Bab. I. Pengumuman Prakualifikasi

Bab. I Pengumuman Prakualifikasi

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Kendal Telp/Fax ( 0294) 381143

Pengumuman Prakualifikasi Nomor :

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana akan melaksanakan Prakualifikasi Seleksi Sederhana untuk peket pekerjaan jasa konsultansi sebagai berikut : 1.

Paket Pekerjaan 1.1.Nama paket pekerjaan :

Penyusunan Data Pilah Gender Sebagai Bahan Perencanaan Analisisi Gender

Lingkup pekerjaan

:

1. Ruang Lingkup Spasial Lingkup wilayah penyusunan kajian ini mencakup 15 SKPD Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah 2. Ruang Lingkup Subtansial a.

Melatih 15 SKPD dalam menyusun GAP/GBS, KAK

b.

Mereview GAP/GBS, KAK 15 SKPD yang pernah engikuti kegiatan tahun 2012.

c.

Membuka desk dan klinik untuk penyempurnaan GAP?GBS dan KAK

d.

Menyusun Pedoman Data pilah Gender untuk Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan

e.

Sosialisasi pedoman pada SKPD

f.

Penyusun Profil data Pilah Gender untuk 15 SKPD

g.

Mendampingi SKPD untuk menyusun GAP/GBS dan KAK untuk tahun anggaran 2014.

Perkiraan nilai pekerjaan : Rp 149.820.000,(Seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) Sumber Pendanaan

:

APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013

Persyaratan Peserta

:

Paket pekerjaan ini terbuka untuk penyedia jasa konsultansi yang memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Dokumen Prakualifikasi

2.

SIUP

:

Jasa Konsultan Managemen

Sub. Bidang SBU

:

Jasa Konsultansi Non-Konstruksi Bidang Kependudukan

Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Pengumuman

:

Tanggal 29 April 2013 s/d 1 Mei 2013

Pendaftaran dan pengam-

:


Nama

:

Panitia Pengadaan Barang/jasa

Tempat dan alamat

:

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

bilan Dok. Prakualifikasi Keterangan Informasi

(BPPKB) Kabupaten Kendal Jl. Soekarno-Hatta Kendal Telp/Fax ( 0294) 381143 Hari/ tanggal

:


Waktu

:

Jam Kerja

Pemasukan Formulir Penilaian Kualifikasi :

3.

Hari

:

Selasa s/d Jum’at

Tanggal

:

30 April 2013 s/d 6 Mei 2013

Penyedia jasa konsultansi yang berminat dapat mendaftarkan diri kealamat tersebut di atas, dan

4.

memperoleh Dokumen Prakualifikasi.

Penyedia jasa konsultansi yang diwakilkan wajib membawa surat kuasa atau surat tugas dari pimpinan perusahaan.

Kendal, 25 April 2013 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Ketua,

SRI WAHYUNI, A.Md NIP. 19780722 200501 2 010

Bab. II Instruksi Kepada peserta Prakualifikasi (IKPPra)

UMUM A. Dokumen Kualifikasi ini disusun berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama, dan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. B. Semua ketentuan (IKPPra) Instruksi Kepada Peserta Prakualifikasi ini berlaku untuk Pengadaan Jasa Konsultasi oleh Badan Usaha C. Dalam Dokumen Kualifikasi ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut : - Jasa Konsultansi

: jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware);

- HPS

: Harga Perkiraan Sendiri;

- Kemitraan

: kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

- LDK

: Lembar Data Kualifikasi;

- Panitia Pengadaan : Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah panitia yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa. - PPK

: Pejabat Pembuat Komitmen

D. Isi Dokumen Kualifikasi meliputi: 1. Umum; 2. Pengumuman Prakualifikasi; 3. Instruksi Kepada Peserta; 4. Lembar Data Kualifikasi; 5. Pakta Integritas; 6. Formulir Isian Kualifikasi; 7. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi; 8. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi. E. Pengadaan melalui prakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDK. F. Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pelaksanaan prakualifikasi melalui alamat website yang tercantum dalam LDK, papan pengumuman resmi untuk masyarakat. G. Prakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha.

BAB II. PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI



PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI Nomor : Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kendal akan melaksanakan Prakualifikasi untuk Badan Usaha Jasa Konsultan Klasifikasi Kecil untuk paket pekerjaan Jasa Konsultansi sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan : No.

1.

Paket Pekerjaan

Pagu Anggaran (Rp)

Sumber Pendanaan

Penyusunan 149.820.000,- APBD Data Pilah Kab. Gender Kendal Sebagai TA. 2013 Bahan Perencanaan Analisisi Gender

Lingkup Pekerjaan

a. Melatih 15 SKPD dalam menyusun GAP/GBS, KAK b. Mereview GAP/GBS, KAK 15 SKPD yang pernah engikuti kegiatan tahun 2012. c. Membuka desk dan klinik untuk penyempurnaan GAP?GBS dan KAK d. Menyusun Pedoman Data pilah Gender untuk Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan e. Sosialisasi pedoman pada SKPD f. Penyusun Profil data Pilah Gender untuk 15 SKPD g. Mendampingi SKPD untuk menyusun GAP/GBS dan KAK untuk tahun anggaran 2014.

2. Persyaratan Peserta: Penyedia jasa konsultansi yang berminat dapat mendaftarkan ke alamat tersebut dengan menyerahkan salinan/rekaman/copy serta menunjukkan aslinya dokumen persyaratan sebagai berikut : a. Sertifikat badan usaha (SBU)non konstruksi,bidang jasa Konsultansi Non-Konstruksi Bidang Kependudukan Sertifikat Kealian (SKA) dan Sertifikat Ketrampilan (SKT). (i) SBU/SKA/SKT yang diterbitkan sebelum 30 September 2011 yang belum habis masa berlakunya dan telah diregristrasi ulang oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 10 Agustus 2011 dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011.

