BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Dalam kehidupan sehari-hari, setiap subjek hukum (badan hukum atau individu) pasti pernah mengalami kesulitan keuangan. Kadangkala penghasilan yang diterima ternyata tidak cukup untuk membayar kewajiban tagihan kepada para kreditor. Bisa jadi hal itu terjadi karena penghasilan yang diterima ternyata tidak sesuai dengan yang direncanakan. Misalnya, karena pemutusan hubungan kerja atau piutang yang tidak kunjung dibayar, yang menyebabkan hilangnya sumber penghasilan. Atau karena pengeluaran yang telah direncanakan ternyata tidak dapat dipenuhi. Misalnya, terjadi kenaikan harga pokok, adanya kebutuhan mendadak atau alokasi belanja berlebihan dan yang semestinya. Secara populer, masyarakat mengenal keadaan itu sebagai bangkrut (Lilik Mulyadi, 2010 : 45). Pada dasarnya, dikaji dari perspektif etimologis terminologi kepailitan berasal dari kata pailit yang berasal dari beberapa bahasa. Kata pailit dalam bahasa Perancis dikenal sebagai failite yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Kemudian dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi failliet dan dalam sistem hukum anglo saxon/case law dikenal dengan sebutan Bankcuptcy Act. Tegasnya, dalam terminologis bahasa Indonesia kata pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan adanya situasi berhenti membayar. 1
Dikaji dari perspektif sejarah pengaturannya, kepailitan mulai dikenal, tumbuh dan diatur dalam ketentuan hukum Romawi. Kemudian berkembang dalam hukum Perancis, Belanda, Amerika Serikat, Inggris dan akhirnya Indonesia. Pada ketentuan hukum Perancis kepailitan pada mulanya diatur dalam Ordonnance du Commerce Bab XI tentang Des Faillittes et Banqueroutes yang akhirnya disempurnakan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Code de Commerce). Kemudian, di Belanda Kepailitan semula diatur dalam Regelingen over Voorzieningen In gevaal
van
Onvermongen
van
Kooplieden
(Peraturan
tentang
Ketakmampuan Pedagang) dan berikutnya diganti menjadi Faillissementwet 1893. Pada Negara Amerika Serikat mula-mula kepailitan diatur dalam The Banckruptcy Act Of 1800 dan kemudian mengalami beberapa pergantian. Untuk di Inggris hukum kepailitan diatur dalam The Statute of Bankrupts 1570, kemudian di Indonesia Kepalitian mula-mula diatur dalam Faillissementsverordening (S. 1905-217 jo. S. 1906-348), Perpu No. 1 Tahun 1998 jo UU No. 4 Tahun 1998 dan terakhir diperbaharui dan ditambah dengan UU No. 37 Tahun 2004 (Lilik Mulyadi, 2010 : 45). Apabila dikaji dari perspektif pengertiannya, makna kepailitian dapat dikaji dari pandangan doktrina, leksikon dan normatif. Fred B.G. Tambunan menyebutkan kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditornya. Munir Fuady menyebutkan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sita umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para 2
kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor. Dikaji dari perspektif normatif, Kepailitan telah diatur oleh UU. Ketentuan Pasal 1 Faillissementsverordening (S. 1905-217 Jo. S. 1906-348) menyebutkan kepailitan sebagai : “Setiap berutang (debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditor), dengan putusan hakim dinyatakan dalam kedaan pailit”. Menurut Lilik Mulyad (2010 : 46) Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 menyebutkan bahwa: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya”. Berikutnya, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dinyatakan kepailitan merupakan : “sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU ini”. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan yang dapat dinyatakan dalam keadaan pailit adalah : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri/ maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. 3
Penulis
hendak
meneliti
Putusan
Nomor
