BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

8

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Teori Perilaku dan Teori Motivasi 1. Teori

Perilaku/Pembelajaran

Sosialisasi

(Social

Learning

Theory) Menyatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Robbins (2008 : 74) dalam kutipan Rienda Putrie (2013). Terdapat empat proses pembelajaran sosial yaitu : a. Proses Perhatian (Attentional) Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang / model jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang / model tersebut. b. Proses Penahanan (Retention) Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi tersedia. c. Proses Reproduksi Motorik Proses

reproduksi

motorik

adalah

pengamatan manjadi perbuatan.

8

http://digilib.mercubuana.ac.id/

proses

mengubah

9

d. Proses Penguatan (Reinforcement) Proses penguatan adalah proses yang mana individu – individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

2. Teori Motivasi Teori yang mendasari Wajib Pajak sadar dalam penelitian ini adalah teori motivasi. Adapun beberapan teori motivasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Teori Pengharapan. ((Victor Vroom (1964) dalam kutipan Rienda Purie (2013)) Dalam teori ini Vroom menyatakan bahwa dorongan atau kekuatan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang melakukan suatu tindakan keyakinan bahwa usaha yang dilakukan seseorang akan menghasilkan prestasi yang diharapkan, justru faktor yang berpengaruh terhadap perlakuan seseorang.

Semakin besar sebuah prestasi

membuahkan hasil, semakin besar pula kemungkinan seseorang mencoba berperilaku untuk mencapai prestasi yang tinggi.


10

Victor Vroom (1964) dalam kutipan Nila Hapsari (2013), menyatakan bahwa : Teori pengharapan mengatakan seseorang dimotivasi untuk menjalankan tingkat upaya yang tinggi bila ia meyakini upaya akan menghantar ke suatu penilaian kinerja yang baik. Menurut Victor Vroom jika seseorang

menginginkan

sesuatu

dan

harapan

untuk

memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkannya itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan menjadi rendah. Harapan berkaitan dengan keyakinan seseorang terhadap kemungkinan bahwa perilaku tertentu akan diikuti oleh hasil tertentu. Harapan terdiri dua macam, yaitu harapan upaya dan harapan hasil. Harapan upaya menunjukan persepsi seseorang tentang sulitnya melakukan perilaku tertentu dan kemungkinan tercapainya perilaku tersebut. Seseorang akan mempunyai harapan usaha yang rendah atau bahkan nol apabila dia merasa tidak memiliki kemampuan melakukan perilaku tertentu. Jenis harapan kedua adalah harapan hasil prestasi, yaitu persepsi seseorang terhadap kaitan antara prestasi dengan imbalan. Seseorang akan memiliki harapan hasil prestasi yang tinngi jika dia yakin


11

akan memperoleh imbalan jika prestasi yang telah ditentukan dapat dicapai. Nilai harapan seseorang berkisar antara nol sampai dengan satu.

B. Pengertian Pajak Undang – undang republik indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang – undang republik indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menyatakan bahwa : Pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. (Mohamad Zain, Suryo Hermana, 2010).

Menurut prof. Dr.Rochmat Soemitro,S.H : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.


12

C. Kepatuhan Wajib Pajak Suatu kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan

kebenerannya.

perpajakan

secara

Kepatuhan

sukarela

memenuhi

(Voluntary

of

kewajiban complience)

merupakan tulang punggung dari self assesment system, dimana Wajib Pajak bertanggugn jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138), menyatakan bahwa : Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 : 139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari : 1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.


13

3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. a. Jenis – Jenis Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan wajib pajak diawali dengan adanya kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajiban dalam hal perpajakan. Kesadaran merupakan faktor yang berasal dari kemauan dan perubahan sikap Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban

perpajakannya. Kepatuhan dapat

dibedakan menjadi dua macam menurut Sri Nurmantu (2003 : 148) dalam kutipan Ayu Rochimawati (2013), yaitu : 1. Kepatuhan Formal Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam undang – undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal, jadi Wajib Pajak yang


14

memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan undang – undang PPh dan penyampaiannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang ditentukan.

b. Kriteria Wajib Pajak Patuh Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2002 menjadi

sebagaimana

keputusan

telah

Menteri

disempurnakan

Keuangan

Nomor

235/KMK.03/2003 pada tanggal 03 Juni 2003, Wajib Pajak yang dimasukan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria berikut : 1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. 2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut turut. 3. SPT Masa yang terlambat tersebut disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya. 4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak :


