BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1

Kajian Pustaka Subbab ini mengemukakan berbagai teori – teori yang berhubungan

dengan penelitian. Teori yang dikemukakan berupa teori mengenai otonomi daerah, dana perimbangan, serta kinerja keuangan daerah. Teori – teori yang digunakan pada bab ini akan digunakan untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Cimahi.

2.1.1

Otonomi Daerah Menurut Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah,

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Daerah memiliki hak ketika menyelenggarakan otonomi daerah. Berikut ini adalah hak – hak tersebut yang tercantum dalam Undang – Undang No. 32 tahun 2004. a. b. c. d.

Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Memilih pimpinan daerah. Mengelola aparatur daerah. Mengelola kekayaan daerah.

7

8

e. f. g. h.

Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Mendapatkan sumber – sumber pendapatan lain yang sah. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah pada Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yaitu: a.

Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat. c. Mengembangkan kehidupan demokrasi. d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. h. Mengembangkan sistem jaminan sosial. i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. k. Melestarikan lingkungan hidup. l. Mengelola administrasi kependudukan. m. Melestarikan nilai sosial budaya. n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang – undangan sesuai dengan kewenangannya. o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, terjadi penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pemerintah pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut disebut dengan desentralisasi seperti yang tercantum dalam Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

9

2.1.2

Dana Perimbangan

2.1.2.1 Pengertian dan Jenis – jenis Dana Perimbangan Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi dengan sistem otonomi daerahnya, maka dana transfer ke daerahnya dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Suparmoko, 2011:363). Pada Undang – Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah, tujuan dari dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah dan antar – pemerintah daerah. Dalam Undang – Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa: “Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.”

Sedangkan menurut Djaenuri (2012:100), pengertian mengenai dana perimbangan adalah: “Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dengan demikian, sejalan dengan tujuan pokoknya, dana perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembayaran yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan. “

10

Pada Undang – Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas: a.

Dana bagi hasil.

b.

Dana alokasi umum

c.

Dana alokasi khusus

2.1.2.2 Dana Bagi Hasil Dana bagi hasil atau disebut juga dengan dana bagian daerah merupakan sumber penerimaan yang ada pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil (Djaenuri, 2012:100). Dana bagi hasil atau dana bagian daerah terdiri atas: a. Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. Bagian daerah dari PBB dibagi sebagai berikut. -

16,2 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi.

-

64,8 % untuk daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/ kota.

-

9 % untuk biaya pemungutan dan disalurkan ke rekening kas negara dan kas daerah.

11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut, penyalurannya diatur berdasarkan peraturan pemerintahan tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintahan pusat dan daerah, dan keputusan menteri keuangan yang menindaklanjuti peraturan pemerintah tersebut. Bagian pemerintahan pusat dari pajak bumi dan bangunan dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Alokasi pembagian didasarkan atas realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun anggaran berjalan. Besar alokasi pembagian diatur sebagai berikut. -

65 % dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota yang dimaksud dengan dibagikan secara merata adalah dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/ kota.

-

35 % dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan berhasil melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya.

b. Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Penerimaan negaradari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbangan 20 % untuk pemerintah pusat dan 80 % untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut: -

16 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi.

12

-

64 % untuk daerah kabupaten/ kota penghasil, dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/ kota.

Bagian pemerintah pusat dari penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Alokasi pembagian didasarkan atas realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

c. Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. 1. Sektor Kehutanan Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan terdiri atas: 

penerimaan iuran hak pengusahaan hutan.



penerimaan provisi sumber daya hutan.

Bagian daerah dari penerimaan negara iuran hak pengusahaan hutan dibagi dengan perincian: 

16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan.



64% untuk daerah kabupaten/ kota penghasil.

13

Bagian daerah dari penerimaan negara provinsi sumber daya hutan dibagi dengan perincian: 

16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan.



32% untuk daerah kabupaten/ kota penghasil.



32% untuk daerah kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Bagian kabupaten/ kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/ kota dalam provinsi yang bersangkutan.

2. Sektor Pertambangan Umum Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan umum terdiri atas berikut ini. -

Penerimaan iuran tetap (land – rent) adalah seluruh penerimaan iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan umum, eksplorasi, dan eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan.

-

Penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) adalah iuran produksi yang diterima negara dalam hal pemegang kuasa pertambangan eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi (royalty) satu atau lebih bahan galian.

