BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu Pentingnya pengawasan dalam pembiayaan usaha di suatu perusahaan khususnya perbankan, karena banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya pengawasan dalam suatu pembiayaan tersebut. Terbukti dengan adanya penelitian-penelitian
terdahulu
yang
mengungkapkan
tentang
bagaimana
pentingnya dan manfaat dari Pengawasan Pembiayaan. Berikut penelitianpenelitian terdahulu tentang Pengawasan Pembiayaan, antara lain: Asni Juliati Sihombing (2009), melakukan penelitian tentang sistem pengawasan pemberian kredit pada Bank Tabungan Negara yang berjudul: “Analisis Sistem Pengawasan Pemberian Kredit Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Medan”. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam memberikan pembiayaan (kredit), PT. Bank Tabungan Negara menerapkan prinsip kehatihatian (prudential Banking practices), dan pemberian kredit telah dijalankan sesuai dengan kebijaksanaan perkreditan Bank dan prosedur pemberian kredit yaitu tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, dan tahap keputusan kredit. Sistem pengawasan pada PT. Bank Tabungan Negara dilakukan dengan melakukan pemisahan tugas, melakukan review, dan kemudian tingkat
kolektibilitas kredit yang sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang perihal Kualitas Aktiva Bank Umum.1 Nurul Wardani (2010), melakukan penelitian tentang pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank BRI yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit kuwarasan Cabang Gombong”. Penelitian ini beranjak dari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian KUR ini pada BRI Unit Kuwarasan adalah kredit bermasalah. Faktor terjadinya kredit bermasalah pada pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat ini adalah kekurangtelitian pihak Bank dalam melakukan peninjauan atau analisis kredit serta faktor menurunnya usaha debitur kredit usaha rakyat. Upaya yang dilakukan pihak BRI Unit Kuwarasan Cabang Gombong dalam mengatasi kredit bermasalah terutama dalam kredit dalam kategori kurang lancar adalah dengan dilakukan penagihan secara terus menerus yang bersifat persuasif. 2 Zaenal Arifin (2009), melakukan penelitian tentang pemberian kredit oleh BPR yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bagi Pengusaha Kecil Golongan Ekonomi Lemah (Studi Kasus di PT. BPR Kandimadu Arta, Colomadu, Karanganyar)”. Hasil dari
1
Asni juliati sihombing, Analisis Sistem Pengawasan Pemberian Kredit Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Medan, skripsi ,Medan:Universitas Sumatera Utara, 2009. http://www.google.co.id/ Di akses tanggal 10 November 2011. 2 Nurul Wardani, Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong , skripsi,Surakarta:Universitas Sebelas Maret,2010. http://www.google.co.id/. Di akses tanggal 10 November 2011.
penelitian ini bahwa dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kandimadu Arta ada dua Perjanjian, yaitu Perjanjian Kredit dan Perjanjian Fidusia. Perjanjian Kredit dilaksanakan terlebih dahulu baru Perjanjian Fidusia.3 Nani Triwahyuniati (2008), dalam tesisnya yang berjudul “Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Di PT. Bank HAGA Cabang Semarang”. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam menilai kelayakan pemberian kredit, PT. Bank HAGA menggunakan acuan 5 C’s yaitu: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy. Faktor yang ada dalam Analisis 5 C’s merupakan faktorfaktor penting dalam menjamin mutu kredit. Setiap permohonan kredit yang telah melewati tahap penilaian kredit (analisis 5 C’s), maka kredit yang berjalan akan menjadi kredit yang faktor risikonya minim. Hal ini dapat berarti bahwa Analisis 5’C yang baik membantu dalam menghasilkan kredit dengan mutu yang baik dengan faktor resikonya yang rendah. 4 Berdasarkan hasil penelusuran yang dikemukakan peneliti sebelumnya hanya berbicara tentang sistem pengawasan, pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), tinjauan yuridis tentang pemberian kredit, dan pelaksanaan analisis pemberian kredit pada sebuah Bank, dan sampai saat ini penulis belum 3
Zaenal Arifin, Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bagi Pengusaha Kecil Golongan Ekonomi Lemah (Studi Kasus di PT. BPR Kandimadu Arta, Colomadu, Karanganyar, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Surakarta, 2009. http://www.google.co.id/. di akses tanggal 10 November 2011. 4 Nani Triwahyuniati, Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit Di PT. Bank HAGA Cabang Semarang, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008. http://www.google.co.id/. Di akses tanggal 10 November 2011.
menemukan penelitian yang memfokuskan pada pengawasan pembiayaan khususnya tentang pelaksanaan pengawasan pembiayaan modal usaha pembelian barang. Oleh karena itu, penulis berinisiatif untuk meneliti dan mengetahui bagaimana cara pelaksanaan pengawasan pembiayaan modal usaha pembelian barang pada Bank Syari’ah khususnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) vCabang Palangka Raya. B. Deskripsi Teoritik 1.
