1
BAB I PENGANTAR 1.1.
Latar Belakang Masalah
Investasi merupakan faktor penting dalam perekonomian. Dalam pandangan teori ekonomi klasik, investasi ditentukan oleh tingkat suku bunga. Berbeda dengan pandangan teori ekonomi klasik, menurut teori neoklasik, investasi merupakan akumulasi kapital optimal. Teori neoklasik didasarkan pada pemikiran mengenai penentuan keseimbangan faktor-faktor produksi oleh produsen atau perusahaan. Dalam upaya untuk memaksimumkan keuntungannya, perusahaan akan menggunakan suatu faktor produksi hingga mencapai tingkat dimana nilai produksi marginalnya sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh satu unit faktor produksi tersebut. Dalam pandangan Keynesian, investasi dipengaruhi oleh beberapa variabel ekonomi utama antara lain suku bunga dan Marginal Efficiency of Capital (MEC). MEC merupakan variabel penting yang mempengaruhi keputusan investasi pelaku ekonomi karena MEC adalah ekspektasi keuntungan dari suatu keputusan investasi. Jika suku bunga merupakan syarat perlu yang mempengaruhi keputusan investasi, maka MEC menjadi syarat cukup. Sebagai syarat cukup, beberapa variabel yang menentukan besaran tingkat MEC adalah biaya tenaga kerja, perubahan teknologi dan kualitas iklim berusaha. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang menentukan ekspektasi profit dari investasi. Kualitas iklim usaha di suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor penting yang dapat menentukan kualitas iklim usaha adalah tinggi
2
rendahnya biaya perekonomian. Menurut Stern (2006) iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi dimasa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi. Hasil penelitian yang dilakukan bersama-sama antara Asian Development Bank dan World Bank (2005) menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia dipengaruhi oleh infrastruktur, tata kelola pemerintahan, beban pembiayaan perusahaan serta perpajakan. Upaya yang dapat ditempuh untuk memperbaiki iklim investasi agar dapat meningkatkan daya saing investasi dengan negara lain antara lain adalah melalui kebijakan reformasi pajak. Oleh karena itu, reformasi perpajakan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas MEC atau dapat dikatakan bahwa sistem perpajakan merupakan faktor yang memiliki dampak terhadap ekspektasi keuntungan dari suatu keputusan investasi. Dampak reformasi pajak terhadap perekonomian dapat dicermati dari keputusan investasi perusahaan. Penelitian-penelitian tentang dampak reformasi perpajakan terhadap investasi merupakan perkembangan dari penelitian-penelitian tentang perilaku investasi perusahaan. Oleh karena itu, sebagian besar penelitian yang mengidentifikasi hubungan dampak reformasi perpajakan dengan investasi menggunakan model dengan mendasarkan pada teori ekonomika mikro sebagai kerangka teoritisnya. Meskipun demikian perkembangan ekonomika makro yang menggunakan dasar-dasar ekonomika mikro juga ikut mendukung perkembangan penelitian-penelitian tersebut.
3
Penelitian perilaku investasi perusahaan khususnya yang berhubungan dengan pajak, pada awal perkembangannya dipelopori oleh dua pendekatan utama yaitu pendekatan neoklasik dengan menggunakan kerangka teori ekonomika mikro dan pendekatan teori q dengan menggunakan kerangka teori ekonomika makro. Penelitian yang menggunakan kerangka teori ekonomika mikro sebagai landasannya adalah penelitian teori perilaku investasi perusahaan dengan pendekatan neoklasik yang dipelopori oleh Brown (1962), Smith (1963) dan Jorgenson (1963). Model utama yang kemudian dikembangkan untuk mengetahui hubungan pajak terhadap perilaku investasi adalah model yang dikembangkan oleh Jorgenson (1963). Model lain yang dikembangkan oleh Smith (1963) tentang hubungan perilaku antara investasi perusahaan dengan pajak mempunyai keterbatasan dalam menjelaskan dampak pajak terhadap biaya modal. Oleh karena itu, model yang dikembangkan oleh Jorgenson (1963) kemudian menjadi model dengan pendekatan neoklasik yang mampu secara baik menjelaskan hubungan pajak terhadap perilaku investasi perusahaan. Model Jorgenson (1963) dan pengembangannya tersebut dikelompokkan dalam pendekatan neoklasik karena model tersebut tetap mempertahankan asumsi-asumsi ekonomi dalam pandangan neoklasik secara konsisten. Model penelitian dengan landasan pemahaman ekonomi neoklasik (neoclassical economics) menggunakan asumsi dasar perilaku agen ekonomi yang rasional. Ciri khas model neoklasik adalah penggunaan model optimasi ekonomi mikro dalam menganalisis perilaku ekonomi (Snowdown dan Vane, 2005). Dasar asumsi utama model ini adalah perilaku rasional yang didefinisikan sebagai
4
perilaku yang memaksimalkan utilitas atau keuntungan terhadap pendapatan yang terbatas. Dalam konteks ini aspek yang dibahas adalah sisi perusahaan sehingga dalam model ini asumsi dasarnya adalah memaksimalkan keuntungan terhadap biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Model awal yang berdasarkan pada model nilai bersih perusahaan dari Jorgenson (1963) implementasinya kemudian dikembangkan kembali dalam penelitian selanjutnya oleh Jorgenson (1965) serta Hall dan Jorgenson (1967), menunjukkan tingkat permintaan modal untuk investasi merupakan faktor penentu tingkat pendapatan perusahaan pada tingkat pajak tertentu. Tingkat pendapatan merupakan hubungan neto antara penjualan output produksi terhadap biaya tenaga kerja dan biaya modal. Sehingga optimasi laba perusahaan yang dikembangkan oleh Hall dan Jorgenson (1967) dengan asumsi ekspektasi statis dipengaruhi oleh tingkat pajak, rasio penggantian (replacement) modal terhadap pendapatan, rasio biaya bunga terhadap pendapatan dan rasio kerugian terhadap pendapatan (capital losses). Berdasarkan tingkat modal optimum tersebut, maka investasi ditentukan oleh tingkat modal yang diharapkan serta tingkat depresiasi atau penyusutan. Penelitian dengan pendekatan neoklasik selanjutnya dilakukan oleh Auerbach (1988) namun terdapat perbedaan dengan pendekatan sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada faktor penentu investasi perusahaan. Pada pendekatan ini, Auerbach (1988) menekankan pada aspek nilai perusahaan serta aspek optimasi nilai perusahaan yang dilakukan oleh manajemen melalui kebijakan keuangannya. Optimasi ini selanjutnya berdampak terhadap keputusan investasi yang dilakukan oleh perusahaan.
5
Asumsi utama yang digunakan oleh Auerbach (1988) sangat terbatas. Asumsi kepastian dan ekspektasi sempurna (perfect foresight) menjadi asumsi dasar dalam model ini. Meskipun model ini dikelompokkan dalam model neoklasik namun Auerbach (1988) mampu membuktikan bahwa efek biaya modal terhadap investasi dalam model ini serupa dengan efek langsung q terhadap investasi. Dalam melakukan penelitiannya tersebut Auerbach (1988) tidak menggunakan data empiris namun hanya terbatas pada simulasi dengan menggunakan model matematika untuk melakukan kalibrasi dampak reformasi perpajakan terhadap tingkat investasi. Penelitian dengan landasan menggunakan kerangka teori ekonomika mikro selanjutnya dilakukan oleh King dan Fullerton (1984). Pendekatan King dan Fullerton (1984) dalam meneliti dampak perubahan sistem perpajakan terhadap keputusan investasi dengan menghitung tingkat pajak marjinal efektif. Pendekatan ini merupakan pendekatan deterministik. Pengembangan lebih lanjut penelitian dengan konsep tersebut kemudian disebut sebagai pendekatan tingkat pajak marginal efektif atau Marginal Effective Tax Rate (METR). Konsep ini mengimplementasikan konsep yang telah digunakan sebelumnya pada pengenaan pajak terhadap orang pribadi atau individu yaitu konsep tingkat pajak marginal (Marginal Tax Rate). Prinsip elastisitas yang digunakan dalam konsep ini dapat menjelaskan dampak insentif pajak terhadap perilaku perusahaan khususnya investasi seperti yang dikembangkan oleh Estache dan Gaspar (1995), Altshuler dkk. (1998), Chalk (2001), Chen dan Martinez-Vazquez (2003), Sosa (2006) serta Lin dan Zeng (2008).