Bagian daerah dari penerimaan negara iuran tetap (land – rent) dibagi dengan perincian:

14

-

16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan.

-

64% untuk daerah kabupaten/ kota penghasil.

Bagian daerah dari penerimaan negara iuran eksplorasi dan iuran eksploitsai (royalty) dibagi dengan perincian: -

16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan.

-

32% untuk daerah kabupaten/ kota penghasil.

-

32% untuk daerah kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Bagian kabupaten/ kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/ kota dalam provinsi yang bersangkutan. 3. Sektor Perikanan Penerimaan negara dari sumber daya sektor perikanan terdiri atas: -

penerimaan pungutan pengusahaan perikanan.

-

penerimaan pungutan hasil perikanan.

Bagian daerah dari penerimaan negara sektor perikanan dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. 4. Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Alam Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Penerimaan negara berasal dari kontrak bagi hasil (production sharing contract) dan kontrak kerja

15

sama yang lain selain kontrak bagi hasil. Komponen pajak adalah pajak – pajak dalam kegiatan pertambangan minyak bumi dan gas alam dan pungutan – pungutan lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi dan gas alam dibagi sebagai berikut. -

Daerah imbangan 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk daerah. Bagian daerah dibagi dengan rincian: o 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan. o 6% dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil. o 6% dibagikan untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

-

Penerimaan negara dari pertambangan gas alam dibagi dengan imbangan 70% untuk pemerintah pusat dan 30% untuk daerah. Bagian daerah dibagi dengan rincian: o 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan. o 12% dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil. o 12% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Bagian kabupaten/ kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/ kota dalam provinsi yang bersangkutan.

16

5. Tata Cara Penghitungan dan Penyaluran Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam Menteri teknis setelah berkonsultasi dengan menteri dalam negeri menetapkan kabupaten/ kota penghasil sumber daya alam. Ketetapan menteri teknis atas kabupaten/ kota penghasil didasarkan atas laporan tentang produksi dan realisasi penjualan oleh badan usaha ataupun perorangan yang mengusahakan sumber daya alam. Menteri teknis menetapkan dasar penghitungan bagian daerah kabupaten/ kota penghasil setelah berkonsultasi dengan dewan pertimbangan otonomi daerah. Menteri keuangan menetapkan jumlah dana bagian daerah untuk masing – masing daerah. Penetapan bagian daerah yang diatur menteri keuangan adalah bagian sumber daya alam setelah dikurangi komponen – komponen pajak dan kewajiban lainnya. Jumlah dana bagian daerah disalurkan langsung ke kas daerah oleh menteri keuangan secara berkala.

2.1.2.3 Dana Alokasi Umum Menurut Undang – Undang No. 33 tahun 2004, dana alokasi umum berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan APBN. Dana alokasi umum untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan kealidan yang selaras dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang formula dan

17

perhitungan dana alokasi umum – nya ditetapkan sesuai dengan undang – undang (pasal 161). Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah (Djaenuri, 2012:103). Termasuk di dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Yaitu, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Seperti, pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Dana alokasi umum terdiri atas berikut ini. a. Dana alokasi umum untuk daerah propinsi. Jumlah dana alokasi bagi semua daerah provinsi dan jumlah dana alokasi umum bagi semua daerah kabupaten/ kota masing – masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DKI Jakarta sebagai daerah provinsi dapat menerima kedua jenis dana alokasi umum tersebut. b. Dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/ kota. Dana alokasi umum ini merupakan jumlah seluruh dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/ kota. Perubahan dana alokasi umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

18

Dana alokasi umum ditetapkan sekurang – kurangnya 25% dari penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/ kota ditetapkan masing – masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum bagi masing – masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah dana alokasi umum bagi seluruh daerah, dengan bobot daerah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah masing – masing bobot seluruh daerah di seluruh Indonesia. Dana alokasi umum baik untuk daerah provinsi maupun untuk daerah kabupaten/ kota dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut.

Hasil perhitungan dana alokasi umum untuk masing – masing daerah ditetapkan dengan keputusan presiden berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daeah. Usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah setelah mempertimbangkan faktor penyeimbang. Faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab daerah. Rincian dana alokasi umum kepada masing – masing daerah disampaikan oleh

19

dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Penyaluran dana alokasi umum kepada masing – masing kas daerah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan secara berkala.