(ii)

SBU/SKA/SKT yang habis masa berlakunya setelah 30 September 2011 dan sudah diperpanjang oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a. (iii) SBU/SKA/SKT baru yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

b. SIUP yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota domisili penyedia jasa. c. Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya. d. Kartu Tanda Penduduk pendaftar. e. Penyedia jasa yang diwakilkan wajib membawa surat kuasa dari pimpinan perusahaan kepada yang namanya tercantum dalam akta perubahan. f. Untuk hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada panitia pengadaan. 3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Hari/tanggal : Senin - Kamis, Tanggal 29 April – 2 Mei 2013 Waktu : 09.00 – 14.00 WIB Tempat dan alamat : Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kendal Pemasukan Dokumen : Selasa - Jum’at, 30 April – 6 Mei 2013 Kualifikasi Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kendal, 25 April 2013 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kendal TA.2013 Ketua

SRI WAHYUNI, A.Md NIP. 19780722 200501 2 010

Bab III. Instruksi Kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) A. Umum 1. Peserta Kualifikasi

1.1 Dalam hal Peserta Prakualifikasi akan atau sedang melakukan Kemitraan untuk mengikuti pengadaan jasa konsultansi ini maka Peserta Kualifikasi yang akan atau telah ditunjuk untuk mewakili Kemitraan berkewajiban untuk telah memiliki. (2) Surat Perikatan Pembentukan Kemitraan yang mengatur maksud Peserta Prakualifikasi dan mitranya untuk membentuk Kemitraan jika lulus prakualifikasi ini; atau (3) Surat Perjanjian Kemitraan mengenai Kemitraan yang sedang berlangsung. Kedua bentuk kesepakatan tersebut harus memuat antara lain tanggung jawab para pihak, persentase kemitraan, dan pemimpin kemitraan (lead firm). (4) Peserta Prakualifikasi (termasuk semua anggota Kemitraan) dilarang untuk memiliki pertentangan kepentingan.

2

Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

2.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Kualifikasi, dan/atau peraturan perundangundangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil kualifikasi, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil, meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kualifikasi. 2.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1 di atas dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses kualifikasi, atau pembatalan kelulusan kualifikasi; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. 2.3 Pengenaan sanksi dilaporkan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

3 Larangan Pertentangan Kepentingan

oleh

Panitia

Pengadaan

3.1 Larangan pertentangan kepentingan ditujukan untuk menjamin perilaku dan tindakan tidak mendua dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya. Oleh karena itu yang bersangkutan tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

3.2 Peran ganda sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 diatas antara lain meliputi: a. seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu badan usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Seleksi yang sama; b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi. c. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, dilarang merangkap sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Seleksi. 3.3 Afiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 di atas adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa, antara lain meliputi: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama. 3.4 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan K/L/D/I. 4 Satu Dokumen Kualifikasi tiap Peserta

4.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu Dokumen Kualifikasi. 4.2 Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun anggota kemitraan yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

B. Dokumen Kualifikasi 5 Isi Dokumen Kualifikasi

5.1 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kualifikasi. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi sepenuhnya merupakan resiko peserta. 5.2 Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen Kualifikasi.

6 Bahasa Dokumen Kualifikasi

Dokumen Kualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan Bahasa Indonesia.

7 Perubahan Dokumen Kualifikasi

7.1 Sebelum batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi, Panitia Pengadaan Barang/Jasa dapat mengubah Dokumen Kualifikasi dengan menetapkan Adendum.

8 Berlakunya Kualifikasi

7.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada semua peserta. 7.3 Panitia Pengadaan Barang/Jasa dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi apabila ada adendum Dokumen Kualifikasi Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan yang disebut dalam LDK.

9 Biaya Kualifikasi

9.1 Peserta sepenuhnya kualifikasi ini.

menanggung biaya

untuk

mengikuti

9.2 Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

C. Penyiapan Dokumen Kualifikasi 10 Pengisian Dokumen Kualifikasi

10.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi. 10.2 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus ditandatangani oleh : a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (dinyatakan dengan surat kuasa); c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

11 Bentuk Dokumen Kualifikasi

Dokumen Kualifikasi disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkap serta ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli dan rekaman maka dokumen asli yang berlaku.

D. Pemasukan Dokumen Kualifikasi 12 Pemasukan Dokumen Kualifikasi

13 Dokumen Kualifikasi Terlambat

12.1

Dokumen Kualifikasi dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “Dokumen Kualifikasi” dan nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta disampaikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan alamat yang ditentukan dalam LDK.

12.2

Peserta menyampaikan langsung Dokumen Kualifikasi kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDK.

12.3

Peserta dapat menyampaikan Dokumen Kualifikasi melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDK.

12.4

Dalam hal Dokumen Kualifikasi disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

13.1

Setiap Dokumen Kualifikasi yang diterima oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa setelah batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi ditolak. Panitia Pengadaan Barang/Jasa segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Kualifikasi disertai dengan bukti serah terima.

13.2

Dalam hal Dokumen Kualifikasi disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka segala risiko keterlambatan dan kerusakan dokumen menjadi risiko peserta.

E. Evaluasi Kualifikasi 14 Kerahasiaan Proses

Informasi yang berkaitan dengan evaluasi kualifikasi tidak boleh diungkapkan kepada para peserta atau pihak lain hingga hasil kualifikasi diumumkan.

15 Evaluasi Kualifikasi

15.1

Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari: a. penilaian Persyaratan Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur; dan b. evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek.

15.2

Pakta Integritas telah diisi, ditandatangani dan dilampirkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi.

15.3

Tata Cara Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Dokumen Kualifikasi ini.

16 Pembuktian Kualifikasi

16.1

Terhadap peserta yang masuk dalam Calon Daftar Pendek, dilakukan pembuktian kualifikasi.

16.2

Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya.

16.3

Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.

16.4

Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam.

17.1

Semua peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa ke dalam Daftar Pendek (short list), dalam Seleksi Sederhana paling kurang 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) peserta dari daftar peserta yang telah lulus pembuktian kualifikasi berdasarkan urutan terbaik.

17.2

Apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, dalam Seleksi Sederhana kurang dari 3 (tiga), maka seleksi dinyatakan gagal.

F. Hasil Kualifikasi 17 Penetapan Hasil Kualifikasi

18 Pengumuman Hasil Kualifikasi

Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa diberitahukan kepada seluruh peserta dan diumumkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui alamat website yang tercantum dalam LDK dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

19 Sanggahan

19.1

Peserta dapat menyampaikan sanggahan tertulis kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan.

19.2

Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peratuan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

19.3

Panitia Pengadaan Barang/Jasa wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.

20 Kualifikasi Ulang

19.4

Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyatakan seleksi gagal.

19.5

Sanggahan yang disampaikan bukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap akan ditindaklanjuti.

19.6

Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi.

20.1

Apabila jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga) dalam Seleksi Sederhana maka dilakukan pengumuman ulang prakualifikasi untuk mencari peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian kualifikasi. Peserta yang sudah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu dilakukan penilaian kembali, kecuali ada perubahan Dokumen Kualifikasi.

