BAB II DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
A. SejarahRingkas Pada awalnya Padangsidimpuan adalah kota Administrasi yang masihberada di
wilayah
Kabupaten
Tapanuli
Selatan.Namun
pada
tahun
2001,
berdasarkanUndang-undang No. 04 Tahun 2001 makaterbentuklahpemerintah KotaPadangsidimpuan.
Sesuai
dengan
surat
keputusan
Walikota
Padangsidimpuan No.188.45/24 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan yang bertugas untuk mengelola bidang penerimaan dan pendapatan di daerah kota Padangsidimpuan termasuk untuk mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para wajib pajak/ wajib retribusi yang berada di daerah kota Padangsidimpuan yang terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Batu Nadua, Kecamatan Hutaimbaru dan Kecamatan Angkola Julu. Instansi Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada dalam koordinasi Biro keuangan sebagai pajak dan pendapatan. Namun pada tahun 2008 sesuai dengan peraturan pemerintah No.14 Tahun 2007 maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan melakukan peleburan dengan Bagian Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Pemerintah
10
Kota
Padangsidimpuan.
Makasesuai
dengan
Peraturan
Daerah
Kota
Padangsidimpuan No. 03 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah Kota Padangsidimpuan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan berganti nama menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan. Di dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Asset Daerah yang baru ini dibentuk seksi-seksi administrasu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah juga dibentuk bagian sekretariat yang membawahi 3 Kepala Sub Bagian yang merupakan
kontribusi
yang
cukup
penting
bagi
Pemerintah
Kota
Padangsidimpuan dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan pendapatan daerah. Meningkatnya pendapatan daerag hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara kebijaksanaannya menaikkan tarif, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, system, dan prosedur organisasi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah yang ada sekarang. Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan memiliki visi dan misi yang jelas dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya visi dan misi maka tujuan dapat tercapai dengan baik. Visi dan misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.
Visi Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi
pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan
11
tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. “Menjadi Dinas Pendapatan Daerah yang Profesional dan Berkualitas dalan Pemberdayaan Potensi Daerah Menuju Otonomi Daerah yang Maju dan Mandiri.” Visi terserbut diartikan sebagai berikut : a.
Menjadikan Dinas Pendapatan Daerah yang Profesional yaitu terwujudnya Dinas Pendapatan yang memiliki Standar Pelayanan Minimun dengan sistem kerja yang teroganisir secara efisien, efektif, transparan, terukur, memilili kejelasan, waktu penyelesaian, non diskriminasi, dan akuntabel yang berbasis pada teknologi informasi dalam pengelolaan data pendapatan.
b.
Berkualitas yaitu wujud dari Dinas Pendapatan yang memiliki hasil kinerja yang optimal yang dicirikan dengan tepat waktu dan hasil memuaskan karena didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana, kuantitas, dan kualitas yang memadai.
c.
Dalam pemberdayaan Potensi Daerah yaitu terwujudnya Dinas Pendapatan Daerah yang mampu segala potensi secara optimal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa melakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.
d.
Menuju Otonomi Daerah yaitu Maju dan Mandiri adalah menggambarkan terwujudnya suatu keadaan yang ingin dicapai.
12
e.
Meningkatkan jumlah pendapatan. Pendapatan masyarakat akan sejalan dan sebangun dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan iklim mikro dan menengah yang kondusif.
2.
Misi Untuk mewujudkan visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan,
ada 2 misi yang akan dilaksanakan, yaitu : a.
Meningkatkan Kemandirian Daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah umum dan pembangunan.
b.
B.
Meningkatkan kualitas dan pelayanan yang profesional.