2.1.2.4 Dana Alokasi Khusus Menurut Undang – Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana alokasi khusus digunakan untuk: a.

Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional.

b.

Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Pengalokasian DAK memperhatikan ketersedian dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. (Djaenuri, 2012:106). DAK digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi tiga tahun. Kriteria teknis sektor atau kegiatan yang dapat dibiayai DAK ditetapkan oleh menteri teknis atau instansi terkait setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sesuai dengan bidang tugas masing – masing. Sektor atau kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari DAK adalah biaya

20

administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai, dan biaya umum sejenis yang lain – lain. Berdasarkan pemaparan mengenai dana perimbangan beserta elemen – elemennya, maka berikut ini adalah formulasi dari dana perimbangan dalam penelitian ini:

2.1.3 Pendapatan Transfer Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:105), pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya. Sebelum munculnya Permendagri No. 13 Tahun 2006, kelompok pendapatan ini terbatas pada dana perimbangan saja. Setelah peraturan ini muncul, terdapat transfer dana lain di luar dana perimbangan. Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:105) menyatakan bahwa kelompok pendapatan berupa pendapatan transfer ini digolongkan menjadi dua jenis pendapatan. (untuk provinsi) dan menjadi tiga jenis pendapatan (untuk kabupaten/ kota) yaitu sebagai berikut: 1. Transfer pemerintah pusat – dana perimbangan, meliputi: a. dana bagi hasil pajak. b. dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). c. dana alokasi umum.

21

d. dana alokasi khusus. 2. Transfer pemerintah pusat – lainnya, meliputi: a. dana otonomi khusus. b. dana penyesuaian. 3. Transfer pemerintah provinsi, meliputi: a. pendapatan bagi hasil pajak. b. pendapatan bagi hasil lainnya.

2.1.4

Pendapatan Asli Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2012: 101). Menurut Nugroho dan Rohman (2012:5), pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan

sebagai

modal

dasar

pemerintah

daerah

dalam

membiayai

pembangunan dan usaha – usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Sedangkan menurut Djaenuri (2012:88), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayah sendiri yang dipungit berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Menurut Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin (2004:82), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, dan pengelolaan

22

kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.4.2 Jenis – jenis Pendapatan Asli Daerah Menurut Abdul Halim dan Muhamaad Syam Kusufi (2012:101), kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut: 1. Pajak daerah Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut. a. Pajak kendaraan bermotor b. Pajak kendaraan di air c. Bea balik nama kendaraan bermotor d. Bea balik nama kendaraan di air e. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor f. Pajak air permukaan g. Pajak rokok

Sedangkan jenis pajak kabupaten/ kota tersusun dari pajak berikut. a. Pajak hotel b. Pajak restoran c. Pajak hiburan d. Pajak reklame

23

e. Pajak penerangan jalan f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c g. Pajak lingkungan h. Pajak mineral bukan logam dan batuan i. Pajak sarang burung walet j. Pajak parkir k. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan l. BPHTB

2. Retribusi daerah Retribusi merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Retribusi dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Retribusi dibagi menjadi tiga. Yaitu: a. Retribusi jasa umum Adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. b. Retribusi jasa usaha Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. c. Retribusi perizinan tertentu Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan

24

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan 4. Lain – lain PAD yang sah.

2.1.5

Pinjaman Daerah

2.1.5.1 Pengertian dan Jenis – jenis Pinjaman Daerah Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah penerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan (Djaenuri, 2012:108). Berikut ini adalah sumber – sumber

pinjaman daerah berdasarkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah. a. Pinjaman Daerah dari Dalam Negeri Pinjaman daerah yang bersumber dari dalam negeri terdiri atas: - Pemerintah pusat. - Lembaga keuangan bank. - Lembaga keuangan bukan bank. - Masyarakat. - Sumber lainnya.