20.2

21 Undangan kepada Peserta Kualifikasi yang Lulus

Jika setelah kualifikasi ulang ternyata peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana maka proses seleksi dilanjutkan.

Jika tidak ada sanggahan atau sanggahan ditolak maka peserta yang masuk dalam Daftar Pendek diundang untuk mengambil Dokumen Pemilihan untuk memasukkan penawaran.

Bab IV. Lembar Data Kualifikasi (LDK) A. Lingkup Kualifikasi

Nama Panitia Pengadaan : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013 Alamat Panitia Pengadaan : Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kendal Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Kendal Telp/Fax ( 0294) 381143 Website

: www.kendalkab.go.id

Nama Paket Pekerjaan : Penyusunan Data Pilah Gender Sebagai Bahan Perencanaan Analisisi Gender B. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013

C. Berlakunya Kualifikasi

Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan Penyusunan Data Pilah Gender Sebagai Bahan Perencanaan Analisisi Gender

D. Penyampaian Dokumen Kualifikasi

Hari Tanggal Pukul Tempat

E. Persyaratan Kualifikasi

1. Formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:

: : : :

Selasa s.d Jum’at 30 April 2013 s.d. 6 Mei 2013 09.00 s.d. 14.00 WIB Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kendal

a. Direktur utama/pimpinan perusahaan; b. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (dinyatakan dengan surat kuasa); c. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau d. Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

2. Menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;

3. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam

4. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);

5. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;

6. Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan: a.

b.

wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan penilaian kualifikasi pada angka 1 sampai dengan angka 5 dilakukan terhadap seluruh peserta yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi/kemitraan;

7. Peserta harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) Jasa Konsultansi NonKonstruksi Bidang Kependudukan.

8. Memiliki pengalaman pada pekerjaan sejenis untuk konsultansi jasa studi kelayakan, dampak lingkungan, pengkajian ekonomi sebuah proyek, termasuk perkiraan pengembangan lahan, dengan total bobot penilaian sebesar 50 %, terdiri dari : a. Jumlah paket pengalaman dengan bobot sebesar 25 %; b. Nilai kontrak tertinggi pada paket pengalaman poin a di atas dengan bobot sebesar 25%;

9. Memiliki Tenaga Ahli Tetap dengan kualifikasi keahlian, dengan total bobot penilaian sebesar 50 %, terdiri dari : a. Tenaga Ahli 25 %, terdiri dari : 1) 1 orang Team Leader merangkap ahli Kebijakan Publik berpendidikan minimal S2 Administrasi publik atau administrasi Negara dengan pengalaman dalam bidang penyusunan kebijakan publik minimal 5 tahun berpengalaman menguasai PPRG bobot penilaian sebesar 5 %; 2) 1 orang Tenaga Ahli Perencanaan berpendidikan minimal S2 administrasi publik atau administrasi Negara dengan pengalaman dalam bidang perencanaan dan penganggaran minimal 5 tahun berpengalaman menguasai PPRG bobot penilaian sebesar 2,5 %; 3) 1 orang Tenaga Ahli Sosial berpendidikan minimal S2 ilmu-ilmu sosial dengan pengalaman dalam bidang perencanaan dan penganggaran minimal 5 tahun berpengalaman menguasai PPRG bobot penilaian sebesar 2,5 %;

4) 1 orang Tenaga Ahli Kesehatan berpendidikan minimal S1 kesehatan masyarakat dengan pengalaman dalam bidang kesehatan minimal 5 tahun berpengalaman menguasai PPRG bobot penilaian sebesar 2,5 %; 5) 1 orang Tenaga Ahli Hukum berpendidikan minimal S1 ilmu hukum dengan pengalaman dalam bidang perencanaan dan penganggaran minimal 3 tahun Ahli Hukum dengan pengalaman dalam bidang kesehatan minimal 5 tahun berpengalaman menguasai PPRG bobot penilaian sebesar 2,5 %; 6) 1 orang Tenaga Ahli Pendidikan berpendidikan minimal S1 ilmu-ilmu sosial dengan pengalaman dalam bidang perencanaan dan penganggaran minimal 5 tahun bobot penilaian sebesar 2,5 %; b. Memiliki kemampuan Manajerial penilaian sebesar 25 %

dengan

total

bobot

10. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi sesuai bidang jasa penelitian dan bantuan teknik.



DOKUMEN PRAKUALIFIKASI Nomor

:

Tanggal

:

Untuk Pengadaan JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DATA PILAH GENDER SEBAGAI BAHAN PERENCANAAN ANALISISI GENDER

Proyek/Satuan Kerja

: Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kendal

Departemen/Lembaga/Pemda : Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran

: 2013

Bab V. Formulir Isian Kualifikasi

DOKUMEN KUALIFIKASI

Pengadaan Barang/Jasa Jasa Konsultasi Penyusunan Data Pilah Gender Sebagai Bahan Perencanaan Analisisi Gender Proyek/Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013

Dokumen Kualifikasi terdiri dari: (a) Surat Pernyataan Minat (b) Pakta Integritas (c) Formulir Isian Kualifikasi

PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ........................................................[nama wakil sah badan usaha]

No. Identitas

: ...................................... [diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor] : ............................................................................................ .........................

Jabatan

Bertindak untuk dan atas nama

: PT/CV/Firma/Koperasi______________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] Bekerjasama dengan PT/CV/Firma/Koperasi____________ [bagi badan usaha yang bermitra]

dalam rangka pengadaan _________ pada ________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini; 3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__[tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan], [nama lengkap]

Dokumen Kualifikasi (c)

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: .......................................... [nama wakil sah jika badan usaha/Kemitraan]

Jabatan

: __________

Bertindak untuk dan atas nama

: PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan .................................................................... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Alamat

: ......................................................................................................................... ...............

Telepon/F ax

: ......................................................................................................................... ...............

Email

: .............................................................................................................. ........... ...............

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat __________[sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya. Jika Kemitraan maka Surat dimaksud adalah Perjanjian Kemitraan]; 2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan; 3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya; 4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi 1. Umum Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Kemitraan/ 1. Perorangan) [pilih : yang sesuai] 2. Status

....................................................................

:

Pusat

Cabang

3.

Alamat Kantor pusat No. Telepon No. Fax E-Mail

: : : :

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

4.

