9
BAB II DISKRIPSI OBYEK PENELITIAN
2.1. Sejarah Pusdiklat Tenaga Teknis dan Administrasi Pendidikan dan Keagamaan Muncul terminologi organisasi Pendidikan dan Pelatihan pada periode awal didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 1185/KI tanggal 20 Februari 1946, walau tidak secara eksplisit menyebutkan dengan organisasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. Kemunculannya tidak berselang lama dengan awalnya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946 yang diumumkan oleh Pemerintah Negara RI di Yogyakarta. Susunan organisasi Kementerian Agama yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1185/KI tanggal 20 Februari 1946 yang terdiri dari 8 (delapan) bagian, yaitu: Bagian A
: Sekretariat
Bagian B
: Kepenghuluan
Bagian C
: Pendidikan Agama
Bagian D
: Penerangan Agama
Bagian E I
: Masehi Kristen
Bagian E III
: Masehi Katolik
Bagian F
: Pegawai
Bagian G
: Keuangan
Dari delapan bagian tersebut di atas, Pendidikan dan Latihan Pegawai melekat pada tugas Bagian F, yaitu Pegawai. Pada periode ini, belum ada 9
10
penjabaran yang eksplisit terkait dengan tugas dan fungsi Pendidikan dan Latihan Pegawai sekalipun telah dikeluarkannya KMA Nomor 9 tahun 1952 sebagai penyempurnaan KMA Nomor 33 tahun 1949.Oleh sebab itu, tugas dan fungsinya masih melekat dengan tugas urusan pegawai. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1963 secara definitif berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 1963 struktur organisasi Pendidikan dan Latihan Pegawai serta tugasnya dicantumkan dalam cakupan tugas dan fungsi Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal. Kejelasan tugas Bagian Pendidikan dan Latihan secara eksplisit ada setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 1967 dengan dipindahkannya bagian Pendidikan dan Latihan dari Biro Kepegawaian ke Biro Penenlitian dan Analisa. Dalam KMA tersebut, dijelaskan tugas Biro Penelitian dan Analisa sebagai berikut: 1. Merencanakan dan melaksanakan pendidikan khusus untuk meningkatkan kemahiran teknis pegawai-pegawai Departemen Agama. 2. Melaksanakan training khusus kepegawaian untuk calon-calon karyawan Departemen Agama. 3. Merencanakan pegawai yang tugas belajar/ikatan dinas, bekerjasama dengan Direktorat Perguruan Tinggi dan Pendidikan Agama. Pada tahun 1969, dikeluarkan KMA Nomor 114 Tahun 1969 tentang struktur organisasi, tugas kewajiban, wewenang, dan tata kerja Departen Agama pusat, di mana fungsi Pendidikan dan Latihan Pegawai dikembalikan lagi dalam cakupan tugas dan fungsi Biro Kepegawaian. Perkembangan
11
setelah tahun 1969, berkutat untuk memberi kejelasan pada tugas dan fungsi Pendidikan dan Latihan Pegawai. KMA Nomor 43 tahun 1971 berlaku sampai dengan dikeluarkannya KMA Nomor 18 tahun 1975 tentang Struktur Organisasi Departemen Agama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Departemen. KMA Nomor 18 tahun 1975 tersebut disebutkan bahwa tugas Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai adalah sebagai pelaksana tugas dibidang pendidikan dan latihan pegawai yang susunan organisasinya, yaitu Bagian Tata Usaha dan beberapa Sub Bagian, Bidang Bina Program dan beberapa Sub Bidang, Bidang Penyelenggaraan dan beberapa Sub Bidang, serta Bidang Pengendalian dan Laporan dan beberapa Sub Bidang. Akibat dari adanya gerakan reformasi pada media tahun 1998, terjadi paradigma penyelenggaraan pemerintah sebagaimana tuntutan reformasi birokrasi. Pada periode ini lahir UU Otonomi daerah, di mana Departemen Agama tidak termasuk urusan yang diotonomi daerahkan dan tetapsebagai instansi vertikal. Pada tahu 2006, terbit Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Seiring perubahan nomenklatur pada semua departemen dalam Kabinet Persatuan Jilid II dimana kata “departemen” menjadi “kemeterian”, lahirlah Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. KMA Nomor 1 Tahun 2001, menyatakan perubahan yang mendasar dimana satuan organisasi pada Departemen Agama saat itu ada penambahan
12
empat unit eselon II, yaitu Pusat Kerukunan Umat Beragama dan Pusat Informasi dan Keagamaan pada Sekretariat Jenderal, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yaitu Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis
Keagamaan
pada
Badan
Litbang
dan
Diklat
Keagamaan.
Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja yang tertuang dalam KMA Nomor 1 Tahun 2001, menyebutkan beberapa hal, yaitu perubahan nomenklatur Badan Litbang Agama menjadi Badan Litbang dan Diklat Keagamaan dan Penambahan Satuan Kerja baru, yaitu Pusdiklat Pegawai bertambah menjadi 2 (dua) Pusat di antaranya adalah Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, dengan tujuan dalam rangka peningkatan pelaksanaan asas fungsionalisasi.
2.1.1. Sejarah Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan merupakan
salah satu pengelola pelayanan penyelenggaraan
kediklatan yang dilakukan oleh pemerintah, yang dituntut memiliki karakteristik,
memiliki
dasar
hukum
yang
jelas
dalam
penyelenggaraannya, memiliki kelompok kepentingan yang luas termasuk kelompok sasaran yang ingin dilayani memiliki tujuan sosial serta akuntabel pada publik. Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan berupaya mewujudkan pelayanan prima dan
berkualitas
yang
berorientasi
pada
kepuasan
pelanggan (customer-driven government) yang dicirikan dengan lebih memfokuskan
diri
pada
fungsi
pengaturan,
pemberdayaan
13
masyarakat, serta menerapkan sistem kompetisi dan pencapaian target yang didasarkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran. Tujuan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, yaitu bekerja dengan makna, amanah, dan manfaat. Visi Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, yaitu terwujudnya Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan yang kompeten, dedikatif, dan berakhlak mulia. Misi Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat teknis,
melaksanakan
mengembangkan
penjaminan
sistem
kediklatan
mutu teknis,
diklat
teknis,
melaksanakan
pembinaan diklat teknis pada Balai Diklat Keagamaan dan mewujudkan tata kelola kediklatan teknis yang baik dan bersih. Value yang ingin diwujudkan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, yaitu: 1. Jujur, selaras antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan. 2. Profesional, melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan selalu mengembangkan diri. 3. Inovatif, melakukan perubahan berkelanjutan untuk hasil terbaik. 4. Tanggung
jawab,
berkewajiban
memberikan
jawaban,
penjelasan, dan pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan.
14
5. Kerjasama, saling percaya menghargai, dan menjunjung tinggi kerjasama.
2.1.2.
Sejarah Pusdiklat Keagamaan
Tenaga
Administrasi
Pendidikan
dan
Pusdiklat Tenaga Administrasi adalah salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Bersama Pusdiklat Tenaga Administrasi, terdapat 6 (enam) unit kerja Eselon II lainnya, masing-masing Pusat Penelitian dan Pengembangan (Pustitbang) Kehidupan Keagamaan, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Puslitbang Lektur Agama dan Keagamaan, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan serta Sekretariat Badan Litbang dan Diklat. Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi periode 2001-2002, yaitu Drs. H. M. Fauzan Afandi; periode 2002-2004, yaitu Drs. H. Muh. Kailani Eryono, M.M.; periode 2005, yaitu Drs.H. M. Wardi Idris; periode 2005-2007, yaitu Drs. H. Zaenal Abidin Syam, M.M.; periode 2007-Oktober 2012, yaitu H. Chamdi Pamuji, S.H., M.M. Visi Pusdiklat Tenaga Administrasi, yaitu terwujudnya sistem kediklatan tenaga administrasi yang handal dalam mendukung tersedianya aparatur Kementerian Agama yang profesional. Misi Pusdiklat Tenaga Administrasi, yaitu sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas sistem dan instrumen kediklatan, serta memperkuat penerapan standarisasi dan pengendalian mutu.
