DOKUMEN PRAKUALIFIKASI

PENGADAAN PEMBANGUNAN SISTIM PENGENDALI BANJIR TERINTEGRASI – TANGGUL UTARA DAN TANGGUL BARAT PLTU MUARA KARANG Untuk PT PJB UNIT PEMBANGKITAN MUARA KARANG

DOKUMEN PRAKUALIFIKASI NOMOR

: 026.PQ/612/SCM-2/2016

TANGGAL

: 25 APRIL 2016

SATUAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI KANTOR PUSAT 2016

2 Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Pembangunan Sistim Pengendali Banjir Terintegrasi – Tanggul Utara dan Tanggul Barat PLTU Muara Karang

DAFTAR ISI BAB I

5

PENDAHULUAN................................................................................................................. 5 A. UMUM.......................................................................................................................... 5 B. NAMA PROYEK .......................................................................................................... 5 C. PEDOMAN PELAKSANAAN PRAKUALIFIKASI ......................................................... 5 D. RENCANA KERJA....................................................................................................... 5 E. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) ........................................................................ 5 F.

JADUAL PELAKSANAAN PRAKUALIFIKASI ............................................................. 5

BAB II

5

KETENTUAN UMUM PRAKUALIFIKASI............................................................................ 6 A. DEFINISI...................................................................................................................... 6 B. SUMBER DANA .......................................................................................................... 6 C. PERSYARATAN UMUM PENYEDIA BARANG/JASA ................................................ 6 D. PERSYARATAN KHUSUS PENYEDIA BARANG/JASA............................................. 7 E. DOKUMEN YANG HARUS DISAMPAIKAN ................................................................ 8 F.

BERLAKUNYA PRAKUALIFIKASI .............................................................................. 9

G. KERAHASIAAN DOKUMEN........................................................................................ 9 H. PENGELUARAN BIAYA PRAKUALIFIKASI ................................................................ 9 I. BENTUK SURAT PENYAMPAIAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI DAN CARA PENYAMPAIAN.................................................................................................................. 9 BAB III 10 METODE PENILAIAN PRAKUALIFIKASI ........................................................................ 10 B. UMUM........................................................................................................................ 10 C. PENILAIAN ISIAN FORMULIR KUALIFIKASI ........................................................... 10 BAB IV 13 PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI...................................................................... 13 A. UMUM........................................................................................................................ 13 B. DOKUMEN PRAKUALIFIKASI MILIK PANITIA ......................................................... 13 C. SANGGAHAN............................................................................................................ 13 D. BLACK LIST .............................................................................................................. 14 BAB V

15

PENUTUP......................................................................................................................... 15


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pernyataan Minat Lampiran 2 : Surat Kesepakatan Pembentukan JO Lampiran 3 : Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Lampiran 4 : Ketentuan Black List


BAB I PENDAHULUAN A.

UMUM Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti prakualifikasi pelelangan ini harus membaca dan memahami dengan seksama semua ketentuan yang tertulis pada Dokumen Prakualifikasi ini. Sanggahan terhadap hasil prakualifikasi tidak akan ditanggapi di kemudian hari, jika alasannya karena tidak membaca, atau kurang memahami mengenai artinya, dan segala kerugian yang diakibatkannya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa

B.

NAMA PROYEK Pengadaan Pembangunan Sistem Pengendali Banjir Terintegrasi – Tanggul Utara dan Tanggul Barat PLTU Unit Pembangkitan Muara Karang.

C.

PEDOMAN PELAKSANAAN PRAKUALIFIKASI Proses pelelangan melalui prakualifikasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 087.K/010/DIR/2012 tanggal 9 Oktober 2012 dan Nomor 090.K/010/DIR/2012 tanggal 9 Oktober 2012.

D.

RENCANA KERJA Proses prakualifikasi ini ditujukan untuk mengetahui kompetensi, kemampuan usaha serta persyaratan lainnya dari Penyedia Barang/Jasa yang berminat dan memenuhi kualifikasi untuk mengikuti Pelelangan Umum Pengadaan Pembangunan Sistem Pengendali Banjir Terintegrasi – Tanggul Utara dan Tanggul Barat PLTU Unit Pembangkitan Muara Karang, sebelum melakukan penawaran.

E.

ANGGARAN Anggaran Pengadaan Pembangunan Sistem Pengendali Banjir Terintegrasi – Tanggul Utara dan Tanggul Barat PLTU Unit Pembangkitan Muara Karang sesuai Dokumen Prakualifikasi ini adalah sebesar Rp. 46.400.000.000,- (Empat puluh enam milyar empat ratus juta Rupiah).

F.

JADUAL PELAKSANAAN PRAKUALIFIKASI 1)

Pendaftaran Prakualifikasi: Tanggal

: 27 April 2016 s/d 09 Mei 2016 (hari kerja)

Waktu

: Pukul 09.00 WIB s/d 15.00 WIB

Tempat

: Satuan Supply Chain Management PT PJB Kantor Pusat Up. Panitia Pengadaaan 2 Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya

Syarat 2)

: Surat tugas dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Kepala Cabang dan kartu pengenal

Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Persyaratan Prakualifikasi : Tanggal

: 29 April 2016 s/d 11 Mei 2016 (hari kerja)

Waktu

: Pukul 09.00 WIB s/d 15.00 WIB

Tempat

: Satuan Supply Chain Management PT PJB Kantor Pusat Up. Panitia Pengadaan 2 Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya 5

Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Pembangunan Sistim Pengendali Banjir Terintegrasi – Tanggul Utara dan Tanggul Barat PLTU Muara Karang

BAB II KETENTUAN UMUM PRAKUALIFIKASI A.

