1
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah di Indonesia bukan merupakan hal yang asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasi ide tentang adanya bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam. Riba merupakan tambahan nilai yang diperoleh dengan tanpa resiko dan bukan merupakan hadiah atau kompensasi kerja. Hal inilah yang mendorong berdirinya lebih dari 300 Baitul Maal Wa Tamwil pada akhir Oktober 1995. Di Indonesia Baitul Maal Wa Tamwil lebih dikenal dengan nama
Balai Usaha Mandiri Terpadu
(disingkat BMT), dan masing-masing BMT melayani 100-150 pengusaha kecil bawah. Dengan adanya landasan syariah pada lembaga keuangan syariah, maka tanggal 1 juni 2001 IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sudah mengeluarkan PSAK Akuntansi Keuangan Syariah No.59 dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah yang berisi tentang Tujuan Akuntansi Keuangan, Tujuan Laporan Keuangan, Asumsi Dasar atas Sistem Pencatatan dasar Akrual, Karakteristik Kualitatif Laporan keuangan dan Unsur Laporan Keuangan. PSAK No.59 berisi tentang Pengakuan dan Pengukuran. Adapun karakteristik produk-produk bank syariah seperti; Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam,
2
Istishna’, Ijarah, Wadi’ah, Qardh, Sharf serta pengakuan dan pengukuran zakat. PSAK No.59 juga berisi penyajian komponen-komponen laporan keuangan bank syariah dan juga pengungkapan umum laporan keuangan, serta tanggal efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan lembaga syariah. Kita bisa melihat adanya perbedaan antara bank/lembaga keuangan syariah dengan bank konvensional, baik dari segi operasional, pendanaan, penyaluran maupun jasa keuangan yang diberikan. Prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan dengan pihak lain untuk menghimpun dana dan melakukan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Lembaga keuangan syariah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga dijalankan dengan landasan Alqura’an dan Hadis Nabi SAW. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tentunya sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non syariah. Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank/lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan terefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam
3
pembuatan sistem laporan keuangan. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sudah mengeluarkan PSAK Akuntansi Keuangan Syariah No.59 dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah. Namun Pada November
2006
IAI (Ikatan Akuntan Indonesia ) mengeluarkan
PSAK 100-111 sebagai Revisi dari PSAK Akuntansi keuangan Syariah No. 59. BMT Al-Hikmah Bangsri Jepara memiliki beberapa cabang yang berada di tempat- tempat yang setrategis yang kebanyakan berada disekitar pusat perdagangan (pasar) yang merupakan tempat para pedagang dan masyarakat sekitar untuk menyimpan uang mereka dengan jaminan keamanan serta memberikan kemudahan bagi pengusaha menengah kebawah dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan BMT Aman Utama Jepara memiliki kantor pusat yang berada di Jl. A. Yani No. 11 pengkol yang merupakan jalan utama dari arah utara kota jepara menuju Kawasan kota jepara. Dan memiliki dua cabang pembantu yang berada di sowan lor kecamatan kedung dan demangan kecamatan tahunan
yang
merupakan
kawasan
yang
termasuk
wilayah
yang
perekonomiannya pesat. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba meneliti tentang penerapan akuntansi syariah pada BMT Al-Hikmah dan BMT Aman Utama Jepara yang mengkhususkan pada penerapan akuntansi syariah atas transaksi Mudharobah yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul “Evaluasi Praktik Akuntansi Penghimpunan Dana dan
4
Pembiayaan di BMT” Studi kasus pada BMT Al-Hikmah dan BMT Aman Utama Jepara. 1.2. Ruang Lingkup Masalah Untuk Menjaga agar penulisan Skripsi ini lebih terarah dan menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok masalah yang hendak diteliti, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diangkat yaitu Evaluasi Praktik Akuntansi Atas Penghimpunan Dana Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah. 1.3. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana
perlakuan
akuntansi
transaksi
penghimpunan
dana
mudharabah dan pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Hikmah dan BMT Aman Utama Jepara? 2. Apakah perlakuan akuntansi transaksi penghimpunan dana mudharabah dan pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan PSAK Syariah No.105?
5
1.4. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini
mempunyai
tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap transaksi penghimpunan dana mudharabah dan pembiayaan mudharabah oleh BMT Al-Hikmah dan BMT Aman Utama Jepara. 2. Mengetahui apakah praktek akuntansi oleh BMT Al-Hikmah dan BMT Aman Utama Jepara telah sesuai dengan PSAK No.105. 1.5. Kegunaan Penelitian Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain: 1) Teoritis a.
