BAB II HIBAH KREDIT USAHA RAKYAT DI INDONESIA A. Pengertian dan Jenis-Jenis Kredit Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credere yang dalam bahasa Indonesia menjadi kredit, yakni “kepercayaan” (dalam bahasa Inggris faith dan trust). Dalam hubungannya antara kreditur (pemberi kredit) dengan debitur (penerima kredit), kreditur memiliki kepercayaan bahwa si debitur dapat mengembalikan uang/barang yang dipinjamnya sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Dengan kata lain, seseorang yang memperoleh kredit, berarti memperoleh kepercayaan. Jadi, dasar dari kredit itu sendiri adalah kepercayaan (trust). Dilihat dari segi ekonominya, kredit dapat diartikan sebagai penundaan pembayaran. Artinya, pengembalian uang/barang dapat dilakukan pada waktu tertentu yang akan datang. Adapun beberapa pengertian kredit yang berasal dari berbagai ahli, yakni sebagai berikut : 1.
H. M. A. Savelberg menyatakan kredit mempunyai arti antara lain:26 a. Sebagai dasar dari setiap perikatan (verbintenis) di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain. b. Sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.
2.
JA. Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut:27
26
Ikhwana Nandasari, “Penyelesaian Kredit Macet dengan Hak Tanggungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan di Palembang” (Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009) 27 Ibid.
Universitas Sumatera Utara
“Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh si penerima kredit.Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari”. 3.
Muchdarsyah Sinungan mengemukakan bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontrak prestasi berupa bunga”.28
4.
OP. Simorangkir berpendapat bahwa kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.29
5.
Menurut Mulyono mendefinisikan kredit sebagai: “ Suatu penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.30
6.
Bastian dan Suharjono mendefinisikan kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.31
28
Ibid. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia (Yogyakarta: 2000), hlm. 1 30 Mulyono, Teguh Pudjo, Aplikasi Akuntansi Manajemen: Dalam Praktik Perbankan. Edisi 3 (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 12. 31 SuharjonoBastian dan Indra, Akuntansi Perbankan. Edisi Pertama (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 65. 29
Universitas Sumatera Utara
Pengertian kredit juga dapat dilihat dalam Pasal 1 Butir 11 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998, selengkapnya sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam– meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.32 Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk : 1.
cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada hari akhir;
2.
pengembalian tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan
3.
pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.33 Mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam hal perkreditan, maka jelas hal
itu tidak terlepas dari unsur kepercayaan. Namun, masih ada beberapa unsur yang 32
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Medi Group, 2013), hlm. 58. 33 Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Bab I, Pasal 1 ayat (5).
Universitas Sumatera Utara
menjadi suatu pertimbangan komprehensif dalam menentukan diperolehnya kepercayaan atau tidak dalam hal perkreditan tersebut. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam bidang perkreditan, yaitu:34 1.
Kepercayaan Kepercayaan adalah keyakinan dari kreditur (pemberi kredit) bahwa prestasi yang diberikan kepada debitur (penerima kredit), baik berupa uang, barang, atau jasa, akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan bersama.
2.
Tenggang waktu Tenggang waktu adalah waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio35 yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3.
Degree of risk (tingkat risiko) Yaitu risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin panjang waktu yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat risikonya, sehingga terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Karena adanya unsur risiko ini maka dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit. 34
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 231. 35 1) penukaran uang; 2) premi yang dibayar dalam penukaran dua jenis mata uang; 3) premi atau diskonto atas wesel luar negeri; 4) selisih antara nilai nominal dan harga pasar sebuah saham.
Universitas Sumatera Utara
4.
Prestasi atau objek Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan. Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikemukakan bahwa selain
unsur kepercayaan tersebut, dalam permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur lain, yaitu unsur waktu, risiko, dan unsur prestasi. Dalam pemberian kredit ditentukan juga mengenai unsur waktu. Unsur waktu ini merupakan jangka waktu atau tenggang waktu tertentu antara pemberian atau pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitur. Lazimnya pelunasan kredit tersebut dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kemampuan dari debitur. Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (bank dan nasabah debitur) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati. Bank sebagai kreditur berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya tersebut bank berhak memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitur sebagai kontraprestasinya. Dilihat dari macam kredit, maka secara garis besar kredit tersebut dapat digolongkan kepada kredit tunai (cash loan) dan kredit tidak tunai (non cash
Universitas Sumatera Utara
loan). Jenis kredit secara tunai dapat dibedakan yaitu secara umum, tujuan pembiayaan, jangka waktu, sektor ekonomi, sifat, jenis penggunaan, kolektibilitas, golongan, debitur, dan kebijaksanaan. Sedangkan kredit non tunai yaitu dalam bentuk pemberian bank garansi dan kredit berdokumen dalam rangka pembukaan Letter of Credit (L/C). Jenis kredit ini perlu diketahui guna melihat kredit apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan perorangan pada suatu waktu tertentu dan mengetahui perkembangan selanjutnya dari kredit tersebut ataupun kebutuhan kredit lain yang akan muncul dikemudian hari. Warman Djohan membagi jenis-jenis kredit yang biasanya diberikan oleh bank-bank komersial sebagai berikut:36 1.