DEFINISI Kata-kata berikut, kalimat maupun singkatan-singkatan sebagaimana disebutkan kecuali ditentukan lain, yaitu:

B.

mempunyai

arti

1)

PT Pembangkitan Jawa Bali selanjutnya disebut PT PJB.

2)

Pengguna Barang/Jasa adalah PT PJB Kantor Pusat.

3)

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha, badan hukum, Join Operation yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa, yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Prakualifikasi ini.

4)

Panitia Pengadaan adalah panitia untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa terkait Pengadaan Pembangunan Sistem Pengendali Banjir Terintegrasi – Tanggul Utara dan Tanggul Barat PLTU Unit Pembangkitan Muara Karang.

5)

Dokumen Prakualifikasi adalah dokumen yang disiapkan oleh Panitia Pengadaaan dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian data kualifikasi oleh calon Penyedia Barang/Jasa, serta pedoman dalam melakukan evaluasi prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan.

SUMBER DANA Sumber dana yang akan digunakan adalah Anggaran Operasi PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Karang tahun 2016.

C.

PERSYARATAN UMUM PENYEDIA BARANG/JASA Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti proses prakualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1)

Kontraktor atau gabungan dari beberapa perusahaan yang membentuk Join Operation (JO).

2)

Anggota Join Operation harus mendukung sepenuhnya pemimpin/leader Join Operation terhadap tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan.

3)

Semua pihak yang tergabung dalam Join Operation harus terikat dan bertanggung jawab selama pelaksanaan Pengadaan Pembangunan Sistem Pengendali Banjir Terintegrasi – Tanggul Utara dan Tanggul Barat PLTU Unit Pembangkitan Muara Karang, baik terkait perjanjian maupun semua persyaratan yang terkait dengan dokumen kualifikasi, dokumen penawaran dan dokumen perjanjian.

4)

Tidak sedang dalam status masuk Daftar Hitam (Black List) yang dikeluarkan oleh PT PJB atau di lingkungan PT PLN (Persero) group berkaitan dengan reputasinya dalam menyediakan barang/jasa.

5)

Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut/pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau pengurus perusahaan (pemilik, komisaris dan/atau direksi) tidak sedang menjalani sangksi pidana.

6)

Tidak sedang dalam sengketa dengan pihak/perusahaan lain.

7)

Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan (Conflict of interest) baik dengan calon Penyedia Barang/Jasa lainnya, pejabat yang berwenang dan/atau pejabat Panitia Pengadaan. 6


D.

PERSYARATAN KHUSUS PENYEDIA BARANG/JASA 1)

2)

3)

4)

Perusahaan/ Kontraktor memiliki izin usaha sesuai dengan bidang usahanya (SIUJK, SBU) minimal Grade 7 atau B1 yang masih berlaku dan Klasifikasi Peraturan LPJK dengan kode sub bidang : ¾ 22011 dan 22013 tahun 2011 atau; ¾ S1001 tahun 2013 Perusahaan/ Kontraktor memiliki Sertifikat Penanggung jawab Teknik (SPJT) golongan “D“ atau mendapat dukungan dari perusahaan yang mempunyai Sertifikat Penanggung jawab Teknik (SPJT) golongan “D“. Perusahaan/ Kontraktor yang berpengalaman atau mendapat dukungan dari Perusahaan/ Kontraktor yang berpengalaman dalam bidang pekerjaan sejenis dengan melampirkan pengalaman pekerjaan (Kontrak dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan). Perusahaan memiliki Tenaga Ahli untuk Pengadaan Pembangunan Sistem Pengendali Banjir Terintegrasi – Tanggul Utara dan Tanggul Barat PLTU Unit Pembangkitan Muara Karang, dengan Klasifiikasi/sub klasifikasi keahlian adalah : ¾ Minimal S1 Teknik Sipil dan berpengalaman minimal 15 tahun dibidang teknik sipil (minimal SKA Madya – Teknik Sungai dan Drainase 211/ Teknik Irigasi 212/ Teknik Bendungan Besar 210). ¾ Minimal S1 Teknik Sipil dan berpengalaman minimal 15 tahun dibidang pekerjaan teknik sipil ( minimal SKA Madya Ahli Geoteknik 216/ Ahli Geodesi 217 ) ¾ Minimal S1 Teknik dan berpengalaman minimal 10 tahun dibidang pengawasan K3 ( minimal SKA Madya Ahli K3 Konstruksi dari LPJK 603/ Ahli K3 umum dari Depnaker ).

5)

Perusahaan/ Kontraktor Terdaftar sebagai anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) atau Badan Asosiasi lainnya .

6)

Perusahaan/ Kontraktor memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) sebesar minimum 30% (tiga puluh persen) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau sebesar minimum Rp. 13.920.000.000,- (Tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP) minimal 1. Dalam hal Join Operation, SKK dihitung dari gabungan anggota Join Operation.