15

a. Kecuali, telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir. 5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus : a. Disusun dalam bentuk panjang (Long form report) b. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Apabila laporan keuangan Wajib Pajak tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis selambat – lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku terakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh sepanjang memenuhi syarat pada huruf a sampai dengan huruf e, ditambah dengan dua syarat berikut ini :


16

a. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UU KUP, dan b. Apabila dalam dua tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%. Kepatuhan

dapat

diwujudkan

seperti

dengan

diberikannya penyuluhan, pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan dengan menempatkan Wajib Pajak sebagai subjek yang dihargai hak – hak dan kewajibannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan Wajib Pajak efektif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan juga pemenuhan penyampaian SPT Tahunannya.

D. E-FIN Electronic Filing Identification Number (e-FIN) adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksakan e-Filling. Tahapan – tahapan tata cara untuk mendapatkan e-FIN adalah sebagai berikut (www.pajak.co.id) :


17

a. Wajib Pajak mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Electronic Filing Identification Number (e-FIN), dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak terdaftar sesuai dengan

Peraturan

Direktur

Jenderal

Pajak,

dengan

melampirkan fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Namun jika Wajib Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak maka disertai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. b. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas disetujui apabila alamat yang tercantum pada permohonan adalah sama dengan alamat yang tercantum dalam masterfile (database) Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib

Pajak

untuk

memperoleh

Electronic

Filing

Identification Number (e-FIN) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohanan diterima secara lengkap. d. Jika

e-FIN

hilang,

Wajib

Pajak

dapat

mengajukan

permohonan percetakan ulang dengan syarat menunjukkan kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar yang asli. Dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak harus menunjukan Surat Pengusaha Kena Pajak yang asli.


18

E. E-Filling E-Filling adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara on-line yang realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak ( www.pajak.go.id ) atau penyedia jasa aplikasi atau Aplication Service Provider (ASP ).

Wajib

pajak

dapat

menyampaikan

SPT

atau

pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik (eFilling). Melalui sarana : Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), berdasarkan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER47/PJ/2008 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan dan

penyampaian

pemberitahuan

perpanjangan

Surat

Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (e-Filling) melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) sebagaimana telah diubah dengan PER-36/PJ/2013. Jenis surat pemberitahuan yang dapat disampaikan adalah seluruh jenis SPT baik masa maupun tahunan dan juga pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Situs pajak, berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara Penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan

Pajak

Orang

Pribadi

yang

menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filling melalui

situs

pajak

(www.pajak.go.id)


.

jenis

surat

19

pemberitahuan yang dapat disampaikan adalah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770S dan 1770SS. Untuk penyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan menggunakan e-Filling, wajib pajak dapat : mengunjungi

website

Direktorat

Jenderal

Pajak

(www.pajak.go.id) dan klik pada icon e-Filing atau langsung mengunjungi alamat efiling.pajak.go.id atau mengunjungi halaman penyedia jasa aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: http://www.pajakku.com http://www.laporpajak.com http://www.spt.co,id

Terdapat beberapa alat kelengkapan yang digunakan e-Filling yaitu : a. Application Service Provider (ASP) adalah perusahaan yang telah ditunjuk dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT dan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke DJP. Akan tetapi tidak semua perusahaan penyedia

Jasa

Aplikasi

(ASP)

diperkenankan

untuk

bertindak sebagai mediator, melainkan hanya ASP yang telah memenuhi syarat dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal


20

Pajak saja. Syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi adalah sebagai berikut : 1. Berbentuk badan 2. Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi 3. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 4. Menandatangi perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak. b. Electronic Filing Identification Number (e-FIN) adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksakan e-Filling. c. Digital Certificate (DC) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik. Sertifikat ini digunakan untuk proteksi data SPT dalam bentuk encryption (pengacakan) yaitu hanya bisa dibaca oleh sistem tertentu (dalam hal ini sistem penerimaan SPT, ASP dan DJP) dan dengan nama serta NPWP tertentu pula. Sehingga terjamin kerahasiaannya.


21

d. E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

F. E-SPT E-SPT atau penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk digital adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan, SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pajak Pelayanan Pajak secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer.

