BAB I PENGANTAR 1.1
Latar Belakang
Dalam menghadapi persaingan era globalisasi saat ini, setiap perusahaan perbankan tidak akan terlepas dengan permasalahan seberapa besar kemampuan perusahaan perbankan tersebut dalam memenuhi kebutuhan dana yang akan digunaakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya. Sumber dana perusahaan bagi perusahaan perbankan perbankan dapat diperoleh dari sumber dana internal dan eksternal perusahaan. Sumber dana internal, artinya, dana yang diperoleh dai hasil kegiantan operasi perusahaan, yang terdiri atas laba yang tidak dibagi (laba ditahan) dan depresiasi. Sumber dana eksternal merupakan sumber dana yang berasl dari luar perusahaan, yang terdiri dari hutang (pinjaman) dan modal sendiri. Apabila perusahaan perbankan dalam pemenuhan kebutuhan modalnya semakin meningkat, sedangkan dana yang dimiliki telah digunakan semua maka perusahaan perbankan tidak ada pilihan lain selain menggunakan dana yang berasal dari luar, yaitu dalam bentuk hutang maupun dengan mengeluarkan saham baru untuk memenuhi kebutuhan modalnya. Selain itu, bank juga bisa berekspansi membuka cabang atau capemnya di daerah. Dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan kantor cabang perbankan di luar Jawa justru lebih tinggi jika dibandingan dengan Jawa, meskipun dari sisi jumlah pulau yang terbagi dalam enam provinsi itu masih dominan. Berdasarkan data Bisnis dari Statistik Bank Indonesia, hingga April 2013 jumlah jaringan perbankan di Indonesia mencapai 3.525 kantor cabang, rata-rata meningkat 25,19
1
2
persen dalam 5 tahun terakhir. Di periode yang sama, pertumbuhan kantor cabang perbankan di luar Jawa lebih tinggi dari rata-rata nasional, yakni 29,19 persen. Dalam 5 tahun terakhir cabang bank di luar Jawa bertambah 379 kantor menjadi 1.681 kantor. Adapun, di Pulau Jawa jaringan bank bertambah 330 kantor cabang. Secara persentase tumbuh di bawah rata-rata nasional 21,79 persen. Namun dari sisi jumlah masih mendominasi dengan 1.844 kantor cabang, lebih dari separuh total jaringan perbankan di Indonesia. Sebanyak lima provinsi di Pulau Jawa masuk dalam peringkat 11 besar nasional yang memiliki kantor cabang terbanyak, yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Hanya Daerah Istimewa Yogyakarta yang tak masuk 11 besar nasional. Secara persentase, Sumatera Selatan merupakan provinsi yang mengalami pertumbuhan terbesar, yakni 53,12 persen menjadi 98 kantor cabang. Kemudian, provinsi Banten 52,45 persen menjadi 93 kantor cabang, dan Sumatera Utara 32,87 persen menjadi 194 kantor cabang. Jakarta mendominasi pertambahan jaringan bank, yakni 109 kantor cabang (23,43 persen) menjadi 573 kantor cabang. Provinsi yang sedikit dalam jumlah jaringan bank adalah Sulawesi Barat dan Gorontalo yang masing-masing 15 kantor cabang dan 16 kantor cabang. Sementara itu, provinsi minus pertumbuhan jaringan bank adalah Maluku yang jumlahnya menurun dari 33 kantor cabang pada April 2013 menjadi 30 kantor cabang dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pembukaan jaringan pascakrisis sempat tertekan dengan pertumbuhan hanya 42 kantor cabang pada 2009, terendah dalam
3
5 tahun terakhir. Ekspansi kantor cabang bank mulai meningkat pada 2011 yang mencapai 294 kantor cabang dalam setahun. Bank sentral sendiri mulai membatasi pembukaan kantor cabang dengan mendorong ekspansi ke daerah seiring dengan penerapan kebijakan izin berjenjang atau multiple license. Perluasan kantor cabang pada masa mendatang harus mengacu pada tingkat kesehatan bank dan alokasi modal inti yang di dasarkan pada jenis kantor dan zona. Kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait multiple license tidak hanya sebuah peluang bagi perbankan, melainkan juga menjadi sebuah tantangan supaya lebih efisien dalam pengelolaan keuangan di masa mendatang. Regulasi BI mengenai multiple license itu perlu diterjemahkan dengan baik oleh perbankan. Jika perlu perbankan harus mengkaji ulang Rencana Bisnis Bank (RBB) yang dalam kaitannya rencana dalam membuka kantor cabang, karena jangan sampai ada bad cost ketika regulasi tersebut diimplementasikan Bank Indonesia (BI) memperdalam lagi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/26/PBI/2012 terkait kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank (multiple license). Ke depannya, satu bank hanya bisa memiliki jaringan kantor sesuai dengan modal inti yang dimilikinya. BI menambah variabel yang harus dipertimbangkan dalam pembukaan jaringan kantor. Jaringan kantor bank di dalam negeri adalah Kantor Cabang (KC), kantor wilayah operasional, Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Fungsional (KF) operasional, dan kantor kas. Kantor bank di luar negeri termasuk di dalamnya KC, kantor perwakilan, dan sejenisnya.