7)

Perusahaan/ Kontraktor memiliki Kemampuan Dasar (KD) sebesar 3 (tiga) kali dari nilai pengalaman tertinggi (NPt) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai/sejenis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, atau senilai ekuivalen minimum Rp. 15.470.000.000,- (Lima belas Milyar Empat ratus tujuh puluh juta Rupiah).

8)

Perusahaan/ Kontraktor memiliki Rekening koran dari Bank Umum (Pemerintah atau Swasta) selama periode 3 bulan terakhir (Januari,Pebruari dan Maret 2016) dengan saldo minimum setiap bulannya sebesar Rp. 13.920.000.000,-(Tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah), atau menyerahkan bukti dokumen lainnya dari Bank Umum (Pemerintah atau swasta) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa memiliki dana/fasilitas kredit bank yang dapat dipergunakan/dicairkan setiap saat dalam rangka pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Dokumen Prakualifikasi ini, minimum sebesar Rp. 13.920.000.000,- (Tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah). Fasilitas kredit bank dimaksud harus telah berupa komitmen Bank dan telah dilakukan penilaian kelayakan proyek, serta tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak Bank. 7


9)

E.

Penyedia Barang/Jasa Memiliki Sertifikat ISO sebagai berikut : a. Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) b. Sistem Manajemen K3 (SMK3) atau OHSAS (ISO 18.001) c. Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14.001)

DOKUMEN YANG HARUS DISAMPAIKAN Peserta prakualifikasi wajib menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut : 1)

Asli Surat Pernyataan Minat (Lampiran 1);

2)

Asli Surat kesepakatan pembentukan Join Operation (JO), apabila berbentuk Join Operation) (Lampiran 2); Catatan : apabila Penyedia Barang/Jasa peserta pelelangan dinyatakan sebagai pemenang, maka wajib untuk menyerahkan surat Perjanjian kerjasama yang telah disahkan oleh Notaris.

3)

Asli Formulir Isian Penilaian Kualifikasi (Lampiran 3);

4)

Copy Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya yang terakhir;

5)

Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;

6)

Copy Surat Ijin Usaha Perusahaan yang sesuai dan masih berlaku (SIUJK, SBU Minimal Grade 7 atau B1 pada bidang sesuai BAB II huruf D nomor 1;

7)

Copy Sertifikat Penanggung jawab Teknik (SPJT) golongan “D“sesuai BAB II huruf D nomor 2;

8)

Copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

9)

Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);

10) Copy Laporan Keuangan tahun 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; 11) Copy Laporan Keuangan tahun 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau dibuat oleh perusahaan dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan; 12) Copy Bukti Laporan Pembayaran Pajak Tahunan), Pajak Pasal 21 / Pasal 23 dan/atau PPN (bulan Januari, Pebruari dan Maret 2016); 13) Copy rekaman rekening koran dari Bank Umum (Pemerintah atau Swasta) selama periode 3 bulan terakhir (Januari, Pebruari dan Maret 2016) atau bukti dokumen lainnya dari Bank Umum (Pemerintah atau swasta) sesuai BAB II huruf D nomor 8; 14) Copy surat tanda keanggotaan dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) atau Badan Asosiasi lainnya dan atau surat bukti perpanjangan apabila keanggotaannya sudah habis masa berlakunya . 15) Asli Daftar seluruh proyek/pekerjaan yang sedang dilaksanakan (masih berlangsung), dibuktikan copy kontrak; 16) Asli daftar pengalaman pekerjaan sejenis yang telah dilakukan dalam kurun waktu selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir yang dibuktikan dengan copy kontrak dan Berita Acara Penyelesaian pekerjaan; 17) Asli Daftar Tenaga Ahli / Expert dilengkapi dengan Curriculum Vitae ( CV ) sesuai BAB II huruf D nomor 4. Catatan : Dalam hal Join Operation masing-masing anggota JO harus melampirkan Item No : 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. 8 Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Pembangunan Sistim Pengendali Banjir Terintegrasi – Tanggul Utara dan Tanggul Barat PLTU Muara Karang

F.

G.

H.

I.

