BAB I PENDAHULUAN. yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perizinan merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Inilah yang kerap kali menjadi persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari masyarakat biasa sampai pejabat, berkutat dengan perizinan, karena perizinan berkaitan dengan kepentingan yang diingikan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas tertentu dengan mendapat persetujuan atau legalitas dari pejabat negara sebagai alat administrasi didalam pemerintahan suatu negara. Sebagai suatu bentuk kebijakan tentunya izin tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma norma kehidupan yang ada dimasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Kebijakan yang berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebjakan yang sesuai dengan prikehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat, sehingga tujuan negara dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat, dapat terwujud dan terdapat dalam pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan.

Universitas Sumatera Utara

Sasaran utama pembangunan jangka panjang sebagaimana tertera dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia juga merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4 Tata pergaulan masyarakat khususnya masyarakt modern seperti sekararng ini, membutuhkan suatu instutusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih resiko-resiko individu maupun kelompok. Masyarakat modern sampai saat ini, mempunyai kandungan resiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu yang lampau karena kemajuan teknologi di segala bidang. Kemajuan teknologi yang sudah sedemikian rupa mempengaruhi kehidupan manusia, dapat menimbulkan resiko yang semakin luas . 5 Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka pemerintah meningkatkan pembangunan

dibidang

ekonomi

dengan

membuka

kesempatan

kepada

masyarakat untuk berinvestasi atau melakukan usaha di Indonesia. Usaha Asuransi salah satu lembaga keuangan untuk wujud investasi yang penting, karena asuransi menghimpun dana dari masyarakat. Semakin banyak dana yang dihimpun semakin banyak pula manfaat bagi kelangsungan pembangunan. Pemerintah mempunyai kepentingan terhadap

4

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945, Bagian Pembukaan Alinea ke- 4 5 Sri Rejeki Hartono ,Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm 5


penyelenggaraan usaha asuransi di Indonesia. Keberadaan usaha asuransi dalam dunia usaha sudah menjadi kebutuhan vital. Asuransi telah menjadi sarana finansial yang tangguh, karena dalam setiap usaha pembangunan atau usaha yang lainnya bahkan dalam segala aspek kehidupan selalu terkandung resiko kerugian, resiko kehilangan,resiko kerusakan,yang menimbulkan kerugian. Disinilah usaha asuransi dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat pemerintah. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, masyarakat berupaya mencari jalan kalau pihak yang lain bersedia mengambil alih beban resiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis, Perusahaan asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih resiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan

membayar

sejumlah

premi

kepada

perusahaan

asuransi

(penanggung). Sejak itu pula resiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan penanggung memperoleh keuntungan dari premi yang telah diterimanya dari tertanggung. Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa dari tertanggung maka tertanggung akan memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi perjanjian asuransi.Dengan demikian premi yang dibayar oleh tertanggung itu seolah-olah


sebagai tabungan pada penanggung. Timbulnya perbedaan dengan asuransi kerugian karena pembayaran premi pada asuransi jiwa dilakukan secara berkala biasanya secara bulanan. Dalam jangka waktu yang cukup lama premi yang disetor kepada penanggung dapat berfungsi sebagai modal usaha dengan mana tertanggung diberi hak untuk menikmati hasilnya setelah jangka waktu asuransi berakhir tanpa terjadi evenement. Sehubungan dengan luasnya cakupan usaha asuransi yang berhubungan dengan masyarakat, maka peran pemerintah sangat diharapkan dalam menjamin iklim perasuransian yang sehat. Perusahaan asuransi yang sehat diperlukan dalam menciptakan ketenangan masyarakat selaku pengguna jasa atau konsumen asuransi. Masyarakat akan terhindar dari resiko-resiko buruk menjadi pengguna jasa asuransi. Misalnya gagal klaim, premi yang dibayarkan dibawa lari oleh perusahaan asuransi dan lain-lain. Hal ini sudah menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan instrumen atau sarana dan mekanisme pengendalian terhadap perusahaan asuransi. Peran pemerintah yang demikian bukan termasuk bentuk intervensi pemerintah terhadap urusan perusahaan asuransi namun semata-mata memang sudah menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Salah satu upaya untuk menjamin kelangsungan usaha asuransi, adalah melalui pengundangan. Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Dalam undang-undang tersebut beberapa instrumen digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan perusahaan asuransi. Di antaranyanya adalah instrumen