25

b. Pinjaman Daerah dari Luar Negeri Pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri terdiri atas dua jenis. Yaitu pinjaman bilateral dan pinjaman multilateral.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah, jenis pinjaman daerah terdiri atas pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek. Berikut ini adalah pemaparan mengenai pinjaman daerah tersebut. a. Pinjaman jangka panjang Menurut Djaenuri (2012:109), pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan asset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Namun, pinjaman jangka panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasional dan pemeliharaan. b. Pinjaman jangka pendek Menurut Djaenuri (2012:109) , daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan kas dalam rangka pengelolaan kas daerah. Pinjaman jangka pendek dapat digunakan untuk membantu kelancaran arus kas untuk keperluan jangka pendek. Dana talangan tahap awal suatu investasi yang akan dibiayai dengan pinjaman jangka panjang, setelah ada kepastian

tentang

bersangkutan.

tersedianya

pinjaman

jangka

panjang

yang

26

2.1.5.2 Kebijakan Pinjaman Daerah Berikut ini adalah kebijakan pinjaman daerah menurut Djaenuri (2012:109). a. Batas maksimum jumlah pinjaman daerah. Ketentuan ini bertujuan memberikan pedoman kepada daerah agar dalam menentukan jumlah pinjaman jangka panjang perlu memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi semua kewajiban daerah atas pinjaman daerah. Pinjaman jangka panjang yang dilakukan oleh daerah wajib memenuhi dua ketentuan sebagai berikut. o Jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Ketentuan ini merupakan batas paling tinggi jumlah pinjaman daerah yang dianggap layak menjadi beban APBD. Yang dimaksud jumlah kumulatif pokok pinjaman lama yang belum dibayar (termasuk akumulasi bunga yang sudah dikapitalisasi), ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun tersebut. o Pinjaman khusus APBD adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dana

penerimaan

lain

yang

penggunaannya

dibatasi

untuk

membiayai pengeluaran tertentu. o Batas maksimum jangka waktu pinjaman daerah. Batas makimum jangka panjang disesuaikan dengan umur ekonomis asset yang

27

dibiayai dari pinjaman tersebut, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. o Larangan penjaminan. Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat

penjaminan

terhadap

pinjaman

pihak

lain

yang

mengakibatkan beban atas keuangan daerah. Yang dimaksud dengan “penjaminan terhadap pinjaman pihak lain” adalah penjaminan daerah terhadap antara lain pinjaman badan usaha milik daerah dan atau pinjaman pihak swasta dalam rangka pelaksanaan proyek daerah. b. Prosedur pinjaman daerah. Setiap pinjaman daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD. Pinjaman jangka pendek untuk membantu kelancaran arus kas dikecualikan. Persetujuan DPRD terhadap usulan pemerintah daerah untuk mendapatkan pinjaman dilakukan secara seksama dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan daerah untuk membayar, batas maksimum pinjaman, penggunaan dana pinjaman, angsuran poko pinjaman, jangka waktu pinjaman, masa tenggang pengembalian pokok pinjaman, dan tingkat bunga. Berdasarkan persetujuan DPRD, daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman. Dalam hal pinjaman bersumber dari luar negeri, yang dimaksud dengan “pemberi pinjaman” adalah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Setiap pinjaman daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara daerah dan pemberi pinjaman. Perjanjian tersebut ditandatangani atas

28

nama daerah oleh kepala daerah dan pemberi pinjaman. Agar setiap orang mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh daerah diumumkan dalam lembaran daerah. Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat tentang kewajiban pinjaman tersebut. Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat, daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan, dan dokumen – dokumen lain yang diperlukan untuk evaluasi. Dokumen – dokumen lain adalah dokumen – dokumen yang antara lain mencantumkan perhitungan tentang kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman. Perjanjian pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat ditandatangani Menteri Keuangan dan kepala daearah. Pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah pusat. Yang dimaksud dengan “dilakukan melalui pemerintah pusat” adalah Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas sumber, penggunaan, jumlah dana, dan persyaratan tiap – tiap pinjaman dareah yang bersumber dari luar negeri yang bersangkutan serta mengatur tentang tata cara penyediaan, penyaluran, dan pengembalian dana pinjaman tersebut. Untuk memperoleh pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri, daerah mengajukan usulan pinjaman kepada pemerintah pusat disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan, dan dokumen – dokumen lain yang diperlukan. Dokumen – dokumen lain adalah dokumen – dokumen