6
Model penelitian tentang hubungan sistim perpajakan dengan investasi yang
berbeda
yaitu
menggunakan
kerangka
teori
ekonomika
makro
dikembangkan oleh Summers (1981) dan Hayashi (1982) mengacu pada model Tobin. Model Summers (1981) meneliti dampak reformasi pajak terhadap tingkat investasi dengan menggunakan model q yang menghubungkan nilai saham perusahaan
dengan
keputusan
investasi
perusahaan.
Insentif
untuk
mempertahankan nilai saham yang dipegang oleh pemegang saham dipengaruhi oleh tingkat pengembalian yang tetap (fixed rate of return). Nilai saham tersebut antara lain dipengaruhi oleh resiko sistematis. Berdasarkan nilai saham yang dimiliki investor dapat dihitung tingkat pengembalian tetap setelah pajak. Optimasi saham yang dimiliki oleh investor dipengaruhi oleh tingkat dividen perusahaan. Tingkat dividen perusahaan merupakan tingkat keuntungan perusahaan yang diperoleh dari proses produksi perusahaan. Faktor penting dalam penelitian Summers (1981) adalah integrasi antara faktor keputusan investor melalui saham dengan perilaku produksi perusahaan. Di sisi lain, perilaku produksi perusahaan melibatkan perilaku keputusan investasi perusahaan. Dengan demikian terdapat hubungan antara investasi dengan perilaku perusahaan. Menurut Romer (2006) selanjutnya model ini dikenal dengan Summer’s Test. Dalam estimasi empirisnya, Summer (1981) menemukan bahwa dengan standar eror 0,005, koefisien q pada keputusan investasi data perusahaanperusahaan di Amerika sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,031. Kondisi ini menggambarkan bahwa dampak perubahan sistem perpajakan melalui reformasi perpajakan terhadap investasi sangat kecil. Penelitian yang dilakukan oleh
7
Goolsbee (1998) menunjukkan bahwa dampak keputusan investasi akibat perubahan sistem perpajakan hasilnya rendah. Hal ini disebabkan oleh kenaikan tingkat harga barang-barang investasi sebagai respon terhadap reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun data empiris kurang mendukung hipotesis, namun bangunan teori dan hipotesis yang dibuat oleh Summer (1981) menjadikan penelitian tersebut menjadi salah satu pendekatan yang digunakan sebagai model dasar bagi penelitian sejenis dalam meneliti hubungan perubahan sistem perpajakan terhadap keputusan investasi perusahaan. Kesimpulan penelitian dari model Summer (1981) secara empiris kurang menjelaskan hubungan antara perubahan sistem perpajakan terhadap keputusan investasi perusahaan disebabkan oleh masalah spesifikasi model estimasi ekonometrikanya (Romer, 2006). Masalah spesifikasi tersebut secara umum disebabkan oleh potensi kesalahan dalam perhitungan q serta simultanitas persamaan yang diestimasi. Oleh karena itu, kemudian Cummins, Hasset dan Hubbard (1994) melakukan beberapa penyesuaian terhadap perhitungan yang dilakukan oleh Summers (1981). Cummins, Hasset dan Hubbard (1994) tetap menggunakan konsep teori q yang digunakan oleh Summers namun dengan memasukkan unsur hubungan besaran q yang dapat dipengaruhi dari waktu ke waktu untuk setiap perusahaan sampel. Hal tersebut untuk menghindari kesalahan perhitungan dengan menggunakan model nilai perusahaan yang dikembangkan Poterba dan Summers (1983; 1985). Cummins dkk. (1996) selanjutnya mengembangkan penelitian dengan menggunakan optimasi dinamis yang kemudian diestimasi dengan data antar
8
beberapa negara di dunia pada jenis sampel berbeda untuk menunjukkan tingkat kekuatan (robustness) estimasi ini. Persamaan ini kemudian dikenal dengan model teori q disesuaikan (Adjusted q). Pengujian terhadap kekuatan (robustness) model estimasi Cummins dkk. (1996) dilakukan oleh Devereux dan Freeman (1995) yang menunjukkan netralitas pajak terhadap tingkat investasi perusahaan. Ketiga model yang berlandaskan konsep teori ekonomika makro yang meneliti dampak tingkat pajak terhadap investasi tersebut menggunakan asumsi ekspektasi statis. Hal tersebut ditunjukkan oleh penggunaan asumsi perfect foresight yang digunakan dalam membentuk model estimasinya. Pendekatan alternatif dilakukan oleh Chirinko (1988) dan Chirinko (1993) namun masih dalam pengembangan yang terbatas dengan menyesuaikan asumsi ekspektasi statis menjadi ekspektasi rasional. Dalam perkembangannya ketiga pendekatan ini juga diimplementasikan dalam perspektif aspek manajemen keuangan perusahaan dengan menggunakan data ekonomika mikro seperti pendekatan yang dilakukan oleh Auerbach dan Hines (1988), Nadeu (1988), Staderini (2001) dan Funke (2002). Penelitian lain yang juga menggunakan data ekonomika makro selanjutnya memperluas obyek dan tujuan penelitian dengan meneliti dampak perubahan sistem perpajakan dengan tidak hanya mempertimbangkan dampaknya terhadap investasi namun juga terhadap beberapa variabel ekonomi lainnya seperti arus kas (Bond dkk, 1997). Pendekatan yang lebih baru yang meneliti hubungan antara tingkat pajak terhadap investasi dengan mengestimasi persamaan Euler (Euler Equation) dari optimasi dilakukan oleh Becker dan Sivadasan (2006). Persamaan
9
Euler dengan optimasi selanjutnya diimplementasikan oleh Arnold (2008) dengan meneliti dampak pajak terhadap pertumbuhan. Schwellnus dan Arnold (2008) kemudian memperluas cakupan penelitian hubungan pajak dan produktivitas dalam kasus negara-negara OECD. Berdasarkan uraian di atas, penelitian terhadap hubungan antara reformasi pajak dengan investasi yang sudah dilakukan sejauh ini menggunakan pendekatan model ekonomi yang beragam, yaitu model dengan kerangka teoritis atau data ekonomika mikro yang meliputi model neoklasik dan model METR serta model dengan kerangka teori atau data ekonomika makro yaitu model Tobin’s q theory, model penyesuaian teori q dan model faktor keuangan. Perkembangan penelitian tentang dampak pajak terhadap investasi tersebut apabila dikelompokkan berdasarkan pada jenis data yang digunakannya adalah sebagaimana ditunjukkan tabel 1.1. Di Indonesia penelitian yang membahas dampak reformasi perpajakan terhadap investasi ataupun perekonomian dilakukan dengan tinjauan dan cakupan pembahasan yang luas. Penelitian tentang reformasi perpajakan terkait dengan administrasi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan tax ratio dilakukan oleh Ikhsan dkk. (2005). Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Ikhsan (2006), Ninawati (2008) dan Ramli (2008) menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis terhadap peraturan perpajakan di Indonesia. Njit (2006) meneliti dampak insentif pajak penghasilan terhadap investasi modal asing menggunakan data ekonomika makro yang bersumber dari data sekunder dan analisis statistik deskriptif dengan metode evaluasi komparatif.
