BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS A. Kajian Pustaka 1.

Sistem Definisi sistem menurut Mulyadi (2010: 2) adalah sebagai berikut: “Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.” Menurut Widjayanto (2010: 2) “Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagianbagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu: input, proses dan output”. Menurut James A. Hall (2010: 5) “Sebuah sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (inter-related) atau subsistemsubsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose).” Sistem Akuntansi Warren, Reeve, dan Fess (2005: 226) mengemukakan bahwa: “Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan.” Menurut Mulyadi (2010: 3) “sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan pelaporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan data perusahaan”.

8

http://digilib.mercubuana.ac.id/

9

2.

Sistem Pengendalian Internal a. Pengertian Pengendalian Internal Pengendalian internal (internal control) adalah proses yang diimplementasikan oleh pihak manajemen, board of directors, dan pihak lain yang mempunyai wewenang untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian (control objective) dapat tercapai (Romney dan Steinbart, 2011) dalam Septikawati (2012). Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2012:310) : “A system of internal control consist of policies and procedure designed to provide management with reasonable assurance that the company achieves its objectives and goals” Artinya suatu sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan – kebijakan dan prosedur – prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian bahwa perusahaan dapan mencapai tujuan dan sasarannya. Menurut Lawrence B. Sawyer, Mortimer A, Dittenhofer, James H. Scheiner (2009:10): “Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda – beda dalam organisasi apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan dimilimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber


10

daya yang telah dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif” Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik beberapa pengertian mengenai pengendalian internal, yaitu : 1) Pengendalian internal merupakan suatu alat bagi manajemen untuk mencapai tujuan. 2) Pengendalian internal merupakan seluruh perencanaan, metode dan kebijakan yang diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan. b. Tujuan Pengendalian Internal Pengendalian internal dibuat oleh sebuah perusahaan harus memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pengendalian internal menurut Arens dkk (2012 : 12) yaitu : 1) Keandalan pelaporan keuangan (Reliability of financial reporting) Laporan keuangan yang telah disajikan oleh manajemen tidak hanya digunakan oleh pihak manajemen tetapi juga oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2) Efisien dan efektivitas operasi (Efficiency and effectiveness of operations) Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian

sumber

daya

secara

efektif

dan

efisien

untuk

mengoptimalkan sasaran – sasaran perusahaan.Beberapa bagian


11

penting dari pengendalian ini adalah penyediaan informasi yang akurat untuk para pembuat keputusan internal, usaha melindungi aset, dokumen, dan catatan yang ada. 3) Ketaatan pada hukum dan peraturan (Compliance with laws and regulations) Setiap perusahaan pada umumnya wajib menaati setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan kondisi ini, pengendalian internal yang baik agar aktivitas perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan- ketentuan pemerintah. c.

Komponen Pengendalian Internal Dalam memperkuat sistem pengendalian internal suatu perusahaan diperlukan komponen – komponen yang harus dipenuhi. Menurut Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission atau COSO (Arens,2012 : 14) komponen – komponen pengendalian internal terdiri atas : 1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment), terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, direktur dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas itu. 2) Penilaian Risiko (Risk Assessment) atas laporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan.


12

3) Aktivitas Pengendalian (Control Activities) adalah kebijakan dan prosedur yang harus diterapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arahan telah dilakukan. Aktivitas pengendalian ini diterapkan pada semua organisasi dan pengolahan data. Pengembangan aktivitas pengendaliam uang berhubungan dengan kebijakan dan prosedur jenis ini umumnya masuk kedalam lima jenis aktivitas pengendalian spesifik, sebagai berikut : a) Pemisahan kewajiban yang memadai Pemisahan kewajiban untuk mencegah baik kecurangan atau kesalahan menjadi penting dalam pengendalian internal suatu perusahaan. Secara alami, tingkat

