BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. Teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah:

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka 1. Grand Theory Teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah: a. Theory of Planned Behavior (Ajzen dan Fishbein, 1975) Teori

Perilaku

Terencana

(Theory

of

Planned

Behavior)

dikemukaan oleh Ajzen dan Fishbein (dalam Abdul Basit,2014) merupakan teori penyempurnaan atas teori yang telah ditemukan sebelumnya yaitu Teori Perilaku Beralasan (Theory of Reasoned Action). Menurut Teori Perilaku Beralasan menyatakan bahwa niat melakukan sesuatu perilaku dipengaruhi oleh dua faktor yaitu sikap dan norma subjektif. Ajzen dan Fishbein menambahkan satu faktor yang dapat mempengaruhi niat dalam berperilaku yaitu persepsi kontrol perilaku (Perceived Behavior Control). Theory of planned behavior yang dikemukakan oleh Ajzen menyatakan bahwa Perceived Behavioral Control mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku. Peran kontrol perilaku yang merupakan perbedaan Teori Perilaku Terencana dengan Teori Perilaku Beralasan, kontrol perilaku (behavior control) dapat terhubung dengan perilaku (behavior) dengan dua cara. Pertama secara tidak langsung melalui niat (intention) yang sama dengan dua

http://digilib.mercubuana.ac.id/

8

9

faktor lainnya. Cara yang kedua adalah hubungan langsung antara persepsi kontrol perilaku dengan perilaku bahwa hubungan antara persepsi kontrol perilaku dengan perilaku diharapkan muncul jika ada kesepakatan antara persepsi terhadap kontrol dengan kontrol aktualnya. Theory of planed behavior relevan dalam menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya dalam memenuhi kewajiban penyetoran pajak. Wajib pajak akan mencari cara atau memanfaatkan fasilitas atau program yang dapat mendukung

dalam

pemenuhan

kewajiban

penyetoran

pajak,

diantaranya dengan sistem online. Kemudian wajib pajak akan mengambil keputusan untuk menjalankannya atau tidak. Hal ini berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak akan memiliki persepsi akan pentingnya membayar pajak dan manfaat akan pajak itu sendiri. Seperti yang disebutkan (Arum,2012) bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh pajak. Wajib Pajak yang telah memiliki kesadaran untuk membayar pajak maka akan memiliki niat dan selanjutnya melakukan pembayaran pajak.


10

b. Social Learning Theory (Albert Bandura, 1977) Teori pembelajaran sosial (Social Learning Theory) menjelasakan proses dalam pembelajaran sosial untuk menentukan pengaruh model individu, diantaranya: 1) Proses Perhatian Yaitu orang akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. 2) Proses Penahanan Proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak tersedia lagi. 3) Proses Reproduksi Motorik Proses mengubah dari pengamatan menjadi suatu tindakan perbuatan. 4) Proses Penguatan Proses dimana individu disediakan rangsangan positif supaya berperilaku sesuai dengan model. Berdasarkan teori ini wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar pajak secara tepat waktu jika melalui pengamatan diperoleh hasil nyata akan kontribusi pajak dalam pembangunan negara.


11

(Jatmiko,2006 dan Arum 2012) juga menyebutkan bahwa teori ini menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak akan membayar pajak dengan patuh, apabila melalui pembelajaran pengamatan langsung bahwa kontribusi pajak menghasilkan pembangunan di sekitar wilayahnya.

2. Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak pemajakannya. Pengertian lain dari kepatuhan wajib pajak secara sederhana atau lebih komprehensif adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku (Simanjuntak dan Mochlis, 2012:84). Kepatuhan Wajib Pajak juga dikaitkan dengan perilaku (attitude) dari Wajib Pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakan (tax compliance) seperti yang disebutkan oleh Helhel Y. & Ahmed Y. (2014) dalam Europan Journal of Bussines and Management Vol.6 No.22 menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya: a. High tax rates b. Poor tax morale and tax mentality of citizens c. Inaccurately paid taxes


12

d. Inappropriate public expenditure to the preferences of tax payers e. Disbelief in the existence of effective public spending f. Inability to pay principle g. Noncompliance of tax payers due to unfriendly state-citizen relations h. Poor structure of the tax system & tax administration that doesn’t meet the expectations & needs of tax payers i. Noncompliance of tax payers due to economic & political structures j. Low level of governmental accountability and transparency Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah Wajib Pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi (dalam Supadmi, 2010) sebagai berikut: a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.


