BAB II ASPEK ORGANISASI INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

BAB II ASPEK ORGANISASI INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY MENURUT HUKUM INTERNASIONAL A. International Atomic Energy Agency Sebagai Organisasi Internasional 1. Sejarah Pembentukan IAEA merupakan organisasi yang dibentuk pada tahun 1957 untuk merespon kekhawatiran sekaligus harapan yang tinggi sebagai akibat penemuan energi nuklir. Hal ini terkait keunikan nuklir sebagai teknologi yang kontroversial yang penggunaannya dapat dijadikan sebagai senjata, ataupun sebagai teknologi praktis yang bermanfaat. 28 Bermula pada tahun 1946 tetang adanya suatu rencana bernama “Baruch Plan” yaitu usulan pembentukan sebuah Otorita Pengembangan Atom Internasional. Amerika Serikat mengusulkan bahwa negara-negara harus menyerahkan pengawasan aktivitas nuklir berbahaya dan material nuklir kepada suatu badan atom internasional. Namun rencana tersebut gagal karena realita politik pada saat itu. Kemudian pada 8 Desember 1953, Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower, berpidato di hadapan Majelis Umum PBB. Pidato tersebut kemudian dikenal dengan pidato “Atoms for Peace” yang berisi usulan dibentuknya suatu “badan tenaga atom internasional” yang berfungsi mempromosikan penggunaan

28

A Short Historyof the IAEA dalam http://www.iaea.org/About/history.html

Universitas Sumatera Utara

energi nuklir secara damai “untuk kebaikan seluruh umat manusia”. 29 Perang Dingin dan perlombaan senjata nuklir menjadi hal-hal yang melatarbelakangi pidato tersebut. Presiden Eisenhower dalam pidatonya, tidak hanya terfokus pada bahaya dari perang atom, tetapi juga menyanjung penggunaan nuklir dalam bidang sipil seperti pertanian, ilmu kedokteran, dan pembangkit tenaga. 30 IAEA kemudian dibentuk. Program “Atoms for Peace” berubah ke skala yang lebih besar, yaitu penyerahan teknologi nuklir untuk tujuan damai diseluruh dunia, diawali oleh Amerika Serikat, Prancis, Britania Raya, dan Uni Soviet. Dibawah program ini, reaktor riset yang berbahan bakar uranium ditransfer ke banyak negara non-nuklir. Teknologi, peralatan dan transfer material yang dikombinasikan dengan pelatihan, membantu ilmuwan nuklir di banyak negara untuk mempelajari pengetahuan dan keahlian di bidang fisi nuklir serta variasi pemanfaatannya. Sebagai tindak lanjut pidato, dimulailah perancangan Statuta untuk organisasi internasional baru tersebut. Naskah rancangan diajukan oleh 12 negara 31 di hadapan sebuah konferensi yang diadakan di Markas PBB di New York pada Oktober 1956, dimana Statuta terbuka untuk penandatanganan. Statuta IAEA berlaku kemudian pada 29 Juli 1957. Sampai pada Februari 2014, IAEA memiliki 162 negara anggota.

29

http://www.iaea.org/newscenter/multimedia/videos/iaea/061213/eisenhower 60 years of “Atoms for Peace” dalam http://www.iaea.org/newscenter/news/2013/ atomsforpeace60 31 Negara-negara tersebut antara lain : Australia, Belgia, Brazil, Kanada, Cekoslowakia, Prancis, India, Portugal, Afrika Selatan, Uni Soviet, United Kingdom dan Amerika Serikat. 30


2. Tujuan dan Fungsi Tujuan pembentukan IAEA adalah berupaya untuk mempercepat dan memperbesar sumbangan tenaga atom untuk perdamaian, kesehatan dan kemakmuran di seluruh dunia, memastikan sedapat mungkin bahwa bantuan yang disediakannya berdasarkan permintaan atau dibawah pengawasan atau kendalinya tidak digunakan untuk hal yang lebih jauh seperti tujuan militer. Sedangkan fungsi IAEA antara lain : 1. Mendorong dan membantu penelitian, pengembangaan dan penerapan praktis dari penggunaan damai energi atom di seluruh dunia; dan jika diminta, untuk bertindak sebagai perantara untuk tujuan keamanan pelaksanaan dari pelayanan atau penyediaan material, peralatan, atau fasilitas, dan untuk menyelenggarakan tiap-tiap operasi atau jasa dalam riset, pengembangan atau penerapan praktis dari penggunaan damai energi atom 2. Membuat ketentuan, sesuai dengan Statuta, mengenai material, pelayanan, peralatan, dan fasilitas demi keperluan riset, pengembangan dan penerapan praktis dari penggunaan damai energi atom. Termasuk produksi tenaga listrik 3. Membantu perkembangan pertukaran informasi teknis dan ilmiah dalam penggunaan damai energi atom 4. Mendorong pertukaran dan pelatihan ilmuwan dan ahli di bidang penggunaan damai energi atom


5. Membentuk dan mengurus “safeguard” 32 yang dirancang untuk memastikan bahwa material yang mengalami pembelahan khusus atau material lainnya, jasa, peralatan, fasilitas, dan informasi disediakan IAEA atau dibawah pengawasan dan kendalinya tidak digunakan untuk tujuan yag lebih jauh seperti tujuan militer; dan untuk menerapkan “safeguard” atas permintaan pihak-pihak dalam rencana yang bersifat bilateral atau multilateral maupun atas permintaan dari suatu negara terhadap aktivitas negara lain dalam bidang energi atom. 6. Untuk membangun atau menyetujui standar keamanan untuk perlindungan kesehatan dan memperkecil bahaya terhadap jiwa dan properti (termasuk standar untuk pekerja) kemudian menetapkan penerapan standar-standar tersebut dalam operasi penggunaan material, jasa, peralatan, fasilitas dan informasi yang disediakan oleh IAEA, dengan berkonsultasi dan bekerja sama dengan organ-organ PBB yang berkompeten dan dengan badan-badan khusus terkait; dan untuk menetapkan standar-standar tersebut, atas permintaan pihak-pihak dalam rencana yang bersifat bilateral atau multilateral maupun atas permintaan dari suatu negara terhadap aktivitas negara lain dalam bidang energi atom. 7. Mempelajari atau membangun fasilitas, bangunan dan peralatan yang dalam mengadakan fungsinya dianggap tidak memadai atau tidak memuaskan.