15
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai jenis diklat sesuai kewenangan, proporsi dan kebutuhan. 3. Meningkatkan
kualitas
SDM
penyelenggaraan
diklat
dan
widyaiswara. 4. Menerapkan
paradigma
baru
kediklatan
dalam
rangka
meningkatkan kapasitas rekrutmen peserta untuk mencapai target siklus tiga tahunan. 5. Mengembangkan kerjasama kediklatan dengan unit-unit teknis Kementerian Agama dan institusi terkait lainnya. 6. Menyelenggarakan
pembinaan
dan
pengawasan
kediklatan
terhadap seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT). 7. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan prima di lingkungan Pusdiklat Tenaga Administrasi.
2.2. Lingkup Pusdiklat Tenaga Teknis dan Administrasi Pendidikan dan Keagamaan 2.2.1. Lingkup Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan
Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan
pelatihan di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Fungsi Pusdiklat Tenaga Teknis (PMA Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 756), yaitu:
16
1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang perencanaan dan penyelenggaraan, serta pelayanan administrasi, penyusunan evaluasi, serta pelaporan dan publikasi
hasil
pendidikan dan pelatihan. 2. Pelaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan, serta pelayanan administrasi, penyusunan evaluasi, serta pelaporan dan publikasi hasil pendidikan dan pelatihan. 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan penyelenggaraan, serta pelayanan administrasi dan publikasi hasil pendidikan dan pelatihan. 4. Penyelenggaraan diklat yang bersifat nasional melalui koordinasi dengan unit teknis terkait, serta pembinaan dan pengembangan kalompok widyaiswara.
2.2.2.
Lingkup Pusdiklat Tenaga Administrasi Keagamaan
Pendidikan
dan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Pusdiklat Tenaga Administrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan dan penyelenggaraan, serta
17
pelayanan administrasi, penyusunan evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil pendidikan dan pelatihan. 2. Pelaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan, serta pelayanan administrasi, penyusunan evaluasi, pelaporan dan publikasi hasil pendidikan dan pelatihan. 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan penyelenggaraan, serta pelayanan administrasi dan publikasi hasil pendidikan dan pelatihan.
2.3. Sumber Daya Pusdiklat Tenaga Teknis dan Administrasi Pendidikan dan Keagamaan
2.3.1. Sumber Daya Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan membagi tugas pekerjaan perbidang. Bidang 1 (satu), sebagai Perencana, Pendidikan dan Pelatihan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Kabid) dan di bantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang (Kasubid), serta beberapa orang staf. Bidang 2 (dua), sebagai Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang dan dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang, serta beberapa orang staf. Bidang 3 (tiga), sebagai Pelayanan, Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan hasil Diklat, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh beberapa staf.
18
Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan
Kabid. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan
Kasubbid. Perencanaan dan Anggaran
Pelaksana
Kabid. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kasubbid. Pengembangan Sistem dan Kurikulum
Kasubbid. Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kasubbid. Diklat Tenaga Keagamaan
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Kabid. Pelayanan, Administrasi, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan
Pelaksana: Tata Usaha, Keuangan, dan Perpustakaan
Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama Sumber: Profil Diklat Tahun 2012
19
Jumlah pegawai Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sebanyak 70 (tujuh puluh) orang, terdiri: 1. Pejabat Struktural - Pejabat Eselon II
: 1 orang
- Pejabat Eselon III
: 3 orang
- Pejabat Eselon IV
: 4 orang
2. Pejabat Fungsional Widyaiswara - Widyaiswara Utama
: 1 orang
- Widyaiswara Madya
: 10 orang
- Widyaiswwara Muda
: 7 orang
- Widyaiswara Pertama
: 7 orang
3. Staf/Pelaksana
: 37 orang
2.3.2. Sumber Daya Pusdiklat Tenaga Administrasi Pendidikan dan Keagamaan Pejabat struktural Pusdiklat Tenaga Administrasi, yaitu terdiri dari 1 (satu) orang eselon II, 3 (tiga) orang eselon III, dan 4 (empat) orang eselon IV. Pejabat Fungsional Pusdiklat Tenaga Administrasi, yaitu terdiri dari 6 (enam) orang widyaiswara pertama, 11 (sebelas) orang widyaiswara muda, dan 1 (satu) orang widyaiswara utama, serta 1 (satu) orang arsiparis. Pelaksana Pusdiklat Tenaga Administrasi berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang sebagai pendukung tugas-tugas struktural dan widyaiswara.
