BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG Pergeseran paradigma pengelolaan anggaran daerah, dari pengelolaan
yang mengedepankan sistem top down menuju pengelolaan bottom-up. Hal ini menggambarkan adanya keinginan kuat untuk memposisikan masyarakat sebagai sasaran utama kebijakan anggaran daerah (APBD). Secara teknis, peraturan hukum yang mengatur pengelolaan bottom-up ialah Surat Edaran Bersama Menteri dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikeluarkan tiap tahun anggaran. Dalam Peraturan tersebut, mengharuskan partisipasi masyarakat dalam pembahasan APBD yang melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES), Musyawarah Rencana Pembangunan
Kecamatan
(MUSRENBANGKEC),
dan
Musyawarah
Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA). Ketiga tahap tersebut diyakini sebagai sistem yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, dan pada akhirnya APBD akan terfokuskan kedalam kebutuhan tersebut.1 Hasil kegiatan Musrenbang dijadikan sebagai acuan untuk menyusun Rancangan Kegiatan Pemerintahan Daerah (RKPD). RKPD dijadikan sebagai acuan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA). KUA dan PPA dijadikan sebagai acuan untuk menyusun Satuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Dari dokumentasi SKPD dijadikan
1
Salahudin. Korupsi Demokrasi dan Pembangunan Daerah. 2012. Hal:36
1
sebagai acuan untuk menyusun RAPBD dan dibahas lebih lanjut untuk disyahkan sebagai APBD. 2 Sebagai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan, Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tata
Rencana
Cara Penyusunan,
Pembangunan
Kabupaten/Kota wajib
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Daerah, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah menyusun
Rencana
Kerja
Pembangunan
Daerah
(RKPD) Provinsi dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten / Kota sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 2009 – 2013.3 Selain itu, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis SKPD dan bahan masukan untuk finalisasi RKPD, dan setiap SKPD Kabupaten / Kota menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis SKPD Kabupaten / Kota dan bahan penyempurnaan RKPD Kabupaten / Kota. Penyusunan berbagai dokumen rencana tahunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi
2
http://bappedanews.blogspot.com/2010/07/mengawal-rtrw-provinsi-ntb-permasalahan.html diakses pada tanggal 26 januari 2012. 3 Ibid.
2
seluruh
pelaku
pembangunan
dalam forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan (MUSRENBANG).4 Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 1 Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan,
Bappeda
menyiapkan
rencana awal RKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2011 merupakan pedoman bagi penyusunan RAPBD 2011 yang akan ditetapkan secara bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah. RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai :5 (1). Acuan
bagi
seluruh
pelaku pembangunan dalam menjabarkan
seluruh kebijakan publik. (2). Pedoman dalam penyusunan APBD sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun, dan (3). Jaminan kapasitas kebijakan sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Musrenbang merupakan media utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan khususnya diserluruh daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme “bottom-up planning”, dimulai dari Musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang kabupaten/kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil Musrenbang
4
Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah. http://bappedanews.blogspot.com/2010/07/mengawal-rtrw-provinsi-ntb-permasalahan.html diakses pada tanggal 26 januari 2012. 5
3
kabupaten/kota juga digunakan sebagai masukan untuk Musrenbang provinsi, dan Musrenbang nasional.6 Isu perencanaan dan penganggaran partisipatif semakin penting kedudukan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari digunakannya pendekatan partisipatif dalam pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional dan Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2009-2013. Pendekatan partisipasi dilaksanakan agar kebijakan dan program yang dihasilkan dan dilaksanakan lebih mengakomodasi kebutuhan masyarakat ditingkat bawah.7 Dalam pelaksanaannya, Musrenbang saat ini di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB) belum berjalan sesuai dengan harapan. Masih banyak masalah-masalah yang terjadi diseputar Pelaksanaan musrenbang, antara lain rendahnya tingkat akomodasi usulan hasil musrenbang di APBD, peserta musrenbang yang tidak mencerminkan kelompok masyarakat (didominasi oleh elit tokoh dan aparat), proses yang cenderung formalities dan jauh dari kriteria perencanaan partisipatif, kapasitas peserta dari warga yang masih relatif rendah/belum merata dan lain sebagainya. Berbagai persoalan ini menjadikan masyarakat mulai jenuh dan apatis dengan proses yang partisipasi melalui musrenbang yang setiap tahun dijalani baik upacara ritual tahunan yang kering
6
Pasal 18 UUD 1945, Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari tugas – tugas pemerintahan di daerah. 7 Ibid
4
tanpa ruh partisipasi dan jauh dari tujuan sesungguhnya yang ingin dicapai, yaitu Anggaran yang pro rakyat. berkeadilan dan berkelanjutan.8
B.
RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka
rumusan masalah yang akan diteliti adalah ”Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2011 di kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB)”?
C.
TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penulisan skripsi
ini adalah untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2011 di kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB).
D.
MANFAAT PENELITIAN Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah
diuraikan diatas,tentunya peneliti mengharapkan manfaat dari hasil penelitian yang telah dilakukan baik secara akademis maupun secara praktis, yakni; 1. Secara Akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan pengetahuan dalam khasanah mahasiswa Ilmu Pemerintahan 8
http://issuu.com/suarantb/docs/snt12012011 diakses pada tanggal 26 januari 2012
5
khususnya yang sebagai pembelajaran berkaitan dengan konsep Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tahun 2011 di kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB). 2. Secara Praktis Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi, masukan-masukan bagi aparatur Pemerintah Daerah, khususnya Instansi BAPPEDA di Kabupaten Dompu, serta sebagai acuan pemerintah dalam pelaksanaan MUSRENBANG yang efektif ditahun-tahun selanjutnya, dalam proses Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tahun 2011 di kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB).
E.
DEFINISI KONSEPTUAL Definisi konseptual merupakan rencana yang terdapat pada judul
penelitian, supaya terjadi pada penjelasan dan keterangan tentang suatu hal yang berbeda atas inti dari judul tersebut. Definisi konseptual merupakan definisi yang dipakai dalam unsure dari suatu penjelasan umum serta peristiwa-peristiwa tertentu, sedangkan yang dimaksud konsp merupakan suatu yang suadah terjadi ketentuang dari apa yang kita amati. Dalam penelitian telah ditengkan bagian yang penting, karena definisi konseptual digunakan agar penelitian yang akan dilakukan lebih focus, lebih mudah serta terarah. Dengan mengacu pada judul “Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tahun 2011 di Kabupaten Dompu
6
Pripinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)”, maka dijelaskan secara rinci adalah sebagai berikut: 1. Efektifitas Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. atau Efektivitas secara umum menunjukan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan dan tepat sasaran dalam musrenbang.9 2. Pelaksanaan Pelaksanaan Musrenbang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi,permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang. Perencanaan Pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumbersumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Perencanaan pembangunan ditujukan untuk pemerataan pembangunan, yaitu meminimalkan kesenjangan yang ada dengan mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap, stabilitas ekonomi, memperluas lapangan kerja dan mewujudkan kemandirian pembangunan ( Bintoro: 1985:25).10
9
http://othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentang-efektivitas.html diakses pada tanggal 27 Januari 2012 10
http://forenbangdakabbandung.blogspot.com/2011/01/petunjuk-teknis-pelaksanaanmusrenbang.html diakses pada tanggal 27 Januari 2012
7
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Musrenbang merupakan media utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan khususnya diserluruh daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme “bottom-up planning”, dimulai dari Musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang kabupaten/kota, dan Musrenbang yang bermakna musyawarah akan mampu
membangun
kesepahaman
tentang
kepentingan
dan
kemajuan
pembangunan dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar. Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang)
agar
dapat
menyepakati
Rencana
Kerja
Pembangunan (RKP) tahunan yang direncanakan.11
F.
DEFINISI OPERASIONAL Definisi operasional adalah definisi suatu langkah penting dalam
penelitian karna berperan sebagai alat untuk mengukur variable. Devinisi operasiional juga merupakan suatu unsur yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu varibel dapat dilihat melalui indikator-indikator yang ada atau yang terjadi.
11
ibid
8
Dengan demikian definisi operasional merupakan penetapan dari indikator-indikator yang akan dipelajari dan dianalisa, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran yang jelas, diantaranya sebagai berikut: 1.
Kondisi Permasalahan Pembangunan Daerah (Identifikasi Masalah) Program pembangunan yang dirumuskan melalui musrenbang harus dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah yang sedang dihadapi. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Dompu dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku.
2.