10
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak penghasilan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap investasi modal asing atau dapat dikatakan bahwa insentif pajak penghasilan bukan merupakan faktor utama dalam keputusan investasi.
Tabel 1.1. Perkembangan Penelitian Hubungan Pajak dan Investasi Ekonomika Mikro
Ekonomika Makro
Data Investasi Mikro
Neo-Klasik
METR
1. Jorgensen (1963) 2. Hall dan Jorgensen (1967) 3. Auerbach (1988) 4. Nadeu (1988) 5. Auerbach dan Hines (1987) 6. Staderini (2001) 7. Funke (2002)
1. King dan Fullerton (1984) 2. Altshuler dkk. (1998) 3. Chalk (2001) 4. Chen dan MartinezVazquez (2003) 5. Sosa (2006) 6. Lin dan Zeng (2008)
Tobin’s qTheory 1. Summers et. al. (1981) 2. Hayashi (1982) 3. Chirinko (1988 dan 1993) 4. Devereux dan Freeman (1991) 5. Romer (2006)
Adjusted qTheory 1. Cummins dan Hasset (1992) 2. Cummins dkk (1994) 3. Cummins, Hasset dan Hubbard (1996)
Faktor Keuangan
Data Investasi Makro
1. Bean (1981) 2. Bond dan Meghir (1994) 3. Bond dkk (1997) 4. Becker dan Sivadasan (2006) 5. Arnold (2008) 6. Schwellnus dan Arnold (2008) 7. Vartia (2008)
Penelitian lain yang dilakukan oleh Hartono (2007) meneliti dampak insentif pajak terhadap iklim investasi bagi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) pada industri tekstil dengan
menggunakan pendekatan statistik non-
parametrik. Beberapa penelitian lain di Indonesia membahas dampak perubahan
11
Undang-Undang Perpajakan sebagian besar menitik beratkan pada salah satu aspek perubahan yang diatur didalam Undang-Undang PPh yaitu perubahan besarnya tarif, seperti yang dilakukan oleh Subagyo dan Oktavia (2010), Wijaya dan Martani (2011). Sedangkan Putri (2013), Rini (2013), Suwardi (2013) dan Dwimulyani (2014) meneliti dampak perubahan tarif Pajak Penghasilan atas Badan berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 terhadap manajemen laba. Sari (2008) meneliti dampak perubahan tarif Pajak Penghasilan perusahaan atau Badan menjadi tarif tunggal terhadap investasi dan penerimaan negara secara kualitatif dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penetapan tarif tunggal sesuai Undang-Undang PPh tahun 2008 belum memberikan insentif yang atraktif untuk menarik investasi asing. Faktor yang berdampak signifikan terhadap minat investasi di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh faktor keamanan, stabilitas politik Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang besar dan penduduk yang besar sebagai pangsa pasar maupun tenaga kerja yang tersedia dalam jumlah besar. Selain penelitian di atas, dampak pajak terhadap investasi juga diteliti dengan menggunakan pendekatan evaluasi proyek sektoral. Salah satu penelitian yang menerapkan pendekatan tersebut dilakukan oleh Danar dan Subiyantoro (2003). Penelitian tersebut mengaitkan dampak reformasi sistem perpajakan dengan investasi di sektor panas bumi. Kesimpulan penelitian tersebut adalah meskipun perubahan peraturan perpajakan memberikan insentif berupa penurunan besarnya tarif Pajak Penghasilan, namun hal tersebut tidak dapat memperbaiki
12
keekonomian proyek secara optimal karena beberapa insentif perpajakan pada peraturan yang lama antara lain metode depresiasi atau penyusutan dan investment allowance diganti atau dihilangkan. Astuti (2011) meneliti dampak perubahan Undang-Undang PPh terhadap laba rugi perusahaan. Penelitian tersebut menggunakan data ekonomika mikro dengan mengambil sampel data laporan keuangan pada suatu perusahaan. Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif komparatif dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang PPh berdampak signifikan terhadap jumlah laba yang diperoleh perusahaan. Perubahan peraturan pajak dilakukan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan atau tingkat pendapatan pemerintah yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan terutama pelayanan publik, dengan meminimumkan beban pajak terhadap perekonomian dari waktu ke waktu. Dampak pengurangan biaya perekonomian akibat perubahan suatu sistem perpajakan ditentukan oleh dua faktor yaitu potensi perubahan tingkat konsumsi masyarakat jika terjadi perubahan terkait peraturan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) atau pajak perorangan (individu) dan perubahan tingkat investasi jika terjadi perubahan peraturan terkait Pajak Penghasilan perusahaan atau Badan (PPh Badan). Reformasi pajak khususnya yang terkait Wajib Pajak perusahaan meliputi perubahan peraturan perpajakan sebagai landasan penetapan pajak dan perbaikan sistem pemungutan pajak. Menurut Sinn (1988), reformasi perpajakan tahun 1986 di Amerika Serikat, antara lain dilakukan atas ketentuan terhadap pajak
13
perusahaan dan mencakup struktur pajak dan insentif untuk investasi. Di Indonesia, setelah reformasi pajak pertama pada tahun 1983, lingkup reformasi pajak kedua dimulai pada tahun 2002 dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu beberapa tahun dan mencakup beberapa aspek teknis yang lebih luas. Hal tersebut ditunjukkan oleh cakupan reformasi yang juga melingkupi aspek struktur organisasi, sumber daya manusia (SDM), manajemen, renumerasi serta sistem administrasi yang didalamnya didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Reformasi pajak kedua tersebut kemudian dikenal dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan, antara lain meliputi perubahan struktur organisasi berubah dari struktur organisasi berdasarkan jenis pajak menjadi struktur organisasi berdasarkan pada fungsi. Reformasi sistem pemungutan pajak terus disempurnakan dan terus membenahi manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Dalam upaya untuk meningkatkan dan mencapai efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak serta meningkatkan tax ratio agar mencapai 16 persen, dicanangkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang perpajakan baik Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai serta peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Undang-Undang KUP merupakan Undang-Undang yang mengatur ketentuan formal dari pemungutan dan pengadministrasian semua pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. Undang-Undang KUP sejak diundangkan pertama kali pada tahun 1983 sudah 3 (tiga) kali mengalami
14
perubahan. Pada tahun 2015 ini direncanakan untuk dilakukan perubahan Undang-Undang KUP yang keempat kalinya. Perubahan peraturan perpajakan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan agar perubahan peraturan tersebut tidak direspon secara negatif oleh masyarakat. Perubahan yang dilakukan sebagai langkah adaptif terhadap perkembangan sistem perekonomian domestik maupun internasional antara lain dengan membandingkan peraturan perpajakan yang berlaku secara umum dinegara-negara lain. Undang-Undang PPh mengatur tentang ketentuan material pemungutan PPh. Perubahan pengaturan dalam Undang-Undang PPh adalah terkait dengan subjek pajak, objek pajak, pengecualian dari objek pajak, biaya pengurang penghasilan bruto, isteri yang memilih untuk memiliki NPWP sendiri, norma penghitungan penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak, tarif, lapisan penghasilan kena pajak, pencegahan penghindaran pajak, pemotongan dan/atau pemungutan, kredit pajak luar negeri, angsuran pajak tahun berjalan, ketentuan perpajakan pertambangan dan syariah serta fasilitas perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Perubahan-perubahan pengaturan dalam UndangUndang PPh yang berkaitan dengan penghasilan bruto dan neto serta besarnya pajak yang terutang Wajib Pajak Badan antara lain yaitu tarif, lapisan penghasilan kena pajak dan biaya pengurang penghasilan bruto. Perubahan-perubahan
atas
Undang-Undang
perpajakan
khususnya
Undang-Undang PPh tersebut dilakukan karena pemungutan pajak harus mempertimbangkan sisi keadilan dan keabsahan pelaksanaan pemungutannya (Judisseno, 1999) dengan memperhatikan asas-asas pemungutan pajak yaitu: asas
15