Konsepsi Pembiayaan Tugas pokok lembaga pembiayaan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukannya sehingga peranan pembiayaan menjadi sangat penting. Sebagian besar lembaga pembiayaan masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasi pembiayaan sehingga untuk mendapatkan margin yang baik diperlukan pengelolaan pembiayaan
secara efektif dan efisien. Lembaga
keuangan adalah bisnis yang bergerak dalam pembiayaan dan jasa keuangan lainnya. Jadi bisnis utamanya adalah kepercayaan sehingga dikatakan pula bahwa Bank adalah lembaga kepercayaan. Selama ini usaha lembaga keuangan yang terbesar dalam memberikan kontribusi sebagai sumber penghasilan Bank berasal dari penyaluran pembiayaan. 5
5
Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, h. 2.
Berikut ini terdapat beberapa konsepsi pembiayaan menurut beberapa ahli, yaitu: Menurut M. Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa: 6 “Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit”. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan:7 “Pembiayaan berdasarkan prinsip Syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Menurut Teguh Pudjo Mulyono ( 2002:12 ) menyatakan:8 “Pembiayaan adalah suatu penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan “. a. Pengertian Pembiayaan Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah 6
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 160. 7 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12. 8 http://www.google.co.id/#hl=id&sclient=psy-ab&q=definisi+kredit+menurut+para+ahli Diakses tanggal 25 Mei 2012.
yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4): 29 dan Al-Ma’idah (5): 1. 9
Artinya: 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu10, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.11
9
Ibid.,h. 3. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena ummat merupakan suatu kesatuan. 11 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-Juz 30 (Edisi Baru Revisi Terjemah), Jakarta: PT. Tanjung Mas,1992, h. 122. 10
Artinya: 1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu12, Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.13 Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syari’ah kepada nasabah.
Pembiayaan secara
luas berarti financing
atau
pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. 14 Selain yang dikemukakan diatas, berikut ini dapat pula dikemukakan beberapa pengertian lain tentang pembiayaan yang umum dikenal luas oleh masyarakat yaitu: 15 1) Credit may be defined as the right to receive payment or the obligation to make payment on demand or at some future time on account of an immediate transfer of goods.16 2) The word “credit” has many meanings, but in economics it usually refers to the ability to obtain something of value in the present in
12
Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah SWT dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. 13 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya…….,h. 156. 14 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005, h. 304. 15 Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management..., h. 3. 16 Raymond P. Kent, 1961.
return for a promise to pay for it at some future time, combining the elements of a promise and of time.17 3) .......credit may be appropriately described as the transmittal of economic value now, on faith, in return for an expected equivalent economic value in the future.18 4) Credit in general is the ability to obtain goods, service, or money now in exchange for promise of payment in the future.19 5) Credit in economics and finance, refers to the faith that creditor (lender) places in a debtor (borrower) by extending him loan.20 6) Credit and its opposite, debt, are transactions in which command over resources is obtained in the present in exchange for a promise to repay in the future, normaly with a payment of interest as compensation to the lender.21 7) Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.
17
Charles L. Prather, 1961. National Association of Credit Management, 1965. 19 Christine Ammer and Dean S. Ammerm 1979. 20 Encyclopedia Americana, 1980. 21 Encyclopedia of Economics, 1982. 18
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil. Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:22 1) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari; 2) Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu; 3) Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Syari’ah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut Ketentuan Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003: 23 “aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syari’ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga Syari’ah, penempatan, penyertaan modal, 22
Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management..., h. 4. Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, h.17. 23
penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia”.
b. Unsur Pembiayaan Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syaratsyarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:24 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul mal) dan penerima pembiayaan (mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolongmenolong sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5): 2.
...... ....Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran...25
24 25
Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management.., h. 4. Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya……,h. 157.
2) Adanya kepercayaan shahibul mal kepada Mudharib yang didasarkan atas prestasi dan potensi Mudharib. 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari Mudharib kepada shahibul mal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (Credit Instrument), sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 282.
Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu’amalah26 tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 27 menuliskannya..... 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal kepada Mudharib. 5) Adanya unsur waktu (time element). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. 6) Adanya unsur risiko (degree of risk) baik di pihak shahibul mal maupun di pihak Mudharib. Risiko di pihak shahibul mal adalah risiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan bayar atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak Mudharib 26
Bermuamalah ialah seperti berjual beli, berhutang piutang atau sewa menyewa dan sebagainya. 27 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya…….,h. 70.
adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa shahibul mal yang dari bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.
c. Prinsip Pembiayaan Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan Bank Syari’ah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan Syari’ah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu:28 1) Character Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. 2) Capacity Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan. 3) Capital
28
http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2157676-pengertian-pembiayaan/. Diakses tanggal 25 Mei 2012.
Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya. 4.
Collateral Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
5.
Condition Bank Syari’ah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.
6.