Kredit secara umum a. Kredit komersial. Kredit yang diberikan kepada perusahaan atau perorangan untuk tujuan komersial. Dengan mendapatkan fasilitas kredit ini maka perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan sekaligus juga meningkatkan perolehan laba usaha. b. Kredit konsumsi. Jenis kredit yang diberikan biasanya kepada perorangan untuk tujuan konsumsi misalnya kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan, kredit untuk anak sekolah dan lain-lain. 2. Tujuan pembiayaan. a. Kredit modal kerja. Kredit yang diberikan kepada perusahaan atau perorangan untuk menambah modal kerjanya. Modal kerja meliputi biaya pembelian bahan baku, bahan pembantu, upah buruh, overhead cost dan lain-lain. b. Kredit investasi. Kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk pembelian barang modal. Misalnya kredit untuk pembelian mesin-mesin, kendaraan, peralatan dan pembangunan gedung pabrik. Kredit ini berjangka panjang, melebihi jangka waktu satu tahun dan pelunasannya melalui angsuran. 3. Kredit menurut jangka waktu. a. Kredit jangka pendek
36
Warman Djohan, Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2000), hlm. 40-51.
Universitas Sumatera Utara
4.
5.
6.
Kredit berjangka waktu sampai dengan satu tahun, biasanya kredit modal kerja. b. Kredit jangka menengah Kredit dengan jangka waktu diatas satu tahun sampai dengan lima tahun, biasanya kredit yang digunakan untuk pembelian kendaraan, peralatan dan mesin-mesin secara partial. c. Kredit jangka panjang Kredit dengan jangka waktu diatas lima tahun, kredit ini biasanya diberikan untuk pembiayaan pembangunan pabrik baru dan pembiayaan proyek-proyek jangka panjang (project financing). Kredit menurut pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi. a. Kredit pertanian Kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor pertanian termasuk perkebunan, perikanan dan kehutanan. Kredit dapat diberikan dalam bentuk kredit modal kerja atau kredit investasi. b. Kredit pertambangan Kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor pertambangan meliputi eksplorasi dan eksploitasi. c. Kredit perindustrian Kredit yang diberikan untuk pembiayaan pabrik-pabrik, manufaktur dari segala sektor. d. Kredit perdagangan, restoran, dan hotel Kredit yang diberikan untuk membantu kebutuhan modal perdagangan antar kota, antar pulau, dan perdagangan lokal serta untuk restoran dan hotel-hotel. e. Kredit pengangkutan dan perudangan Kredit yang diberikan untuk pengangkutan, distribusi barang-barang, dan pergudangan.Termasuk di dalamnya kredit distribusi, yaitu pembelian barang-barang dalam jumlah besar dan kemudian dijual dalam jumlah yang lebih kecil. f. Kredit jasa-jasa dunia usaha Kredit yang diberikan untuk perusahaan jasa, seperti konsultan, akuntan, dokter, pengacara, dan jasa pendidikan. Kredit menurut sifatnya a. Kredit revolving Kredit yang diberikan atas dasar limit atau plafon tertentu dan dapat dipakai berulang-ulang sampai dengan batas yang telah ditentukan tersebut. Kredit ini biasanya dalam bentuk kredit modal kerja atas dasar rekening koran dengan jangka waktu tidak melebihi satu tahun. b. Kredit aflopend Fasilitas kredit yang diberikan untuk satu kali penggunaan atau sesuai schedule dan tidak dapat dipakai berulang. Kredit menurut penggunaannya a. Kredit usaha
Universitas Sumatera Utara
7.
8.
