Waktu b. Kegiatan (activity) c. Sarana (mesin – mesin, tenaga kerja, alat – alat dsb) d. Biaya (material, tenaga kerja, spare parts, bahan – bahan pembantu, dsb) e. Manajemen proyek CPM sebagai alat pengendali dan pengawas, ternyata secara serentak dapat mengelola waktu kegiatan, sarana dan biaya dalam suatu perencanaan yang terpadu (intergrated planning). Jaringan kerja menggambarkan keseluruhan kegiatan – kegiatan Pengendalian Proyek kedalam symbol – symbol jaringan kegiatan, oleh karenannya teknik ini juga disebut perencanaan jaringan kerja (network planning).

II-6


Dengan adanya perencanaan ini maka dapat diketahui hal – hal sebagai berikut : a. Pada setiap saat diketahui kegiatan – kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan, berapa dana yang harus disediakan, berapa tenaga kerja yang harus ada dan dengan keahlian apa, jenis – jenis mesin peralatan yang dibutuhkan. b. Apakah mungkin dilakukan perataan penggunaan tenaga kerja, peralatan atau biaya. c. Kegiatan – kegiatan apa saja yang harus diawali secara intensif agar proyek dapat selesai tepat pada waktunya. d. Kegiatan – kegiatan mana saja yang harus dipercepat, kalau proyek akan deselesaikan lebih cepat dari rencana semula, sekaligus berapa biaya percepatannya, demikian pula bila proyek akan diperpanjang waktunya. e. Dapat pula diketahui waktu yang diizinkan untuk suatu kegiatan tertentu yang boleh terlambat atau tertunda, (float time activity) tanpa memperlambat selesainya proyek. Agar manfaat teknik CPM ini dapat maksimal maka proyk harus bersifat sebagai berikut : a. Harus terdiri dari kumpulan – kumpulan kegiatan yang masing – masing diketahui datanya dengan pasti (berapa lama kegitan itu, peralatan apa saja yang dibutuhkan, material yang diperlukan dan sebagainya) b. Masing – masing kegiatan harus jelas dan terpisah dengan kegiatan lain. c. Urutan – urutan kegiatan harus sudah diketahui

II-7


d. Setiap kegiatan yang telah dimulai harus berjalan, sampai selesainya kegiatan itu.

2.2.5 Faktor Penghambat Pengendalian Proyek Faktor – faktor yang yang menyebabkan pengendalian menjadi tidak efektif antara lain : a. Definisi proyek merupakan ukuran dan kompleksitas suatu proyek. Kesulitan yang muncul pada proyek dengan skala besar antara lain : kesulitan komunikasi dan koordinasi yang berhubungan dengan struktur organisasi proyek. b. Faktor tenaga kerja kurang ahlinya pengawas proyek menyebabkan proyek menjadi kurang efektif dan akurat. c. Faktor sistem pengendalian penerapan sistem informasi dan pengawasan yang terlalu formal. 2.2.6 Faktor Pendukung Proses Pengendalian Faktor – faktor yang menyebabkan pengendalian berlangsung dengan baik antara lain : a. Ketepatan waktu diperlukan agar informasi pemantauan yang diberikan sesuai dengan kondisi saat itu b. Akses antara tingkat akses yang mudah dan jelas akan mempercepat pelacakan bagian yang memiliki performa jelek. c. Perbandingan data terhadap informasi yang diperoleh dapat memberikan informasi yang proporsional sesuai dengan jumlah data yang diberikan.

II-8


d. Data dan informasi yang dapat dipercaya menyangkut kejujuran dan kedisiplinan pihak yang terlibat dalam proyek. e. Objektifitas data – data yang diperoleh harus sesuai dengan yang terjadi dilapangan tanpa adanya asumsi pribadi.

