BAB II BENTUK KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PENGAMANAN PT. GARDA BHAKTI NUSANTARA DENGAN PERUSAHAAN PENGGUNA JASA PENGAMANAN

27

BAB II BENTUK KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PENGAMANAN PT. GARDA BHAKTI NUSANTARA DENGAN PERUSAHAAN PENGGUNA JASA PENGAMANAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 1234 KUHPerdata dikatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Kedua rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa perikatan melahirkan kewajiban kepada orang-perorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud dalam salah satu dari tiga bentuk berikut yaitu : 1. Untuk memberikan sesuatu 2. Untuk melakukan sesuatu 3. Untuk tidak melakukan sesuatu tertentu45 Arti perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam lapangan harta kekayaan. Dikatakan sebagai hubungan hukum karena hubungan tersebut diatur, diakui serta dilindungi oleh hukum, sehingga akan mempunyai akibat hukum pula. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengertian perikatan (verbintenis) harus dibedakan dengan pengertian perjanjian (overeenkomst), dimana perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu

45

Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

27

Universitas Sumatera Utara

28

hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Karena perikatan tidak dapat dilihat, tapi hanya dapat di bayangkan saja, sedangkan perjanjian dapat dilihat, dibaca ataupun dapat didengarkan perkataannya.46 Sumber-sumber perikatan adalah sebagai berikut:47 1. Perjanjian 2. Undang-undang, yang dapat dibedakan menjadi : a. Undang-undang semata b. Undang-undang karena perbuatan manusia yang : 1. Halal 2. Perbuatan melawan hukum 3. Jurisprudensi 4. Hukum tertulis dan tidak tertulis Perikatan dapat dibedakan dalam berbagai jenis :48 1. Dilihat dari objeknya a. Perikatan untuk memberikan sesuatu b. Perikatan untuk berbuat sesuatu c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu d. Perikatan mana suka (alternative) e. Perikatan fakultatif Perikatan untuk memberikan sesuatu (geven) dan untuk berbuat sesuatu (doen) dinamakan perikatan positif dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (niet doen) dinamakan perikatan negative. f. Perikatan general dan spesifik g. Perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi (deelbar dan ondeelbaar) h. Perikatan yang sepintas lalu dan terus-menerus (voorbijgaarde dan voortdurende) 2. Dilihat dari subjeknya maka dapat dibedakan : a. Perikatan tanggung-mananggung (hoofdelijk atau solidair) b. Perikatan pokok dan tambahan (principalle dan accessoir) 3. Dilihat dari daya kerjanya, maka dapat dibedakan : a. Perikatan bersyarat b. Perikatan dengan ketetapan waktu

46

R. Subekti, Op. Cit, hal. 3 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 6 48 Ibid 47


29

Perjanjian adalah salah satu sumber yang melahirkan perikatan di samping adanya sumber lain yang melahirkan perikatan yaitu karena undang-undang. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Perikatan (verbintenis) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi tuntutan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.49 Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu menuntut sesuatu hal atau prestasi dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.50 Perikatan paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa di mana dua orang atau pihak saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa itu paling tepat dinamakan perjanjian, yaitu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji. Dapat dikonstantir bahwa perkataan “perjanjian” sudah sangat popular di kalangan masyarakat.51 Perikatan dapat timbul dari adanya suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji dan mengikatkan dirinya kepada seorang yang lain atau peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

49

M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 6 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2002), hal.1 51 Mashudi dan Chaidir Ali, Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 19 50


30

Pada umumnya dalam suatu perjanjian adalah timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Artinya suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak-hak yang diperolehnya. Hal-hal mengenai perjanjian pada umumnya diatur dalam Buku III Bab II KUHPerdata yaitu mengenai perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian. Adapun pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Selanjutnya, para sarjana hukum perdata berpendapat bahwa pada umumnya definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata itu tidak lengkap dan terlalu luas. Menurut Abdulkadir Muhammad, ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata kurang tepat, karena terdapat kelemahan, adapun kelemahan-kelemahan tersebut seperti diuraikan berikut ini :52 1.

2.

3.

Hanya menyangkut salah satu pihak saja Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”, kata “mengikat” sifatnya hanya datang satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak, seharusnya perumusan ini “saling mengikatkan diri”, jadi ada consensus antara pihak-pihak. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus/kesepakatan Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tujuan tanpa kuasa (zaakwarneming), tindakan melawan hukum (onrechmatige daad) yang tidak mengandung suatu konsensus, seharusnya dipakai kata “persetujuan”. Pengertian perjanjian terlalu luas Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan 52

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Bandung Press, 1982), hal. 78


31

4.

antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya adalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal. Tanpa menyebut tujuan Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. Abdulkadir Muhammad merumuskan definisi Pasal 1313 KUHPerdata

sebagai berikut, bahwa yang disebut “perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.53 Menurut R. Setiawan, definisi Pasal 1313 KUHPerdata tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan”, tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. R. Setiawan memberikan definisi tersebut sebagai berikut : 1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, dan 2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdata.54 Sehingga menurut beliau, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

53 54

Ibid, hal. 78 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hal. 49


32

Lain halnya dengan pendapat R. Subekti, yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa itu timbul suatu hubungan perikatan”.55 Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, “perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dimana suatu pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu”.56 Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, “perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.57 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah hubungan hukum berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, mengenai harta benda yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus disetujui oleh kedua belah pihak yang membuatnya. B. Bentuk Kerjasama Antara Perusahaan Penyedia Jasa Pengamanan PT. Garda Bhakti Nusantara Dengan Perusahaan Pengguna Jasa Pengamanan 1.

