BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1 Landasan Teori dan Konsep 2.1.1 Teori Kontijensi Teori kontijensi sering juga disebut teori situasional. Teori ini menjelaskan adanya faktor-faktor situasional yang dapat mempengaruhi variabel satu dengan variabel lainnya. Teori kontijensi dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem akuntansi manajemen untuk memberikan informasi yangdapat digunakan perusahaan untuk berbagai macam tujuan (Otley, 1978). Teori kontijensi diadopsi untuk mengevaluasi keefektifan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Para peneliti telah mengemukakan bahwa keefektifan penggangaran
partisipatif
tergantung
pada
faktor-faktor
kontekstual
organisasional dan sifat psikologi karyawan (Chenhall, 1989 dalam Nazaruddin, 1998). Penggunaan teori kontijensi dalam pengembangan sistem akuntansi manajemen akan tergantung pada lingkungan, organisasi dan gaya pembuat keputusan (Gordon dan Miller, 1976).
2.1.2 Anggaran Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu ysng dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009:61). Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2009:62). Anggaran sektor publik merupakan
11
gambaran kondisi keuangan suatu organisasi yang meliputi pendapatan, belanja dan aktivitas. Selain itu anggaran memberikan informasi mengenai apa yang dilakukan organisasi dalam beberapa periode di masa mendatang. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Selain itu anggaran sektor publik menentukan penerimaan dan pengeluaran departemendepartemen pemerintah. Fungsi anggaran sektor publik yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruangan publik. Anggaran sektorpublik terbagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan anggaran modal merupakan anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap (Mardiasmo, 2013:67).
2.1.3 Penganggaran Partisipatif Brownell dalam Coryanata (2004:619) penggangaran partisipatif adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh seseorang dalam proses penyusunan anggaran. Kenis (1979) menyatakan penggangaran partisipatif mengacu pada sejauh mana manajer berpartisipasi dalam menyiapkan anggaran dan memengaruhi tujuan anggaran pusat-pusat pertanggungjawaban mereka. Penganggaran partisipatif mendorong peningkatan komunikasi antar bawahan dan atasan dalam suatu
12
organisasi. Dengan keikutsertaan bawahan dalam proses penganggaran dalam organisasi sektor pubik diharapkan para aparat pemerintah daerah mampu memberikan informasi bagi masyarakat mengenai anggaran yang disusun pemerintah. Mardiasmo (2013) proses penyusunan anggaran di sektor publik meliputi empat tahap yang terdiri atas: a.
Tahap persiapan anggaran Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Sebelum menyerujui taksiran pengeluaran, hendaknya perlu dilakukan penaksiran pendapatan terlebih dahulu. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuat keputusan tentang anggaran pengeluaran.
b.
Tahap ratifikasi Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill, dan coalition building yang memadai. Dalam hal ini integritas dan kesiapan mental (coalition building) sangat penting, karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pernyataan dan bantahan dari pihak legislatif.
13
c.
Tahap pelaksanaan anggaran Setelah anggaran disetujui oleh pihak legistatif, maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini, manajer keuangan publik harus bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati.
d.
Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran Pada tahap ini tekait dengan aspek akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan aspek pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Sord dan Welsch (1995) dalam Bambang (2007) mengemukakan bahwa
tingkat partisipasi yang lebih tinggi akan menghasilkan moral yang lebih baik dan inisiatif yang lebih tinggi pula. Partisipasi telah ditunjukkan berpengaruh secara positif terhadap sikap pegawai, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, dan meningkatkan kerja sama diantara manajer. Penyusunan anggaran pada pemerintahan di lakukan oleh Kepala SKPD, Sekretaris SKPD, dan Kepala Bagian sesuai dengan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2008.
2.1.4 Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Manajerial) Kinerja aparat dilihat berdasarkan kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas-tugas manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf, negosiasi dan representasi (Mahoney dalam LeachLopez et al.2007). Santoso (2009) dalam Wulandari (2011) ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan kinerja pemerintah daerah rendah diantaranya karena
14
sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan/penatausahaan APBD, pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan pengawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Sutermeister (1999) terdiri
dari
motivasi,
kemampuan,
pengetahuan,
keahlian,
pendidikan,
pengalaman, pelatihan, minat, sikap, kepribadian, kondisi-kondisi fisik dan kebutuhan fisiologis, kebutuhan
sosial dan kebutuhan egoistik. Sedangkan
menurut Mahsun (2006) dalam Wulandari (2011) ada beberapa elemen pokok dalam kinerja yaitu: a. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. b. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. c. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. d. Evaluasi kinerja/feed back, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan mengevaluasi kinerja aparat pemerintah daerah maka akan diketahui seberapa besar tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah.