persamaan, kepastian, kemudahan pembayaran dan efisiensi. Perubahan UndangUndang perpajakan sebagai dasar pemungutan pajak sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, merupakan titik tolak utama dalam pembenahan sistem perpajakan secara keseluruhan. Menurut Rosdiana (2004) peranan pemungutan pajak sebagai instrumen dari fungsi distribusi pemerintah sering diterapkan dalam kebijakan yang menggunakan landasan teori Supply-Side Policies. Supply-Side Policies merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pasar dengan meningkatkan kapasitas perekonomian dalam berproduksi sehingga menambah jumlah penawaran barang dan jasa. Dengan tercukupinya jumlah penawaran barang dan jasa tersebut maka memungkinkan perekonomian untuk tumbuh dalam kondisi non-inflationary. Penerapan kebijakan Supply-Side antara lain meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, penurunan kekuatan serikat pekerja perdagangan, perubahan peraturan dan lain-lain. Salah satu contoh penerapan kebijakan Supply-Side yang sering diimplementasikan yaitu pengurangan beban pajak melalui penurunan tarif pajak. Richardson dan Lanis (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan perlunya penurunan tarif pajak dalam reformasi perpajakan dan hal tersebut diterapkan dalam reformasi perpajakan di Australia pada tahun 1997. Kebijakan penurunan tarif pajak tidak selalu berdampak atau mengakibatkan penurunan penerimaan negara. Dengan adanya penurunan tarif pajak maka bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau perseorangan akan dapat menabung atau menggunakannya untuk menambah konsumsi atau digunakan untuk menambah investasi. Bagi Wajib Badan atau perusahaan, penurunan tarif
16
dapat mengurangi biaya produksi/operasi atau menambah laba sehingga dapat digunakan untuk menambah barang modal atau investasi. Tambahan tabungan, laba dan investasi akan meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan secara keseluruhan.Tambahan konsumsi akan meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu dalam jangka panjang, pengurangan tarif pajak dapat mengakibatkan kenaikan penerimaan negara melalui penerimaan pajak. Dengan tarif pajak yang relatif rendah diharapkan juga dapat menjadi daya tarik bagi investor asing maupun investor dalam negeri untuk melakukan investasi. Perubahan-perubahan ketentuan dalam Undang-Undang PPh tahun 1983, tahun1991, tahun 1994, tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang terkait dengan besarnya tarif dan pengelompokan tarif atau lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) diatur pada pasal 17. Perbedaan-perbedaan dan perubahan-perubahan pengaturan tentang tarif dan pengelompokan tarif lebih lengkap adalah sebagaimana tabel dalam lampiran 1. Berdasarkan lampiran 1, tersebut diketahui bahwa perubahan yang signifikan adalah perubahan tarif dan pengelompokan tarif dari Undang-Undang PPh No 10 tahun 1994 menjadi Undang-Undang PPh No 17 tahun 2000 serta Undang-Undang PPh No 17 tahun 2000 menjadi Undang-Undang PPh No 36 tahun 2008. Perubahan Undang-Undang PPh No 10 tahun 1994 menjadi UndangUndang PPh No 17 tahun 2000 meliputi adanya pemisahan dan pembedaan besarnya tarif dan pengelompokan tarif antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan serta besarnya tarif dan pengelompokan tarif dalam
17
penghasilan kena pajak yang diperoleh Wajib Pajak Badan itu sendiri. Perubahan Undang-Undang PPh No 17 tahun 2000 menjadi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, terkait tarif dan pengelompokan tarif lebih struktural karena tidak lagi menerapkan tarif progresif bagi Wajib Pajak Badan namun menerapkan tarif tunggal sebesar 28 persen pada tahun 2009 dan sebesar 25 persen mulai tahun 2010. Perubahan-perubahan Undang-Undang PPh selanjutnya ditelaah dalam kaitannya dengan penerimaan pajak. Penerimaan pajak dari pajak penghasilan dibedakan menjadi dua yaitu PPh Non Migas dan PPh Migas. PPh Non Migas sendiri terdiri dari beberapa jenis pajak penghasilan yaitu PPh atas pemungutan/pemotongan yang dilakukan oleh bendaharawan, PPh atas impor, PPh atas karyawan, PPh atas penghasilan yang diperoleh dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, imbalan atas jasa-jasa tertentu, PPh dari Orang Pribadi selain karyawan, PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, PPh dari penghasilan yang bersifat final dan PPh dari Wajib Pajak Badan atau perusahaan. Berdasarkan data empiris yang ada, sampai saat ini peran penerimaan pajak perusahaan atau penerimaan Pajak Penghasilan Badan memegang peranan penting dalam menyumbang penerimaan pajak di Indonesia. Secara umum peran penerimaan total Pajak Penghasilan terhadap total penerimaan pajak nasional rata-rata tahun 2001-2013 mencapai 54,98 persen dengan kisaran 55,65 persen sampai dengan 59.63 persen, sehingga dapat dikatakan tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Di sisi lain peran penerimaan pajak penghasilan badan terhadap total penerimaan pajak nasional
18
sepanjang tahun 2001-2013 secara rata-rata mencapai 18,20 persen setiap tahun. Data pada tabel 1.2. menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan setiap tahun peran Pajak Penghasilan Badan terhadap total penerimaan pajak nasional yaitu dimulai tahun 2001 sebesar 8.14 persen dan terus naik sampai pada puncaknya tahun 2009 sebesar 22.10 persen. Namun peran tersebut mengalami penurunan setelah berlakunya tarif tunggal untuk Wajib Pajak Badan pada tahun 2010 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2013.
Tabel 1.2. Peran Penerimaan PPh Badan dalam Struktur Penerimaan Pajak Nasional
(1)
Penerimaan PPh Badan /Total PPh (2)
Penerimaan PPh Badan/Total Pajak (3)
Penerimaan Total PPh/Total Pajak (4)
2001
13.64%
8.14%
59.63%
2002
27.28%
15.72%
57.61%
2003
26.85%
15.10%
56.25%
2004
27.97%
15.80%
56.47%
2005
29.30%
17.23%
58.79%
2006
31.16%
18.17%
58.33%
2007
33.99%
19.04%
56.03%
2008
32.47%
18.63%
57.37%
2009
37.88%
22.10%
58.33%
2010
36.95%
21.02%
56.87%
2011
36.07%
20.94%
58.06%
2012
32.83%
18.27%
55.65%
2013
48.00%
26.39%
54.98%
Tahun
Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Data Diolah
19
Apabila kita telaah dengan lebih terinci, peran penerimaan Pajak Penghasilan Badan terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan, tabel 1.2. di atas menunjukkan peran tersebut mempunyai kecenderungan kenaikan dan mencapai puncaknya pada tahun 2009 yaitu sebesar 37.88 persen. Peran penerimaan Pajak Penghasilan Badan terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan mulai mengalami penurunan pada tahun 2010 sejak diberlakukannya tarif tunggal untuk Wajib Pajak Badan. Sesuai dengan tabel 1.2., secara keseluruhan menunjukkan bahwa penerimaan PPh mempunyai peran yang dominan dalam total penerimaan pajak nasional dan penerimaan PPh Badan mempunyai peran yang cukup signifikan dalam penerimaan total PPh dengan rata-rata jumlah penerimaan mencapai 31,88 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan Badan mempunyai peran yang utama dan cukup penting terhadap sumber pembiayaan pembangunan dan dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, peraturan terkait pemungutan PPh atas Wajib Pajak Badan yang efektif merupakan bagian yang penting agar pemungutan pajak tidak menjadi faktor kontraproduktif terhadap peran swasta dalam perekonomian Indonesia, khususnya melalui jalur investasi. Penelitian tentang topik ini diharapkan dapat melihat dampak langsung dan dalam jangka waktu yang relatif pendek atas perubahan peraturan Pajak Penghasilan yang diusulkan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap perekonomian melalui investasi badan usaha khususnya badan usaha swasta. Variabel-variabel dan komponen-komponen yang menentukan dalam penghitungan besarnya pajak yang
20
terutang menjadi salah satu perhatian dan pertimbangan utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan perpajakan. Investasi di Indonesia secara umum berkembang sejak tahun 1968. Sejalan dengan reformasi perpajakan yang berlangsung pada dekade 1980-an, investasi khususnya investasi Penanaman Modal Asing (PMA) terus meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 1995. Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Meskipun faktor yang menyebabkan peningkatan investasi bukan semata berasal dari reformasi perpajakan, namun pola kecenderungan di bawah ini menunjukkan bahwa beberapa tahun setelah perubahan Undang-Undang Perpajakan dilakukan yaitu pada tahun 1983, 1994, 2000, 2007 dan 2008, jumlah investasi meningkat dengan cukup signifikan. Apabila besarnya realisasi investasi tersebut dihitung secara nominal, maka besarnya realisasi investasi pada tahun 2007 telah berada pada situasi seperti saat sebelum terjadinya krisis tahun 1998.