Syari’ah Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayaai benar-benar usaha yang tidak melanggar Syari’ah sesuai dengan fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN), “Pengelola tidak boleh menyalahi
hukum
Syari’ah
Islam
berhubungan dengan Mudharabah.”
dalam
tindakannya
yang
d. Tujuan Pembiayaan Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk: 29 1) Peningkatan
ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat
akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi, dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya. 2) Tersedianya
dana
bagi
peningkatan
usaha,
artinya:
untuk
pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan. 3) Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang
bagi
masyarakat
usaha
mampu
meningkatkan
dana
produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana. 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektorsektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor 29
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah...,h. 17.
usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru. 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:30 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup. 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan. 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modalnya tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan 30
Ibid.,h. 18.
demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi. 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.
e. Fungsi Pembiayaan Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan dapat dikemukakan sebagai berikut: 31
2.
1)
Pembiayaan dapat meningkatkan Utility (daya guna) dari modal/uang
2)
Pembiayaan meningkatkan Utility (daya guna) suatu barang
3)
Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
4)
Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat
5)
Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi
6)
Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
7)
Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi Internasional.
Konsepsi Modal 31
Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management.., h. 7.
Sejalan dengan perkembangan tehnologi dan makin jauhnya spesialisasi dalam perusahaan serta makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang menjadi besar, maka modal mempunyai arti yang lebih menonjol lagi. Masalah modal dalam perusahaan merupakan masalah yang tidak akan pernah berakhir karena bahwa masalah modal itu mengandung begitu banyak dan berbagai macam aspek. Hingga saat ini di antara para ahli ekonomi juga belum terdapat kesamaan opini tentang apa yang disebut modal. Berikut ini terdapat beberapa konsepsi Modal menurut pandangan para ahli, yaitu:32 Schwiedland memberikan pengertian yaitu: “modal dalam artian yang lebih luas, di mana modal itu meliputi baik modal dalam bentuk uang (geldkapital), maupun dalam bentuk barang (sachkapital), misalnya mesin, barang-barang dagangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa penulis yang menekankan pada kekuasaan menggunakannya, yaitu antara lain J.B. Clark. A. Amonn J. von Komorzynsky: “memandang modal sebagai kekuasaan menggunakan barangbarang modal yang belum digunakan, untuk memenuhi harapan yang akan dicapainya”. Bakker mengartikan modal yaitu: “baik yang berupa barang-barang kongkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat di sebelah kredit”.
32
2012.
http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/01/17/sumber-modal/. Diakses tanggal 10 Mei
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan:33 “Modal merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yang merupakan selisih antara aset dan utang, sehingga bukan merupakan nilai jual perusahaan”. a. Pengertian Modal Dalam ilmu ekonomi, istilah “capital” (modal) merupakan konsep yang pengertiannya berbeda-beda, tergantung dari konteks penggunaannya dan aliran pemikiran (school of thought) yang dianut. Secara historis konsep modal juga mengalami perubahan/ perkembangan. 34 Dalam abad ke-16 dan 17 istilah “capital” dipergunakan untuk menunjuk kepada, atau (a) stok uang yang akan dipakai untuk membeli komoditi fisik yang kemudian dijual guna memperoleh keuntungan, atau (b) stok komoditi itu sendiri. Pada waktu itu istilah “stock” dan istilah “capital” sering dipakai secara sinonim. Perusahaan dagang Inggris yang didirikan dalam masa itu atas dasar saham misalnya, dikenal sebagai “Joint Stock Companies” atau “Capital Stock Companies”.35
33
http://carapedia.com/pengertian_definisi_modal_info2090.html. Diakses tanggal 10 Mei
2012. 34
http://rumahdesain-revolusi.blogspot.com/2008/11/sekilas-tentang-pengertian-modal. html. Diakses tanggal 10 Mei 2012. 35 Ibid.,
Adam Smith dalam the Wealth of Nation (1776), juga menggunakan istilah “capital” dan “circulating capital”. Pembedaan ini didasarkan atas kriteria sejauh mana suatu unsur modal itu terkonsumsi dalam jangka waktu tertentu (misal satu tahun). Jika suatu unsur modal itu dalam jangka waktu tertentu hanya terkonsumsi sebagian sehingga hanya sebagian (kecil) nilainya menjadi susut, maka unsur itu disebut “fixed capital” (misalnya: mesin, bangunan, dan sebagainya). Tetapi jika unsur modal terkonsumsi secara total, maka ia disebut “circulating capital” (misalnya: tenaga kerja, bahan mentah dan sarana produksi). Pembedaan semacam ini (yang juga masih umum dipergunakan sampai sekarang), mendapat kritik dari Marx.36 John Stuart Mill dalam Principle of Political Economy (1848) menggunakan istilah “capital” dengan arti: (1) barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dan (2) suatu dana yang tersedia untuk mengupah buruh. Pada akhir abad ke-19, modal dalam arti barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dipandang sebagai salah satu di antara empat faktor utama produksi (tiga lainnya adalah tanah, tenaga kerja dan organisasi atau managemen). Para
36
http://rumahdesain-revolusi.blogspot.com/2008/11/sekilas-tentang-pengertian-modal. html. Diakses tanggal 10 Mei 2012.