Struktur Organisasi Struktur organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang
dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi berfungsi untuk menyelenggarakan tugas dengan tujuan yang diinginkan. Dengan struktur organisasi masing-masing pegawai tahu akan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sehingga pegawai tersebut dengan sendirinya menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan tanggung jawab akan lancar hendaknya pegawai ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan bakat, pendidikan, pengalaman, dan keahlian fisiknya. Demi tercapai tujuanumum
13
suatu instansi diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut. Tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan prinsip-prinsip adanya pemisahan tugas dan sekaligus diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian instansi yang telah diterangkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu terstruktur organisasi dalam instansi. Struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah KotaPadangsidimpuan terdiri dari :
STRUKTUR ORGANISASI 2.1 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASSET DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
14
1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, terdiri dari : a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub bagian Perencanaan dan pelaporam c. Sub bagian Keuangan 3. Bidang Pengembangan dan pengendalian, terdiri dari : a. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah b. Seksi Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah c. Seksi Hukum dan Publikasi 4. Bidang Anggaran, terdiri dari : a. Seksi Anggaran Belanja Pegawai b. Seksi Anggaran Belanja Non Pegawai 5. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari : a. Seksi Perbendaharaan Belanja Pegawai b. Seksi Perbendaharaan Belanja Non Pegawai c. Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Bidang Verifikasi dan Pembukuan, terdiri dari : a. Seksi Verifikasi b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan Realisasi Belanja c. Seksi Pembukuan Dan Pelaporan Realisasi Pendapatan 7. Bidang Pengelolaan Asset Daerah, terdiri dari : a. Seksi Pendataan, Monitoring , dan Evaluasi Asset Daerah b. Seksi Optimaliasasi Asset Daerah
15
8. Bidang Pendapatan, terdiri dari : a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan b. Seksi Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil c. Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain 9. Unit pelaksana Teknis Daerah 10. Jabatan Fungsional Tertentu
C.
Job Description Adapun uraian tugas dari struktur organisasi adalah : 1.
Kepala Dinas a. Kepala Dinas pendapatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas dekonsentrasi, dan tuga pembantu di bidang pendapatan. b. Untuk
menyelenggarakan
tugas
Kepala
Dinas
Pendapatan
menyelenggarakan fungsi : 1.
Persiapan konsep kebijakan daerah, ketentuan,dan standart pelaksanaan daerah kabupaten atau kota serta standard pelaksanaan tugas-tugas dibidang pendapatan daerah.
2.
Penyelenggara koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait, pembinaan, pengendalian teknis, dan evaluasi panggilan potensi, pemberdayaan potensi, dan pemungutan sumber yang ditetapkan.
16
3.
Penyusuan, pengalokasian ,dan pelaksanaan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang pendapatan.
4.
Pelaksanaan tugas-tugas lain menyangkut pendapatan yang diberikan Walikota dan Sekretaris Daerah sesuai standar yang ditetapkan.
5.
Pemberian masukan yang perlu kepada Walikota dan Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya.
6.
Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota dan Sekretaris Daerah sesuai standar yang ditetapkan.
2.
Sekretaris a. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum, dan penyusunan program. b. Untuk melaksanakan tugas sebagai berikut : 1.
Penyusunan, pengelompokkan, pengkalasifikasian, dan penyempurnaan
standar
penyelenggara
urusan
pemberdayaan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan administrasi umu barang. 2.
Perencanaa dan pengadaan, kebutuhan internal, dan kebutuhan administrasi umum barang sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
17
3.
Perencanaan, pengelolaan, dan pengurusan pertanggung jawaban keuangan dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
4.
Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas.
5.
Perencanaan, pengelolaan, dan peningkatan pendayagunaan organisir dan kepegawaian.
6.
Perencanaan dan peningkatan sistem kerja serta pengelolaan barang dinas.
7.
Pelaksanaan tugas yang diberikan Kepala Dinas
8.
Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas
9.
Pelaporan dan Pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas.
3.
Bidang Pengembangan dan Pengendalian a. Bidang pengembangan dan pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang penyusunan, perencanaan, dan pengembangan pendapatan daerah, evaluasi,dan pengendalian pendapatan daerah serta hukum dan publikasikan. b. Adapun beberapa tugas Bidang Pengembangan dan Pengendalian adalah : 1.
Penyusunan rencana strategis jangka menengah dan tahunan dinas.
2.
Pelaksanaan penyusunan , pengelompokkan, maupun pengklasifikasikan
18
perencanaan,
dan
pengembangan
pendapatan daerah, evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah serta hukum dan publikasikan. 3.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
4.
Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
5.
Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas.
4.
Bidang Anggaran Bidang Anggaran mempunyai tugas dan menyiapkan bahan
perumusan dan pelaksanaan penyusunan anggaran belanja. Tugas bidang anggaran sebagai berikut : a. Menyusun perencanaan Anggaran penanganan urusan pemerintah daerah. b. Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan APBD. c. Menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, penjabaran P.APBD , dan nota Keuangan. d. Menyusun rancangan pedoman evaluasi APBD. e. Melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD. f. Menyusun rancangan Kebijakan keseimbangan fisikal. g. Menyusun rancangan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintah. 19
h. Melaksanakan fasilitas perencanaan dan penganggaran pemerintah. i. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kepala seksi. j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. k. Penyiapan bahan perumusan kebijakan anggaran. l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian anggaran. 5.