Membuktikan kesesuaian antara teori-teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi.
b.
Menilai
sistem
dan
perhitungan
bagi
hasil
pada
produk
penghimpunan dana mudharabah sebagai penghimpunan dana dan pembiayaan mudharabah sebagai penyaluran dana pada lembaga syariah c.
Sebagai tambahan khasanah keilmuan khususnya dibidang akuntansi syariah.
6
2) Praktis a.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman tentang perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi pada lembaga syariah.
b.
Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan spesifik untuk penulisan skripsi khususnya pada bidang akuntansi syariah.
1.6. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan laporan ini berdasarkan pada : Pedoman penyusunan skripsi program sarjana Program Studi Akuntansi tahun 2012 yaitu sebagai berikut : 1. Bagian Awal Bagian ini berisi mengenai sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto atau pesan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstraksi, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran. 2. Bagian Isi/Inti Bagian ini terdiri dari lima bab, yaitu Bab I (Pendahuluan), Bab II (Tinjauan Pustaka), Bab III (Metode penelitian), Bab IV (hasil penelitian dan pembahasan), dan bab V (Kesimpulan dan saran) Bab I berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II berisi landasan teori, hasil penelitian terdahulu,
7
kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian yang keseluruhan ber4kaitan dengan penghimpunan dana dan pembiayaan
dengan aka
mudharabah. Bab III berisi metode penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data penelitian, metode analisis data. Bab IV berisi mengenai gambaran umum BMT Al-hikmah dan BMT Aman Utama Jepara, analisis data dan pembahasan atas penghimpunan dana dan pembiayaan mudharabah yang dilakukan. Bab V berisi kesimpulan dan saran. 3. Bagian Akhir Bagian ini berisi mengenai daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian dan lampiran-lampiran.
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Berisi
tentang
kajian
pustaka,
yaitu
mendokumentasikan
dan
menghubungkan hal-hal yang berkaitan dengan judul yang diangkat dan tentunya diperoleh penulis dari hasil proses
membaca berbagai literatur yang sangat
berguna sebagai landasan penelitian. 2.1. Landasan Teori 2.1.1. BMT BMT secara terminologi bahasa merupakan suatu akronim yang berasal dari bahasa arab yakni Baitul Maal dan Baitul Tamwil. BMT merupakan lembaga terpadu yang mempunyai kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat secara syariah. Ada pula yang mengartikan BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan
dengan
prinsip
bagi
hasil
(syari’ah),
menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Pada undang-undang nomor 10
tahun 1998
tentang
perubahan UU No. 7 Th. 1992 tentang perbankan pasal (1) disebutkan bahwa: Prinsip
Syariah
adalah
aturan
perjanjian
berdasarkan
hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana
9
dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai berdasarkan
dengan syariah, antara lain:
prinsip
bagi
hasil
(mudharabah),
pembiayaan pembiayaan
berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan
(ijarah),
atau
dengan
adanya
pilihan
pemindahan
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa istishna). 2.1.2. Prinsip-prinsip Dasar Lembaga Keuangan Syariah Muhammad (2002:100) menyatakan bahwa Prinsip-prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut : a. Larangan merupakan bunga pada semua bentuk dan jenis jual beli transaksi. b. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajiban dan keuntungan halal. c. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. d. Larangan menjalankan monopoli. e. Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh islam.
10
Sofyan Safri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf (2004 : 3) Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan
berdasarkan
prinsip
bagi
hasil
(Mudharabah),
pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah) atau pembiayaan barang berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah wa Istighna). Muhammad Syafi’I Antonio (2001 : 85) adalah sebagai berikut : Dalam
perbankan
syariah
prinsip
prinsip
dasar
yang
dipergunakan adalah prinsip titipan atau simpanan (Al – Wadiah), bagi hasil (profit sharing), jual beli (sale and purchase), sewa (operational lease and financial lease), jasa (fee – bassed service). 2.1.3. Akuntansi Kata Arab yang berarti akuntansi adalah muhasabah (hisab). Kata ini muncul 48 kali dalam Al Qur’an.Akar kata muhasabah adalah h.s.b. dan bentuk verbalnya hasaba dan bentuk lainnya “yahsaba” yang berarti menghitung “to compute atau mengukur : to measure. Sh. Shahata menjelaskan kemungkinan akuntansi islam sebagai berikut: “postulat, standar, penjelasan, dan prinsip akuntansi memiliki
11
konsep, prinsip, dan tujuan islam dan semua ini secara serentak berjalan bersama bidang ekonomi, social, politik, ideology, etiki yang dimiliki Islam, kehidupan islam dan keadilan dan hokum Islam. Dan Islam adalah suatu program yang memiliki bidang-bidang ekonomi, social, politik, ideology, manajemen, akuntansi, dan lain-lain. Kesemua ini adalah satu paket yang tak bisa dipisahkan. Dalam
PSAK
101
diatur
adanya
kebijakan-
kebijakan
akauntansi dalam perusahaan syariah. Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jika belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi: (a) relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan; dan (b) dapat diandalkan, dengan pengertian: (i)
mencerminkan kejujuran penyajian hasil
dan posisi
keuangan entitas syariah; (ii)
menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
(iii) netral yaitu bebas dari keberpihakan; (iv) mencerminkan kehati-hatian; dan (v)
mencakup semua hal yang material.