perizinan yang harus dimiliki oleh setiap usaha asuransi. Perizinan ini menjadi penting karena dengan adanya izin maka dapat dibedakan mana perusahaan asuransi yang legal dan mana yang ilegal. Perusahaan asuransi yang ilegal berarti perusahaan yang tidak memiliki izin usaha dari menteri keuangan. Sehingga masyarakat pengguna jasa pemerintah. Hal ini dikarenakan izin tersebut diberikan setelah melalui penelitian yang seksama dari pemerintah, yang berkaitan dengan syarat-syarat administratif maupun teknis dari suatu perusahaan asuransi. Oleh karenanya izin ini sangat penting sebagai awal dimulainya sebuah perusahaan asuransi. Selain perizinan maka pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha asuransi. Pengawasan ini ditujukan untuk menciptakan perusahaan asuransi yang sehat secara finansial dengan kondisi keuanagan yang sehat, maka perusahaan tersebut dapat memberikan layanan yang baik dan memuaskan bagi masyarakat pengguna jasa usaha asuransi. Selanjutnya

pemerintah

berdasarkan

undang–undang

perasuransian

juga

mempunyai kewenangan untuk menerapkan sanksi bagi perusahaan asuransi yang melanggar hukum. Kewenangan ini sangat penting bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian hukum yang telah dibuat akan memiliki kewibawaan karena telah diletakkan dengan serius oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini yang berjudul “Prosedur Perizinan Usaha Asuransi menurut Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Ditinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara”.


B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Izin Asuransi ? 2. Bagaimana Prosedur Perizinan Usaha Asuransi menurut Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Ditinjau dari Persepektif Hukum Administrasi Negara ? 3. Bagaimana pengawasan usaha asuransi oleh pemerintah ? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah a. Untuk mengetahui pengaturan hukum izin asuransi b. Untuk mengetahui prosedur perizinan usaha asuransi ditinjau dari persepektif hukum administrasi negara. c. Untuk mengetahui pengawasan izin asuransi oleh pemerintah. 2. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk keperluan yang bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademis terutama bagi yang ingin lebih memperdalam kajian tentang ilmu administrasi dan berguna untuk kepentingan yang bersifat praktis terutama bagi para pengambil kebijakan pemerintah. a. Secara teoritis


Penelitian ini diharapkan memberi informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Administrasi Negara khususnya hukum perizinan berkaitan dengan Asuransi. b. Secara praktis Ada beberapa manfaat penelitian secara praktis diantaranya : 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat dan pemerintah daerah tentang pelaksaanaan sistem perizinan daerah dalam era otonomi daerah 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan legislatif dalam merumuskan peraturan daerah yang menyangkut tentang perizinan Asuransi. D. Keaslian Penulisan Berdasarkan penelusuran literatur di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara maupun Perpustakaan Universitas Sumatera Utara Cabang Fakultas Hukum, bahwa penelitian dengan judul tentang Prosedur Perizinan Usaha Asuransi menurut Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Ditinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara belum pernah ada sampai saat penelitian ini dilakukan. Penulisan Skripsi ini disusun melalui referensi buku-buku, media cetak, dan elektronik serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian dilihat dari permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, selanjutmya lahirlah ide dan gagasan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut dan mengangkat tulisan seperti apa yang tertuang dalam


skripsi ini. Kalaupun ditemukan pendapat atau kutipan dalam penulisan ini hanya sebagai faktor pendukung dan pelengkap saja yang memang sangat dibutuhkan demi tercapainya kesempurnaan dalam sebuah karya ilmiah. E. Tinjauan Kepustakaan Dalam negara hukum modern tugas pokok negara tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan sosial (sociale gerechtigheid) bagi seluruh rakyat. Sebagai negara berdasar atas hukum, negara Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Selain itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu bentuk kewenangan yang menjadi perhatian adalah kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin, yang lahir berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah. Effendi mengemukakan bahwa tugas pemerintah dalam mengatur mempunyai makna pemerintah terlibat dalam penerbitan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk melahirkan sistem-sistem perizinan melalui instrument pengaturan tersebut, pemerintah mengendalikan masyarakat dalam bentuk peraturan termasuk izin yang mengandung larangan dan kewajiban. Dengan demikian, izin sebagai salah satu instrument pemerintah berfungsi mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 6 1.Perizinan Pengertian Perizinan (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan 6

Effendhy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi,(Bandung : PT .Citra Aditya Bakti ), 2003, hlm 62


tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. 7 Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh,atauAls opheffing vaneen algemene verbodsregel in hetconcrete geval (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). 8 Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 9 Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Izin merupakan instrumen pemerintah dalam melakukan pengendalian untuk mencapai tujuannya. Mekanisme perizinan & izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagaialat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, disamping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi serta 7

