BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRAN DAN HIPOTESIS A. Kanjian Pustaka A.1. Sejarah Perusahaan Pembiayaan Perusahaan pembiayaan terdiri dari dua istilah berbeda yang disatukan yaitu “Perusahaan” dan “Pembiayaan”. Dalam Pasal 1 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan Perusahaan pembiayaan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Kaitan “Pembiayaan” dikenal dengan istilah umum ”Perkreditan” dimana pada awal timbulnya kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “CREDERE” yang mempunyai arti “KEPERCAYAAN”. Disebut demikian karena pada awalnya kredit ini dilakukan berdasarkan kepercayaan dari pemilik dana pada pihak yang memerlukan dana. Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat. Menurut
penulis, Pembiayaan adalah penyediaan uang berdasarkan kebutuhan piahk lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan dengan pihak lain dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau piutang tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga atau bagi hasil.Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung kebutuhan barang modal atau barang konsumsi atau investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan penyediaan sejumlah danayang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Sejarah perusahaan pembiayaan dimulai sejak tahun 1974, berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, yaitu: Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan RI tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. Selanjutnya, diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988. Menurut pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah “Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.” Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Lembaga Pembiayaan memuat dua unsur pokok, yaitu:
1. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan; 2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan; 3. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan; 4. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu; 5. Tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat sehingga sering disebut Non - Depository Financial Institution; 6. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat. Munculnya perusahaan pembiayaan ini turut memacu roda perekonomian masyarakat dan turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Namun sayangnya pertumbuhan institusi perekonomian tersebut tidak ditopang oleh pembangunan hukum yang memadai, sehingga Pemerintah diharapkan selalu memberi bimbingan dan pengarahan terhadap masyarakat tentang perekonomian, yaitu menyempurnakan dan mencabut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Sehingga dengan adanya Peraturan Presiden yang baru dapat memberikan kontribusi yang baik dan pembangunan hukum yang memadai dengan meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan kebutuhan dana. Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang
Lembaga Pembiayan, dimana Lembaga pembiayaan meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Dalam operasinya, Perusahaan pembiayaan mempunyai perbedaan dengan bank, terutama dalam sisi pasivanya.Skema bisnis perusahaan pembiayaan didasari oleh adanya underlying asset; dekatnya jaringan industri pembiayaan dengan industri sector riil, distributor dan pemegang merek tunggal; serta mudah dan cepatnya pelayanan, membuat industri pembiayaan lebih dekat ke konsumennya dibandingkan industri pemberi kredit sejenis. Banyak orang memperkirakan, lembaga pembiayaan sama dengan bank, padahal itu tidak sama, walaupun sama-sama bergerak dalam bidang keuangan. Perbedaan secara umum antara perusahaan pembiayaan dengan perbankan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 1.1 Perbandingan Lembaga Pembiayan dan Lembaga Perbankan No
Lembaga Pembiayaan
Lembaga Perbankan
Dalam pelaksanaan kegiatannya 1
tidak
memungut
dana
dari Dana bersumber dari masyarakat.
masyarakat.
Lanjutan Tabel 1.1 Perbandingan Lembaga Pembiayan
dan Lembaga Perbankan No
Lembaga Pembiayaan
Lembaga Perbankan
Menyediakan dana atau barang Hanya
menyediakan
modal
2 modal.
finansial.
Kadang kala tidak memerlukan 3
Selalu disertai dengan jaminan. jaminan. Memberikan tingkat suku bunga Memberikan tingkat suku bunga
4 yang lebih tinggi.
yang lebih rendah.
Tidak dapat menciptakan uang 5
Dapat menciptakan uang giral. giral.
Saat ini, perusahaan pembiayaan berada pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 55 angka (1) yang menyatakan bahwa Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan
perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Sedangkan Fungsi pembiayaan adalah untuk mencari keuntungan dan membantu masyarakat yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur – unsur yang direkatkan menjadi satu. Unsur-unsur tersebut antara lain: 1. Kepercayaan Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar – benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon pembiayaan sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank.
2. Kesepakatan.
Kesepakatan antara si pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing - masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing - masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak. 3. Jangka Waktu. Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. 4. Risiko. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besarrisikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh. 5. Balas Jasa.