Pelaksanaan Musrenbang Musrenbang merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. musrenbang menjadi lebih bermakna karena menjadi media segenap
pelaku
kepentingan
utama konsultasi publik
bagi
untuk menyelaraskan prioritas
pembangunan dan sasaran pembangunan daerah; dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Dompu dilaksanakan melalaui tiga tahap pelaksanaan musrenbang yakni, Musrenbangdes/kel, Musrenbangkec, Musrenbang Kabupaten (RKPD) dan pelaksanaan Musrenbang memiliki landasan hukum penjelasan singkat sebagai berikut: a) Landasan Hukum Landasan hukum pelaksanaan Musrenbang pada suatu daerah termasuk di daerah Kabupaten Dompu dapat mengacu pada
9
peraturan hukum yang lebih tinggi. Ada banyak peraturan yang dapat dijadikan landasan hukum pelaksanaan musrenbang daerah kabupaten Dompu, sebagaimana dalam aturan yang berlaku (Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Musrenbang. b) Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan Musrenbang tingkat Desa adalah Masyarakat desa yang mulai dari Ketua RT/RW, Tokoh-tokoh Masyarakat (tokoh agama dan tokoh adat), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Tani,
Kelompok
Nelayan,
Pemuda,
dan
berbagai
lapisan
masyarakat desa yang memiliki kebutuhan riil dapat berpartisipasi dalam melakukan formulasikan kebijakan pembangunan bersama pemerintahan desa. Hasil dari formulasi kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan atau dokumen pembangunan desa yang akan
diajukan
kepada
Pemerintahan
Kabupaten
melalui
Musrenbang tingkat Kecamatan. c) Musrenbang Tingkat Kecamatan Musrenbang
Tingkat
Kecamatan
adalah
musyawarah
perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menghimpun dan menyeleksi program pembangunan diberbagai desa yang ada di Kecamatan tersebut. Delegasi dari setiap desa dapat mengajukan program yang telah disepakati dari musyawarah pembangunan
10
tingkat desa. Pemerintahan Kecamatan yang bertugas sebagai fasilitator dapat memberikan arahan yang profesional kepada setiap delegasi dari pemerintah desa dan perwakilan masyarakat desa. Program yang disepakati harus berdasarkan atas analisis yang objektif sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan sasaran dan ditindak lanjuti pada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (RKPD). d) Musrenbang Tingkat Kabupaten (RKPD) Musrenbang
tingkat
Kabupaten
adalah
musyawarah
pembangunan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghimpun apa yang menjadi hasil dari musrenbang tingkat desa dan tingkat Kecamatan.
Pemerintahan
daerah
harus
bisa
memastikan
keterwakilan yang lebih baik dari seluruh pemangku kepentingan. Dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya anggaran. Dalam hal ini pemerintahan daerah harus membentuk prosedur musrenbang dalam bentuk perda tentang partisipasi dan transparansi dalam proses penyusunan anggaran yang menekankan pada kewajiban keterwakilan masyarakt dalam Musrenbang. 3.
Hasil Pelaksanaan Musrenbang Dari pelaksanaan melalui tiga tahap musrenbamg sperti yang dijelaskan diatas akan ditentukan hasil pelaksanaan musrenbang. Dan
11
untuk mengetahui bagaimana hasil pada pelaksanaan Musrenbang diKabupaten Dompu. 4.
Partisipasi Masyarakat Mengupayakan masyarakat berpartisipasi atau keikutsertaan dalam pelaksanaan pelaksanaan Mesrenbang.
G.
METODE PENELITIAN Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif.12 Sumber data diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, dan data tertulis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah editing dan interpretasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data dengan mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta pedoman penyelenggaraan Musrenbang. Metode penelitian merupakan cara yang ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan yang diinginkan, yakni. 1)
Jenis Penelitian
Jenis yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini deskriptif, Penulis dalam penelitiannya bertujuan ingin memberikan gambaran sistematis, akurat mengenai fakta-fakta dan fenomena yang terjadi Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah prencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tahun 2011 di kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
12
Soeharno,Irawan, 2002. Metode penelitian social. Bandung,Hal:35
12
2) a.
Sumber Data
Data Primer Data primer adalah salah satu sumber data yang diperolah secara langsung
peneliti dari nara sumber yang dapat dipercaya dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian, data primer dalam penelitian ini seperti orang (pejabat) yang terlibat langsung didalamnya. b.