E. Utrecht. Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta : Ichtiar, 1957), hlm 186 Ateng Syafrudin dalam.M.M Van Praag, Algemen Nederlands Administratief Recht, Juridische Boekhandel en Uitgeveruj A. Jongbloed & Zoon, (s-Gravenhage,1950), hlm 54 6 Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, (Surabaya: 1995), hlm 1 5


kendala yang disentuh untuk berubah. Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak di harapkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan adminstrasi negara (Beschicking) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk Beschiking, sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu). 10 Unsur-unsur dalam izin adalah: a. Adanya Para pihak b. Objek pengaturan c. Pengesahan d. Pihak yang mengeluarkan e. Jangka waktu (tidak ada izin yang berlaku seumur hidup)

10

S. Prajudi Atmosudirdjo, .Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia,

1983), hlm 94


f. Untuk apa izin digunakan g. Alasan penerbitan izin; atribusi, delegasi dan mandate Tujuan sistem perizinan adalah: a. Adanya suatu kepastian hukum b. Perlindungan kepentingan umum c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan d. Pemerataan distribusi barang tertentu 2. Asuransi Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau di dasarkan pada hasil pengelolaan dana. 11 Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya. 12

11

Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, pasal 1 ayat 1 Ibid, ayat 25

12


Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan: a.Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri dan., b.Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri. c.Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi. Maka perusahaan berperan penting dalam suatu asuransi. Perusahaan asuransi sesungguhnya mempunyai peranan yang sangat luas jangkauannya. Perusahaan asuransi mempunyai yang menyagkut kepentingan-kepentingan sosial maupun kepentingan ekonomi. Di samping itu ia juga dapat menjangkau baik kepentingan –kepentingan individu. Perusahaan asuransi secara privat ekonomis dalam banyak hal keadaanya atau ketidak hadirannya juga menyangkut kepentingan sosialekonomi . F. Metode Penelitian Dalam suatu penelitian guna menemukan dan mengembangkan kejelasan dari sebuah pengetahuan maka diperlukan metode penelitian. Karena dengan menggunakan metode penelitian akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian yakni : 1.Metode Pendekatan Untuk membahas permasalahan perizinan asuransi dan peneggakan hukumnya digunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji


peraturan perundang-undangan terkait sehingga dapat memperjelas masalah yang ada. 2. Sumber Data Berdasarkan sumbernya maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi tiga

yaitu bahan hukum primer, sekunder dan

tersier a.Bahan hukum primer yaitu bahan bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu sumber pertama sejauh persamaan hukum atau kasus-kasus hukum maupun wawancara dilapangan penelitian . b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur,jurnal,peraturan perundang-undangan pendapat para ahli, dan lain sebagainya yang ada kaitanya dengan penelitian skripsi. 13 Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain : 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian 3) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian 4) Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaran Usaha Perasuransian 13

Soerjono Soekanto dan Srimamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : IND-

HILLCO, 2001), hlm. 13


c. Bahan hukum tersier Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,kamus,kamus hukum dan lain-lain. 3. Teknik Pengumpulan Data Bahan hukum dikumulkan melalui studi pustaka (library research) yaitu mencari bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan . Selanjutnya bahan-bahan tersebut dibaca dan dipahami secara mendalam dan hal-hal penting yang dicatat dalam sebuah kartu. Terhadap bahan yang dikumpulkan, dilakukan pengolahan data dengan jalan mengelompokkan bahan-bahan yang ada sesuai dengan urutan masalah yang dibahas pada skripsi ini. Sedangan bahan hukum yang tidak relevan dipisahkan agar analisa hanya difokuskan pada bahan-bahan yang relevan. 4. Analisis Bahan Data Sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada berdasarkan asasasas, pengertian serta sumber-sumber hukum yang ada dan menarik kesimpulan dari bahan tersebut. G. Sistematika Penulisan Secara sistematis penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab, dan tiap babnya terbagi menjadi beberapa sub bab, antara lain sebagai berikut :


BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat

penelitian,

tinjauan

kepustakaan,

metode

penelitian,

sistematika penulisan, dan keaslian penulisan. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERIZINAN KHUSUSNYA DALAM IZIN ASURANSI Bab ini menguraikan tentang pengertian perizinan,perizinan sebagai instrumen pengandilan, pengertian asuransi dan perjanjian asuransi, dan tujuan perizinan asuransi. BAB III PROSEDUR

PERIZINAN

USAHA

ASURANSI

BERDASARKAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 Bab ini menguraikan tentang penyelenggaraan perizinan, prosedur pemberiaan perizinan usaha asuransi, hambatan dalam pemberian perizinan asuransi, upaya yang dilakukan dalam mengatasi izin asuransi. BAB IV PELAYANAN DAN PENGAWASAN USAHA ASURANSI Bab ini menguraikan tentang bentuk pelayanan perizinan dan pengendalian, konsepsi upaya pengendalian kegiatan/proses pelayanan, pengawasan usaha asuransi oleh pemerintah.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Bab terakhir menguraikan tentang kesimpulan dan saran.


BAB I PENDAHULUAN. yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur

Recommend Documents