pemisahan kewajiban

sangatlah bergantung pada ukuran organisasi tersebut. Dalam banyak perusahaan kecil, tidak diwajibkan untuk melakukan pemisahan kewajiban. b) Otorisasi yang sesuai dengan transaksi dan aktivitas Setiap transaksi harus disahkan dengan benar jika kendali diharapkan untuk memuaskan. Otorisasi umum berarti bahwa manajemen menetapkan kebijakan untuk diikuti oleh organisasi. Otorisasi khusus berlaku untuk transaksi individual. c) Dokumen dan catatan yang memadai Dokumen dan catatan adalah objek fisik dimana transaksi dimasukkan dan diringkas. Mereka meliputi materi yang berbeda seperti faktur penjualan, pesanan pembelian, catatan


13

tambahan, jurnal penjualan dan kartu catatan waktu karyawan. Dokumen berfungsi untuk mengirimkan informasi. Dokumen juga menandai bahwa semua asset dikendalikan dengan baik dan pada transaksi yang tepat. Suatu kendali yang berhubungan erat dengan dokumen dan catatan adalah bagan akun, yang menggolongkan transaksi ke dalam neraca lajur individual dan akun laporan pemasukan. Bagan akun adalah sebuah kendali yang memberikan kerangka kerja untuk menentukan informasi yang disajikan kepada manajemen dan pemakai laporan keuangan lainnya. d) Pengendalian fisik atas aset dan catatan Pengendalian fisik atas aset dan catatan perlu dilakuakn untuk melindungi aset dan catatan perusahaan, jika asset dibiarkan tidak terlindungi, ada kemungkinan asset dan catatan tersebut dapat dicuri. Arsip data adalah arsip atau catatan perusahaan dan jika rusak memerlukan biaya mahal bahkan sulit untuk direkonstruksi lagi. Jenis ukuran yang paling penting dalam menjaga asset dan catatan adalah penggunaan pencegahan fisik. Ada tiga kategori pengendalian yang berhubungan dengan melindungi peralatan TI, program, dan arsip data. Pengedalian akses bertugas untuk memastikan bahwa hanya orang - orang yang tertentu yang berhak menggunakan peralatan dan mempunyai akses ke perangkat lunak dan arsip data.


14

e) Pemeriksaan independen dan penampilan Komponen terakhir dalam aktivitas pengendalian adalah meneliti dari empat komponen sebelumnya yang sering disebut pemeriksaan independen atau verifikasi internal. Kebutuhan akan pemeriksaan independen timbul karena pengendalian internal cenderung untuk berubah seiring waktu kecuali jika ada suatu mekanisme untuk tinjauan ulang yang sering. Suatu karakteristik verifikasi internal adalah independen dari individu yang bertanggung jawab untuk pemisahan kewajiban dalam cara – cara yang dibahas sebelumnya. 4) Informasi dan Komunikasi (information and communication) merupakan

dua

elemen

yang

dapat

membantu

manajemen

melaksanakan tanggung jawabnya. Manajemen harus membangun sistem informasi yang efektif serta tepat waktu. Hal tersebut antara lain menyangkut sistem akuntansi yang terdiri dari cara-cara dan perekaman

(records)

guna

mengidentifikasi,

menggabungkan,

menganalisis, mengelompokkan, mencatat dan melaporkan transaksi yang timbul serta dalam rangka membuat pertanggungjawaban atas aset dan utang-utang perusahaan. 5) Pemantauan (Monitoring), komponen ini berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara bekelanjutan atau periodic untuk menentukan bahwa pengendalian tersebut telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai


15

dengan perubahan kondisi. d. Ciri – Ciri Pokok Pengendalian Internal yang Baik Terdapat elemen yang merupakan ciri-ciri pokok dari suatu pengendalian internal. Menurut Amin Widjaja Tunggal (2005) suatu pengendalian internal yang efektif harus meliputi : 1) Karyawan yang kompeten dan jujur, antara lain menguasai standard akuntansi, peraturan perpajakan, dan peraturan pasar modal; 2) Transaksi diotorisasi oleh penjabat yang berwenang (transaksi absah); 3) Transaksi dicatat dengan benar (jumlah, estimasi dan perlakuan akuntansi); 4) Pemisahan tugas yang mengambil inisiatif timbulnya suatu transaksi, yang mencatat dan yang menyimpan; 5) Akses terhadap aset dan catatan perusahaan sesuai dengan fungsi dan tugas karyawan; 6) Perbandingan secara periodik saldo menurut buku dengan jumlah secara fisik.