Elektronik SPT atau disebut e-SPT adalah aplikasi (Software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan

oleh

Wajib

Pajak

untuk

kemudahan

dalam

menyampaikan SPT. a. Tujuan diterapkannya e-SPT menurut Ita Salsalina Lingga (2013), diantaranya adalah : 1. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada KPP dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan 2. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efesiensi pengisian


22

SPT menurut Wajib Pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama. 3. Sebagai informasi dan bahan evaluasi serta penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong

digulirkannya

reformasi

administrasi

perpajakan jangka menengah oleh Ditjen Pajak yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan teruatama dalam

melanjutkan

penerapan

sistem

administrasi

modern perpajakan pada kantor – kantor Perpajakan lainnya di seluruh Indonesia 4. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi Ditjen Pajak dalam memahami aspek – aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan 5. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia 6. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong

kepercayaan

masyarakat

administrasi perpajakan di Indonesia


terhadap

23

b. Adapun kelebihan e-SPT adalah sebagai berikut : 1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/Disket. 2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik, sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan dengan baik dan sistematis. 3.

Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.

4. Kemudahan dalam membuat laporan pajak. 5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer. 6. Menghindari pemborosan penggunaan kertas, serta berkurangnya pekerjaan – pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak. (www.pajak.com/e-SPT)

G. Penelitian Terdahulu a. Ita Salsalina Linggga (2013) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama “x” Jawa Barat 1. Penelitian ini menggunakan metode random sample. Data


24

diambil dalam bentuk kuesioner kepada wajib pajak. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independent (Penerapan e-SPT) dan variabel dependen (Kepatuhan pajak). Masing-masing variabel di uji dengan menggunakan uji validitas dan uji reabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh penerapan e-SPT sebesar 33,7%, sisanya 66,3% diperngaruhi oleh faktor – faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

b. Dwi Istining Dyah Sayekti (2012) Melakukan penelitian dengan judul Analisis Perubahan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan e-Filling (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kediri). Penelitian dokumentasi

ini

menggunakan untuk

teknik

penerimaan

pengumpulan

SPT.

Penelitian

data ini

menggunakan analisis deskriptif dan uji beda Paired Sample tTest. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan setelah pemberlakuan e-Filling.


25

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kenaikan penerimaan SPT setelah pemberlakuan e-Filling. Kelebihan e-Filling seperti kecepatan, keamanan, efisien, akurat, dan dapat menghemat biaya merupakan alasan bagi wajib pajak untuk menggunakan eFilling, artinya e-Filling dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menggunakan e-Filling, artinya e-Filling dapat meningkatkan

kepatuhan

wajib

pajak

karena

kelebihan-

kelebihan e-Filling.

c. Zahra Purnama Esa Bekti (2011) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan e-SPT dan e-Filling Terhadap Wajib Pajak (Badan) Dalam Melaporkan SPT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode

deskriptif

dengan

pendekatan

survey.

Pengumpuan data dan informasi dilaksanakan dengan studi lapangan melalui kuesioner. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan dengan menggunakan skala ordinal dan skala Likert, yang dikonversi menjadi data interval dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel Penerapan e-SPT (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT (Y)


26

dengan total pengaruh sebesar 12,95% dengan arah yang positif dan terdapat pengaruh signifikan antara variabel Penerapan efiling (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT (Y) dengan total pengaruh sebesar 14,78% dengan arah yang positif. Berdasarkan hasil analisis secara simultan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Penerapan e-SPT (X1) dan Penerapan e-Filling (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT (Y) sebesar 27,7%. Sedangkan pengaruh dari variabel lain yang tidak diamati adalah sebesar 72,3%.

H. Kerangka Berpikir Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan e-FIN dan sosialisasi e-Filling atas penyampaian surat pemberitahuan (SPT) orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak tiga variabel yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu penerapan e-FIN atas SPT orang pribadi (X1), sosialisasi e-Filling SPT orang pribadi (X2). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).


27

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penerapan E-Fin atas SPT Orang Pribadi Kepatuhan WPOP Sosialisasi E-Filing SPT Orang Pribadi

I. Hipotesis Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan dalam penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dengan demikian, berdasarkan kerangka pemikiran diatas hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : H1 : Penerapan Electronic Filling Identification Number ( E-FIN ) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. H2 : Sosialisasi e-Filling atas penyampaian SPT orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. H3 : Penerapan e-FIN dan sosialisasi e-Filling atas penyampaian SPT orang pribadi bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi


28


BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Recommend Documents