Alamat Kantor Cabang No. Telepon No. Fax E-Mail

: : : :

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

B. Izin Usaha No. Surat Ijin Usaha : ...................................... Tanggal, .......................................... .............. Masa berlaku : .................................................................................................... izin usaha Instansi pemberi izin : ................................................................................................... usaha C. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan) 1. No. Surat Izin .................. 2. Masa berlaku izin 3. Instansi pemberi izin D. Landasan Hukum Pendirian

: ........................... Tanggal .................................. : ................................................................................ : ................................................................................ Badan Usaha

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi a. Nomor : ................................................................................................. Akta b. Tanggal : ................................................................................................. c. Nama : ................................................................................................. Notaris 2. Akta Perubahan Terakhir a. Nomor : Akta b. Tanggal :

................................................................................................

................................................................................................. .................................................................................................

c. Nama : .................................................................................................. Notaris

E. Pengurus 1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) No.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha No.

F.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma) No.

Nama

No. KTP

Alamat

Persentase

2. Pajak a. Nomor Pokok : .......................................................................................... Wajib Pajak b. Bukti Laporan Pajak Tahun : No. ...............................tanggal .................................. terakhir c. Bukti Laporan bulanan (tiga bulan terakhir) : No. ...............................tanggal .................................. 1) PPh Pasal 21 : No. ...............................tanggal .................................. 2) PPh Pasal 23 No. ...............................tanggal .................................. 3) PPh Pasal No. ...............................tanggal .................................. 25/Pasal 29 4) PPN d. [Surat Keterangan

Fiskal (sebagai : pengganti huruf b dan c)]

No. ...............................tanggal ..................................

H. Data Pengalaman Perusahaan 10 (sepuluh) tahun terakhir

N o.

Nama Paket Pekerjaan

Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan

Lokasi

2

3

4

1

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen

Tanggal Selesai Menurut

Kontrak *)

Nama

Alamat/ Telepon

No / Tanggal

Nilai

Kontrak

BA. Serah Terima

5

6

7

8

9

10

I. Data Personalia (Tenaga ahli tetap badan usaha)

No

Nama

Tgl/bln/ thn lahir

1

2

3

I.

Tingkat Pendidikan

Keahlian/ Spesifika si

Pengalam an Kerja (tahun)

Kemampuan Manajerial

Sertifikat/I jazah

T. Ahli Tetap/ Tdk Tetap

4

5

6

7

8

9

Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung

No.

Jenis Fasilitas/Pe ralatan/ Perlengkap an

Jumlah

Kapasitas

Merk dan tipe

Tahun pembuatan

Kondisi (%)

Lokasi Sekarang

Bukti Milik/Sewa -Beli/Sewa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.

1

Nama Pekerjaan

2

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen

Bidang/S ub Bidang Pekerjaan

Lokasi

3

4

Kontrak *)

Progres Terakhir

Nama

Alamat/ Telepon

No / Tanggal

Nilai

Kontrak

Prestasi Kerja (%)

5

6

7

8

9

10

K. Surat Perjanjian Kemitraan CONTOH

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN / KERJA SAMA OPERASI (KSO) Sehubungan dengan seleksi pekerjaan __________________________________ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di ________________________ pada tanggal _____________ 20___, maka : _______________________________________ [nama peserta 1], _______________________________________ [nama peserta 2], _______________________________________ [nama peserta 3], _______________________________________ [dan seterusnya], bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO). Kami menyetujui dan memutuskan bahwa, 1. Secara bersama-sama: a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO adalah _______________________ b. Menunjuk _________________________ [nama peserta 1] sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah: _____ [nama peserta 1] sebesar _____ % (____________________ persen), _____ [nama peserta 1] sebesar _____ % (____________________ persen), _____ [nama peserta 1] sebesar _____ % (____________________ persen), _________________________________________ dan seterusnya. 3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO. 4. Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pokja ULP atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO.

5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain. 6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada _________________________________ [nama wakil peserta yang diberi kuasa] dalam kedudukannya sebagai pemimpin/direktur utama perusahaan ___________________[nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis dari ___________________[nama peserta 2], ___________________ [nama peserta 3] ___________________[dan seterusnya] sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan di tandatangani. 7. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani. 8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila seleksi tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO. 9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap _____ (___________________) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di ___________________ pada hari ______________ tanggal ______________ bulan ______________ , tahun ______________.

Penyedia 1

(______________)

Penyedia 2

Penyedia 3

(______________)

(______________)

dan seterusnya

(______________) Catatan : Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat di atas kertas segel. Untuk pekerjaan kompleks, Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus di akta notariskan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. __________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__[tahun] PT/CV/Firma/Koperasi __________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] [rekatkan meterai Rp 6.000,- dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan pada badan usaha]

SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: ………………………………………………………….

Jabatan

: ………………………………………………………….

Bertindak untuk

: ………………………………………………………….

Dan atas nama Alamat

: ………………………………………………………….

Telepon / fax

: ………………………………………………………….

Email

: ………………………………………………………….

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa perusahaan kami tidak termasuk dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.


PT/CV/Firma/Koperasi __________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,- dan tanda tangan]


SURAT PERNYATAAN TIDAK MASUK DALAM DAFTAR HITAM


Nama

: ………………………………………………………….

Jabatan

: ………………………………………………………….

Bertindak untuk

: ………………………………………………………….


: ………………………………………………………….

Telepon / fax

: ………………………………………………………….

Email

: ………………………………………………………….

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa perusahaan kami tidak termasuk dalam daftar hitam pada suatu instansi dan tidak dalam menjalani proses hukum atas tindakan yang berkaitan dengan kondite professional perusahaan oleh putusan pengadilan.






SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT / MENGAJUKAN KLAIM


Nama

: ………………………………………………………….

Jabatan

: ………………………………………………………….

Bertindak untuk

: ………………………………………………………….


: ………………………………………………………….

Telepon / fax

: ………………………………………………………….

Email

: ………………………………………………………….

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami tidak akan menuntu atau mengajukan klaim apabila oleh suatu sebab akibat ternyata terjadi penundaan paket kegiatan.






KOP PERUSAHAAN Kendal, Nomor Lampiran

2013

: :

Kepada Yth. : PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BPPKB) KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2013 dI – KENDAL Perihal

: Penyerahan berkas pendaftaran prakualifikasi pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan ……………….( diisi nama paket pekerjaan ) pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013

Setelah mengetahui pengumuman pelelangan, tentang pengadaan jasa konsultansi Pekerjaan ………… ( nama paket pekerjaan ) pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013, kami bermaksud untuk ikut mendaftarkan sebagai calon penyedia jasa konsultansi. Bersama ini kami lampirkan 1 ( satu ) berkas kelengkapan persyaratan yang berisi :

No.