32

Safeguard adalah sistem yang terdiri atas langkah teknis untuk memeriksa ketepatan dan kelengkapan dari penyataan yang dibuat oleh negara-negara mengenai material dan aktivitas nuklir, dalam rangka tercapainya efektivitas dan efisiensi dari sumber daya yang tersedia. (dimuat dalam http://www.iaea.org/safeguards/what.html , diakses 8 maret 2014)


IAEA dalam melaksanakan fungsinya wajib memimpin aktivitas yang berkenaan dengan tujuan dan prinsip PBB untuk mempromosikan kerjasama dan perdamaian internasional, dan sesuai dengan kebijakan PBB untuk membentuk “safeguard” di seluruh dunia dengan perjanjian internasional berdasarkan kebijakan tersebut. Kemudian membentuk pengawasan penggunaan special fissionable materials yang diterima IAEA, dan memastikan bahwa material tersebut hanya digunakan untuk tujuan damai. Oleh karena itu harus ditempatkan sedemikian rupa untuk menjamin pemanfaatannya. IAEA tidak diperkenankan memberikan bantuan kepada anggota untuk alasan politik, ekonomi, militer atau alasan lain yang bertentangan dengan ketentuan Statuta. Melainkan harus tunduk kepada ketentuan Statuta dan persetujuan yang ditandatangani antara suatu negara atau kelompok negara, dan memperhatikan hak berdaulat tiap-tiap negara. 33

3. Hubungan IAEAdengan PBB Hubungan yang dilakukan oleh organisasi internasional dapat dilakukan antara organisasi internasional itu dengan negara anggotanya. Hubungan yang demikian disebut dengan hubungan intern. Dikenal pula istilah hubungan ekstern, yaitu hubungan yang diadakan antara organisasi internasional itu dengan organisasi internasional lainnya. 34 Berdasarkan pasal 57 Piagam PBB, organisasi internasional yang didirikan berdasarkan perjanjian antar-pemerintah dan mempunyai tanggung jawab yang 33

Pasal III Statuta IAEA Sri Setianingsih Suwardi, Op. cit., hal 208

34


luas di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan maupun bidang yang berkaitan dengan itu ditempatkan dalam suatu hubungan dengan PBB. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 63 Piagam PBB. Badan-badan tersebut disebut sebagai badan-badan khusus. Selanjutnya pasal 63 Piagam PBB menentukan bahwa Dewan Ekonomi dan Sosial ikut serta dalam setiap persetujuan dengan tiap-tiap badan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 57 Piagam PBB, dan persetujuan yang demikian harus mendapatkan persetujuan Majelis Umum PBB. 35 PBB menjadi organisasi internasional yang paling besar selama ini dalam sejarah pertumbuhan kerjasama semua bangsa di dunia di dalam berbagai sektor kehidupan

internasional.

Organisasi

ini

telah

meletakkan

kerangka

konstitusionalnya melalui suatu instrumen pokok berupa Piagam dengan tekad semua angotanya untuk menghindari terulangnya ancaman perang dunia yang pernah dua kali terjadi dan telah menimbulkan bencana seluruh umat manusia. Piagam PBB juga telah meletakkan tujuan dan prinsip mulia dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan hubungan bersahabat dan mencapai kerjasama internasional di semua bidang. 36 3.1 Ketentuan Menurut Statuta IAEA Dewan Gubernur, dengan persetujuan Konferensi Umum, berwenang dalam hal pembuatan perjanjian untuk membentuk hubungan antara IAEA dengan PBB 37 dan organisasi-organisasi lainnya yang tugasnya berkaitan dengan IAEA.

35

Lihat Piagam PBB Sumaryo Suryokusumo, Op. cit., hal 5 37 Perjanjian yang membentuk hubungan antara IAEA dengan PBB adalah “Agreement Governing the Relationship Between the United Nations and the International Atomic Energy Agency”. 36


Perjanjian-perjanjian untuk membentuk hubungan IAEA dengan PBB ditujukan untuk : 1. Penyampaian laporan atas aktivitas tahunannya kepada Majelis Umum, dan ketika dibutuhkan, menyampaikannya kepada Dewan Keamanan : jika dalam aktivitas tersebut IAEA mengajukan pertanyaan yang menjadi kompetensi Dewan Keamanan. IAEA harus memberitahukan hal tersebut kepada Dewan Keamanan sebagai organ yang memikul tanggung jawab utama atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dan juga mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu yang sesuai dengan Statuta. 38 Termasuk langkah-langkah atas perolehan dan verifikasi laporan yang menjadi tanggung jawab staf inspektur yang dikirim ke tiap-tiap negara, dimana mereka wajib mendapatkan akses dan data kapanpun serta ke semua tempat yang berhubungan dengan material, peralatan dan fasilitas yang ditentukan untuk dilakukan tindakan “safeguard”. Hal tersebut diperlukan untuk melaporkan sumber dan penyediaan “special fissionable materials” dan produk fissionable lainnya dan untuk menentukan apakah terpenuhi usaha menangkal penggunaan yang lebih jauh yaitu untuk tujuan militer (sebab bantuan yang disediakan bukanlah untuk penggunaan tujuan militer dan proyek tersebut harusah tunduk kepada ketentuan safeguard).

38

Lihat pasal III huruf B-4


Selain itu, juga menyampaikan laporan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial dan organ-organ PBB lainnya yang memiliki kompetensi terkait hal ini. 39 2. Dengan pertimbangan resolusi dan laporan IAEA yang disetujui oleh Majelis Umum atau Dewan Keamanan, ketika diminta, disampaikan kepada organ PBB yang tepat. 40 3.2 Ketentuan Menurut Perjanjian Mengenai Hubungan PBB dan IAEA Ketentuan dalam “Agreement Governing the Relationship Between the United Nations and the International Atomic Energy Agency” menyatakan bahwa PBB mengenal IAEA sebagai organisasi yang berada dibawah sistem PBB dan bertanggungjawab atas segala aktivitas internasional yang berkaitan dengan penggunaan energi atom secara damai, tanpa mengabaikan hak-hak dan tanggungjawab PBB. IAEA dikenal sebagai badan yang berkarakter antarpemerintah serta berfungsi sebagai organisasi internasional bersifat otonom yang berhubungan dengan PBB. Sebaliknya, IAEA mengakui tanggungjawab PBB, dalam kaitannya dengan Piagam PBB, yaitu tanggung jawab dalam bidang perdamaian, keamanan, perekonomian, dan perkembangan sosial dalam lingkup internasional. Oleh karena itu IAEA turut berusaha menjalankan aktivitasnya sesuai dengan Tujuan dan Prinsip yang termuat dalam Piagam PBB untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional, dan sesuai dengan kebijakan PBB dalam

