BAB I PENGANTAR 1.1 Latar Belakang Krisis ekonomi global lebih dari 12 tahun yang lalu telah mengakibatkan lumpuhnya sektor-sektor perekonomian dunia, sehingga dunia dihadapkan bukan hanya dengan upaya pemulihan dan pemantapan ekonomi, tetapi terlebih pada tantangan terhadap berbagai produk pemanfaatan sumber daya alam dengan berbagai permasalahan yang mempengaruhinya. Saat itu, perekonomian Indonesia diguncang oleh jatuhnya nilai tukar rupiah, inflasi tinggi, utang pemerintah melebihi pendapatan nasional, kemiskinan dan pengangguran melonjak tinggi. Berbagai permasalahan ekonomi dan sosial tersebut diikuti pula oleh perubahan tatanan politik secara fundamental meliputi demokrasi, desentralisasi dan amandemen konstitusi. Saat ini pemerintah pusat menyatukan gerak langkah pembangunan yang diikuti dengan perbaikan dan percepatan pembangunan di berbagai sektor agar dapat mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable growth with equity) dengan strategi pembangunan yang dikenal dengan National Four Track Strategy yaitu strategi pembangunan yang memihak kepada rakyat (pro poor), penciptaan lapangan pekerjaan (pro job), Peningkatan pertumbuhan (pro growth), dan ramah lingkungan (pro environtment). Wilayah Sumatera bagian selatan meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah ini merupakan wilayah yang sangat strategis
1
2
mengingat posisinya berada di antara Ibukota Jakarta dan kawasan perdagangan internasional ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Selain itu, Provinsi Sumatera Selatan termasuk salahsatu provinsi yang kaya akan sumber daya alam. Widagdo (2005) mengatakan bahwa potensi batubara di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 37 persen dari total potensi batubara yang ada di Indonesia, lebih besar daripada Provinsi Kalimantan Timur (35 persen) dan Provinsi Kalimantan Selatan (26 persen). Pengelolaan yang integratif dan sungguh-sungguh akan menjadikan kawasan ini sebagai kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa. Posisi Provinsi Sumatera Selatan yang tepat berada di tengahtengah kawasan regional Belajasumba (Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung) akan sangat menguntungkan mengingat potensi Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi nasional. Terlebih lagi jika pelabuhan internasional Tanjung Api-api telah terbangun sebagai outlet (tempat keluaran) produksi sumber daya alam yang ada di kawasan Belajasumba, maka suatu kawasan ekonomi unggulan baru di Indonesia akan terbentuk dengan berbagai keunggulan dibandingkan dengan kawasan ekonomi lainnya di Indonesia. Namun, kesempatan dan peluang yang ada juga dihadapkan dengan berbagai masalah yang dihadapi salah satunya adalah keterbatasan infrastuktur baik kualitas maupun kuantitas. Ketersediaan
infrastruktur
yang
memadai
seperti
jalan,
jembatan,
transportasi, listrik dan lain-lain merupakan roda penggerak perekonomian. Peningkatan kualitas infrastruktur seperti perbaikan atau pembangunan jalan dapat mempermudah masyarakat mengakses dan mendistribusikan barang-barang
3
ekonomis atau hasil produksi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya atau dengan kata lain akan melahirkan kemudahan proses perdagangan antardaerah. Basri (2001) mengatakan bahwa keberadaan pembangunan infrastruktur ini tidak hanya
dapat
menjadi
instrumen
untuk
dapat
mempercepat
akselerasi
pembangunan, namun juga mengurangi pengangguran karena kebutuhan tenaga kerja dalam proses pembangunannya (lihat Indrawati, 2010: 57). Semakin baik ketersediaan infrastruktur maka akan semakin merangsang pembangunan di suatu daerah. Oleh karena itu, pembangunan yang berjalan cepat biasanya juga harus diikuti dengan tersedianya infrastruktur agar pembangunan tidak tersendat. Pentingnya infrastruktur ini menjadikan pihak-pihak yang berwenang untuk menyediakan infrastruktur tersebut harus memutar otak lebih keras karena besarnya dana yang dibutuhkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Ironisnya, kemampuan pemerintah untuk menyediakan dana untuk membangun infrastruktur jauh dari kata cukup. Sebagai gambaran, Pemerintah pusat telah menetapkan target pembiayaan infrastruktur sebesar kurang lebih 1400 triliun rupiah selama tahun 2009-2014 sebagai wujud upaya mencapai MDG’s pada tahun 2015), namun faktanya kemampuan pendanaan Pemerintah yang tercermin melalui APBN selama 5 tahun diprediksikan hanya mencapai sekitar 400 triliun rupiah atau masih ada kekurangan yang sangat besar, yakni sebesar 1000 triliun rupiah (KPPOD, 2012: 1). Untuk mengejar defisit tersebut maka diharapkan ada peran swasta dan pemerintah daerah yang semakin menguat di masa mendatang. Sampai saat ini Pulau Jawa masih menjadi sentral pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi mencapai hampir 50 persen dari total seluruh provinsi.