Pengertian Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang demikian pesat

membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat yang terjadi di semua lini. Dalam menghadapi persaingan global, perusahaan akan mengalami kesulitan bila memiliki struktur manajemen yang tidak efisien akibatnya resiko usaha 55

Subekti, Op. Cit, hal. 1 R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, 1993), hal. 9 57 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Perjanjian Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty), hal. 96 56


33

dalam segala hal, termasuk resiko ketenagakerjaan pun meningkat. Untuk meningkatkan keluwesan dan kreatifitas, banyak perusahaan besar yang membuat strategi baru dengan konsentrasi pada inti bisnis, mengidentifikasikan proses yang penting dan memutuskan hal-hal yang perlu diserahkan kepada perusahaan lain.58 Hal ini merupakan faktor yang menyebabkan timbulnya perusahaan penyedia jasa, seperti PT. GBN yang menyediakan satuan pengamanan (satpam) kepada perusahaanperusahaan yang tidak ingin mengelola satpam sendiri melainkan pengelolaan satpam itu diserahkan kepada pihak ketiga. Dasar perusahaan-perusahaan ini melakukan kerjasama dengan PT. GBN adalah dengan mengikatkan dirinya pada perjanjian kerjasama jasa pengamanan. Perusahaan penyedia jasa pengamanan (PT. GBN) merupakan perusahaan outsourcing sehingga ada keterkaitan pembahasan mengenai tenaga kerja security dan hubungan tenaga kerja security dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Kecenderungan beberapa perusahaan untuk mempekerjakan karyawan dengan sistem outsourcing, umumnya dilatarbelakangi oleh strategi perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost production). Dengan menggunakan sistem outsourcing, pihak perusahaan berusaha untuk menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.59 Berdasarkan

hukum

ketenagakerjaan,

istilah

outsourcing

sebenarnya

bersumber dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 58

Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009),

59

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 217

hal. 186


34

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa “perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja yang dibuat secara tertulis”. Dalam prakteknya, ketentuan tentang penyediaan jasa pekerja yang diatur dalam peraturan di atas akhirnya memunculkan pula istilah outsourcing, (dalam hal ini maksudnya menggunakan sumber daya manusia dari pihak di luar perusahaan). Defenisi outsourcing sendiri adalah pendelegasian operasi dan manajemen dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa outsourcing) dengan tujuan untuk membagi resiko usaha dalam berbagai masalah, termasuk masalah ketenagakerjaan60. Sedangkan secara terminologi, dalam KUHPerdata telah diatur mengenai masalah tersebut, dengan istilah pemborongan pekerjaan, yaitu Pasal 1601b KUHPerdata bahwa yang dimaksud dengan “pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”. Pelaksanaan outsourcing dikaitkan dengan hubungan kerja, sangat banyak dibicarakan oleh pelaku produksi barang maupun jasa dan oleh pemerhati, karena outsourcing banyak dilakukan dengan sengaja untuk menekan biaya pekerja/buruh (labour cost) dengan perlindungan dan syarat kerja yang diberikan jauh di bawah dari yang seharusnya diberikan sehingga sangat merugikan pekerja/buruh. Pelaksanaan outsourcing yang demikian dapat menimbulkan kerugian kesehatan pekerja/buruh dan 60

Ibid, hal. 225


35

tidak jarang diikuti dengan tindakan mogok kerja, sehingga maksud diadakannya outsourcing seperti apa yang disebutkan di atas menjadi tidak tercapai, oleh karena terganggunya proses produksi barang maupun jasa.61 Hubungan kemitraan antara buruh dan pengusaha ini akan terganggu jika salah satu pihak memaksakan kehendak kepada pihak lainnya sehingga pemenuhan kebutuhan atau kepentingan salah satu pihak dirugikan. Untuk mengarahkan atau mengembalikan hubungan kerjasama antara buruh dan pengusaha dalam kegiatan usaha tersebut, hukum perburuhan sebagai pedoman tingkah laku para pelaku dalam proses produksi, mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting. Melalui ketentuan-ketentuan di bidang perburuhan yang mencerminkan kepentingan buruh maupun pengusaha, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak.62 Ketimpangan hubungan hukum, yang timbul sebagai akibat perjanjian kerja antara tenaga kerja/buruh dan majikan merupakan fenomena yang bersifat global, oleh karena itu hal tersebut juga dapat dijumpai di Indonesia khususnya dalam permasalahan penerapan sistem outsourcing. Posisi tawar tenaga kerja/buruh yang jauh lebih lemah dibandingkan dengan majikan, menyebabkan tidak terlindunginya hak-hak si tenaga kerja/buruh, sehingga dalam keadaan terpaksa tenaga kerja/buruh memenuhi persyaratanpersyaratan yang diminta oleh si majikan, meskipun hal tersebut sangat merugikan dirinya. Dengan menyadari hal tersebut keikutsertaan pemerintah untuk turut campur tangan sangat diperlukan.