4
Bank diperbolehkan membuka jaringan kantor cabang sesuai dengan kepemilikan modal intinya. Berdasarkan Modal inti yang dimiliki, Bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) BUKU. 1.
BUKU 1 adalah bank dengan modal inti sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
2.
BUKU 2 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
3.
Bank Buku 3 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).
4.
BUKU 4 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah). Dalam rangka perimbangan penyebaran jaringan kantor, Bank dengan
BUKU 3 dan BUKU 4 yang membuka jaringan kantor di Zona 1 atau Zoan 2 dalam jumlah tertentu wajib diikuti dengan pembukaan jaringan kantor di Zona 5 atau Zona 6 dalam jumlah tertentu. Akan tetapi tidak berlaku bagi bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan melakukan pembukaan jaringan kantor di Zona 1 atau Zona 2 yang merupakan wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya. Bank yang akan melakukan pembukaan jaringan kantor wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1.
Tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 1 (satu), 2 (dua), atau 3 (tiga) selama 1 (satu) tahun terakhir.`
5
2.
Ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor (Theoretical Capital).
3.
Pencapaian tingkat efisiensi bank yang diukur melalui rasio Biaya operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan rasio Net Interest Margin (NIM) atau rasio Net Operating Margin (NOM). Pembukaan Jaringan Kantor di luar negeri hanya dapat dilakukan oleh
BUKU 3 dan BUKU 4 dengan ketentuan sebagai berikut. 1.
BUKU 3 dapat melakukan pembukaan jaringan kantor di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia.
2.
BUKU 4 dapat melakukan pembukaan jaringan kantor pada seluruh wilayah di luar negeri. Dalam hal kepemilikan bank telah memenuhi persyaratan tingkat
kesehatan namun tidak memenuhi persyaratan ketersediaan alokasi modal inti, bank dapat melakukan pembukaan jaringan kantor apabila melakukan hal sebagai berikut. 1.
Penyaluran kredit atau pembiayaan kepada. a.
UMKM paling rendah 20 persen
dari total portofolio kredit atau
pembiayaan. b.
UMK paling rendah 10 persen
dari total portofolio kredit atau
pembiayaan. 2.
Pemupukan modal, yaitu penambahan modal yang berasal dari alokasi laba dan/atau tambahan setoran modal.
6
Persyaratan ketersediaan alokasi modal inti sesuai lokasi dan jenis kantor (theoritical capital) tidak berlaku untuk: 1.
pembukaan kantor fungsional yang melakukan kegiatan operasional khusus penyaluran kredit kepada UMK;
2.
pembukaan jaringan kantor bagi Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Bank yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Kota) dalam wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya. Dalam mempertimbangkan ketersediaan alokasi modal inti untuk
pembukaan jaringan kantor, Bank Indonesia menetapkan: 1.
pembagian zona dengan mempertimbangkan tingkat kejenuhan Bank dan pemerataan pembangunan;
2.
koefisien masing-masing zona;
3.
biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor Bank untuk masing-masing BUKU. Dalam hal Bank mengalami penurunan modal inti sehingga terjadi
perubahan
BUKU
selama
3
(tiga)
bulan
berturut-turut,
bank
wajib
menyampaikan rencana tindak (action plan) dalam rangka pemenuhan persyaratan modal Inti sesuai BUKU ke Bank Indonesia paling lama pada bulan keempat sejak terjadinya penurunan BUKU. Rencana tindak (action plan) tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan penyelesaian rencana action plan dimaksud paling lama 1 (satu) tahun sejak persetujuan Bank Indonesia.
