BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali menjadi No. 28 tahun 2007 pada pasal 1 angka 1 mendefenisikan pajak sebagai “ kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”. Sumber keuangan dari suatu rumah tangga adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pembangunan, untuk itu diperlukan dana yang cukup banyak, dan pajak merupakan sumber keuangan negara yang utama. Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk , perekonomian, dan stabilitas politik. Adapun latar belakang dari munculnya pajak antara lain disebabkan karena kondisi keuangan ekonomi Indonesia yang melemah. Disamping itu hilangnya kepercayaan negara-negara donor kepada Indonesia, dan pecahnya Uni Soviet tahun 1991 menyebabkan bantuan Amerika Serikat melemah dalam arti tidak maksimal. Dan Indonesia mencari alternatif lain untuk menopang perekonomiannya, salah satu dengan memungut pajak dari masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
Pada saat terjadinya Bom Oil tahun 1983 dimana terjadinya penurunan harga minyak dan gas bumi dipasar internasional, minyak yang awalnya sebagai pemasukan terbesar untuk negara digantikan oleh pajak. Pajak dipercaya sebagai pemasukan maksimal untuk negara. Dan mulai tahun 2003 Indonesia mempercayakan 75% pemasukannya dari pajak. Dari hal diatas, tanpa adanya pajak mustahil kegiatan negara dapat dilakukan. Mulai dari pembiayaan belanja pegawai negeri sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Perkembangan pajak di Indonesia semakin meningkat dari masa ke masa. Dan kini sudah dapat dirasakan menjadi suatu kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara yang berasal dari pajak. Seperti tahun 2007, target penerimaan pajak adalah Rp452,6 triliun atau kurang lebih 62,6% dari penerimaan APBN 2007. Contoh lainnya, dalam RAPBN 2008 yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR, ditargetkan penerimaan pajak sebesar Rp583,67 triliun. Jumlah tersebut diantaranya dari pajak penghasilan (PPh) Rp305,26 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) Rp186,63 triliun , pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp24,16 triliun, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp4,85 triliun, dan pajak lainnya Rp2,94 triliun. Atas jumlah yang dikelola oleh Ditjen Pajak tersebut, berarti naik 21,6% dari RAPBN 2007.(Pandiangan: 2008) Dengan meningkatnya target penerimaan dari sektor pajak, diharapkan pula pemerintah mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan tanpa menengadahkan tangan kepada negara lain. Tanpa disadari penjajahan baru
Universitas Sumatera Utara
(Neokolonialisme) setelah 62 tahun Indonesia merdeka sebenarnya adalah ketergantungan kepada negara lain, dimana Indonesia sudah termasuk dalam kelompok Negara-Negara Miskin Penghutang Berat (Highly Indebted Poor Countries,HIPS ) seperti yang diungkapkan dalam Wacana: Kejahatan Utang Luar Negeri dan Reformasi Bank Dunia. Banyak pakar berpendapat bahwa tidak ada suatu bangsa yang secara ikhlas membantu bangsa lain. Motif dibalik hubungan ekonomi internasional baik berupa utang luar negeri maupun investasi asing adalah keuntungan semata-mata dalam bentuk penyedotan surplus ekonomi. Beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat ini antara lain Prof . Rowena M. Lawson, Prof. Joan Robinson, dan Prof. Hans Singer dari University of Hall England. Dengan demikian, syarat mutlak untuk menuju kemandirian bangsa adalah dengan meningkatkan peran serta aktif seluruh masyarakat melalui pembayaran pajak. Reformasi birokrasi ditubuh Direktorat Jenderal Pajak kali ini lebih dikenal dengan kata Modernisasi. Modernisasi tidak hanya sebatas peraturan (kebijakan) perpajakan seperti yang terdahulu, yakni Amandemen Undang-Undang Pajak, melainkan secara komprehensif dan simultan, menyentuh instrumen perpajakan lainnya seperti sistem, institusi, pelayanan masyarakat wajib pajak, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, serta tak kalah pentingnya moral, etika, dan integritas petugas pajak. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai pencerminan keikutsertaan dan gotong royong dibidang pembiayaan pembangunan dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran
Universitas Sumatera Utara
dan kepatuhan dari wajib pajak sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak yang pada akhirnya juga mempengaruhi dana yang tersedia bagi pembangunan nasional. Usaha pemenuhan dan peningkatan penerimaan negara dapat dilaksanakan dengan melakukan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak diseluruh Indonesia. Mengingat jumlah penduduk Indonesia 220 juta atau 55 juta kepala keluarga atau kalau dianggap yang mempunyai penghasilan yang dapat dikenakan pajak adalah separuhnya atau 27,5 juta, berarti sejumlah itulah yang harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun kenyataanya, yang memiliki NPWP masih sangat minim, yaitu 4 juta. Hal ini juga yang memacu untuk dilakukannya kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak serta mengetahui keengganan masyarakat memiliki NPWP. Melalui program Ekstensifikasi dan Intensifikasi ini dapat menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar, yang secara langsung akan meningkatkan penerimaan negara seiring perubahan/reformasi yang sedang terjadi dibidang perpajakan. Dan seiring bertambahnya wajib pajak, maka bertambah pula potensi yang sebelumnya belum tergali. Maka dari itu, dengan diadakannya PKLM penulis berharap bisa mengetahui sejauh mana kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi dilakukan. Sehingga dengan PKLM ini, penulis dapat menyampaikan dan melaporkan situasi yang ada dilapangan dengan laporan yang ada di instansi pemerintah yang bersangkutan pada KPP Medan Kota dengan topik “ Ektensifikasi dan Intensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota”.
