BAB II DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN TANGGUNG JAWAB PENGASUHAN ANAK SETELAH PERCERAIAN

BAB II DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN TANGGUNG JAWAB PENGASUHAN ANAK SETELAH PERCERAIAN

A. Perceraian dan Akibat Hukumnya 1. Perceraian Salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan suami-isteri karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami-isteri untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disebut dengan cerai.45 Perceraian yang sah haruslah perceraian yang penghapusan perkawinannya dilakukan dengan putusan hakim, Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami-isteri, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.46 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.47 Untuk melakukan perceraian tersebut haruslah ada cukup alasan yang salah satunya yaitu bahwa antara suami istri yang meminta untuk diceraikan tidak dapat untuk hidup rukun sebagai suami isteri lagi. Menurut Undang-undang, alasan perkawinan dapat bubar antara lain karena kematian, karena keadaan tidak hadir si suami atau isteri, selama 10 (sepuluh) tahun diikuti dengan perkawinan baru isterinya atau suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Buku I Kitab

45

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, http//:ebsoft.web.id, diakses pada tanggal 2 Oktober

46

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

2011. 47

Universitas Sumatera Utara

Undang-undang Hukum Perdata, karena putusan hakim setelah perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan ini dalam putusan Register Catatan Sipil.48 Oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan yang telah dibentuk dapat putus antara lain karena:49 a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan dikarenakan kematian disebabkan karena salah satu dari suami/istri atau bahkan kedua-duanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga pernikahan dianggap telah putus dengan meninggalnya salah satu pihak atau kedua-duanya tersebut. Putusnya perkawinan dikarenakan Perceraian merupakan putusnya perkawinan yang dikarenakan adanya ketidak cocokkan lagi para pihak untuk melanjutkan rumah tangganya. Sehingga terjadinya pengajuan gugatan salah satu pihak baik itu suami maupun istri untuk diputuskannya perkawinan mereka. Terhadap perceraian ini maka yang dapat menjadi alasanalasan para pihak untuk memutuskan perkawinan tersebut antara lain:50 a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; b. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

48

R.Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 199. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 50 R.Subekti, op cit, Pasal 209 49


d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak

dapat

menjalankan kewajiban sebagai suami–isteri; f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan merupakan putusnya perkawinan berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Hakim. Selain karena hal pengajuan gugatan perceraian tersebut diatas, putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dilapangan juga dapat terjadi dikarenakan keadaan tidak hadir dari salah satu suami atau istri. Putusnya suatu perkawinan bukan berarti melepaskan suatu beban tanggung jawab salah satu pihak istri atau suami terhadap pihak lainnya. ini dikarenakan, jika dibutuhkan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.51 Dengan mempertimbangkan bahwa pihak yang telah diceraikan tersebut tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi dirinya sendiri.52 Pengadilan Negeri menentukan jumlah nafkah tunjangan yang akan diberikan kepada salah satu pihak yang dinilai pantas untuk dinafkahi, dimana nafkah tersebut berasal dari harta kekayaan pihak suami atau istri yang dianggap mempunyai kelebihan atau kemampuan untuk itu.53 2. Akibat Hukum Perceraian

51

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 R.Subekti, op cit, Pasal 225 53 Ibid 52


Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.54 Sedangkan pengertian peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.55 Adapun akibat hukum dalam kaitannya dengan akibat perceraian ini diatur di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 156 Inpres Nomor 1 tahun 1991. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu: 1) Terhadap anak-anaknya, 2) Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan). 3) Terhadap Nafkah (pemberian bekas suami kepada bekas isterinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya). 1) Terhadap anak-anaknya Keluarga yang pecah ialah keluarga dimana terdapat ketiadaan salah satu dari orang tua karena kematian, perceraian, hidup berpisah, untuk masa yang tak terbatas ataupun suami meninggalkan keluarga tanpa memberitahukan kemana ia pergi.56 Hal ini menyebabkan : a. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurusi permasalahan mereka. b. Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasi.

54

J.B. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal 104. ibid, hal 101. 56 Yani Trizakia, Latar Belakang dan Dampak Perceraian, UNS, Semarang, 2005, hal 29. 55


c. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik. Jadi akibat yang timbul dari perceraian menyebabkan anak merasa terabaikan. Oleh karena itu, Kartini Kartono mengatakan bahwa sebagai akibat bentuk pengabaian tersebut, anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Di kemudian hari mereka mencari kompensasi bagi kerisauan batin sendiri diluar lingkungan keluarga, yaitu menjadi anggota dari suatu gang kriminal lalu melakukan banyak perbuatan brandalan dan kriminal. Pelanggaran kesetiaan loyalitas terhadap patner hidup, pemutusan tali perkawinan, keberantakan kohesi dalam keluarga. Semua ini juga memunculkan kecenderungan menjadi delinkuen pada anak-anak dan remaja. Setiap perubahan dalam relasi personal antara suami-istri menjurus pada arah konflik dan perceraian. Maka perceraian merupakan faktor penentu bagi pemunculan kasus-kasus neurotik, tingkah laku asusila dan kebiasaan delinkuen.57 Lebih lanjut Kartini Kartono juga mengatakan bahwa penolakan oleh orang tua atau ditinggalkan oleh salah seorang dari kedua orang tuanya, jelas menimbulkan emosi, dendam, rasa tidak percaya karena merasa dikhianati, kemarahan dan kebencian, sentimen hebat itu menghambat perkembangan relasi manusiawi anak. Muncullah kemudian disharmoni sosial dan lenyapnya kontrol diri, sehingga anak dengan mudah dapat dibawa ke arus yang buruk, lalu menjadi kriminal. Anak ini memang sadar, tetapi mengembangkan kesadaran yang salah. Fakta menunjukkan bahwa tingkah laku yang jahat tidak terbatas pada strata sosial bawah, dan strata ekonomi rendah saja tetapi juga muncul pada semua kelas, khususnya dikalangan keluarga yang berantakan. Memang perceraian suami-istri dan perpisahan tidak selalu mengakibatkan kasus

57

Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja., Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 17.


delinkuen dan karakter pada diri anak.58 Akan tetapi, semua bentuk ketegangan batin dan konflik familiar itu mengakibatkan bentuk ketidakseimbangan kehidupan psikis anak. Di samping itu juga tidak berkembangnya tokoh ayah sebagai sumber otoritas bagi anak laki-laki.59 Sehingga anak berkembang menjadi kasar, liar, brutal, tidak terkendali, sangat agresif dan kriminal.60 Peristiwa perceraian, apapun alasannya, akan membawa dampak bukan hanya bagi mantan suami dan istri tersebut akan tetapi juga bagi anak. Anak biasanya akan mengalami dampak negatif dari perceraian sehingga tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan, karena tidak jarang pecahnya rumah tangga akan mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Konsekwensi hukum dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan adanya perceraian adalah bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak menjadi hapus dan berubah, dari kekuasaan orang tua menjadi kekuasaan wali.61 Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 masih berada dibawah kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu belum dicabut.62 Walaupun pada dasarnya masih orang tua si anak juga yang menjalankan pengasuhan terhadap anak tersebut. Menurut Pengadilan, setelah terjadinya perceraian maka Pengadilan akan memutuskan siapa di antara ayah dan ibu yang berhak menjalankan kuasa orang tua demi kelangsungan pemeliharaan dan pengasuhan anak, tidak jarang terjadi perebutan mengenai hak asuh anak, masing-masing bekas suami isteri merasa paling berhak dan paling layak untuk menjalankan hak asuh.

