BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dampak reformasi yang terjadi di Indonesia, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan, adalah terjadinya pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan yang bercorak monolitik sentralistik di pemerintah pusat ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik (local democracy) di pemerintah daerah. Sistem pemerintahan seperti ini memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud “Otonomi Daerah” yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus
kepentingan
masyarakat
setempat
berdasarkan
prinsip-prinsip
demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah.
Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat di era reformasi muncul fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk suatu daerah otonom baru, baik daerah propinsi maupun kabupaten dan kota. Keinginan seperti itu didasari oleh berbagai dinamika yang terjadi di daerah baik dinamika politik, ekonomi sosial maupun budaya. Dengan pembentukan daerah otonom baru, daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan
2
pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik.
Desentralisasi merupakan suatu refleksi proses reformasi politik, sosial budaya dan ekonomi. Perubahan politik dan sosial budaya di Indonesia dengan kecenderungan pergeseran pelayanan publik dari wewenang pemerintah pusat beralih menjadi wewenang tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep division of power yang membagi kekuasaan negara secara vertikal (Warsito Utomo,1997). Dalam konteks ini, kekuasaan akan terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dinamika perkembangan wilayah menjadi otonom seperti itu disikapi pemerintah pusat dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah sejak Januari 2001. Dalam hubungannya dengan pembentukan daerah otonom, Pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah kabupaten dan daerah kota. Untuk mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah mempersiapkan
3
berbagai kebijakan, antara lain Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa: “dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pada pasal 4 ayat (2) dinyatakan pula bahwa daerah-daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis satu sama lain. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah”.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa keinginan masyarakat daerah untuk membentuk daerah otonom baru memang dimungkinkan
oleh
paraturan
perundangan
yang
berlaku.
Pelaksanaan
desentralisasi di Indonesia dapat dilacak dalam kerangka konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah merupakan tema lama yang tampaknya selalu menemukan aktualitas dan relevansinya. Dikatakan tema lama karena Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan yuridis yang jelas tentang eksistensi otonomi daerah. Seiring dengan ditetapkannya UUD 1945, sejak itu pengaturan tentang pemerintahan daerah dalam perundangundangan sebagai penjabaran pasal 18 mulai ramai diperdebatkan. Hal ini tampak dari kehadiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur tentang otonomi daerah.
Kajian terhadap isi undang-undang yang pernah dipergunakan untuk mengatur pemerintahan daerah tetap saja menarik perhatian berbagai kalangan serta membuka peluang terjadinya perdebatan.
Sampai saat ini sudah enam kali
diadakan perubahan dan penyempurnaan, terakhir dengan Undang-undang
4
Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang sedang diimplementasikan. Materi perdebatan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah berada pada segi yang esensial, yaitu mengenai seberapa besar Pemerintah Pusat menyerahkan kewenangannya kepada daerah otonom (Yudoyono, 2001). Dengan demikian maka pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia menurut Suwandi (2002) memiliki ciri-ciri: (1) daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal, (2) desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan, (3) penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut di atas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Sejalan dengan banyaknya keinginan untuk pembentukan daerah otonom baru, baik yang berupa pemekaran maupun peningkatan status, khususnya di daerah kabupaten dan daerah kota sesuai dengan mekanisme pembentukan daerah otonom maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, yang isinya antara lain menyebutkan persyaratan, kriteria, prosedur, pembiayaan pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Berdasarkan data yang ada, hingga Desember 2008 total daerah kabupaten dan kota di Indonesia berjumlah 524, terdiri dari 33 propinsi, 398 daerah kabupaten dan 93 daerah kota (Jurnal, Pemda Kota Metro Oktober 2010). Seiring dengan perkembangan dinamika di berbagai daerah dan peraturan pendukung yang ada, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari 17 kecamatan. Beberapa alasan yang mendasari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pemekaran adalah :
5
Pertama, peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah yang berlaku (UU No. 22 Tahun 1999) memberikan kemungkinan untuk dilakukannya pemekaran satu daerah otonom menjadi beberapa daerah otonom baru. Kedua,
pemekaran Kabupaten Lampung Tengah menjadi beberapa daerah
otonom baru yakni Kabupaten Induk Lampung Tengah dengan ibukotanya Gunung Sugih, Kota Metro dengan ibukotanya Metro dan Kabupaten Lampung Timur dengan ibukotanya Sukadana yang dipandang akan membawa berbagai keuntungan bagi masyarakat, seperti fasilitas sosial, ekonomi dan finansial untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat pada masa depan. Ketiga, tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik dan pemerataan hasil pembangunan, dengan semakin sedikitnya birokrasi yang harus dilalui dalam memperoleh jasa pelayanan publik. Keempat, keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri sumber daya dan potensi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan otonomi daerah terdapat berbagai permasalahan yang kompleks, hal ini terjadi karena otonomi daerah adalah masalah pemerintahan yang bukan hanya merupakan permasalahan pemerintah sendiri tetapi juga merupakan permasalahan masyarakat secara keseluruhan, dimana dalam mekanisme, praktik dan tata cara pemerintahan warga dapat mengatur sumber daya dan memecahkan masalah-masalah publik dimana adanya interaksi antara komponen good governance yaitu pemerintah, masyarakat dan sektor swasta sehingga memiliki akuntabilitas dimana civil society dapat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholder, Rule of law dimana kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan
6
arus informasi, dan partisipasi setiap warga masyarakat mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, karena governance menjadi lebih terfokus ditingkat lokal / daerah untuk mendorong partisipasi dan domokratis masyarakat.
Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 34 tanggal 14 Agustus 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Bantul yang diresmikan pada tanggal 9 September 1987 oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam perkembangannya lima desa diseberang way sekampung atau sebelah selatan way sekampung dibentuk menjadi satu kecamatan yaitu Kecamatan Metro Kibang dan dimasukkan ke dalam wilayah pembantu Bupati Lampung Tengan wilayah sukadana (sekarang masuk menjadi Kabupaten Lampung Timur), dan pada tahun yang sama terbentuk 2 wilayah pembantu Bupati yaitu Sukadana dan Gunung Sugih. Dengan kondisi dan potensi yang cukup besar serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotif Metro tumbuh pesat sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan juga pusat pemerintahan, maka sewajarnyalah dengan kondisi dan potensi yang ada tersebut Kotif Metro ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Metro. Harapan memperoleh Otonomi Daerah terjadi pada tahun 1999, dengan dibentuknya Kota Metro sebagai daerah otonomi berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 tahun 1999 yang diundangkan tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta. Pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah meninggalkan masalah yang belum selesai, yaitu permasalahan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung
7
Tengah yang berada di wilayah Kota Metro. Berdasarkan data seluruhnya 111 aset yang terdiri dari 38 unit bangunan kantor, 45 unit rumah dinas, 22 unit sarana umum dan 6 unit tanah dan gedung. Adapun aset yang telah diserahkan oleh Kabupaten Lampung Tengah ke pada Kota Metro terjadi dalam 3 tahapan yaitu, tahap pertama 14 Mei 1999 yang terdiri dari 11 unit bangunan kantor, 6 unit rumah dinas dan 1 unit sarana umum.
Tabel 1 DATA ASET MILIK / KEKAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH YANG DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH KOTA METRO TAHAP I
No 1
Jenis Aset 2
Pembangunan Sekarang 3
Lokasi 4
A.
BANGUNAN KANTOR
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Walikota Adm. DPRD Sekretariat DPRD Dinas Pertanian TPH Dinas Perindustrian Dinas P dan K Dinas Tenaga Kerja Kandep Kesehatan Dinas Bina Marga Kec. Metro Raya Kecamatan Bantul
Kantor Dispenda Kantor DPRD Ktr Sekretariat DPRD Kator Dinas Pertanian Kantor Perindagkop Kantor Dinas P dan K Kantor KPU Ktr Dinas Kesehatan Kantor Dinas PU Ktr Kel.Iringmulyo Kec. Metro Barat
Jl. Jend. Sudirman/A.H.Nasution Jl. Jend. Sudirman/A.H.Nasution Jl. Jend. Sudirman/A.H.Nasution Jl. Jend. Sudirman Jl. Jend. Sudirman/A.H.Nasution Jl. Subing/Ade Irma Suryani Jl. Unyi/Alamsyah R.P. Negara Jl. Jend. A. Yani Jl. Nyerupa/ZA Pagar Alam Jl. Jend. A. Yani Jl. Sukarno Hatta
B. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
RUMAH DINAS Wakil Ketua DPRD Sekretaris DPRD Eks Walikotif Metro Ketua DPRD Camat Metro Raya Camat Bantul
W.Ketua DPRD Sekr. DPRD Ktr D.Tata Kota & LH R. Dinas Ketua DPRD PMI Kota Metro Dihuni Camat M.Barat
Jl. Subing Brigjen Sutiyoso Perumahan Jurai Siwo Jl. Jend. Sudirman Jl. Nyerupa/ZA Pagar Alam Jl. Sutrisno Tanah dan Bangunan
C. 1
SARANA UMUM Kolam Renang
Kolam Renang
Jl. Stadion Tejosari
Ket. 5
B.Knt : 11 RD : 6 SU : 1 Jml. = 18
Sumber Data : Berita Acara Penyerahan Nomor : 137/0618/01/1999 tanggal 14 Mei 1999
Tahap kedua pada tanggal 9 Agustus 1999 yang terdiri dari 11 unit bangunan kantor dan 4 unit sarana umum.
