1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pembangunan Nasional di Indonesia ternyata selain membawa dampak yang positif yang salah satunya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, juga membawa dampak negatif, yang mana menyebabkan timbulnya pengaruh-pengaruh buruk dalam penerapan maupun prosesnya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sebab masing-masing saling mempunyai berbagai kepentingan, seperti kepentingan jiwa raga, harta benda, kemerdekaan diri, kehormatan dan lain-lain. Tetapi adakalanya kepentingan-kepentingan masyarakat itu bersamaan, karenanya diperlukan kerjasama, namun kadangkadang kepentingan itu bertentangan, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang membatasi hak-hak dan kewajiban masing-masing supaya jangan saling berbenturan. Jika misalnya norma-norma itu tidak ada dalam masyarakat, tentu setiap orang akan bertindak sendiri-sendiri, sebab didorong oleh nafsunya. Setiap orang akan lebih mengutamakan dan membela kepentingan orang lain, yang akan menyebabkan timbulnya kekacauan dalam masyarakat. Itulah sebabnya, maka seluruh dunia orang harus bertindak dalam masyarakat menurut peraturan-peraturan itu berasal dari norma-norma agama, aturanaturan kesusilaan, kebiasaan, adat istiadat atau peraturan dari pemerintahnya sendiri.
2
Kejahatan kesusilaan atau moral offenses dan pelecehan seksual atau sexsual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan kesusilaan yang melibatkan berbagai golongan dalam masyarakat di Indonesia. Dengan meningkatnya tindak pidana kesusilaan dewasa ini memerlukan penanganan yang serius dari aparat penegak hukum, karena masalah kejahatan kesusilaan ini khusunya zina dimana kejahatan ini sering disebut. Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual dewasa ini merupakan bagian penting dari masalah bangsa-bangsa dunia. Dalam perjanjianperjanjian ekstradisi, semua jenis tindak pidana di bidang kesusilaan ditempatkan sebagai salah satu dari beberapa tindak pidana lainnya yang dapat di ekstradisi. Konstruksi hukum yang ajeg untuk mengantisipasi tindak pidana di bidang kesusilaan khususnya di Indonesia memerlukan penelitian yang seksama dan menyeluruh atas faktor sosial, budaya dan struktural atau sobural. Disamping
disebabkan
oleh
masalah-maslah tersebut
masalah
kejahatan kesusilaan ini disebabkan pula oleh masalah pornografi seperti situs-situr porno yang begitu mudah untuk di akses baik melalui warnet atau ditempat seperti sport area melalui laptop dan dirumah dengan fasilitas internet.
3
Pergeseran budaya dan norma-norma sosial dalam masyarakat yang diakibatkan karena maraknya pornografi yang berkembang dalam masyarakat melalui internet mengakibatkan meningkatnya kejahatan-kejahatan kesusilaan yang lambat laun tanpa disadari kejahatan kesusilaan ini terjadi peningkatan khususnya didaerah yang tingkat kerawanan sosialnya tinggi. Berdasarkan latar belakang masalah dan dengan adanya kenyataankenyataan sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mencoba meneliti, hubungan atau pengaruh VCD porno terhadap meningkatnya kejahatan seksual di Kota Cirebon. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengambil judul penelitian : KAJIAN KRIMINOLOGIS TENTANG PENAYANGAN VCD PORNO TERHADAP PENGARUHNYA ATAS MENINGKATNYA KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA CIREBON.
B. Identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah dampak peredaran VCD porno terhadap meningkatnya kejahatan seksual di kota Cirebon ? 2. Bagaimanakah Upaya untuk meminimalisir terjadinya peredaran VCD porno terhadap meningkatnya kejahatan seksual di kota Cirebon ?
C. Tujuan Penelitian Yang menjadi tujuan Penelitian penulisan ini adalah :
4
1. Untuk mengetahui dampak peredaran VCD porno terhadap meningkatnya kejahatan seksual di Kota Cirebon. 2. Untuk dapat mengetahui upaya meminimalisir terhadap meningkatnya kejahatan seksual di Kota Cirebon.
D. Kerangka Pemikiran Secara yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang itu haruslah diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan pidananya. Sedangkan pengertian penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undng pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. 1) Pengertian tindak pidana merupakan pengertian pokok dan sangat penting dalam hal ini hukum pidana. Karena merupakan pengertian yuridis maka tidaklah mudah untuk memberikan perumusan atau definisi terhadap istilah tindak pidana. Projodikoro memberikan definisi singkat mengenai pengertian tindak pidana, bahwa ” tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.”2)
1)
J.E. Sahetapy dan Mardjono Reskodipturo. “Paradoks Dalam Kriminologi”. Radjawali Press. Jakarta 1982, hlm 42. 2) Ibid, hlm 37.
5
Istilah tindak pidana dapat digunakan istilah pembuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan pidana dilarang dan diancam dengan pidana , barang siapa melanggar larangan tersebut. Suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila : 3) 1. Melawan hukum 2. Merugikan masyarakat 3. Dilarang oleh aturan pidana 4. Pelakunya diancam dengan pidana Perumusan dari perbuatan yang dapat dipidana berupa larangan atau perintah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Di dalam pemidanaan harus sesuai dengan syarat pemidanaan haruslah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum yang merupakan penilaian objektif terhadap perbuatan. Dipidananya seseorang tidak cukup memenuhi syarat melawan hukum tetapi harus terdapat syarat unsur kesaksian maksudnya, perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berkaitan dengan azas tiada pidana tanpa kesaksian. Dalam ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 04 Tahun 2004 tentang Kekusaan Kehakiman bahwa : 4) ” Tiada seorangpun dapat dijatuhi hukuman pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang,
3) 4)
Ibid, hlm 57. Abdul Rachman, Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia, Alumni Bandung, 1991, hlm 21.