Dalam bisnis perusahaan pembiayaan balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga, dibebankan juga kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan perusahaan pembiayaan. Jenis –jenis Pembiayaan dapat dilihat dari kebutuhan masyarakat. 1. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya a. Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan. b. Pembiayaan Investasi Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap / investaris. c. Pembiayaan Konsumtif Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi). 2. Berdasarkan Cara Pembayaran / Angsuran Bagi Hasil a. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik adalah angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan. b. Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok Periodik dan Akhir
Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok periodik dan akhir adalah untuk bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran. c. Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir adalah untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan. 3. Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya a. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Pendek umumnya dibawah 1 tahun. b. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Menengah umumnya sama dengan 1 tahun. c. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun. d. Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan.
4. Berdasarkan Regulasi OJK a. Pembiayaan Investasi Pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada
debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun. Pembiayaan investasi wajib dilakukan dengan skema pembiayaan berikut ini: 1. Sewa Pembiayaan (Finance Lease); 2. Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback); 3. Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari 4. Penjual Piutang (Factoring With Recourse); 5. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran; 6. Pembiayaan Proyek; 7. Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau 8. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
b. Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yanghabis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Pembiayaan Modal Kerja wajib dilakukan dengan skema pembiayaan berikut ini: 1. Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback); 2. Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse); 3. Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (Factoring Without Recourse);
4. Fasilitas Modal Usaha; dan/atau 5. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. c. Pembiayaan Multiguna Pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan olehdebitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangkawaktu yang diperjanjikan. Pembiayaan Modal Kerja wajib dilakukan dengan skema pembiayaan berikut ini: 1. Sewa Pembiayaan (Finance Lease); 2. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran; dan/atau 3. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. d. Pembiayaan Lainnya Selain
kegiatan
usaha
sebagaimana dimaksud
diatas,
Perusahaan
Pembiayaan dapat melakukansewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan denganperaturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam
melakukan
penilaian
permohonan
pembiayaan
harus
memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, yaitu: 1. Character
Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. 2. Capacity Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan. 3. Capital Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.
4. Collateral Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban. 5. Condition
Melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.
A.2. Obligasi Menurut bahasa, obligasi berasal dari dari bahasa Belanda yaitu obligate, kemudian dibakukan ke Bahasa Indonesia menjadi obligasi yang berarti “kontrak”. Sedangkan dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan RI No.755/KMK011/1982 menyebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten.Obligasi atau bond adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh peminjam dengan kewajiban untuk membayar kepada bond holder (pemegang obligasi) sejumlah bunga tetap yang telah ditetapkan sebelumnya. Obligasi adalah surat utang jangka menengah – panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah di tentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut (Bursa Efek Indonesia, 2010).
Obligasi adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggaljatuh tempo pembayaran. Obligasi pada umumnya diterbitkan untuk suatu jangka waktu tetap di atas 10 tahun. Obligasi secara ringkasnya adalah utang tetapi dalam bentuk sekuriti. "Penerbit" obligasi adalah sipeminjam atau debitur, sedangkan "pemegang" obligasi adalah pemberi pinjaman atau kreditur dan "kupon" obligasi adalah bunga pinjaman yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Dengan penerbitan obligasi ini maka dimungkinkan bagi penerbit obligasi guna memperoleh pembiayaan investasi jangka panjangnya dengan sumber dana dari luar perusahaan. Pada beberapa negara, istilah "obligasi" dan "surat utang" dipergunakan tergantung pada jangka waktu jatuh temponya. Pelaku pasar biasanya menggunakan istilah obligasi untuk penerbitan surat utang dalam jumlah besar yang ditawarkan secara luas kepada publik dan istilah "surat utang" digunakan bagi penerbitan surat utang dalam skala kecil yang biasanya ditawarkan kepada sejmlah kecil investor. Tidak ada pembatasan yang jelas atas penggunaan istilah ini. Ada juga dikenal istilah "surat perbendaharaan" yang digunakan bagi sekuriti berpenghasilan tetap dengan masa jatuh tempo 3 tahun atau kurang. Obligasi memiliki risiko yang tertinggi dibandingkan dengan "surat utang" yang memiliki risiko menengah dan "surat perbendaharaan" yang memiliko risiko terendah