BERLAKUNYA PRAKUALIFIKASI Prakualifikasi ini hanya berlaku untuk paket Pengadaan Pembangunan Sistem Pengendali Banjir Terintegrasi – Tanggul Utara dan Tanggul Barat PLTU Unit Pembangkitan Muara Karang. KERAHASIAAN DOKUMEN Semua data, dokumen dan infomasi yang diterima dari Penyedia Barang/Jasa peserta prakualifikasi dijaga kerahasiannya dan digunakan untuk proses prakualifikasi sebagaimana mestinya. PENGELUARAN BIAYA PRAKUALIFIKASI Semua biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang/Jasa sehubungan dengan proses prakualifikasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pengiriman informasi tambahan yang diminta serta penyiapan dan kehadiran pada pertemuanpertemuan klarifikasi yang diperlukan menjadi beban Penyedia Barang/Jasa. BENTUK SURAT PENYAMPAIAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI DAN CARA PENYAMPAIAN Dalam penyampaian dokumen prakualifikasi harus memuat : 1) Surat Penyampaian (Covering Letter) Dokumen Prakualifikasi untuk Pengadaan Pembangunan Sistem Pengendali Banjir Terintegrasi – Tanggul Utara dan Tanggul Barat PLTU Unit Pembangkitan Muara Karang. 2) Dokumen prakualifikasi tersebut berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”, yang masing-masing dimasukkan dalam 1 (satu) sampul dan kemudian 2 (dua) sampul tersebut dimasukkan dalam 1 (satu) sampul muka Surat Penyampaian. 3) Pada sampul muka dokumen prakualifikasi agar ditulis : Kepada : Satuan Supply Chain Management PT PJB Kantor Pusat Up. Panitia Pengadaan 2 Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya. 4) Pada sampul muka surat penyampaian sebelah kiri atas agar ditulis : Dokumen Prakualifikasi Untuk Pekerjaan : Pengadaan Pembangunan Sistem Pengendali Banjir Terintegrasi – Tanggul Utara dan Tanggul Barat PLTU Unit Pembangkitan Muara Karang Dokumen Prakualifikasi Nomor : 026.PQ/612/SCM-2/2016, Tanggal : 25 April 2016 5) Seluruh dokumen disampaikan dengan sampul tertutup yang tidak tembus baca, serta dilem dengan baik dengan mencantumkan nama dan alamat peserta. 6) Dokumen prakualifikasi disampaikan langsung oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Panitia Pengadaan. 7) Penyampaian Dokumen prakualifikasi yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat diterima. 8) Seluruh dokumen yang disyaratkan dalam Dokumen Prakualifikasi ini yang memerlukan tandatangan, harus ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau penerima kuasa dari Pimpinan Perusahaan kepada nama yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan/perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (Join Operation Agreement adalah yang berhak mewakili Join Operation, bertanggal, bermeterai Rp 6.000,- dan distempel. 9) Membuat daftar isi dari seluruh isi dokumen prakualifikasi. 10) Dokumen Prakualifikasi diberi label sesuai urutan daftar isi serta disisipi kertas warna sebagai pembatas . 9


BAB III METODE PENILAIAN PRAKUALIFIKASI A.

B.

UMUM 1)

Penilaian kualifikasi dilakukan oleh Panitia Pengadaan berdasarkan data dan informasi yang ada dalam dokumen prakualifikasi yang telah diisi dan disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa peserta prakualifikasi.

2)

Panitia Pengadaan apabila diperlukan secara tertulis dapat meminta data/dokumen/informasi tambahan, penjelasan, klarifikasi dan verifikasi terhadap bagian bagian yang termuat dalam dokumen prakualifikasi yang telah diserahkan. Penyedia Barang/Jasa peserta prakualifikasi diharuskan memenuhi permintaan tersebut secara tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan.

3)

Apabila Penyedia Barang/Jasa peserta prakualifikasi gagal melengkapinya dalam batasan waktu yang ditentukan, maka Panitia Pengadaan akan melakukan evaluasi atau penilaian berdasarkan dokumen prakualifikasi yang diserahkan oleh peserta prakualifikasi secara apa adanya dan semua risiko yang timbul atas hasil evaluasi menjadi tanggungan peserta prakualifikasi.

4)

Terhadap seluruh dokumen yang dipersyaratkan, apabila diperlukan pada saat melakukan evaluasi dan pembuktian dokumen prakualifikasi, Panitia Pengadaan dapat meminta peserta prakualifikasi untuk menunjukkan dokumen asli. Ketidakmampuan Penyedia Barang/Jasa peserta prakualifikasi untuk menunjukkan dokumen asli dianggap sebagai upaya pemalsuan dokumen.

5)

Apabila ditemui data atau keterangan yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka Penyedia Barang/Jasa peserta prakualifikasi dinyatakan gugur dan dimasukkan dalam daftar hitam PT PJB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

PENILAIAN ISIAN FORMULIR KUALIFIKASI Penilaian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur dengan urutan tahapan berikut: 1)

Penilaian Administrasi (Sistem gugur) Penilaian Administrasi dilakukan terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa sebagaimana tercantum pada Dokumen Prakualifikasi ini. Untuk penilaian prakualifikasi, apabila Panitia Pengadaan merasa kurang yakin terhadap kebenaran data dalam isian formulir kualifikasi, dapat mencari informasi dari pihak-pihak terkait lainnya. Panitia berhak melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kebenaran data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari peserta prakualifikasi. Kualifikasi peserta dinyatakan GUGUR apabila: a.

Terlambat/melebihi batasan waktu memasukkan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu yang sudah ditentukan (Bab I huruf F nomor 2).

b.

Surat penyampaian dokumen yang dipersyaratkan dalam proses prakualifikasi tidak ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau penerima kuasa dari Pimpinan Perusahaan kepada nama yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan/perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (Join Operation Agreement adalah yang berhak mewakili Join Operation, bertanggal, bermeterai Rp 6.000,- dan distempel. 10


c.

Penyedia Barang/Jasa atas nama sendiri atau sebagai anggota Join Operation menyerahkan lebih dari satu dokumen prakualifikasi untuk satu paket pekerjaan.

d.