13

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak, Wajib Pajak patuh adalah mereka yang memenuhi kriteria di bawah ini: a. Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak b. Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak c. Laporan Keuangan Wajib Pajak yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian d. Wajib Pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Keuntungan menjadi Wajib Pajak Patuh akan diberikan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

3. Definisi Pajak Dari berbagai sudut pandang memberikan batasan pengertian atau definisi berbeda-beda pula mengenai pajak. Berikut ini beberapa define pajak diantaranya:


14

a. Menurut Waluyo (2010:2), pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. b. Rochmat Soemitro, dalam Siti Resmi (2013:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan

tidak

mendapatkan

jasa

timbal

balik

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. c. Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Fungsi Pajak Sesuai dengan pengertian pajak dari beberapa definisi, terdapat beberapa fungsi pajak (Waluyo,2011): a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)


15

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: Pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara yang dimasukkan dalam APBN.

b. Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: Pajak dikenakan lebih tinggi pada minuman keras.

5. Sistem Pemungutan Pajak Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system, yaitu (Siti Resmi, 2013): a. Official Assesment System Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. b. Self Assesment System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:


16

1) Menghitung sendiri pajak yang terutang 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang 3) Membayar sendiri pajak yang terutang 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang c. With Holding System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. Subjek Pajak Menurut Undang – Undang No.36 tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak dengan subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut : a. Subyek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.


17

b. Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. c. Subyek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. d. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia. 7. Wajib Pajak Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak


18

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Wajib Pajak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : a. Wajib Pajak Orang Pribadi, adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang – undang. b. Wajib Pajak Badan, adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia

8. Penyetoran Pajak secara Online (e-Tax) Penyetoran pajak secara online lebih dulu dikenal dengan istilah e-billing yang merupakan salah satu fitur e-tax atau elektronik pajak. Menurut Hepi (2013) dalam www.pajak.go.id/content/article yang menyebutkan sederetan fitur fasilitas elektronik pajak diantaranya e-SPT, e-Registration, e-Filling, eNPWP dan e-Billing (setor online). Sistem yang dimaksud untuk memudahkan pengguna dalam melakukan aktivitas perpajakannya. Penerimaan negara dapat meliputi penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, maupun penerimaan bea cukai yang harus masuk kas negara melalui sistem MPN (Modul Penerimaan Negara). MPN melayani seluruh transaksi penerimaan negara berikut pilihan channel pembayaran yang lengkap,secara


19

online, dalam melakukan setoran penerimaan negara dimanapun dan kapanpun

(Setor

Penerimaan

Negara

melalui

MPN,

www.kemenkeu.go.id/mpng2). Hal tersebut yang menjembatani wajib pajak dan pemerintah dalam pembayaran dan pengiriman data setoran pajak melalui media online ke sistem pajak atau Kas Negara. Dengan menggunakan sistem ini maka lebih mudah dalam membayar setoran pajak tanpa harus mengantri di Bank ataupun Kantor Pos setempat, selain itu efisiensi biaya juga dapat dirasakan. Sejarah penyetoran pajak sendiri dapat dilihat dari masa ke masa, mulai dari pembayaran secara manual (offline) yang dikembangkang sampai sekarang dikenal dengan proses online, yang ditunjang juga dengan berbagai layanan aplikasi pembayaran pajak oleh bank yang bekerja sama dengan pihak Direktorat Jenderap Pajak. Proses perkembangan pembayaran pajak dapat digambarkan sebagai berikut (www.pajak.go.id): a. Bayar langsung di Kantor Kas Negara (Administratie Kantoor Voor de Landkassen) b. Pembayaran melalui Bank --> Muncul istilah Bank Persepsi --> TUPRP (1994) --> Pembayaran masih bersifat Offline c. Revolusi Perbankan, Kebangkitan Sistem Informasi, DotCom --> Online Banking System --> MP3 (Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak) d. Undang-Undang

Keuangan

Negara

&

Undang

Perbendaharaan --> Modul Penerimaan Negara (MPN)


Undang

20

e. Pembayaran elektronik --> MPN-G1 --> MPN-G2 --> e-Billing (sse.pajak.go.id) --> e-Billing DJP Online (sse2.pajak.go.id). e-Billing merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan Kode Billing. Kode Billing sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak. Sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual, yang digunakan e-Billing Direktorat Jenderal Pajak. Manfaat Penggunaan e-Billing (Panduan Penggunaan Billing System (Sistem