58

Ibid, hal 18. Yani Trizakia, Op.Cit, hal 57. 60 Kartini Kartono, Op.Cit, hal 18. 61 R.Subekti, op cit, Pasal 206 ayat (2) 62 Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 59


Sengketa hak pemeliharaan anak berbeda dengan sengketa harta, dalam sengketa harta putusan hakim bersifat menafikan hak milik pihak yang kalah, tetapi putusan hak pemeliharaan sama sekali tidak menafikan hubungan pihak yang kalah dengan anak yang disengketakan. Sehingga lazimnya walaupun putusan memenangkan pihak ibu dan mengalahkan pihak ayah, biasanya putusan juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh menghalanghalangi ayah berhubungan dengan anaknya demikian juga sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.63 Dengan terjadinya perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Sebagai ibu atau bapak mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi putusan dengan semata-mata mendasarkan kepada kepentingan anak. Seorang bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan jika bapak ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikulnya.64 Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus.65 Terhadap anak, akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang timbul menurut Undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut:66

63

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Indra Cahya pada tanggal 23 November 2011. 64 Pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 65 Pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 66 Pasal 41 Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan.


a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak- anak

itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi

kewajiban tersebut.Pengadilan dapat menentukan

bahwa

ibu ikut memikul biaya

tersebut. Selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah ia berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang akan mewakilinya mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.67 Meskipun memegang kuasa, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak menghendaki.68 Jika orang tua melalaikan kewajibannya atau berkelakuan yang sangat buruk, kekuasaannya terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu, pencabutan kekuasaan orang tua dapat dimintakan ke pengadilan oleh salah satu orang tua, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau oleh pejabat berwenang, kekuasaan orang tua yang dicabut tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap memberi biaya pemeliharaan kepada anak.69 Dengan demikian jelas bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus. Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang

67

Pasal 47 Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 48 Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan. 69 Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 68


layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (alimentasi) yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian. Apabila perkawinan antara seorang suami dengan seorang istrinya dalam suatu rumah tangga, baik karena kematian (meninggal dunia salah seorang di antara mereka) maupun karena terjadinya suatu perceraian di antara mereka dan karena putusan Pengadilan, maka akan membawa akibat terganggunya proses pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka tersebut. Oleh sebab itu salah seorang di antara kedua orang tuanya harus menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak tersebut, hal ini berhubungan erat dengan masa depan dan perkembangan jiwa anak-anak yang masih memerlukan perhatian, kasih sayang dan pendidikan dasar dari orang tuanya, khususnya bagi anak yang masih di bawah umur. Pada umumnya apabila anak yang masih di bawah umur, maka hak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut akan diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan ketentuan agama dan juga peraturan perUndang-undangan yang berlaku sekarang khususnya dalam Undang-undang Perkawinan beserta peraturan pelaksananya, disebabkan bahwa anak-anak di bawah umur masih sangat memerlukan perhatian dari seorang ibu, sedangkan kepada seorang ayah diberikan tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak mereka tersebut sampai dewasa.70 Jadi dalam hal ini apabila pihak yang diserahkan kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak melaksanakan dengan baik, maka dapat saja digugat kembali oleh pihak lain yang berkepentingan terhadap anak tersebut. Gugatan tersebut dapat timbul setelah memperoleh hak

70

Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.


asuh dan tanggung jawab dalam pemeliharaan dari anak tersebut, di mana dalam pelaksanaannya penerima hak tidak melaksanakan kewajibannya.

2) Akibat terhadap harta Menurut Pasal 35 UU Perkawinan harta perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh dari masingmasing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu Pasal 36 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Suatu perceraian akan membawa akibat hukum yaitu adanya pembagian harta bersama bagi para pihak yang ditinggalkannnya. Pembagian tersebut perlu dilakukan guna menentukan hak-hak para pihak yang ditinggalkannya. Dari segi bahasa harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan.71 Sedangkan yang dimaksud dengan harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.72 Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun

71 72

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, Balai Pustaka, Tahun 1989, cet.2, hal 199 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 200


harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami isteri dan barang-barang hadiah.73 Ketentuan mengenai harta dalam perkawinan menurut Pasal 35 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dari ketentuan Pasal 35 Undang-undang Perkawinan itu pula J.Satrio menyimpulkan bahwa harta dalam perkawinan mungkin berupa : 1) Harta bersama 2) Harta Pribadi, dapat berupa: a. Harta bawaan suami b. Harta bawaan isteri c. Harta hibahan/ warisan suami d. Harta hibahan/ warisan isteri. Dengan demikian harta yang telah dipunyai pada saat (dibawa masuk ke dalam) perkawinan terletak diluar harta bersama. Menurut Pasal 37 jo penjelasan Pasal 35 Undangundang Perkawinan, apabila perkawinan putus, maka harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Oleh karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak meninggal, mungkin pula karena perceraian. Dengan demikian penyelesaian harta bersama adalah sebagai berikut:

73

Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, cet. IV, Tahun 1999,

hal 156


1) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami, yang ada ialah harta milik masing-masing suami dan istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing. 2) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini atau harta guna kaya), jika terjadi perceraian bekas suami dan bekas istri masing-masing mendapat separuh (Yurisprudensi Mahkamah Agung No.387k/ Sip/ 1958 tanggal 11-2-1959 dan No.392k/ Sip/ 1969 tanggal 30-8-1969).74 3) Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetap tunduk kepada KUH Perdata yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan). Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri, Pasal 128 KUH Perdata juncto Pasal 37 Undang-undang Perkawinan belum memberikan penyelesaian tuntas mengenai harta bersama dalam hal terjadi perceraian, malah masih menghidupkan dualisme hukum. Padahal hukum adat sudah memberikan penyelesaian yang adil yaitu separoh bagi bekas suami dan separoh bagi bekas istri. Demikian juga KUH Perdata memberikan penyelesaian bahwa harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri. Rumusan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan juga dibagi dua, separoh untuk bekas suami dan separoh untuk bekas istri. Rumusan itu adalah sesuai dengan asas “hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri”. Harta milik masing-masing pada waktu pernikahan dimulai, tetap menjadi miliknya sendiri.75

74

http://asiamaya.com/konsultasi_hukum/harta_perkawinan/pembag_harta.htm, diakses pada tanggal 16 oktober 2011. 75 Pasal 37 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.


