1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut sebagai perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang
serta
peraturan
pelaksanaannya.
Pengertian
tersebut
berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Sebagai badan hukum, perseroan lahir dan dicipta melalui proses hukum sehingga menurut M. Yahya Harahap perseroan merupakan badan hukum buatan (artificial legal person) yang membedakannya dengan manusia sebagai legal person yang dilahirkan melalui proses alamiah dan melekat haknya sejak dilahirkan sampai meninggal dunia.1 Perseroan sebagai badan hukum diciptakan dan dilahirkan melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam UUPT. Perseroan sah secara hukum dengan hak dan kewajiban yang melekat kepadanya setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang untuk selanjutnya cukup Penulis sebut dengan Menteri. Sebagai badan hukum buatan, perseroan tidak fiktif namun secara nyata ada di dalam masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan usaha 1
M. Yahya Harahap, 2011, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53.
1
2
sebagaimana ditetapkan dalam maksud dan tujuan perseroan dalam Anggaran Dasar. Anggaran Dasar perseroan memegang fungsi prinsipil2 karena Anggaran Dasar merupakan landasan hukum bagi organ perseroan dalam hal organ melakukan pengurusan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha perseroan. Setiap kegiatan perseroan yang dilakukan dibatasi selain oleh peraturan perundang-undangan namun juga aturan internal yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Ditentukan bahwa Anggaran Dasar perseroan sekurang-kurangnya memuat:3 1) 2) 3) 4) 5)
6) 7) 8) 9)
Nama dan tempat kedudukan Perseroan; Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; Jangka waktu berdirinya Perseroan; Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi,hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
Perseroan merupakan badan hukum yang mendapatkan pengesahan dari Menteri yang didirikan berdasarkan kesepakatan para pendiri perseroan dalam suatu perjanjian. Anggaran Dasar merupakan perwujudan dari perjanjuan tersebut dalam artian bahwa suatu Anggaran Dasar perseroan pada
2
Ibid. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 (UUPT). 3
3
dasarnya berisi perjanjian-perjanjian antara para pihak yang terlibat dalam perseroan dalam hal ini adalah organ perseroan. Organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.4 Setiap organ telah diatur hak dan kewajibannya masing-masing dalam Anggaran Dasar perseroan sehingga apabila suatu perseroan hendak merubah Anggaran Dasarnya maka diperlukan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada Menteri. Perubahan Anggaran Dasar harus mendapatkan persetujuan dari RUPS. Hasil RUPS mengenai perubahan Anggaran Dasar diamanatkan oleh UUPT harus dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris dengan bahasa Indonesia.5 Kewenangan dalam membuat perubahan Anggaran Dasar perseroan tersebut telah secara nyata juga disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.6 Akta notaris merupakan akta otentik. Akta otentik yang dibuat notaris sendiri digolongkan dalam dua (2) jenis akta yaitu7 : akta yang dibuat oleh notaris (ambtelijk acte, procesverbaal akten) dan akta yang dibuat di hadapan
4
Pasal 1 ayat (2) UUPT. Pasal 19 ayat (1) Juncto Pasal 21 ayat (4) UUPT. 6 Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5491 (UUJN). 7 Nico, 2003, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, CDSBL, Yogyakarta, hlm. 47. 5
4
notaris (partij acte). Jenis akta ambtelijk, secara yuridis formil notaris memikul pertanggungjawaban kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya sedangkan
untuk
pembuatan
akta
partij,
notaris
hanya
bertugas
memformulasikan kata demi kata dalam akta yang didasarkan pada kehendak para pihak. Perseroan yang hendak melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana ditentukan dalam UUPT mengharuskan notaris berperan serta dengan terlibat dalam proses pembuatan akta dan penyampaian data perubahan kepada Menteri. Berdasarkan pengamatan penulis, lebih banyak notaris yang menggunakan jenis partij acte dalam proses perubahan Anggaran Dasar perseroan. Notaris mendasarkan aktanya dari berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS. Akta yang dibuat tersebut berdasarkan surat di bawah tangan hasil pernyataan para pemegang saham dalam RUPS yang kemudian dinyatakan kembali oleh notaris dalam bentuk akta otentik. Berdasarkan berita acara tersebut maka dapat terbit akta yang dikenal dengan istilah Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Tanggung jawab terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang disampaikan para pihak membuat notaris harus selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kesalahan terhadap akta yang dibuatnya dapat membuat akta notaris menjadi akta dibawah tangan dan tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat sebagai pengguna jasa notaris juga dapat “menyeret” bahkan