2.3

Deskripsi Kontrak Konstruksi Definisi kontrak konstruksi sebagai suatu proses dimana pemilik proyek

membuat suatu ikatan dengan owner dengan tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan proyek termasuk studi kelayakan, desain, perencanaan, persiapan kontrak konstruksi dan lain – lain. Kegiatan proyek dengan tujuan meminimalkan biaya dan jadwal serta menjaga mutu proyek. 2.3.1 Pengertian Kontrak Konstruksi Kontrak adalah dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang memuat persetujuan bersama, antara pihak kesatu dan pihak kedua. Pihak kesatu berjanji untuk memberikan jasa dan menyediakan material untuk membangun proyek bagi pihak kedua. Pihak kedua berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan untuk jasa dan material yang telah digunakan. 2.3.2 Jenis – Jenis Kontrak Konstruksi Jenis kontrak konstruksi yaitu : 1. Kontrak berdasarkan aspek perhitungan biaya Kontrak berdasarkan aspek perhitungan biaya dibagi menjadi 2, yaitu : a. Fixed Lump Sum Price Kontrak ini menyatakan bahwa kontraktor akan melaksanakan proyek sesuai dengan rancangan biaya tertentu. Jika terjadi II-9


perubahan dalam kontrak, perlu dilakukan antara pemilik dan kontraktor untuk menetapkan besarnya pembayaran (tambah atau kurang) yang akan diberikan kepada kontraktor terhadap perubahan tersebut. Kontrak ini dapat diterapkan jika perencanaan benar – benar telah selesai, sehingga kontraktor dapat melakukan estimasi kuantitas secara akurat. Pemilik dengan anggaran terbatas akan memiliki jenis kontrak ini, karena merupakan satu – satunya jenis kontrak yang member nilai pasti tehadap biaya yang akan dikeluarkan b. Unit Price Kontrak jenis ini adalah suatu kontrak yang menitik biaya per unit volume, per unit panjang ataupun per unit berat. Kontrak ini dipakai jika kualitas dan bentuk dari pekerjaan tersebut secara mendetail dapat dispesifikasikan, tetapi jumlah volume atau panjangnya tidak diketahui dengan tepat. Jumlah pasti dari volume pekerjaan dapat diketahui di akhir pekerjaan. Untuk menentukan kuantitas pekerjaan yang sesungguhnya, dilakukan pengukuran (opname) bersama pemilik dan kontraktor terhadap kuantitas terpasang. Kelemahan dari penggunaan kontrak ini, yaitu pemilik tidak dapat mengetahui secara pasti biaya actual proyek hingga proyek itu selesai. 2. Kontrak berdasarkan aspek perhitungan jasa Kontrak berdasarkan aspek perhitungan jasa dibagi menjadi 3, yaitu :

II-10


a. Biaya Tanpa Jasa Pada jenis kontrak ini kontraktor dibayar berdasarkan atas semua pengeluarannya. Kontrak jenis ini biasanya untuk proyek – proyek pembangunan tempat ibadah, yayasan sosial dan lain – lain b. Biaya Ditambah Jasa Pada kontrak ini, kontraktor akan menerima pembayaran atas pengeluarannya, ditambah dengan biaya overhead dan keuntungan. Besarnya biaya overhead dan keuntungan, umumnya didasarkan atas persentase biaya yang dikeluarkan kontraktor. Kontrak jenis ini umumnya digunakan jika biaya actual proyek belum bisa diestimasi secara akurat, karena perencanaan belum selesai, proyek tidak dapat digambarkan secara akurat, proyek harus diselesaikan dalam waktu singkat, sementara rencana dan spesifikasi belum dapat diselesaikan. Kekurangan dari kontrak jenis ini, yaitu pemilik tidak dapat mengetahui biaya actual proyek yang akan dilaksanakan. c. Biaya Ditambah Jasa Pasti Pada jenis kontrak ini imbalan / jasa bervariasi tergantung besarnya biaya, jumlah fee sudah ditetapkan. Berisiko bagi pengguna jasa karena tidak ada batasan biaya yang diperlukan. 3. Kontrak berdasarkan aspek cara pembayaran Kontrak berdasarkan aspek cara pembayaran dibagi menjadi 3, yaitu :

II-11


a. Cara Pembayaran Bulanan Yaitu prestasi pekerjaan kontraktor dihitung setiap bulan dan dibayar setiap bulan. Kelemahan cara pembayaran ini adalah berapapun kecilnya prestasi penyedia jasa pada suatu bulan tertentu, tetap harus dibayar. Untuk menutupi kelemahan cara pembayaran ini sering dimodifikasi

