BAB I A.
Latar Belakang Tahun 2013 untuk kali pertama kabupaten Klaten mengadopsi program
perlindungan sosial PKH, atau kepanjangan dari Program Keluarga Harapan. PKH memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban KSM, sedangkan dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku masyarakat Klaten secara umum yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, PKH digadang-gadang dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan
PKH
juga
mendukung
upaya
pencapaian
Tujuan
Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals). Lima Komponen Tujuan MDG’s yang akan terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan Skala nasional pada awalnya PKH dilaksanakan sebagai suatu kegiatan uji coba. Pada 2007, PKH dijalankan di 7 (tujuh) provinsi, 48 kabupaten atau kota dan melayani 387.928 RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Pada 2011, pelaksanaan PKH telah dikembangkan di 25 provinsi,118 kabupaten atau kota dan melayani 1,1juta RSTM. Demikian sejak tahun 2007 PKH terus berkembang dan semakin banyak kabupaten / kota di seluruh wilayah Indonesia yang mulai
1
2
mengadopsi program ini. Banyaknya kabupaten / kota yang mengadopsi PKH tentu juga membutuhkan dana yang sangat besar dari pusat. Dibandingkan dengan Program pemberian bantuan lain, PKH secara taktis memang lebih rapih dan bersifat kesinambungan, bantuan yang bersifat tunai tidak serta merta diberikan kepada RTSM, melainkan dengan syarat dan komitmen tertentu dari penerima bantuan, serta secara periodik disertai dengan program – program pendampingan, bimbingan dan pelatihan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bimbingan penyuluhan dan pendampingan dilakukan oleh semacam fasilitator PKH, yang kemudian secara spesifik disebut sebagai Pendamping PKH, Pendamping PKH yang akan rutin melakukan pendampingan terhadap RTSM penerima / peserta PKH diambil dari warga asli masing masing kecamatan penerima PKH. Hal ini dimaksudkan agar Pendamping PKH dapat menyelami karakter masyarakat, RTSM dan kondisi geografis tempat tinggal RTSM yang berpengaruh terhadap mata pencaharian dan taraf hidup masyarakat, khususnya RTSM, namun demikian ada juga kejadian pendamping PKH punya kepentingan tertentu dan bisa memanfaatkan posisinya sebagai pendamping PKH guna memobilisasi massa. Meskipun dianggap lebih efektif dan rapi dibanding program bantuan pemerintah yang hampir serupa, bukan berarti PKH tidak menemui kendala dalam implementasinya. Oleh karena itu evaluasi dan monitoring program yang telah berjalan 2 tahun di kabupaten klaten ini menjadi hal pokok yang harus diperhatikan.
3
PKH menemui banyak sekali hambatan dan tantangan yang mengancam efektivitas program dalam implementasinya dilapangan, antara lain data peserta ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan PPLS ( Pendataan Program Perlindungan Sosial ) tahun 2011. Pendataan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, disaring oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ( TNP2K ) sesuai dengan kriteria PKH, kemudian diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk didistribusikan ke pelaksana di tingkat kecamatan. Setelah dilakukan validasi oleh Pendamping, ditemukan sejumlah besar data yang bermasalah, antara lain nama ganda, bukan tergolong keluarga sangat miskin, tidak memiliki komponen sesuai kriteria PKH, atau alamat tidak ditemukan. Pendataan dari pusat
ini juga
memicu polemik di masyarakat.
Kementerian Sosial menginstruksikan Pendamping untuk merahasiakan data peserta beserta data bayarnya untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab.