Pemilik modal dan/atau pengurus suatu perusahaan menjadi pemilik modal dan/atau pengurus perusahaan lain sesama peserta prakualifikasi dalam satu paket pekerjaan.

e.

Penyedia Barang/Jasa peserta prakualifikasi tidak memenuhi Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus berdasarkan Dokumen Prakualifikasi ini.

f.

Tidak melampirkan seluruh kelengkapan dokumen Prakualifikasi yang dipersyaratkan sebagaimana dalam Dokumen Prakualifikasi ini.

Evaluasi Data Administrasi akan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu Memenuhi syarat administrasi (lulus) atau Tidak Memenuhi syarat administrasi (tidak lulus/gugur) 2)

Penilaian Teknis (Sistem gugur) Evaluasi Teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. Penyedia Barang/Jasa peserta prakualifikasi dinyatakan gugur apabila: a.

Tidak memenuhi persyaratan kepemilikan minimum KD.

b.

Tidak memenuhi persyaratan minimum kepemilikan pengalaman pekerjaan sejenis.

c.

Tidak memenuhi persyaratan minimum kepemilikan tenaga ahli.

d.

Tidak memenuhi persyaratan minimum kepemilikan peralatan minimum.

Evaluasi Data Teknis akan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu Memenuhi syarat teknis (lulus) atau Tidak Memenuhi syarat teknis (tidak lulus/gugur) 3)

Penilaian Keuangan (Sistem gugur) Evaluasi Keuangan dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. Penyedia Barang/Jasa peserta prakualifikasi dinyatakan gugur apabila: a.

Tidak memenuhi persyaratan kepemilikan minimum SKK tahun 2014 dan 2015 serta SKP . Formula perhitungan: SKK

= KK – (NK – Prestasi)

dimana: NK

= Nilai kontrak dalam pelaksanaan

Prestasi = Nilai progress pekerjaan yang telah dilaksanakan KK

= kemampuan keuangan, yang dihitung berdasarkan:


KK

= FP x Modal Kerja (MK)

dimana: Fp = Faktor Perputaran Modal nilai 8 MK

= FL x Kekayaan Bersih (KB)

dimana : FL = Faktor Likuiditas nilai 0,8 KB = (Aktiva lancar + Aktiva tetap + Aktiva lainnya) – jangka pendek + Hutang jangka panjang )

(hutang

Kriteria Penilaian : SKK minimum 30% x Nilai Paket Pekerjaan SKP = KP – Jumlah Paket yang sedang dikerjakan dimana : KP = Kemampuan Paket nilai 6 Kriteria Penilaian : SKP minimal 1 b.

Tidak memenuhi persyaratan kepemilikan saldo minimum setiap bulan dalam rekaman rekening koran selama 3 (tiga) bulan terakhir, atau dokumen lainnya dari bank umum tentang kepemilikan dana/fasilitas kredit bank.

Evaluasi Data Keuangan akan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu Memenuhi syarat prakualifikasi (lulus) atau Tidak Memenuhi syarat prakualifikasi (tidak lulus/gugur)


BAB IV PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI A.

UMUM Panitia pengadaan akan mengumumkan hasil prakualifikasi. Nama-nama Penyedia Barang/Jasa yang dinyatakan lulus prakualifikasi akan diundang untuk mengikuti pelelangan umum Pengadaan Pembangunan Sistem Pengendali Banjir Terintegrasi – Tanggul Utara dan Tanggul Barat PLTU Unit Pembangkitan Muara Karang melalui portal website PT PJB dan/atau melalui Facsimile / alamat e – mail peserta. Jadwal pengadaan selanjutnya akan ditentukan kemudian.

B.

DOKUMEN PRAKUALIFIKASI MILIK PANITIA Dokumen prakualifikasi yang telah diserahkan menjadi milik PT PJB dan tidak dapat dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa peserta prakualifikasi baik yang lulus ataupun yang tidak lulus

C.

SANGGAHAN 1)

Penyedia Barang/Jasa peserta prakualifikasi yang berkeberatan atas penetapan/pengumuman hasil prakualifikasi dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil prakualifikasi, dengan memberikan Jaminan Sanggah sebesar 2‰ (dua perseribu) dari nilai total HPS atau setinggi-tingginya sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).

2)

Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap adanya penyimpangan pelaksanaan prosedur kualifikasi yang diatur dalam Dokumen Prakualifikasi, KKN, dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat.

3)

Surat sanggahan diajukan kepada Pejabat yang Berwenang (Kepala Satuan Supply Chain Management PT PJB Kantor Pusat) dengan disertai dengan buktibukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI). Surat sanggahan yang disampaikan kepada bukan Pejabat yang Berwenang, dianggap sebagai pengaduan dan tetap akan ditindaklanjuti.

4)

Pejabat yang Berwenang (Kepala Satuan Supply Chain Management) akan memberikan pendapat keterangan tertulis atas substansi permasalahan yang disanggah kepada yang mengajukan sanggahan, disertai dengan bukti-bukti secara proporsional sesuai dengan permasalahannya, selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya sanggahan.

5)

Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan sebagaimana dimaksud huruf 4 diatas, dapat mengajukan sanggahan banding kepada Direktur Utama, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI), selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.

6)

Direktur Utama akan memberikan jawaban selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat sanggahan banding.