6
mendapat keyakinan bahwa orang yang dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dapat dianggap berbuat lain jika memang ingin melakukan perbuatan demikian. Tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan TAP MPR NOMOR II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, yaitu : 5) “Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan aman”. Pembangunan itu sendiri adalah suatu proses yang menimbulkan perubahan-perubahan dalam segala segi kehidupan masyarakat yaitu dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang pertahanan dan keamanan, bidang pendidikan, bidang hukum dan lain-lainnya. Pembangunan di bidang hukum pada hakekatnya adalah memberikan perlindungan (Sosial Defence) yang salah satunya adalah mencegah dan memberantas setiap bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini cenderung meningkat.
5)
Oemar Senoadji, “Mass Media dan Hukum”, Bina Cipta, Bandung, 1974, hlm. 141
7
Hal tersebut sejalan dengan penegasan hasil kongres PBB ke 6 tahun 1980 di Carakas, tentang Pencegahan kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku yang antara lain menyatakan bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dari kondisi yang menimbulkan kejahatan. Telah kita ketahui bersama, bahwa akhir-akhir ini perkembangan mengenai kejahatan seksual cenderung meningkat. Keadaan inilah yang mendorong para penegak hukum dan para ahli hukum serta orang-orang yang menaruh perhatian terhadap kehidupan manusia untuk mempelajari dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan seksual tersebut. Tentunya hal ini tidaklah cukup memperhatikan satu faktor melainkan harus pula memperhatikan berbagai macam faktor. Para ahli kriminologi berpendapat bahwa secara garis besar faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang melakukan suatu kejahatan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu :6)
1. Faktor yang terdapat dari luar pribadi pelaku itu sendiri, yaitu berupa pengaruh lingkungan, pengaruh kemajuan teknologi, pengaruh pendidikan dan sebagainya. 2. Faktor yang terdapat dalam diri pribadi pelaku itu sendiri, yaitu berupa faktor biological dan psychological.
6)
J.E. Sahetapy dan Mardjono Reskodipturo, Op Cit, hlm 60.
8
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka pembahasan selanjutnya akan lebih baik dititik beratkan pada masalah yang terdapat dari luar pribadi pelaku itu sendiri, khususnya dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kemajuan teknologi di Indonesia yang akhir-akhir ini sangat disukai oleh semua lapisan masyarakat adalah media elektronik VCD.
E. Kegunaan Penelitian Dalam penelitian ini kegunaan dibagi menjadi dua bagian : 1. Kegunaan Teoritis Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Hukum Pidana pada umumnya dan Kriminologi pada umumnya. 2. Kegunaan Praktis Diharapkan untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan dapat juga berguna bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum serta bagi siapa saja yang memerlukannya umumnya bagi praktisi hukum untuk penelitian lanjutan berdasarkan masalah-masalah baru yang sama.
F. Metode Penelitian Dalam Pembahasan permasalahan ini, penulis melakukan penelitian dengan pendekatan yang bersifat yuridis empiris yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan perpustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisis dan
9
diinterprestasikan dengan memberikan kesimpulan atau suatu cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan atau melukiskan keadaan subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah : 1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan permasalahan yang dibahas. 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dari buku, majalah atau tulisan ilmuwan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas. Sedangkan dalam mendapatkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 1. Wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung, baik dengan masyarakat maupun dengan aparat hukum di kota Cirebon. Sedangkan bentuk pertanyaan yang diajukan oleh penulis adalah pertanyaan yang sudah penulis persiapkan sebelumnya. 2. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca buku, majalah atau tulisan ilmuwan lainnya, yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
G. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di wilayah kota Cirebon.
10
H. Sistematika Penulisan Sistematika penulisannya terdiri dari 5 bab yang terperinci sebagai berikut : BAB I
Merupakan Bab Pendahuluan yang menjelaskan Latar belakang masalah, pemikiran,
Identifikasi
masalah,
Kegunaan
Tujuan
penelitian,
penelitian,
Metode
Kerangka
penelitian,
Lokasi
penelitian dan Sistematika penulisan. Bab II
Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Kesusilaan yang didalamnya menguraikan tentang : Pengertian Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Dasar hukum kejahatan Terhadap Kesusilaan, Dasar hukum Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Bentuk-bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.
Faktor
penyebab
timbulnya
kejahatan
terhadap
kesusilaan. Bab III Kejahatan Kesusilaan dan Peredaran VCD Porno Di Kota Cirebon yang menguraikan :
Penanganan peredaran VCD porno di kota
Cirebon, Data kasus kejahatan seksual di kepolisian kota Cirebon, dan Penanganan kasus Tindak Pidana kejahatan Perzinahan di kepolisian kota Cirebon; Bab IV Pembahasan Kriminologis Tentang Pengaruh Peredaran VCD Porno Atas Kejahatan Kesusilaan Di Kota Cirebon yang menguraikan dampak peredaran VCD porno terhadap meningkatnya kejahatan seksual di kalangan generasi muda, Upaya meminimalisir terhadap
11
meningkatnya kejahatan seksual di kalangan generasi muda yang diakibatkan VCD porno.
Bab V
Kesimpulan dan Saran, Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran.
DAFTAR PUSTAKA.