Kerahasiaan ini tidak terkecuali untuk
pemangku pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan, bahkan RT / RW. Pada umumnya Camat dan Lurah \ Kepala Desa memprotes kebijakan ini karena sebagai birokrat merasa dilangkahi. Ketua RT dan RW pun tak luput kena batunya. Mereka dapat banyak sekali protes dari masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan namun tidak tercatat sebagai peserta penerima bantuan PKH. Parahnya, Lurah dan Camat merasa tidak dilibatkan dalam pendataan dan pencalonan kandidat peserta / penerima bantuan PKH, tidak juga diperbolehkan mengetahui data warganya yang memperoleh bantuan PKH, namun mereka adalah petugas di garis depan yang paling intens menghadapi protes dari
4
masyarakat, dan dari jajaran birokrasi dibawahnya. terutama warga yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat PKH. Friksi tersebut pada gilirannya menyulitkan Pendamping di beberapa wilayah untuk melaksanakan kegiatan PKH karena kurang diterima oleh birokrat setempat dan dicurigai masyarakat sehingga tingkat daya dukung birokrat dan instansi pemerintah hampir mendekati nol persen dari yang diharapkan. Sejak tahun 2012, data awal untuk penerima manfaat PKH diambil dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011, yang dikelola oleh TNP2K. Sampai dengan tahun 2014, ditargetkan cakupan PKH adalah sebesar 3,2 juta keluarga. Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga, terhitung sejak saat tersebut berubah menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga yaitu Orang tua – Ayah, Ibu – dan Anak adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi yang dioperasionalkan dalam bentuk satu dapur. Meski demikian Masalah lain yang timbul ialah Komitmen yang rendah dari fasilitas kesehatan dan pendidikan di wilayah kecamatan dan kelurahan PKH dalam melaksanakan verifikasi pemenuhan kewajiban peserta PKH,
terkait
kesehatan dan pendidikan, tidak ada insentif bagi petugas service provider 1
1
Merujuk pada istilah penyedia layanan bisa juga front office atau pejabat yang berkewenangan melayani kebutuhan data tertentu, baik itu dari instansi pendidikan atau instansi kesehatan
5
instansi pendidikan dan kesehatan, sehingga kurang antusias dalam membantu pelaksanaan program PKH, diperparah dengan Koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan kecamatan hingga ke desa \ kelurahan sangat minim. Berbagai masalah utamanya birokrasi Praktiknya menghambat kelancaran program PKH kabupaten klaten yang sudah berjalan selama dua tahun terakhir, sehingga monitoring dan evaluasi atas implementasi program PKH menjadi harga mati. Pemerintah Pusat hanya melakukan validasi jumlah penerima bantuan PKH, Hasil validasi itu kemudian akan ditindaklanjuti oleh Tim Kabupaten Klaten. meski PKH dikatakan sebagai program ideal untuk mengurangi jumlah warga miskin di Klaten, namun kenyataan menunjukkan proses validasi dianggap meleset dan gagal mencakup jumlah peserta yang lebih besar. RTSM peserta PKH tahun 2014 tersebar di 25 kecamatan Kabupaten Klaten. Adapun dana yang disediakan mencapai Rp 54 miliar dari Pemerintah Pusat. Peserta PKH akan secara otomatis terdaftar sebagai penerima beras miskin ( Raskin ) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat ( Jamkesmas ) 2 Berbagai permasalahan tersebut di atas dalam konteks pelaksanaan, koordinasi, dan implementasi khususnya proses monitoring dan evaluasi merupakan fokus kajian dalam penelitian ini yang menarik bagi penulis. Alasannya dalam suatu implementasi program untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat, dalam proses pelaksanaannya pada tahap monitoring ( pemantauan ) dan evaluasi ( penilaian ) program, biasanya tidak dilakukan secara optimal.