61

Muzni Tambusai, Kontroversi Outsourcing, Antara Efisiensi dan Kepentingan Pekerja, http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2008/2/26/e3.htm, Diakses Tanggal 27 Oktober 2016. 62 Aloysius Uwiyono, Hak Mogok di Indonesia, Cetakan I, (Jakarta: UI Press, 2001), hal. 221


36

Berdasarkan hal di atas, maka sangat perlu kiranya bagi setiap perusahaan, untuk mempunyai suatu hubungan kerja yang baik yaitu antara perusahaan, dalam hal ini adalah majikan dengan para tenaga kerja, sehingga salah satu pihak tidak akan ada yang merasa dirugikan. Menurut Imam Soepomo, “hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan. Hubungan kerja menunjukkan kedudukan kedua pihak

itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan terhadap buruh”.63 Kemudian dijelaskan pula bahwa hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara tenaga kerja/buruh dan majikan, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, tenaga kerja/buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk memperkerjakan tenaga kerja/buruh itu dengan membayar upah. Pada pihak lainnya mengandung arti bahwa pihak tenaga kerja/buruh dalam melakukan pekerjaan ini berada di bawah pimpinan pihak majikan.64 Tenaga kerja/buruh dituntut untuk selalu mempunyai keterampilan dan tentu saja bekal ilmu yang lebih untuk dapat bersaing menempati bidang kerjaan yang sesuai dengan ilmu serta keterampilannya itu. Karena pada saat ini tingkat tenaga kerja di Indonesia semakin tinggi dengan dapat dilihat dari begitu tingginya angka pengangguran yang setiap tahun semakin bertambah. Pihak perusahaan dalam memilih para tenaga kerjanya tentu saja akan melakukan suatu proses penyaringan 63

hal.1

64

Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: Djambatan, 2001), Ibid


37

dalam pemilihan tenaga kerja yang akan digunakannya. Proses tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pihak perusahaan ada pula yang melalui suatu lembaga atau perusahaan lain yang melakukannya. Praktik

outsourcing

dalam

Undang-Undang

Ketenagakerjaan

dapat

dilaksanakan dengan persyaratan yang sangat ketat, yakni perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Selain itu bagian pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pekerjaan harus berbadan hukum. Persyaratan lainnya adalah perlindungan kerja serta syarat-syarat kerja perusahaan penerima sekurangnya sama dengan yang ada diperusahaan pemberi kerja, serta hubungan kerja dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis.65 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur dan melegalkan outsourcing. Istilah yang dipakai adalah perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa buruh/pekerja. Ketentuan yang mengatur outsourcing ditemukan dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan, Pasal 64 UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Dari perumusan Pasal 64 tersebut di atas, dalam kaitan ini terdapat 2 (dua) macam perjanjian, yaitu:66 1. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, yaitu suatu perusahaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. 2. Perjanjian Penyediaan Jasa Buruh/Pekerja, yaitu perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh menyediakan pekerja/buruh kepada perusahaan yang akan 65 66

Pasal 64, 65, dan 66 Undang-Undang No 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Aloysius Uwiyono, Op.cit.,


38

menggunakan pekerja/buruh yang disediakan oleh perusahaan penyedia pekerja/buruh. Selanjutnya perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut di atas diatur dalam Pasal 65. Pengaturan perjanjian pemborongan pekerjaan dalam Pasal 65 ini terdapat kejanggalan. Hal ini tercermin dalam Pasal 65 (2b) yang menentukan bahwa pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat bahwa pekerjaan itu harus dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan.67 Perusahaan penyedia jasa pekerja untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi dipersyaratkan:68 1. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja 2. Perjanjian kerja dapat berupa perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak 3. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi taanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja 4. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja, dibuat secara tertulis sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Buruh/Pekerja disebutkan bahwa apabila perusahaan penyedia jasa memperoleh pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan, kedua belah pihak wajib membuat perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat:

67 68

Ibid., Adrian Sutedi, Op.cit., hlm.226.