Universitas Sumatera Utara
B. TUJUAN DAN MANFAAT PKLM 1. Tujuan PKLM : a. Untuk
mengetahui
langkah-langkah
yang
dilakukan
dalam
melaksanakan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi di KPP Medan Kota. b. Mengetahui faktor-faktor penyebab keengganan wajib pajak memiliki NPWP. c. Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi. 2. Manfaat PKLM : a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan khususnya tentang kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi. b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait. c. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui penulisan Tugas Akhir.
C. RUANG LINGKUP PKLM : a. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi di KPP Medan Kota guna meningkatkan penerimaan pajak. b. Mengetahui faktor yang menjadi keengganan wajib pajak memiliki NPWP.
Universitas Sumatera Utara
c. Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi.
D. METODE PKLM 1. Tahap persiapan Persiapan yang dilakukan adalah dengan melakukan pengenalan objek PKLM yang dalam hal ini adalah KPP, membuat surat pengantar permohonan PKLM, konsultasi dengan Dosen Pembimbing, serta penyusunan Proposal PKLM. 2. Studi Literatur Melakukan pengumpulan data dari buku-buku perpajakan, majalah Berita Pajak, Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, Surat Edaran serta Peraturan Pemerintah. 3. Observasi Melakukan pengamatan langsung pada KPP Medan Kota 4. Pengumpulan data Melakukan tanya-jawab/wawancara kepada aparat perpajakan di KPP Medan Kota. Metode Analisa yang dilakukan dalam menganalisa masalah yang dihadapi adalah Metode Deskriptif yaitu mengumpulkan data dan menguraikan dalam bagian-bagian sehingga dapat memberikan informasi tentang masalah yang dihadapi.
Universitas Sumatera Utara
E. METODE PENGUMPULAN DATA Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan laporan ini : 1.
Wawancara/interview Mengumpulkan data dengan melakukan tanya-jawab dengan aparat perpajakan di KPP Medan Kota
2.
Observasi Melakukan pengamatan langsung mengenai kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak di KPP Medan Kota
3.
Dokumentasi Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari tempat praktik kerja lapangan misalnya pengumpulan data secara tertulis, peraturan-peraturan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan, surat-surat keputusan, skema dan struktur organisasi, rencana kerja, data-data mengenai kepegawaian yang berhubungan dengan praktik kerja lapangan
F. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN PKLM Sistematika penulisan ini dibuat untuk memudahkan penyusunan laporan. Laporan ini terdiri dari lima bab, dan setiap bab akan dibagi lagi kedalam beberapa sub bab. Sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
BAB I
:
PENDAHULUAN Meliputi Latar Belakang PKLM, Tujuan dan Manfaat PKLM, Ruang Lingkup PKLM, Metode PKLM, Metode Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan Laporan PKLM.
BAB II
:
GAMBARAN UMUM OBJEK DAN LOKASI PKLM Meliputi sejarah umum, Struktur Organisasi, uraian Tugas Pokok, Gambaran Pegawai/Karyawan/Anggota Personil
BAB III
:
GAMBARAN DATA PAJAK Meliputi dasar-dasar hukum, Pengertian Ektensifikasi dan Intensifikasi , Ruang Lingkup dan unit yang melaksanakan Kegiatan Ektensifikasi dan Intensifikasi.
BAB IV
:
ANALISA DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil PKLM
BAB V
:
KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari PKLM dan saran dari penulis.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
