Bab I Pendahuluan
I.1. Latar Belakang Sertipikat hak atas tanah merupakan bukti kepemilikan paling kuat bagi pemilik tanah yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum. Untuk itu, idealnya semua bidang tanah di Indonesia harus bersertipikat (terdaftar). Namun berdasarkan data yang ada pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), dari sekitar 85 juta bidang tanah yang ada ternyata baru sekitar 32 % yang terdaftar haknya. (BPN, 2004)
PERBANDINGAN JUMLAH SERTIPIKAT DENGAN JUMLAH BIDANG TANAH DI INDONESIA
SERTIPIKAT 32%
BIDANG SERTIPIKAT BIDANG 68%
Gambar I.1 : Persentase jumlah sertipikat di Indonesia
Untuk mempercepat pendaftaran hak atas tanah tersebut, pemerintah melakukan kegiatan sertifikasi massal. Salah satu kegiatan sertifikasi massal tersebut adalah Proyek
Operasi
Nasional
Agraria
(selanjutnya
disebut
PRONA)
yang
pelaksanaannya didasarkan atas Peraturan KBPN RI Nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana Strategis BPN-RI tahun 2007-2009 dan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 32-XIV-2007 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA.
Pemerintah mengadakan program percepatan pendaftaran tanah yang mulai dicanangkan sejak tahun 1994 melibatkan 7 provinsi dan 42 kabupaten/kota telah menerbitkan sertipikat hak atas tanah ± 1,5 juta bidang tanah. (BPN, 2006)
2
PERSENTASE PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK
SISTEMATIK 6% SISTEMATIK SPORADIK SPORADIK 94%
Gambar I.2 : Persentase pendaftaran tanah sistematik
Badan Pertanahan Nasional RI dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2009 akan melaksanakan percepatan pendaftaran tanah melalui PRONA sejumlah 350.000 bidang. (BPN, 2006)
Data yang tersedia di Kantor Pertanahan saat ini hanya mencakup tanah yang sudah terdaftar, sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan prioritas lokasi kegiatan PRONA. Untuk menentukan daerah sebagai lokasi selama ini hanya berdasarkan usulan dari desa/kelurahan dan persentase bidang tanah bersertipikat tanpa memperhatikan kesesuaian dengan potensi daerah tersebut. Penentuan lokasi PRONA melalui cara demikian terindikasi tidak efektif karena cenderung bias dari tujuan pensertipikatan massal tersebut.
Permasalahan lainnya adalah belum adanya data spasial mengenai kondisi riil setiap daerah yang dapat dijadikan pijakan dalam perumusan strategi kebijakan pertanahan ke depan. Sampai saat ini belum terdapat data yang akurat mengenai jumlah bidang tanah yang belum bersertipikat pada suatu daerah yang disebabkan oleh kurang lengkapnya data administrasi pertanahan di desa/kelurahan. Padahal apabila data tersebut dikaitkan dengan potensi daerah dan masyarakatnya yang majemuk dapat dijadikan bahan formulasi strategi pertanahan guna tercapainya percepatan pendaftaran tanah.
3
Penentuan lokasi PRONA selama ini diindikasikan kurang obyektif dan efektif, maka diperlukan suatu metode yang dapat merepresentasikan potensi wilayah secara kuantitatif agar memudahkan dalam proses pengambilan keputusan.
Dengan demikian diharapkan penentuan lokasi PRONA dapat dilakukan secara lebih obyektif dan efektif sesuai dengan kondisi dan tujuan yang diharapkan.
I.2. Perumusan Masalah : Saat ini, banyak metode matematika atau statistik yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pengambilan keputusan. Salah satu metode tersebut ialah rank sum. Metode rank sum merupakan metode yang dapat menghasilkan urutan ranking secara obyektif dari pengolahan data numeris persamaan matematika melalui pembobotan
setiap
kriteria
yang
besarnya
disesuaikan
dengan
tingkat
kepentingannya.
Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “ Bagaimana memanfaatkan metode rank sum untuk menentukan prioritas lokasi PRONA ? ”
I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian Mengacu pada permasalahan yang telah disebutkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan prioritas lokasi PRONA.
Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut : 1. Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan baru di bidang administrasi pertanahan
untuk
percepatan
pendaftaran
tanah,
terutama
dalam
memanfaatkan model-model matematika dan statistika. 2. Memberikan alternatif bagi BPN dalam menentukan prioritas lokasi PRONA.
4
I.4. Hipotesis Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas maka hipotesis dari penelitian ini yaitu metode rank sum dapat digunakan untuk menentukan prioritas lokasi PRONA.