Gambar 1.1.
menunjukkan realisasi investasi dimaksud. Berdasarkan uraian di atas, penelitian dengan topik dampak dari perubahan sistem perpajakan cukup beragam. Perkembangan pembahasan dan penelitian dampak reformasi pajak terhadap perusahaan dalam perekonomian berkembang pesat, sehingga topik ini menjadi salah satu topik yang menarik dan kemudian dipilih dalam penelitian ini dengan mengambil salah satu bagian, khususnya dampak perubahan peraturan terkait PPh atas badan terhadap investasi. Perubahan tingkat investasi merupakan salah satu bagian yang terkena dampak langsung atas reformasi pajak atau perubahan sistem perpajakan.
21
Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun 2009 - 2013 140 120 100 80 60 40 20 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
Realisasi PMDN (Rp. Trilyun)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Realisasi PMA (US$ Milyar)
Gambar 1.1. Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Penelitian ini akan mengidentifikasi dampak perubahan peraturan dalam Undang-Undang PPh terkait Wajib Pajak Badan terhadap keputusan investasi pada perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia melalui variabel yang bersifat mikro. Perubahan peraturan Pajak Penghasilan terkait Wajib Pajak Badan adalah yang terdapat dalam Undang-Undang PPh No 10 tahun 1994, UndangUndang PPh No 17 tahun 2000 dan Undang-Undang PPh No 36 tahun 2008. Variabel dan data mikro dipilih dalam penelitian ini karena dengan menggunakan data mikro masing-masing perusahaan akan dapat diketahui dampak langsung besarnya perubahan beban pajak yang ditanggung perusahaan akibat adanya perubahan ketentuan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
2013
22
masukan dan bahan pertimbangan bagi perbaikan penyusunan ketentuan terkait pajak penghasilan di masa mendatang. Dampak perubahan peraturan dalam Undang-Undang PPh terkait Wajib Pajak Badan terhadap investasi di setiap perusahaan lebih lanjut akan diteliti secara kualitatif. Apakah ada perbedaan pengaruh terhadap 3 (tiga) kategori jenis industri manufaktur yang berbeda. Untuk mengetahui perbedaan dampak perubahan Undang-Undang PPh terhadap investasi pada ketiga jenis industri manufaktur digunakan variabel terikat yang bersifat kuantitatif (investasi) dan menambahkan variabel bebas yang bersifat kualitatif dengan membuat kategori berupa variabel dummy pada data panel. Pada penelitian Schwellnus dan Arnold (2008) digunakan variabel dummy sektor perusahaan, umur perusahaan dan negara. Variabel dummy juga digunakan dalam penelitian Bond, dkk. (1997) yaitu variabel dummy waktu. Becker dan Sivadasan (2006) dalam penelitiannya juga menambahkan variabel dummy konglomerasi. Model tersebut diharapkan memenuhi model data panel yang merupakan salah satu metode terkuat yang digunakan dalam penelitian tentang dampak perubahan peraturan terkait UndangUndang PPh terhadap keputusan-keputusan ekonomis yang penting bagi perusahaan, meskipun asumsi yang digunakan dalam pendekatan ini masih terlalu ketat (Judd, 2006). Penelitian ini mengambil topik dampak perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan di Bursa Efek Indonesia khususnya dengan pendekatan ekonomika mikro. Belum dijumpai penelitian yang membahas perbandingan dampak perubahan 3 (tiga) Undang-Undang PPh terhadap investasi yang dilakukan
23
menggunakan data internal perusahaan dengan dua metode analisis yaitu pendekatan deterministik (MRPK dan METR) dan metode ekonometrika dengan melakukan regresi pada data panel dengan variabel bebas arus kas, laba setelah pajak (Earning After Tax) dan tingkat pajak atau tarif pajak efektif. Sejauh ini belum ditemukan penelitian yang memberikan kontribusi terhadap topik ini di Indonesia.
1.2.
Perumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dapat disimpulkan bahwa reformasi perpajakan khususnya perubahan peraturan yang terkait pajak penghasilan mempunyai dampak terhadap investasi. Secara teoritis dampak perubahan peraturan pajak terhadap investasi dapat dilihat dari dua perspektif yaitu perspektif ekonomika makro dan ekonomika mikro. Namun disisi lain, data investasi juga mengandung konsekuensi berbeda dalam ekonomika mikro dan ekonomika makro. Kedua hal tersebut menjadi pertimbangan utama penelitian ini. Data investasi dalam perspektif ekonomi mikro adalah perubahan pembentukan modal perusahaan. Sementara dalam perspektif ekonomi makro data investasi adalah perubahan pembentukan modal bruto di Indonesia. Perbedaan pendekatan teoritis dalam mengidentifikasi dampak perubahan peraturan perpajakan terhadap investasi juga memiliki konsekuensi yang berbeda karena penggunaan data yang berbeda. Menurut Schreiber dkk. (2002) pajak mempengaruhi investasi dan keputusan keuangan. Pembuat keputusan harus menguasai kompleksitas sistem
24
pajak yang ada. Jika salah dalam memahami ketentuan pajak yang ada maka akan membuat perencanaan, kebijakan dan keputusan perusahaan yang salah. Untuk mengukur beban pajak efektif sebagai dampak pajak atas keputusan investasi memerlukan sebuah ukuran standar untuk memisahkan dampak-dampak yang berasal dari tarif pajak menurut ketentuan perpajakan (dan saling dampak dari pajak Orang Pribadi dan Badan); dan dampak yang diakibatkan oleh definisi yang ada dalam peraturan perpajakan yang digunakan dalam pengenaan pajak. Adanya
dampak
pajak
terhadap
keputusan-keputusan
keuangan
perusahaan juga diungkapkan dari penelitian Atkinson dan Stiglitz (1980) dan Auerbach (2002). Namun Palomba (2002) dengan menggunakan analisis dinamik menunjukkan bahwa dampak dari pajak terhadap perusahaan adalah berbeda-beda sepanjang waktu. Suatu peningkatan tarif pajak pada laba perusahaan awalnya akan menurunkan investasi, tetapi dampak ini berkebalikan sepanjang waktu karena perusahaan menyesuaikan kebijakan keuangannya terhadap tarif pajak baru. Dalam penelitian ini, level investasi tidak hanya dipengaruhi oleh marginal cost of capital tetapi juga oleh tersedianya keuangan (seperti contoh dalam Fazzari et al., 1988). Pajak atas keuntungan atau laba perusahaan mungkin mempengaruhi investasi meskipun hal tersebut cenderung akan tidak signifikan jika perusahaan menerapkan pengaturan pengelolaan dan sumber-sumber keuangan dari internal dan eksternal secara proporsional. Pandangan intertemporal membuat beberapa perbedaan pendapat tentang dampak pajak penghasilan badan terhadap keputusan keuangan dan investasi. Penurunan tarif pajak penghasilan atas laba perusahaan akan dapat meningkatkan investasi, tetapi hal tersebut hanya mempengaruhi
25
secara temporer. Jadi tarif pajak yang lebih rendah hanya mempengaruhi secara terbatas pada akumulasi kapital perusahaan-perusahaan domestik. Dengan demikian, aspek-aspek intertemporal dapat membuat beberapa perbedaan pendapat terhadap kebijakan pajak penghasilan perusahaan. Oleh karena itu, dalam perspektif perekonomian Indonesia konsep yang menempatkan dampak perubahan peraturan perpajakan khususnya pajak Badan yang dilakukan pemerintah terhadap tingkat investasi di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan penelitian lebih mendalam. Dengan latar belakang dan uraian di atas maka penelitian ini meneliti dampak langsung dan jangka pendek dari reformasi perpajakan di Indonesia. Evaluasi dampak peraturan perpajakan secara langsung dilakukan dalam kerangka melihat dampak langsung peraturan perpajakan terhadap tingkat investasi. Mengingat fokus penelitian dalam penelitian untuk meneliti dampak langsung perubahan peraturan perpajakan dan dalam jangka waktu yang pendek, maka lingkup penelitian dibatasi pada kajian dampak perubahan peraturan dalam Undang-Undang PPh terkait Wajib Pajak Badan khususnya terhadap perubahan tingkat investasi perusahaan. Dalam perspektif tersebut, pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian terkait topik tersebut akan digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan batasan penelitian di atas, untuk mendukung analisis tentang dampak perubahan peraturan dalam Undang-Undang PPh terkait Wajib Pajak Badan terhadap investasi, penelitian ini membatasi lingkup sampel meliputi perusahaan atau badan usaha swasta di Indonesia. Sampel penelitian yaitu perusahaan atau