Kredit yang digunakan untuk pembiayaan dalam bentuk modal kerja atau investasi. Pembayaran bunga dan pelunasan kredit berasal dari hasil usaha perusahaan. b. Kredit konsumsi Kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang konsumsi bukan dalam bentuk usaha. Misalnya, kredit pembelian rumah, kredit kendaraan, dan kredit pembelian peralatan rumah tangga. Kredit berdasarkan golongan debitur. a. Kredit kepada penduduk. Kredit yang diberikan kepada penduduk, warga negara atau perusahaan yang mempunyai status penduduk Indonesia. b. Kredit bukan kepada penduduk Kredit yang diberikan kepada penduduk Indonesia, warga negara asing atau perusahaan yang berstatus perusahaan asing (PMA). Kredit berdasarkan kebijakan bank. a. Kredit umum Kredit-kedit yang diberikan oleh banj lebih ditekankan pada utung rugi dan prinsip-prinsip bisnis yang berlaku atau dikenal dengan ketentuan bank teknis. b. Kredit prioritas Kredit yang penyalurannya berdasarkan prioritas yang disyaratkan oleh pemerintah, misalnya untuk usaha skala kecil. Kredit Usaha Rakyat merupakan contoh dari kredit investasi dan modal
kerja. KUR adalah skema kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi UMKMK di bidang usaha produktif dan layak (feasible), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum bankable). KUR merupakan program pemberian kredit atau pembiayaan dengan nilai di bawah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan pola penjaminan oleh pemerintah dengan besarnya coverage peminjaman maksimal 80% dari plafon kredit untuk sektor kelautan, pertanian, dan perikanan, kehutanan, dan industri kecil, dan 70 dari plafon kredit untuk sektor lainnya.37 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 37
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/program-kredit-usaha-rakyat-kur/ (diakses pada tanggal 9 April 2016)
Universitas Sumatera Utara
190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan KUR memberikan definisi KUR sebagai berikut : “KUR adalah kredit progam pemerintah yang dananya dari perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi dan Tenaga Kerja Indonesia dalam bentuk pemberian kredit modal kerja dan/atau kredit investasi yang didukung
oleh
fasilitas
penjaminan”.38
KUR
diberikan
dengan
tujuan
mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan KUR adalah sebagai berikut : 1.
mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK;
2.
meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKMK kepada Lembaga Keuangan; dan
3.
sebagai upaya penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
B. Syarat Pengajuan Kredit Usaha Rakyat Kebijakan pemerintah di dalam pengembangan Pemerintah Daerah atau otonomi daerah membuat UMKMK lebih diperhatikan oleh pemerintah daerahnya, karena salah satu syarat utama untuk menjadi otonomi adalah bahwa daerah yang bersangkutan harus mempunyai pendapatan daerah yang cukup untuk membiayai roda perekonomian. Ini berarti perlu kegiatan-kegiatan atau lembagalembaga ekonomi lokal, termasuk UMKMK yang akan memberikan kontribusi 38
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, Bab I, Pasal 1 ayat (1).
Universitas Sumatera Utara
pada pendapatan daerah. Jadi peran UMKMK di daerah tidak saja sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan atau pembangunan antar wilayah, melainkan juga sebagai alat pengembangan otonomi daerah. 39 Guna memperluas dan dalam rangka meningkatkan usahanya Bank mengikutsertakan golongan ekonomi lemah dalam ruang lingkup tanggung jawab yang lebih besar, dengan jalan mengusahakan kesempatan untuk dapat memperkuat permodalannya, meningkatkan keahliannya untuk mengurus perusahaanya dan kesempatan memasarkan hasil produksinya. Di dalam hubungan ini bank sebagai salah satu wadah penghimpun kekuatan ekonomi lemah akan lebih ditingkatkan peranan serta kemampuannya melalui program yang menyeluruh, dengan mengutamakan memberikan kredit kepada masyarakat. Kredit Usaha Rakyat merupakan sebuah program pemerintah yang bekerjasama dengan bank nasional sebagai sarana melancarkan usaha mikro dan investasi kecil pedesaan maupun perkotaan. Pembiayaan ini merupakan sebuah layanan yang dipakai untuk modal kerja atau bisa juga sebagai kredit investasi. Umumnya KUR dikucurkan melalui pola sistem pembiayaan langsung dan tidak langsung (linkage). KUR sendiri dijamin oleh sebuah lembaga penjamin kredit asalkan kreditur memenuhi kriteria sebagai berikut:40 1.
Kreditur tidak sedang menerima program kredit dari perbankan maupun dari pemerintah. 39
Schoryta Vestryriza Irwahyudi, “Upaya Bank Dalam Menangani Debitur Kredit Usaha Rakyat Bermasalah Melalui Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Jaminan Tambahan” (Artikel Ilmiah, ilmu hukum, Fakultas hukum, Universitas Brawijaya, 2014) 40 http://bisnisusaha.info/syarat-cara-mendapatkan-kredit-usaha-rakyat-tanpa-agunanjaminan/ (diakses pada tanggal 6 Maret 2016)
Universitas Sumatera Utara
2.
Namun UMKMK yang saat ini sedang menerima kredit konsumtif semisal : Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), punya kartu kredit, dan kredit konsumtif lainnya masih diperbolehkan untuk mengajukan dan menerima dana KUR.
3.