7)

Proses kualifikasi/pelelangan dapat dilanjutkan setelah Pejabat yang Berwenang memberikan jawaban kepada yang mengajukan sanggahan.

8)

Apabila sanggahan ternyata benar, maka dilakukan penilaian kembali atau dilakukan pengumuman prakualifikasi ulang. Panitia Pengadaan akan mengembalikan Jaminan Sanggah. 13


9)

Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada, maka kepada yang bersangkutan tidak diikutsertakan pada proses selanjutnya (pelelangan), dan Jaminan Sanggah dicairkan dan menjadi milik PT PJB. Kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan sanggahan dikenakan sanksi Black List selama 1 (satu) tahun.

10) Sanggahan Penyedia Barang/Jasa peserta prakualifikasi hanya diberikan 1 (satu) kali dan jawaban atas sanggahan banding bersifat akhir/final. 11) Penyedia Barang/Jasa peserta prakualifikasi yang berkeberatan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis, tetapi menyebarkan ke publik dapat dikenakan sanksi Black List selama 2 (dua) tahun dan apabila ternyata mengada-ada maka dapat dikenakan sanksi Black List selama 5 (lima) tahun. D.

BLACK LIST Ketentuan mengenai hal-hal yang menyebabkan Penyedia Barang/Jasa (termasuk pemilik dan pengurusnya) dapat dikenakan sanksi Black List, adalah sebagaimana Lampiran 4 dalam Dokumen Prakualifikasi ini.



Lampiran 1 Pengumuman No.

: Surat Pernyataan Minat : 026.PQ/612/SCM-2/2016

Tanggal

: 25 April 2016

KOP PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN MINAT Nomor

:

Kepada Yth.

:

. Panitia Pengadaan 2 Satuan Supply Chain Management PT PJB Kantor Pusat Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya

Lampiran

:

(

) berkas

Perihal

:

Pernyataan Minat Mengikuti Prakualifikasi dan Pelelangan

Pekerjaan

:

Pengadaan Pembangunan Sistem Pengendali Banjir Terintegrasi – Tanggul Utara dan Tanggul Barat PLTU Unit Pembangkitan Muara Karang.

Dengan hormat, 1.

Dengan kuasa resmi untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama (nama perusahaan/Joint Operation) dan setelah memeriksa serta memahami sepenuhnya seluruh isi pengumuman prakualifikasi, yang bertandatangan di bawah ini menyatakan berminat dan sanggup untuk mengikuti seluruh proses prakualifikasi dan pelelangan sampai dengan selesai, untuk paket pekerjaan Pengadaan Pembangunan Sistem Pengendali Banjir Terintegrasi – Tanggul Utara dan Tanggul Barat PLTU Unit Pembangkitan Muara Karang.

2.

Terlampir bersama surat ini kami sertakan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam pengumuman prakualifikasi. Asli dari dokumen fotokopi akan kami tunjukkan apabila dibutuhkan oleh Panitia Pengadaan.

3.

Kami bersedia memfasilitasi PT PJB untuk melakukan Due Diligence ke Proyek yang sedang dilaksanakan, atau pemeriksaan dan/atau penyelidikan, verifikasi pernyataan-pernyataan, dokumen dan informasi yang kami serahkan sehubungan dengan permohonan ini. Surat ini juga sebagai bukti pengesahan atas individu atau perwakilan resmi dari peserta pelelangan dengan prakualifikasi untuk menyediakan informasi yang dianggap perlu oleh Panitia Pengadaan.

4.

Permohonan ini dibuat dengan pengertian bahwa: a.

PT PJB, berhak untuk membatalkan proses prakualifikasi; dan

b.

PT PJB, baik secara institusi maupun bagian, tidak dapat dituntut atas tindakan pembatalan tersebut.

5.

Kami menyatakan bahwa penawaran yang diajukan akan ditandatangani oleh seluruh mitra Join Operation* agar secara hukum mengikat, baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri (khusus untuk join operation).

6.

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa setiap pernyataan yang dibuat dan/atau informasi yang diberikan dalam dokumen prakualifikasi ini adalah benar dan masih berlaku. Setiap peryataan dan/atau informasi yang terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi black list dan atau dituntut dimuka hukum.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. (Perusahaan / Join Operation) meterai & diberi tanggal (... nama terang & jabatan ...)


Lampiran 2

:

Surat Kesepakatan Pembentukan JO

Pengumuman No.

:

026.PQ/612/SCM-2/2016

Tanggal

:

25 April 2016

KOP PERUSAHAAN SURAT KESEPAKATAN PEMBENTUKAN JOIN OPERATION Nomor

:

Kepada Yth.

:


Perihal

:

Pembentukan Join Operation

Pekerjaan

:


Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, 1.

PT .............................. dengan persentase kemitraan ......%

2.


3.


Sehubungan dengan prakualifikasi untuk pelelangan Pengadaan Pembangunan Sistem

Pengendali Banjir Terintegrasi – Tanggul Utara dan Tanggul Barat PLTU Unit Pembangkitan Muara Karang, dengan ini menyatakan: 1.

Bahwa kami akan melaksanakan perjanjian untuk membentuk Join Operation yang dimaksud apabila kami dinyatakan lulus proses prakualifikasi untuk pelelangan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas.