4
Di Pulau Sumatera sendiri, kontributor terbesar masih dipegang oleh Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Provinsi Sumatera Selatan hanya menyumbang (berkontribusi) sekitar 3 persen. Tabel 1.1 Kontribusi PDRB Menurut Provinsi Terhadap Total Provinsi (%) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Provinsi Dengan Migas Tanpa Migas Aceh 1,4 1,3 Sumatera Utara 5,2 5,7 Sumatera Barat 1,6 1,8 Riau 6,9 4,6 Kepulauan Riau 1,3 1,4 Jambi 1,1 1,0 Sumatera Selatan 3,0 2,4 Kep. Bangka Belitung 0,5 0,5 Bengkulu 0,4 0,4 Lampung 2,1 2,3 DKI Jakarta 16,3 17,7 Jawa Barat 14,3 15,0 Banten 3,2 3,5 Jawa Tengah 8,3 8,0 DI Yogyakarta 0,9 0,9 Jawa Timur 14,7 16,0 Bali 1,2 1,3 Nusa Tenggara Barat 1,1 1,2 Nusa Tenggara Timur 0,8 0,9 Kalimantan Barat 1,1 1,2 Kalimantan Tengah 6,5 4,4 Kalimantan Selatan 0,7 0,7 Kalimantan Timur 0,2 0,2 Sulawesi Utara 0,7 0,8 Gorontalo 2,3 2,5 Sulawesi Tengah 0,2 0,2 Sulawesi Selatan 0,5 0,6 Sulawesi Barat 0,8 0,9 Sulawesi Tenggara 0,5 0,6 Maluku 0,2 0,2 Maluku Utara 0,1 0,1 Papua 1,3 1,4 Papua Barat 0,6 0,3 Total 100 100 Sumber: Bappenas, 2012 (diolah)
5
Jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB periode 2007-2011 di pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Selatan relatif hanya lebih baik dari Provinsi Aceh dan Provinsi Kep. Bangka Belitung.
8 6 4
6,39
2
6,88
5,65
7,16 5,07
5,75
5,35
6,63 4,6
0 -2
-4,37
-4 -6
Sumber : Bappenas, 2012: 1-17 (diolah) Gambar 1.1 Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Tiap Provinsi di Pulau Sumatera, 2007-2011 Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa kondisi infrastruktur yang buruk menjadi kendala ketertarikan investor untuk melakukan investasi di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga realisasi penanaman modal di daerah itu menjadi terhambat. Bagaimanapun juga ketersediaan infrastruktur yang memadai adalah modal utama dalam menarik investor menanamkan modalnya. Contohnya, infrastruktur menuju Kawasan Ekonomi Khusus Pelabuhan Tanjung Api-api, seharusnya perlu lebih mendapat perhatian, sehingga investor yang akan membangun di kawasan tersebut tidak lagi dibebani dengan ketersediaan jalan dan jembatan yang layak dan penanam modal hanya fokus berinvestasi pada pembangunan kawasan pelabuhan sesuai dengan kesepakatan. Semenjak tahun
6
2002 lalu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengusulkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api beserta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah tersebut dan menawarkan pembangunannya ke banyak investor dari berbagai negara. Namun, hingga kini kondisi jalan masih sangat buruk dan menyulitkan kendaraan melintas (http://palembang.tribunnews.com). Akibatnya, investor masih menahan diri untuk segera melakukan pembangunan di kawasan tersebut, padahal keberadaan Kawasan Ekonomi dan pelabuhan yang layak di daerah itu akan mampu meningkatkan gerak perekonomian setempat dan pada akhirnya Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan. Bergeraknya ekonomi dengan lebih baik akan memberikan efek peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu kajian tentang dampak pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dengan harapan kajian tersebut dapat memberikan solusi yang baik bagi penentuan kebijakan pembangunan infrastruktur ke depan. Di sisi lain, pelaksanaan otonomi daerah juga memberi peluang bagi Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat mengalokasikan investasi infrastrukturnya secara lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat meningkatkan output perekonomian. Melalui kebijakan ini diharapkan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Untuk itu diperlukan usulan sebuah model yang dapat memberikan panduan yang tepat terhadap arah pembangunan infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan
7
ekonomi yang optimal. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan yang ingin dijawab oleh penelitian ini adalah. 1.