39

1. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerjaan buruh dari perusahaan penyedia jasa. 2. Penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana maksud huruf a, hubungan kerja yang terjadi adalah antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan perusahaan penyedia jasa sehingga perlindungan, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Perjanjian kerjasama jasa pengamanan ini termasuk dalam perjanjian tidak bernama (innominaat) yaitu perjanjian-perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Belum ada pengaturannya secara khusus di dalam undang-undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Lahirnya perjanjian ini di dalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomie.69 Tentang perjanjian tidak bernama di atur dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yaitu “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak di kenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”. Seseorang maupun badan hukum sebelum melakukan hubungan kerja dengan pihak lain terlebih dahulu akan mengadakan suatu perjanjian kerja, baik dalam bentuk yang sederhana dalam bentuk lisan ataupun dibuat secara formal dalam bentuk tertulis. Semua upaya tersebut dibuat untuk maksud perlindungan dan kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hubungan kerja sebagai realisasi dari perjanjian

69

Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 9


40

kerja, hendaknya menunjukkan kedudukan masing-masing pihak yang pada dasarnya akan menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap pekerja secara timbal balik.70 Perjanjian kerjasama jasa pengamanan adalah suatu kesepakatan di antara dua pihak mengenai suatu penyediaan tenaga keamanan untuk penyelenggaraan keamanan yang bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi karyawan serta penyelenggaraan pengamanan asset perusahaan. Dalam perjanjian kerjasama jasa pengamanan diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Juga mengatur berapa kebutuhan jumlah personil satuan pengamanan (satpam) yang dibutuhkan oleh perusahaan pengguna jasa untuk mengamankan wilayah kerja dan asset perusahaan pengguna jasa tersebut. Perjanjian kerjasama jasa pengamanan mengikat kedua belah pihak yang sepakat melakukan pekerjaan dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan sanksi. 2.

Bentuk Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan Pengaturan hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus

dituangkan dalam kontrak kerja. Suatu kontrak kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak kerja dengan pihak asing, maka dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

70

Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja, PPAKRI, (Jakarta: Bhayangkara, 1986), hal. 9


41

Kontrak adalah “dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang memuat persetujuan bersama secara sukarela antara pihak kesatu dan pihak kedua. Subekti menyebutkan bahwa “kontrak merupakan bentuk dari suatu perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Perjanjian merupakan hal yang mendasar dari dibuatnya suatu kontrak”. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan “perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu atau lebih orang”.71 Kontrak kerjasama pada dasarnya digunakan sebagai alat untuk mengalihkan resiko. Timbulnya kontrak diawali dengan adanya kesepakatan yang dilindungi hukum dari kedua belah pihak. Kontrak haruslah dipatuhi oleh kedua belah pihak baik sebagai pedoman pelaksanaan, serta alat pengawasan maupun pemenuhan hak serta kewajiban para pihak. Hal ini berarti pula bahwa sesuatu yang diluar kontrak, misalnya suatu resiko yang harus ditanggung oleh salah satu pihak dalam melaksanakan pekerjaan yang disepakati, tidaklah serta merta dapat menjadi dasar suatu klaim.72 Di dalam KUHPerdata, tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila ditelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan tertulis. Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang

71 72

Subekti, Op.Cit, hal. 86 I wayan Jawat , Loc. Cit


42

dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Dengan adanya kesepakatan maka perjanjian itu telah terjadi.73 Kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Kontrak ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu dalam bentuk akta dibawah tangan dan akta otentik. Akta dibawah tangan adalah akta yang cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, sedangkan akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.74 Bentuk dari perjanjian kerjasama jasa pengamanan ini sendiri adalah perjanjian tertulis yang dibuat dibawah tangan. Perjanjian tertulis yang dibuat dibawah tangan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan yang disepakati oleh dua pihak yang sepakat untuk saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut. Perjanjian dibawah tangan memiliki ciri khas sebagai berikut :75 a. Bentuknya yang bebas b. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang c. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya d. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian. Pada dasarnya isi dan bentuk standar perjanjian yang dibuat dalam melakukan kegiatan perjanjian kerjasama jasa pengamanan adalah kebebasan para pihak untuk 73

Salim H.S (4), Hukum Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 28 Ibid, hal. 29 75 http://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/ di akses pada hari selasa, 21 Juni 2016 74


43

membuatnya yang berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak. Hal ini diatur dalam Buku III KUHPerdata mengenai hukum perjanjian yang menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja. Asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan yang berlaku, asas kebebasan berkontrak itu berpangkal pada adanya kedudukan kedua belah pihak yang sama kuat atau seimbang.76 Bentuk perjanjian kerjasama jasa pengamanan antara PT. Garda Bhakti Nusantara dan PT. Ikaindo Industri Karbonik Indonesia adalah berbentuk perjanjian tertulis yang mana perjanjian itu dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat di dalamnya yang awalnya sesuai dengan penerapan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Dimana keinginan para pihak yaitu PT. GBN dan PT. IIKI dituangkan dalam perjanjian tersebut dan tidak ada pihak yang dirugikan atas pembuatan perjanjian tersebut. Jadi perjanjiannya tidak berbentuk perjanjian otentik ataupun perjanjian baku yang ditetapkan oleh salah satu pihak melainkan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak berdasarkan hasil negosiasi diantara PT. GBN dan PT. IIKI. Menurut Bapak Hartono, selaku HR & GA Manager di PT. Ikaindo Industri Karbonik Indonesia yang merupakan salah satu klien yang menggunakan jasa dari PT. Garda Bhakti Nusantara bahwa: “Perjanjian antara PT. Garda Bhakti Nusantara 76

Salim H.S (3), Op.Cit, Hal. 9


44

dengan PT. Ikaindo Industri Karbonik Indonesia merupakan perjanjian dibawah tangan. Dimana ada beberapa permintaan dari pihak PT. Ikaindo Industri Karbonik Indonesia yang harus dipenuhi oleh PT. Garda Bhakti Nusantara dan harus di tuangkan dalam perjanjian”.77 Selain memiliki perjanjian kerjasama jasa pengamanan antara PT. GBN dan perusahaan pengguna jasa, PT. GBN juga mengikat tenaga kerja (tenaga pengamanan) dengan perjanjian tertulis berupa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). 3.