29

yang antara lain mencantumkan perhitungan tentang kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman. Terhadap usulan pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri, pemerintah pusat melakukan evalausi dari berbagai aspek untuk menentukan dapat tidaknya menyetujui usulan tersebut. Daerah tidak dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari luar negeri apabila tidak memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat. c. Pembayaran kembali pinjaman daerah. Semua pembayaran yang menjadi kewajiban daerah yang jatuh tempo atas pinjaman daerah merupan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD. Kewajiban atas pinjaman yang jatuh tempo meliputi seluruh angsuran pokok pinjaman ditambah dengan biaya pinjaman, seperti bunga pinjaman, biaya bank, dan biaya komitmen. Dengan menempatkan kewajiban daerah atas pinjaman daerah sebagai salah satu prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD, maka pemenuhan kewajiban tersebut dimaksudkan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pengeluaran lain yang harus diprioritaskan daerah, misalnya pengeluaran yang apabila tidak dilakukan, dapat menimbulkan sosial. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban atas pinjaman daerah tidak dapat dikesampingkan apabila target penerimaan APBD tidak tercapai. Pembayaran kembali pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri oleh daerah dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman luar negeri. Semua kewajiban pembayaran kembali

30

pinjaman daerah menjadi tanggungjawab daerah, pemerintah pusat tidak menanggung pembayaran kembali pinjaman yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab daerah. d. Pembukuan dan pelaporan. Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah. Dalam hal belum ada

standar

akuntansi

keuangan,

pemerintah

daerah

melakukan

pembukaan dalam rangka pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Keterangan tentang semua pinjaman jangka panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD. Lampiran ini merupakan bagian dari dokumen APBD sehingga menjadi dokumen yang dapat diperoleh masyarakat. Kepala daerah melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembusan kepada Menteri Keuangan tentang perkembangan jumlah kewajiban pinjaman daerah dan tentang pelaksanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo.

2.1.6

Kinerja Keuangan Daerah

2.1.6.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah Kinerja merupakan istilah umum yang menggambarkan tindakan atau aktivitas suatu organisasi selama periode tertentu, seiring dengan referensi pada sejumlah standar, seperti biaya masa lalu atau biaya yang diproyeksikan; pertanggungjawaban manajeman dan sejenisnya (Bastian, 2010:216). Sedangkan

31

menurut Mohammad Pabundu Tika (2006:121), kinerja adalah hasil – hasil fungsi pekerjaan (kegiatan seseorang) atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu. Organisasi sektor publik dalam melakukan kegiatannya tidak terlepas dari pengukuran kinerja. Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas (2011:157), Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/ kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Menurut Mahmudi dalam Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas (2011:158), secara umum pengukuran kinerja menunjukkan hasil dari implementasi sebuah kegiatan/ kebijakan, tetapi pengukuran kinerja tidak menganalisis alasan hal ini dapat terjadi atau mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan terhadap

32

tujuan dari kegiatan/ kebijakan. Lalu masih menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas (2011:158), berikut tujuan penilaian kinerja di sektor publik. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Memperbaiki kinerja periode – periode berikutnya. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). Memotivasi pegawai. Menciptakan akuntabilitas publik.

Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas. suatu proses, atau suatu organisasi (Erlina, 2008:2007). Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang – undangan selama satu periode anggaran (Florida, 2006). Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012), pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam:

33

a.

Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan daerah.

b.

Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

c.

Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan daerahnya.

d.

Mengukur kontribusi masing – masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.

e.

Melihat

pertumbuhan/

perkembangan

perolehan

pendapatan

dan

pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.1.6.2 Jenis – jenis Kinerja Keuangan Daerah Berikut ini adalah beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari

APBD antara lain rasio kemandirian

(otonomi fiscal), rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, debt service coverage ratio, dan rasio pertumbuhan. Berikut ini adalah berbagai rasio menurut Widodo dalam Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (L – 5:2012). a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

34

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber eksternal.

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

35

c. Rasio Aktivitas -

Rasio Keserasian Rasio

ini

menggambarkan

bagaimana

pemerintah

daerah

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

-

Penyerapan Dana per Triwulan Penyerapan pemerintah

dana

per

triwulan

daerah

mempertanggungjawabkan

menggambarkan

dalam secara

kemampuan

melaksanakan

periodik

atas

kegiatan

dan yang

direncanakan pada masing – masing triwulan. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah menyampaikan laporan triwulanan APBD kepada DPRD. Apabila realisasi penerimaan pendapatan per triwulan dikurangi realisasi pengeluaran per triwulan terjadi surplus dan sementara penyerapan dana untuk pengeluaran terbesar terjadi pada periode

triwulan

terakhir

berarti

beban

kerja

pelaksanaan

pembangunan terpusat pada triwulan terakhir. Hal ini memberikan indikasi bahwa pemanfaatan tenaga kerja, dan sumber daya lainnya