Demikian juga harta yang mereka peroleh masing-masing selama berlangsung pernikahan tidak bercampur menjadi kekayaan bersama, tetapi tetap terpisah satu sama lain. “Terhadap milik suami, si isteri tidak berhak begitu saja, dan sebaliknya. Tetapi suami-isteri walaupun bukan sebagai pemiliknya tetap boleh memakai harta itu berdasarkan perjanjian antara suami-isteri yang biasanya berlaku secara diam-diam”.76 B. Pengasuhan Anak Menurut Hukum Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) ialah dimulai saat berada dalam kandungan ibunya sudah dianggap telah dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung selama dia hidup. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) KUHPerdata Indonesia bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya, mati sewaktu dilahirkannya dianggap ia tidak pernah telah ada.77 Hukum perdata mengatur setiap manusia pribadi mempunyai hak yang sama untuk didukung hak dan kewajibannya, manusia mempunyai kewenangan berhak sejak ia dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya asalkan ia lahir hidup apabila kepentingannya menghendaki.78 Jadi setiap orang dimungkinkan pula berhak sejak ia masih dalam kandungan dan lahirnya harus hidup. Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukaan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pertumbuhan fisiknya. Peran seorang ayah yang berkewajiban dalam membiayai nafkah pemeliharaan dan pendidikan seorang anak agar si anak tersebut dapat menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara kelak,

76

Yani Trizakia, Op.Cit, hal 57. Subekti dan Tjitro Sudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet. Ke-28, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal 4. 78 Abdul Qodir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal, 45. 77


mengingat tanggung jawab anak sebagai generasi penerus. Untuk kepentingan seorang anak, sikap perduli dari kedua orang tua terhadap tanggung jawab biaya nafkah memang sangat diperlukan. Jika tidak, maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh, tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu yang paling diharapkan adalah keterpaduan keduanya yang akan bisa diwujudkan selama kedua orang tuanya itu

masih tetap dalam

hubungan suami istri. Dalam suasana yang demikian, kendatipun tugas mengasuh anak lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan dalam hal memenuhi segala kebutuhan guna memperlancar tugas pengasuhan. Harapan seperti tersebut di atas tidak akan terwujud, bilamana terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak. Peristiwa perceraian apapun alasannya merupakan malapetaka bagi anak, di saat itu si anak tidak lagi dapat merasakan nikmat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Padahal merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak. Pecahnya rumah tangga kedua orang tua, tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. 1. Tanggung Jawab Pengasuhan Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Setiap anak mempunyai hak yang sama dalam pemeliharaan dari orang tuanya. Pemeliharaan menurut etimologi adalah “proses, cara, perbuatan memelihara (kan), penjagaan, perawatan, pendidikan, penyelamatan, penjagaan harta kekayaan”.79 Dalam Hukum Islam pemeliharaan anak disebut dengan al hadhinah yang dalam pengertian istilah hadhanah adalah ”pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya”.80

79 80

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.cit., hal. 848 Ash Sha’ani, Subulus Salam, (Surabaya : Terjemahan Abubakar Muhammad Jilid 3, Al Ilkhlas, 1995),

hlm. 819


Al-Hadhânah berasal dari kata hadhana–yahdhunu–hadhnan wa hidhânah

wa hadhânah.

Secara bahasa hadhânah memiliki dua arti pokok. Pertama dari al-hidhnu (dada), yaitu anggota tubuh antara ketiak dan pinggang. Dari sini jika

dikatakan, Ihtadhana al-walad, artinya

mendekapnya, yaitu merengkuh dan meletakkannya di dalam dekapan (pelukannya). Kedua, alhidhnu adalah jânib asy-syay’i (sisi sesuatu). Jika dikatakan, Ihtadhana asy-syay’a,artinya meletakkan sesuatu itu di sisinya dan berada dalam pemeliharaannya serta memisahkannya dari pihak lain. Hal itu seperti seekor burung yang mengumpulkan telurnya dan mengeraminya sehingga telur itu berada di sisinya dan di bawah pemeliharaannya.81 Pengertian lain dari hadhanah adalah di samping atau berada dibawah ketiak. Merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena tidak bisa mengerjakan keperluan sendiri. Menurut Hukum Islam apabila bercerai dua orang suami-isteri, sedang keduanya sudah mempunyai anak yang belum mumayiz (belum mengerti kemaslahatan dirinya), maka isterilah yang berhak untuk mendidik dan merawat anaknya itu, sehingga sampai ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum mumayyiz atau anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir sampai berusia 21 tahun, dan sesudah mumayyiz (Pasal 106 KHI). Sebelum anak mumayyiz, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi anak pada usia tersebut sangat membutuhkan hidup di dekat ibunya. Masa mumayyiz dimulai sejak anak secara sederhana sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, ini dimulai sejak umur

81

Ibid.


tujuh tahun sampai menjelang dewasa (baligh berakal). “Pada masa ini anak sudah dapat memilih dan memutuskan apakah akan memilih ikut ibu atau ayahnya. Tetapi dalam kondisi tertentu ketika pilihan anak tidak menguntungkan bagi anak, demi kepentingan anak hakim boleh mengubah putusan itu dan menentukan mana yang maslahat bagi anak”.82 Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia 21 tahun. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak maka pengadilanlah yang memutuskannya (Pasal 156 d dan e KHI). Dalam putusan hak asuh sama sekali tidak menafikan hubungan pihak yang kalah dengan anak yang disengketakan, sehingga tidak sepatutnya sengketa hak asuh dipertajam ketika sudah diputuskan oleh Pengadilan. Sehingga lazimnya walaupun putusan memenangkan pihak ibu dan mengalahkan pihak ayah, biasanya putusan juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh menghalang-halangi ayah berhubungan dengan anaknya demikian juga sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.83 2. Pengasuhan Anak Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan cita-cita pembinaan hukum nasional, yang sekaligus menampung prinsipprinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.