Pihak-pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan Pada dasarnya setiap orang berhak untuk melakukan perbuatan hukum

(membuat perjanjian). Kecuali orang yang belum dewasa, dibawah pengampuan, dan orang-orang tertentu yang dilarang dalam undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang salah satunya adalah cakap bertindak dalam hukum. Perjanjian melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatan mereka. Para pihak ini berdiri berhadap-hadapan dalam kutub-kutub hak dan kewajiban. Pihak yang berkewajiban memenuhi isi perjanjian disebut sebagai debitur sedangkan pihak lain yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut adalah kreditur.

77

Wawancara dengan Bapak Hartono, HR & GA PT. Ikaindo Industri Karbonik Indonesia, hari Selasa, 14 Juni 2016


45

Selain orang-perorangan, para pihak dalam perjanjian bisa juga terdiri dari badan hukum. Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang dapat menjadi salah satu pihak atau kedua pihak dalam perjanjian. Kedua-duanya merupakan subyek hukum, yaitu pihak-pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum dan pihak-pihak yang mengemban hak dan kewajiban. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum akan mengikat badan hukum tersebut sebagai sebuah entitas legal (legal entity). Meskipun perbuatan hukum itu diwakili oleh pemimpinnya (Direktur dalam Perseroan Terbatas), namun perbuatan itu tidak mengikat pemimpin badan hukum itu secara perorangan, melainkan mewakili perusahaan sebagai legal entity.78 Dalam pelaksanaannya, jika terjadi pelanggaran perjanjian misalnya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain, maka pihak yang dirugikan itu dapat menuntut pemenuhan haknya yang dilanggar. Dalam hukum perdata, subyek hukum terbagi atas 2 (dua) yaitu:79 a. Orang Dalam hukum, orang (persoon) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup. b. Badan Hukum Di samping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan

78

Rido, R. Ali, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung: Alumni , 2001), hal. 54 79 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003) hal. 19-21


46

sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim. Dalam hukum perdata telah lama diakui bahwa suatu badan hukum (sebagai suatu subyek hukum mandiri; persona standi in judicio) dapat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig handelen; tort). Badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama jasa pengamanan antara PT. GBN sebagai penyedia jasa pengamanan dengan perusahaan pengguna jasa pengamanan adalah: a. Pihak Pertama Badan hukum baik perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) atau perusahaan swasta. b. Pihak Kedua PT. Garda Bhakti Nusantara, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa (penyedia jasa pengamanan). Sebagai perusahaan penyedia jasa pengamanan, PT. GBN tidak membatasi instansi-instansi yang dapat bekerja sama dengannya. Tidak hanya perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang pekerjaan ada juga perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang memakai jasa pengamanan dari PT. GBN lebih kurang ada 50


47

(lima puluh) perusahaan baik itu perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang pekerjaan dan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang menggunakan jasa tenaga pengamanan (security) dari PT. GBN.80 4.

Ruang Lingkup Perjanjian Jasa Pengamanan Ruang lingkup perjanjian kerjasama jasa pengamanan yaitu uraian mengenai

rumusan pekerjaan meliputi lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan. Rincian lingkup kerja ini meliputi :81 a. Volume pekerjaan, yakni besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan b. Persyaratan administrasi, yakni prosedur yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam mengadakan interaksi c. Persyaratan teknik, yakni ketentuan keteknikan yang wajib dipenuhi oleh penyedia jasa d. Pertanggungan atau jaminan yang merupakan bentuk perlindungan antara lain untuk pelaksanaan pekerjaan, penerimaan uang muka, kecelakaan bagi tenaga kerja dan masyarakat e. Laporan hasil pekerjaan, yakni hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Nilai pekerjaan yakni mencakup jumlah besaran biaya yang akan diterima oleh penyedia jasa untuk pelaksanaan keseluruhan lingkup pekerjaan. Batasan waktu pelaksanaan adalah jangka waktu untuk menyelesaikan keseluruhan lingkup pekerjaan. Pada perjanjian kerjasama antara PT. GBN sebagai perusahaan penyedia jasa keamanan dan PT. IIKI sebagai perusahaan pengguna jasa mengatur mengenai : a. Uraian para pihak, menjelaskan nama dan alamat perusahaan yang merupakan para pihak dalam perjanjian. Siapa yang diberi kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut sesuai akta pendirian perusahaan 80 81

Hasil penelitian pada PT. Garda Bhakti Nusantara, tanggal 20 Oktober 2016 I Wayan Jawat, Op. Cit, hal.2