7
Bank yang melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kegiatan BUKU, wajib dipenuhi paling lambat akhir bulan Juni 2016 kecuali bagi Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dipenuhi paling lambat akhir bulan Juni 2018, yaitu dengan melakukan hal sebagi berikut. 1. Penyesuaian kegiatan usaha mengikuti BUKU. 2. Peningkatan modal inti. Pembukaan Jaringan kantor berdasarkan zona dan koefisien yang ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan modal inti sebagai berikut. 1. Zona 1, koefisien =5 terdiri dari DKI Jakarta dan Luar Negeri. 2. Zona 2, koefisien =4 terdiri dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. 3. Zona 3, koefisien =3, terdiri dari Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. 4. Zona 4, koefisien =2 terdiri dari Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Papua. 5. Zona 5, koefisen =1 terdiri dari DI Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara. 6. Zona 6 =0,5 terdiri dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat. Tak kalah pentingnya, nantinya setiap bank yang membuka jaringan kantor di zona jenuh, wajib diikuti dengan pembukaan jaringan kantor di zona tak jenuh berdasarkan rasio tertentu. BI membangi zonasi perbankan di Indonesia ke dalam enam zona. Zona 1 dan 2 disebut zona jenuh yang sudah banyak terdapat jaringan
8
kantor bank. Zona 1 adalah wilayah DKI Jakarta yang sudah mengalami over kapasitas. Zona 6 disebut wilayah underbank yang sangat minim keberadaan bank. Tiga zona terakhir dapat dikategorikan zona tak jenuh. Ketiga kota tersebut dipilih karena potensi ekonominya cukup baik. Di ketiga daerah tersebut memiliki potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) yang cukup bagus sehingga perseroan memutuskan untuk berekspansi ke sana. Peningkatan pertumbuhan kinerja bank umum dan jaringan kantor dapat dilihat dari pada tabel di bawah ini. Tabel 1.1 Kinerja Bank Umum Indikator Kredit (miliar) DPK (miliar) Jumlah Asset Laba (miliar) Jumlah Bank Jumlah Kantor
2008 1.307.688 1.753.292 2.310.557 30.606 124 10.868
2009 1.437.930 1.973.042 2.534.106 45.215 121 12.837
2010 1.765.845 2.338.824 3.008.853 57.309 122 13.837
2011 2.200.094 2.784.912 3.652.832 75.077 120 14.797
2012 2.725.674 3.225.198 4.262.587 92.830 120 16.625
Sumber: Bank Indonesia, 2008 – 2012 Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhan kredit mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 20,31 persen dengan rincian sebagai berikut. 1. Tahun 2009 mengalami pertumbuhan sebesar 9,96 persen dari tahun 2008. 2. Tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 22,80 persen dari tahun 2009. 3. Tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 24,59 persen dari tahun 2010. 4. Tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 23,89 persen dari tahun 2011. Demikian pula dana pihak ketiga bank umum mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan dana pihak ketiga lebih kecil dari peningkatan kredit yang disalurkan (Tabel 1.1). Adapun peningkatannya dapat dilihat dalam uraian berikut.
9
1.
Tahun 2009 mengalami pertumbuhan sebesar 12,53 persen dari tahun 2008.
2.
Tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 18,54 persen dari tahun 2009.
3.
Tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 19,07 persen dari tahun 2010.
4.
Tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 15,81 persen dari tahun 2011.
Berdasarkan latar belakang dikaitkan dengan judul tesis ini, maka penulis merumuskan bahwa apakah rencana pendirian Kantor Cabang Bank PT DKI di Palembang secara bisnis layak dilaksanakan. Artinya apakah rencana investasi tersebut dapat mencapai tujuan, khusunya meningkatkan keuntungan perusahaan sehingga dapat menunjang tercapainya visi dan misi perusahaan. Posisi Bank DKI saat ini berada di BUKU 2 sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 09 tanggal 5 November 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank DKI yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan penambahan modal dasar yang semula Rp1.500.000.000.000,00 menjadi Rp3.500.000.000.000,00.
1.2 Keaslian Penelitian Penelitian mengenai kelayakan analisis kelayakan dari suatu pembukaan kantor di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan belum pernah dilakukan oleh penulis lainnya. Di dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dalam suatu industri, industri perbankan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diketahui analisis pasar dan analisis keuangan yang dilakukan dengan 5 metode yang digunakan untuk menganalisis suatu investasi seperti Net Present Value
10
(NPV), Profitability Index (PI), Internal Rate of Return (IRR), Metode Payback Period dan Metode Analisa Sensitivitas. Penelitian saham perusahaan khususnya mengenai analisis kelayakan pembukaan kantor telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain sebagai berikut. Tabel 1.2 Penelitian terhadap Kelayakan Pembukaan Kantor Cabang
No
1
2
3
4.