Pembayaran

Pajak

secara

Elektronik)

dalam

http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Buku%20Panduan%20Billing%20S ystem.pdf): a. Lebih Mudah 1) Tidak harus lagi mengantri di loket teller untuk melakukan pembayaran. Sekarang dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui internet banking cukup dari meja kerja atau melalui mesin ATM yang temui di sepanjang perjalanan. 2) Tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke Bank atau Kantor Pos Persepsi. Sekarang hanya cukup membawa catatan kecil berisi Kode Billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak. Cukup tunjukan Kode Billing tersebut keteller atau masukkan


21

sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau internet banking. b. Lebih Cepat 1) Anda dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dari mana pun Anda berada 2) Jika Anda memilih teller bank atau kantor pos sebagai sarana pembayaran, sekarang Anda tidak perlu menunggu lamateller memasukkan data pembayaran pajak Anda. Karena Kode Billing yang Anda tunjukkan akan memudahkan tellermendapatkan data pembayaran berdasarkan data yang telah Anda input sebelumnya 3) Antrian di bank atau kantor pos akan sangat cepat berkurang karena teller tidak perlu lagi memasukkan data pembayaran pajak c. Lebih Akurat 1) Sistem akan membimbing Anda dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpaiakan Anda, sehingga kesalahan data pembayaran seperti Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran, dapat dihindari 2) Kesalahan input data yang biasa terladi di teller dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul pada Iayar adalah data yang telah Anda input sendiri sesuai dengan transaksi perpajakan Anda yang benar. Sesuai dengan siaran pers (Jakarta, 30 Desember 2015) dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan


22

Masyarakat bahwa mulai 1 Januari 2016 penyetoran pajak dilakukan secara online melalui e-billing. Sistem pembayaran pajak yang berbasis manual atau hard copy yang selama ini dilayani oleh hampir semua Bank swasta dan Bank BUMN serta Kantor Pos akan berakhir pada 31 Desember 2015. Selanjutnya mulai 1 Januari 2016 pembayaran pajak dilakukan secara online melalui EBilling. Untuk mengakomodasi peralihan cara pembayaran pajak dari sistem manual ke sistem online melalui E-Billing, maka bank BUMN yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara serta PT Pos Indonesia masih terus melayani pembayaran pajak secara manual hanya sampai tanggal 30 Juni 2016. Untuk dapat menggunakan sistem e-Billing, Wajib Pajak perlu mendaftarkan terlebih dahulu di alamat http://sse.pajak.go.id yang sebelumnya diakomodir di Modul Penerimaan Negara Generasi 1 (MPNG1) yang di Tahun 2016 ini sudah beralih ke Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPNG2) dimana sistem e-Billing menjadi satu di alamat http://djponline.pajak.go.id . Selanjutnya Wajib Pajak tidak lagi menggunakan formulis Surat Setoran Pajak (SSP) melainkan mengisi data setoran pajak sesuai menu di e-Billing. Apabila data pembayaran pajak sudah benar,

maka akan diterbitkan kode billing yang selanjutnya

digunakan untuk melakukan pembayaran di Bank/Pos persepsi, ATM Reguler, miniATM, atau internet banking.


23

9. Kesadaran Pajak Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahamirealitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Muliari dan Setiawan (2011) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut: a. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan. b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.


24

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak maumembayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

10. Kajian Penelitian Terdahulu Dalam bab ini akan dijelaskan tentang penelitian-penelitian yang terdahulu mengenai hubungan antara penerapan penyetoran pajak secara online (e-tax) dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau mengenai penelitian yang sejenis sebelumnya. Agus Nugroho Jatmiko (2006) meneliti tentang analisa pengaruh sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan

fiskus, dan sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil berpengaruh positif dan signifikan. Pengaruh yang dihasilkan dari persamaan regresi sebesar 68,6% menjelaskan besarnya variasi variabel tersebut yang terjadi dalam variabel

dependennya.


Hasil

terebut

menunjukkan

semakin

tinggi

25

pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Harjanti Puspa Arum (2012) meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (KPP Pratama Cilacap) dengan hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut diungkapkan dengan jumlah kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat pada tahun 2011 sebesar 80,82% Tryana Tiraada A.M (2013) meneliti tentang pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Puspita Any M. (2013) meneliti tentang evaluasi penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak (KPP Pratama Surakarta) dengan hasil penelitian penerapan e-SPT berpengaruh signifikan dengan arah koefisian positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hidayati, Iva Farida (2014) dalam penelitian tentang analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang


26

peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Helhel Y. & Ahmed Y. (2014) dalam jurnal Factors Affecting Tax Attitudes and Tax Compliance: a Survey Study in Yemen meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan terhadap perpajakan dalam hal ini berkaitan dengan perilaku dalam pemenuhan kewajiban perpajaknnya dengan hasil bahwa yang paling mempengaruhi yaitu high tax rates and poor tax morale & tax mentality of citizens.