8
Tabel 2 DATA ASET MILIK / KEKAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH YANG DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH KOTA METRO TAHAP II
No 1 A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. B. 1. 2. 3. 4.
Pembangunan Jenis Aset Sekarang 2 3 BANGUNAN KANTOR Kantor Pemda Kantor Walikota Kantor BP-7/Itwilkab Kantor Bappeda Ktr D. Cipta Karya Kantor Bawasda Ktr / Gd Dinas LLAJ Kantor Dinas LLAJ Ktr / Gd Dinas Capil Kantor Badan Capil Ktr / Gd Pariwisata Ktr Dinas Pertanian Ktr / Gd D. Perikanan Ktr Dinas Pertanian Kantor Sospol Kosong Kantor Itwilkab Kosong Ktr / Gd D. Pengairan Dinas PU Ktr / Gd Kehutanan Kosong SARANA UMUM Gedung Sesat Stadion Gedung Olah Raga Gedung Pemuda
Gedung Sesat Stadion Tejosari Gd. O.Raga Jurai siwo Gedung Pemuda
Lokasi 4
Ket. 5
Jl. Sudirman/A.H. Nasution No.3 Jl. Sudirman/A.H. Nasution No.5 Jl. Nyerupa/Jl. Z.A. Pagar Alam Jl. Jend. Sudirman/A.H. Nasution Jl. Imam Bonjol Jl. Jend. Sudirman Jl. Jend. Sudirman Jl. Lembayung/Ki H. Dewantoro Jl. Lembayung/Ki H. Dewantoro Jl. Nyerupa/Jl. Z.A. Pagar Alam Jl. Lembayung/Ki H. Dewantoro
B.Knt :11 SU : 4 Jml. = 15
Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Tejosari Jl. Subing/Brigjen Sutiyoso Jl. Unyi Alamsyah R.Prawira Negara
Sumber Data : Berita Acara Penyerahan tanggal 9 Agustus 1999
Penyerahan aset tahap ketiga dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2002 yang terdiri dari 8 unit bangunan kantor, 25 unit rumah dinas dan 11 unit sarana umum. Tabel 3 DATA ASET MILIK / KEKAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH YANG DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH KOTA METRO TAHAP III No 1 A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Jenis Aset 2
Pembangunan Sekarang 3
BANGUNAN KANTOR Ktr Satpel Binmas Ktr D.Pertanian Ktr Dinas Kesehatan Ktr Kesehatan Metro Ktr D. Pertambangan Ktr Budparpora Metro Ktr PKKD Aula Dinas Pertanian K PDAM Metro Ktr PDAM Metro Kantor Dinas Pasar Ktr PAPT Kota Metro Kantor Dinas Sosial Ktr Dinas Pasar Metro Dinas Perdagangan Ktr D.Naker & Kesra
Lokasi 4
Jl. Jend. Sudirman Jl. A. Yani Jl. Mujair Jl. Jend. Sudirman Jl. Ikan Tawes Jl. Ki Arsyad Jl. Ki Arsyad Jl. Jend. A. Yani
Ket. 5
B.Knt : 8 RD : 25 SU : 11 Jml. = 44
9
Lanjutan No 1 B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Jenis Aset 2
Pembangunan Sekarang 3
RUMAH DINAS Rumah Dinas Bupati RD. Itwilkab RD.Sps Pyakit Dalam RD.Sps Kandungan RD.Spesialis Bedah RD.Spesialis Anak RD Dr Spesialis THT RD Dr Spesialis Mata RD.Sps Radiologi RD Dr Sps Anastasia RD.Sps Lab. Klinik RD.Sps Pyakit Syaraf RD. Sps P.Dalam RD Kesehatan RD Kesehatan RD Kesehatan RD Dokter RSU RD Dokter RSU Rmh Dinas Bappeda Asr / M Perawat RSU Sekolah Perawat Asrama Perawat Gd Farmasi Rumah Dinas Sosial RD Perdagangan