Bidang Perbendaharaan Bidang perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan dan pelaksanaan perbendaharaan. Adapun beberapa tugas dan fungsi Perbendaharaan adalah sebagai berikut : a. Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. b. Menyusun rancangan standar satuan harga dan analisis standar belajar daerah. c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perbendaharaan. d. Melaksanakan
penyusunan
bahan
pembinaan
administrasi
keuangan. e. Melaksanakan pembinaan kebendaharawan. f. Melaksanakan
program
dan
petunujk
teknis
di
bidang
perbendaharaan. g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perbendaharaan. 6.
Bidang Verifikasi dan Pembukuan 20
Bidang verifikasi dan pembukuan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksaan verifikasi dan pembukuan. Adapun beberapa fungsi adalah sebagai berikut : a.
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan verifikasi dan pembukuan.
b.
Melaksanakan pembukuan.
c.
Melaksanakan verifikasi.
d.
Melaksanakan penyusunan nota keuangan perhitungan APBD.
e.
Melaksanakan penyusunan laporan keuangan pelaksanaan APBD.
f.
Melaksanakan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang verifikasi dan pembukuan.
g.
Melaksanakan koordinas dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang verifikasi dan pembukuan.
h.
Melaksanakan pembinaan dan penilaian Kepala Seksi.
i.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
7.
Bidang Pengelolaan Asset Daerah
Bidang Pengelolaan Asset Daerah mempunyai tuga menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan asset dan investasi daerah. Adapun beberapa tugas dan fungsi di Bidang Pengelolaan Asset daerah adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan asset dan investasi daerah.
21
b. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah. c. Melaksanakan pengelolaan investasi barang. d. Melaksanakan administrasi penghapusan barang milik daerah. e. Melaksanakan pengelolaan investasi dan asset daerah. f. Melaksanakan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan investasi dan asset daerah. g. Melaksanakan pembukuan buku standar harga barang. h. Melaksanakan
pengawasan
dan
pengendalian
di
bidang
pengelolaan investasi dan asset daerah. 8.
Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
fungsional yang terbagai dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Uraian tugas kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
D.
Jaringan Usaha/Kegiatan Adapun jenis usaha atau kegiatan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota
Padangsidimpuan ialah
suatu instansi
yang dibentuk pemerintah
yang
dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat.
Dinas
pendapatan
Daerah
Kota
Padangsidimpuan merupakan instansi yang memiliki sumber pendanaan
22
secaraumum yang berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN, penjualan aset negara, dan sumbangan. Setiap dana yang diterima harus dipertanggungjawabkan kepada publik terkait dengan diperlukannya transparasi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Kegiatan tersebut dilakukan untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari kegiatan ini Dinas Pendaptan Daerah Kota Padangsidimpuan berorientasi pada pelayan mereka terhadap masyarakat dan juga berusaha mencapai visi dan misinya.
E.
Kinerja Terkini Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan
kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi. Menurut Mangkunegara (2005 : 67 ), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Setiap instansi mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai hal itu membutuhkan kerja keras yang tinggi dan displin serta loyalitas dalam bekerja. Di dalam kinerja usaha ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui penetapan kinerja Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Kinerja usaha memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja, dan rencana capainnya. 23
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus di organisasi. Kinerja terkini yang dilakukan pada Dispenda Kota Padangsidimpuan penatausahaan Keuangan di Lingkungan Pemerintahan Kota Padangsidimpuan untuk meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan.
F.
Rencana Usaha/Kegiatan Rencana kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan antara
lain sebagai berikut : 1.
Perluasan dan peningkatan sumber pendapatan daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi dan penatausahaan.
2.
Pengembangan atau peningkatan sarana dan prasarana publik.
3.
Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan pelayanan.
4.
Meningkatkan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung utama kelembagaan.
5.
Penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan , dan pelaksanaan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi , transparan, dan bertangungg jawab.
6.
Peningktan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dibidang pendapatan daerah.
24
7.
Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
8.
Peningkatan hubungan kerja sama antara Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan dengan Pemerintah BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil dari pemerintah.
25