48

b. Korespondensi, diperlukan untuk tertib administrasi mengenai informasi antara pihak seperti wakil para pihak, alamat serta bentuk-bentuk korespondensi yang disepakati seperti email c. Hubugan kerja antara penyedia jasa dan pengguna jasa d. Konsiderasi, pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pembuatan perjanjian e. Lingkup pekerjaan f. Nilai kontrak, dicantumkan besarnya nilai kontrak dalam angka dan huruf dalam mata uang indonesia termasuk pajak didalamnya. g. Jangka waktu pelaksanaan h. Asuransi atau jaminan sosial i. Perpajakan, dalam suatu kontrak terkandung aspek perpajakan, terutama yang berkaitan dengan nilai kontrak sebagai pendapatan dari penyedia jasa, baik pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penghasilan (PPh). j. Hak dan kewajiban para pihak, menguraikan hak dan kewajiban penyedia jasa serta hak dan kewajiban pengguna jasa. k. Cara pembayaran, prosedur permintaan pembayaran, evaluasi/pemeriksaan hasil pekerjaan, penerbitan invoice pembayaran. Periode.masa untuk membayar, denda atas keterlambatan. l. Addendum (pekerjaan tambahan atau pengurangan), menjelaskan arti addendum dan tatacara pelaksanaannya. m. Cidera janji/wanprestasi, menjelaskan mengenai hal-hal atau kondisi dimana penyedia jasa dapat dikategorikan telah melakukan tindakan wanprestasi. n. Keadaan memaksa (force majeure), menjelaskan mengenai apa saja yang dapat disebut atau digolongkan keadaan memaksa dan resiko lain yang dapat disamakan dengan force majeure serta tata cara pemberitahuan dan konsekuensinya. Perjanjian kerjasama jasa pengamanan antara PT. GBN dan PT. IIKI mengatur mengenai uraian para pihak, nama perusahaan, siapa yang mewakili dari perusahaan tersebut, apa bidang pekerjaan perusahaan tersebut dan dimana alamat dari perusahaan tersebut. Selain itu mengatur mengenai korespondensi dimana korespondensi ini nantinya mengenai pengiriman surat-surat penting antar perusahaan yang bekerjasama, apakah akan dikirim via email atau ke alamat perusahaan. Perjanjian kerjasama jasa pengamanan ini juga mengatur mengenai jangka waktu


49

pelaksanaan dari perjanjian, nilai kontrak yang telah disepakati antara para pihak, serta hak dan kewajiban para pihak diatur didalam perjanjian. Selain hal diatas, perjanjian kerjasama jasa pengamanan antara PT. GBN dan PT. IIKI ini juga mengatur mengenai cara pembayaran yang disepakati para pihak, apakah ditransfer atau berbentuk giro, kemudian mengatur juga mengenai addendum, apabila terjadi perubahan dalam perjanjian (penambahan atau pengurangan pekerjaan) maka akan dituangkan dalam addendum, demikian juga mengenai wanprestasi dan force majeure diatur jelas dalam perjanjian kerjasama jasa pengamanan. 5.

Jangka Waktu Perjanjian Setiap pihak yang membuat perjanjian pastilah menginginkan pelaksanaan isi

perjanjian dengan sempurna dan secara sukarela. Namun adakalanya salah satu pihak dalam perjanjian mengingkari terhadap isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut. Terhadap keingkaran dari salah satu pihak memberi hak pada pihak lain untuk memaksakan pelaksanaan prestasi kepada debitur. Tentunya tidak dengan cara main hakim sendiri (eagen richting). Umumnya pemaksaan prestasi harus melalui kekuatan putusan vonis pengadilan. Pencantuman jangka waktu berlakunya perjanjian merupakan kesepakatan para pihak untuk menentukan periode pemenuhan prestasi dan kontraprestasi atas kewajiban dan hak yang timbul dalam suatu perjanjian. Para pihak tentunya sudah


50

menyadari kesanggupan masing-masing untuk memenuhi hak dan kewajibannya berdasarkan jangka waktu yang telah mereka sepakati bersama.82 Walaupun demikian, merujuk pada Pasal 1381 KUHPerdata, suatu perikatan dapat berakhir karena jangka waktu yang diatur dalam perjanjian telah berakhir/lewat waktu. Sebagaimana pasal dimaksud yang menyatakan secara jelas bahwa: “suatu perikatan hapus karena: pembayaran, penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaruan utang; perjumpaan utang atau kompensasi; percampuran utang; pembebasan utang; musnahnya barang yang terutang; kebatalan atau pembatalan; berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri”. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa suatu perikatan dapat berakhir apabila jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian telah lewat waktu. Namun, dalam hal sebagian kualifikasi tentang hapusnya suatu perikatan terpenuhi, tidak serta merta mengakhiri perjanjian dimaksud. Hal ini dikarenakan perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang kemudian menimbulkan hak baginya untuk menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lainnya dimaksud berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Berakhirnya suatu perjanjian dapat disebabkan karena:83 a. Ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian. b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian. c. Karena adanya suatu peristiwa tertentu, misalnya salah satu pihak meninggal dunia. d. Karena putusan hakim. e. Karena tujuan perjanjian telah tercapai. f. Dengan persetujuan para pihak. 82 83