39

Lihat pasal III huruf B-5 Pasal XVI Statuta IAEA

40


pembentukan sistem safeguard perlucutan senjata di seluruh dunia dan persetujuan internasional lainnya. 41 IAEA wajib melaporkan aktivitasnya kepada PBB, antara lain: a. Menyampaikan laporan tahunannya di hadapan Majelis Umum b. Menyampaikan laporan kepada Dewan Keamanan dan memberitahukan kepada Dewan, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi Dewan Keamanan c. Menyampaikan laporan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial dan kepada organ PBB lainnya yang berkenaan dengan kompetensi masing-masing. IAEA juga wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum atas setiap kasus yang tidak memenuhi kriteria pasal XII Statua IAEA. 42 IAEA bekerjasama dengan Dewan Keamanan dalam menyediakan segala sesuatu yang diminta Dewan Keamanan seperti informasi dan bantuan yang sedapat mungkin membantu Dewan Keamanan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemelihara atau pemulih perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB, apabila berkaitan dengan IAEA, dan telah disetujui oleh Majelis Umum atau Dewan lainnya wajib diperhitungkan oleh IAEA. Tiap-tiap resolusi diserahkan kepada IAEA. Atas permintaan, IAEA akan menyampaikan laporan atas setiap langkah yang telah diambilnya menurut Statuta

41

Pasal 1 huruf c dan d Agreement Governing the Relationship Between the United Nations and the International Atomic Energy Agency 42 Kriteria yang dimaksud adalah perolehan dan verifikasi laporan yang menjadi tanggung jawab staff inspektur yang dikirim ke tiap-tiap negara.


IAEA atau negara-negara anggotanya sebagai hasil pertimbangan atas resolusi yang telah diserahkan. Terdapat pula pertukaran informasi dan dokumen diantara PBB dan IAEA, dimana informasi tersebut harus sangat lengkap dan tepat. IAEA menyediakan keterangan-keterangan dan studi khusus yang diminta oleh PBB. Sebaliknya atas permintaan juga, PBB menyediakan keterangan-keterangan dan studi khusus atas hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi IAEA. 43 PBB dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam hal memungkinkan Dewan

Gubernur

IAEA

untuk

mencari

pendapat

hukum

Mahkamah

Internasional 44 atas tiap-tiap pertanyaan hukum yang timbul dalam lingkup aktivitas IAEA, maupun pertanyaan mengenai hubungan IAEA dengan PBB ataupun badan khusus lainnya. Lebih jauh lagi Mahkamah Internasional dapat meminta IAEA untuk menyediakan informasi yang diminta dalam kaitannya dengan Statuta Mahkamah. 45 Sekretariat PBB dan staf IAEA memelihara hubungan pekerjaan yang erat berkenaan dengan rencana yang telah disetujui dari waktu ke waktu antara Sekretaris Jenderal PBB dengan Direktur Jenderal IAEA. Dikenal pula hubungan yang erat antara Sekretariat badan-badan khusus dengan staf IAEA yang harus dibangun dan dipelihara berkenaan dengan rencana yang diadakan IAEA bersama badan-badan khusus tersebut.

43

Pasal 6 Agreement Governing the Relationship Between the United Nations and the International Atomic Energy Agency 44 Lihat Pasal 96 ayat (2) Piagam PBB 45 Pasal 10 Agreement Governing the Relationship Between the United Nations and the International Atomic Energy Agency


Bantuan teknis di bidang energi atom dapat diberikan oleh PBB kepada IAEA dalam rangka kerjasama keduanya. Baik PBB dan IAEA berusaha untuk menghindari perbanyakan pelayanan dan aktivitas yang tidak perlu terkait bantuan teknis. Sebaliknya keduanya menyetujui untuk mengambil tindakan yang diperlukan demi mencapai kerjasama yang efektif. Selain gubungan dalam bantuan teknis, terdapat hubungan lain seperti finansial dan budgeting serta bidang informasi publik.

B. Personalitas International Atomic Energy Agency sebagai Organisasi Internasional Hukum internasional positif tidak meberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan organisasi internasional, namun demikian para ahli berusaha mengemukakan pendapat mereka. Menurut Leroy Bennet, ada 5 ciri-ciri yang dimiliki organisasi internasional : 1. A permanent organization to carry on a continuing set of functions 2. Voluntary membership of eligable parties 3. Basic instrument stating goals, structure and methods of operation 4. A broadly representative consultative conference organ 5. Permanent secretariat to carry on continuous administrative, research and information functions Bila dikaitkan dengan IAEA sebagai organisasi internasional, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :


1. Organisasi

permanen

untuk

melaksanakan

fungsi-fungsi

yang

berkesinambungan IAEA adalah pusat kerjasama nuklir di dunia yang didirikan pada tahun 1957 dan termasuk dalam sistem PBB. Termasuk ke dalam organisasi permanen yang melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dalam hal dukugan terhadap penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Kemudian bekerja bersama

negara-negara

anggota

dan

rekanan

di

seluruh

dunia

untuk

mempromosikan keamanan dan penggunaan damai dari teknologi nuklir. Misi IAEA dijalankan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan negara-negara anggota, rencana strategis dan perwujudan visi dalam Statuta. 46

2. Keanggotaan yang sukarela dari pihak-pihak yang memenuhi syarat Pemutusan untuk penerimaan keanggotaan di dalam suatu organisasi internasional merupakan tindakan bilateral. Organisasi internasional tidak akan ikut campur dalam proses pemutusan apakah suatu negara menurut hukum nasional akan ikut dalam organisasi internasional. Biasanya ada dua prosedur yang harus ditempuh dalam proses penerimaan keanggotaan yaitu Pertama, adanya permintaan dari calon anggota. Kedua, negara bersangkutan telah meratifikasikan anggaran dasar organisasi internasional dimana negara tersebut ingin menjadi anggota. 47 IAEA sebagai organisasi internasional menentukan sistem keanggotaannya sebagai berikut : 46

The "Atoms for Peace" Agency dalam http://iaea.org/About/about-iaea Sri Setianingsih Suwardi, Op. cit., hal 56-57