yang mana dilihat dari sisi "durasi" surat utang dimana makin pendek durasinya memiliki risiko makin rendah. Obligasi dapat dibagi kedalam beberapa kelompok jenis yang berbeda, yaitu : 1. Obligasi Berdasarkan Sistem Pembayaran a. Coupon bond obligasi yang pembayaran bunga (kupon) dilakukan secara periodik. Sistem pembayaran dapat dilakukan setiap triwulan, semesteran, atau tahunan. Investor akan memperoleh kupon secara periodic selama masa umur obligasi dan pokok obligasi pada saat jatuh tempo. b. Obligasi tanpa kupon (zero coupon bond) Obligasi yang tidak memberikan pembayaranbunga atau tidak mempunyai kupon secara periodik. Pada saat pembelian, investor mendapat obligasi dengan harga dibawah nilai parnya (discount) dan pada saat jatuh tempo akan memperoleh hasil yang sama dengan nilai obligasi. 2. Obligasi Berdasarkan Penerbitnya a. Obligasi Pemerintah Obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Obligasi ini digunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi Negara. b. Obligasi Pemerintah Daerah Obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik.
c. Obligasi Perusahaan Obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat berbentuk BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta. Obligasi BUMN dan BUMD memiliki risiko yang lebih kecil daripada obligasi swasta (Manurung, 2006). Hal tersebut dikarenakan obligasi perusahaan milik pemerintah dianggap mampu melunasi kewajiban.
3. Obligasi Berdasarkan Tingkat Bunga a. Obligasi dengan bunga tetap Obligasi dengan pemberian kupon obligasi yang ditetapkan pada awal penjualan obligasi dan tidak pernah berubah sampai jatuh tempo. Contoh :bunga obligasi ditetapkan 10 %, berarti setiap tahun sampai dengan jatuh tempo bunga obligasi akan tetap pada angka tersebut. b. Obligasi dengan bunga mengambang Obligasi dengan pemberian bunga obligasi yang berbeda dari awal penjualan sampai jatuh tempo. Penetapan bunga untuk periode pertama ditetapkan pada saat penjualan dan bunga untuk periode kedua ditetapkan pada saat kupon periode pertama jatuh tempo. c. Obligasi dengan bunga campuran Merupakan gabungan obligasi bunga tetap dan bunga mengambang. Misalnya ditetapkan suatu obligasi dengan jatuh tempo 3 tahun dengan
komposisi bunga tetap 2 tahun dan satu tahun terakhir ditetapkan dengan bunga mengambang. 4. Obligasi Dari Segi Jaminannya a. Obligasi Yang Dijamin Obligasi hipotik yaitu obligasi yang penerbitannya dijamin dengan suatu jaminan tertentu. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah: 1) Guaranteed Bonds: adalah obligasi dimana pelunasan bunga dan pokoknya dijamin denan penangguangan dari pihak ketiga 2. 2) Mortgage Bonds: adalah obligasi dimana pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan agunan hipotik atas properti atau asset tetap. 3) Collateral Trust Bonds: adalah obligasi yang penjaminannya menggunakan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya, misalnya saham-saham anak perusahaan yang dimilikinya. b. Obligasi Yang Tidak Dijamin Obligasi tidak dijamin adalah obligasi yang penerbitannya tidak dijamin dengan suatu jaminan. Obligasi ini sangat beresiko sehingga apabila perusahaan menerbitkan obligasi jenis ini akan memberikan tingkat bunga yang tinggi, dalam rangka untuk menarik minat calon investor. 5. Obligasi Dari Hak Penukaran/Opsi a. Convertible Bonds: obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya.
b. Exchangeable Bonds: obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya. c. Callable Bonds: obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. d. Putable Bonds: obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. 6. Obligasi Dari Segi Nilai Nominal a. Konvensional Bonds: obligasi yang lazim diperjualbelikan dalam satu nominal, Rp 1 miliar per satu lot. b. Retail Bonds: obligasi yang diperjual belikan dalam satuan nilai nominal yang kecil, baik corporate bonds maupun government bonds. Selain dari sisi jenis, obligasi sebagai salah satu instumen keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan instrument keuangan lainnya, yaitu: 1. Nilai Nominal (Face Value) adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akanditerima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. 2. Kupon (the Interest Rate) adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala (kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulanan) Kupon obligasi dinyatakan dalam annual prosentase.