Keterangan ( diisi panitia ) Copy Asli Ada Tidak Ada Tidak

Jenis Kelengkapan

1

Surat Pernyataan berkas pendaftaran

2

Copy Surat IUJK

3

Copy Sertifikat Badan Usaha yang berlaku

4

Surat pernyataan kinerja baik / tidak termasuk daftar hitam disuatu instansi Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan Copy pajak tahun terakhir ( SPT / PPh dan laporan Bulanan ( PPN / PPh ) 3 bulan terakhir Surat Pernyataan tidak mengajukan tuntutan apabila terjadi penundaan paket kegiatan

5 6

7

Yang menerima, Pada tanggal : …………………………..

PT/CV. …………………………….

……………………………… Panitia

( Nama Direktur / tris ) Jabatan

Bab VI. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi A. Administrasi 1. Diisi dengan nama badan usaha peserta. 2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang). 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimili dan e-mail kantor pusat yang dapat dihubungi. 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimili dan e-mail kantor badan usaha yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang. B. Izin Usaha 1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha. C. Izin lainnya (apabila dipersyaratkan) 1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin. D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit akte pendirian badan usaha. 2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit akte perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. E. Pengurus 1. Diisi dengan nama, nomor KTP, dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas. 2. Diisi dengan nama, nomor KTP, dan jabatan dalam badan usaha. F. Data Keuangan 1. Diisi dengan nama, nomor KTP, dan persentase kepemilikan saham/pesero. 2. Pajak a. Diisi NPWP badan usaha. b. Diisi nomor dan tanggal bukti Laporan Pajak Tahun terakhir berupa SPT Tahunan. c. Diisi nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir): 1) PPh Pasal 21. 2) PPh Pasal 23. 3) PPh Pasal 25/Pasal 29. 4) PPN. d. Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh peserta dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak G. Data Pengalaman Perusahaan Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. H. Data Personalia (Tenaga ahli tetap) Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (sarjana, pasca sarjana), kehalian/spesialisasinya, lama pengalaman kerja, kemampuan manajerial yang dimiliki dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli tetap yang dimiliki.

I. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perlengkapan. Bukti Status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi. J. Data Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/subbidang pekerjaan dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak dan persentase prestasi kerja terakhir. K. Surat Perjanjian Kemitraan Dibuat di atas kertas segel, apabila peserta merupakan badan usaha yang bermitra. Untuk pekerjaan kompleks maka harus di akta notaris kan.

Bab VII. Tata Cara Evaluasi Kualfikasi A. Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari: 1. penilaian Persyaratan Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur; dan 2. evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek. B. Penilaian Persyaratan Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh: a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (dinyatakan dengan surat kuasa); c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; 2. memiliki surat izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; 5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); 6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; 7. memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai; 8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; 9. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan: a. wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; b. evaluasi persyaratan kualifikasi pada angka 1 sampai dengan angka 8 dilakukan terhadap seluruh peserta yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi/kemitraan; 10. memiliki sertifikat manajemen mutu ISO atau persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu, apabila disyaratkan. Untuk Badan Usaha yang bermitra, persyaratan ini disyaratkan bagi perusahaan yang melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan sertifikat atau persyaratan lainnya tersebut; 11. bagi peserta untuk pekerjaan kompleks yang akan melakukan kemitraan/kerja sama operasi, maka Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi wajib di akta notariskan. C. Peserta yang memenuhi Persyaratan Kualifikasi dilanjutkan dengan melakukan Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi. D. Apabila tidak ada Peserta yang memenuhi Persyaratan Kualifikasi maka seleksi dinyatakan gagal.

E. Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 1. pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan

bobot yang ditetapkan dalam LDK : a. Dihitung jumlah paket pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf E angka 9. Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot yang ditentukan dalam LDK. b. Dihitung nilai kontrak tertinggi pada poin huruf a di atas. Nilai kontrak yang sama dengan atau lebih besar dari pagu anggaran diberi nilai maksimal dan tetap (dapat dikonversi berdasarkan nilai pada saat pekerjaan dilaksanakan), nilai kontrak yang kurang dari pagu anggaran diberi nilai dengan cara membandingkan nilai kontrak tertinggi dengan pagu anggaran paket pekerjaan. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot yang ditentukan dalam LDK. c. Nilai pada poin huruf a dan huruf b dijumlahkan. 2. kepemilikan tenaga ahli tetap, termasuk unsur komisaris/direksi yang berpengalaman pada

pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan bobot yang ditetapkan dalam LDK : a. Dihitung jumlah tenaga ahli tetap yang memiliki tingkat pendidikan, keahlian/spesialisasi dan pengalaman sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf E angka 11. Setiap jenis tenaga ahli yang disyaratkan dihitung nilainya dengan cara memberikan nilai maksimal dan tetap untuk jumlah tenaga ahli yang sama dengan atau lebih banyak dari yang dibutuhkan, untuk tenaga ahli yang jumlahnya kurang dari yang dibutuhkan dinilai dengan cara membandingkan jumlah tenaga ahli tersebut dengan jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan. Nilai yang didapatkan dikali dengan bobot jenis tenaga ahli yang telah ditentukan. Nilai yang telah dikali dengan bobot dijumlahkan. b. Dihitung kemampuan manajerial tenaga ahli pada poin huruf a di atas. Apabila sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf E angka 11 maka diberikan nilai penuh, apabila tidak sesuai maka tidak dinilai. c. Nilai pada poin horuf a dan b dijumlahkan 3. nilai pada poin angka 1 dan angka 2 dijumlahkan, 4. Untuk Perusahaan yang bermitra, penghitungan dilakukan dengan menjumlahkan terlebih dahulu seluruh pengalaman perusahaan dan kepemilikan tenaga ahli tetap semua perusahaan yang bermitra, kemudian dikalikan dengan bobot-bobot seperti yang tercantum pada angka 1 dan 2 di atas, sehingga dengan adanya kemitraan akan terjadi nilai tambah bagi perusahaan yang bermitra tersebut. F. Peserta yang memenuhi Persyaratan Teknis Kualifikasi dimasukan sebagai Calon Daftar Pendek dilanjutkan dengan Pembuktian Kualifikasi. G. Apabila tidak ada yang memenuhi Persyaratan Teknis kualifikasi maka seleksi dinyatakan gagal. H. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi dalam hal: 1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.

I. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis dan/atau melengkapi data yang kurang, namun tidak boleh mengubah substansi Dokumen Kualifikasi. J. Data yang kurang dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.

KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENYUSUNAN DATA PILAH GENDER SEBAGAI BAHAN PERENCANAAN ANALISIS GENDER

A. LATAR BELAKANG Inpes 9 tahun 2000 secara tegas menyatakan bahwa Bupati harus mengintegrasikan isu-isu gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan daerah. kedudukan, peran, dan kualitas

Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan

perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan

keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional dan daerah. Pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah, oleh karena itu dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah telah mengeluarkan petunjuk yaitu Peraturan Menter Dalam Negeri nomoor 15 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan engarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan Menteri Dalam megeri ini mengatur bagaimana mekanisme PUG dan mekanisme integrasi dalam pembangunan daerah. Pasal 4 Permendagri 67 tahun 2011 menyatakan pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender. Pasal 5 dalam permendagri tersebut menyatakan: (1) dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain; (2) analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD dan (3) pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya. Selanjutnya dalam Pasal 5A dinyatakan bahwa hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS dan hasil analisis

gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD. Selain amanah tersebut terdapat amanah lain yaitu

Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak. Data gender dan anak ini adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: pengumpulan,pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, konprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak. Data ini penting sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan penganggaran. Data yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah data gender dan data pilah. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara lakilaki dan perempuan. Sedangkan data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan. Kabupaten Kendal selama tahun 2012 telah menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan PPRG bagi SKPD, namun baru 15 SKPD kunci saja. Masih banyak SKPD yang belum memahami filosofi, teknik perencanaan dan bagaimana integrasi dalam perencanaan penganggaran. Selain itu data pilah gender masih belum menjadi kebutuhan penting dalam perencanaan penganggaran. Oleh karena itulah tahun 2013, Badan KBPPPA Kabupaten Kendal merancang kegiatan untuk memenuhi kewajiban dari amanah peraturan pemerintah tersebut, dengan berkegiatan Penyusunan Data Pilah Gender Sebagai Bahan Perencanaan Analisis Gender.

B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari kegiatan ini adalah tersusunnya data pilah gender dan perencanaan penganggaran responsif gender yang terintegrasi dalam perencanaan penganggaran. Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1. Meningkatkan ketrampilan 15 SKPD dalam menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsf Gender. 2. Merumuskan GAP/GBS, KAK, pada 15 SKPD terpilih yang terintegrasi dalam perencanaan penganggaran. 3. Mereview GAP/GBS/KAK 15 SKPD yang pernah didampingi tahun 2012. 4. Menyusun Pedoman Data Pilah Gender untuk SKPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

C. MANFAAT ……………………………………………………………………………………………

D. SASARAN …………………………………………………………………………………………… E. OUTPUT 1. GAP/GBD/KAK 30 SKPD 2. Pedoman data pilah Gender Kabupaten, Kecamatan dan Desa 3. Profil Data Pilah Gender Kabupaten Kendal

F. RUANG LINGKUP h. Melatih 15 SKPD dalam menyusun GAP/GBS, KAK i. Mereview GAP/GBS, KAK 15 SKPD yang pernah engikuti kegiatan tahun 2012. j. Membuka desk dan klinik untuk penyempurnaan GAP/GBS dan KAK k. Menyusun Pedoman Data pilah Gender untuk Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan l. Sosialisasi pedoman pada SKPD m. Penyusun Profil data Pilah Gender untuk 15 SKPD n. Mendampingi SKPD untuk menyusun GAP/GBS dan KAK untuk tahun anggaran 2014.

G. KELUARAN …………………………………………………………………………………………

H. MANFAAT …………………………………………………………………………………………

I.

METODOLOGI …………………………………………………………………………………………

J.

ALIH PENGETAHUAN Penyedia jasa harus mengadakan diskusi dan alih pengetahuan tentang substansi pekerjaan dengan aparat Pemerintah Kabupaten Kendal (15 SKPD) pada Tahun 2013.

K. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN Tenaga ahli yang dibutuhkan Penyusunan Data Pilah Gender Sebagai Bahan Perencanaan Analisis Gender antara lain: 1. Team leader sekaligus merangkap sebagai Ahli Kebijakan Publik sebanyak 1 orang, berpendidikan minimal S2 Administrasi publik atau administrasi Negara dengan pengalaman dalam bidang penyusunan kebijakan publik minimal 5 tahun berpengalaman menguasai PPRG 2. Ahli Perencanaan sebanyak 1 orang, berpendidikan minimal S2 administrasi publik atau administrasi Negara dengan pengalaman dalam bidang perencanaan dan penganggaran minimal 5 tahun berpengalaman menguasai PPRG 3. Ahli Sosial berpendidikan minimal S2 ilmu-ilmu sosial dengan pengalaman dalam bidang perencanaan dan penganggaran minimal 5 tahun berpengalaman menguasai PPRG 4. Ahli Kesehatan sebanyak 1 orang, berpendidikan minimal S1 kesehatan masyarakat dengan pengalaman dalam bidang kesehatan minimal 5 tahun berpengalaman menguasai PPRG 5. Ahli Hukum berpendidikan minimal S1 ilmu hukum dengan pengalaman dalam bidang perencanaan dan penganggaran minimal 3 tahun Ahli Hukum dengan pengalaman dalam bidang kesehatan minimal 5 tahun berpengalaman menguasai PPRG 6. Ahli Pendidikan berpendidikan minimal S1 ilmu-ilmu sosial dengan pengalaman dalam bidang perencanaan dan penganggaran minimal 5 tahun

L. JADWAL WAKTU Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Penyusunan Data Pilah Gender Sebagai Bahan Perencanaan Analisis Gender adalah 5 bulan atau 150 (seratus lima puluh) hari kalender.

M. BIAYA Biaya yang dibutuhkan untuk Penyusunan Data Pilah Gender Sebagai Bahan Perencanaan Analisis Gender adalah sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang berasal dari APBD Kabupaten Kendal.

N. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Dalam pelaksanaan kegiatan ini, peralatan yang harus disediakan oleh pejabat pembuat komitmen adalah sebagai berikut:

1.

Peralatan dan material yang disediakan oleh Pengguna Jasa adalah ruang pertemuan untuk pembahasan laporan.

2.

Guna membantu penyedia jasa, maka dibentuk Tim Teknis oleh Pemerintah Kabupaten Kendal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen.

O. PERALATAN, MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI Dalam pelaksanaan kegiatan ini, peralatan yang harus disediakan oleh penyedia jasa konsultansi adalah sebagai berikut: 1.

Satu ruang kantor dengan fasilitas telepon, listrik dan internet.

2.

Satu unit kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 untuk operasional kegiatan.

3.

Tiga unit komputer untuk penyusunan laporan kegiatan.