12
2.1.4. Karakteristik Transaksi Syariah Sri
Nurhayati-wasilah
(2008,
92)
menjelaskan
bahwa
Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradikma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan antara lain: a) Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling rida. b) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib). c) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. d) Tidak menandung unsur riba. e) Tidak menandung unsur kezaliman. f) Tidak mengandung unsur maysir. g) Tidak mengandung unsur gharar. h) Tidak mengandung unsur haram. i) Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk). j) Tarnsaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk kepuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak
13
lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak meggunakan dua transaksi bersama yang berkaitan (ta’alluq) dalam satu akad. k) Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar). l) Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap (risywah). 2.1.5. Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Lembaga Keuangan Syariah A. Penghimpunan Dana Mekanisme opersasional penghimpunan dana Lembaga keuangan syariah secara garis besar ada dua prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas yakni Wadiah artinya dana tersebut sebagai titipan dan prinsip Mudharabah sebagai investasi. 1) Prinsip Wadi’ah Prinsip wadiah pun terbagi dua yaitu Wadiah Al Amanah dan Wadiah Yaddhamanah. Wadiah Al Amanah adalah Jenis kegiatan Wadi’ah Amanah antara lain pelayanan kontak simpanan (safe deposit box) dan pelayanan administrasi dokumen
(custodian).
Lembaga
keuangan
syariah
mendapatkan imbalan dari jasa penyimpanan tersebut. Namun demikian
Lembaga
keuangan
memanfaatkan barang yang dititipkan.
syariah
tidak
boleh
14
Prinsip wadi’ah Yadh-amanah adalah dana yang dititipkan boleh digunakan untuk usaha bmt dan boleh memberikan bonus pada saat kondisi Lembaga keuangan syariah surplus sesuai kebijakan namun bonus tersebut tidak diperjanjikan. 2) Prinsip Mudharabah Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik
dana,
mudharabah
prinsip mutlaqah
mudharabah dan
terbagi
mudharabah
dua
yaitu,
muqayyadah.
1) Mudharabah Mutlaqah Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah mutlaqah dapat diterapkan untuk pembukaan rekening deposito atau simpanan berjangka. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bmt dalam menggunakan dana yang dihimpun. Namun denikian karena sifatnya investasi perlu adanya kesepakatan nisbah bagi hasil dengan pihak pemilik dana (shohibul maal) 2) Mudharabah Muqayyadah Jenis ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bmt. Karakteristik dari simpanan ini adalah sebagai berikut:
15
- Pemilik dana menetapkan syarat penyaluran dana. Untuk itu bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. - Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bmt wajib memisahkan dana dari rekening simpanan khusus dengan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administatif. - Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan kepada pemilik dana. B. Penyaluran/Pembiayaan Dalam penyaluran dana lembaga keuangan Syariah harus berpedoman kepada prinsip kehati-hatian. Sehubungan hal ini Lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk meneliti secara seksama
calon
nasabah
penerima
dana
berdasarkan
azas
pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar terdapat empat kelompok operasional syariah, yaitu prinsip jual beli (bai’), sewa beli (ijarah waiqtina), bagi hasil (syirkah), dan pembiayaan lainnya.
16
a. Prinsip Jual Beli (Bai’) Prinsip jual beli meliputi Murabahah, Salam, dan Istishna’. 1) Murabahah Prinsip
murabahah
umumnya
diterapkan
dalam
pembiayaan pengadaan barang investasi. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan menyerupai kredit investasi pada bmt konvensional. Skim sangat berguna bagi orang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Ia kemudian meminta pada bmt untuk membiayai
pembelian
barang
tersebut
dan
bersedia
menebusnya pada saat barang diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga pokok yang ditambah marjin keuntungan
yang
disepakati.