Untuk skala kecil menengah plafon KUR maksimal sampai 500 juta. Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dapat mendapatkan KUR dari
Bank Pelaksana dengan cara sebagai berikut:41 1.
UMKMK mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank dengan melampiri dokumen seperti legalitas usaha, perizinan usaha, catatan keuangan dan sebagainya.
2.
Bank
mengevaluasi/analisa
kelayakan
usaha
UMKMK
berdasarkan
permohonan UMKMK tersebut. 3.
Apabila menurut Bank usaha UMKMK layak maka Bank menyetujui permohonan KUR. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank.
4.
Bank dan UMKMK menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan.
5.
UMKMK wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada Bank sampai lunas. Persyaratan dokumen yang diperlukan :
1.
Semua dokumen legalitas pemohon, seperti : KTP dan Kartu Keluarga.
2.
Dokumen legalitas pendiri usaha, misalnya : Bukti NPWP, SIUP, SKDU, dan sejenisnya. 41
http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/ (diakses pada tanggal 6 Maret 2016)
Universitas Sumatera Utara
3.
Agunan atau jaminan, BPKB, SPPT Tanah, Sertifikat (Seharusnya KUR itu tanpa agunan tetapi faktanya biasanya pakai jaminan). Di dalam UMKMK dan pemberian KUR yang dimaksud dengan:
1.
Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasilpenjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-
2.
Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,-
3.
Usaha menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar. Kriterianya adalah: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,-s/d Rp. 10.000.000.000,- ( tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-
Universitas Sumatera Utara
4.
Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
C. Hibah Kredit Usaha Rakyat di Indonesia Hibah dalam bahasa Belanda adalah “Schenking”. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud hibah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Penghibah adalah digolongkannya pada apa yang dinamakan perjanjian cuma-cuma dalam bahasa Belanda “Omniet”. Maksudnya, hanya ada pada adanya prestasi pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perkataan “di waktu hidupnya” Penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dengan pemberian-pemberian yang lain yang dilakukan dalam testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi itu meninggal, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberi dalam testament menurut BW (Burgerlijk Wetboek) dinamakan legaat (hibah wasiat), yang diatur dalam Hukum Waris, sedangkan penghibah ini
Universitas Sumatera Utara
adalah suatu perjanjian, maka dengan sendirinya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah. Dengan demikian Hibah menurut BW (Burgerlijk Wetboek) ada 2 (dua) macam, yaitu: hibah dan hibah wasiat yang ketentuan hibah wasiat sering berlaku pula dalam ketentuan penghibah. Mengenai penghibahan dalam Hukum Perdata Indonesia, telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun ketentuan tersebut adalah : 1.
Pasal 1667 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: “Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika ada itu meliputi benda-benda yang baru akan dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal ”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika dihibahkan barang yang sudah ada, bersama suatu barang lain yang akan dikemudian hari, penghibahan mengenai yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.
2.
Pasal 1668 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : “Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda termasuk dalam penghibahan semacam ini sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal”.
Janji yang diminta penghibah, bahwa tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut,
Universitas Sumatera Utara
tetap ada padanya karena hanya seseorang pemilik yang dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal mana dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan. Jelas bahwa perjanjian seperti ini membuat penghibahan batal, yang terjadi sebenarnya adalah hanya sesuatu pemberian nikmat hasil. 3.
Pasal 1669 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : “Adalah diperbolehkan kepada si penghibah untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil benda-benda yang dihibahkan, baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak, atau bahwa ia dapat memberikan nikmat hasil atau kenikmatan tersebut kepada orang lain, dalam hal mana harus diperhatikan ketentuanketentuan dari bab kesepuluh buku kedua kitab undang-undang ini”. Bab kesepuluh dari Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
yang dimaksud itu adalah bab yang mengatur tentang hak pakai hasil atau nikmat hasil. Sekedar ketentuan-ketentuan itu telah dicabut, yaitu mengenai tanah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, tetapi ketentuan-ketentuan itu mengenai barang yang bergerak masih berlaku. Tentang cara menghibahkan sesuatu telah diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam pasal di bawah ini : 1.
Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : “Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu ”.
2.
Pasal 1683 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : “Tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh si penerima hibah sendiri
Universitas Sumatera Utara
atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan oleh si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari. Jika penerima hibah tersebut telah dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik, kemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan terhadap orang yang terakhir hanya berlaku sejak saat penerima itu diberitahukan kepadanya “. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa KUR bukan merupakan hibah pemerintah kepada masyarakat. Sesuai dengan pengertian KUR sebelumnya disebutkan bahwa KUR adalah Kredit/Pembiayaan kepada UMKMK, sehingga UMKMK wajib mengembalikan dana pinjaman KUR tersebut kepada Bank pemberi KUR.
Universitas Sumatera Utara