3. Jatuh Tempo (Maturity) adalah tanggal dimana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau Nilai Nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai dengan diatas 5 tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk di prediksi, sehingga memilki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi Kupon / bunga nya. 4. Penerbit / Emiten (Issuer) Mengetahui dan mengenal penerbit obligasi merupakan faktor sangat penting dalam melakukan investasi Obligasi Ritel. Mengukur resiko / kemungkinan dari penerbit obigasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon dan atau pokok obligasi tepat waktu (disebut default risk) dapat dilihat dari peringkat (rating) obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti PEFINDO atau Kasnic Indonesia. 5. Indenture adalah perjanjian antara perusahaan yang mengeluarkan obligasi dan badan pengawas yang mewakili pemegang obligasi. Indenture menyediakan jangka waktu yang spesifik dari perjanjian pinjaman, termasuk penjelasan obligasi itu sendiri, hak pemegang obligasi, hak dari pemegang obligasi, hak dari perusahaan yang mengeluarkan obligasi, dan kewajiban badan pengawas. Badan pengawas biasanya adalah korporasi perbankan yang diberi wewenang untuk mengawasi hubungan antara pemegang obligasi dengan perusahaan yang mengeluarkan obligasi, melindungi pemegang
obligasi, dan melihat apakah syarat-syarat indenture dilaksanakan sesuai perjanjian dan karakteristik obligasi yang dikeluarkan tersebut. A.3. Kerjasama Bilateral Kerjasama bilateral menurut Peraturan Menteri Keuangan No 84 tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan tidak dijelaskan secara tersurat. Dalam pengaturannya pada Pasal 27, dijelaskan bahwa dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Pembiayaan dapatbekerjasama dengan Bank Umum melalui Pembiayaan Channelingatau Pembiayaan Bersama (Joint Financing).Dalam pembiayaan Channeling seluruh dana untuk pembiayaan berasal dari bank umum dan risikoyang timbul dari kegiatan ini berada pada bank umum.Regulasi ini menjelaskan bahwa perusahaan pembiayaan dapat menjalin kerjasama dengan lembaga penyedia jasa keuangan baik bank maupun non bank untuk memperoleh pinjaman/mendapatkan danasesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh masing-masing lembaga penyedia jasa keuangan tersebut.Untuk memperoleh pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang dinamis dan sehat, perusaan memerlukan sumber pendanaan yang kredibel, memiliki imbal hasil yang kompetitif, dan kerjasama dalam skema jangka panjang.