2.1.5 Sistem Akuntansi Manajemen Menurut Nazaruddin (1998) Sistem Akuntansi Manajemen (SAM) adalah suatu mekanisme kontrol organisasi serta merupakan alat yang efektif di dalam menyediakan informasi yang bermanfaat guna memprediksi konsekuensi yang mungkin terjadi dari berbagai aktivitas yang bisa dilakukan. Menurut Hansen dan
15
Mowen (2009), SAM adalah sistem informasi yang menghasilkan output dengan menggunakan input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan manajemen. SAM merupakan suatu mekanisme pengendalian organisasi dan alat yang efektif untuk menyediakan informasi serta bermanfaat dalam memprediksi konsekuensi yang mungkin muncul dari berbagai pilihan aktivitas dan tindakan yang memungkinkan untuk dilakukan (Chia, 1995 dalam Nazaruddin, 1998). SAM mempunyai tiga tujuan utama, yaitu (Hansen dan Mowen, 2009 ) : a.
Untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam penghitungan biaya jasa produk dan tujuan lain yang diinginkan manajemen.
b.
Untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan pengevaluasian.
c.
Untuk menyediakan informasi
yang digunakan dalam pengambilan
keputusan.
2.1.6 Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Penelitian Chenhall dan Morris (1986) menemukan bukti empiris bukti empiris mengenai karakteristik informasi yang bermanfaat dalam memahami informasi dari perpektif penggunan yaitu terdiri dari informasi broad scope, timeliness, agregration, dan integration. a.
Broad Scope Informasi SAM
yang bersifat broadscope (bercakupan luas) mewakili
dimensi fokus, time horizon, dan kuantitas(Gordon dan Narayana, 1984 dalam Nazarrudin,1998). Informasi broad scope memberikan informasi tentang faktor-faktor eksternal maupun internal perusahaan, informasi broad
16
scope juga mencakup tentang info non ekonomi, estimasi kejadian yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, serta aspek-aspek lingkungan (Chenhall dan Morris, 1986). Informasi broad scope juga dapat membantu para manajer membandingkan biaya dari berbagai alternatif keputusan, mengarahkan pengembangan strategi, mengevaluasi strategi yang ada, fokus pada usaha yang mengarah pada perbaikan kinerja dan mengevaluasi kontribusi, dan kinerja unit organisasi serta anggota yang berpartisipasi dalam proses penganggran (Sprinkle, 2003). b.
Timeliness Informasi yang tepat waktu (timeliness) menggambarkan ketersediaan informasi pada saat yang dibutuhkan dan menggambarkan frekuensi pelaporan informasi.Informasi dikatakan tepat waktu apabila informasi tersebut mencerminkan kondisi terkini dan sesuai dengankebutuhan manajer (Bordnar, 1995 dalam Achmad, 2009). Informasi yang tepat waktu akan mengurangi resiko ketidakpastian karena mampu membuat manajer menyesuaikan aktivitasnya dalam merespon perubahan yang diinginkan oleh setiap bagian organisasi. Sistem akuntansi manajemen dengan informasi yan tepat waktu akan mampu melaporkan kejadian-kejadian dan menyediakan informasi secepat mungkin sebagai umpan balik membuat keputusan (Chenhall dan Morris,1986).
c.
Agregration Dimensi agregation menyediakan ringkasan informasi pada area fungsional (seperti ringkasan laporan kegiatan unit usaha lain, atau fungsi lain dari
17
organisasi), selama periode tertentu (misalnya bulan, tahun) atau melalui model keputusan (Chenhall dan Morris, 1986). Informasi yang teragregasi akan berfungsi sebagai masukan yang berguna dalam proses pengambilan keputusan
karena
lebih
sedikit
waktu
yang
diperlukan
untuk
mengevaluasinya, sehingga meningkatkan efisiensi kerja manajemen (Chia, 1995 dalam Itje Nazarudin, 1998). d.