ahli ekonomi neo-klasik pun menggunakan pandangan ini (misalnya Alfred Marshall dalam Principles of Economies 1890).37 Sekarang, “modal” sebagai suatu konsep ekonomi dipergunakan dalam konteks yang berbeda-beda. Dalam rumusan yang sederhana, misalnya Mubyarto memberikan definisi: “modal” adalah barang atau uang, yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru” (1973:94). Dalam artian yang lebih luas, dan dalam tradisi pandangan ekonomi non-Marxian pada umumnya, “modal” mengacu kepada “asset” yang dimiliki seseorang sebagai kekayaan (wealth) yang tidak segera dikonsumsi melainkan, atau disimpan (“saving” adalah “potential capital”), atau dipakai untuk menghasilkan barang/jasa baru (investasi). Dengan demikian, modal dapat berwujud barang dan uang. Tetapi, tidak setiap jumlah uang dapat disebut modal. Sejumlah uang itu menjadi modal kalau ia ditanam atau diinvestasikan untuk menjamin adanya suatu “kembalian” (rate of return). Dalam arti ini modal juga mengacu kepada investasi itu sendiri yang dapat berupa alatalat finansial seperti deposito, stok barang, ataupun surat saham yang mencerminkan hak atas sarana produksi, atau dapat pula berupa sarana produksi fisik. Kembalian itu dapat berupa pembayaran bunga, ataupun klaim atas suatu keuntungan. Modal yang berupa barang (capital goods), mencakup “durable (fixed) capital” dalam bentuk bangunan pabrik, mesin37
Ibid.,
mesin, peralatan transportasi, kemudahan distribusi, dan barang-barang lainnya yang dipergunakan untuk memproduksi barang/jasa baru; dan “nodurable” (circulating) capital, dalam bentuk barang jadi ataupun setengah jadi yang berada dalam proses untuk diolah menjadi barang jadi.38 Terdapat pula adanya penggunaan istilah “capital” untuk mengacu kepada arti yang lebih khusus, misalnya “social capital” dan “human capital”. Istilah yang pertama mengacu kepada jenis modal yang tersedia bagi kepentingan umum, seperti rumah sakit, gedung sekolahan, jalan raya dan sebagainya; sedangkan istilah yang kedua mengacu kepada faktor manusia produtif yang secara inherent tercakup faktor kecakapan dan keterampilan manusia. Menyelenggarakan pendidikan misalnya, disebut sebagai suatu investasi dalam “human capital”. Para ahli ekonomi non-Marxian, apapun mazhab yang dianutnya pada umumnya mengikuti pengerian-pengertian di atas, sedangkan Marx menggunakan istilah “capital” untuk mengacu kepada konsep yang sama sekali lain. “Modal” bukanlah barang, melainkan hubungan (produksi) sosial yang menampakkan diri sebagai barang. Memang, berbicara tentang modal berarti berbicara tentang “bagaimana membuat uang”, tetapi asset yang “membuat” uang itu mewadahi hubungan khusus antara si pemilik dengan yang bukan pemilik sedemikian rupa sehingga bukan saja bahwa
38
http://rumahdesain-revolusi.blogspot.com/2008/11/sekilas-tentang-pengertian-modal. html. Diakses tanggal 10 Mei 2012.
uang “dibuat”, tetapi juga bahwa hubungan-hubungan pemilikan pribadi yang melahirkan proses tersebut secara terus-menerus terlestarikan.39 Dengan demikian, “capital” adalah suatu konsep abstrak yang manifestasinya dapat berupa barang atau uang. Karena itu, ia merupakan kategori yang kompleks, yang tidak cukup diterangkan hanya dengan satu definisi.
b. Sumber Modal 1)
Sumber Intern Modal yang berasal dari sumber intern adalah modal atau dana yang di bentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Alasan perusahaan menggunakan sumbar dana intern yaitu:40 a) Dengan dana dari dalam perusahaan maka perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar bunga maupun dana yang di pakai. b) Setiap saat tersedia jika diperlukan. c) Dana yang tersedia sebagian besar telah memenuhi kebutuhan dana perusahaan. d) Biaya pemakaian relatif murah.
39
Ibid., http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/01/17/sumber-modal/. Diakses tanggal 10 Mei
40
2012.
Sumber intern atau sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan adalah laba ditahan dan penyusutan (depresiasi).41 a. Laba Ditahan ”Laba
ditahan
adalah
laba
bersih
yang
di
simpan
untuk
diakumulasikan dalam suatu bisnis setelah deviden dibayarkan. Juga di sebut laba yang tidak dibagikan (undistributed profits) atau surplus yang diperoleh (earned surplus)”. b. Depresiasi ”Depresiasi adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang di estimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibeBankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung”. 2) Sumber Ekstern Modal yang berasal dari sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Alasan perusahaan menggunakan sumber dana ekstern adalah: a)
Jumlah dana yang digunakan tidak terbatas.
b) Dapat di cari dari berbagai sumber. c)
41
Ibid.,
Dapat bersifat fleksibel.
Yang merupakan sumber ekstern perusahaan adalah supplier, Bank dan pasar modal.42 a.