2.

Bahwa kami telah menentukan ............................ (nama perusahaan mitra utama/leader) dalam hal ini diwakili oleh ....................... (nama direktur utama mitra utama/leader) sebagai mitra utama/leader dari Join Operation ini untuk tujuan penawaran. (apabila berbentuk join operation, maka disebutkan seluruh perusahaannya).

3.

Bahwa seluruh mitra dalam join operation harus bertanggung jawab secara bersama-sama (tanggung renteng) atas pelaksanaan Pekerjaan/kontrak.

4.

Bahwa Join Operation tersebut akan menjadi Join Operation yang sepenuhnya dibentuk untuk tujuan pelaksanaan Pekerjaan/kontrak dimaksud.

5.

Bahwa kami akan melegalkan kesepakatan pembentukan Join Operation ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Notaris, apabila kami ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dalam pelelangan ini.

6.

Bahwa komposisi Join Operation tersebut tidak akan berubah dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan/kontrak tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari PT PJB.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. PT........................... Ttd Nama terang & jabatan

PT.............................. ttd Nama terang & jabatan

PT............................. ttd Nama terang & jabatan


Lampiran 3

:

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

Pengumuman No.

:

026.PQ/612/SCM-2/2016

Tanggal

:

25 April 2016

KOP PERUSAHAAN FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI Nomor

:

Kepada Yth.

:


Perihal

:

Data Kualifikasi

Pekerjaan

:


Yang bertandatangan di bawah ini, Nama

: ______________________

Jabatan

: ______________________

Bertindak untuk dan atas nama ________________ Alamat

: ______________________

Telepon & Fax

: ______________________

e-Mail

: ______________________

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa: 1.

Saya Secara hukum memiliki kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian/kontrak atau melakukan perikatan berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar Perusahaan ........ dan/atau perubahannya ......... (disebutkan secara jelas nomor, tanggal dan nama notaris pembuatnya. Jika JO maka Surat dimaksud adalah Perjanjian JO).

2.

Saya dan perusahaan yang saya wakili, tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau tidak sedang dalam pengawasan pengadilan dan/atau pengurus perusahaan (pemilik, komisaris dan/atau direksi) tidak sedang menjalani sanksi pidana.

3.

Saya tidak pernah dihukum/dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya.

4.

Tidak akan terlibat pertentangan kepentingan (conflict of Interest) baik dengan calon Penyedia Barang / Jasa lainnya, pejabat yang berwenang dan/atau pejabat Panitia Pengadaan.

5.

Tidak sedang dalam sengketa dengan pihak/perusahaan lain.

6.

Saya dan perusahaan yang saya wakili, tidak sedang dalam sanksi Black List oleh PT PLN (Persero) dan anak perusahaannya.

7.

Data-data perusahaan adalah sebagai berikut : A.

DATA ADMINISTRASI Nama Perusahaan

:

___________________________________

Alamat Perusahaan

:

___________________________________

Nomor Telepon

:

___________________________________

Nomor Facsimile

:

___________________________________

Alamat e-Mail

:

___________________________________


B.

C.

LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN Akta Pendirian Perusahaan

:

_________________________

Nomor Akta

:

_________________________

Tanggal

:

_________________________

Nama Notaris

:

_________________________

Perubahan yang terakhir Nomor Akta

:

_________________________

Tanggal

:

_________________________

Nama Notaris

:

_________________________

PENGURUS PERUSAHAAN Direksi / Penanggung Jawab / Pengurus

No

Nama

Nomor KTP

Jabatan dalam Perusahaan

Nama

Nomor KTP


1. 2. 3. dst

Komisaris No 1. 2. 3. dst

D.

IJIN USAHA Surat Ijin Usaha ................. Nomor

:

_________________________

Tanggal Terbit

:

_________________________

Masa Laku

:

_________________________

Instansi Pemberi Ijin

:

_________________________

Jenis Usaha

:

_________________________

Surat Ijin Usaha ................. Nomor

:

_________________________

Tanggal Terbit

:

_________________________

Masa Laku

:

_________________________

Instansi Pemberi Ijin

:

_________________________

Jenis Usaha

:

_________________________


E.

DATA KEUANGAN Susunan Kepemilikan Saham / Modal

No

Nama

Nomor KTP


Prosentase

1. 2. 3. dst

Pajak NPWP Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir

:

____________________

Nomor

:

____________________

Tanggal

:

____________________

Bulan / Tahun

:

____________________

Nomor

:

____________________

Laporan bulanan PPh / PPN (3 bulan terakhir)

Tanggal

:

____________________

Bulan / Tahun

:

____________________

Nomor

:

____________________

Tanggal

:

____________________

Bulan / Tahun

:

____________________

Nomor

:

____________________

Tanggal

:

____________________

F. Data Personalia 1. Tenaga ahli/teknis yang diperlukan

No 1

G.