Kesepakatan
harga
jual
dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad. 2) Salam Salam adalah pembelian barang untuk penghantaran (delivery) yang ditangguhkan dengan pembayaran di muka. Salam
dalam
perbankan
biasanya
diaplikasikan
pada
pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau industri sejenis lainnya. Mengingat bmt tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi bmt untuk melakukan
17
akad salam kepada pembeli kedua seperti bulog, pedagang pasar induk, atau rekanan. Mekanisme ini disebut dengan Paralel Salam. 3) Istishna’ Prinsip istishna’ menyerupai salam, namun istishna’ pembayarannya dapat dimuka, dicicil atau dibelakang. b. Prinsip Sewa Beli (Ijarah Wa iqtina / Ijaarah Muntahiyyah Bittamlik) Ijarah Wa iqtina (Ijarah Muntahiyyah Bittamlik) adalah akad sewa-menyewa suatu barang antara barang antara bmt dengan nasabah dimana nasabah diberi kesempatan untuk menbeli obyek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan finance lease. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama diawal perjanjian. c. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) Prinsip bagi hsil meliputi Musyarakah, Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah. 1) Musyarakah Musyarakah
dalam
Lembaga
keuangan
syariah
biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah
dan
Lembaga
keuangan
syariah
sama-sama
menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (trading
18
asset), property, equipment, atau intangible asset (seperti hak paten dan goodwill) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal dicampur untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dalam pelaksanaan ptoyek dan
jangka
waktu
proyek
harus
diketahui
bersama.
Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai kontribusi modal. 2) Mudharabah Mutlaqah Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus berupa uang tunai dan apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati
bersama.
Hasil
dari
pengelolaan
modal
pembiayaan mudharabah diperhitungkan dengan cara: - Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing) - Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bmt selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
19
3) Mudharabah muqayyadah Karakteristik mudharabah muqayyadah pada dasarnya sama
dengan
persyaratan
mudharabah
Perbedaannya adalah penyediaan modal
mutlaqah.
hanya untuk
kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh Lembaga keuangan syariah. d. Pembiayaan Lainnya 1) Qardh Aplikasi Qardh biasanya dalam empat hal, yaitu: - Sebagai jasa atas suatu produk pembiayaan seperti mudharabah, dimana nasabah yang diberikan suatu plafon pembiayaan dan sudah memakainya membutuhkan dana cepat untuk menutupi suatu pembayaran dan akan dikembalikan secepatnya sejumlah yang dipinjam dari qardh ini. - Sebagai produk untuk nasabah funding yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak dapat menarik dananya karena tersimpan dalam simpanan yang tidak dapat segera di cairkan, seperti deposito. - Sebagai compensating balance dan dana talangan antar Lembaga keuangan syariah. - Sebagai produk untuk sosial seperti untuk usaha kecil.
20
2) Hiwalah (Anjak Piutang) Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Lembaga keuangan syariah mendapat imbalan (fee) atas jasa pemindahan piutang tersebut. Besarnya imbalan atas jasa pemindahan piutang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Lembaga keuangan syariah dengan nasabah sesuai kadar usaha dan/atau hasil yang diperoleh. 3) Rahn (Gadai) Tujuan pemberian fasilitas rahn adalah untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. Kontrak rahn dipakai dalam bmt dalam dua hal: - Sebagai prinsip, artinya sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti mudharabah. Lembaga keuangan syariah
harus
menahan
barang
nasabah
sebagai
konsekuensi dari akad ini. -
Sebagai produk pinjaman, artinya bmt tidak memperoleh apa-apa kecuali imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi dan administrasi barang yang digadaikan.