36

pada masing – masing periode triwulan tidak efektif. Karena, dana yang sudah tersedia sejak triwulan pertama kurang dimanfaatkan secara efektif. Terlebih lagi apabila indikasi tersebut terjadi pada belanja pembangunan untuk proyek fisik dimana semestinya pada periode triwulan terakhir tersebut merupakan tahap finishing dan masa pemeliharaan proyek.

d. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah (PAD), bagian daerah (BD) dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

(

)

(

)

e. Rasio Pertumbuhan Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah

daerah

dalam

mempertahankan

dan

meningkatkan

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD

37

yang terdiri dari pendapatan asli daerah, total pendapatan, belanja rutin, dan belanja pembangunan (Abdul Halim, 2007:241)

Keterangan: r

: Pertumbuhan

Pn

: Data yang dihitung pada tahun ke – n

P0

: Data yang dihitung pada tahun ke – 0

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Walaupun, pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaaan. Ada empat macam pola hubungan menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (Halim, 2004:188), yang memperkenalkan “Hubungan Situasional” yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah. 1. Pola Hubungan Instruktif Peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). 2. Pola Hubungan Konsultatif Campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang. Karena, daerah sudah dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi.

38

3. Pola Hubungan Partisipatif Peranan pemerintah pusat semakin berkurang. Mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. 4. Pola Hubungan Delegatif Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada. Karena daerah telah benar – benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda. Akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali

0 % - 25 %

Instruktif

Rendah

25 % - 50 %

Konsultatif

Sedang

50 % - 75 %

Partisipatif

Tinggi

75 % - 100 %

Delegatif

39

2.2

Kerangka Pemikiran Otonomi daerah adalah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dalam menjalankan otonomi daerah tersebut, daerah melakukan prinsip desentralisasi. Yaitu, terjadi penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pemerintah pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjalankan roda pemerintahan, pemerintah daerah membutuhkan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas: a. Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu: 1. Hasil pajak daerah 2. Hasil retribusi daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Lain – lain PAD yang sah b.

Dana perimbangan

c.

Lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Undang – Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana

40

perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar – pemerintah daerah. Masih dalam Undang – Undang No. 33 tahun 2004, dana perimbangan terdiri atas: a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus

Disisi lain, kinerja keuangan daerah atau yang sering disebut kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang – undangan selama satu periode anggaran (Florida, 2006). Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas. suatu proses, atau suatu organisasi (Erlina, 2008:2007). Kaitan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah (rasio kemandirian) yang diungkapkan oleh Julitawati, Darwanis, dan Jalaludin (2012:9) adalah: “Dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat akan memperlihatkan semakin kuat Pemerintah Daerah bergantung kepada Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan Pemerintah Daerah menurun.”

41

Ebit Julilawati, Darwanis, dan Jalaluddin (2012) menyatakan bahwa, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan suatu kabupaten atau kota. Untuk mengoptimalkan kinerja keuangan suatu daerah, pemerintah dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah (Hasbi, 2012).

42

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Dana Perimbangan

Kinerja Keuangan

(X)

(Y)

Peningkatan Dana Perimbangan

Rasio Kemandirian

Penurunan Kinerja Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah

Ada pengaruh antara peningkatan Dana Perimbangan dengan penurunan Kinerja Keuangan Daerah

43

2.3

Hipotesis Berdasarkan hubungan antara landasan teori, kerangka pemikiran, dan

identifikasi masalah. Maka, hipotesis dalam penelitian ini adalah, “Terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah.”

2.4

Penelitian Terdahulu Berikut ini adalah tabel mengenai penelitian terdahulu yang dijadikan

bahan acuan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tabel Penelitian Terdahulu No

Nama Peneliti

Judul Penelitian

1

Ebit Julitawati,

Pengaruh

Penelitian ini

Hasil penelitian

Darwanis, dan

Pendapatan Asli

menitikberatkan

menunjukkan bahwa

Jalaluddin

Daerah (PAD)

pendapatan asli

pendapatan asli daerah

(Aceh, tahun

dan Dana

daerah (PAD) dan

(PAD) dan dana

2012)

Perimbangan

dana perimbangan

perimbangan secara

Terhadap Kinerja

dalam hubungannya

simultan dan parsial

Keuangan

dengan kinerja

berpengaruh terhadap

Pemerintah

keuangan

kinerja keuangan

Kabupaten/ Kota

pemerintah.

pemerintah kabupaten/

Di Provinsi Aceh

Perbedaan Penelitian

Hasil Penelitian

kota di Provinsi Aceh.