47


Anggota awal adalah negara-negara anggota PBB atau negara-negara anggota dari badan khusus lain yang telah menandatangani Statuta dalam waktu sembilanpuluh hari setelah dibuka untuk penandatanganan dan setelah menyimpan instrumen ratifikasi. Anggota lain dari IAEA adalah negara-negara baik yang merupakan anggota PBB atau badan khusus lain, yang telah menyimpan instrumen ratifikasi penerimaan setelah keanggotaan mereka disetujui oleh rekomendasi Dewan Gubernur melalui Konferensi Umum. Proses pengusulan dan penerimaan sebuah negara menjadi anggota yaitu ditentukan oleh Dewan Gubernur dan Konferensi Umum bahwa negara tersebut memiliki kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan IAEA, dengan mempertimbangkan kemampuan dan keamuan negara tersebut untuk bertindak sesuai dengan tujuantujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB. IAEA didasari oleh prinsip persamaan kedaulatan semua negara anggota. Semua anggota, dalam hal untuk memastikan hak-hak dan keuntungankeuntungan

yang diperoleh dari keanggotaan, harus memenuhi semua

kewajibannya dengan etikad baik yang dipikul sesuai dengan Statuta IAEA. 48 Sedangkan pengunduran diri dari keanggotaan terjadi ketika negara tersebut tidak menyimpankan instrumen ratifikasi atau manakala negara tersebut tidak mau menerima amandemen pada Statuta dengan suatu pemberitahuan tertulis. Akan

48

Pasal IV Statuta IAEA


tetapi pengunduran diri tidak mempengaruhi kewajiban kontraktual negara tersebut. 49 3. Anggaran dasar yang berisi tujuan, struktur dan cara-cara bertindak Organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara anggotanya melalui instrumen pokok yang telah disetujui bersama pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme untu mengadakan kerjasama di berbagai sektor kehidupan. Pembentukan badan-badan utama PBB seperti Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional dan Sekretariat, kesemuanya itu dibentuk tidak memerlukan perjanjian tersendiri melainkan dengan suatu Piagam PBB yang merupakan instrumen pokok organisasi itu. Berbeda dengan badan-badan khusus yang termasuk di dalam suatu sistem PBB, tiap-tiap badan hukum mempunyai instrumen pokok tersendiri. 50 IAEA adalah badan yang termasuk di dalam sistem PBB. Sebagai organisasi internasional yang berada dibawah PBB, IAEA juga didirikan berdasarkan perjanjian. Perjanjian yang menjadi instrumen pokok pendirian IAEA adalah Statuta IAEA. Pada tanggal 23 Oktober 1956 diadakan sebuah konferensi yaitu Konferensi Statuta IAEA. Statuta tersebut mulai berlaku pada 29 Juli 1957, setelah terpenuhinya ketentuan yaitu 18 (delapan belas) negara menyimpan instrumen ratifikasi dari Statuta, dimana dari kedelapanbelas negara tersebut haruslah (paling sedikit) termasuk didalamnya tiga dari negara-negara berikut : Kanada, Perancis, Uni 49 50

Pasal XVIII huruf D dan E Sumaryo Suryokusumo, Op. cit., hal 105


Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat. 51 Penyimpanan instrumen ratifikasi oleh negara penandatangan dan istrumen penerimaan dari negara yang keanggotaannya telah disetujui tersebut disimpankan kepada Pemerintah Amrika Serikat. Statuta IAEA telah mengalami 3 kali amandemen, sesuai dengan ketentuan pasal XVIII Statuta. 52 Amandemen pertama yaitu pada 31 Januari 1963. Kemudian pada 1 Juni 1973 dilakukan amandemen kedua. Terakhir adalah pada 28 Desember 1989. Keseluruhan amandemen tersebut telah digabungkan dalam sebuah naskah Statuta yaitu naskah amandemen ketiga, yang secara keseluruhan telah menggantikan edisi-edisi Statuta sebelumnya. Berdasarkan Statuta IAEA, bahwa tujuan IAEA adalah berupaya untuk mempercepat dan memperbesar sumbangan tenaga atom untuk perdamaian, kesehatan dan kemakmuran di seluruh dunia, memastikan sedapat mungkin bahwa bantuan yang disediakannya berdasarkan permintaan atau dibawah pengawasan atau kendalinya tidak digunakan untuk hal yang lebih jauh seperti tujuan militer. Selanjutnya, struktur organisasi IAEA terdiri atas : General Conference (Konferensi Umum) Konferensi Umum terdiri dari wakil-wakil seluruh anggota yang mengadakan sidang rutin setiap tahunnya, dan dapat bersidang secara khusus 51

Pasal XXI hurufE Statuta IAEA Amandemen pada Statuta dapat diusulkan oleh anggota. Usulan naskah amandemen dipersiapkan oleh Direktur Jenderal dan disampaikan kepada seluruh anggota paling lambat 90 hari sebelum dipertimbangkan Konferensi Umum. Amandemen berlaku terhadap seluruh anggota ketika : i. Disetujui oleh Konferensi Umum oleh dua per tiga mayoritas yang hadir dan dua per tiga suara setelah mempertimbangan apa yang disampaikan oleh Dewan Gubernur dalam setiap usulan amandemen ii. Diterima oleh dua per dari seluruh anggota sesuai dengan proses konstitusional. 52


dengan dikumpulkan oleh Direktur Jenderal atas permintaan Dewan Gubernur atau mayoritas anggota. setiap anggota diwakili oleh satu utusan yang dapat ditemani oleh

wakil dan penasehatnya. Konferensi Umum merupakan alat

perlengkapan utama IAEA yang bertugas membicarakan semua pertanyaan dalam lingkup Statuta atau yang berkaitan dengan wewenang dan fungsinya. Selain itu juga membicarakan semua pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan wewenang dan fungsi dari tiap-tiap organ yang tercantum dalam Statuta. Laporan kepada PBB (sesuai perjanjian IAEA dengan PBB) harus terlebih dahulu disetujui oleh Konferensi Umum, demikian juga perjanjian atau rencana yang diadakan antara IAEA dengan PBB dan organisasi lainnya. Lebih jauh lagi Konferensi Umum berfungsi : a. Memilih anggota Dewan Gubernur b. Menyetujui keanggotaan suatu negara c. Menangguhkan suatu anggota dari hak dan keistimewaan keanggotaan d. Mempertimbangkan laporan tahunan Dewan e. Menyetujui anggaran belanja IAEA yang direkomendasikan Dewan. 53 Board of Governors (Dewan Gubernur) Dewan Gubernur terdiri dari 35 anggota Dewan 54, dimana 10 diantaranya merupakan negara-negara yang terdepan dalam teknologi energi atom termsuk dalamm produksi dari sumber material. Sisanya dipilih oleh Konferensi Umum