2
25.878 Keluarga di Klaten Diikutkan Program PKH, Suara Merdeka.com, diunduh tanggal 04 Desember 2014
6
Dalam artian, ketika program sudah berjalan banyak masalah luput dari pantauan pemerintah atau instansi terkait, maka dari itu penulis berusaha mengangkat kembali pentingnya proses monitoring dan evaluasi dalam suatu program kebijakan publik yang secara langsung dan instan memberikan dampak kepada masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan bantuan tunai kepada masyarakat miskin. Proses monitoring tersebut bisa juga dilakukan oleh pihak diluar pelaksana program, dalam hal ini adalah Pemda Klaten, sebab umumnya monev yang dilakukan secara internal umumnya hanya bersifat formalitas dan tidak berlangsung dengan mendalam, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk ikut melakukan penelitian terhadap implementasi kebijakan PKH. Mekanisme kontrol, monitoring dan evaluasi memang telah disiapkan PKH. Mekanisme kontrol disiapkan Unit Pengaduan Masyarakat ( UPM ) yang berfungsi mengakomodasi jenis pengaduan terkait dengan pelaksanaan PKH. Informasi ini akan diterima dan disalurkan hingga ke tingkat pusat melalui sistem informasi dan manajemen PKH yang telah dipersiapkan. Keterlibatan unsur-unsur di luar pelaksanaan PKH berupa kontrol sosial terhadap pelaksanaan program. Tujuannya
untuk
memastikan adanya pengawasan yang memadai terhadap
bentuk-bentuk penyimpangan, penyalahgunaan wewenang,
baik dalam
penyaluran dan pemanfaatan bantuan tunai maupun tidak dipenuhi komitmen oleh semua pihak yaitu peserta, maupun pelaksana PKH. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk menghasilkan informasi akurat mengenai kemajuan dan kualitas pelaksanaan pelayanan dan program,
7
mengidentifikasi masalah dan potensi masalah dalam pelaksanaan pelayanan dan program, memberikan penilaian terhadap keberhasilan pelayanan dan program, dari segi output, manfaat maupun dampaknya, dan menjelaskan keberhasilan, kekurangan atau kegagalan pelayanan dan program. Pemantauan program dan evaluasi program berbeda dalam fokus, pemanfaatan informasi, dan pelaksananya. Fokus pemantauan adalah pada proses dengan membandingkan pelaksanaan dengan rencana atau prosedur yang sudah ditentukan. Sedangkan, evaluasi meletakkan fokus pada keluaran, hasil dan dampak yaitu mengacu pada tujuan, membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program dan menggunakan kelompok kontrol. Informasi hasil pemantauan digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan program. Sedangkan informasi hasil evaluasi digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dan masa depan program. Pemantauan dilaksanakan oleh pengelola program atau pemangku
kepentingan lain dari program yang
bersangkutan. Sedangkan evaluasi lebih sering dilakukan oleh lembaga di luar pengelola program, khususnya lembaga non-pemerintah 3 Aktivitas monitoring dan evaluasi (monev) dalam pelaksaaan PKH adalah bagian dari mekanisme manajemen program untuk kepentingan publik. Oleh karena itu tujuan utamanya adalah diharapkan juga untuk kepentingan masyarakat sasaran program di satu pihak sekaligus untuk kepentingan pemerintah daerah kabupaten Klaten di pihak lainnya.
Dalam konteks fokus kajian program
pengentasan dan pemberdayaan masyarakat miskin, maka aktivitas Monitoring 3
Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan, Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta 2012
8
dan Evaluasi berperan penting untuk mengawal program PKH agar tujuan dari program tersebut benar-benar tepat sasaran. Program PKH yang telah berjalan sejak 2007 baru diadopsi kabupaten klaten tahun 2013, penting sekali memastikan kabupaten klaten mampu menyerap dan melaksanakan program PKH sesuai tujuannya dengan maksimal, maka dari itu proses monitoring dan evaluasi memegang peran yang begitu besar.
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dan mengingat bahwa
kajian utamanya terletak pada proses monitoring dan evaluasi, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten selama 2013-2014?” C.
Tujuan Penelitian 1. Mengetahui proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten selama 2013-2014. 2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada tahap monitoring dan evaluasi pada 2012-2014. 3. Mengetahui penyelesaian masalah atas hambatan monitoring dan evaluasi program PKH pada 2012-2014
pada tahapan
9
4. Mengetahui
faktor-faktor
apa
yang
menghambat
pelaksanaan
monitoring dan evaluasi program PKH serta faktor penghambat penyelesaian masalah PKH.