Data Sekunder Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer.
data sekunder tersebut adalah dokumen-dokumen resmi, Media koran-koran maupun internet atau televisi, perundang-undangan yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian ini serta masyarakat umum yang juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. 3)
Teknik Pengumpulan Data
Pada prinsipnya pengumpulan data diawali memahami setting. Dalam hal ini peneliti masuk sebagai sebagian dari subjak penelitian. Sehubungan dengan ini, maka digunakan dengan teknik berupa pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan penelitian.13 3.1. Observasi Obsevasi yang dimaksud adalah memberikan pengamatan dalam suatu kegiatan tertentu, agar peneliti nantinya bisa memahami secara langsung suatu
13
Gulo W. 2002. Metode Penelitian, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal:115
13
proses kejadian yang terjadi dilapanganentunya tidak perlu mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan. 3.2. Wawancara (interview) Wawancara (interview) merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung terhadap responden, kemudian hasil dari wawancara tersebut akan tertulis maupun menggunakan alatalat media lainnya demi mendukung data yang diperlukan oleh peneliti. 3.3. Dokumentasi Dokumentasi yang dimaksud adalah peneliti akan menggunakan sumbersumber data atau informasi secara tertulis yang didapat dari sumber-sumber yang berwenang. Adapun kemudian sumber-sumber tersebut berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang sifatnya mendukung data atau data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian. 4)
Subjek Penelitian
Subjek penelitian yang dimaksud oleh penulis adalah suatu informasi yang telah disampaikan oleh seorang yang terkait dengan judul penelitian penulis. Maka kemudian peneliti dalam penulisan ini dapat menarik subjek penelitian diantaranya: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Dompu. 2. Pimpinan Satuan Kegiatan Pemerintah Daerah (SKPD). 3. Aktivis LSM
: 2 Orang
4. Aktivis Media
: 1 Orang
5. Camat
: 1 Orang (Kec. Manggelewa)
14
6. Kepala Desa
: 1 Orang (Desa Lanci Jaya)
7. Ketua BPD
: 1 Orang (Desa Lanci Jaya)
8. Ketua LPMD
: 1 Orang (Desa Lanci Jaya)
5)
Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dikonsentrasikan oleh peneliti adalah di Kabupaten DOMPU Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 6)
Analisa Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian kali ini adalah deskriptif. Dari peneliti ini maka data akan dianalisa dengan
pelukisan keadaan obyek yang berdasarkan data obyektif ,
sehingga data-data yang dapat disimpulkan setelah analisa. Dalam rangka mencapai hasil penelitian, data yang akan dikumpulkan perlu dianalisis. Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan penelitian. Analisis dan kemampuan mendiskripsikan situasi dan konsepsikan situasi dan konsepsi yang merupakan bagian dari penelitian. Dengan melakukan analisa data dapat memberikan arti dari makna yang berguna dalam memecahkan permasalahan. Teknik analisa data adalah proses mengatur dalam urutan data, pengorganisasian kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema yang dirumuskan. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, interview, gambar, foto, dan dokumen berupa laporan, biografi, artikel, kemudian direduksi data (menformulasikan teori kedalam perangkat konsep) yang
15
dilakukan membuat rangkuman inti dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini data dianalisis secara normatif melalui studi literatur dan hasil analisis bersifat kualitatif dalam bentuk uraian. Adapun bentuk tahapan-tahapan untuk menganalisi data, yakni: 1. Reduksi Data Redukdsi data merupakan suatu bentuk analisis data untuk mempertegas, mempersingkat atau memperpendek dan mengeliminasi data-data yang diperoleh dalam sebuah tujuan yang diinginkan, agar dapat menghasilkan sebuah kesimpulan dalam tulisan tersebut. 2. Display Data Display data merupakan pemaparan informasi yang tersusun informasi yang tersusun untuk memberikan peluang terjadinya kesimpulan. Selain itu ladam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Dengan itu pengajian data yang baik dan jelas sistematikanya sangatlah diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya. 3. Pengambilan kesimpulan Pengambilan kesimpulan yang dimaksudkan adalah tahapan akhir dalam penelitian dimana data-data yang diperoleh akan ditarik garis besarnya atau suatu kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut. Kemudian dimaksudkan untuk memahami atau mendapat pengertian yang mendalam, komperehensif dan rinci sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan sebagai hasil pemahaman dan pengertian peneliti.
16
