BAB I PENGANTAR
1.1 Latar Belakang Setiap daerah memiliki potensi dan kekayaan sumber daya yang beragam. Tentunya, sumber daya yang beragam harus dikelola secara optimal agar dapat dirasakan oleh setiap individu yang berada di daerah tersebut. Oleh karena itu, otonomi daerah merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dibendung dan sudah menjadi kebutuhan demokratisasi dari tren globalisasi. Otonomi daerah menjadi nafas baru bagi daerah untuk mengelola potensi daerah. Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 Jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Jo UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan memberi pelayanan kepada masyarakatnya oleh pemerintah pusat, yang dalam pelaksanaannya tetap berlandaskan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah berimplikasi pada peran pemerintah daerah semakin besar dalam pembangunan daerah/wilayahnya. Sebaliknya, peran pemerintah pusat akan semakin kecil. Pemerintah daerah dituntut bekerja keras untuk mandiri dalam pembiayaan sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah
harus
dapat
melakukan
optimalisasi
sumber-sumber
penerimaan daerah, termasuk mengoptimalkan aset daerah (tanah dan bangunan) dalam pemanfaatan sumber ekonomi daerah, sebagai sumber pemasukan yang potensial bagi kas daerah.
1
2
Aset daerah merupakan suatu potensi ekonomi dan merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena apabila aset dikelola dengan baik maka dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan sekaligus dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Pengertian aset menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi serta sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Permendagri No. 17 Tahun 2007 mengartikan aset daerah adalah barang daerah. Barang daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagianbagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali surat dan surat berharga lainnya. Pengertian aset menurut Siregar (2004: 178) adalah kepemilikan oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan) atas barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange value). Manajemen aset
3
merupakan faktor penentu kinerja usaha yang vital, sehingga sangat dibutuhkan adanya analisis optimalisasi dalam penilaian aset daerah antara lain sebagai berikut: inventarisai, identifikasi, legal audit dan penilaian dilaksanakan dengan baik dan akurat, pengawasan dan pengendalian. Kondisi di masa sekarang ini sistem informasi manajemen aset merupakan suatu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja sehingga transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah dalam manajemen aset (Siregar, 2004: 520). Pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung optimalisasi aset daerah secara efektif dan efisien. Panduan dalam pengelolaan aset daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penerapan manajemen aset daerah yang baik harus melewati beberapa tahapan manajemen aset, di mana menurut Siregar (2004: 518-519) terdapat beberapa tahapan manajemen aset yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki daerah tersebut, yakni: inventarisasi aset; legal audit aset; penilaian aset; optimalisasi aset; serta pengawasan dan pengendalian aset. Jika kelima tahapan manajemen aset ini dijalankan dengan baik maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pemerintahannya secara efektif dan efisiensi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Siregar (2004: 561) menyatakan bahwa dalam pengelolaan aset daerah seringkali terdapat beberapa masalah yang dihadapi, salah satu masalah utama
4
yang sering dihadapi dalam pengelolaan barang (aset) daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data barang (aset). Jika hal ini dibiarkan maka berimplikasi negatif dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Selain itu, jika hal ini tidak segera diperbaiki maka berakibat pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelolanya, sehingga aset-aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya, serta di sisi lain pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan aset pada masa yang akan datang, dampak dari pemanfaatan dan pengelolaan aset yang tidak optimal adalah tidak diperolehnya nilai kemanfaatan yang seimbang dengan nilai intrinsik dan potensi yang terkandung dalam aset itu sendiri. Ketidaktertiban administrasi dalam inventarisasi aset pemerintah daerah adalah langkah awal dalam tahapan pengelolaan aset. Mengatasi hal tersebut maka pada tahap ini pemerintah daerah lemah dalam penyusunan maka akan dipastikan pemerintah daerah akan kehilangan untuk mengetahui aset-aset daerah yang dikuasai atau memiliki potensi manfaat ekonomi dan investasi tinggi, serta pemerintah akan terbebani oleh aset-aset daerah yang belum termanfaatkan (idle) sehingga akan menambah biaya/beban pemerintah daerah atas aset tersebut. Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Wilayah kota ini berada diketinggian 680-1.200 meter dari permukaan laut dan diapit oleh 3 gunung yang telah dikenal yaitu Gunung Panderman (2010 meter), Gunung Arjuna (3339 meter) dan Gunung Welirang (3156 meter). Dengan batas wilayah sebagai berikut.
5
1.
Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kota Malang, berada di jalur MalangKediri dan Malang-Jombang.
2.
Sebelah timur: Berbatasan dengan Kabupaten Malang.
3.
Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Mojokerjo dan Kabupaten Pasuruan.
4.
Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Malang.
Kota Batu memiliki luas wilayah 199,087 km² yang terdiri dari 3 kecamatan yang dibagi bagi menjadi 20 Desa dan 4 Kelurahan. Pembagian daerah administrasi tersebut antara lain. 1.