5
sengaja membuat notaris terjerat perkara pidana dalam membuat partij acte.8 Oleh sebab itu penulis tertarik mengetahui dan mengkaji peranan notaris secara detail terkait kewenangan notaris tersebut dan tanggung jawab notaris terhadap kebenaran akta pernyataan keputusan rapat dalam perubahan Anggaran Dasar perseroan. Perubahan Anggaran Dasar perseroan yang dimuat pada akta pernyataan keputusan rapat diajukan kepada Menteri melalui internet dengan sistem online yang disebut dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Perubahan tersebut dilakukan dengan melakukan pengisian data pada Format Isian Anggaran Dasar Perseroan (FIAN) Model I, II dan III. Perubahan Anggaran Dasar perseroan harus sudah di input dalam SABH paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan tersebut.9 Perlu pula dicermati jika terjadi keterlambatan pengajuan kepada Menteri karena lewat jangka waktunya tindakan hukum apakah yang harus ditempuh oleh notaris dan akibat hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat notaris. Hukum terdiri dari pilar kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, selain perlu dikaji mengenai landasan hukum dari suatu permasalahan masyarakat agar dapat terwujud kepastian dan keadilan perlu juga dicarikan solusi hukumnya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka Penulis berminat untuk mengangkat judul “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dalam Pemberitahuan Perubahan 8
Mulyoto, 2011, Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas, Cakrawala Media, Yogyakarta, hlm. 39. 9 Pasal 21 ayat (7) UUPT.
6
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas” untuk diajukan, diteliti dan dikaji sebagai usulan penelitian tesis.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut : 1.
Apakah peran notaris dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas?
2.
Bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap kebenaran Akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam perubahan Anggaran Dasar perseroan?
3.
Bagaimana akibat hukum akta pernyataan keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar perseroan terlambat diberitahukan kepada Menteri dan apa akibat hukum terhadap akta notaris?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah : 1.
Guna menganalisis peran notaris dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
2.
Guna menganalisis tanggung jawab notaris terhadap kebenaran Akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam perubahan Anggaran Dasar perseroan.
7
3.
Guna menganalisis mengenai akta pernyataan keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terlambat diberitahukan kepada menteri dan akibat hukum terhadap akta notaris.
D. Manfaat Penelitian 1.
Manfaat Teoritis Penelitian ini dapat memberikan wacana, khususnya di bidang ilmu kenotariatan terkait peranan notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas dan penemuan hukum terkait pelaporannya kepada Menteri jika terlambat dilaporkan.
2.
Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi para notaris terhadap akta pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas yang terlambat dilaporkan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
E. Keaslian Penelitian Sepengetahuan penulis, dengan melakukan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, penelitian dengan judul : peran dan tanggung jawab notaris terhadap akta pernyataan keputusan rapat dalam pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas, belum pernah dilakukan namun demikian berdasarkan penelusuran kepustakaan tersebut
8
terdapat beberapa hasil penelitian yang terkait dengan judul penelitian ini antara lain: 1.
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pengesahan Akta Pendirian Dan Pemberitahuan Atau Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:10 a.
Bagaimana pelaksanaan permohonan pengesahan akta pendirian dan pemberitahuan atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas kepada menteri hukum dan hak asasi manusia?
b.
Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta pendirian dan pemberitahuan atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas kepada menteri hukum dan hak asasi manusia?
c.
Bagaimana pemberian kuasa kepada notaris untuk melakukan permohonan pengesahan akta pendirian dan pemberitahuan atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas kepada menteri hukum dan hak asasi manusia? Berdasarkan rumusan masalah di atas, diperoleh kesimpulan bahwa
permohonan
pengesahan
akta
pendirian
dan
persetujuan
atau
pemberitahuan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya dapat dilakukan
Heady Anggoro Mukti, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pengesahan Akta Pendirian Dan Penberitahuan Atau Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010. 10
9
oleh Notaris melalui kuasa dari para pendiri perseroan terbatas atau kuasanya karena dibatasi oleh sistem Administrasi Badan Hukum. Oleh karenanya, Notaris berdasarkan kewenangan yang ada memberitahukan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas dan akta perubahan perseroan terbatas. Akan tetapi, kuasa diberikan secara diam-diam hal ini tercermin dalam pelaksanaan kuasa tersebut oleh notaris untuk melakukan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan pemeritahuan atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2.
Kekuatan Pembuktian Akta Pernyataan Keputusan Rapat Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Serta Tanggung Jawab Notaris Yang Membuatnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:11 a.
Bagaimana kekuatan pembuktian akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas yang dibuat berdasarkan notulen atau Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dibawah tangan, mengingat notaris yang bersangkutan tidak menghadiri rapat umum pemegang saham tersebut?
b.
Bagaimana tanggung jawab Notaris atas kebenaran isi akta pernyataan keputusan rapat yang dibuatnya berdasarkan notulen atau
M. Akira Fauzi, “Kekuatan Pembuktian Akta Pernyataan Keputusan Rapat Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Serta Tanggung Jawab Notaris Yang Membuatnya”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009. 11
10
berita acara rapat umum pemegang saham yang dibuat di bawah tangan mengenai perubahan Anggaran Dasar? Berdasarkan rumusan masalah di atas, diperoleh kesimpulan bahwa akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas yang dibuat oleh Notaris berdasarkan notulen atau berita acara rapat di bawah tangan, merupakan akta otentik tetapi notulen atau berita acara rapat yang dimuat dalam akta tersebut tetap merupakan akta di bawah tangan. Oleh karena itu akta pernyataan keputusan rapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terkecuali berita acara rapat yang dimuat dalam akta pernyataan keputusan rapat tersebut. Berita acara rapat dimaksud dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila para pemegang saham yang hadir dalam RUPS mengakui tanda tangannya dalam berita acara rapat tersebut. Notaris tidak bertanggungjawab terhadap kebenaran isi dari berita acara rapat yang dimuat dalam akta pernyataan keputusan rapat, karena Notaris yang bersangkutan tidak menghadiri RUPS. Notaris hanya bertanggungjawab terhadap formalitas bentuk dari akta yang dibuatnya dan kelengkapan dokumen yang merupakan persyaratan pembuatan akta pernyataan keputusan rapat. Adapun perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah bahwa penulisan yang penulis susun mengkaji peran notaris dalam perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas, tanggung jawab notaris terhadap kebenaran akta pernyataan keputusan rapat dalam perubahan
11
Anggaran Dasar perseroan dan tanggung jawab notaris apabila akta pernyataan keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar yang dibuatnya terlambat diberitahukan kepada Menteri dan apa akibat hukum terhadap aktanya. Menurut pendapat penulis, penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya berbeda dengan apa yang akan penulis teliti karena permasalahan yang penulis kaji lebih menitik beratkan pada peran dan tanggung jawab notaris dalam hal perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas yang dilakukan dengan pembuatan akta pernyataan keputusan rapat dan konsekuensinya
jika
terjadi
keterlambatan
pemberitahuan
perubahan
Anggaran Dasar perseroan terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila memang memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya maka Penulis akan menyebutkan sumber data tersebut dalam footnote dan diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu.