20
Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi
Kabid. Perencanaan Pendidikan & Pelatihan
Kasubbid. Perencanaan & Anggaran
Pelaksana
Kabid. Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan
Kasubbid. Pengemb. Sistem & Kurikulum
Kasubbid. Diklat Struktural & Fungsional
Kasubbid. Diklat Tng. Adm. & Diklat Prajab.
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Kabid. Pelayanan Adm. Evaluasi & Pelaporan Hasil Pendidikan & Pelatihan Pelaksana: Tata Usaha, Keuangan, dan Perpustakaan
Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara
Gambar 2.2.Struktur Organisasi Pusdiklat Tenaga Administrasi Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama Sumber: Profil Diklat Tahun 2012
21
Jumlah pegawai Pusdiklat Tenaga Administrasi Pendidikan dan Keagamaan sebanyak 55 (lima puluh lima) orang, terdiri: 1. Pejabat Struktural - Pejabat Eselon II
: 1 orang
- Pejabat Eselon III
: 3 orang
- Pejabat Eselon IV
: 4 orang
2. Pejabat Fungsional Widyaiswara - Widyaiswara Utama
: 1 orang
- Widyaiswara Madya
: 1 orang
- Widyaiswara Muda
: 11 orang
- Widyaiswara Pertama
: 6 orang
- Arsiparis
: 1 orang
3. Staf/Pelaksana
: 27 orang
2.4. Tantangan Pusdiklat Tenaga Teknis dan Administrasi Pendidikan dan Keagamaan 2.4.1. Tantangan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Tantangan Pendidikan
dan
yang
dihadapi
Keagamaan
Pusdiklat
Tenaga
Teknis
dalam
penyelenggaraan
pelatihan/kediklatan, diataranya: 1. Belum meratanya kesempatan mengikuti diklat. 2. Penyelenggaraan diklat belum sepenuhnya berbasis data dan kebutuhan unit pengguna. 3. Rekrutmen peserta diklat belum efektif.
22
4. Jumlah Balai Diklat Keagamaan belum memadai. 5. Rasio
antara
Jumlah
Widyaiswara
dengan
kebutuhan
pengembangan diklat belum memadai. 6. Pendayagunaan
jaringan
dan
kerjasama
kediklatan
bagi
peningkatan kualitas dan kuantitias penyelenggaraan diklat belum optimal. 7. Jumlah tenaga teknis penyelenggara diklat yang kompeten belum memadai. 8. Belum optimalnya ketersediaan perpustakaan dan laboratorium serta pemanfaatannya. 9. Komitmen pimpinan terhadap pemberdayaan alumni diklat belum memadai. 10. Belum tersedianya hasil evaluasi dampak diklat terhadap peningkatan kerja pegawai bersangkutan. 11. Belum meratanya beban pekerjaan setiap pegawai.
2.4.2. Tantangan Pusdiklat Tenaga Administrasi Pendidikan dan Keagamaan Tantangan yang dihadapi Pusdiklat Tenaga Administrasi Pendidikan
dan
Keagamaan
dalam
penyelenggaraan
pelatihan/kediklatan, diataranya: 1. Belum meratanya kesempatan mengikuti diklat. 2. Penyelenggaraan diklat belum sepenuhnya berbasis data dan kebutuhan unit pengguna.