Nama

Tgl/bln/thn lahir

Pendidikan

Jabatan dalam “Proyek”

Pengalaman Kerja (tahun)

Profesi/

Sertifikat/

keahlian

Ijazah

2

3

4

5

6

7

8

Data Peralatan/Perlengkapan

Jenis No Peralatan/ Perlengkapan 1

2

Jumlah

Kapasitas atau output pada saat ini

Merk dan tipe

Tahun pembuat an

Kondisi

Lokasi

Baik/rusak

Sekarang

Bukti Kepemilikan

3

4

5

6

7

8

9

Catatan: Sertakan rincian tersendiri untuk setiap jenis jika disyaratkan oleh Tim. Bukti-bukti surat kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu diperlukan.


H.

Data Pengalaman Perusahaan (pengalaman di bidang/subbidang yang sesuai)

No.

Nama Paket Pekerjaan

Lokasi

2

3

4

1

I.

Pemberi Tugas

Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan

Data Pekerjaan yang Sedang bidang/subbidang yang sesuai)

Nama

Alamat/ Telepon

No / Tanggal

Nilai

Kontrak

BA. Serah Terima

5

6

7

8

9

10

Dilaksanakan (nilai 3 paket Pemberi Tugas

No.

Bidang Pekerjaan

Sub Bidang Pekerjaan

1

2

3

J.

Lokasi

4

Tanggal Selesai Menurut

Kontrak *)

tertinggi pengalaman di

Kontrak *)

Progres Terakhir

Nama

Alamat/ Telepon

No / Tanggal

Nilai

Kontrak

Prestasi Kerja (%)

5

6

7

8

9

10

Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank: [cantumkan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari nilai proyek atau nilai paket pekerjaan.] Nomor

: __________

Tanggal

: __________

Nama Bank : __________ Nilai

: __________

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika pada kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, yaitu dimasukkan dalam daftar hitam untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [tempat], [tanggal] [bulan] [tahun] PT/JO [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] [rekatkan materai Rp 6.000,tanda tangan dan cap perusahaan] (nama lengkap wakil sah) [jabatan] [Untuk JO:] Untuk dan atas nama setiap anggota JO : [setiap anggota JO harus menandatangani dengan cap perusahaan, dan cukup dengan 1 (satu) materai Rp 6.000,- untuk semua anggota]


Lampiran 4

:

Ketentuan Black List

Pengumuman No.

:

026.PQ/612/SCM-2/2016

Tanggal

:

25 April 2016

Hal-hal yang dapat menyebabkan Penyedia Barang/Jasa masuk dalam black list atau daftar hitam perusahaan adalah:

Selama 6 bulan 1) 2) 3)

Tidak memperbaharui persyaratan sebagai Penyedia yang telah habis masa berlakunya lebih dari 1 bulan. Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional. Penyedia yang terdaftar dalam DPP, tidak memberikan respon atau merespon dengan alasan yang tidak profesional pada saat diundang untuk mengikuti Pelelangan selama 3 (tiga) kali tidak berturut-turut.

Selama 12 bulan 1) 2) 3) 4)

Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan. Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada. Peserta yang lulus kualifikasi dan diundang untuk memasukkan penawaran namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran. Peserta Pengadaan menyatakan tidak mampu melaksanakan pengadaan sesuai Dokumen Pengadaan atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya.

Selama 24 bulan 1) 2) 3) 4)

5)

6) 7)

8) 9) 10)

Pelanggaran keempat dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan. Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (duabelas) bulan. Melakukan kecurangan pada saat pengumuman lelang, misalnya dengan menghalangi tersebarnya pengumuman. Melakukan kecurangan dalam proses pelelangan, termasuk melakukan persekongkolan (konspirasi) dengan pihak lain atau menghalang-halangi pihak lain terlibat dalam pengadaan. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan/Pelaksana Pengadaan/Pejabat yang Berwenang dalam bentuk dan cara apapun,baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturanperundangundangan. Memalsukan persyaratan sebagai Penyedia. Peserta lelang yang berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan/atau kepengurusan,sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan orang lain. Peserta lelang yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut benar. Penyedia memalsukan data tingkat komponen dalam negeri atau Standarisasi Produk. Tidak mengutamakan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi Kecil sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak.


11)

12) 13) 14)

Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang profesional. Penyedia Barang yang lalai/tidak bersedia memperbaiki cacat mutu/kerusakan karena mutu pada masa pemeliharaan/garansi. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan spesialis kepada yang bukan spesialis Penyedia barang/jasa lalai atau tidak menyelesaikan kontrak, atau lalai tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak sehingga dikenai sanksi pemutusan kontrak.

Selama 60 bulan 1) 2) 3) 4) 5)

6)

7) 8)

Pelanggaran kelima dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (dua belas) bulan. Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 24 (dua puluh empat) bulan. Calon Pemenang dan 2 (dua) Pemenang Cadangan melakukan penipuan atau pemalsuan informasi kualifikasi, maupun pemalsuan dokumen-dokumen kelengkapan penawaran. Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang I/II/III atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang tidak profesional. Peserta lelang yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut tidak benar atau mengada-ada Penyedia melanggar Hak Kekayaan Intelektual. Mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

Ketentuan Black List diatas tidak berlaku apabila: 1. Kesalahan, kelalaian Penyedia disebabkan oleh Perusahaan. 2. Bertentangan dengan Keputusan Pengadilan.


DOKUMEN PRAKUALIFIKASI

Recommend Documents