4) Ijarah Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa
21
(ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri. 2.1.6. Transaksi Mudharabah A. Pengertian Mudharabah Mudharabah berasal dari kata adhdharby fil ardhi yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata alqardhu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Dalam bentuk kerja sama ini, seorang investor atau sekelompok investor (rab al-mal) menyerahkan atau meyakinkan modal atau barangnya kepada seorang agen atau manajer (mudarib). Penyerahan dimaksudkan bahwa si agen akan memanajemen modal dan barang tadi kemudian mengembalikan modal pokoknya kepada investor beserta bagian laba yang telah disepakati bersama. Sebagai penghargaan, si agen memperoleh bagian laba. Kerugian dari bisnis yang gagal ditanggung investor, agen tidak bertanggung jawab pada timbulnya kerugian. Harahap (2004, 215) Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sadangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh
22
sipemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence, atau violation oleh pengelola dana. Menurut PSAK 105 Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Jenis akad Mudharabah menurut PSAK 105 1. Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. 2. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah
dimana pemilik
dana memberikan batasan kepada pengelola dana,
antara lain
mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. 3. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Kemudian Abdullah dalam terjemahan Muhammad (2002 : 104) menyatakan : “Bank islam dalam melaksanakan kontrak mudharabah membuat kesepakatan
dengan
nasabah
(Mudharib)
mengenai
tingkat
perbandingan keuntungan (profit – ratio) yang ditentukan dalam
23
kontrak. Perbandingan keuntungan tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : kesepakatan dari nasabah (Mudharib), prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon dasar, kemampuan memasarkan barang dan juga masa berlakunya kontrak”. B. Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Mudhorobah Berdasarkan Psak 105 1. Entitas Sebagai Pemilik Dana Dana syirkah temporer yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. a. Pengukuran investasi mudharabah Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut: (a)investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran; (b)investasi mudharabah
dalam bentuk aset nonkas diukur
sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan: (i) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian; (ii) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jika nilai investasi mudharabah
turun sebelum usaha
dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan
24
kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: (a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi; (b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau (c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
25
Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo. b. Pengakuan Penghasilan Usaha Jika
investasi
mudharabah
melebihi
satu
periode
pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah
berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk
penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: (a) investasi
mudharabah
setelah
dikurangi
penyisihan
kerugian investasi; dan (b) pengembalian
investasi
mudharabah;
diakui
sebagai
keuntungan atau kerugian. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.
26
Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang jatuh tempo dari pengelola dana. 2. Entitas Sebagai Pengelola Dana Mudharabah Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat. Jika entitas menyalurkan dana syirkah temporer mutlaqah yang diterima maka entitas mengakui sebagai aset Jika entitas menyalurkan dana syirkah temporer muqayadah yang diterima maka entitas tidak mengakui sebagai aset, karena entitas tidak memiliki hak untuk menggunakan aset atau melepas aset tersebut kecuali sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik dana Bagi
hasil
mudharabah
dapat
dilakukan
dengan
menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.
27
3. Entitas Sebagai Pengelola Dana Mudharabah Musytarakah Jika entitas juga menyertakan modal dalam mudharabah musytarakah maka penyaluran modal milik entitas diakui sebagai investasi mudharabah. Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Dalam
mudharabah
musytarakah,
pengelola
dana
(berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga modalnya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). Pemilik modal musyarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi modal yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modal musyarakah. C. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Mudharabah 1. Penyajian Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada: (a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk setiap jenis mudharabah;
28
(b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan kewajiban; dan (c) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. 2. Pengungkapan Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: a. rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; b. penyisihan kerugian investasi mudharabah
selama periode
berjalan; dan c. pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: (a)dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; dan (b)penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah. D. Akuntansi Untuk Pengelola Dana Mudharabah Akuntansi Untuk Pengelola Dana Menurut Sri Nurhayati- Wasilah (2008, 123-125)
29
1. Dana yang diterima dari pemilik dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai asset nonkas diterima. 2. Pengukuran Dana Syirkah Temporer Dana Syirkah Temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Jurnal Dr. Kas/ Aset Nonkas
xxx
Kr. Dana Syirkah Temporer
xxx