D.
Landasan Teori
D.1 Mekanisme Kontrol, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan adalah mutlak. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, menjamin penyelesaian masalah secara cepat dan tentunya sebagai mekanisme umpan balik untuk penyempurnaan rancangan maupun pelaksanaan program kedepan. Sehubungan dengan itu, maka akan dilakukan beberapa cara pemantauan pelaksanaan program yaitu: a. Mekanisme Formal Secara formal, sepanjang pelaksanaan program akan dilaksanakan beberapa kegiatan yang memonitor pelaksanaan program. Berbagai indikator, baik dari sisi input dan output, akan digunakan untuk mengukur perkembangan pelaksanaan program, baik melalui monitoring berkala, maupun melalui Kajian Cepat dan Spot Checks secara acak. Untuk menjaga objektivitas hasil monitoring, maka instansi melibatkan Perguruan Tinggi dan atau LSM untuk pelaksanaan kajian tepat dan spot checks. Selain itu untuk menampung semua permasalahan yang terjadi di lapangan, maka dipersiapkan Unit Pengaduan Masyarakat yang berfungsi mengakomodasikan segala jenis pengaduan terkait pelaksanaan program dan penanganan penyelesaiannya. Informasi ini diterima dan disalurkan
10
hingga ke tingkat pusat melalui sistem informasi manajemen program yang telah dipersiapkan. Setelah pelaksanaan uji coba ini, maka akan dibutuhkan evaluasi untuk melihat dampak dan hasil program. Evaluasi ini perlu dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui sampai sejauh mana dampak program yang dijalankan terhadap masyarakat, khususnya terkait efisiensi biaya maupun efektivitas program, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan dan pengembangan yang sesuai. Untuk itu, dilakukan survey awal untuk melihat kondisi awal sebelum program dilaksanakan dan akan diikuti oleh survey lanjutan untuk melihat dampak dari program tersebut. b. Mekanisme Informal Keterlibatan unsur-unsur di luar pelaksana program yang berjalan, dapat berupa kontrol sosial terhadap pelaksanaan program. Tujuan kontrol sosial adalah untuk memastikan adanya pengawasan yang memadai terhadap bentuk-bentuk penyimpangan, baik dalam penyaluran dan pemanfaatan, dalam hal ini bantuan tunai, maupun tidak dipenuhinya komitmen-komitmen oleh semua pihak dalam hal ini yaitu masyarakatr itu sendiri, pelaksana maupun penanggung jawab program. Komitmen yang dimaksud merujuk pada komitmen peserta PKH dan komitmen pendamping PKH, dan instansi yang berkaitan. Untuk terlaksananya mekanisme kontrol sosial diperlukan proses sosialisasi seluas-luasnya yaitu kepada media massa, LSM dan Ormas dan kelompok peduli dalam masyarakat dan masayarakat pada umumnya.
11
c. Kombinasi dari kedua mekanisme formal dan informal Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif khususnya pada pelaksanaan program yang telah dicanangkan, sehingga dapat dikembangkan lebih sempurna pada masa-masa berikutnya, dan secara tidak langsung membawa perhatian yang sesungguhnya kepada kesejahteraan masyarakat D.2 Konsep Dasar Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan
sebuah
program
dapat
dilihat
dari
apa
yang
direncanakan dengan apa yang dilakukan, apakah hasil yang diperoleh berkesesuaian dengan hasil
perencanaan
yang
dilakukan. Untuk
dapat
memperoleh implementasi rencana yang sesuai dengan apa yang direncanakan manajemen harus menyiapkan sebuah program yaitu monitoring yang ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan program, apakah proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncakan. Selanjutnya temuan hasil monitoring adalah informasi untuk proses evaluasi sehingga hasilnya apakah program yang ditetapkan dan dilaksanakan memperoleh hasil yang berkesuaian atau tidak. Monitoring dan Evaluasi (ME) adalah dua kata yang memiliki aspek kegiatan yang berbeda yaitu kata Monitoring dan Evaluasi. Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan
yang
terjadi
dan
bagaimana
para
pelaksana
program
itu
mengatasi hambatan tersebut. Monitoring terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi.