23
3. Rekrutmen peserta diklat belum efektif. 4. Jumlah Balai Diklat Keagamaan belum memadai. 5. Rasio
antara
Jumlah
Widyaiswara
dengan
kebutuhan
pengembangan diklat belum memadai. 6. Pendayagunaan
jaringan
dan
kerjasama
kediklatan
bagi
peningkatan kualitas dan kuantitias penyelenggaraan diklat belum optimal. 7. Jumlah tenaga administrasi penyelenggara diklat yang kompeten belum memadai. 8. Belum optimalnya ketersediaan perpustakaan dan laboratorium serta pemanfaatannya. 9. Belum tersedianya hasil evaluasi dampak diklat terhadap peningkatan kerja pegawai bersangkutan.
2.5. Proses/Kegiatan Pusdiklat Tenaga Teknis dan Administrasi Pendidikan dan Keagamaan 2.5.1. Proses/Kegiatan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kegiatan diklat yang diselenggarakan Pusdiklat Tenaga Teknis di antaranya adalah: 1. Diklat fungsional, di antaranya Diklat Teknis Fungsional Pembentukan Jabatan Fungsional Keagamaan, Diklat Teknis Fungsional Pembentukan Jabatan Fungsional Pendidikan, Diklat Teknis Fungsional Peningkatan Kompetensi Pendidikan (dalam kampus Pusdiklat), Diklat Teknis Fungsional Pendidikan (luar
24
kampus Pusdiklat), Diklat Teknis Fungsional Kompetensi Widyaiswara 2. Diklat
substantif,
di
antaranya
Diklat
Teknis
Substantif
Peningkatan Kompetensi Pendidikan dan Keagamaan (dalam kampus
Pusdiklat),
Diklat
Teknis
Substantif
Peningkatan
Kompetensi Penddikan dan Keagamaan (luar kampus Pusdiklat), Diklat Teknis Substantif Penelitian Pendidikan dan Keagamaan, Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Pembina Kerukunan Umat Beragama, Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi
Kader
Mubaligh,
Diklat
Teknis
Substantif
Peningkatan Kompetensi Hisab Rukyat, Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Guru IPA (Riset Ilmiah), Diklat Teknis Substantif Guru Pembina Olympiade, Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Pengelola Pondok Pesantren, Diklat Teknis Substantif Pengembangan Personel Widyaiswara, Diklat Teknis Substantif Peningkatan Kompetensi Tim Penilai Angka Kredit
Jabatan
Fungsional
Guru,
Orientasi
Kebijakan
Kediklatan/Diklat Instansi Lain, Pentaloka Role Model Skill, Pentaloka Percepatan Transformasi Budaya Organisasi (AOCT)Pendidikan
dan
Keagamaan,
Pentaloka
Kerukunan
Umat
Beragama, dan Konsinyasi Kediklatan Teknis. 3. Pengembangan isi diklat teknis pendidikan dan keagamaan, di antaranya Kurikulum/Silabus/Desain Program/Kisi-Kisi/Naskah
25
Soal Diklat Teknis, Pengembangan Kurikulum/Silabus/Desain Program/Kisi-Kisi/Naskah Soal Diklat Teknis, Pengembangan Modul Diklat Teknis Keagamaan, Lokakarya Pengembangan Modul/Kurikulum/ Silabus/Desain Program/Kisi-Kisi/Naskah Soal Diklat Teknis. 4. Pengembangan
pengelolaan
diklat
teknis,
di
antaranya
Penyusunan/Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran/Metrik Diklat Teknis, Penyusunan Pedoman/SOP Kediklatan Teknis, Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Kediklatan, Sosialisasi Produk Hukum/Instrumen Kediklatan, Monitoring/Pembinaan Kediklatan, Pembahasan
Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi, Hasil
Kajian
Pengembangan
Profesi/Pra/Orasi
Ilmiah, Tim Verifikasi Angka Kredit Widyaiswara Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Temu Konsolidasi Kediklatan,
Lokakarya
Pengembangan
Sistem
DJJ/DDTK,
Pengembangan Jurnal Diklat, Pengembangan Majalah Diklat Teknis, Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi Diklat Teknis, Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kampus/Administrator Kantor, dan Penyusunan Booklet Informasi Kediklatan. 5. Pengembangan
alumni
diklat
teknis,
di
antaranya
Tim
Pengembangan Database Alumni/Sasaran Diklat Teknis, dan Penyusunan Database Alumni/Sasaran Diklat Teknis.