Supplier Supplier memberikan dana kepada suatu perusahaan dalam bentuk penjualan barang secara kredit, baik untuk jangka pendek (kurang dari 1 tahun), maupun jangka menengah (lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun). Penjualan kredit atau barang dengan jangka waktu pembayaran kurang dari satu tahun terjadi pada penjualan barang dagang dan bahan mentah oleh supplier kepada langganan. Supplier atau manufaktur (pabrik) sering pula menjual mesin atau peralatan lain hasil produksinya kepada suatu perusahaan yang menggunakan mesin atau peralatan tersebut dalam jangka waktu pembayaran 5 sampai 10 tahun.
b.
Bank Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.
c.
Pasar Modal Pasar modal adalah suatu pengertian abstrak yang mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan tetapi yang kepentingannya saling mengisi, yaitu calon pemodal (investor) di suatu pihak dan emiten yang
42
2012.
http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/01/17/sumber-modal/. Diakses tanggal 10 Mei
membutuhkan dana jangka menengah atau jangka panjang di lain pihak, atau dengan kata lain adalah tempat (dalam artian abstrak) bertemunya penawaran dan permintaan dana jangka menengah atau jangka panjang. Dimaksudkan dengan pemodal adalah perorangan atau lembaga yang menanamkan dananya dalam efek, sedangkan emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada masyarakat. Fungsi dari pasar modal adalah mengalokasikan secara efisien arus dana dari unit ekonomi yang mempunyai surplus tabungan kepada unit ekonomi yang mempunyai defisit tabungan.
c. Jenis-jenis Modal Bambang Riyanto dalam bukunya memaparkan jenis-jenis modal sebagai berikut:43 1)
Modal Asing Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang, yang pada saatnya harus di bayar kembali. Modal asing di bagi ke dalam tiga golongan yaitu utang jangka pendek, utang jangka menengah dan utang jangka panjang. a)
43
2012.
Modal Asing atau Utang Jangka Pendek (Short-Term Debt)
http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/01/17/sumber-modal/. Diakses tanggal 10 Mei
Modal asing jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama satu tahun. Adapun jenis-jenis yang termasuk ke dalam modal asing jangka pendek adalah rekening koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli dan kredit wesel. b) Modal Asing atau Utang Jangka Menengah (Intermediate-Term Debt) Modal asing atau utang jangka menengah adalah utang yang jangka waktunya lebih dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun. Bentuk utama dari kredit jangka menengah adalah term loan dan leasing. c)
Modal Asing atau Utang Jangka Panjang (Long-Term Debt) Utang jangka panjang adalah utang yang jangka waktunya adalah panjang, umumnya lebih dari 10 tahun. Utang jangka panjang umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar. Adapun jenis atau bentuk-bentuk utama dari utang jangka panjang adalah: Pinjaman Obligasi (Bonds-Payables) dan Pinjaman Hipotik (Mortgage).
2) Modal Sendiri
Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu modal sendiri di tinjau dari sudut likuiditas merupakan “dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya”. Modal sendiri selain berasal dari luar perusahaan dapat juga berasal dari dalam perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan dan dibentuk sendiri di dalam perusahaan. Modal sendiri yang berasal dari sumber intern ialah dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Adapun modal yang berasal dari sumber ekstern ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) terdiri dari modal saham, cadangan dan laba ditahan. a.
Modal Saham Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perusahaan. Bagi perusahaan yang bersangkutan, yang di terima dari hasil penjualan sahamnya akan tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya, meskipun pemegang saham sendiri itu bukanlah penanaman yang permanen, karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya. Jenis-jenis saham dapat dituliskan atas nama dan atas tunjuk. Saham-saham yang telah ditempatkan tetapi belum disetor penuh harus
dituliskan atas nama. Dalam saham-saham atas tunjuk tidak perlu dicantumkan nama pemiliknya. b.
Cadangan Cadangan di sini dimaksudkan sebagai cadangan yang di bentuk dari keuntungan yang diperoleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun berjalan. Yang termasuk cadangan modal sendiri adalah cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs dan cadangan untuk menampung hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak terduga sebelumnya (cadangan umum).
c.
Laba Ditahan (Retained Earning) Keuntungan yang diperoleh dari suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian di tahan oleh perusahaan. Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka termasuk dalam cadangan. Apabila perusahaan
belum
mempunyai
tujuan
tertentu
mengenai
penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan ”keuntungan yang ditahan” (retained earning)”. 3.
Konsepsi Pengawasan Dalam suatu organisasi fungsi pengawasan sangat dibutuhkan, dengan pengawasan yang baik dapat mencegah timbulnya penyimpangan dan
menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 44 Berikut ini terdapat beberapa konsepsi pengawasan menurut beberapa ahli yaitu: 45 Menurut Winardi menyebutkan bahwa: "Pengawasan, berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi. Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Controlling atau pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dan aktivitas-aktivitas yang direncanakan. " Menurut Siagian mengatakan pengawasan adalah: “Proses pengawasan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Sedangkan menurut Sarwoto pengawasan adalah: “Kegiatan pimpinan yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki”. Niti Semito mengemukakan definisi pengawasan (controlling) sebagai berikut: “Pengawasan adalah usaha untuk dapat mencegah kemungkinankemungkinan penyimpangan daripada rencana-rencana, instruksiinstruksi, saran-saran dan sebagainya yang telah ditetapkan”. 44
Mardani, Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, h.