82

Satria Effendi, Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999), hal. 181 83 Ibid., hal. 200


Penjelasan umum Undang-undang ini menyebutkan, bahwa sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang- undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedang di lain pihak harus dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Karena itu pula Undang-undang ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan, sehingga dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan, tidak ada perkawinan di luar masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka konsekuensinya tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.84 Menurut penjelasan Pasal 2 bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.85 Perkawinan yang telah berlangsung sewaktu-waktu dapat putus, hal itu walaupun dipandang masih secara negative didalam masyarakat namun

oleh Undang-undang

diperkenankan jika antara suami dan istri sekiranya tidak dapat lagi untuk dipersatukan didalam berumah tangga. Putusnya perkawinan atau terjadinya perceraian akan menimbulkan akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Mengenai hubungan suami istri adalah sudah

84

H.M Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, halaman

85

Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

104.


jelas bahwa akibat pokok dari perceraian perkawinan, persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam perceraian perkawinan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

memberi biaya

Kewajiban dan/atau

menentukan sesuatu kewajiban ini tentu berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bersangkutan dengan hal tersebut diatas, mengenai anak, berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai akibat yuridis yang dapat terjadi terhadap anak bila terjadi perceraian, yaitu: 1. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anakanak pengadilan memberi keputusannya. 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut. Kemudian dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut : 1. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya. 2. kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.


Terhadap hal tersebut juga Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur sebagai berikut: 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 2. orang tua mewakili anaktersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila orang tua melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan pengadilan. M.Yahya Harahap menjelaskan bahwa Orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidak becusan si orang tua itu atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit udzur atau gila dan bepergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.86 Contohnya seorang orang tua yang tidak pernah memberikan anaknya nafkah dan kehidupan yang layak yang dikarenakan orang tua tersebut berada didalam penjara atau tidak pernah diketahui keberadaannya. Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut, akan tetapi orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

86

M.Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, CV.Rajawali, Medan , 1986, halaman 216.


1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal- hal; a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. b. Ia berkelakuan sangat buruk sekali 2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Jika berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pelaksanaan pengasuhan anak diurus oleh seorang wali yang ditunjuk.“Ruang lingkup kekuasaan wali yang ditunjuk itu adalah sama

dengan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab orang tua dari anak tersebut,

yaitu meliputi pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.87 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka ia berada di bawah kekuasaan wali.88 Perwakilan itu berfungsi untuk mengurus pribadi anak yang bersangkutan maupun harta benda yang dimilikinya.89

87

Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 89 Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 88


Penunjukan Wali dilakukan sebisa mungkin berasal dari keluarga anak dibawah umur tersebut, yang oleh Undang-undang ditetapkan wali tersebut haruslah telah dewasa, berpikiran sehat, berkelakuan adil, jujur dan bertindak baik. 90 Akan tetapi meskipun demikian wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, yang dilakukan sebelum orang tua sianak tersebut meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.91 Setelah ditunjuk, wali akan mempunyai kewajiban untuk mengurus anak yang di bawah penguasaannya beserta harta benda anak dibawah umur yang berada dalam pengasuhannya tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan menghormati agama serta kepercayaan anak tersebut.92 Terhadap harta kekayaan si anak yang berada dibawah kekuasaannya, wali mempunyai kewajiban untuk: 93 1. Membuat daftar harta benda anak tersebut secara jelas dan rinci. 2. Mencatat semua perubahan yang terjadi atas harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya. 3. Mempertanggung jawabkan segala perhitungan dan kegiatan akibat dan kelalaian dan kesalahan wali. 4. Dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada dibawah kekuasaan wali, kecuali apabila kepentingan

anak

itu

menghendakinya.

90

Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 92 Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 93 Pasal 51 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 91


Selama melaksanakan kekuasaannya, wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau mengandaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak tersebut, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.94 Jika terjadi kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian dan kesalahannya maka wali dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap harta si anak yang berada dibawah perwaliannya tersebut.95 Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat di wajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.96 Dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: 1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, 2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, pengadilan dapat menunjuk orang lain sebagai wali. 3. Pengasuhan Anak Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perceraian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan putusnya suatu perkawinan dengan putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam

perkawinan

itu

berdasarkan alasan-alasan yang sah yang disebut dalam Undang-undang ini. Dalam hal suami istri tidak dapat hidup bersama lagi, Pasal 233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberi kemungkinan kepada mereka untuk menuntut perpisahan meja dan ranjang (scheiding van tavel en bed). Perpisahan meja dan ranjang ini mempunyai akibat bahwa suami istri dibebaskan dari kewajiban untuk bertempat tinggal bersama sedang perkawinan antara suami istri tidak

94

Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 51 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 96 Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 95


dibubarkan.97Kecuali itu mengakibatkan juga perpisahan harta kekayaan antara suami dan istri,98 karenanya penguasaan suami atas harta kekayaan istri dipertangguhkan dan istri berkuasa mengurus sendiri harta kekayaannya, karena ia telah mempunyai kebebasannya terhadap harta kekayaannya.99 Setelah terjadinya perceraian menurut Pasal 225 KUHPerdata, apabila pihak suami atau istri atas kemenangan siapa perceraian itu dinyatakan, tidak mempunyai penghasilan yang cukup guna membelanjai nafkahnya, maka Pengadilan Negeri boleh menentukan sejumlah uang tunjangan untuk itu dari harta kekayaan pihak lain. Begitu juga yang terjadi jika hal ini diputuskan oleh Pengadilan Agama. Terhadap anak-anak yang belum dewasa, menurut Pasal 229 KUHPerdata, oleh Pengadilan harus ditentukan sekali, kepada siapa dari bekas suami dan bekas istri anak-anak itu harus turut. Apabila yang diserahi anak itu tidak mampu memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut Pasal 230 KUHPerdata, Hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus diberikan oleh pihak lain untuk turut membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tadi. Dalam hal kekuasaan orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian dalam Pasal 300 KUHPerdata disebutkan bahwa kecuali jika terjadi pelepasan dan atau berlaku ketentuanketentuan mengenai pisah meja dan ranjang, si ayah sendiri yang melakukan kekuasaan itu. Selanjutnya ditentukan bahwa bila si ayah dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kekuasaan itu dilakukan oleh si ibu, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang. Pada ayat (2) disebutkan pula bila si ibu ini juga tidak dapat atau tidak berwenang,