53

Pasal V Statuta IAEA Anggota Dewan Gubernur periode 2013-2014 adalah : Afrika Selatan, Algeria, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Austria, Bosnia Herzegovina, Brazil, Britania Raya, Cina, Finlandia, India, Jepang, Jerman, Kanada, Kenya, Kosta Rika, Libya, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Perancis, Peru, Polandia, Qatar, Rusia, Slovakia, Sudan, Swedia, Thailand, Uni Emirat Arab, Uruguay, Venezuela, Vietnam dan Yunani. (dimut dalam http://www.iaea.org/About/ Policy/ Board) 54


dengan sistem perwakilan yang adil yaitu : lima wakil dari wilayah Amerika Latin, empat dari Eropa Barat, tiga dari Eropa Timur, empat dari wilayah Afrika, dua dari Timur Tengah dan Asia Selatan, satu dari Asia Tenggara dan Pasifik, dan satu dari wilayah Timur Jauh, dimana setiap anggota memiliki 1 suara. Kemudian dua tambahan lainnya dipilih dari wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan, Asia Tenggara dan Pasifik, Timur Jauh, dan Afrika. Dewan Gubernur berwenang untuk menjalankan

fungsi

IAEA

sesuai

Statuta,

dan

tunduk

terhadap

pertanggungjawabannya kepada Konferensi Umum. Pertanggungjawaban tersebut antara lain menyiapkan laporan tahunan terkait urusan dan proyek yang disetujui oleh IAEA serta menyampaikan laporan yang dibutuhkan kepada PBB atau organisasi lain yang terkait. 55 Staff (Staf) Staf adalah mereka yang dikualifikasikan secara ilmiah dan teknis. Staf juga termasuk personil lainnya yang dibutuhkan dalam memenuhi tujuan dan fungsi IAEA. Staf IAEA dikepalai oleh seorang Direktur Jenderal. Direktur Jenderal ditunjuk oleh Dewan Gubernur dengan persetujuan Konferensi Umum untuk masa kerja empat tahun. Direktur Jenderal menjadi kepala administratif IAEA dan bertanggungjawab atas penunjukan, pengoraganisasian, dan pekerjaan para staf dan berada di bawah wewenang pengawasan Dewan Gubernur.Direktur Jenderal dan para staf dilarang

55

Pasal VI Statuta IAEA


untuk menerima instruksi dari pihak diluar IAEA dan membuka rahasia industri atau informasi rahasia yang mereka ketahui berdasarkan tugas mereka. 56

4. Badan perwakilan, konsultatif dan perundingan yang bersifat luas 1) Department of Nuclear Sciences and Applications Departemen lintas sektor sosio-ekonomi, mulai dari kesehatan, makanan, pertanian, dampai masalah lingkungan, sumber air, serta industri. Ilmuwan IAEA bekerja bersama para ahli dari negara anggota untuk membantu memenuhi kebutuhan melalui ilmu, teknologi dan inovasi nuklir. 2) Department of Nuclear Energy Departemen yang membantu perkembangan energi nuklir yang berkelanjutan untuk masa depan serta efisiensi da penggunaan yang aman dari energi nuklir dengan mendukung keberadaan dan program nuklir di seluruh dunia, serta membantu perencanaan, analisis, informasi dan pengetahuan nuklir. 3) Department of Nucler Safety and Security Departemen yang bertujuan untuk melindungi manusia, masyarakat dan lingkungan dari akibat ionisasi radiasi membahayakan. 4) Department ofSafeguard Departemen yang berfungsi menangkal penyebarluasan senjata nuklir, melalui dua cara. Pertama, menjamin bahwa negara-negara menghormati

56

Pasal VII Statuta IAEA


kewajiban internasionalnya. Kedua, kesanggupan untuk mendeteksi penyalahgunaan darii material teknologi nuklir. 5) Department of Technical Cooperation Departemen yang membantu negara-negara dalam penggunaan dari teknik nuklir. 57

5. Sekretariat permanen untuk melaksanakan fungsi, penelitian dan informasi yang berkesinambungan Sekretariat atau markas IAEA berada di Wina, Austria. Kemudian pada tahun 1979 Pemerintah Austria menyelesaikan pembangunan Vienna International Centre (VIC) 58 di dekat Donaupark, yang menjadi markas permanen IAEA dan organisasi PBB lainnya. Sebelumnya, markas sementara IAEA berada di the Grand Hotel di the Ringstrasse, pusat kota Wina. 59 Berdasarkan ciri-ciri tersebut diatas, maka IAEA diklasifikasikan sebagai organisasi internasional. Suatu organisasi internasional yang dibentuk melalui suatu perjanjian dengan bentuk “instrumen pokok” apapun akan memiliki suatu personalitas hukum di dalam hukum internasional. Personalitas hukum ini mutlak penting guna memungkinkan organisasi internasional itu dapat berfungsi dalam hubungan internasional, khususnya kapasitasnya untuk melaksanakan fungsi

57

Dimuat dalam http://www.iaea.org/OurWork Vienna International Centre adalah komplek bangunan yang menjadi rumah bagi beberapa kantor PBB di Wina, Austria. VIC merupakan wilayah ekstrateritorial yang kebal dari jurisdiksi hukum lokal (dimuat dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_International_Centre) 59 David Fischer, History of the International Atomic Energy Agency : the first forty years, Vienna : The Agency, 1997 58


hukum seperti membuat kontrak, membuat perjanjian dengan suatu negara atau mengajukan tuntutan dengan negara lainnya. Personalitas hukum di dalam kaitannya dengan hukum internasional juga menyangkut masalah keistimewaan dan kekebalan organisasi innternasional, termasuk wakil-wakil negara anggotanya dan para pejabat sipil internasional yang bekerja

pada

organisasi

internasional

tersebut. 60

Kehadiran

organisasi

internasional sebagai sebuah pribadi internasional dan atribusi pada fungsifungsinya seringkali dianalogikan dengan kedaulatan negara, yang untuk pelaksanaan efektifnya memerlukan hak-hak istimewa (privileges) dan kekebalankekebalan (immunities). Analogi hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik dengan sendirinya memberi kesan sebagai dasar perkembangan ini. 61 Instrumen pokok IAEA menentukan bahwa keistimewaan dan kekebalan yang dinikmati oleh IAEA di setiap wilayah negara anggota memang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsinya. Utusan negara angota bersama dengan wakil dan penasihatnya, Dewan Gubernur beserta wakil dan penasihatnya, Direktur Jenderal beserta para staf, juga menikmati keistimewaan dan kekebalan untuk menjalankan fungsinya secara mandiri. Kapasitas hukum demikian dtetapkan dalam perjanjian terpisah antara IAEA dengan negara-negara anggota. 62 Pasal 2 Perjanjian mengenai hak-hak istimewa dan kekebalan IAEA (Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy

60

Sumaryo Suryokusumo, Op. cit., hal 120 D.W. Bowett, penerjemah : Bambang Iriana Djajaatmadja, Hukum Organisasi Internasional (cetakan ketiga), Sinar Grafika, Jakarta. 2007, hal438 62 Pasal XV Statuta IAEA 61


Agency) 63menyebutkan bahwa IAEA memiliki personalitas hukum, berupa kapasitas untuk : a. Membuat kontrak b. Memperoleh serta menjual benda bergerak dan tak bergerak c. Mengajukan tuntutan hukum Selain itu gedung, dana dan aset dimanapun berada, menikmati kekebalan dari proses hukum. Tempat kedudukan IAEA tidak dapat diganggugugat. Properti dan aset menikmati kekebalan dari tindakan penggeledahan, pengambilalihan, penyitaan, dan gangguan lain baik karena tindakan yang berasal dari eksekutif, administratif, yudikatif maupun legislatif. Keistimewaan dan kekebalan lainnya adalah : 1. Kebebasan komunikasi IAEA menikmati kebebasan atas komunikasi resminya dan mendapatkan perlakuan yang baik di setiap wilayah negara pihak pada perjanjian sepanjang sesuai dengan konvensi dan regulasi internasional. Tidak diperkenankan juga penyensoran terhadap surat-menyurat dan komunikasi resminya, termasuk hak untuk mengunakan kode dalam tas tersegel, untuk mengirim dan menerima dokumen, surat-menyurat dan material resmi lainnya. 2. Kekebalan terhadap Wakil-wakil negara Wakil-wakil negara dalam pertemuan yang diadakan IAEA menikmati keistimewaan dan kekebalan dalam melaksanakan fungsi dan sepanjang perjalanannya, antara lain : 63

Perjanjian ini disetujui oleh Dewan Gubernur pada 1 Juli 1958 dan salinannya diteruskan kepada setiap negara anggota. Dibutuhkan instrumen penerimaan dari negara anggota atas persetujuan ini dan setiap negara anggota wajib menyimpankan instrumen tersebut.


a. Imunitas terhadap diri dan keluarganya dari penangkapan ataupun penahanan serta perampasan barang-barang pribadi mereka. b. Tidak dapat diganggugugatnya kertas, dokumen dan material resmi lainnya c. Hak untuk menggunakan kode dalam tas tersegel, untuk mengirim dan menerima dokumen, surat-menyurat dan material resmi lainnya d. Pembebasan diri dan keluarganya dari pelarangan imigrasi e. Fasilitas yang sama dalam hal pertukaran mata uang f. Kekebalan dan fasilitas yang sama sebagaimana misi diplomatik 3. Kekebalan terhadap Pejabat Sipil a. Kekebalan dari proses hukum b. Pembebasan dari pajak atas gaji dan penghasilan tambahan yang dibayarkan oleh IAEA sebagaimana kondisi yang sama dinikmati para pejabat PBB c. Kekebalan dari larangan imigrasi atas keluarga dan sanak saudara yang bersama dengan mereka d. Fasilitas yang sama dalam hal pertukaran mata uang e. Hak untuk mengimpor perkakas 4. Kekebalan terhadap Ahli dalam Misi Ahli dalam misi merupakan personil yang bekerja untuk IAEA, termasuk para inspektur dan pemeriksa proyek, menikmati keistimewaan dan kekebalan dalam melaksanakan fungsi dan sepanjang perjalanannya, antara lain :


a. Kekebalan dari penahanan dirinya dan perampasan tas pribadinya b. Kekebalan dari proses hukum demi menghormati ucapan dan tindakan mereka dalam melaksanakan fungsi resminnya c. Tidak diganggugugatnya surat-surat dan dokumen d. Hak untuk menggunakan kode dalam tas tersegel, untuk mengirim dan menerima dokumen atau surat-menyurat demi tujuan komunikasinya dengan IAEA e. Fasilitas yang sama dalam hal pertukaran mata uang f. Kekebalan dan fasilitas yang sama sebagaimana misi diplomatik Hal-hal yang terkait hak-hak istimewa dan kekebalan demikian juga terdapat dalam perjanjian tentang markas besar (headquarters agreement) yang diadakan antara IAEA dengan pemerintah Austria 64 disebutkan beberapa kekebalan, antara lain : 1. Kebebasan komunikasi Semua komunikasi yang berhubungan langsung dengan IAEA, atau komunikasi kepada pejabat di tempat kedudukan markas besarnya, atau semua komunikasi resmi IAEA keluar, dengan cara atau bentuk pengiriman apapun, terbebas dari penyensoran dan segala bentuk gangguan atau campur tangan. Imunitas ini diperluas dengan tanpa pembatasan hal-hal berikut, yaitu untuk dipublikasikan, digambarkan, difilmkan, atau direkam. Hak untuk menggunakan kode dalam tas tersegel, untuk mengirim dan menerima surat-menyurat dan 64

Nama resmi perjanjian ini adalah Agreement Between the International Atomic Energy Agency and the Republic of Austria Regarding The Headquarters of International Atomic Energy Agency, berlaku pada 1 Maret 1958. Dalam perjanjian disebutkan bahwa Pemerintah Austria mengakui tempat kedudukan atau markas IAEA sebagai wilayah ekstrateritorial.