5
Nama dan Tahun Prasetio, 2002
Wahid 2002
Taufik, 2003
Metode Penelitan Menganalisa kelayakan dilihat dari aspek lingkungan dan kelayakan dari aspek finansial di PT BNI Cabang Bukit Tinggi. Menggunakan kriteria Average Rate of Return (ARR), Payback Period (PBP), Benedif Cost Ratio (B/C Ratio), Net Present Value (NPV) dan Interrest Rate of Return (IRR) dengan berdasarkan perhitungan kelayakan didsarkan pada hasil perhitungan proyeksi Laba-Rugi KCS BRI Malang selama 5 tahun.
Melakukan kajian dan analisis terhadap potensi ekonomi dan kelayakan teknis perbankan di KCP BRI Koto Baru, Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung. Beberapa aspek yang dikaji dalam analisis kelayakan pendirian kantor cabang yaitu dengan mengkaji aspek pasar, aspek teknis, aspek SDM dan aspek keuangan.
Saragih 2005
Wahyu , 2012
Beberapa aspek yang dikaji yaitu menganalisa potensi ekonomi, peluang pasar dan tingkat persaingan yang sehat antar bank dan potensi jasa perbankan present value, Interest Rate of Return (IRR) dan hasil analisis sensitivitas terhadap aspek keuangan pada evaluasi rencana dan realisasi investasi pendirian kantor cabang terhadap penurunan suku bunga pinjaman dan simpanan tidak banyak berpengaruh terhadap kelayakan.
Hasil/Kesimpulan Maka pendirian KC BNI di Bukit Tinggi layak dilakasnakan. Berdasarkan analisis kelayakan investasi baru, maka pendirian KCS BRI layak dilakasnakan, hal ini ditandai:. ARR lebih besar tingkat penghasilan ratarata, Payback Period kurang dari 5 tahun, NPV positif dan PI lebih besar dari 1. Maka pendirian KCP BRI Koto Baru di Sawah Lunto layak dilaksanakan. Dilihat dari aspek pasar dengan mengkaji potensi daerah sangat besar, aspek teknis dan SDM mendukung, serta aspek keuangan dengan menganalisa tingkat kelayakan investasi dalam perluasan jaringan usaha, maka layak untuk dilaksanakan. Potensi ekonomi, peluang pasar dan tingkat persaingan yang sehat antar bank dan potensi jasa perbankan, NPV, IRR dan hasil analisa sensitivitas tidak banyak berpengaruh terhadap kelayakan pendirian kantor, sehingga layak untuk dilaksanakan.
11
Penelitian tesis ini mempunyai kesamaan dengan penelitian sebelumnya adalah digunakannya metode Analisis investasi, Net Present Value (NPV) Payback Period (PBP) dan Internal Rate of Return (IRR), dan digunakannya analisis sensitivitas. Perbedaan dalam tesis ini adalah digunakannya metode analisis sensitivitas terhadap perubahan persen resiko, objek penelitian dan waktu penelitian.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menilai tingkat kelayakan pendirian kantor cabang di Palembang. 1.3.2. Manfaat penelitian Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagi Penulis penelitian ini secara umum diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu yang sedang penulis dalami. Khususnya, terapan manajemen keungan (capital budgeting) dan peramalan dalam analisis kelayakan pendirian KC Bank DKI di institusi dimana penulis bekerja. 2. Bagi manajemen, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan pendirian KC Bank DKI Palembang. 3. Bagi Akademik, penelitian ini sebagai salah satu sumbangan pemikiran mengenai terapan manajemen keuangan (capital budgeting) serta peramalan untuk menganalisis kelayakan bisnis suatu rencana investasi khususnya pendirian kantor cabang yang dilakukan oleh Bank DKI Konvensional
12
1.4 Sistematika Penulisan Penelitian ini terdiri dari empat bab. Bab I adalah Pengantar yang berisi uraian tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II adalah Tinjauan Pustaka dan Alat Analisis yang berisi tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian, landasan teori, dan alat analisis yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Bab III adalah Analisis Data yang berisi tentang gambaran umum perusahaan, rencana pengembangan usaha, serta target kerja dengan menggunakan proyeksi arus kas serta analisis sensitivitas.
Bab IV
merupakan bab terakhir yang berisi Kesimpulan dan Saran atas hasil penelitian. Bab ini berisi kesimpulan hasil analisis yang didapatkan dari penelitian sebagai jawaban atas tujuan penelitian, saran yang disampaikan sebagai sumbangan pemikiran, dan keterbatasan dari penelitian yang dilakukan.