12
monitoring mempunya empat fungsi, yaitu Ketaatan (compliance), Pemeriksaan (auditing), Laporan
(accounting) dan Penjelasan (explanation).
Fungsi yang pertama monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan, kemudian Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan
yang
diperuntukkan bagi pihak tertentu bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka, fungsi yang ketiga monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu. Terakhir Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok
Penilaian (Evaluasi) adalah tahapan
yang
berkaitan
erat
dengan
kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan
melalui
kegiatan
monitoring.
Dalam
merencanakan
suatu
kegiatan hendaknya evaluasi adalah bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa pebedaan yang dibuat” 4
4
William N Dunn. 2003.Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan), Yogyakarta, Gajah Mada University Press
13
Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak, evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan dalam suatu periode, sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dan dilaksanakan. D.3 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Umpan balik dari sebuah program akan digunakan dalam perbaikan dan penyesuaian komponen yang tidak
maksimal dalam pelaksanaan program
dan bila memungkinkan perubahan skenario dapat dilakukan karena dalam pelaksanaan program, monitoring tujuannya adalah seperti yang dikemukakan di atas. Oleh karena itu monitoring sangat diperlukan untuk keberhasilan sebuah program. Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik
bagi kebutuhan
program yang sedang berjalan, dengan mengetahui kebutuhan ini pelaksanaan program akan segera mempersiapkan kebutuhan tersebut. Kebutuhan bisa berupa biaya, waktu, personel dan alat. Pelaksanaan program akan mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang tersedia untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian akan diketahui pula berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan dan alat apa yang harus disediakan untuk melaksanakan program tersebut. Evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan.
14
Secara lebih terperinci monitoring bertujuan untuk: a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. b. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program. c. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan. d. Memberikan
informasi
tentang
metode
yang
tepat
untuk
melaksanakan kegiatan. e. Mendapatkan
informasi
tentang
adanya
kesulitan-kesulitan
dan
hambatan- hambatan selama kegiatan. f. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program. g. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.
D.4 Fungsi Monitoring dan Evaluasi Proses pengambilan keputusan berjalan atau berhentinya atau perubahan sebuah atau beberapa program yang berkaitan dilakukan melalui proses evaluasi. Fungsi Pengawasan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terutama kaitannya dengan kegiatan para pimpinan dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut: a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. b. Membidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelainan dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan.
15
Evaluasi sebagai kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan monitoring memiliki fungsi sebagai berikut 5:
a. Evaluasi sebagai pengukur kemajuan. b. Evaluasi sebagai alat perencanaan. c. Evaluasi sebagai alat perbaikan.
Dengan uraian tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa fungsi monitoring yang pokok adalah mengukur hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan program dengan alat ukur rencana yang sudah dibuat dan disepakati, menganalisa semua hasil monitoring untuk dijadikan bahan dalam mempertimbangkan keputusan serta usaha perbaikan dan penyempurnaan 6
D.4 Prinsip-Prinsip Monitoring dan Evaluasi Hal yang paling mendasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah acuan kegiatan monitoring adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati dan diberlakukan, selanjutnya sustainability kegiatannya harus terjaga, dalam pelaksanaannya objektivitas sangat diperhatikan dan orientasi utamanya adalah pada tujuan program itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip monitoring sebagai berikut: a. Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus. b. Monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi. 5 6
Nanang Fattah.1996.Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung,Remaja Rosdakarya Soewardi Lazaruth.1994.Kepala Sekolah dan Tanggung Jawab,Yogyakarta, Kanisius.
16
c. Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan. d. Monitoring harus dapat memotifasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi. e. Monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku. f. Monitoring harus obyektif. g. Monitoring harus berorientasi pada tujuan program.
