BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Pengalaman masa lalu telah memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia, bahwa pembangunan yang dilaksanakan dengan pendekatan top-down dengan sistem sentralistis, tidak berhasil di bidang sosial
maupun
politik,
meskipun
di
bidang
ekonomi
cukup
menggembirakan. Implementasi pendekatan dan sistem pembangunan tersebut mengakibatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, bukan dalam pengertian partisipasi, tetapi lebih pada dimobilisasi. Karena itu, kegiatan pembangunan makin menjadikan masyarakat bergantung terhadap input-input dari pemerintah. Masyarakat menjadi kurang percaya diri, tidak kreatif dan tidak inovatif. Seperti realisasi yang ada, yaitu meskipun Desa seharunya menjadi basis desentralisasi dan mampu menjalankan peran sebagai self governing community, kebanyakan Desa menghadapi masalah yang akut. Pertama: Desa memiliki APBDES yang kecil dan sumber pendapatannnya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua: Kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (Pades) yang tinggi. Ketiga: Masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat: Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya
1
2
dikelola oleh DINAS. Program semacam itu mendulang kritikan, yaitu : program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat top down sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya. Secara politik, dengan pendekatan top-down dan sitem sentralistis tersebut hak-hak masyarakat terserap ke dalam kepentingan pemerintah, sehingga tidak muncul pemikiran kritis dari masyarakat sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memudar diakibatkan oleh memudarnya sejumlah lembaga tradisional yang dulu hidup di perdesaan, sebagai akibat intervensi pemerintah yang terlalu jauh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat tersebut dikarenakan kurang pengetahuan masyarakat dan kurangnya respon masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dan menuntut segala hak-hak mereka. Partisipasi merupakan istilah yang telah cukup tua. Namun sebagai konsep dan praktek operasional, kata partisipasi lebih banyak digunakan sejak tahun 1970-an ketika beberapa lembaga internasional mempromosikan praktek partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Sejak itu konsep partisipasi telah berkembang dan memiliki pengertian yang beragam meskipun dalam beberapa hal konvergen. Berkaitan dengan Peraturan Bupati
Jepara
No. 29 tahun 2007
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara, masyarakat diharapkan untuk mengetahui apa yang harus
3
mereka lakukan, sehingga terwujud dalam partisipasi masyarakat dalam penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Jepara.
Berdasarkan keterangan tersebut, penulis akan mengkaji lebih mendalam berkaitan dengan Pengetahuan tentang Peraturan Bupati Jepara Nomor : 29 Tahun 2007 dalam kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat, dengan judul : “PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN BUPATI JEPARA NO. 29 TAHUN 2007 TENTANG; TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Kasus di Masyarakat Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)”.
1.2. Pembatasan Masalah Berdasarkan permasalahan di atas maka pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut : 1.2.1. Pengetahuan tentang Peraturan Bupati yang dimaksud adalah Perbup Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2007 dan selanjutnya diundangkan dalam berita daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 nomor 55. 1.2.2. Partisipasi
masyarakat
yang
dimaksud
adalah
suatu
proses
keterlibatan masyarakat secara sadar dan nyata dalam perencanaan pembangunan daerah di tingkat desa (musrenbangdes).
4
1.2.3. Studi kasus ditujukan pada masyarakat Kecamatan Kedung, yaitu kecamatan yang terletak di ujung Selatan Kabupaten Jepara, di mana terdiri dari 18 desa.
1.3. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas muncul masalah yang akan dibahas dan dirumuskan lebih lanjut sebagaimana berikut : “Sejauhmana pengaruh Pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Bupati Jepara nomor : 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah?”
1.4. Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai penulis adalah : “Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Bupati Jepara nomor : 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah”.
1.5. Kegunaan Penelitian Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.
5
1.5.1. Kegunaan teoritis dimaksudkan bahwa hasil penelitian ini dapat membantu
dalam
pengembangan
ilmu
pengetahuan
tentang
manajemen perencanaan pembangunan daerah dimana lebih fokus kepada pengaruh pengetahuan Peraturan Bupati Jepara nomor : 29 Tahun
2007
tentang
Tata
Cara
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. 1.5.2. Kegunaan praktis dimaksudkan hasil dari penelitian dapat dijadikan bahan masukan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jepara terlebih kepada Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPEDA) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) guna meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.
1.6. Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran yang jelas agar mudah dipahami dan dimengerti maka dalam penelitian ini disusun suatu sistem penulisan yang berisi materi yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagi berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab tinjauan pustaka ini mencakup landasan teori yang mendasari penelitian ini meliputi pengetahuan Peraturan Bupati Jepara No. 29 tahun 2007, perencanaan pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat, serta kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis. BAB III : METODE PENELITIAN Dalam bab ini meliputi definisi operasional variabel, variabel penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran umum obyek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan. BAB V : PENUTUP Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan sumbangan saran yang berkaitan dengan penelitian.