4.

Satu unit laptop dan LCD (Liquid Crystal Display) untuk presentasi.

5.

Satu unit kamera digital.

P. PELAPORAN …………………………………………………………………………………………

Q. KEPEMILIKAN DATA DAN HASIL KEGIATAN Semua bentuk data, dokumen, laporan CD/DVD yang dipergunakan selama pekerjaan dengan terbitnya kontrak tersebut menjadi hak milik pengguna jasa (Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kendal).

R. PENUTUP Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan

Kendal,

2013

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BPPKB) KABUPATEN KENDAL

ASRIFAH, S. Kep Pembina TK. I NIP. 19630817 198803 2 009

Bab. IX Jadwal Seleksi Sederhana



JADWAL SELEKSI SEDERHANA PEKERJAAN PENYUSUNAN DATA PILAH GENDER SEBAGAI BAHAN PERENCANAAN ANALISIS GENDER TAHUN ANGGARAN 2013 NO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

URAIAN Pengumuman Prakualifikasi Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pembuktian Kualifikasi Penetapan Hasil Kualifikasi Pengumuman Hasil Kualifikasi Masa Sanggah Kualifikasi Undangan Kepada Konsultan yang masuk daftar pendek Pengambilan Dokumen Pemilihan Pemberian Penjelasan Pemasukan Dokumen Penawaran Pembukaan Dokumen Penawaran Serta Koreksi Aritmatik Evaluasi Administrasi Tekhnis dan Biaya Penetapan Pemenang Pengumuman Pemenang Masa Sanggah Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi Penunjukan Pemenang SPK SPMK Waktu Pelaksanaan 150 hari kalender (5 bulan) selesai 3 November 2013

HARI Senin - Rabu Senin - Kamis

TANGGAL 29 April – 1 Mei 2013 29 April – 2 Mei 2013

KETERANGAN Kantor Dinas Jam 08.00 - 15.00 WIB

Selasa - Jum’at

30 April – 6 Mei 2013

Jam 08.00 - 14.00 WIB

Selasa - Kamis Senin Senin Selasa - Kamis Jum’at

7 – 10 Mei 2013 13 Mei 2013 13 Mei 2013 14 – 16 Mei 2013 17 Mei 2013

Jam 08.00 - 16.00 WIB Jam 09.00 WIB Jam 14.00 WIB Jam Kerja Jam Kerja

Senin – Rabu Kamis Jum’at – Selasa Rabu

20 – 22 Mei 2013 23 Mei 2013 17 – 21 Mei 2013 22 Mei 2013

Jam 08.00 - 16.00 WIB Jam 08.00 – 10.00 WIB Jam 08.00 - 14.00 WIB Jam 14.30 WIB - selesai

Rabu – Jum’at

22 Mei – 24 Mei 2013

Jam 08.00 - 14.00 WIB

Senin Senin Selasa – Kamis Jum’at

27 Mei 2013 27 Mei 2013 28 – 30 Mei 2013 31 Mei 2013

Jam 09.00 WIB Jam 14.00 WIB Jam Kerja Jam Kerja

Senin

3 Juni 2013

Jam 08.00 - 15.00 WIB

Selasa

4 Juni 2013

Jam Kerja

Rabu Jum’at Jum’at

5 Juni 2013 7 Juni 2013 7 Juni 2013

Jam Kerja Jam Kerja Jam Kerja

Mengetahui, Kepala BPPKB Kab. Kendal selaku Pejabat Pembuat Komitmen ASRIFAH, S. Kep Pembina TK. I NIP. 19630817 198803 2 009

Panitia Pengadaan Barang/Jasa BPPKB Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013 Ketua SRI WAHYUNI, A.Md NIP. 19780722 200501 2 010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENYUSUNAN DATA PILAH GENDER SEBAGAI BAHAN PERENCANAAN ANALISIS GENDER

A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Inpes 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasonal, dikemukakan secara tegas menyatakan bahwa Bupati dan Walikota harus mengintegrasikan isu-isu gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional dan daerah. Pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan

fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah, oleh karena itu

dalam rangka

mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya

pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah telah mengeluarkan petunjuk yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (PermenNomor 15 tahun 2008 yang dipebarui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah, secara rinci mengatur tentang

mekanisme

pelaksanaan PUG dan pengintegrasiannya dalam pembangunan daerah. Pada Pasal 4 Permendagri 67 tahun 2011 menyatakan pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender. Kemudian pada Pasal 5 dinyatakan : (1) dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain; (2) analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD dan (3) pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD melalui kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya. Selanjutnya dalam Pasal 5A dinyatakan bahwa hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS dan hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD

dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD. Selain, acuan kebijakan tersebut terdapat pula

Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak. Data gender dan anak ini adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: pengumpulan,pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, konprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data

kelembagaan

terkait

unsur-unsur

prasyarat

pengarusutamaan

gender

dan

pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak. Data ini penting sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan penganggaran. Data yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah data gender dan data pilah. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara lakilaki dan perempuan. Sedangkan data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan. Kabupaten Kendal selama tahun 2012 telah menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan PPRG bagi SKPD, namun baru 15 SKPD kunci saja. Masih banyak SKPD yang belum memahami filosofi, teknik perencanaan dan bagaimana integrasi dalam perencanaan penganggaran. Selain itu data pilah gender masih belum menjadi kebutuhan penting dalam perencanaan penganggaran. Oleh karena itulah tahun 2013, Badan KBPPPA Kabupaten Kendal merancang kegiatan untuk memenuhi kewajiban dari pemerintah tersebut, dengan

peraturan

melaksnakan kegiatan Penyusunan Data Pilah Gender

Sebagai Bahan Perencanaan Analisis Gender.

B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari kegiatan ini adalah tersusunnya data pilah gender dan perencanaan penganggaran responsif gender secara terintegrasi dalam pembangunan daerah. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan ketrampilan bagi 15 SKPD dalam menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender. 2. Merumuskan GAP/GBS, KAK

bagi 15 SKPD terpilih yang terintegrasi dalam

perencanaan penganggaran. 3. Mereview GAP/GBS/KAK bagi 15 SKPD yang pernah dilaksanakan pendampingan tahun 2012. 4. Menyusun Pedoman Data Pilah Gender untuk SKPD, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup dalam rangka penyusunan penyusunan data pilah gender sebagai bahan perencanaan analisis gender, adalah sebagai berikut : 1. Melatih 15 SKPD dalam menyusun GAP/GBS dan KAK yang responsif gender. 2. Mereview GAP/GBS, KAK 15 SKPD yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan teknis pada tahun 2012 yang lalu. 3. Membuka konsultasi desk to desk atau coaching clinic dalam rangka penyempurnaan GAP/GBS dan KAK. 4. Menyusun

Pedoman

Data

pilah

Gender

untuk

Kabupaten,

Kecamatan,

dan

Desa/Kelurahan 5. Melaksanakan sosialisasi pedoman pada SKPD 6. Penyusun Profil data Pilah Gender untuk 15 SKPD 7. Mendampingi SKPD untuk menyusun GAP/GBS dan KAK untuk tahun anggaran 2014.