Adapun mengenai prinsip-prinsip evaluasi, ada 6 prinsip yaitu 7: a. Prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut. b. Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi. c. Prinsip obyektif artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi. d. Prinsip sahih yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur. e. Prinsip penggunaan kritis. f. Prinsip kegunaan atau manfaat D.5 Pendekatan dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Teknik dalam pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan melalui
kegiatan
observasi
langsung
atas
proses,
wawancara
kepada
sumber/pelaku utama, dan kegiatan diskusi terbatas melalaui Forum Group Discussion (FGD) untuk memperoleh klarifikasi pelaksanaan program
7
Nanang Fattah.1996.Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung,Remaja Rosdakarya
17
a. Pendekatan Ada berbagai cara untuk memonitor keluaran dan dampak. Cara itu adalah pelaporan sistem sosial (social accounting), eksperimentasi sosial (social experimentation), pemeriksaan sosial (social auditing) dan pengumpulan bahan untuk
penelitian
pendekatan
ini
sosial
(social
research
cummulation).
masing-masing mempunyai dua
aspek
yaitu
Keempat aspek yang
berhubungan dengan jenis informasi yang diperlukan 8 Keempat
pendekatan
ini
memiliki ciri
yang
bersamaan
yaitu
keempatnya: 1)
Terpusat
kepada
keluaran
kebijaksanaan,
sehingga
dalam
monitoring ini sangat diperhatikan variabel yang mempengaruhi keluaran, baik yang
tidak
dapat
dikontrol
kebijaksanaan (misalnya kondisi sekarang yang dan
variabel
yang
dapat
dimanipulasikan
oleh
pembuat
sudah ada), atau diramalkan
sebelumnya. 2).
Berpusat
pada
tujuan,
yaitu
untuk
memberikan pemuasan
kebutuhan, nilai atau kesempatan kepada klien atau target. 3). Berorientasi pada perubahan. Tiap-tiap pendekatan itu berusaha untuk memonitor perubahan dalam suatu jangka waktu tertentu, baik dengan
menganalisis perubahan unjuk kerja antara beberapa
program yang berbeda atau yang sama beberapa variabelnya, atau kombinasi antara keduanya. 4). Memungkinkan klasifikasi 8
silang
keluaran
dan
dampak
William N Dunn. 2003.Pengantar Analisis Kebijakan Publik Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
18
berdasarkan variable lain termasuk variabel yang digunakan untuk memonitor
masukan
kebijaksanaan (waktu, uang,
perlengkapan)
dan proses
administratif,
organisasi
kebijaksanaan
dan
politis
(aktivitas,
yang
tenaga, dan sikap
diperlukan
untuk
transformasi masukan kebijaksanaan menjadi keluaran). 5).
Berhubungan
dengan
aspek pelaksanaan kebijaksanaan secara
obyektif maupun subyektif. Indikator obyektif didasarkan atas data baru yang diperoleh melalui survei sampel atau studi lapangan 9
b. Teknik Observasi Observasi ialah kunjungan ke tempat kegiatan secara langsung, sehingga semua kegiatan yang sedang berlangsung atau obyek yang ada diobservasi dan dapat dilihat. Semua kegiatan dan obyek yang ada serta kondisi penunjang yang ada mendapat perhatian secara langsung c. Wawancara dan Angket Wawancara adalah cara yang dilakukan bila monitoring ditujukan pada seseorang. Instrumen wawancara adalah pedoman wawancara yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. d. Forum Group Discution (FGD) FGD adalah proses menyamakan persepsi melalui urun rembug terhadap sebuah permasalahan
atau
substansi
tertentu
sehingga
diperoleh
satu
kesamaam (frame) dalam melihat dan menyikapi hal-hal yang dimaksud.