No. 1.

2.

3.

Nama Jatmiko, Agus Nugroho (2006)

Arum, Harjanti Puspa (2012)

Tiraada, Tryana A.M. (2013)

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu Variabel Penelitian Hasil Penelitian Variabel independen: sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus, dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan Variabel dependen: kepatuhan WP Variabel independen: kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak Variabel dependen: kepatuhan WP Variabel independen: kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus. Variabel dependen: kepatuhan WP


Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak

kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan WP

Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP

27

4.

5.

6.

Masyruroh, Variabel independen: Puspita Any Penerapan e-SPT (2013) Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Hidayati, Iva Variabel independen: Farida (2014) Kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak

Penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak Helhel Y. & Factors Affecting Tax The great importance in order to Ahmed Y. Attitudes and Tax provide voluntary tax compliance : (2014) Compliance: a Survey - High tax rates Study in Yemen - Poor tax morale and tax mentality of citizens - Inaccurately paid taxes - Inappropriate public expenditure to the preferences of tax payers - Disbelief in the existence of effective public spending - Inability to pay principle - Noncompliance of tax payers due to unfriendly state-citizen relations - Poor structure of the tax system & tax administration that doesn’t meet the expectations & needs of tax payers - Noncompliance of tax payers due to economic & political structures - Low level of governmental accountability and transparency Penelitian ini mereplekasikan penelitian sebelumnya dengan perbedaan terdapat perubahan kombinasi variabel, tahun penelitian dan penentuan objek serta sampel penelitian. B. Kerangka Pemikiran


28

Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh penggunanaan penyetoran pajak secara online (e-Tax) dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variable independen yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak yaitu penggunan layanan pembayaran pajak online (e-Tax) dan kesadaran wajib pajak. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penggunaan Penyetoran Pajak secara online (e-Tax)

H1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak

H2

C. Hipotesis 1. Pengaruh Penerapan Penyetoran Pajak secara Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wajib Pajak yang memanfaatkan dan menerapkan berbagai fitur layanan pajak secara elektronik atau lebih dikenal dengan e-tax diantaranya e-SPT, eRegistration, e-Filling, e-NPWP dan e-Billing (setor online). Program aplikasi tersebut dapat membantu kinerja wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak akan pembayaran kewajiban pajaknya terpenuhi. Hal ini senada dengan penelitian sebelumnya (Masyruroh,2013) dalam hasil penelitiannya yang menyebutkan bahwa adanya penerapan e-tax, dalam hal ini e-SPT, yang


29

digunakan oleh wajib pajak dapat berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dilihat dari kewajiban pelaporan e-SPT PPN yang lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak menerapkannya dari tahun 2010-2012. Layanan

penyetoran

pajak

secara

online

(e-tax)

telah

banyak

dikembangkan oleh bank-bank yang ada. Dengan menawarkan beberapa kemudahan yang telah disebutkan pada sub-bab sebelumnya membuat wajib pajak terbantu dalam melakukan proses pembayaran pajak. Banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak akan adanya fasilitas pembayaran pajak secara online (e-Tax), hal yang paling dirasakan manfaatnya yaitu tidak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan mengantri di Bank untuk melakukan pembayaran atau pembayaran dapat dilakukan di meja kerja. Sehingga wajib pajak diharapkan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. H1

: Penerapan penyetoran pajak secara online (e-tax) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

2.

Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kesadaran wajib pajak akan perpajakan merupakan unsur dalam manusia

dalam bertindak atau menyikapi untuk patuh terhadap ketentuan pajak demi kepentingan bersama. Tinggi rendahnya kesadaran perpajakan dalam masyarakat dapat menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Hal ini dapat dikarenakan ketidakmengertian mengenai timbal balik langsung dari pajak yang telah mereka bayar. Semakin tinggi kesadaran


30

wajib pajak akan gunanya kontribusi pajak dalam pembangunan negara, maka kewajiban perpajakannya akan dipenuhi dan patuh. Serupa dengan hasil penelitian terdahulu (Arum,2012) dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 80,82%. H2

: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak


BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. Teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah:

Recommend Documents