44

2

M. Hasbi

Analisis Pengaruh Penelitian ini

Hasil penelitian

(Kabupaten

Dana

meneliti pengaruh

menunjukkan bahwa

Bantul, tahun

Perimbangan

dana perimbangan

dana perimbangan

2012)

Terhadap Kinerja

terhadap rasio

berpengaruh terhadap

Keuangan

derajat desentralisasi

kinerja keuangan.

Pemerintah

fiskal, rasio indeks

Daerah (Studi

kemampuan rutin,

Kasus Pada

rasio keserasian,

Pemerintah

rasio pertumbuhan,

Daerah

dan rasio

Kabupaten

kemandirian sebagai

Bantul)

variabel penelitiannya.

3

Asha Florida

Pengaruh

Variabel independen

PAD secara simultan

(Medan, tahun

Pendapatan Asli

pada penelitian ini

berpengaruh terhadap

2006)

Daerah (PAD)

adalah pendapatan

kinerja keuangan

Terhadap Kinerja

asli daerah, pajak

Pemerintah Kabupaten

Keuangan

daerah, retribusi

dan Kota di Propinisi

Pemerintah

daerah, laba BUMD,

Sumatera Utara,

Kabupaten dan

dan penerimaan lain

secara parsial hanya

Kota di Propinsi

– lain.

pajak daerah dan

Sumatera Utara

retribusi daerah yang dominan

45

mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara, 4

Cherrya Dhia

Analisis Pengaruh Variabel independen

Pendapatan asli

Wenny

Pendapatan Asli

pada penelitian ini

daerah (PAD) secara

(Sumatera

Daerah (PAD)

adalah pendapatan

simultan berpengaruh

Selatan, tahun

Terhadap Kinerja

asli daerah, data

signifikan terhadap

2012)

Keuangan Pada

yang diperoleh

kinerja keuangan pada

Pemerintah

berasal dari Laporan

pemerintah kabupaten

Kabupaten dan

APBD kabupaten

dan kota di Propinsi

Kota Di Propinsi

dan kota di Propinsi

Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan

Sumatera Selatan

Secara parsial hanya

serta Laporan

lain – lain PAD yang

Realisasi APBD

sah yang secara

kabupaten dan kota

dominan berpengaruh

di Propinsi Sumatera

terhadap kinerja

Selatan.

keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Selatan. Sedangkan pajak

46

daerah, retribusi daerah, dan hasil perushaan serta kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Selatan. 5

Nina Andriany

Analisis Pengaruh Variabel independen

Desentralisasi fiskal

Nasution dan

Desentralisasi

pada penelitian ini

dan pendapatan asli

Syamsul Bahri

Fiskal dan

adalah desentralisasi

daerah secara simultan

(Sumatera

Pendapatan Asli

fiskal dan

mempunyai pengaruh

Utara, 2009)

Daerah (PAD)

pendapatan asli

yang signifikan

Terhadap Kinerja

daerah.

terhadap kinerja

Keuangan

keuangan pemerintah

Pemerintah

daerah.

Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara

47

6

Rika Elfira

Analisis Pengaruh Penelitian ini

Kebijakan

(Bandung,

Dana

mengkaji pengaruh

desentralisasi fiskal di

2005)

Perimbangan

dana perimbangan

Indonesia mendorong

Terhadap

(sebagai variabel

pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan

independen)

daerah tetapi nilai

Ekonomi dan

terhadap

pertumbuhan yang

Disparitas

pertumbuhan

dihasilkan relatif

Pendapatan Antar

ekonomi serta

rendah. Dana bagi

Daerah Pasca

disparitas

hasil pajak

Desentralisasi

pendapatan antar

meningkatkan

Fiscal Di

daerah (sebagai

disparitas antar daerah

Indonesia

variabel dependen).

sedangkan dana alokasi umum berfungsi sebagai pemerata fiskal belum berpengaruh dalam meminimalisasi disparitas pendapatan antar daerah.