9
William N Dunn. 2003.Pengantar Analisis Kebijakan Publik Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
19
D.6 Proses Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan mengikuti langkahlangkah, pertama melakukan kegiatan perencanaan kegiatan, di mana langkah dan prosedur serta komponen isi yang akan dimonitoring dan dievaluasi disiapkan dengan baik, kedua pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasinya itu sendiri, dan ketiga melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk laporan tertulis sebagai bahan untuk evaluasi dan balikan atas program yang sudah dilakukan.
a. Tahap Perencanaan Persiapan yang
dilaksanakan
dengan
akan dimonitor, variabel apa
mengidentifikasi
hal-hal
yang akan dimonitor serta
menggunakan indikator mana yang sesuai dengan tujuan program. Rincian tentang variabel yang dimonitor harus jelas dulu dan pasti dulu batasannya dan definisinya. Variabel adalah karakteristik dari seseorang, suatu peristiwa atau obyek yang bisa dinyatakan dengan data numerik yang berbeda-beda 10
b. Tahap Pelaksanaan Monitoring ini untuk mengukur tingkat kepatuhan dan komitmen birokrasi dalam melaksanakan program PKH. Setelah memastikan definisi yang
tepat
tentang
variabel
yang dimonitor
indikatornya, maka dilaksanakan monitoring tersebut. c. Tahap Pelaporan 10
William N Dunn. 2003.Pengantar Analisis Kebijakan Publik Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
serta
20
Tahap Pelaporan menjabarkan seperti menentukan
apakah
langkah-langkah
monitoring
program itu memenuhi standar yang
sudah ditentukan dan di sini terdapat tahapan evaluasi yaitu mengukur kegiatan sudah
dilakukan
dengan standar yang harus dicapai.
Selanjutnya temuan-temuan tersebut ditindaklanjuti dan hasilnya menjadi laporan tentang program.
E.
Definisi Konseptual Berdasarkan uraian pada landasan teori di atas, maka secara konseptual
dapat didefinisikan sebagai berikut :
1. Monitoring merupakan suatu proses secara berkesinambungan memantau atau mengawasi bekerjanya suatu program atau kebijakan
2. Evaluasi merupakan proses berkesinambungan mengukur kemajuan program guna merumuskan perbaikan program kearah yang lebih baik
3. Monitoring dan evaluasi merupakan dua proses yang tidak bisa dipisahkan berkaitan dengan program atau kebijakn guna mencapai tujuan yang telah dicanangkan
21
F.
Definisi Operasional
1.
Monitoring dalam kajian ini dapat dilihat dengan indikator : a) usaha instansi pemerintah / non pemerintah memantau berjalannya program perlindungan sosial. b) usaha instansi pemerintah memantau masalah masalah yang dihadapi program perlindungan sosial
2.
Evaluasi dilihat melalui beberap indikator : Instansi
Pemerintah
berusaha
mengontrol
ketercapaian
program
perlindungan sosial dan memperbaiki program sehingga bisa menghadapi hambatan-hambatan program
3.
Instansi pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi untuk meraih hasil terbaik dari program perlindungan sosial guna kepentingan masyarakat dan pemerintah.
G.
Metode Penelitian G.1. Jenis Penelitian Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus.