pemberitahuan resmi oleh kurir, yang keistimewaan dan kekebalannya sama dengan tas diplomat. 2. Imunitas terhadap Gedung IAEA dan Pembebasan dari Pembayaran Pajak Gedung IAEA menikmati imunitas dari semua proses hukum kecuali dalam hal tertentu IAEA melepaskan imunitasnya. IAEA menikmati kekebalan dari tindakan penggeledahan, pengambilalihan, penyitaan, dan gangguan lain baik karena tindakan yang berasal dari eksekutif, administratif, yudikatif maupun legislatif. Arsip-arsipnya juga tidak dapat diganggu-gugat serta menikmati pembebasan dari pembayaran pajak. 3. Imunitas terhadap Wakil negara anggota dan Pejabat Sipil IAEA Wakil-wakil dari negara anggota dan Pejabat Sipil IAEA menikmati kekebalan dan keistimewaan dalam melaksanakan fungsinya dan perjalanan dinasnya, dapat dinikmati dengan tetap menghormati Republik Austria. Hal tersebut antara lain : a. Imunitas terhadap diri dan keluarganya dari penangkapan ataupun penahanan serta perampasan barang-barang pribadi mereka. b. Imunitas dari proses hukum atas tindakan yang dilakukan c. Tidak dapat diganggugugatnya kertas, dokumen dan material resmi lainnya d. Hak untuk menggunakan kode dalam tas tersegel, untuk mengirim dan menerima dokumen, surat-menyurat dan material resmi lainnya e. Pembebasan diri dan keluarganya dari pelarangan imigrasi


f. Pembebasan pajak atas gaji, penghasilan tambahan, ganti rugi dan dana pensiun yang dibayarkan oleh IAEA atau terkait tugas mereka sebagai pejabat IAEA 4. Imunitas terhadap Ahli, Anggota Misi, Komite dan Perwakilan Organisasi a. Imunitas dari proses hukum b. Imunitas dari penyitaan barang-barang yang bersifat resmi dan pribadi c. Imunitas dari pemeriksaan

C. Hak dan Kewajiban Negara Anggota 1. Hak Negara Anggota IAEA a. Mendapatkan bantuan dalam riset, perkembangan dan penggunaan praktis dari penggunaan damai energi atom b. Mendapatkan pelatihan ilmuwan dan ahli di bidang penggunaan damai energi atom c. Mendapatkan bantuan untuk membuat rencana demi menjamin pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan proyek. Akan tetapi dalam hal ini, IAEA tidak wajib menjamin atau memikul tanggung jawab pendanaan untuk proyek. 2. Kewajiban Negara Anggota IAEA 1. Pertukaran Informasi a. Setiap anggota wajib menyediakan informasi, yang sedapat mungkin membantu IAEA


b. Setiap anggota wajib menyedikan semua informasi ilmiah kepada IAEA sebagai hasil bantuan yang diberikan IAEA sesuai dengan Statuta Sebaliknya, atas informasi yang diterima IAEA wajib memajang dan menyediakan informasi dalam sebuah bentuk yang mudah diperoleh dan informasi tersebut tersedia sesuai dengan huruf a dan b. IAEA mengambil langkah-langkah positif untuk mendorong pertukaran informasi diantara anggotaanggota terkait penggunaan energi atom secara alamiah dan damai. Peran sebagai penengah diantara anggota juga diemban IAEA untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Penyerahan Material a. Seluruh anggota menyediakan sejumlah ”special fissionable materials”65 sebagaimana yang telah disetujui dengan IAEA. Material yang disediakan kepada IAEA, dimungkinkan, dengan kebijaksanaan anggota, disimpan baik oleh negara angota itu sendiri, maupun oleh IAEA (dengan berdasarkan persetujuan) b. Seluruh anggota juga wajib menyerahkan sumber material 66 dan materialmaterial lain. Dewan Gubernur yang akan menentukan banyaknya material yang akan diterima oleh IAEA

65

Istilah “special fissionable materials” : Plutonium-239, Uranium-233, Pengayaan uranium pada isotop 235 atau 233, material apapun yang sebelumnya bermuatan satu atau lebih, dan pembelahan lain dari material yang dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Gubernur. Akan tetapi istilah “special fissionable materials” tidak termasuk sumbernya. 66 Sumber material adalah uranium yang mengandung isotop campuran di alam; uranium yang susut pada isotop 235; thorium; tiap-tiap bahan yang dalam bentuk logam, logam campuran, senyawa kimia, atau intisarinya; tiap-tiap material lain yang mengandung istisari yang demikian sebagaimana ditentukan Dewan Gubernur dari waktu ke waktu; dan material-material lain yang akan ditentukan oleh Dewan Gubernur dari waktu ke waktu


c. Setiap anggota wajib memberitahukan kepada IAEA tentang jumlah, bentuk, dan komposisi dari “special fissionable materials”, sumber bahan, dan sesui dengan pengaturanya, menyediakannya dengan segera mungkin atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Dewan Gubernur. d. Atas permintaan IAEA bahwa sebuah anggota wajib dan tanpa penundaan menyampaikan kepada anngota lain atau kelompok anggota mengenai material yang disediakan seperti kuantitas material sebagaimana yang ditentukan oleh IAEA, dan tanpa penundaan juga menyampaikan kepada IAEA mengenai kuantitas material yang dibutuhkan untuk pengoperasian dan riset ilmiah di fasilitas IAEA. e. Jumlah, bentuk dan komposisi bahan yang disediakan oleh setiap anggota dapat berubah pada waktu tertentu dengan persetujuan Dewan Gubernur f. Pemberitahuan awal dalam kaitannya dengan huruf c harus dibuat dalam tiga bulan sejak berlakunya Statuta dengan memperhatikan kepentingan anggota.

D. Kewenangan International Atomic Energy Agency Menurut Hukum Internasional Kepribadian internasional yang dimiliki oleh sebuah organisasi internasional memampukannya untuk bertindak. Kemampuan semacam ini berbeda antara satu organisasi internasional dengan yang lainnya. Wewenang untuk bertindak yang dimiliki oleh masing-masing organisasi berbeda sesuai dengan tingkat kepribadian internasional yang dimiliki. Beberapa kewenangan yang dimiliki IAEA terkait


proyek atau rencana lainnya dimana IAEA diminta untuk menerapkan safeguard, kewenangan yang dimiliki dalam proyek antara lain: 1. Memeriksa dan menyetujui disain peralatan khusus termasuk reaktor nuklir, dengan keyakinan bahwa peralatan dan reaktor tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan militer. 67 Memeriksa bahwa proyek tersebut mentaati standar kesehatan dan keselamatan, dan memperbolehkan penerapan dari ketentuan safeguard. 2. Memastikan ditaatinya penerapan standar kesehatan dan keselamatan yang telah ditentukan. 3. Memastikan adanya dokumen operasi terkait pemeliharaan dan produksi yang memastikan sumber dan special fissionable materials yang digunakan atau diproduksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 68 4. Meminta dan menerima laporan tentang perkembangan proyek. 69