R. Dinas Walikota Hi. Holdin Somad, SH dr. Cecep Sulaiman I dr. HL. Tobing dr. M. Manik dr. A. Firmansyah dr. Hajiman dr. H. Yul Kaisar dr. H. Makmuri dr. Eril Laksana dr. Alek dr. P. Imam Santosa dr. H. Martias .B dr. Direktur RSU drg. Erla Andriati Drs. Afriadi, Apoteker Dr. I Ketut Karlota Arniati Apoteker RSU Pegawai RSU A. Yani AKBID Mhs/Dosen Akbid Gd Obat Ktr Dep. Agama Ktr D Naker & Kesra
Lokasi 4
Ket. 5
Jl. Nyerupa/ZA Pagar Alam Sumur Bandung Jl. Unyi/Mr. Gele Harun Jl. Unyi/Mr. Gele Harun Jl. Unyi/Mr. Gele Harun Jl. Unyi/Mr. Gele Harun Jl. Rajabasa Jl. Rajabasa Jl. Rajabasa Jl. Rajabasa Jl. Rajabasa Jl. Kerinci 2A Jl. Lembayung Jl. Kerinci No. 2 Jl. Kerinci No. 4 Jl. Kerinci No. 6 Jl. Rajabasa Jl. Rajabasa Jl. Subing/Brigjen Sutiyoso Jl. Rajabasa Jl. Subing/Brigjen Sutiyoso Jl. Seminung No. 5 Jl. Jend. A. Yani Jl. Ki Arsyad Jl. Jend. A. Yani
C. SARANA UMUM 1 Eks Sekolah Cina Ktr Pembina Veteran Jl. Imam Bonjol 2. Eks Set. PKK Sekr. PKK Metro Jl. Unyi/ZA Pagar Alam 3. Rapemda Radio Jl. Unyi/Alamsyah Ratu P.N. 4. Pepabri (LVRI) Metropolis Jl. Unyi/Alamsyah Ratu P.N. 5. Psr Cendrawasih, Pepabri (LVRI) Jl. Imam Bonjol 6. Trl Kota & Trl 16C Trl Kota & Trl 16C Jl. Imam Bonjol 7. T.Makam Pahlawan Makam Pahlawan Jl. Jend. Sudirman 8. Lapangan tenis C Lapangan tenis C Jl. Unyi/Alamsyah Ratu P.N. 9. SD Teladan SD Teladan Jl. Subing/Brigjen Sutiyoso 10. TK Pertiwi TK Pertiwi Jl. Unyi/ZA Pagar Alam 11. RSU A. Yani RSUmum A. Yani Jl. Jend. A. Yani Sumber Data : Keputusan Bupati Lampung Tengah No. 02 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 /Berita Acara Penyerahan tanggal 6 Februari 2002
Aset yang sampai saat ini belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai Kabupaten Induk ke Kota Metro sebagai Wilayah Pemekaran adalah 8 unit bangunan kantor, 14 unit rumah dinas, 6 unit sarana umum dan 6 unit tanah dan gedung dan hingga kini masih menjadi perdebatan antara kedua belah pihak .
10
Tabel 4 DATA ASET MILIK / KEKAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DIKOTA METRO YANG BELUM DISERAHKAN KE PEMDA KOTA METRO
No 1
Jenis Aset 2
Pembangunan Sekarang 3
Lokasi 4
A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
BANGUNAN KANTOR Kantor Dispenda Kantor Dinas PMD Kantor D. Koperasi Ktr D. Kehutanan Ktr Eks Kn Dikbud K.Eks Penerangan Koperasi Eks BIPP-KPN Ktr KPN P dan K
Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan
Jl. Imam Bonjol Jl. Imam Bonjol Jl. Jend. Sudirman Jl. Jend. Sudirman Jl. Lembayung/Ki Hajar D Jl. Tongkol Jl. Ki Arsyad Jl Subing
B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
RUMAH DINAS RD Sekda RD Kesehatan RD Pengairan Ktr & RD Perkebun RD Perikanan RD Koperasi RD Bina Marga RD Kanin Dikbud Rmh Penerangan RD Kehutanan Mess Pengairan Mess Nuwo Intan Work Shop PU Perumahan D Pemda (9 u)
Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan
Jl. Selagai Jl. Subing Jl. Nyerupa/ZA Pgr Alam Jl. Jend. Sudirman Jl. Melinting Jl. Tongkol No. 36 Jl. Nyerupa/ZA Pgr Alam Jl. Tulang Bawang Jl. Tongkol Jl. Ki Arsyad Jl. Nyerupa/ZA Pgr Alam Jl. Jend. Sudirman Margorejo ---
C. 1. 2. 3. 4.
Tanah Tanah Tanah & Bangunan
5. 6.