Kecamatan Batu. Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan, Desa Sidomulyo, Desa
Sumberrejo,
Kelurahan
Ngaglik,
Kelurahan
Sisir,
Kelurahan
Songgokerto, Kelurahan Temas 2.
Kecamatan Bumiaji. Desa Bulukerto, Desa Bumiaji, Desa Giripurno, Desa Gunungsari, Desa Pandanrejo, Desa Punten, Desa Sumbergondo, Desa Tulungrejo, Desa Sumber Brantas.
3.
Kecamatan Junrejo. Desa Beji, Desa Dadaprejo, Desa Junrejo, Desa Mojorejo, Desa Pendem, Desa Tlekung, Desa Tolongrejo.
Sumber: Google, 2014 Gambar 1.1 Peta Kota Batu
6
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 telah melahirkan kota madya baru yaitu Kota Batu. Kota Batu dijuluki the real tourism city of indonesian oleh BAPPENAS karena keindahan alam yang memikat, sebelumnya Kota Batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP1) Malang Utara. Penerapan akan manajemen aset daerah sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan dan keberlanjutan Pemerintah Kota Batu. Pelimpahan aset daerah dari Kabupaten Malang kepada Kota Batu merupakan legitimasi bahwa Kota Batu memiliki aset. Pada saat itulah tahapan pertama dalam
manajemen aset yaitu
inventarisisasi aset daerah dikerjakan oleh Pemerintah Kota Batu. Banyaknya jumlah aset tanah dan bangunan yang dimiliki Pemerintah Kota Batu dari hasil pelimpahan, diyakini mampu berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberi pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan aset tanah tidak optimal maka keyakinan untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menjadi isapan jempol belaka, bahkan tidak menutup kemungkinan aset daerah menjadi beban pemerintah daerah. Pengelolaan aset yang baik menjadi konstruksi awal bagi pemerintah daerah
untuk
mandiri
dalam
pembiayaan
sebagian
besar
anggaran
pembangunannya, serta penyedia pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil temuan BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah kota batu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mendapatkan opini yang dapat dijelakan dalam Tabel sebgai berikut.
7
Tabel 1.1 Opini BPK-RI Terhadap Kota Batu, Tahun 2008-2012 No Tahun Opini BPK-RI 1 2008 Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 2 2009 Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 3 2010 Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 4 2011 Wajar Dengan Pengecualian 5 2012 Wajar Dengan Pengecualian Sumber: BPK-RI tahun 2013 Opini tersebut diberikan oleh BPK-RI berdasarkan atas sajian nilai aset kota batu yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Publik (SAP) dan perundangundang mengenai pengelolaan aset daerah. Permasalahan opini yang dikeluarkan BPK-RI terhadap Kota Batu merupakan persoalan pengelolaaan aset daerah yang belum tertata dengan baik, sebagaimana diungkapkan oleh Walikota Batu (2013) opini tersebut terjadi akibat pengetahuan dan pengalaman petugas pengelola keuangan dan aset Kota Batu masih minim dalam tata kelola aset yang dikuasainya. Hal ini, menjadi urgensi tersendiri untuk dilakukan penelitian sebagai upaya perbaikan atas opini BPK-RI. 1.1.1 Rumusan masalah Berdasarkan uraian kondisi gap teori pada latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu masalah dalam penelitian ini. pentingnya pelaksanaan manajemen aset pada BPKAD dalam pengelolaan aset tetap tanah dan bangunan Pemerintah Kota Batu.
1.2 Keaslian Penelitian Penelitian tentang analisis manajemen aset tetap (tanah dan bangunan) Pemerintah Kota Batu sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan, tetapi
8
beberapa penelitian mengenai manajemen aset telah banyak dilakukan dan dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini, antara lain. 1. Larasati (2010) menganalisis pengelolaan aset tanah dan bangunan pada PT. Pertamina (Persero). Alat analisis yang digunakan adalah Importance Performance Analysis (IPA) dengan metoda ketidakpastian dan analisis varian satu arah Kruskal Wallis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) variabel yang termasuk katagori yang memiliki arti penting yang tinggi namun belum maksimal kinerjanya, sehingga mendapat prioritas tertinggi untuk segera ditangani. Variabel tersebut adalah pengamanan aset tanah dan bangunan secara hukum; kontribusi arus kas dari pemanfaatan aset tanah dan bangunan; integrasi secara bottom-up antara perencanaan strategik aset tanah, aset bangunan dan unit bisnis; sistem informasi manajemen aset berfungsi dalam menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan; serta sumber daya manusia yang terlatih dan profesional dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan. Hasil uji Kruskal Wallis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata atas persepsi kinerja faktor-faktor kunci pengelolaan aset berdasarkan peran manajemen tingkat atas dan menengah. 2. Chang dan Liao (2013) dalam penelitiannya tentang penerapan SWOT analysis untuk menemukan strategi bagi manajemen industri pengecoran di Taiwan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen industri pengecoran di Taiwan harus mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya perusahaan yang dimiliki dan harus mampu mengelola ancaman yang berada di luar perusahaan untuk dapat dijadikan peluang dalam penerapan manajemen yang lebih baik seperti menciptakan lingkungan kerja yang baik, peningkatan teknologi,