I.5. Ruang Lingkup Studi Ruang lingkup studi penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Studi kasus dalam penelitian ini adalah desa se-Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah sejumlah 13 (tiga belas) desa, karena penentuan lokasi PRONA di beberapa desa di Kecamatan Purwanegara tidak sesuai dengan kriteria lokasi berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 32-XIV-2007 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA. 2. Sertifikasi massal yang dilaksanakan hanya meliputi kegiatan PRONA. 3. Kriteria penduduk,
yang
digunakan
meliputi
7 (tujuh) kriteria yaitu kepadatan
tingkat kemiskinan, jarak kantor desa ke kantor pertanahan,
perbandingan luas bidang bersertipikat dengan luas wilayah, tingkat pendidikan, luas dari jenis penggunaan tanah dan jenis pekerjaan penduduk. 4. Jarak yang digunakan dalam penelitian ini adalah lintasan jalan terpendek yang diukur dari kantor desa ke kantor pertanahan. 5. Peta Batas Administrasi Kabupaten Banjarnegara dari kantor BAPPEDA. 6. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Banjarnegara dari kantor BAPPEDA.
I.6. Metodologi Penelitian Metodologi yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan yang ada dan didukung oleh data dilakukan proses pengolahan data awal sampai dengan pengolahan data akhir, akan menghasilkan tujuan yang diharapkan. Tahapan penelitian ini dilakukan dengan metodologi sebagai berikut : 1. Persiapan Tahap ini meliputi studi literatur, peraturan-peraturan pendaftaran tanah, pendalaman software yang berkaitan dengan pengolahan, persiapan studi lapangan, berkaitan dengan perijinan, pemberitahuan dan jadwal kegiatan yang akan dilakukan dengan institusi tempat kajian atau tempat akuisisi data lainnya;
5
2. Pengumpulan data Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian antara lain data sertipikat hak atas tanah wilayah kajian, Peta Batas Administrasi, Peta Jaringan Jalan dan data kependudukan sebagai dasar dalam penentuan kriteria awal penentuan lokasi PRONA.
3. Pengolahan data Berdasarkan data potensi wilayah tiap desa dan kriteria lokasi PRONA maka dapat ditetapkan 7 (tujuh) kriteria untuk penentuan prioritas lokasi PRONA yang meliputi angka kepadatan penduduk, angka kemiskinan, jarak kantor desa ke kantor pertanahan, perbandingan luas bidang tanah bersertipikat dengan luas wilayah, tingkat pendidikan, luas penggunaan tanah dan jenis pekerjaan penduduk.
Kriteria perbandingan luas bidang tanah bersertipikat dengan luas wilayah dan luas penggunaan tanah diperoleh dari data sertipikat wilayah kajian dari kantor pertanahan. Kriteria jarak kantor desa ke kantor pertanahan diperoleh dari proses jarak lintasan jalan terpendek setiap kantor desa ke kantor pertanahan dari hasil overlay Peta Batas Administrasi dengan Peta Jaringan Jalan. Kriteria angka kepadatan penduduk, angka kemiskinan, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan penduduk diperoleh dari data kependudukan.
Data kriteria setiap desa dibandingkan dengan jumlah data seluruhnya, sehingga menghasilkan normalisasi data kriteria setiap desa.
Data hasil normalisasi diklasifikasi dengan interval kelas sama yang disebut equal interval. Banyaknya interval kelas tergantung dari banyaknya populasi melalui hasil perhitungan dengan rumus Sturges. Kemudian setiap interval kelas diberi ranking sesuai hasil kuesioner, pembobotan awal dengan inverse ranking. Bobot akhir diperoleh dari perkalian data hasil normalisasi dengan bobot awal.
6
Urutan prioritas lokasi PRONA diperoleh dari hasil penghitungan persamaan Matematika yaitu hasil perkalian bobot kriteria hasil kuesioner dengan bobot akhir setiap kriteria.
4. Analisis Hasil penelitian dianalisis secara keseluruhan yang meliputi analisis data dan pengolahannya
serta
analisis
pembobotan
kriteria
menggunakan
proses
normalisasi, analisis hitungan nilai lokasi PRONA metode rank sum menggunakan uji statistika dan analisis terhadap kuota sertifikasi PRONA berdasarkan Petunjuk Teknis PRONA.
5. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis di atas ditarik kesimpulan hasil penelitian sebagai masukan dalam penentuan kriteria lokasi PRONA. Secara sistematis metodologi penelitian digambarkan pada gambar I.3 berikut :
Gambar I.3 : Metodologi Penelitian
7
I.7. Sistematika Penulisan BAB I
Pendahuluan Menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan metodologi penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II
Tinjauan Pustaka Bab ini akan menguraikan tentang landasan ilmiah atas keseluruhan pelaksanaan penelitian yang berupa dasar teori dan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian serupa yang pernah dilakukan.
BAB III Pelaksanaan Penelitian Menjelaskan tentang bahan penelitian, alat penelitian, jalannya penelitian menggunakan pembobotan metode rank sum dan metode klasifikasi equal interval.
BAB IV Analisis Penelitian Analisis penelitian meliputi analisis data dan pengolahannya serta analisis pembobotan kriteria menggunakan proses normalisasi, analisis
hitungan
nilai
lokasi
PRONA
metode
rank
sum
menggunakan uji statistika dan analisis terhadap kuota sertifikasi PRONA berdasarkan Petunjuk Teknis PRONA.
BAB V Kesimpulan dan saran, bab ini mencakup tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran – saran untuk mendukung studi selanjutnya.