153. 45
http://nurudinsiraj.blogspot.com/2011/08/bberapa-nukilan-teori-pengawasan.html. Diakses tanggal 10 Mei 2012.
a.
Pengertian Pengawasan Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Pengawasan merupakan usaha mengevaluasi prestasi kerja pada pegawai dan mengadakan tindakan yang dianggap perlu untuk menyasuaikan hasil pekerjaan agar dapat sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Terry (dalam Winardi, 1986 : 395) yang mengatakan sebagai berikut: 46 “Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja yang apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana”. Dengan tindakan pengawasan akan dapat diketahui apakah hasil
pelaksanaan pekerjaan para pegawai sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan apabila ternyata ada penyimpangan dari rencana, kebijaksanaan maupun perintah yang telah dikeluarkan, dapat segera diketahui dan selanjutnya diadakan tindakan perbaikan dan penyesuaian agar hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. 46
http:\\www.anakciremai.com/…/makalah-manajemen-tentang-dasar-dan.html. tanggal 10 mei 2012.
Diakses
Dari beberapa definisi pengawasan tersebut, dapat disimpulkan pengertian pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk dapat mencegah terjadinya penyimpangan, mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan pegawai dan mengadakan tindakan perbaikan apabila diperlukan untuk menjamin tercapainya sasaran hasil kerja dan saran lainnya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 47 b. Jenis-jenis Pengawasan Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:48 1) Pengawasan Intern dan Ekstern Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
47 48
2012.
Ibid., http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html. Diakses Tanggal 10 Mei
Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah. 2) Pengawasan Preventif dan Represif Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan
ini
dilakukan
pemerintah
dengan
maksud
untuk
menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membeBankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan
langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan
pemeriksaan
dan
pengawasannya
untuk
mengetahui
kemungkinan terjadinya penyimpangan. 3) Pengawasan Aktif dan Pasif Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” 4) Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid). Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran
materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.” Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan. 49 c. Tujuan Pengawasan Pembiayaan Proses realisasi pembiayaan di Bank Syari’ah adalah tidak semulus dan semudah yang dibayangkan. Karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama satu dengan yang lain. Dalam kenyataannya ada nasabah yang sukses dalam mengelola bisnis namun ada pula yang gagal. Keterlibatan pejabat Bank Syari’ah dalam hal memantau dan mengawasi jalannya pembiayaan merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan dana masyarakat yang telah diamanahkannya di Bank Syari’ah.
49
Mei 2012.
http://pyia.wordpress.com/2010/01/03/tugas-teori-organisasi-umum/. Diakses tanggal 12
Tujuan utama dalam pengawasan pembiayaan yang dilakukan Bank Syari’ah yaitu:50 1) Agar usaha yang dilakukan nasabah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan bersama dengan Bank Syari’ah. 2) Agar estimasi/perkiraan keuntungan atas usaha yang dibiayai dapat tercapai dengan baik sehingga akan berdampak pada salah satunya bagi hasil yang akan diterima Bank Syari’ah. 3) Agar kekayaan Bank Syari’ah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam Bank Syari’ah. 4) Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data dari administrasi di bidang pembiayaan.
4.
Konsepsi Risiko Kata risiko banyak dipergunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Apabila seseorang menyatakan bahwa ada risiko yang harus ditanggung jika mengerjakan pekerjaan tertentu, misalnya: “Bersepeda motor di atas jalan yang sangat ramai besar risikonya”, orang secara intuitif mengerti maksudnya.
50
http://irham-anas.blogspot.com/2011/08/pengawasan-pembiayaan-di-Bank-Syari’ah.html Diakses tanggal 12 Mei 2012.
Tetapi pengertian yang intuitif ini, hanya memuaskan jika dipakai dalam percakapan sehari-hari.51 Berikut terdapat konsepsi Risiko menurut beberapa ahli yaitu: 52 Menurut Cooper dan Chapman, menjelaskan bahwa: “Risiko adalah kondisi dimana terdapat kemungkinan keuntungan/kerugian ekonomi atau finansial, kerusakan atau cedera fisik, keterlambatan, sebagai konsekuensi ketidakpastian.” Menurut Robinson dan Barry menyatakan: “risiko adalah peluang terjadinya suatu kejadian (merugikan) yang dapat diukur oleh pengambil keputusan”. Umar memberikan beberapa pengertian mengenai risiko yaitu, diantaranya: “(a) risiko adalah kesempatan timbulnya kerugian; (b) risiko adalah probabilitas timbulnya kerugian; (c) risiko adalah ketidakpastian; (d) risiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan, dan (e) risiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan”. Menurut Darmawi, menyatakan bahwa: “Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk ( kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga”. a.