3. Sistem Informasi Akuntansi a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Menurut Bodnar dan Hopwood (2004: 1) : “Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi”. Romney dan Steinbart (2004: 473) menyatakan


16

bahwa “Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang bertanggungjawab untuk (1) persiapan informasi

keuangan

dan

(2)

informasi

yang

diperoleh

dari

mengumpulkan dan memproses berbagai transaksi perusahaan”. Pada prinsipnya sistem informasi akuntansi mempunyai peranan penting dalam sebuah organisasi. memberikan

bantuan

dalam

Sistem informasi akuntansi

proses

pengambilan

keputusan.

Kesimpulannya, sistem informasi yang baik harus memiliki prinsipprinsip kesesuaian desain sistem dengan tujuan sistem informasi dan organisasi. Dalam membentuk suatu sistem informasi akuntansi tidak hanya dibutuhkan operator yang menjalankannya. Pada dasarnya operator yang menjalankan sistem tersebut harus berpedoman pada prosedurprosedur dan didukung oleh infrastruktur teknologi (software, komputer, dan peralatan pendukung lainnya). Tanpa itu semua sebuah sistem tidak akan berjalan dengan baik. b. Tujuan Sistem Akuntansi Informasi Salah satu fungsi sistem informasi akuntansi yang ketiga adalah menyediakan pengendalian internal yang memadai. Pengendalian dilakukan agar tujuan sistem informasi akuntansi dapat tercapai. Adapun tujuan sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinbart (2011), antara lain: 1. Memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat diandalkan. 2. Memastikan bahwa aktivitas


17

bisnis dilaksanakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen, serta tidak melanggar kebijakan pemerintah yang berlaku. 3. Menjaga aset-aset organisasional, termasuk data. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan dua model penting, yaitu menyediakan dokumentasi yang memadai atas seluruh aktivitas bisnis, serta memastikan pemisahan tugas yang efektif. Dokumen yang memadai atas semua transaksi bisnis adalah kunci akuntabilitas. Dokumen memungkinkan para manajer menverifikasi bahwa tanggung jawab yang diberikan telah dilakukan dengan benar. Pemisahan tugas yang memadai terkait dengan pembagian tanggung jawab ke beberapa pegawai atas bagian-bagian dari suatu transaksi. Tujuannya adalah mencegah seorang pegawai memiliki pengendalian penuh atas seluruh aspek transaksi bisnis.

4. Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Menurut Mulyadi (2010: 12) “sistem akuntansi penggajian dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji karyawan dan pembayarannya”. Mulyadi (2010: 285) “sistem informasi akuntansi penggajian digunakan

untuk

melaksanakan

perhitungan,

pembayaran,

dan

pencatatan gaji bagi karyawan yang dibayar tetap bulanan”. Menurut Bodnar dan Hopwood (2004: 3) “sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia


18

dan peralatan yang diatur untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi”. a. Flowchart/ Siklus Penggajian Menurut Romney dan Steinbart (2011) dalam Septikawati (2012), siklus penggajian dan pengupahan memiliki tujuh aktivitas dasar. Ketujuh aktivitas siklus sebagai berikut: 1. Perbarui file induk pegawai Aktivitas pertama dalam siklus penggajian dan pengupahan adalah melakukan pemutakhiran

file induk pegawai.