67

Pemeriksaan terbaru ketikapara inspektur berkunjung ke Reaktor Arak di Iran pada Desember 2013. Kunjungan IAEA ke reaktor Arak berlangsung setelah kesepakatan antara Iran dengan negara-negara Barat tentang program nuklir yang dicapai de Jenewa pada November 2013.Reaktor Arak memiliki kaitan dengan sebuah reaktor yang sedang dibangun di dekatnya, yang dikhawatirkan akan digunakan untuk memproduksi bom nuklir. Reaktor Arak penting karena jika pembangunan totalnya selesai maka akan memiliki kemampuan untuk memproses plutonium, yang merupakan satu langkah maju untuk menghasilkan senjata nuklir. Pemeriksaan atas reaktor Arak berlangsung selama sehari dan langsung kembali ke kantor pusatnya di Austria. (dimuat dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/12/131208_iran_nuklir. ; diakses 13 Maret 2014) 68 IAEA pernah mempertanyakan tidak adanya dokumentasi pendukung yang disediakan Suriah terkait situs nuklir Dair Alzour. Padahal sampel yang diambil dari situs itu menununjukkan adanya kegiatan nuklir. Laporan rahasia IAEA mengatakan bangunan fasilitas nuklir Dair Alzouryang dibom tersebut memiliki ukuran dan jenisyang mirip sebuah sebuah reaktor. 69 IAEA pernah meminta Suriah untuk memberikan informasi mengenai fasilitas nuklir Dair Alzour dan tiga tempat lain yang terkait. Suriah merupakan penandatangan Perjanjian NonProliferasi Nuklir (NPT) yang memberikan hak memperkaya bahan bakar nuklir untuk pembangkit nuklir di bawah inspeksi IAEA. Namun juga Suriah wajib memberitahukan IAEA jika ada rencana membangun fasilitas nuklir. (dirangkum dari naskah Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Syrian Arab Republic - Report by the Director General)


5. Menyetujui proses kimia penyinaran material yang semata-mata ditujukan untuk memastikan bahwa proses kimia ini tidak akan dialihkan untuk tujuan militer dan akan dipatuhinya standar penerapan kesehatan dan keselamatan; dan mewajibkan penyimpanan special fissionable materials yang diperoleh atau dihasilkan dari produk sisa dalam hal mencegah negara melakukan penimbunan terhadap material-material ini. 6. Mengirim inspektur ke negara penerima setelah berkonsultasi dengan negara terkait, dimana para inspektor wajib mendapatkan akses dan data kapanpun serta ke semua tempat yang berhubungan dengan material, 70 peralatan dan fasilitas yang ditentukan untuk dilakukan tindakan “safeguard”. Hal tersebut diperlukan untuk melaporkan sumber dan penyediaan “special fissionable materials” dan produk pembelahan lainnya dan untuk menentukan apakah terpenuhi usaha menangkal penggunaan yang lebih jauh yaitu untuk tujuan militer. 7. Menangguhkan atau mengakhiri bantuan, mengambil tiap-tiap material dan peralatan yang disediakan IAEA apabila tidak terpenuhi ataupun gagalnya negara penerima untuk melaksanakan langkah-langkah yang diminta dalam waktu yang layak.

70

Hal yang kontra pernah terjadi ketika Tim Pemeriksa hanya satu kali diperbolehkan mengunjungi Dair Alzour atau tempat-tempat lain. IAEA menyimpulkan fasilitas di Suriah yang dihancurkan oleh Israel dalam serangan September 2007 itu merupakan reaktor nuklir. IAEA mulai menyelidikinya pada bulan Juni 2008, tetapi Suriah menolak bekerja sama. Pimpinan IAEA Yikuya Amano menyatakan keyakinan bahwa tempat tersebut "kemungkinan besar" berisi pembangkit nuklir rahasia. Kalangan diplomat pun berusaha keras meminta akses ke situs di Suriah. Diduga reaktor nuklir Dair Alzour dibangun dengan bantuan Korea Utara. (dirangkum dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/06/110606 _syria_nuclear ; diakses 13 Maret 2014)


Selain itu juga, bila dibutuhkan, untuk membentuk staf inspektur. Staf inspektur ini bertanggung jawab untuk memeriksa semua operasi yang dipimpin oleh IAEA sendiri untuk menentukan apakah IAEA memenuhi ukuran kasehatan dan keselamatan yang ditentukan untuk diterapkan pada proyek yang telah disetujui tersebut, serta apakah IAEA mengambil langkah memadai untuk menjaga sumber dan special fissionable materials yang ada dari penggunaan untuk tujuan militer. Tanggung jawab yang lain adalah perolehan verifikasi laporan ke tiap-tiap negara tempat mereka dikirim, dimana mereka wajib mendapatkan akses dan data kapanpun serta ke semua tempat yang berhubungan dengan material, peralatan dan fasilitas yang ditentukan untuk dilakukan tindakan “safeguard”. Hal tersebut diperlukan untuk melaporkan sumber dan penyediaan “special fissionable materials” dan produk “yang dapat dibelah” lainnya dan untuk menentukan apakah terpenuhi usaha menangkal penggunaan yang lebih jauh yaitu untuk tujuan militer (sebab bantuan yang disediakan bukanlah untuk penggunaan tujuan militer dan proyek tersebut harusah mentaati ketentuan safeguard). Kemudian

pengamatan

akan

terpenuhinya

ukuran

kesehatan

dan

keselamatan yang ditentukan, serta semua syarat yang ditentukan dalam persetujuan. Ketidaktaatan yang terjadi harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal, dan selanjutnya akan disampaikan kepada Dewan Gubernur. Dewan akan memangil negara penerima tersebut untuk segera memperbaiki ketidaktaatan yang terjadi. Dewan juga melaporkan ketidaktaatan kepada seluruh anggota dan kepada Dewan Keamanan serta Majelis Umum PBB. Kegagalan negara penerima


untuk memenuhi tindakan peerbaikan dalam jangka waktu yang layak, maka Dewan dapaat mengambil satu atau dua dari langkah-langkah berikut : a. Pengurangan atau skors langsung atas bantuan yang disediakan IAEA kepada negara penerima b. Skors dari segala keistimewaan 71 hak keanggotaan terhadap anggota yang tidak taat tersebut. 72

71

Skors dari penggunaan keistimewaan dan hak-hak ditujukan kepada anggota yang secara terus-menerus melanggar ketentuan Statuta atau persetujuan menurut Statuta melalui Konferensi Umum yang disetujui oleh dua per tiga suara mayoritas. 72 Pasal XII Statuta IAEA


BAB II ASPEK ORGANISASI INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Recommend Documents