D. MANFAAT Manfaat dari

penyusunan data pilah gender sebagai bahan perencanaan

penganggaran yang responsif gender adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya

pemahaman

bagi

aparatur

perencana

tentang

perencanaan

dan

penganggaran yang responsif gender di sebanyak 30 SKPD Kabupaten Kendal. 2. Tersosialisasinya pedoman data pilah gender bagi segenap aparatur perencana di masingmasing SKPD. 3. Tersedianya data pilah gender sebagai bahan dan pendukung perencanaan yang responsif gender d Kabupaten Kendal.

E. SASARAN Sasaran

dari

penyusunan data pilah gender sebagai bahan perencanaan

penganggaran yang responsif gender adalah sebagai berikut : 1.

Tersusunya buku

Pedoman data pilah Gender

Kabupaten, Kecamatan dan Desa. 2. Tersusunnya Buku Data Pilah Gender Kabupaten Kendal yang dapat menjadi bahan dan pendukung PPRG di Kabupaten Kendal. 3. Terlatihnya segenap aparatur perencana di 30 SKPD dalam penyusunan PPRG di Kabupaten Kendal.

F. HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT) 1. Tersusunya GAP/GBD/KAK bagi 30 SKPD di Kabupaten Kendal 2. Pedoman data pilah Gender Kabupaten, Kecamatan dan Desa 3. Profil Data Pilah Gender Kabupaten Kendal

G. METODOLOGI Penyedia jasa harus menyusun pendekatan dan metodologi sesuai dengan pendekatan dan metode ilmiah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

H. ALIH PENGETAHUAN Penyedia jasa harus mengadakan diskusi dan alih pengetahuan tentang substansi pekerjaan dengan aparat Pemerintah Kabupaten Kendal (15 SKPD) pada Tahun 2013.

I.

TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN Tenaga ahli yang dibutuhkan Penyusunan Data Pilah Gender Sebagai Bahan Perencanaan Analisis Gender antara lain :

No 1

Jabatan Ketua Tim sebagai

Kualifikasi yang dipersyaratkan

merangkap Satu orang berpendidikan minimal S2 Administrasi

Ahli

Publik

Kebijakan Negara/Publik dengan pengalaman dalam bidang penyusunan kebijakan publik dan berpengalaman dalam penyusunan PPRG minimal 5 tahun.

2

Ahli Perencanaan

Satu

orang

berpendidikan

minimal

S2

Administrasi Negara?Administrasi Publik dengan pengalaman

dalam

bidang

perencanaan

dan

penganggaran minimal 5 tahun berpengalaman menguasai PPRG

3

Ahli Sosial

Satu orang, minimal S2 Ilmu-Ilmu Sosial dengan pengalaman

dalam

bidang

perencanaan

dan

penganggaran minimal 5 tahun dan berpengalaman dalam penyusunan PPRG

4

Ahli Kesehatan

Satu orang, berpendidikan minimal S1 kesehatan masyarakat dengan pengalaman dalam bidang kesehatan

minimal

5

tahun

berpengalaman

menguasai PPRG

5

Ahli Hukum

Satu orang berpendidikan minimal S1 Ilmu Hukum dengan pengalaman dalam bidang perencanaan dan penganggaran minimal 3 tahun.

No

6

Jabatan

Ahli Pendidikan

Kualifikasi yang dipersyaratkan

Satu orang berpendidikan minimal S1 Ilmu-Ilmu Sosial

dengan

pengalaman

dalam

bidang

perencanaan dan penganggaran minimal 5 tahun

J.

JADWAL WAKTU Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Penyusunan Data Pilah Gender Sebagai Bahan Perencanaan Analisis Gender adalah 5 bulan atau 150 (seratus lima puluh) hari kalender.

K.

BIAYA Biaya yang dibutuhkan untuk Penyusunan Data Pilah Gender Sebagai Bahan Perencanaan Analisis Gender adalah sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013.

L.

PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Dalam pelaksanaan kegiatan ini, peralatan yang harus disediakan oleh pejabat pembuat komitmen adalah sebagai berikut: 1.

Peralatan dan material yang disediakan oleh Pengguna Jasa adalah ruang pertemuan untuk pembahasan laporan.

2.

Guna membantu penyedia jasa, maka dibentuk Tim Teknis oleh Pemerintah Kabupaten Kendal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen.

M.

PERALATAN, MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI Dalam pelaksanaan kegiatan ini, peralatan yang harus disediakan oleh penyedia jasa konsultansi adalah sebagai berikut: 1.

Satu ruang kantor dengan fasilitas telepon, listrik dan internet.

2.

Satu unit kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 untuk operasional kegiatan.

3.

Tiga unit komputer untuk penyusunan laporan kegiatan.

4.

Satu unit laptop dan LCD (Liquid Crystal Display) untuk presentasi.

5.

Satu unit kamera digital.

N.

PELAPORAN Hasil penyusunan

yang

wajib diserahkan kepada pemelik pekrjaan adalah

sebagai berikut : 1. Laporan Pendahuluan yang diserahkan kepada pemilik pekerjaan sebanyak 10 ekemplar. 2. Lapran Antara yang diserahkan kepada pemilik pekerjaan sebantak 10 ekemplar 3. Laporan Akhir, yang diserahkan kepada pemilik pekerjaan sebanyak 15 ekemplar. Ketentuan secara rinci tentang pelaporan akan diatur dalam kontrak kerja.

O.

KEPEMILIKAN DATA DAN HASIL KEGIATAN Semua bentuk data, dokumen, laporan CD/DVD yang dipergunakan selama pekerjaan dengan terbitnya kontrak tersebut menjadi hak milik pengguna jasa (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kendal).

P.

PENUTUP Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan

Kendal,

2013

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KENDAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

ASRIFAH, S. Kep Pembina TK. I NIP. 19630817 198803 2 009

Bab. I. Pengumuman Prakualifikasi

Recommend Documents