26
badan usaha swasta dibatasi hanya merupakan perusahaan atau badan usaha swasta terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu perusahaanperusahaan yang termasuk dalam sektor industri manufaktur. Pemilihan sektor industri manufaktur sebagai sektor yang dijadikan sampel penelitian adalah dengan pertimbangan karena sektor industri manufaktur adalah sektor yang menyumbangkan penerimaan pajak terbesar dibandingkan dengan sektor yang lain. Data sesuai dengan tabel 1.3. menunjukkan bahwa industri manufaktur (dalam pengelompokan sektor yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan disebut sebagai industri pengolahan) mempunyai kontribusi rata-rata sekitar 31 persen bagi penerimaan pajak secara nasional. Tabel 1.3. juga menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur atau pengolahan merupakan satu-satunya sektor yang berkontribusi secara dominan atau lebih dari 25 persen dari total penerimaan pajak nasional. Penggunaan sampel perusahaan yang terdaftar di BEI merepresentasikan perusahaan yang memenuhi asumsi dasar dalam pendekatan yang akan digunakan dalam model ini. Asumsi dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah produsen yang rasional secara ekonomi yaitu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Secara prosedural, ciri tersebut tercermin melalui laporan keuangan khususnya laporan rugi/laba perusahaan. Perusahaan yang terdaftar di BEI merupakan perusahaan yang wajib menyampaikan laporan keuangan terstandarisasi. Berdasarkan Laporan Keuangan antara lain neraca, laporan rugi/laba dan arus kas dapat kita ketahui gambaran bagaimana alur perusahaan yang rasional secara ekonomi bekerja.
27
Tabel 1.3.. Kontribusi Sektor Usaha pada Penerimaan Pajak Nasional
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2%
% Kontribusi 2010 2011 2012 2% 2% 2%
2. Pertambangan dan Penggalian
8%
15%
10%
8%
15%
3. Industri Pengolahan
31%
31%
30%
31%
31%
4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
1%
2%
1%
1%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
5%
4%
4%
5%
13%
14%
13%
13%
14%
8. Transportasi dan Pergudangan 9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi
3%
3%
2%
3%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
3%
3%
3%
3%
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
10%
11%
10%
10%
11%
12. Real Estat
2%
2%
2%
2%
2%
13. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
2%
2%
2%
2%
2%
14. Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
1%
1%
1%
1%
1%
15. Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib 16. Jasa Pendidikan
3%
3%
2%
3%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
17. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
0%
0%
0%
0%
0%
18. Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
0%
0%
0%
0%
0%
19. Kegiatan Jasa Lainnya 20. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang digunakan Memenuhi Kebutuhan
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
21. Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ikstra International lainnya
0%
0%
0%
0%
0%
22 . KLU Error
12%
2%
13%
12%
2%
23. Kategori PBB
3%
3%
4%
3%
3%
Sektor Usaha
5 .Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan PembersihanLimbah dan Sampah 6. Konstruksi 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
2009
Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Data Diolah
2013 2%
28
Berdasarkan batasan-batasan tersebut di atas, pertanyaan penelitian yang merupakan permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah perubahan Undang-Undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 dan UndangUndang PPh Nomor 36 Tahun 2008 berdampak terhadap investasi perusahaan pada 3 (tiga) jenis industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia?”
1.3.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar dampak perubahan penerapan Undang-Undang PPh Nomor 17 tahun 2000 dan Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 terhadap tingkat investasi di Bursa Efek Indonesia. Secara spesifik, tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Menganalisis hubungan dan dampak perubahan penerapan Undang-Undang PPh Nomor 17 tahun 2000 dan Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 terhadap investasi perusahaan industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia; b. Menganalisis apakah penerapan Undang-Undang PPh Nomor 17 tahun 2000 dan Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 mempunyai dampak yang sama atau berbeda terhadap ke-tiga jenis industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia?
1.4. Keaslian Penelitian Secara umum sebagian besar penelitian sebelumnya yang mengukur dampak perubahan peraturan perpajakan terhadap
investasi perusahaan,
29
khususnya dengan model dinamis, menggunakan data investasi yang biasa digunakan dalam ekonomi mikro. Penelitian dengan landasan kerangka teori ekonomika mikro dilakukan oleh King dan Fullerton (1984). Pendekatan King dan Fullerton (1984) dalam meneliti dampak perubahan sistem perpajakan terhadap keputusan investasi dengan menghitung tingkat pajak marjinal efektif yang kemudian disebut sebagai pendekatan tingkat pajak marginal efektif atau METR. Konsep ini selanjutnya digunakan dan dikembangkan oleh Altshuler dkk. (1998), Chalk (2001), Chen dan Martinez-Vazquez (2003), Sosa (2006) serta Lin dan Zeng (2008). Ringkasan hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai dampak perubahan peraturan perpajakan terhadap investasi dengan menggunakan analisis deterministik METR selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 1.4. berikut.
Tabel 1.4. Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya yang Menggunakan Pendekatan METR No (1) 1.
2.
Peneliti/ Tahun (2) King dan Fullerton (1984)
Altshuller (1998)
Judul
Metode dan Estimasi
(3) The Taxation of Income from Capital
(4) METR agregat dengan mengenerate rata-rata tertimbang dari portofolio kombinasi pembiayaan dan kepemilikan aset. Model menggunakan variabel bebas discount rate, tingkat penyusutan barang modal, tarif PPh perusahaan, pengurangan dari penyusutan atas biaya akuisisi per dollar dan tarif PPh individual dari penghasilan atas bunga Penghitungan METR dipengaruhi oleh inflasi karena inflasi mempengaruhi besarnya penyusutan. Penghitungan besarnya penyusutan didasarkan
Has U.S. Investment Abroad Become More Sensitive to
Kesimpulan (5) METR rata tertimbang adalah proporsi dari stock modal sekarang merupakan kombinasi dari jenis aset, industri, sumber keuangan dan karakteristik kepemilikan
Heterogenitas besarnya penyusutan bunga tergantung pada pajak perusahaan dan status perpajakannya. Pajak
30
No (1)
Peneliti/ Tahun (2)
Judul
Metode dan Estimasi
(3) Tax Rates?