97

R.Subekti op cit, Pasal 242. R.Subekti op cit, Pasal 243. 99 R.Subekti op cit, Pasal 244. 98


maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali sesuai dengan Pasal 359. Berbeda halnya menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, kekuasaan orang tua dipegang oleh kedua orang tua selama kekuasaan kedua orang tua atau salah satu orang tua tersebut tidak dicabut.100 Ketentuan Pasal 300 KUHPerdata tersebut diatas dimaksudkan karena ada kekhawatiran bahwa tidak ada persesuaian antara ayah dan ibu dalam hal kekuasaan orang tua, sehingga pihak ketiga, hakimlah yang harus turut campur.101 4. Tanggung Jawab Pengasuhan Anak Menurut Hukum Adat Dalam masyarakat hukum adat konsep mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak berbeda dengan masyarakat modern, di mana keluarga/ rumah tangga dari suatu ikatan perkawinan tidak saja terdapat anak kandung, tetapi juga terdapat anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan dan sebagainya.102 Kesemua anak-anak tersebut memiliki sangkut paut dengan hak dan kewajiban orang tua yang mengurus atau memeliharanya, begitu pula sebaliknya. Kedudukan anak-anak tersebut pengaturannya tergantung pada susunan masyarakat adat bersangkutan dan bentuk perkawinan kedua orang tua yang berlaku, tidak menjadi masalah tentang apakah anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah atau tidak, hal mana dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat yang bersangkutan.103 Dalam masyarakat dengan susunan kekerabatan yang patrilineal yang cenderung melakukan perkawinan bentuk jujur, di mana istri pada umumnya masuk dalam kelompok kekerabatan suami, maka kedudukan anak dikaitkan dengan tujuan penerusan keturunan menurut garis lelaki. Sehingga ada kemungkinan keluarga yang tidak memiliki anak lelaki atau tidak

100

Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, halaman 55. 102 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 126 103 Ibid. 101


punya anak sama sekali mengangkat anak wanita berkedudukan seperti anak lelaki atau mengangkat anak lelaki orang lain menjadi penerus keturunan yang kedudukannya sejajar dengan anak kandung. Dari uraian tersebut maka dapat diartikan bahwa permasalahan tanggung jawab pengasuhan terhadap anak pada masyarakat patrilineal berada dipihak suami atau kerabat suami apabila suami meninggal dunia. Pada masyarakat matrilineal yang cenderung melakukan perkawinan dalam bentuk semanda, di mana suami masuk ke dalam kerabat istri (matrilokal) atau di bawah kekuasaan kerabat istri, maka kedudukan anak dikaitkan dengan penerusan keturunan menurut garis keturunan wanita. Sehingga ada kemungkinan keluarga yang tidak mempunyai anak wanita atau tidak mempunyai anak sama sekali mengangkat anak lelaki berkedudukan seperti anak wanita atau mengangkat anak wanita orang lain untuk menjadi penerus keturunan yang berkedudukan sejajar dengan anak sendiri. Dari uraian tersebut maka dapat diartikan bahwa permasalahan tanggung jawab pengasuhan terhadap anak pada masyarakat matrilineal berada dipihak istri atau kerabat istri apabila istri meninggal dunia.104 Dalam masyarakat yang kekeluargaannya bersifat parental (keorang tuaan) yang terbanyak di Indonesia, kedudukan anak di daerah yang satu berbeda dari daerah yang lain. Di lingkungan masyarakat Melayu tidak banyak pengaruh tentang adanya anak angkat, tetapi di daerah Jawa anak wong ora nggenah, anak pungut, anak pupon, dapat berperanan melebihi anak sendiri. Di samping itu di pedesaan orang Jawa sudah terbiasa anak-cucu diurus oleh embahkakeknya, entah anak itu anak sah atau tidak, sedangkan di daerah lain hal tersebut bukan merupakan suatu kebiasaan.105 Dari uraian tersebut maka dapat diartikan bahwa permasalahan

104 105

Ibid., hal. 127 Ibid.


tanggung jawab pengasuhan terhadap anak pada masyarakat bilateral berada pada kedua orang tua baik pihak istri atau suami maupun kerabat orang tua baik itu dari pihak istri maupun suami. C. Hak Pemeliharaan Anak setelah Perceraian dalam Putusan Pengadilan Undang-undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal, yang salah satunya bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. kewajiban orang tua yang dimaksud tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tua putus.106 1. Penentuan Tanggung Jawab Terhadap Pemeliharaan dan Nafkah Anak Pengadilan Negeri merupakan salah satu dari badan peradilan di Indonesia, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.107 Dalam penuntutan biaya hidup bagi anak biasanya ibu yang akan bertindak mengajukan tuntutan terhadap bapak (bekas suami) apabila bekas suaminya tidak memenuhi kewajibannya dalam pemberian nafkah hidup bagi anak yang berada dalam asuhannya. Tuntutan yang dilakukan oleh ibu (bekas istri) tidak hanya mengenai pemenuhan terhadap biaya hidup dan pendidikan anak, namun juga menyangkut masalah pemeliharaan anak.Hal seperti ini yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam beberapa putusan yang menyangkut masalah pemeliharaan anak, maka setelah bercerai dan diputuskan bahwa anak ikut dengan ibunya,maka bekas suaminya akan diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah dan

106

107

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 188. Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 14 tahun 1970.


biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut.108 Hal ini sesuai dengan pengaturan Pasal 41 Undang-undang perkawinan yang mengatur kewajiban sang ayah untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak tersebut. Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan kasus-kasus pemeliharaan anak dan tanggung jawab nafkah anak cenderung melimpahkan tanggung jawab pemeliharaan anak kepada ibu kandungnya dan kepada pihak bapak dibebani tanggung jawab untuk memenuhi segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sehingga anak tersebut dapat berdiri sendiri.109 Bapak dan Ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu.110 Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ditentukan bahwa

anak

terlantar

adalah anak

yang

karena

sesuatu,

orang

tuanya melalaikan

kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.Setiap anak yang belum dewasa, mempunyai hak untuk dipelihara secara baik. Mereka memerlukan pengawasan, penjagaan, bimbingan, arahan serta pendidikan dari orang tua atau pihak lain apabila orang tua sudah tidak ada lagi. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak korban perlakuan salah dan penelantaran berhak atas perlindungan

108

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Indra Cahya. pada tanggal 23 November 2011 109 Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Indra Cahya pada tanggal 23 November 2011. 110 Hilman Hadikesuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal 131.


khusus. Oleh karena itu anak korban perceraian termasuk anak bermasalah harus mendapat perlindungan khusus.111 Kemudian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:112 1. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya. 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat mentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Tanggung jawab orang tua terhadap anak juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26, sebagai berikut : 1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 2. dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undangan yang berlaku. Dalam perlindungan anak pasca perceraian tidak hanya sebatas telah terpenuhinya ketentuan Undang-undang.Sepanjang orang tua yang telah bercerai dengan sadar dan beritikad

111 112

Pasal 1 ayat (15) -undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.