dengan

mempersyaratkan

jumlah

pembayaran

minimum yang harus dicapai untuk setiap bulan diselaraskan dengan prestasi yang harus dicapai sesuai jadwal. Seringkali penyedia jasa mengkompensasi kurangnya prestasi kerja dengan prestasi bahan dengan cara menimbun bahan di lapangan. Untuk mengatasinya bisa dipersyaratkan bahwa bahan yang ada di lapangan tidak dihitung sebagai prestasi, kecuali pekerjaan yang betul-betul selesai/terpasang atau bisa juga barang-barang setengah jadi. b. Cara Pembayaran atas Prestasi Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi/ kemajuan prestasi. Besarnya prestasi dinyatakan dalam persentase. Cara Pembayaran Termin atau Prestasi (Stage Payment). Seringkali prestasi yang diakui penyedia jasa bukan saja prestasi fisik (pekerjaan selesai) tetapi termasuk pula prestasi bahan mentah dan setengah jadi walaupun barang-barang tersebut sudah berada di lapangan (front end loading)

II-12


c. Pra Pendanaan Penuh dari Penyedia Jasa Penyedia jasa mendanai terlebih dahulu sampai pekerjaan selesai 100 % diterima baik oleh pengguna jasa baru dibayar oleh penyedia jasa. Pengguna jasa memberi jaminan kepada penyedia jasa berupa jaminan Bank Kontrak bentuk ini biasanya nilainya lebih tinggi.

4. Kontrak berdasarkan aspek pembagian tugas Kontrak berdasarkan aspek pembagian tugas dibagi menjadi 6, yaitu : a. Bentuk Kontrak Konvensional Pengguna Jasa menugaskan Penyedia Jasa untuk melaksanakan salah satu aspek pembangunan saja. Setiap aspek satu Penyedia Jasa dimana perencanaan, pengawasan, pelaksanaan dilakukan Penyedia Jasa yang berbeda. Oleh karena itu pengawas pekerjaan secara khusus diperlukan untuk mengawasi pekerjaan. b. Bentuk Kontrak Spesialis Penggunan jasa menandatangani kontrak dengan beberapa perusahaan spesialis untuk masing-masing keahlian. Keuntungan dari kontrak ini adalah :

1. Mutu pekerjaan lebih handal, 2. Penghematan waktu, dan 3. Keleluasaan dan kemudahan mengganti penyedia jasa.

II-13


c. Bentuk Kontrak Rancang Bangun Dalam bentuk kontrak ini, penyedia jasa bertugas membuat perencanaan yang lengkap dan melaksanakannya dalam suatu kontrak konstruksi. Perbedaan antara design construction/built, dan turn-key adalah dari sistem pembayarannya, dimana pada design construction/built pembayaran secara termijn sesuai pekerjaan. Sedangkan key-turn pembayarannya sekaligus setelah pekerjaan selesai.

d. Bentuk Kontrak Engineering, Procurement dan Construction Pada bentuk kontrak ini proses mulai dari perencanaan, pengadaan dan peralatan dan pemasangan / pengerjaan menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Pengguna jasa hanya memberikan TOR atau pokokpokok acuan tugas. Kontrak ini biasa dipakai untuk pembayaran pekerjaan-pekerjaan dalam industri. e. Bentuk Kontrak BOT / BLT Pada jenis kontrak ini Investor membangun pada lahan pemilik (Build). Setelah itu Investor mengelola selama kurun waktu tertentu (Operate) dan setelah masa pengoperasian selesai fasilitas tersebut dikembalikan kepada pemilik (Transfer) f. Bentuk Swakelola Yaitu suatu tindakan pemilik proyek yang melibatkan diri dan bertanggung jawab secara langsung dalam pelaksanaan proyek tsb.

II-14


2.4

Gambaran Umum Change Order Perubahan perintah kerja atau lazim disebut dengan change order

(perubahan pekerjaan) bukanlah proses yang sederhana. Tahapan – tahapan perubahan untuk persetujuan perubahan tersebuat akan menghasilkan addendum kontrak. Proses perubahan perintah kerja ini melibatkan banyak pihak baik proses pemerikasaannya, penelitiannya dan persetujuannya, khususnya pada kontrak kerja konstruksi. Change Order (perubahan kerja) yang tidak teridentifikasi akan mengakibatkan tambahan biaya yang tidak diimbangi dengan tambahan pendapatan bagi kontraktor. Akibatnya terjadi pembengkakan anggaran target keuntungan tidak tercapai bahkan proyek akan rugi. Langkah Change Order usulan dari pelaksana : -

Penyedia jasa wajib mengajukan usulan biaya untuk melaksanakan perintah perubahan.