(4) pada biaya-biaya untuk mengurangi nilai aset secara historis.
3.
Chalk (2001)
Tax Incentives in Philippines: A Regional Perspective
Insentif untuk meningkatkan investasi di Philipina dengan memberikan penyusutan, kompensasi kerugian selama 10 tahun, pengakuan sebagai kredit pada barang modal dalam proses produksi manufaktur dan produk lain yang diekspor
4.
Sebastian Sosa (2006)
Tax Incentives and Investment in Eastern Carribean
5.
HornChern Lin dan Tao Zeng (2008)
Marginal Effective Tax Rate For Inventory and Capital Investment
Menggunakan perhitungan determinsitik METR dengan pajak, depresiasi dan tax credit. Variabel pembanding dalam perhitungan METR menggunakan variabel return bebas risiko r. Model METR total terhadap keputusan investasi perusahaan dan rumah tangga. METR dihitung dengan memasukkan unsur pajak pada pembelian barang-barang investasi dan persediaan.
Kesimpulan (5) yang tidak simetris tidak sepenuhnya memberikan sumber variasi dalam pemberian insentif. Insentif pajak yang diberikan pada beberapa negara ASEAN meningkatkan distorsi dalam upaya pencapaian penerimaan pajak
METR sangat tinggi terutama jika ditambahkan pajak tidak langsung pada barangbarang tersebut. Terdapat dispersi yang besar pada METR setiap sektor. METR di Kanada memasukkan semua aspek yang terkait dengan investasi perusahaan. Pajak atas barang-barang persediaan dan investasi termasuk aspek pajak yang berdampak terhadap keputusan investasi.
Penelitian ini selain menggunakan model METR, juga akan menggunakan pendekatan faktor keuangan yang diharapkan dapat mengidentifikasi dampak dari faktor-faktor atau variabel-variabel penjelas dengan pendekatan ekonometrika. Ringkasan hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai dampak perubahan peraturan perpajakan terhadap investasi dengan menggunakan faktor keuangan tersebut selanjutnya dituangkan dalam tabel 1.5. berikut:
31
Tabel 1.5. Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya yang Menggunakan Pendekatan Faktor Keuangan No (1) 1.
Peneliti (Tahun) (2) Bean (1981)
Judul
Metode dan Estimasi
Kesimpulan
(3) An Econometric Model of Manufacturing Investment in The UK
(4) Menggunakan spesifikasi koreksi kesalahan jangka panjang menggunakan pendekatan bahwa Δ Kitᵙ Iit / Ki,t-1–δ.
(5) Persediaan modal dibawah tingkat yang diharapkan berhubungan dengan investasi dimasa datang yang lebih rendah Persamaan Euler tidak konsisten dengan asumsi CES yang digunakan dalam menjelaskan ECM Beberapa rasio keuangan yang kemudian disebut dengan faktor keuangan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat investasi perusahaan kecuali arus kas perusahaan.
2.
Bond dan Dynamic Meghir Investment (1994) Models and the Firm’s Financial Policy
Menggunakan spesifikasi model persamaan Euler yang dapat mengontrol dampak ekspektasi dalam keputusan investasi. Perusahaan diasumsikan memaksimalkan present discounted value dari arus kas bersih sekarang dan masa datang dan penyesuaian biaya yang simetris dan kuadratis.
3.
Stephen Bond, Julie Ann Elston, Jacques Mairesse dan Benoit Mulkay (1997)
Financial Factors and Investment in Belgium, France, Germany, and The United Kingdom: A Comprison Using Company Panel Data
Persamaan ini merupakan dasar aplikasi persamaan model keuangan yang lain. Model faktor keuangan ini adalah persamaan Euler dari kalkulus variasi optimasi persamaan profit perusahaan dengan kendala investasi perusahaan. Persamaan Euler ditunjukkan oleh fungsi berikut:
Becker dan Sivadasan (2006)
The Effect of Financial Developmen t on The InvestmentCash Flow Relationship
Variabel tidak bebas adalah investasi bruto.Variabel ROA merepresentasikan arus kas. Cakupan obyek penelitian seluruh Eropa menggunakan model persamaan empiris sebagai berikut:
4.
C PQ I I , , , f K K t 1 K K K Dimana: I adalah investasi C adalah arus kas adalah profit perusahaan termasuk pajak PQ adalah total penjualan Estimasi dilakukan dengan metode Error Correction Model untukmengestimasinya.
Ii,t 1Ii,t 1 2 Ii2,t 1 3 lnYi,t 1 ln Ki,t 1
Perusahaan cenderung menambah investasi jika mereka memiliki 4 ROAi,t lebih 1 i ,t banyak sumber daya internal.
32
No (1)
Peneliti (Tahun) (2)
Judul
Metode dan Estimasi
(3)
(4)
Cross Country Evidence from Europe
5.
Cyrille Schwell nus dan Jens Arnold (2008)
Do Corporate Taxes Reduce Producti vity and Investment at The Firm Level?
Kesimpulan
(5) Pengembangan sistem pendanaan mengurangi dampak kendala keuangan. Mengestimasi dampak fraksi pajak dari laba Terdapat perusahaan terhadap perubahan investasi dan hubungan produktivitas. ln TFPt f TFPt 1 , t , t negatif yang kuat antara t adalah tingkat pajak tingkat pajak terhadap Regresi dilakukan dengan metode tingkat Autoregressive Distributive Lag antara produktivitas tingkat pajak perusahaan terhadap tingkat negara-negara TFP. Analisis menggunakan data panel di OECD yang dengan fixed effect untuk setiap sektor direpresentasikan oleh variabel TFP.
Penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan di Indonesia dengan topik reformasi perpajakan atau perubahan peraturan perpajakan khususnya Undang-Undang PPh dan dampaknya terhadap investasi menggunakan tinjauan dan cakupan pembahasan yang berbeda-beda. Ringkasan hasil penelitianpenelitian sebelumnya mengenai dampak perubahan peraturan perpajakan terhadap investasi yang sudah pernah dilakukan di Indonesia adalah sebagaimana dalam tabel 1.6. berikut: Tabel 1.6. Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya tentang Perubahan Pajak yang Dilakukan di Indonesia No (1) 1.
Peneliti Judul (Tahun) (2) (3) Danar dan Dampak Subiyan Sistem
Metode dan Estimasi
Kesimpulan
(4) (5) Studi kelayakan proyek, yang terdiri dari Perubahan identifikasi proyek, analisis pasar peraturan
33
No (1)
Peneliti (Tahun) (2) toro (2003)
2.
Njit (2006)
3.
Hartono (2007)
Judul
Metode dan Estimasi
Kesimpulan
(3) Perpajakan terhadap Keputusan Investasi Proyek Panas Bumi
(4) (market analysis) dan analisis teknoekonomi yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut: 1) Penyusunan Model Reservoir Panasbumi 2) Perencanaan dan Penjadualan Proyek 3) Estimasi Biaya 4) Analisis Cash Flow 5) Penilaian Kelayakan Proyek
Insentif Pajak Penghasilan dan Dampak nya terhadap Investasi Modal Asing: Studi Kawasan Pengemba ngan Ekonomi Terpadu di Kawasan Timur Indonesia Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Hubungan nya dengan Iklim Investasi bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Sektor Industri Kecil
Menggunakan data ekonomika makro yang bersumber dari data sekunder dan analisis statistik deskriptif dengan metode evaluasi komparatif
(5) perpajakan dengan insentif penurunan tarif PPh, tidak dapat memperbaiki keekonomian proyek secara optimal karena beberapa insentif perpajakan pada peraturan sebelumnya antara lain metode depresiasi dan investment allowance diganti Pemberian insentif pajak penghasilan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap investasi modal asing (FDI)
Menggunakan pendekatan statistik nonparametrik iklim investasi bagi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode survei. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis korelasi Pearson Product Moment (PPM).