Aktivitas

ini

mencerminkan berbagai jenis perubahan penggajian seperti mempekerjakan pegawai baru, pemberhentian/pemecatan, dan perubahan tarif pembayaran gaji. Informasi terkait

dengan

perubahan tersebut

disediakan oleh departemen Sumber Daya Manusia (SDM). Selain menyediakan

informasi

perubahan,

departemen

SDM

juga

melakukan pemeriksaan yang terkait dengan penggajian seperti pemeriksaan validitas atas nomor pegawai dan uji kewajaran perubahan

atas

yang dilakukan untuk semua transaksi perubahan

penggajian. 2. Perbarui tarif dan pemotongan pajak Aktivitas kedua dalam siklus penggajian dan pengupahan adalah memperbarui informasi mengenai tarif dan pemotongan pajak. Perubahan tersebut terjadi ketika bagian penggajian menerima


19

pembaruan mengenai perubahan dalam tarif pajak dan potongan gaji lainnya dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. Ativitas perubahan ini dilakukan oleh bagian penggajian, tetapi perubahan ini tidak sering dilakukan karena jarang terjadi. 3. Validasi data kehadiran dan waktu Aktivitas ketiga dalam siklus penggajian dan pengupahan adalah memvalidasi waktu dan data kehadiran pegawai. Informasi didapat berasal dari berbagai sumber, tergantung pada status pembayaran pegawai. Bagi para pegawai yang dibayar berdasarkan jam kerja, perusahaan biasanya akan menggunakan time cards yang mencatat waktu kedatangan pegawai dan waktu keluar pegawai setiap shift kerja dan total jam kerja selama hari kerja. Pegawai yang mendapatkan gaji tetap seperti manajer dan staf profesional, tidak menggunakan time cards, melainkan pengawasan langsung oleh supervisors. Pihak

yang

bertanggung jawab

untuk melakukan validasi catatan waktu pegawai adalah bagian penggajian. Untuk buruh, validasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan total waktu kerja yang tercatat dalam time card, dengan waktu yang digunakan untuk tiap pekerjaan seperti yang tercatat dalam job-time ticket. 4. Mempersiapkan gaji dan upah Aktivitas keempat dalam siklus penggajian dan pengupahan adalah mempersiapkan gaji dan upah. Tempat pegawai bekerja akan


20

memberikan data mengenai jumlah jam kerja pegawai dan seorang supervisors akan mengkonfirmasi data tersebut. Data mengenai gaji dan upah kemudian akan diformulasikan dengan tarif gaji dan upah masing-masing pegawai. Tarif gaji dan upah tersebut diambil dari payroll master file. Pihak yang dapat mengupdate payroll master file adalah Departemen SDM/Personalia, tetapi yang mempersiapkan cek pembayaran adalah pihak lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan, seperti pembayaran kepada pegawai fiktif. Pertama-tama payroll transaction file diurutkan berdasarkan nomor pegawai agar urutannya sesuai dengan payroll master file. Setelah diperoleh gaji bruto selanjutnya dilakukan

perhitungan

untuk

potongan-potongan

yang

akan

dikurangkan dari pendapatan bruto untuk mendapatkan pendapatan neto. Kemudian payroll register dan cek pembayaran akan dicetak. Payroll register adalah laporan yang berisi pendapatan bruto tiap pegawai, tunjangan pegawai, potongan gaji, dan pendapatan neto karyawan.

Payroll register ini digunakan juga untuk

mengotorisasi pemidahan dana kepada bank yang telah ditunjuk perusahaan. 5. Keluarkan dana penggajian Langkah selanjutnya adalah pembayaran atas cek gaji tersebut ke pegawai. Sebagian besar pegawai dibayar dengan menggunakan cek atau deposit langsung gaji bersih ke rekening bank pegawai tersebut.