baik mau menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada, masalah yang ditimbulkan oleh perceraian, terutama masalah anak, akan dapat diminimalkan. Mungkin ada anggapan bahwa dengan telah terpenuhinya kebutuhan fisik anak maka masalah perlindungan anak sudah selesai. Tetapi tidak sesederhana itu, sebab dalam kenyataanya walaupun telah ada putusan yang mewajibkan ayah membiayai pemeliharaan anaknya dibelakang hari ayah tersebut tidak perduli lagi dengan kewajibannya. Oleh sebab itu perlu dipikirkan bagaimana upaya untuk mengoptimalkan perlindungan anak pasca perceraian orang tua,yang terutama sekali dengan mengadakan peninjauan kembali terhadap konsep

kekusaan orang tua yang bersifat tunggal,

serta menegaskan sanksi bagi pihak yang melalaikan kewajiban pemeliharaan anaknya. Kalau ibu yang telah diserahi hak

pemeliharaan anak ternyata melalaikan kewajibannya maka

hukuman baginya adalah mencabut hak pemeliharaan anak atau hak perwalian tersebut melalui permohonan dari pihak yang merasa keberatan dengan tindakan ibu tersebut kepada Pengadilan Negeri.113 Sesuai dengan makna dan rumusan Undang-undang, bahwa untuk menentukan hak perwalian, hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah demi anaknya. Jadi hakim harus benar-benar memperhatikan apabila

kepentingan hukum

anak tersebut dipelihara oleh

ibunya atau bapaknya mempunyai jaminan kehidupan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik.114 Salah satu asas yang termuat dalam konvensi hak-hak anak yang menyebutkan bahwa anak berhak untuk tumbuh dan dibesarkan dalam suasana penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin berada dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tuanya sendiri. Undang-

113

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Indra Cahya pada tanggal 23 November 2011. 114 Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Indra Cahya pada tanggal 23 November 2011.


undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:115 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya. 2. kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pernyataan Pasal diatas tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan harus dipelihara, diasuh dan dididik oleh orang tuanya. Dalam menyelesaikan suatu perkara, seorang hakim tidak boleh berdalih, dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur tentang hal itu. Oleh karena itulah seorang hakim harus menemukan dan menentukan hukumnya. Kaedah-kaedah hukum yang diatur dalam Undangundang Perkawinan ini disaring, mana yang dapat dijadikan suatu hukum yang hidup dan harus dilaksanakan. Sepanjang sebuah perkawinan tidak putus ditengah jalan karena perceraian, implementasi pemeliharaan dan perlindungan anak hampir tidak menjadi masalah. Jika perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga jalan satu-satunya adalah solusi perceraian, saat itu timbullah masalah karena sudah tidak ada kesepakatan lagi mengenai pemeliharaan dan pengasuhan anak. Bahkan tidak jarang anak menjadi persengketaan diantara suami istri. Anak akan menjadi

objek

rebutan

antara suami istri. Masing-masing pihak

menganggap bahwa merekalah yang lebih berhak untuk memelihara anak. Masalah pemeliharaan anak lebih baik diserahkan kepada istri, karena mereka lebih mengetahui keadaan dan perkembangan anak, sementara suami lebih banyak waktunya untuk

115

Pasal 45, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .


bekerja diluar rumah. Walaupun demikian ada juga bapak (bekas suami) yang menginginkan anak tetap dipelihara olehnya. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memang tidak secara tegas menyebutkan siapa yang harus memelihara anak apabila terjadi perceraian antara suami istri. Didalam Pasal 41 Undang-undang tersebut hanya dijelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, keputusan akan ditetapkan oleh pengadilan. Tidak ditetapkan suatu ketegasan mengenai siapa yang seharusnya memelihara anak setelah terjadinya perceraian dapat menyebabkan timbulnya perselisihan antara bekas suami istri mengenai pemeliharaan anak. Anak akan menjadi objek rebutan antara kedua orang tua.116 Pemeliharaan anak bukan hanya sekedar mencukupi makan minum saja, akan tetapi lebih berat lagi yaitu orang tua harus membina anaknya agar menjadi manusia yang berguna. Karena itu tidak benar jika salah satu dari orang tua menganggap ia yang lebih berhak memelihara anak hanya dengan melihat kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan anak dari segi materilnya saja. Jika diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, prinsip hukum yang mengatur tentang kewajiban biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian sering kali membebankan kewajiban biaya nafkah pada orang tua laki-laki. Ini dikarenakan pihak laki-laki dianggap sebagai pihak yang kuat atau mampu dalam berbagai hal kehidupan sehingga tidak heran lelaki selalu dianggap sebagai kepala dari suatu rumah tangga. Akan tetapi pada dasarnya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara melihat pada kasus yang dihadapinya dan tidak harus terikat

116

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Indra Cahya pada tanggal 23 November 2011.


pada prinsip ters ebut di atas.117 Dengan kata lain, pada dasarnya Majelis Hakim hanya terikat dengan peraturan hukum yang berlaku dengan memperhatikan salah satu dari ketiga aspek tujuan hukum yaitu keadilan, aspek kepastian hukum, dan sosiologis aspek kemanfaatan hukum.118 Dengan demikian,sesuai dengan peraturan Undang-undangan yang berlaku, orang tua perempuan dapat juga diwajibkan untuk membiayai nafkah hidup anak, jika dalam kenyataannya orang tua laki-laki tidak mampu dalam segi ekonomi.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Penetapan Hak Pemeliharaan Anak Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan Negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Ada berbagai cara pandang dalam menyikapi dan memperlakukan anak yang terus mengalami perkembangan seiring dengan semakin dihargainya hak-hak anak, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Salah satu asas yang termuat dalam konvensi hak-hak anak yang menyebutkan bahwa anak berhak untuk tumbuh dan dibesarkan dalam suasana penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin berada dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tuanya sendiri. Dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya. 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin

117

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Indra Cahy pada tanggal 23 November 2011 dan sesuai pula dengan teori hukum ”rechtssicherheit”, ”gerechtigheit” dan ”rechts utiliteit”. 118 Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Indra Cahya pada tanggal 23 November 2011.


atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pernyataan Pasal diatas tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan harus dipelihara, diasuh dan dididik oleh orang tuanya. Undang-undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal, yang salah satunya bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tua putus.119 Bagi orang tua tentunya, menginginkan anak-anaknya tetap berada di dekat dan berada dalam asuhannya, tetapi mau tidak mau antara kedua orang tua yang telah bercerai harus merelakan anak-anaknya berada dalam penguasaan salah satu dari mereka, atau dengan jalan pembagian hak pemeliharaannya berdasarkan putusan hakim yang memutuskan perceraian mereka. Seorang anak belum dewasa masih berhak atas pengasuhan kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah bercerai, dan pengasuhan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan anak-anak tersebut. Bila nanti terjadi perselisihan dalam penguasaan anak maka pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa sedikitpun mengurangi hak-hak anak tersebut. Sesuai dengan rumusan dan makna Undang-undang, bahwa untuk menentukan hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah demi kepentingan hukum anaknya. Jadi