26
6. Pengembangan evaluasi dan pelaporan diklat teknis, di antaranya Rapat Evaluasi dan Laporan Tahunan Kegiatan dan Anggaran Diklat Teknis. 7. Pengembangan proses diklat teknis, di antaranya Workshop Pengembangan Metodologi Diklat Teknis, Peningkatan Kualitas Proses Pelaksanaan Pembelajaran Diklat Teknis. 8. Pengembangan tenaga diklat teknis, di antaranya Peningkatan Kualitas Kinerja Tenaga Kediklatan.
2.5.2. Proses/Kegiatan Pusdiklat Tenaga Administrasi Pendidikan dan Keagamaan Kegiatan diklat yang diselenggarakan Pusdiklat Tenaga Administrasi di antaranya adalah: 1. Diklat fungsional, di antaranya Diklat Calon Widyaiswara, Diklat Fungsional Analis Kepegawaian, Diklat Fungsional Arsiparis, Rumpun Diklat Fungsional Pustakawan, Diklat Fungsional Peneliti, Diklat Fungsional Litkayasa, Diklat Fungsional Auditor, Diklat Analisis Jabatan, Diklat Fungsional Statistisi, Diklat Fungsional Pranata Komputer, dan Diklat Fungsional Humas. 2. Diklat teknis administrasi, di antaranya Diklat Perpustakaan, Diklat Kearsipan, Diklat Perencanaan, Diklat Administrasi Kepegawaian, Diklat Keuangan dan BMN. 3. Diklat administrasi dan manajemen, di antaranya Diklat Pelayanan Prima, Diklat Teknis Manajemen Kebijakan Publik (TMKP),
27
Diklat
Analisis
SWOT,
Diklat
Manajemen
Mutu,
Diklat
Monitoring dan Evaluasi, Diklat MOT, Diklat TNA, Diklat TOC, Teknis Analisis Jabatan, Diklat Manajemen Multikultural, Diklat SAKIP/LAKIP,
Diklat
Manajemen
Perkantoran,
Diklat
Manajemen Berdasarkan Sasaran, Diklat Pengelolaan Kampus, Diklat Penyusunan Kurikulum Diklat, Diklat Kehumasan dan Keprotokolan, Diklat Teknis Umum. 4. Diklat
Kewidyaiswaraan,
di
antaranya
Diklat
Penyusunan
Kurikulum Diklat, Diklat Pengembangan Alat Bantu Latihan, Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah, TOT Substansi/Spesialisasi, Diklat Metodologi Penelitian, Diklat Penyusunan Modul/Bahan Ajar,
Diklat
Konsultan
Manajemen,
Diklat
Metodologi
Pembelajaran, Diklat Penyusunan Bahan Orasi Ilmiah, dan Diklat Evaluasi Penyelenggaraan Diklat. 5. Diklat pembinaan mental, di antaranya Diklat SHIBGOH, Diklat Pembinaan Mental PNS, Diklat Etika Kerja Aparatur, Diklat Budaya Organisasi, dan Diklat Mind Setting PNS. Adapun program atau kegiatan unggulan Pusdiklat Tenaga Administrasi, di antaranya adalah Penyusunan Jurnal Suara Diklat, Pengembangan Diklat Jarak Jauh, Penyusunan dan Pengembangan Modul Diklat Teknis Administrasi, Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum dan Silabus, Penyusunan dan Pengembangan Pedoman Kediklatan, Pengembangan Website, Pengembangan Wawasan Calon
28
Widyaiswara Manajemen Pentaloka
dan
Widyaiswara,
Kediklatan, Permasalahan
Pentaloka HAM,
Pengembangan Wawasan
Temu
Karya
Peningkatan Kualitas Perencanaan Kediklatan.
Wawasan
Kepemimpinan, Nasional,
dan