Kebijakan insentif pajak hanya memberikan dampak 4% terhadap iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil. Faktor pendorong bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil untuk berinvestasi di Indonesia, 96%nya lebih berkaitan
34
No (1)
Peneliti (Tahun) (2)
4.
Sari (2008)
5.
Astuti (2011)
Judul
Metode dan Estimasi
Kesimpulan
(3)
(4)
(5) dengan faktor lain selain insentif pajak Penetapan tarif tunggal sesuai Undang-Undang PPh tahun 2008 belum memberikan insentif yang atraktif untuk menarik investasi asing (FDI) Terdapat selisih jumlah PPh terutang yang disusun oleh perusahaan dengan hasil penelitian penulis. Perubahan UU Perpajakan berdampak cukup signifikan terhadap jumlah laba yang diperoleh perusahaan.
Dampak Perubahan Tarif PPh Badan menjadi Tarif Tunggal terhadap Investasi dan Penerimaan Negara Analisis Besarnya PPh Terutang akibat Perubahan Regulasi Perpajakan serta Dampak nya terhadap Laba Rugi Perusahaan (Studi pada CV. Bagus Karya di Sorowako)
Menggunakan data kualitatif maupun kuantitatif yang diambil dari hasil wawancara. Metode pengumpulan data adalah metode kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptf.
Analisis deskriptif komparatif, yaitu membandingkan perhitungan PPh terutang yang dihitung sendiri oleh perusahaan dengan hasil pengolahan data yang dibuat oleh penulis. Menggunakan data laporan keuangan perusahaan tahun 2009
Penelitian ini akan mengkaji dampak perubahan peraturan dalam UndangUndang PPh No 10 tahun 1994 menjadi Undang-Undang PPh No 17 tahun 2000 dan Undang-Undang PPh No 17 tahun 2000 menjadi Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 yang terkait Wajib Pajak Badan terhadap tingkat investasi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia, dengan menggunakan pendekatan METR dan faktor keuangan. Penelitian ini mempunyai perbedaan-perbedaan dengan penelitian-penelitian
35
sebelumnya yang diharapkan dapat menambah cakrawala penelitian dalam bidang yang sama yaitu: 1.
Penelitian ini menggunakan dua metode sekaligus dalam menguji data empiris yang digunakan yaitu metode deterministik melalui perhitungan MRPK serta METR dan metode ekonometrika estimasi regresi melalui pendekatan teori faktor keuangan dengan melakukan regresi pada data panel. Perbedaan yang signifikan antara METR pada penelitian ini dibandingkan METR penelitian sebelumnya terletak pada metode perhitungan METR yaitu dalam menghitung biaya modal, penelitian ini menggunakan metode teori ekonomi keuangan dengan konsep Capital Asset Pricing Model (CAPM). Penggunaan pendekatan CAPM dalam perhitungan METR tersebut bertujuan agar dapat memperoleh hasil perhitungan METR yang optimal. Setelah dilakukan studi kepustakaan, diketahui bahwa penelitian tentang dampak perubahan peraturan perpajakan terhadap investasi dengan pendekatan METR ini, belum pernah dilakukan di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian dampak perubahan peraturan perpajakan terhadap investasi di Indonesia.
2.
Penelitian ini menganalisis perbedaan dampak perubahan Undang-Undang PPh dari tiga Undang-Undang PPh yaitu perbedaan Undang-Undang PPh No 10 tahun 1994 dengan Undang-Undang PPh No 17 tahun 2000 serta UndangUndang PPh No 17 tahun 2000 dengan Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 menggunakan metode análisis varian. Metode statistik inferensi dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dan uji beda dua rata-rata
36
terhadap variabel-variabel deterministik MRPK dan METR yang dihitung terlebih dahulu menggunakan konsep CAPM. 3.
Dalam analisis ekonometrika metode faktor keuangan, meskipun penelitian ini serupa dengan pendekatan faktor keuangan yang dilakukan oleh Bond dkk (1997) namun pendekatan yang dilakukan tetap mempunyai perbedaan dengan pendekatan sebelumnya. Proses dekomposisi terhadap faktor keuangan total penjualan menjadi perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya. Selain menjadi faktor pembeda, dekomposisi dalam penelitian ini juga berfungsi sebagai faktor penjaga konsistensi antara fakta empiris dengan kajian teoritis yang telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini terdapat fasilitas-fasilitas perpajakan yang berbeda dengan fasilitas perpajakan yang diterapkan di negara lain yang dilakukan penelitian. Fasilitas perpajakan tersebut mempengaruhi besarnya arus kas dan mempengaruhi besarnya biaya-biaya sebagai pengurangan penghasilan kena pajak yang selanjutnya mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak dan besarnya pajak yang terutang. Oleh karena itu, pada penelitian ini dalam analisis ekonometrika data panel dipilih variabel bebas arus kas, tarif efektif dan variabel Earning After Tax. Perbedaan lain antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel independen investment tax credit yang digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya dalam penelitian ini sudah tercakup dalam komponen fasilitas perpajakan. Penggunaan analisis ekonometrika data panel dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi analisis deterministik uji perbedaan dua rata-rata nilai MRPK dan METR
37
rata-rata. Diharapkan penelitian ini dapat memperbaiki penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan.
1.5. Kontribusi Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris terkait dampak kebijakan perubahan peraturan perpajakan yaitu perubahan Undang-Undang PPh khususnya perubahan Undang-Undang PPh Nomor 10 tahun 1994 menjadi Undang-Undang PPh Nomor 17 tahun 2000 serta Undang-Undang PPh No 17 tahun 2000 menjadi Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 terhadap tingkat investasi. Dengan menggunakan dua pendekatan analisis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi: 1. bagi pengambil kebijakan, dapat digunakan sebagai salah satu bahan analisis kajian akademik untuk menentukan arah dan jangkauan pengaturan dalam pembuatan usulan dan rancangan perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan terkait Wajib Pajak Badan atau perusahaan. Data besaran tingkat biaya ekuitas, tingkat imbal hasil bersih, nilai MRPK rata-rata dan nilai METR rata-rata serta model estimasi regresi data panel perusahaan yang bergerak di sektor industri manufaktur, dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan pengaturan di dalam Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan meliputi pengaturan definisi penghasilan, pengakuan biaya sebagai pengurang laba bersih kena pajak, tarif pajak (lapisan tarif), laporan rugi sebagai kondisi tidak kena pajak penghasilan, kompensasi kerugian,
38
fasilitas penyusutan dan fasilitas atau insentif lain yang dapat menurunkan user cost of capital. 2. data besaran tingkat biaya ekuitas, tingkat imbal hasil bersih, nilai rata-rata MRPK dan nilai rata-rata METR perusahaan yang bergerak di sektor industri manufaktur yang digunakan sebagai sampel penelitian, periode tahun 19951999, tahun 2001-2005 dan tahun 2009-2013. Dengan diketahuinya MRPK dan METR merupakan salah satu informasi yang dapat digunakan sebagai bahan analisis bagi manajemen perusahaan untuk mempertimbangkan keputusan keuangan perusahaan apakah perusahaan akan meningkatkan investasi barang modal atau aset tetap atau menundanya. 3. konfrmasi teoritis mengenai kebijakan publik terkait dampak ketentuan pajak terhadap investasi yang memerlukan dukungan kebijakan dibidang lain antara lain bidang ketenagakerjaan, pengembangan teknologi, perijinan dan kepastian hukum serta kebijakan makroekonomi meliputi tingkat inflasi, suku bunga pinjaman, tingkat suku bunga SUN dan SBI serta kebijakan di bidang sistem pasar keuangan/modal.
