BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Tanggung jawab sosial muncul dan berkembang sejalan dengan adanya hubungan antara perusahaan dan masyarakat, yang sangat ditentukan oleh dampak yang timbul dari perkembangan dan peradaban masyarakat. Semakin tinggi tingkat peradaban masyarakat khususnya akibat perkembangan ilmu sehingga meningkatkan kesadaran dan perhatian lingkungan memunculkan tuntutan tanggung jawab perusahaan. Perubahan nilai, norma dan peradaban masyrakat menuntut tanggung jawab perusahaan secara meluas. Dilihat dari aspek ekonomi perusahaan selama ini, sebagian besar perusahaan masih menganut doktrin ekonomi klasik yaitu “maximization profit”, sebagaimana yang dinyatakan oleh Adam Smith yang menegaskan bahwa tujuan utama dari perusahaan adalah menekan biaya serendah mungkin dan meningkatkan efisiensi setinggi mungkin demi memaksimalkan laba. Tetapi di era global dan pasar bebas, doktrin tersebut sudah tidak bisa diterapkan secara utuh, sehingga dibutuhkan paradigma baru dalam berusaha, yaitu bagaimana perusahaan mampu menciptakan “positive image”. Salah satu cara adalah menerapkan prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) dalam aktivitas dunia usaha sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
2
Ada 4 (empat) prinsip dasar Good Corporate Governance, yaitu : 1 1) Kewajaran (fairness) Berkaitan dengan perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Semua itu dituangkan dalam bentuk pedoman perilaku perusahaan
dan/atau
kebijakan-kebijakan
yang
melindungi
perusahaan. 2) Transparansi (Transparency) Maksud transparansi disini adalah hak-hak pemegang saham terutama berkaitan dengan pemberian informasi yang benar dan tepat waktu tentang perusahaan, serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. 3) Akuntabilitas (Accountability) Aturan ini berkaitan dengan tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas balance of power antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris dan auditor. Hal ini merupakan
bentuk
pertanggungjawaban
manajemen
terhadap
perusahaan dan para pemegang saham.
1
Busyra Azheri.2011.Corporate Social Responsibilty dari Voluntary menjadi Mandatory, (Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada), Hal. 13.
3
4) Responsibilitas (Responsibility) Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari berbagai aspek, seperti aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek keuangan. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab perusahaan sebagai bagian lembaga dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini lahir atas dasar kesadaran dimana setiap kewenangan
yang
dimiliki
mempunyai
konsekuensi
terhadap
tanggung jawab, baik dalam bentuk tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab untuk mengindari penyalagunaan kekuasaan sehingga menciptakan profesionalisme, menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat. Tanggung jawab sosial (social responsibility) mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Tanggung jawab sosial juga mengandung interprestasi yang sangat berbeda terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan. Untuk itu, dalam rangka memudahkan pemahaman banyak ahli mencoba menggaris bawahi prinsip dasar yang terkandung dalam tanggung jawab sosial. Crowther David (2008) mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial menjadi 3 (tiga) yaitu : 2 1.
Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa
2
Nor Hadi.2011.Corporate Social Responsibility, Graha Ilmu.Yogyakarta.Hal 59
4
depan. Dengan demikian, sustainability berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana masyarakat memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa datang. 2.
Accountability,
merupakan
upaya
perusahaan
terbuka
dan
bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal. 3.
Transparency,
merupakan
prinsip
penting
bagi
pihak
eksternal.
Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan
untuk
mengurangi
ketidakjelasan
informasi
dan
pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan. Di dalam ragam tanggung jawab perusahaan terdiri dari 3 (tiga) dimensi, menurut Post (2002) : 3 a)
Economic
Responsibility,
keberadaan
perusahaan
ditujukan
untuk
meningkatkan nilai bagi shareholder, seperti : meningkatkan keuntungan / laba, harga saham, pembayaran dividen, dan jenis lainnya. Disamping itu, perusahaan juga perlu meningkatkan nilai bagi para kreditur yaitu kepastian perusahaan dapat mengembalikan pinjaman berikut bunga yang dikenakan. b) Legal Responsibility, sebagai bagian anggota masyarakat, perusahaan memiliki tanggungjawab mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Termasuk, ketika perusahaan sedang menjalankan aktivitas operasi maka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan perundangan. 3
Ibid. Hal 61
5
c) Social Responsibility, merupakan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan dan para pemangku kepentingan. Social Responsibility menjadi satu tuntutan ketika operasional perusahaan mempengaruhi pihak eksternal. Dalam melakukan perencanaan tanggungjawab sosial bagi perusahaan merupakan suatu hal yang penting. Perencanaan menjadi satu keseriusan perusahaan dalam ikut berpartisipasi dan empati terhadap berbagai masalah lingkungan dan sosial. Tanggungjawab sosial perusahaan didudukan sebagai strategi bisnis perusahaan yang berarti perusahaan menggunakan tanggungjawab sosial sebagai media untuk membangun strategi bisnis. Perusahaan memiliki tujuan dimasa yang akan datang untuk ikut serta dalam pembangunan di dalam masyarakat maupun didalam lingkungannya yang dapat mendukung nilai tambah secara ekonomi bagi perusahaan. Tanggungjawab sosial perusahaan didudukan sebagai strategi bisnis perusahaan yang berarti perusahaan menggunakan tanggungjawab sosial sebagai media membangun strategi bisnis. ini berarti paradigma pengembangan strategi perusahaan lewat memperhitungkan kesepahaman, kemanfaatan, keberpihakan dan empati kepada masyarakat. Salah satu bentuknya adalah strategi pemasaran dan promosi yang menyatu dengan kegiatan kemitraan dan bina lingkungan sehingga menghasilkan rasa simpatik dari banyak pihak. Perusahaan juga banyak mengunakan simbol-simbol dan dimensi social resposibility menjadi bagian tak terpisahkan dalam membangun nilai perusahaan. 4
4
Hendrik Untung Budi. Corporate Social Responsibility, Cet. 2. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
hal 23.
6
Pada prinsipnya Corporate Social Responsibility merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para stakeholders, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan seperti karyawan, pelanggan, dan masyarakat pada umumnya. Setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan dari usahanya yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung bagi lingkungan disekitarnya. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya kesinergian dalam pengimplementasikannya antara 3 (tiga) aspek yaitu ; 5 aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Aspek sosial meliputi pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, dan penguatan kelembagaan (secara internal,
termasuk
kesejahteraan
karyawan).
Aspek
Ekonomi
meliputi
kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit mikro kecil dan menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastrukstur ekonomi dan usaha produktif lain. Aspek lingkungan meliputi penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, serta penggunaan produksi dan energi yang efisien. Salah satu perwujudan dari peran pemerintah di bidang ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pelaku ekonomi nasional terdiri dari 3 (tiga) bentuk badan usaha, yaitu : swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Koperasi. Artinya konstitusi memaklumatkan bahwa di Indonesia terdapat
5
Busyra Azheri.2011.Corporate Social Responsibilty dari Voluntary menjadi Mandatory, (Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada), Hal. 35.
7
perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara, atau Badan Usaha Milik Negara disamping usaha di sektor swasta dan koperasi. Sejalan dengan perkembangannya pencapaian tujuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai misi untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara memainkan peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian khususnya mendorong pertumbuhan sektor industri, membuka serta memperluas kesempatan usaha. Sehingga peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi stategis karena memperlancar jalannya roda ekonomi nasional. 6 Pembinaan usaha kecil oleh BUMN dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dab Perusahaan Perseroan (Persero). Biaya Pembinaan usaha kecil dibebankan sebagai biaya perusahaan.
Dengan
terbitnya
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba sebesar 1% - 5% dari laba setelah pajak. Nama program saat itu lebih dikenal dengan Program Pegelkop (Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi). Pada tahun 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316 /KMK.016/1994 tanggal
6
Jurnalis Asuransi Indonesia, Kiprah Jamsostek Pada Milenium Ketiga hal 4, Jakarta 20 Oktober 1999
8
27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara. 7 Dengan adanya perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, pedoman pembinaan terhadap usaha kecil beberapa kali mengalami penyesuaian yaitu melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembinan BUMN Nomor Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN, Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Untuk pembinaan usaha kecil BUMN yang dilakukan BUMN tidak lepas dari beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti : 8 a)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Penjelasan Pasal 16 :...” Lembaga pembiayan menyediakan dukungan modal untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil antara lain meliputi skim modal awal, modal bergulir, kredit usaha kecil, kredit program dan kredit modal kerja usaha kecil, kredit kemitraan, modal ventura, dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara, anjak piutang dan kredit lainnya.”