Salim H.S (4), Op. Cit, hal. 175 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Bina Cipta, 1977) hal. 107


51

Sementara menurut Subekti suatu perjanjian akan berakhir apabila:84 a. Berakhir dengan sendirinya, apabila jangka waktu perjanjian ini habis. b. Berakhir sebelum jangka waktu berakhir, apabila: 1) Masing-masing pihak telah memenuhi segala hak dan kewajiban masingmasing sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. 2) Salah satu pihak melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal ini dan atau menyebabkan kerugian terhadap pihak lain tanpa alasan yang sah. Terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut pihak yang dirugikan berhak untuk memutuskan perjanjian secara sepihak. 3) Berlakunya suatu syarat batal. Hapusnya perikatan akibat berlakunya suatu sarat batal dapat terjadi pada perikatan bersyarat, yaitu perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya didasarkan pada suatu peristiwa yang belum atau tentu terjadi. 4) Lewat waktu (daluwarsa). Lewat waktu atau daluwarsa menurut Pasal 1946 KUHPerdata adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan. Lewat waktu untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluwarsa acquisitive, sedangkan daluwarsa untuk dibebaskan dari perikatan disebut daluwarsa extinctif. Untuk jangka waktu perjanjian kerjasama antara PT Garda Bhakti Nusantara selaku perusahaan penyedia jasa pengamanan dengan PT. Ikaindo Industri Karbonik Indonesia selaku perusahaan pengguna jasa pengamanan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan yaitu: a. Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian ini adalah untuk masa 12 (dua belas) bulan. b. Jika Pihak Pertama akan memperpanjang waktu Perjanjian, maka Pihak Pertama yang mengajukan perpanjangan dan memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada Pihak Kedua yaitu 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama, maka dengan sendirinya perjanjian kerjasama diperpanjang dengan durasi yang sama. c. Dalam hal Para Pihak akan menghentikan jangka waktu Perjanjian, maka pihak yang mengajukan penghentian akan memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada pihak yang lain yaitu 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.

84

Subekti, Op. Cit, hal. 2


52

Walaupun jangka waktu perjanjian kerjasama jasa pengamanan telah ditentukan sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan PT. IIKI dapat sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian yang dibuat dengan seketika apabila pihak PT. Garda Bhakti Nusantara selaku perusahaan penyedia jasa pengamanan tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut. Selain itu, perjanjian tersebut dapat diakhiri apabila pihak PT. IIKI melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Sampai saat ini PT. GBN dan PT. IIKI telah bekerja sama selama 5 (lima) tahun.

C. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan Antara PT. Garda Bhakti Nusantara Dengan Perusahaan Pengguna Jasa Pengamanan Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, agar perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa adanya pelaksanaan dalam suatu perjanjian, yaitu :85 a. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1234 KUHPerdata). Dengan cara menyerahkan benda yang bersangkutan dan merawatnya sampai pada saat penyerahan benda tersebut. b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUHPerdata) c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUHPerdata) Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian itu disebut dengan prestasi. Prestasi adalah segala sesuatu hak yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian. Menurut Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata,

85

P.N.H Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1999),

hal. 337


53

semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi, pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Manurut Pasal 1339 KUHPerdata, “perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undangundang, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pelaksanaan perjanjian penyediaan jasa satuan pengamanan dimulai setelah ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama (SPK) yang kemudian disusul dengan pembuatan kontrak atau perjanjian kerjasama jasa pengamanan. Sesuai perjanjian antara PT. GBN sebagai penyedia jasa satuan pengamanan dan PT. IIKI sebagai pengguna jasa dimana PT. GBN menyediakan tenaga kerja satuan pengamanan sesuai yang dibutuhkan oleh PT. IIKI untuk menjaga keamanan dan asset perusahaan di wilayah kerja PT. IIKI. Tanggung jawab mengenai upah, pemberian jaminan sosial atau asuransi dan sanksi berada pada PT. GBN selaku penyedia jasa satuan pengamanan namun pertanggungjawaban kerja sehari-hari tetap berada pada unit kerja/outlet dimana tenaga kerja satuan pengamanan ditempatkan atau bekerja dalam hal ini adalah PT. IIKI. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja masing-masing pihak harus melaksanakan kewajibannya dan menerima hak sesuai yang diatur dalam perjanjian kerjasama. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan sanksi. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. GBN dan PT. IIKI ini sampai sekarang belum ditemui kendala berarti yang sampai mengganggu kemitraan