119

Sudarsono, op cit, hal 188.


hakim harus benar-benar memperhatikan apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau bapaknya mempunyai jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik.120 Di dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara jelas menyebutkan “sesungguhnya sang Bapak atau sang Ibu berkewajiban memelihara anaknya”. Namun jika seorang Bapak tidak mampu secara sosial ekonomi untuk membiayai penghidupan anaknya, dan ibunya ternyata lebih mampu untuk membiayainya, maka sang Ibu lah yang harus bertanggung jawab memberi penghidupan pada anaknya. Jadi tanggung jawab seorang Bapak dan Ibu memang diwajibkan untuk membiayai penghidupan anaknya.121 Berdasarkan hal tersebut menurut J.Prins, pertama-tama ditetapkan oleh Undang-undang bahwa kewajiban untuk memelihara anak-anak dan pendidikan mereka teletak baik pada ayah maupun ibu. Perselisihan tentang kekuasaan orang tua diputuskan oleh hakim. Ayah secara tegas dibebani kewajiban menanggung semua biaya hidup dan pendidikan; hanyalah kalau ternyata si ayah tidak mampu, hakim dapat mewajibkan si ibu ikut menanggung biayanya. Tidak diragukan bahwa disini telah dijelaskan suatu asas yang sah dan penting menurut hukum. Pada yurisprudensilah diserahkan pelaksanaannya secara praktis.122 Jadi dalam hal ini untuk menetapkan suatu penetapan yang menyangkut hak pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian diperlukan adanya lembaga yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini, para pihak dapat melakukannya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan bagi non muslim dapat melakukannya melalui Pengadilan Negeri setempat.

120

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Indra Cahya pada tanggal 23 November 2011. 121 Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Indra Cahya pada tanggal 23 November 2011. 122 J.Prins, Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 70


Pengadilan Negeri merupakan salah satu dari badan peradilan di Indonesia, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.123 Dalam menyelesaikan suatu perkara, seorang hakim tidak boleh berdalih, dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur tentang hal itu. Oleh karena itulah seorang hakim harus menemukan dan menentukan hukumnya. Kaedah-kaedah hukum yang diatur dalam Undangundang Perkawinan ini disaring mana yang dapat dijadikan suatu hukum yang hidup dan harus dilaksanakan. Dalam penuntutan biaya hidup bagi anak biasanya ibu yang akan bertindak mengajukan tuntutan terhadap bapak (bekas suami) apabila bekas suaminya tidak memenuhi kewajibannya dalam pemberian nafkah hidup bagi anak yang berada dalam asuhannya. Tuntutan yang dilakukan oleh ibu (bekas istri) tidak hanya mengenai pemenuhan terhadap biaya hidup dan pendidikan anak, namun juga menyangkut masalah pemeliharaan anak. Hal seperti ini yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam beberapa putusan yang menyangkut masalah pemeliharaan anak, maka setelah bercerai dan diputuskan bahwa anak ikut dengan ibunya, maka bekas suaminya akan diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut. Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan kasus-kasus pemeliharaan anak dan tanggung jawab nafkah anak cenderung melimpahkan tanggung jawab pemeliharaan anak kepada ibu kandungnya dan kepada pihak bapak dibebani tanggung jawab untuk memenuhi segala biaya

123

Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 14 tahun 1970.


pemeliharaan dan pendidikan anak sehingga anak tersebut dapat berdiri sendiri.124 Dalam perlindungan anak pasca perceraian tidak hanya sebatas telah terpenuhinya ketentuan Undang-undang. Sepanjang orang tua yang telah bercerai dengan sadar dan beritikad baik mau menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada, masalah yang ditimbulkan oleh perceraian, terutama masalah anak, akan dapat diminimalkan. Mungkin ada anggapan bahwa dengan telah terpenuhinya kebutuhan fisik anak maka masalah perlindungan anak sudah selesai. Tetapi tidak sesederhana itu, sebab dalam kenyataannya walaupun telah ada putusan yang mewajibkan ayah membiayai pemeliharaan anaknya dibelakang hari ayah tersebut tidak perduli lagi dengan kewajibannya. Oleh sebab itu perlu dipikirkan bagaimana upaya untuk mengoptimalkan perlindungan anak pasca perceraian orang tua, yang terutama sekali dengan mengadakan peninjauan kembali terhadap konsep kekusaan orang tua yang bersifat tunggal, serta menegaskan sanksi bagi ayah yang melalaikan kewajiban membiayai pemeliharaan anaknya. Kalau ibu yang telah diserahi hak pemeliharaan anak ternyata melalaikan kewajibannya maka hukuman baginya adalah mencabut hak pemeliharaan anak atau hak perwalian tersebut melalui permohonan dari pihak yang merasa keberatan dengan tindakan ibu tersebut kepada Pengadilan Negeri.125 Sesuai dengan makna dan rumusan Undang-undang, bahwa untuk menentukan hak perwalian, hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah

demi kepentingan hukum

anaknya. Jadi hakim harus benar-benar memperhatikan apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau bapaknya mempunyai jaminan kehidupan sosial dan kesejahteraan yang lebih

124

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Indra Cahya pada tanggal 23 November 2011. 125 Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Indra Cahya pada tanggal 23 November 2011.


baik.126 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memang tidak secara tegas menyebutkan siapa yang harus memelihara anak apabila terjadi perceraian antara suami istri. Didalam Pasal 41 Undang-undang tersebut hanya dijelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, keputusan akan ditetapkan oleh pengadilan. Tidak ditetapkan suatu ketegasan mengenai siapa yang seharusnya memelihara anak setelah terjadinya perceraian dapat menyebabkan timbulnya perselisihan antara bekas suami istri mengenai pemeliharaan anak. Anak akan menjadi objek rebutan antara kedua orang tua. Pemeliharaan anak bukan hanya sekedar mencukupi makan minum saja, akan tetapi lebih berat lagi yaitu orang tua harus membina anaknya agar menjadi manusia yang berguna. Karena itu tidak benar jika salah satu dari orang tua menganggap ia yang lebih berhak memelihara anak hanya dengan melihat kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan anak dari segi materilnya saja. Hak memelihara dan mendidik seorang anak diutamakan kepada ibunya karena kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya lebih mendalam. Perhatikan dalam Pasal 24 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban memberi biaya nafkah anak tersebut tidak hanya setelah terjadinya perceraian,akan tetapi juga dapat ditentukan selama proses perceraian berlangsung. Ketentuan tersebut mengatur bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian,atas permohonan penggugat dan tergugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas, prinsip hukum yang

126

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Indra Cahya pada tanggal 23 November 2011.


mengatur tentang kewajiban biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian pada hakikatnya membebankan kewajiban biaya nafkah pada orang tua laki-laki. Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara terikat dengan prinsip hukum tersebut dengan pertimbangan demi kepentingan si anak yang disesuaikan dengan kemampuan si ayah. Akan tetapi pada dasarnya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara melihat 127

pada kasus yang dihadapinya dan tidak harus terikat pada prinsip hukum di atas.