Integration Karakteristik informasi integrasi mencerminkan kompleksitas dan saling keterkaitan antara bagian satu dengan bagian lain (Nazarudin, 1998). Informasi integrasi mencakup aspek seperti ketentuan target atau aktivitas yang dihitung dari proses interaksi antar sub unit dalam organisasi. Informasi terintegrasi bermanfaat bagi manajer ketika mereka dihadapkan untuk melakukan decision making yang mungkin akan berpengaruh pada sub unit lainnya.
2.2 Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai pengaruh penggangaran partisipatif telah banyak dilakukan sebelumnya, tetapi terdapat ketidakkonsistenan hasil yang diperoleh dari penelitian dilakukan. Beberapa peneliti menemukan adanya hubungan positif antara penggaran partisipatif dan kinerja manajerial (Charlos and Poon, 2000; Lopez et al, 2008; Eker,2009). Menurut penelitian Hanny (2013), yang dilakukan pada sektor perbankan di Bandung dan Cimahi ditemukan bahwa partisipasi anggaran memiliki efek positif terhadap kinerja manajerial. Keterkaitan kedua variabel tersebut didukung pula oleh penelitian (Lina dan Stella, 2013) dan (Minai
18
and Mun, 2013). Sebaliknya penelitian lain melaporkan penganggaran partisipatif tidak memiliki pengaruh (Cherrington & Cheriingthon, 1973, Locke and Scheweinger,1979; Brownell dan Hirst, 1986). Pada penelitian Kenis (1979) kedua variabel tidak memiliki hubungan. Govindarajan dalam Supriyono (2004) menyatakan bahwa untuk mengatasi ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian tersebut diperlukan pendekatan kontijensi. Pendekatan ini memberikan suatu gagasan bahwa sifat hubungan yang ada antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial mungkin berbeda pada setiap kondisi. Salah satu variabel kondisional tersebut adalah variabel moderasi. Hasil penelitian Tsui (2001) menyatakan bahwa interaksi antara penggangaran partisipatif dan sistem akuntansi manajemen negatif bagi manajer berkebangsaaan China dan positif bagi manajer barat. Penelitian Eker (2009) menyatakan bahwa interaksi antara penggangaran partisipatif dan sistem akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial, dimana karyawan yang lebih banyak menggunakan sistem akuntansi manajemen memiliki kinerja yang lebih tinggi. Penelitian Mirna (2014) mengungkapkan bahwa dimensi sistem akuntasi manajemen yang terdiri atas board scope, timeliness, agregration dan integration digunakan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa hanya dua variabel dari dimensi sistem akuntansi manajemen (broad scope dan integration) berinteraksi dengan penganggaran partisipatif yang mempengaruhi kinerja manajerial.
19
2.3 Hipotesis Penelitian 2.3.1
Hubungan Penganggaran Partisipatif dan Kinerja Manajerial Partisipasi dalam penyusunan anggaran melibatkan seluruh tingkatan
manajerial. Dengan adanya penganggaran partisipatif maka diharapkan berbagai tingkatan manajemen dapat memberikan kontribusinya. Selain itu partisipasi penyusunan anggaran dapat memunculkan komitmen dan kinerja efektif dalam organisasi sehingga memiliki tanggung jawab yang akan meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. H1 : Penganggaran partisipatif berpengaruh pada kinerja manajerial
2.3.2
Hubungan Sistem Akuntansi Manajemen dan Kinerja Manajerial Hubungan dalam sistem akuntansi manajemen dengan kinerja manajerial
dapat dijelaskan melalui teori technical rational. Teori technical rational, informasi yang disediakan oleh sistemakuntansi manajemen, terutama pada organisasi pemerintahan, dapat membantu alokasi sumber daya secara efektif dan efisien (Houge,2003). Organisasi mendesain sistem akuntansi manajemen untuk membantu
organisasi
melalui
para
manajer
dalam
hal
perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengambilan keputusan. Pada penelitian Mirna (2014), dari keempat karakteristik sistem akuntansi manajemen hanya dua karakteristik yang mampu memoderasi hubungan antara penganggaran partisipatif dan kinerja manajerial. Kedua dimensi tersebut merupakan broad scope dan intergration. H2 : Broad scope memoderasi pada hubungan antara penganggaran partisipatif dan kinerja manajerial
20
H3 : Timeliness
memoderasi
pada
hubungan
antara
penganggaran
partisipatif dan kinerja manajerial H4 : Agregration memoderasi pada hubungan antara penganggaran partisipatif dan kinerja manajerial H5 : Integration memoderasi pada hubungan antara penganggaran partisipatif dan kinerja manajerial
21