54

antara kedua perusahaan. Namun terlepas dari itu, kendala-kendala kecil tetap ada yang umumnya berkaitan dengan proses pelaksanaan kerja oleh tenaga kerja yang ditempatkan pada unit kerja PT. IIKI seperti terlambat masuk kerja, pertengkaran sesama rekan kerja dan lain sebagainya. 86 Pasal 2 Ruang Lingkup Perjanjian 1. Ruang lingkup perjanjian ini adalah penyediaan jasa pengamanan oleh Pihak Kedua yang teknis pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. 2. Kegiatan operasional dari tenaga security dalam melaksanakan jasa pengamanan, disesuaikan dengan standar operasional prosedur Pihak Pertama yang disetujui Pihak Kedua. Isi dari Pasal diatas tertuang dalam perjanjian kerjasama antara PT. GBN dan PT. IIKI, dimana ruang lingkup pelaksanaan perjanjian kerjasama ini adalah penyediaan jasa pengamanan oleh Pihak Kedua (PT. GBN) untuk ditempatkan atau ditugaskan di wilayah kerja Pihak Pertama (PT.IIKI), kegiatan pelaksanaan tugas yang akan dilakukan oleh tenaga pengamanan akan mengikuti standar operasional prosedur dari Pihak Pertama (PT. IIKI) selaku pengguna jasa pengamanan. Pasal 3 Ketentuan Umum 1.

2.

Pihak Kedua wajib menyediakan dan menempatkan Tenaga Security sesuai dengan jadwal dan lokasi penempatan yang ditentukan oleh Pihak Pertama dan disetujui Pihak Kedua. Pihak Pertama sewaktu-waktu dapat mengganti dan/atau menambah dan/atau mengurangi Tenaga Security dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak Kedua untuk memperoleh persetujuan Pihak Kedua, dan apabila telah disetujui oleh Pihak Kedua maka Pihak Kedua wajib melakukan penggantian dan/atau penambahan dan/atau pengurangan Tenaga Security sesuai

86

Wawancara dengan Bapak Hartono, HR & GA PT. Ikaindo Industri Karbonik Indonesia, Hari Selasa, 14 Juni 2016


55

3.

4.

5.

6. 7.

8.

dengan permintaan Pihak Pertama selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah Pihak Kedua menerima surat pemberitahuan dari Pihak Pertama. Penggantian Tenaga Security yang bersifat tetap oleh Pihak Pertama dapat dilakukan apabila : a. Tenaga Security mengalami sakit yang harus istirahat total berdasarkan surat ketetapan dari Dokter. b. Tenaga Security terbukti melakukan tindakan kriminal. c. Tenaga Security terbukti melakukan tindakan asusila. d. Tenaga Security tidak cakap dalam melaksanakan tugas, dibuktikan dengan evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan dan disetujui oleh Para Pihak. Pengurangan Tenaga Security yang bersifat tetap oleh Pihak Pertama dapat dilakukan apabila Pihak Pertama dinyatakan mengalami force majeur oleh instansi yang berwenang. Penambahan dan/atau pengurangan Tenaga Security dapat dilakukan dengan penyesuaian nilai kontrak yang disetujui Para Pihak dan dinyatakan dalam Addendum. Addendum tersebut disetujui oleh Para Pihak minimal 7 hari kalendar sebelum pelaksanaan. Pihak Kedua wajib melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap kehadiran Tenaga Security dalam melaksanakan Jasa Pengamanan. Apabila terdapat Tenaga Security yang tidak hadir oleh alasan apapun dalam melaksanakan Jasa Pengamanan pada jadwal dan lokasi penempatan yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama dan disetujui oleh Pihak Kedua maka Pihak Kedua wajib memberikan Tenaga Security pengganti (back up sementara) selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah waktu pelaksanaan pengamanan pada hari dimana Tenaga Security tersebut tidak hadir. Tenaga Security pengganti sebagaimana dimaksud ayat 2, 3 dan 7 pasal ini, wajib disediakan Pihak Kedua dengan ketentuan minimal Tenaga Security pengganti tersebut memiliki standar persyaratan yang sama dengan Tenaga Security yang telah di persyaratkan oleh Pihak Pertama. Dalam ketentuan umum ini diatur juga mengenai pelaksanaan kerja oleh

kedua belah pihak antara lain mengenai Pihak Kedua (PT. GBN) yang wajib menyediakan dan menempatkan tenaga pengamanan sesuai dengan jadwal dan lokasi penempatan (PT. IIKI). Kemudian mengenai Pihak Pertama (PT.

IIKI) yang

sewaktu-waktu dapat mengganti/menambah/mengurangi tenaga pengamanan tetapi dengan

pemberitahuan

tertulis

terlebih

dahulu

kepada

Pihak

Kedua.


56

Penggantian/penambahan/pengurangan oleh Pihak Pertama dapat dilakukan apabila tenaga pengamanan itu melakukan : 1. Tenaga Security mengalami sakit yang harus istirahat total berdasarkan surat ketetapan dari Dokter. 2. Tenaga Security terbukti melakukan tindakan kriminal. 3. Tenaga Security terbukti melakukan tindakan asusila. 4. Tenaga Security tidak cakap dalam melaksanakan tugas, dibuktikan dengan evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan dan disetujui oleh Para Pihak.


BAB II BENTUK KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PENGAMANAN PT. GARDA BHAKTI NUSANTARA DENGAN PERUSAHAAN PENGGUNA JASA PENGAMANAN

Recommend Documents