9
membangun kemitraan dan aliansi strategis dengan pelanggan, serta memberikan pelayanan yang baik dengan biaya yang dapat dijangkau oleh pelanggan. 3. Dominique dan Lopes (2012) meneliti tentang penerapan Importance Performance Analysis (IPA) pada manajemen pelayanan kesehatan di Barcelos, Portugal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akuntansi keuangan dan penyediaan layanan kesehatan adalah dua atribut yang paling penting, namun kinerja dari tenaga pelayanan kesehatan masih sangat rendah, selain itu dari model klasik IPA menunjukkan tidak memungkinkan adanya intepretasi yang jelas dalam pengembangan strategi, sehingga akuntansi keuangan dan pelayanan kesehatan yang terpadu harus menjadi prioritas utama yang harus diimplementasikan. 4. Afrilita (2013) meneliti tentang analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran sepeda motor pada PT. Samekarindo Indah di Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Samekarindo Indah dapat menggunakan alternatif strategi-strategi berikut. a. Strategi strength–opportunities: (i) pertahankan dan tingkatkan kualitas produk maupun pelayanan purna jual; (ii) pengembangan pasar menengah ke bawah; (iii) mengadakan kegiatan eksibisi. b. Strategi weaknesses–opportunities: (i) promosi yang terarah; (ii) promosi yang lebih gencar dengan mengadakan, mengikuti atau sebagai sponsor di berbagai event, promosi melalui media cetak dan media jejaring sosial; (iii) menambah sub dealer.
10
c. Strategi strenght–threats: (i) meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan; (ii) mengembangkan daya saing d. Strategi weaknesses–threats: (i) memperluas area promosi dengan membuka outlet-outlet untuk memperluas jaringan penjualan; (ii) menambah variasi penjualan dealer seperti menjual aksesoris motor yang trend di masyarakat; (iii) memberikan diskon harga spare part bagi konsumen yang loyal. 5. Suhartini (2012) dalam penelitiannya tentang analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran pada perusahaan percetakan X di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu strategi pemasaran yang dapat digunakan perusahaan adalah dengan memperbaiki sistem dan meningkatkan promosi sehingga dapat memperluas target pasar dan juga mempertahankan hubungan baik dengan konsumen dan relasi bisnisnya. Berdasarkan beberapa referensi tersebut terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, perbedaan lokasi, waktu dan tempat penelitian serta alat analisis yang digunakan. Dalam penelitian ini juga, peneliti menggunakan analisis deskripsi yang diambil dari item-item/faktor-faktor pernyataan yang berada dalam kuesioner yang diranking berdasarkan rata-rata item pernyataan tertinggi sampai terendah. Importance Performance Analysis (IPA) untuk mengukur item pernyataan/faktor-faktor pada tingkat kepentingan dan tingkat kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan aset yang tertuang dalam kuesioner. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk menganalisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancamanan) pengelolaan aset serta merumuskan strategi yang perlu
11
dilakukan dalam kegiatan manajemen aset tetap, dalam hal ini tanah dan bangunan Pemerintah Kota Batu.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan manajemen aset pada pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan) Kota Batu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) untuk menganalisis tingkat kepentingan faktor yang memberi pengaruh pada kegiatan manajemen aset tetap dan untuk mengukur kinerja pada pengelolaan aset daerah serta menggunakan analisis SWOT yang bertujuan untuk menganalisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam pelaksanaan manajemen aset tetap (tanah dan bangunan) serta merumuskan strategi pengelolaan manajemen aset tetap tanah dan bangunan yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu, sebagai upaya untuk menyelaraskan pedoman teknis pengelolaan aset daerah dalam Undang-undang dengan teori manajement aset. 1.3.2 Manfaat penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan manfaat yang berarti atas pemerintah daerah dan terhadap pengabdian ilmu pengetahuan, antara lain. 1.
Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi Pemerintah Kota Batu dalam menentukan kebijakan yang mampu meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan aset tetap (tanah dan bangunan).
12
2.
Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang manajemen aset, khususnya manajemen aset pemerintah daerah.
3.
Diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang analisis manajemen aset tetap (tanah dan bangunan) milik pemerintah daerah.
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan adalah sebagai berikut: Bab I Pengantar memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka dan Alat Analisis yang menguraikan tentang tinjauan pustaka, landasan teori dan alat analisis yang digunakan. Bab III Analisis Data menguraikan tentang cara penelitian dan hubungan fenomena-fenomena yang diamati, hasil analisis data dan pembahasan. Bab IV Kesimpulan dan Saran memuat kesimpulan dan saran yang merupakan kesimpulan dari analisis data serta saran-saran atau rekomendasi untuk Pemerintah Kota Batu.