Hal yang mendasari studi kasus menjadi pilihan untuk digunakan dalam melakukan penelitian ini karena beberapa kelebihan yang ada dalam studi kasus (Yin, 2006 : 1) yaitu a) Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitiannya berkenaan dengan How atau Why. b) Bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa
22
yang akan diselidiki. c) Fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata yang ada di kecamatan klaten utara. G.2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian berada di wilayah PKH kecamatan Klaten Utara kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
G.3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam meneliti proses monitoring dan evaluasi program PKH dengan dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi langsung untuk mengkorfimasi data yang diperoleh agar valid. Dokumentasi diperoleh dengan menggunakan dokumen- dokumen yang ada berupa data peserta PKH, agenda-agenda, kesimpulan-kesimpulan dari hasil pertemuan peserta penerima bantuan PKH, dan artikel-artikel lain yang muncul di media massa. Wawancara mendalam dilakukan antara penulis dengan subjek informasi penelitian yaitu Slamet Widodo kepala Dinsosnakertrans Kab. Klaten, Puspa Enggar sebagai Kasi Kesra / Sekretaris UPPKH Kab Klaten, Dewi Kabag Sosial / Ketua UPPK Kab Klaten, Artika kristaningrum Koordinator Operator UPPKH Kab Klaten, Paryadi Koordinator Pendamping tingkat kabupaten / Korkab. Angela Faustina Dewanti Pendamping kecamatan Klaten Utara. Selain dari jajaran Instansi pemerintah, wawancara juga akan dilakukan kepada Peserta PKH di wilayah klaten Utara. Yaitu, Eni Susilowati Desa Jebugan, Ning Rahayu Desa Sekarsuli, Harti Desa karanganom, Feriana bareng Lor. Di samping itu informasi juga diambil dari masyarakat yang ditokohkan dan dianggap dapat memberikan informasi pendukung. Informasi diambil dengan teknik snowball sampling. Wawancara menurut Nawawi (dalam Rianto Adi2004 : 70) menjadi
23
penting dilakukan karena adanya anggapan bahwa hanya respondenlah yang paling tahu tentang diri mereka sendiri, sehingga informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain, akan diperoleh dengan wawancara. Misalnya informasi tentang tanggapan, keyakinan, perasaan, cita-cita.
Dengan observasi langsung penulis dapat mengamati kegiatan dan proses pelaksanaan program perlindungan sosial PKH. sehingga apa yang ditangkap dicatat dan selanjutnya catatan tadi dianalisis. Tujuan dari obervasi langsung, adalah untuk membuat catatan atau deskripsi tentang proses pelaksanaan program PKH beserta proses monitoring dan evaluasi. Obsevasi baru dapat dikatakan tepat pelaksanaannya bila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut (James & Dean, 2001 : 286) yaitu 1) Dapat menangkap keadaan (konteks) sosial alamiah tempat terjadinya perilaku. 2) Dapat menangkap peristiwa yang berarti atau kejadiankejadian yang mempengaruhi relasi sosial para partisipan. Mampu menentukan realitas serta peraturan. 3)yang berasal dari falsafah atau pandangan dari masyarakat yang diamati. 4) Mampu mengidentifikasi keteraturan dan gejalagejala yang berulang dalam kehidupan sosial dengan membandingkan dan melihat perbedaan dari data yang diperoleh dalam suatu studi dengan data studi dari keadaan (setting) lingkungan lainnya G.4. Kerangka Analisa Data Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif yang mana merupakan penggambaran keadaan yang diperoleh. Setelah itu kemudian dianalisis dalam bentuk kata untuk memperoleh suatu makna dan kesimpulan. Proses ini menggunakan proses analisis interaktif, yaitu proses analisis yang
24
dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses analisis dilaksanakan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan empat tahap, yaitu : 1) pengumpulan data, 2) pengolahan data, 3) penyajian/display data, dan 4) penarikan kesimpulan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan proses saling berkaitan dan interaktif. H.
Sistematika Penulisan Dalam penulisan hasil penelitian ini, bab 1 berisi penjelasan tentang latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab 2 akan dimulai dengan pengantar bab dan dijelaskan mengenai sejarah PKH, mekanisme program PKH, tujuan yang hendak dicapai PKH kaitanya dengan sumbangsih dalam pengentasan kemiskinan, serta masuk atau diadopsinya program PKH oleh kabupaten Klaten. Pada bab 3 akan dimulai dengan pengantar kemudian dilanjutkan Tantangan dan berbagai permasalahn seputar PKH di Kecamatan Klaten Utara. Pada bab 4 akan dimulai dengan pengantar bab yang dilanjutkan dengan proses monitoring dan evaluasi dan Hambatan pelaksanaan program PKH. Dan terakhir, pada bab 5 berupa penutup yang berupa kesimpulan dan saran dari penelitian ini