Pengertian Risiko Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu
51
52
Herman Darmawi, Manajemen Risiko, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, h.17. http://www.scribd.com/doc/60055556/Teori-Risiko. Diakses tanggal 12 Mei 2012.
kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan Bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan.53 Risiko dapat dimaknai sebagai ketidakpastian atas terjadinya suatu
peristiwa. Ketidakpastian adalah suatu potensi perubahan yang terjadi di masa akan datang. Ketidakpastian dapat disebabkan oleh ketidakpastian alami (natural/random uncertainty) dan ketidakpastian disebabkan oleh aktivitas manusia (technology or man made uncertainty ) . Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan peluang kejadian tertentu yang jika terjadi akan menimbulkan konsekuensi tidak menguntungkan.
b. Macam-macam Risiko Risiko dapat dibedakan atas dua kelompok besar yaitu risiko yang sistematis (systematic risk), yaitu risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi 53
http://deoue.wordpress.com/2010/01/25/manajemen-risiko-perbankan-Syari’ah/. Diakses tanggal 12 Mei 2012.
politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahn situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum; dan Risiko yang tidak sistematis (unsystematic risk) yaitu risiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja. 54 Macam-macam Risiko yang dihadapi oleh Bank adalah sebagai berikut:55 1) Risiko Likuiditas Risiko likuiditas pasar dimana risiko yang timbul karena Bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan dipasar. Risiko likuiditas pendanaan dimana risiko yang timbul karena Bank tidak mampu mencairkan assetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. 2) Risiko Pasar Risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti: suku bunga, nilai tukar, hargha equity dan harga komoditas sehingga nilai portofolio/asset yang dimiliki Bank menurun. 3) Risiko Kredit
54
http://deoue.wordpress.com/2010/01/25/manajemen-risiko-perbankan-Syari’ah/. tanggal 12 Mei 2012. 55 Ibid.,
Diakses
Dimana risiko yang timbul akibat kegagalan (default) dari pihak lain(nasabah/debitur) dalam memenuhi kewajibannya. 4) Risiko Operasional Risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. 5) Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan atau ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik ketentuan internal maupun eksternal. 6) Risiko Hukum Risiko hukum adalah terkait dengan risiko Bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. 7) Risiko Reputasi Risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap Bank. 8) Risiko Strategik
Risiko yang timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan-perubahan eksternal. c.
Konsep Risiko Berikut ini akan dijelaskan beberapa konsep yang terdapat dalam Risiko, yaitu:56 1) Risk dan Uncertainty Meskipun
risiko
memiliki
ketidakpastian/uncertainty, Ketidakpastian
adalah
kaitan
keduanya kondisi
yang
erat
memiliki
dimana
terjadi
dengan
perbedaan. kekurangan
pengetahuan, informasi, atau pemahaman tentang suatu keputusan dan konsekuensinya, sedangkan risiko timbul karena adanya ketidakpastian, karena ketidakpastian mengakibatkan keragu-raguan dalam meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian maka semakin tinggi pula risikonya. 2) Risk dan Opportunity Kejadian di masa yang akan datang tidak dapat diketahui secara pasti. 56
Kejadian
ini
atau
suatu
keluaran/output
dari
suatu
http://ingkik.multiply.com/journal/item/4?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem Diakses tanggal 12 Mei 2012.
kegiatan/peristiwa dapat berupa kondisi yang baik atau kondisi yang buruk. Jika yang terjadi adalah kondisi yang baik maka hal tersebut merupakan kesempatan baik (opportunity), namun jika terjadi hal yang buruk maka hal tersebut merupakan risiko. 3) Risk, Hazard, Peril, dan Losses Menurut Umar (2001) dalam Soemarno, konsep ini dapat dijelaskan sebagai berikut, Hazard adalah suatu keadaan bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya
peril
(bencana),
Peril
(bencana) adalah suatu peristiwa/kejadian yang dapat menimbulkan kerugian (losses) atau bermacam kerugian dan Losses (kerugian) adalah kondisi negatif yang diderita akibat dari suatu peristiwa yang tidak diharapkan tetapi ternyata terjadi. Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa risiko muncul karena adanya Hazard/masalah yang akan menyebabkan terjadinya bencana dan menimbulkan kerugian.
5.
Komite Pembiayaan a. Pengertian Komite Pembiayaan Komite Pembiayaan adalah suatu badan atau kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang telah ditunjuk oleh dewan direksi untuk
menganalisis berkas-berkas pembiayaan yang diajukan oleh bagian marketing untuk disetujui atau tidak. 57 Komite
Pembiayaan
ini
dibentuk
berdasarkan
SK
Direksi
No.075/DIR/KPTS/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang diubah dengan SK Direksi No. 009C/DIR/KPTS/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada semua ketentuan dan peraturan yang berlaku baik internal maupun eksternal yang terkait dengan penyaluran pembiayaan seperti manual Pembiayaan, manual Pembiayaan Bermasalah, manual Operasional dan Peraturan Bank Indonesia mengenai Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva, BMPK, Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan, Manajemen Risiko dan Lainnya. 58 Tugas Komite ini antara lain adalah untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang dan/atau jenis pembiayaan yang ditetapkan Direksi. Rapat Komite ini dilakukan setiap saat apabila ada usulan pembiayaan yang limitnya merupakan wewenang Direksi. Susunan organisasi dan keanggotaan komite pembiayaan ditetapkan oleh pengurus dan umumnya terdiri dari :
57
Hasil wawancara dengan salah satu karyawan Bank Muamalat Indonesia cabang Palangka Raya yang bekerja pada bagian Marketing (mba Rina), pada hari kamis, tanggal 7 Juni 2012, pada pukul 11.00 WIB. 58 http://nu-graha.blogspot.com/2011/05/komite-pembiayaan.html. Diakses tanggal 6 juni 2012.