21

Deposit langsung adalah salah satu untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pemrosesan penggajian. Para pegawai yang dibayar melalui deposit langsung biasanya akan menerima sebuah salinan cek gaji yang menunjukkan jumlah yang dibayarkan beserta slip gaji pegawai tersebut. Setelah cek pembayaran sudah disiapkan, payroll register akan dikirimkan ke bagian utang untuk diperiksa dan disetujui. Disbursement voucher disiapkan untuk memberikan otorisasi kepada bank dalam melakukan pemindahan dana atas pembayaran gaji tersebut. Lalu, disbursement voucher dan payroll register diberikan kepada kasir. Setelah diperiksa, kasir akan menyiapkan cek untuk bank. Setelah itu, payroll register akan dikembalikan ke departemen penggajian untuk diarsipkan dan disbursement voucher akan diberikan kepada bagian akuntansi untuk memperbarui general ledger. 6. Hitung kompensasi dan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan Aktivitas keenam dalam siklus penggajian dan pengupahan adalah menghitung kompensasi dan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Beberapa perusahaan membayar pajak penghasilan dan kompensasi pegawai secara langsung. Contohnya, perusahaan harus membayar pajak jaminan sosial, premi asuransi kesehatan dan kecelakaan sebagai tambahan balas jasa untuk pegawainya. 7. Pengeluaran dana pajak penghasilan dan potongan lain-lain


22

Aktivitas terakhir dalam siklus penggajian dan pengupahan adalah membayar kewajiban pajak pengahasilan dan potongan sukarela lainnya dari setiap pegawai. Organisasi harus secara periodik membuat cek atau menggunkan transfer dana secara elektronik untuk membayar berbagai kewajiban pajak yang terjadi. Waktu pembayaran atas pembayaran tersebut ditentukan oleh lembaga pemerintah terkait. Sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan dirancang manajemen untuk menyajikan informasi keuangan bagi kepentingan perusahaan dan pertanggungjawaban keuangan kepada pihak luar perusahaan (investor, kreditor, dan kantor pelayanan pajak). Tujuan khusus dirancangnya sistem ini adalah untuk menangani transaksi terkait penggajian dan pembayarannya. Contoh transaksi yang ditangani oleh sistem ini diantaranya adalah mencatat daftar hadir, mencatat transaksi ke dalam jurnal, memposting ke dalam buku besar serta menyiapkan laporan keuangan. Rangkaian kegiatan ini terdiri dari proses pemasukan data, penyimpanan, pengolahan, proses menghasilkan laporan, dan pengendalian.

5. Efektivitas Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai efek, pengaruh atau akibat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) efektif berarti dapat membawa hasil, berhasil guna, manjur atau mujarab, ada


23

efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya). Dalam bahasa inggris effective yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Dapat dijelaskan kembali bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang di capai. Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109). Menurut Sondang P. Siagian dalam Othenk Planet (2008: 4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam Othenk Planet (2008: 7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam


24

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Sedangkan menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja

Sektor

Publik

mendefinisikan

efektivitas,


sebagai

berikut:

25

“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, makasemakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92) . Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai targettargetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

B. Penelitian Terdahulu Husaini dkk (2013), melakukan penelitian analisis penerapan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam mendukung pengendalian intern (studi kasus pada PT. Cahaya Marta Perkasa, Pamekasan). Hasil penelitian menunjukkan struktur organisasi PT. Cahaya Marta Perkasa, Pamekasan sudah menggambarkan pemisahan fungsi yang jelas antara atasan dan bawahan serta pembagian tugas dan tanggung jawabnya yang baik kepada tiap- tiap karyawan, akan tetapi masih terdapat kerangkapan tugas pada bagian

administrasi

keuangan

sehingga

memungkinkan

adanya

penyelewengan. Bagian administrasi keuangan masih merangkap sebagai pencatat waktu hadir, pembuat daftar upah dan juga melaksanakan pembayaran upah karyawan. Selain itu pada saat karyawan melakukan