Dengan demikian, sesuai dengan peraturan Undang-undangan yang berlaku, orang tua perempuan dapat juga diwajibkan untuk membiayai nafkah hidup anak, jika dalam kenyataannya orang tua laki-laki tidak mampu dalam segi ekonomi. 3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 209/Pdt.G/2007/PN.Mdn Keputusan No.209/Pdt.G/PN.MDN merupakan putusan perceraian dimana pihak suami menggugat istrinya. Isi putusan tersebut selain masalah penetapan perceraian juga mengenai hak asuh anak yang sedang berada pada ibunya. Pihak penggugat dalam hal ini suami, didalam keputusan tersebut telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya. Dalam suatu Putusan Hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.128 Khusus mengenai anak, Sesuatu keputusan yang akan diambil oleh hakim akan menjadi sangat penting sekali. ini dikarenakan menyangkut tentang kehidupan dan masa depan dari seorang manusia yang belum bisa bertindak secara normal. Umumnya apabila anak yang masih di bawah umur, maka hak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut akan diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan kebiasaan

127

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Indra Cahya pada tanggal 23 November 2011. 128 R.Soeroso, Tata Cara dan Proses Persidangan, SInar Grafika, Jakarta, 2009, hal 134


dimasyarakat dan juga peraturan perUndang-undangan yang berlaku sekarang, dikarenakan alasan bahwa anak-anak di bawah umur masih sangat memerlukan perhatian dari seorang ibu, sedangkan kepada seorang ayah diberikan tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak mereka tersebut sampai dewasa. Hak pemeliharaan dan pendidikan anak dapat beralih kepada bapaknya atau bahkan kepada orang lain yang bukan orang tua kandung anak tersebut dan dapat dijadikan sebagai wali bagi anak, jika menurut pertimbangan dan juga bisa dibuktikan bahwa ibu atau bapak tidak dapat diharapkan untuk dapat memberi jaminan dalam mengurus kepentingan anak-anak tersebut.129 Dalam menentukan hak asuh terhadap anak diperlukan waktu atau proses untuk mendapatkan penetapannya yang biasanya sangat lama sekali, yaitu sesuai dengan proses pemeriksaan dalam persidangan (paling cepat 6 bulan). Dan ini biasanya ditujukan kepada Pengadilan Negeri. Setelah proses pemeriksaan dianggap selesai,130 maka setelah tahap tersebut tuntas diselesaikan, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup, dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Dalam mengambil putusan tersebut, majelis mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Bahkan tidak jarang Hakim memanggil anak dari korban perceraian untuk mendengar keterangannya.131 Untuk lebih jelasnya mengenai dasar pertimbangan hakim menetapkan hak pemeliharaan anak tersebut kepada salah satu dari orang tua dapat dilihat pada uraian kasus berikut. 129

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Indra Cahya pada tanggal 23 November 2011. 130 Setelah melalui tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 142 R.Bg, serta juga dibarengi replik dari Penggugat atau Pemohon, maupun duplik dari pihak tergugat atau termohon, dan dilanjutkan dengan tahap proses pembuktian dan kesimpulan. 131 Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Indra Cahya pada tanggal 23 November 2011.


Berdasarkan penelaahan pada perkara dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 209/Pdt.G/PN.MDN yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 16 Mei 2007, dan putusan dibacakan pada tanggal 25 September 2007. Dalam perkara ini sebagai Penggugat, adalah pihak suami DBS, Sedangkan yang menjadi Tergugat adalah istri yaitu AFLT. Dalam perkara ini selain mengajukan tuntutan cerai terhadap isterinya Penggugat, DBS juga mengajukan tuntutan hak pemeliharaan anak, yaitu kedua orang anak yang masing-masing 1 (satu) anak laki-laki yang masih berumur 7 (tujuh) tahun bernama SAS dan 1 (satu) anak perempuan yang masih berumur 6 (lima) tahun bernama NOS. Berdasarkan hasil penelaahan putusan tersebut lebih lanjut diketahui bahwa perceraian terjadi dikarenakan, tergugat sering melakukan peminjaman uang kepada rentenir dengan menggadaikan barang emas milik penggugat tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat, bahwa diantara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena, penggugat dapat membuktikan dan menguatkan dalilnya dengan mengajukan saksi-saksi yang memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang dihadapi, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidaklah dapat dipertahankan lagi dan karenanya dapat sudah sepatutnya diputuskan dengan perceraian. Selanjutnya atas gugatan yang diajukan pihak penggugat khususnya terhadap hak pengasuhan atau hak pemeliharaan kedua anak yang masih dibawah umur tersebut, menurut majelis hakim diserahkan kepada ayahnya sebab Tergugat atau ibu dari si anak dianggap mempunyai tempat tinggal yang tidak tetap dan dinilai menelantarkan anaknya dalam hal pemberian makanan.


Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim dalam putusannya tanggal 25 September 2007 memutuskan dengan mengadili: (1) Menyatakan tergugat AFLT tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut; (2) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian dengan verstek; (3) Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 478/1999 pada tanggal 6 desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan putus karena perceraian; (4) Memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan untuk mencatatkan atau mendaftarkan putusan perceraian didalam buku/daftar yang disediakan untuk itu; (5) Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku wali pemelihara dua orang anak yang masih dibawah umur yaitu SAS dan NOS; (6) Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya; (7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa gugatan perceraian dikabulkan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidaklah dapat dipertahankan lagi dan karenanya sudah sepatutnya diputuskan dengan perceraian. Sedangkan dasar pertimbangan yang dilakukan dalam penetapan hak pemeliharaan (hak asuh) anak dalam Pengadian Negeri 209/Pdt.G/PN.MDN, dengan melihat kondisi dan perilaku Tergugat yang tidak baik atau kurang dapat dicontoh untuk diserahkan hak pemeliharaan anak. Oleh karena itu, terhadap hak pengasuhan atau hak pemeliharaan kedua orang anak tersebut, menurut majelis hakim diserahkan kepada Bapaknya.


BAB II DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN TANGGUNG JAWAB PENGASUHAN ANAK SETELAH PERCERAIAN

Recommend Documents