Tingkat Wilayah: a. Ketua
: General Manager
b. Anggota 1
: Manager wilayah
c. Anggota 2
: Manager operasional
d. Anggota 3
: Kabag pembiayaan
e. Anggota 4
: AO Pusat
f. Anggota 5
: Manager cabang
Tingkat cabang: a. Ketua
: Manager Cabang
b. Anggota 1
: Kasie Pemasaran
c. Anggota 2
: Kasie Administrasi & Keuangan
d. Anggota 3
: Kasie Administrasi & Umum
e.
: AO atau staf pembiayaan.
Anggota 4
b. Ruang lingkup keputusan Komite Pembiayaan Keputusan-keputusan yang diambil oleh komite pembiayaan ini antara lain, yaitu;59
59
Ibid.,
1) Memberikan persetujuan terhadap permohonan yang diajukan. 2) Memberikan persetujuan dengan bersyarat atau catatan yang harus dipenuhi terlebih dahulu terhadap permohonan yang diajukan. 3) Menolak permohonan yang diajukan.
c. Fungsi dan Tugas Komite Pembiayaan Komite Pembiayaan memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut, yaitu;60 1) Membahas dan mengevaluasi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh staf pembiayaan secara lebih mendetail. 2) Menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. 3) Membahas dan mengevaluasi problem permohonan pembiayaan serta mengambil keputusan dan menetapkan langkah untuk penyelesaian termasuk
rekomendasi
penghapusan
pembiayaan
dan
atau
menyerahkan ke pihak ketiga. 4) Membahas dan mengevaluasi perubahan / pengalihan tingkat kolektibilitas. C. Kerangka Berpikir dan Pertanyaan Penelitian 1. Kerangka Berpikir Untuk mempermudah penulis melakukan penelitian saat di lapangan dan agar penelitian dapat dikemukakan menjadi penelitian yang objektif, 60
Ibid.,
maka penulis membangun kerangka berpikir dalam mengolah dan menganalisa data yang tersedia. Adapun kerangka berpikir tersebut sebagai berikut:
Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya
Pembiayaan Modal Usaha Pembelian Barang
Pengawasan Pembiayaan Modal Usaha Pembelian Barang
1. Pelaksanaan pembiayaan modal usaha pembelian barang pada BMI cabang Palangka Raya
2. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan modal usaha pembelian barang pada BMI cabang Palangka Raya
3. Risiko dan solusi yang ditimbulkan dari model pengawasan pembiayaan modal usaha pembelian barang pada BMI cabang Palangka Raya
Gambar 1: Kerangka Berpikir Penelitian.
2. Pertanyaan Penelitian Adapun yang menjadi pertanyaan untuk mendapatkan jawaban atas tiga (3) rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan modal usaha pembelian barang di BMI cabang Palangka Raya, pertanyaannya yaitu; 1) Apa yang melatarbelakangi munculnya pembiayaan modal usaha pembelian barang? 2) Bagaimana prinsip pembiayaan modal usaha pembelian barang di BMI cabang palangka Raya? 3) Jelaskan bagaimana proses pembiayaan modal usaha pembelian barang di BMI cabang Palangka Raya? 4) Kebijakan apa saja yang diberikan BMI dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha pembelian barang? 5) Bidang usaha yang seperti apa yang menjadi perhatian besar BMI dalam menerapkan pembiayaan modal usaha pembelian barang?
Kedua, untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pembiayaan modal usaha pembelian barang di BMI cabang Palangka Raya, pertanyaannya yaitu; 1) Pengawasan apa saja yang dapat dilakukan pada BMI cabang Palangka Raya? 2) Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pembiayaan tersebut?
3) Bagaimana proses pengawasan pembiayaan tersebut? 4) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan pembiayaan? 5) Apa tujuan dan manfaat dari pengawasan pembiayaan tersebut? Ketiga, untuk mengetahui risiko dan solusi yang ditimbulkan dari model pengawasan pembiayaan modal usaha pembelian barang di BMI cabang Palangka Raya, pertanyaannya yaitu; 1) Apa saja risiko yang ditimbulkan dari model pengawasan pembiayaan ini? 2) Apa solusi dan cara yang digunakan untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan? 3) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya risiko terhadap pengawasan pembiayaan tersebut? 4) Apa saja dampak yang ditimbulkan dari risiko pengawasan pembiayaan tersebut? 5) Bagaimana peranan Manajemen Risiko dalam menghadapi risiko yang ditimbulkan tersebut?