Bagaimanakah kondisi infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan?
2.
Apakah infrastruktur seperti jalan, listrik, air minum serta sarana kesehatan (tempat tidur rumah sakit dan puskesmas) mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan? 1.2 Keaslian Penelitian Penelitian tentang pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di
Indonesia telah pernah dilakukan sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada ruang lingkup subjek penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan lingkup subjek penelitian yang lebih luas, misalnya Setiadi (2006), Wahyuni (2009) dan Amrullah (2006) lingkupnya adalah Indonesia dan Regional, sementara penelitian ini fokus pada satu Provinsi saja yaitu Sumatera Selatan. Selain itu variabel yang digunakan pada penelitian ini memasukkan variabel sarana kesehatan sementara sebagian besar penelitian terdahulu tersebut tidak memasukkan variabel sarana kesehatan, kecuali Wahyuni (2009), namun memiliki perbedaan dalam mengukur variabel rumah sakit di mana Wahyuni (2009) menggunakan jumlah unit rumah sakit yang tersedia, sedangkan penelitian ini menggunakan jumlah unit tempat tidur. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada alat analisis yang menggunakan estimasi Regresi Data Panel dengan pendekatan Pooled Least Square (Common Effect), Fixed Effect dan Random Effect.
8
Tabel 1.2. Penelitian Terkait Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Peneliti
Metodologi
Hasil Penelitian
1 Hao-Yen Yang (2000)
Granger’s Causality Test
Terdapat hubungan sebabakibat dua arah antara total konsumsi energi terhadap PDB.
2
Amrullah (2006)
Estimasi Regresi Data Panel dengan pendekatan Pooled Least Square, Fixed Effect dan Random Effect.
Setiap jenis infrastruktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kecuali infrastruktur air minum.
3
Setiadi (2006)
Estimasi Regresi Data Panel dengan pendekatan Pooled Least Square, Fixed Effect dan Random Effect.
jalan, listrik dan telepon secara signifikan memiliki berpengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.
4
Stephen R. Yeaple and Stephen S. Golub (2007)
Three Stage Least Squares Estimation
Jalan, listrik dan sarana telekomunikasi berpengaruh signifikan terhadap total faktor produksi.
5
Wahyuni (2009)
Estimasi Regresi Data Panel dengan pendekatan Pooled Least Square, Fixed Effect dan Random Effect.
jalan, listrik, air minum, sarana kesehatan berpengaruh signifikan terhadap PDRB.
6
Prasetyo, Bangun dan Firdaus (2009)
Estimasi Regresi Data Panel dengan pendekatan Pooled Least Square, Fixed Effect dan Random Effect
listrik, jalan maupun air minum mempunyai pengaruh yang positif terhadap perekonomian di Indonesia.
9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan penelitian Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah. 1.
Menjelaskan kondisi infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan.
2.
Menjelaskan pengaruh keberadaan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan.
1.3.2 Manfaat penelitian Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan di daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sekaligus dapat menjadi sumber referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya terkait masalah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. 1.4 Sistematika Penulisan Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab. Bab I Pengantar, yang memuat dan menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah dalam penelitian, keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka dan Alat Analisis, berisikan uraian tentang tinjauan pustaka, landasan teori serta alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Bab III Analisis Data dan Pembahasan, berisi gambaran umum subjek penelitian, cara penelitian, variabel dan data yang digunakan, teknik analisis data, definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini serta pembahasan terhadap hasil analisis data. Bab IV Kesimpulan dan Saran, memuat kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran.