04/PKPU/2009/PN.Niaga.Sby. dimana Bank Mandiri memohon pailit atas PT. Dewata Royal Intenational pengelola Hotel Aston dan Spa di Bali, dengan Direktur Utama Rustandi Jusuf. Adapun kronologisnya yang dihadapi PT. DRI adalah bahwa permasalahan hukum yang dihadapi oleh Rustandi Jusuf bermula pada tanggal 16 Juli 2009 ketika PT.DRI mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., (selanjutnya disebut Bank Mandiri) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor 1340/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. Bahwa gugatan diajukan oleh PT. DRI karena PT. DRI merasa dirugikan oleh Bank Mandiri yaitu terkait dengan pemberian kredit Rupiah dari Bank Exim (yang kemudian merger dan sekarang menjadi Bank Mandiri) yang diterima langsung oleh PT DRI dalam wujud Rupiah, dimana ditandai adanya pembukaan rekening Debitor, Giro Rupiah yang dibuktikan sebagai rekening pencairan/penarikan kredit dan pembayaran kembali angsuran dan bunga Rupiah, serta dibukukan dalam laporan rekening Koran Rupiah namun Bank Eksim melakukan penagihan dengan US Dollar. Bahwa Bank Exim ternyata tidak pernah membuka rekening Giro Valas US Dollar, sebelumnya dalam perjanjian akan memberikan kredit US Dollar apabila bank membuka rekening giro Valas US Dollar. Namun dalam perjalanannya (setelah merger menjadi Bank Mandiri) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, PT. DRI diminta untuk melakukan pembayaran dengan setoran US 4
Dollar dan Bank baru membukakan rekening Giro Valas US Dollar guna menyetorkan US Dollar tersebut, serta secara sepihak telah menutup rekening Debitor Giro Rupiah. PT. DRI pada hakekatnya tidak memahami prosedur perbankan, sehingga tetap melakukan pembayaran dengan US Dollar ke rekening baru dan pembayaran kredit dengan US Dollar itu dilakukan dengan lancar serta tidak pernah macet. Proses pailit diduga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan tindakan kurator dalam pengurusan harta pailit diduga juga bertentangan dengan Undang-undang Kepailitan. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengajukan judul “Kepailitan Perseroan
Terbatas
Dan
Kewenangan
Kurator
Dalam
Proses
Pemberesan Budel Pailit”.
1. Permasalahan Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penulisan tesis ini antara lain : 1.
Bagaimanakah prosedur kepailitan dan kewenangan kurator terhadap PT. Dewata Royal International selaku pengelola Hotel Aston dan Spa Bali?
2.
Bagaimanakah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan kurator dalam proses pailit PT. Dewata Royal International dan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor pailit dalam perkara Putusan Nomor 4/PKPU/2009/PN.NIAGA.Sby tanggal 1 Oktober 2009? 5
2.
Keaslian Penelitian Penelitian
tentang
Kepailitan Perseroan
Terbatas
Dan
Kewenangan Kurator Dalam Proses Pemberesan Budel Pailit pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun ditinjau dari latar belakang, permasalahan, dan tujuan dari penelitiannya, penelitian-penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini, yang meneliti tentang proses kepailitan dan penyalahgunaan kewenangan kurator. Judul pertama yakni atas nama Rahmat mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana pada tahun 2014 dengan judul Tesis Penguasaan Boedel Pailit dalam Proses Kepailitan atas Kredit Sindikasi (Tinjauan Putusan Kasasi Nomor 135 K/Pdt.Sus/2011). Berbeda dengan Penulis, Penulis menambahkan mengenai teori kewenangan kurator dan perlindungan hukum.
3. Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian Tesis ini: a.
Memberi gambaran yang utuh dari kasus tentang kepailitan.
b.
Dapat menguraikan mengenai dan kewenangan kurator.
c.
Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan undang-undang kepailitan.
6
B.
Tujuan Penelitian Tujuan umum dari penulisan Tesis ini adalah untuk menelusuri prosedur kepailitan dan kewenangan kurator menurut Undang-undang Kepailitan. Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan Tesis ini adalah : 1.
Untuk mengetahui dan menggambarkan prosedur kepailitan dan kewenangan kurator terhadap PT. Dewata Royal International selaku pengelola Hotel Aston dan Spa Bali.
2.
Untuk mengetahui dan menggambarkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan kurator dalam proses pailit PT. Dewata Royal International dan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor pailit dalam perkara Putusan Nomor 4/PKPU/2009/PN.NIAGA.Sby tanggal 1 Oktober 2009.
7