A.4 Perusahaan Pembiayaan Perusahaan pembiayaan merupakan salah satu lembaga intermediari yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan memerlukan
sumber pendanaan untuk dapat menyalurkan pembiayaan sesuai kebutuhan konsumen/masyarakat. Secara garis besar, sumber dana 1 yang dapat diperoleh untuk digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah: 1. Sumber dana dari dalam perusahaan (internal source). Dapat diartikan sebagai bentuk danayang pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, dengan kata lain dana dengan kekuatan atau kemampuan sendiri. Dana internal perusahaan dapat diadakan dengan atau menggunakan kas dan cadangan laba dari sebagian sisa hasil usaha yang merupakan unsur dana sendiri, sebagai sumber dana intern. Dana dari dalam perusahaan terdiri dari: a. Dana yang berasal dari pemilik perusahaan b. Saldo keuntungan yang ditanam kembali dalam perusahaan. c. Surplus dana dan akumulasi penyusutan atau yang disebut sebagai cadangan dana. Terdiri atas nilai buku dan nilai pasar dari harta yang dimiliki perusahaan. 2. Sumber dana dari luar perusahaan (external source) yaitu pemenuhan kebutuhan dana diambil atau berasal dari sumber-sumber dana yang ada di luar perusahaan. Dana yang berasal dari luar perusahaan adalah dana yang berasal dari pihak bank, asuransi, atau kreditur lainnya. Dana yang berasal dari para kreditur adalah hutang bagi perusahaan yang disebut sebagai dana pinjaman. Dana pinjaman yang dimaksud adalah dana yang didapat dari pihak 1
Bambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan (2004:25)
ketiga (kreditur). Selain itu sumber pendanaan dari luar perusahaan juga dapat diperoleh
dengan
melakukan
aksi
korporasi
melalui
initial
public
offering(IPO) untuk penerbitan saham dengan tujuan menjadi perusahaan terbuka (PT Tbk), menerbitkan obligasi korporasi, menerbitkan medium term notes, dan instrument lainnya. Sedangkan obligasi adalah bagian dari efek sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bahwa Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrakberjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.Selain itu, H.M.N. Purwosutjipto, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Surat Berharga (hal 203-208), mengatakan bahwa obligasi adalah surat bukti pengakuan utang, yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh perusahaan, dengan jangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun. Kerjasama bilateral menurut Peraturan Menteri Keuangan No 84 tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan tidak dijelaskan secara tersurat. Dalam pengaturannya pada Pasal 27, dijelaskan bahwa dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Pembiayaan dapatbekerjasama dengan Bank Umum melalui Pembiayaan Channelingatau Pembiayaan Bersama (Joint Financing).Dalam pembiayaan Channeling seluruh dana untuk pembiayaan berasal dari bank umum dan risikoyang timbul dari kegiatan ini berada pada bank umum.Regulasi ini
menjelaskan bahwa perusahaan pembiayaan dapat menjalin kerjasama dengan lembaga penyedia jasa keuangan baik bank maupun non bank untuk memperoleh pinjaman/mendapatkan danasesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh masing-masing lembaga penyedia jasa keuangan tersebut. Untuk memperoleh pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang dinamis dan sehat, perusaan memerlukan sumber pendanaan yang kredibel, memiliki imbal hasil yang kompetitif, dan kerjasama dalam skema jangka panjang. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, kerangka penelitian yang akan dilakukan adalah seperti gambar 1 dibawah ini. B. Rerangka Penelitiian Berdasarkan Telaah kajian teori dan studi lapangan yang dilakukan, maka perlu adanya suatu analisis pengaruh pendanaan memalui penerbitan obligasi dan pinjaman bilateral terhadap pertumbuhan penyaluran kredit perusahaan pembiayaan. Maka dapat disusun rerangka pemikiran penelitian ini, seperti tersaji dalam gambar berikut: Gambar 1. Rerangka Penelitian Penerbitan
Pinjaman
Obligasi
Bilateral Pertumbuhan PenyaluranKredit
Sumber: self illustration penulis
C. Penelitian Terdahulu Tabel 2.1 Contoh Penelitian terdahulu No 1
Penulis
Judul
Universitas
Ida Ayu
Pengaruh Faktor Ekonomi Makro, Keputusan
Fakultas
Made
Investasi dan Keputusan Pendanaan Terhadap
Ekonomi
Wiryandari
Yield Obligasi Korporasi di Bursa Efek
Kusuma
Indonesia
Universitas Udayana
Handayani &Luh Gede Sri Artini – 2010 2
Sitaresmi,
Analisis alternatif sumber pembiayaan
Nurina –
perusahaan melalui penerbitan obligasi, asset
2011
sales dan sumber pembiayaan lainnya serta
Institut Pertanian Bogor
pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan dengan pendekatan eva 3
Tito Adhitya
pengaruh dana pihak ketiga, capital adequacy
Universitas
Galih – 2011
ratio, non performing loan, return on assets, dan
Diponegoro
loan to deposit ratio terhadap jumlah penyaluran kredit pada bank di Indonesia 4
Luluk Chorida –
Pengaruh jumlah dana pihak ketiga, inflasi, dan tingkat margin terhadap alokasi
2010
Universitas Islam Negeri Maulana
pembiayaan usaha kecil dan menengah (studi pada bank-bank syariah di indonesia)
Malik Ibrahim