7
http://www.pkblbumnexpo.com/sejarah-pkbl/gramediaexpo
8
http://blog.umy.ac.id/akbar/2010/jurnalakutansi
9
b)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pasal 2 :....” Salah satu tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.” Pasal 88 ayat (1) :... BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil / koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.”
c)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 21 : “......Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya. Program Kemitraan secara umum merupakan suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi lebih mandiri dan tangguh. Peranan umum BUMN meliputi 3 hal yaitu : kontributor perekonomian
negara,
pengelola
sumberdaya
strategis
dan
agen
pembangunan ( wilayah sekitar : “ Program Bina Lingkungan ” dan Usaha Kecil : ” Program Kemitraan “). Dalam hal ini PT. JAMSOSTEK (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang ikut berperan serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program khususnya yaitu program kemitraan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 dan Keputusan Direksi PT. JAMSOSTEK (Persero) Nomor : Kep/34/022010 tentang Penetapan Rencana Kerja Dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT.
10
JAMSOSTEK (Persero) Tahun Buku 2010. Ruang lingkup program kemitraan PT. JAMSOSTEK (Persero) berdasarkan Keputusan Direksi PT. JAMSOSTEK (Persero) Nomor : Kep/34/022010 meliputi : a.
Menyalurkan pinjaman dalam rangka peningkatan produktivitas kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk Koperasi yang potensial untuk menjadi Mitra Binaan pada 8 sektor usaha meliputi : Sektor Industri, Sektor Perdagangan, Sektor Pertanian, Sektor Peternakan, Sektor Perkebunan, Sektor Perikanan, Sektor Jasa dan Sektor Lainnya.
b.
Memberikan bantuan pembinaan dalam bentuk hibah kepada Mitra Binaan melalui bantuan pada bidang pendidikan dan pelatihan, bidang promosi dan pameran, pemagangan, penelitian serta pengembangan.
c.
Melaksanakan kerjasama penyaluran pinjaman dengan BUMN dan atau Lembaga Penyalur sesuai ketentuan yang berlaku.
d.
Melaksanakan kegiatan pembinaan dalam bentuk pelatihan kepad pelaksana program kemitraan.
e.
Melaksanakan monitoring atas perkembangan usaha Mitra Binaan.
f.
Melakukan upaya pembenahan data Mitra Binaan.
g.
Melakukan upaya penghapusbukuan atas pinjaman bermasalah. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk memberikan pembahasan yang lebih mendalam mengenai peran dan fungsi program kemitraan
PT.
dalam bentuk
JAMSOSTEK
(Persero)
yang
akan
dituangkan
tesis dengan judul, “Analisis Yuridis Peran dan Fungsi
11
PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Palopo Dalam Pelaksanaan Program Kemitraan.”
B. Perumusan Permasalahan Dari uraian diatas dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut : 1.
Bagaimana peran dan fungsi PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Palopo dalam pelaksanaan program kemitraan ?
2. Hambatan apakah yang terjadi dalam pelaksanaan program kemitraan ? 3. Upaya apakah yang dilakukan PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Palopo dalam mengatasi hambatan ?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui peran dan fungsi PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Palopo dalam pelaksanaan program kemitraan. 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program kemitraan. 3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Palopo dalam hal terdapatnya hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program kemitraan.
12
D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Praktis Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Palopo dalam program Corporate Social Responsibility di wilayah kerja dan juga hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program Corporate Social Resposinsibilty (CSR) tersebut yang salah satunya melalui program kemitraan. 2. Manfaat Teoritis Dalam penelitian ini juga akan membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007, sehingga diperolehnya data yang relevan terhadap permasalahan yang akan dipecahkan melalui penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program kemitraan di Kantor PT. JAMSOSTEK seluruh Indonesia.
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran penulis di beberapa fakultas hukum termasuk di arc.ugm.ac.id perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada belum ada pembahasan penelitian mengenai peran dan fungsi PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Palopo dalam pelaksanaan program kemitraan seperti judul yang penulis ambil. Namun seandainya penelitian ini sudah ada tanpa sepengetahuan penulis, maka penelitian ini dapat melengkapi penelitian yang sebelumnya.
13
Pada kesempatan ini penulis ingin membahas lebih mendalam mengenai peran dan fungsi PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Palopo dalam hal pelaksanaan program kemitraan. Maka penelitian yang akan dilakukan penulis merupakan penelitian asli yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya di PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Palopo oleh pihak lain.
F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan urutan sebagai berikut : BAB I
: Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II
: Tinjauan Pustaka Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam melakukan analisa pada penelitian ini.
BAB III
: Metode Penelitian Bab ini berisi metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.
BAB IV
: Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini berisi gambaran secara umum yang ada pada organisasi dan menjelaskan hasil temuan atas identifikasi masalah serta analisanya menggunakan metodelogi yang telah disiapkan.
14
BAB V
: Penutup Bab ini merupakan bab terakhir, memuat kesimpulan dari penelitian dan saran yang diberikan sebagai hasil penelitian.