TANAH DAN GEDUNG Tn Sawah BBU/Ganjarasri Tn Kebun PKK/Ganjarasri Tn Bangunan Eks UNILA Tn Kosong (spg D. Kehutanan) Gedung Disbun Gedung Arsip
Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan
Jl. Jend. Sudirman Jl. Jend. Sudirman Jl. Lembayung Jl. Lembayung / Ki Hajar Dewantara Jl. Tongkol Jl. Tulang Bawang
D. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
SARANA UMUM Gedung Wanita Gedung Perpustakaan Gedung Kwarcab Pramuka Eks. Set. Dharma Wanita Tanah BBI Lapangan Tenis A B
Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah & Bangunan Tanah Tanah & Bangunan
Jl. Jend. Sudirman Jl. Jend. Sudirman Jl. Jend. Sudirman Jl. Unyi/AR.Prawira Negara Magelangan Metro Jl. Tongkol
Sumber Data : Keputusan Bupati Lampung Tengah No. 02 Tahun 2002 tanggal 30-10-2002 / Berita Acara Penyerahan Tanggal 6 Februari 2002
Ket. 5
Knt : 8 RD : 14 SU : 6 TG : 6 Jml. = 34
11
Perbedaan pandangan antara Pemerintah Daerah Kota Metro dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah terhadap 2 peraturan (Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 pada BAB V Ketentuan Peralihan pasal 18 dan KEPMENDAGRI Nomor 42 Tahun 2001) yang ada yaitu : (1). Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, sesuai dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah sesuai dengan wewenang dan tugasnya masingmasing, menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur & Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro : a. Pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; b. Tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; c. Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang tempat kedudukanya terletak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; d. Utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
12
e. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
(2). Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. ( Sumber : Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 pada BAB V Ketentuan Peralihan pasal 18 ) “Barang milik Daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten / Kota Induk yang lokasinya berada dalam wilayah daerah yang baru dibentuk wajib diserahkan dan menjadi milik daerah yang baru dibentuk ” (Sumber : Kepmendagri No. 42 Tahun 2001, Pasal 2 ayat 1) “Barang Daerah atau hutang piutang yang akan dialihkan kepada daerah yang baru dibentuk, terlebih dahulu dilaksanakan inventarisasi bersama, baik administrasi maupun fisik.” (Sumber : Kepmendagri No. 42 Tahun 2001, Pasal 3 ayat 1)
Kabupaten Lampung Tengah setelah melakukan inventarisasi bersama Kota Metro maka terdapatlah 111 jenis aset yang terdiri dari bangunan kantor, rumah dinas, sarana umum serta aset tanah dan bangunan, adapun aset yang telah diserahkan berjumlah 77 jenis aset sedangkan aset yang belum diserahkan berjumlah 34 jenis aset.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Implementasi Good Governence Dalam Proses Transfer Aset Pemerintah Daerah Kota Metro “
13
Didalam perjalanannya pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah ini sudah menginjak tahun yang ke 11 (dari tahun 1999 s.d. tahun 2010) ternyata masih meninggalkan masalah yang belum selesai, yaitu permasalahan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang berada di wilayah Kota Metro masih menjadi bahan perdebatan yang panjang. Aset bagi pemerintah daerah merupakan bentuk kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, akan tetapi hal tersebut belum dapat berjalan secara maksimal.
Proses yang panjang dilalui oleh Pemerintah Daerah Kota Metro untuk mendapatkan aset yang berada diwilayahnya sejak tahun 1999 belum terlaksana secara maksimal hingga tahun 2010, karna masih terdapat 34 unit aset lagi yang belum diserahkan, sementara itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tetap mempertahankan aset tersebut sebagai miliknya, bahkan aset tersebut saat ini sudah termasuk dalam data Pemda Kapubaten Lampung Tengah yang akan di lelang / dijual kepada pihak swasta ataupun oleh Pemerintah Kota Metro. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka masalah yang dapat disampaikan adalah : Bagaimana Pelaksanaan Good Governance dalam Proses Transfer Aset Pemerintah Daerah Kota Metro ?
1.3 Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pelaksanaan good governance dalam proses transfer aset eks Kabupaten Lampung Tengah kepada Pemerintah Daerah Kota Metro.
14
1.4 Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi pemikiran bagi studi Ilmu Pemerintahan terutama yang berkaitan dengan Penerapan Good Governance dalam proses transfer aset bagi daerah pemekaran di wilayah Propinsi Lampung. 2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat atau masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Metro untuk dapat menentukan alternatif penyelesaikan masalah aset pasca pemekaran.