26

absensi menggunakan check clock, tidak ada bagian khusus yang mengawasi proses pencatatan waktu tersebut. Saran yang diberikan oleh peneliti bahwa dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, sebaiknya perlu adanya pemisahan tugas dan wewenang yang jelas sehingga perangkapan fungsi dapat

diminimalkan

serta

dapat

meningkatkan

pengendalian

intern

perusahaan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan karyawan hendaknya mendapat otorisasi dari bagian yang bertanggungjawab agar dapat mencegah adanya penyelewengan. Untuk memudahkan

manajemen

melakukan

pengawasan

terhadap

jalannya

operasional perusahaan maka diperlukan bagian khusus yang menangani masalah pengendalian intern perusahaan, karena dalam bagian ini terdapat bagian khusus yang mengawasi bagian keuangan, personalia, serta operasional. Septikawati Mega (2012), melakukan penelitian analisis peranan sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan dalam mendukung ketepatan hasil perhitungan balas jasa pegawai (studi kasus pada kantor pusat PT ANTAM). Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi proses penggajian dan pengupahan dapat mendukung ketepatan hasil perhitungan gaji dan upah, sehingga sistem penggajian dan pengupahan dapat dikatakan memadai. Hal ini dapat ditinjau dari pelaksanaan pengendalian internal perusahaan yang cukup baik dan memadai sehingga memperkecil adanya kemungkinan kesalahan perhitungan. Saran yang diberikan oleh peneliti yaitu untuk menghindari kesalahan perhitungan gaji


27

karyawan dan kesalahan pembayaran gaji contohnya, mengirimkan gaji pada pegawai yang telah pensiun atau telah keluar, penginputan update data pegawai dilakukan secara rutin dan periodik. Selain itu data yang telah diinput harus diperiksa oleh supervisor atau manajer HR. Kurniawati Erna (2009), melakukan penelitian evaluasi pengendalian intern sistem penggajian pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem penggajian pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efektif dapat dilihat dari stuktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional yang jelas, dan telah dilakukan otorisasi dan pencatatan terhadap berbagai dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian. Efisien dapat dilihat dari keseluruhan dokumen yang menjadi dasar perhitungan gaji telah diproses dengan benar dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk penghitungan gaji pegawai, serta telah diteliti ulang sehingga meminimalkan kesalahan penghitungan gaji. Sistem pengendalian intern pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya otorisasi dan prosedur pencatatan pada dokumen-dokumen penggajian. Saran yang diberikan peneliti adalah sistem penggajian pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi sebaiknya menggunakan pencatatan waktu hadir yang lebih valid, agar tidak mengganggu kinerja pegawai Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi serta dilengkapi dengan absensi pada waktu pulang kerja, sehingga para pegawai tidak ada


28

yang pulang kerja sebelum waktunya. Selain itu, sebaiknya dalam instansi pemerintah diadakan pemberian bonus bila ada pegawai yang berprestasi, agar para pegawai terpacu dalam melaksanakan tugasnya. Haripratiwi Ika (2006), meneliti analisis sistem pengendalian intern penggajian karyawan pada BMT AL IKHLAS Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT AL IKHLAS Yogyakarta telah memisahkan tugas dan tanggung jawab fungsional pada masing-masing bagian yang berhubungan dengan penggajian karyawan. Jaringan prosedur sistem penggajian karyawan BMT AL IKHLAS Yogyakarta terdiri dari prosedur pencatatan presensi, prosedur administrasi personalia, prosedur penggajian dan prosedur pembayaran gaji. Sudah ada pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam struktur organisasinya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik, serta praktik yang sehat dalam melaksanakan fungsi tiap unit organisasi. Saran yang diberikan peneliti adalah penggunaan sistem software dalam pencatatan presensi karyawan di BMT AL IKHLAS Yogyakarta perlu ditingkatkan agar dapat meminimalkan pencatatan dokumen secara manual agar kinerja menjadi lebih cepat.


29

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Analisis Pengendalian Internal di Analisis Pengendalian Kementerian Pemuda dan Olahraga Internal

Sistem Manual Pembayaran Gaji di Kementerian Pemuda dan Olahraga

Mempelajari internal kontrol penggajian di Kementerian Pemuda dan Olahraga

Mengevaluasi pelaksanaan penggajian di Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kesimpulan


Menganalisis pelaksanaan penggajian di Kementerian Pemuda dan Olahraga

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Recommend Documents