-

Direksi Teknis wajib menilai usulan biaya dan melaporkan kepada direksi pekerjaan tersebut selambat – lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

-

Apabila pekerjaan dalam perintah perubahan harga satuannya terdapat dalam daftar kuantitas dan harga dan apabila menurut

pendapat

direksi

pekerjaan

bahwa

kuantitas pekerjaan tidak melebihi batas sesuai ketentuan dokumen

kontrak

atau

waktu

pelaksanaan

tidak

mengakibatkan perubahan harga, maka harga satuan tercantum dalam daftar kuantitas dan harga digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya perubahan. II-15


-

Apabila usulan biaya dari penyedia jasa dinilai tidak wajar, maka pengguna jasa mengeluarkan perintah perubahan dengan mengubah harga job kontrak berdasarkan perkiraan pengguna jasa.

-

Apabila perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta negosiasinya akan menunda pekerjaan,

maka perintah

perubahan

tersebut

harus

dilaksanakan oleh penyedia jasa dan diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi sesuai ketentuan dokumen kontrak.

Gambar II.1 Bagan Alur Dokumen Administrasi Change Order (Usulan Dari Pelaksana) II-16


Langkah Change Order usulan dari Owner : -

Hasil dari pembahasan oleh PPK/Satker dan Konsultan pengawas diwujudkan dalam bentuk justifikasi teknis, yang merupakan pembenaran secara teknis terhadap adanya perubahan yang terjadi yang berisi penjelasan dan alasan – alasan.

-

Apabila diminta pengguna jasa, penyedia jasa wajib mengajukan usulan biaya untuk melaksanakan perintah perubahan.

-

Direksi Teknis wajib menilai usulan biaya dan melaporkan kepada direksi pekerjaan tersebut selambat – lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

-

Apabila pekerjaan dalam perintah perubahan harga satuannya terdapat dalam daftar kuantitas dan harga dan apabila menurut

pendapat

direksi

pekerjaan

bahwa

kuantitas pekerjaan tidak melebihi batas sesuai ketentuan dokumen

kontrak

atau

waktu

pelaksanaan

tidak

mengakibatkan perubahan harga, maka harga satuan tercantum dalam daftar kuantitas dan harga digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya perubahan. -

Apabila usulan biaya dari penyedia jasa dinilai tidak wajar, maka pengguna jasa mengeluarkan perintah perubahan dengan mengubah harga job kontrak berdasarkan perkiraan pengguna jasa. II-17


-

Apabila perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta negosiasinya akan menunda pekerjaan,

maka perintah

perubahan

tersebut

harus

dilaksanakan oleh penyedia jasa dan diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi sesuai ketentuan dokumen kontrak.

Perubahan Desain Dari Owner (Diadakan Rapat)

Perhitungan Volume

Perhitungan Biaya

Item baru

ya a

ya a

Tidak Ada item baru

Tambah Dana dan Persetujuan

Membuat Dokumen Addendum

Membuat CCO

Persetujuan Oleh Panitia Peneliti

Gambar II.2 Bagan Alur Dokumen Administrasi Change Order (Usulan Dari Owner)

II-18


Change Order (Perubahan Pekerjaan) ini diterapkan harus melalui prosedur inisiatif pengajuan. Dimana detail prosedurnya diatur dalam kontrak misalnya permintaan pemilik proyek yaitu permintaan perubahan yang datang dari pemilik proyek biasanya modifikasi desain, perubahan spesifikasi, revisi gambar konstruksi, dst. Kemudian ada yang disebut inisiatif kontraktor, kontraktor akan memberi notifikasi kepada pemilik proyek untuk mengidentifikasi suatu perubahan terhadap lingkup kerja. Pemilik proyek akan mereview dan memberikan jawaban apakah notifikasi perubahan diterima atau ditolak. Bila diterima kontraktor akan diminta untuk mengajukan change proposal (nilai perubahan). Dalam Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 Pasal 87 tentang perubahan kontrak, menyatakan : (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan / atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia barang /jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi : a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. b.

Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan.

c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan, atau d. Mengubah jadwal pelaksanaan.

II-19


(2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan : a. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal, dan b. Tersedianya anggaran (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis. (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyedia barang / jasa dikenakan denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak. (5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

II-20


2.5 Struktur Organisasi Proyek

Gambar II.3 Struktur Organisasi Proyek

II-21

BAB II KAJIAN PUSTAKA. pada beberapa area. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (mode,

Recommend Documents