3. Penyaluran kembali dana syirkah temporer Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset (investasi mudharabah). Sama seperti akuntansi untuk pemilik dana. Dan ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana syirkah temporer : Dr. Kas/Piutang Kr. Pendapatan Yang Belum Dibagikan
xxx xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
30
Jurnal : Dr. Beban bagi hasil mudharabah
xxx
Kr. Utang Bagi Hasil Mudharabah
xxx
Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil : Dr. Utang Bagi Hasil Mudharabah
xxx
Kr. Kas
xxx
4. Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatanya sama dengan akuntansi konvensional yaitu : Saat mencatat pendapatan : Dr. Kas/Piutang
xxx
Kr. Pendapatan
xxx
Saat mencatan beban : Dr. Beban
xxx
Kr. Kas/Utang
xxx
Jurnal penutup yang dibuat diakhir periode (apabila diperoleh keuntungan): Dr. Pendapatan
xxx
Kr. Beban
xxx
Kr. Pendapatan Yang Belum Dibagikan
xxx
Jurnal saat dibagi hasilkan kepada pemilik dana: Dr. Beban Bagi Hasil Mudharabah
xxx
Kr. Utang Bagi Hasil Mudharabah
xxx
31
Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil: Dr. Utang Bagi Hasil Mudharabah
xxx
Kr. Kas
xxx
Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian: Dr. Pendapatan
xxx
Dr. Penyisihan Kerugian
xxx
Kr. Beban
xxx
5. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Jurnal: Dr. Beban
xxx
Kr. Utang Lain- Lain/Kas
xxx
6. Diakhir akad Jurnal: Dr. Dana Syirkah Temporer
xxx
Kr. Kas/Aset Nonkas
xxx
Jika ada penyisihan sebelumnya Jurnal: Dr. Dana Syirkah Temporer
xxx
Kr. Kas/Aset Nonkas
xxx
Kr. Penyisihan Kerugian
xxx
32
7. Penyajian Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan: a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah; yaitu sebesar dana syirkah temporer dikurangi dengan penyisihan kerugian (jika ada). b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban. 8. Pengungkapan Pengelola dana mengungkapkan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan: a. Isi kesepakatan utama mudharabah, seperti porsi dana, pembagaian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lainlain. b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; c. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
33
E. Akuntansi Untuk Pemilik Dana Mudharabah 1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana. 2. Pengukuran investasi mudharabah a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayar. Jurnal pada saat penyerahan kas: Dr. Investasi Mudharabah xxx Kr. Kas
xxx
b) Investasi mudharabah dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar asset non-kas pada saat pembayaran. Investasi mudharabah dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar asset non-kas pada saat penyerahan kemungkinannya ada 2: Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya
diakui
sebagai
keuntungan
tangguhan
diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jurnal saat penyerahan aset non-kas: Dr. Investasi Mudharabah
xxx
Kr. Keuntungan Tangguhan
xxx
Kr. Aset Non-kas
xxx
Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan:
dan
34
Dr. Keuntungan Tangguhan
xxx
Kr. Keuntungan
xxx
Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan asset nonkas. Jurnal: Dr. Investasi Mudharabah
xxx
Dr. Kerugian Penurunan Nilai xxx Kr. Asset nonkas Mudharabah
xxx
3. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk asset nonkas: a. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau factor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Jurnal: Dr. Kerugian Investasi Mudharabah Kr. Investasi Mudharabah
xxx xxx
b. Penurunan nilai setelah usaha dimulai Jika sebagian investasi Mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana,
35
maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi
mudharabah
namun
diperhitungkan
pada
saat
pembagian bagi hasil. Jurnal: Dr. Kerugian Investasi Mudharabah
xxx
Kr. Penyisihan Investasi Mudharabah Dr. kas
xxx
xxx
Kr. Penyisihan Investasi Mudharabah
xxx
Kr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah
xxx
4. Kerugian Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad Mudharabah berakhir. Pencatatan Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad Mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dalam bentuk penyisihan kerugian investasi: Dr. Kerugian Investasi Mudharabah
xxx
Kr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah
xxx
Catatan: Tujuan dicatat sebagai penyisihan agar jelas nilai investasi awal Mudharabah. 5. Hasil Usaha Bagian hasil usaha yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.
36
Jurnal: Dr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil
xxx
Kr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah
xxx
Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil Jurnal: Dr. Kas
xxx
Kr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil
xxx
6. Akad Mudharabah berakhir Pada saat akad Mudharabah berakhir, selisih antara investasi Mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi Mudharabah; dan pengembalian investasi Mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnal: Dr. Kas/Piutang/Asset Nonkas
xxx
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah
xxx
Kr. Investasi Mudharabah
xxx
Kr. Keuntungan Investasi Mudharabah
xxx
ATAU Dr. Kas/Piutang/Asset Nonkas
xxx
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah
xxx
Dr. Kerugian Investasi Mudharabah
xxx
Kr. Investasi Mudharabah
xxx
37
7. Penyajian Pemilik dana menyajikan investasi Mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi Mudharabah dikurangi penyisihan kerugian (jika ada). 8. Pengungkapan Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi Mudharabah, tetapi tidak terbatas pada: (a) Isi kersepakatan utama usaha Mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha Mudharabah, dan lainlain; (b) Rincian jumlah investasi Mudharabah berdasarkan jenisnya; (c) Penyisihan kerugian investasi Mudharabah selama periode berjalan; (d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan Syariah. 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu Diyana Al Barra , 2006 . Evaluasi akuntansi praktik penghimpunan dana
dan pembiayaan
di bmt yogyakarta. Menyimpulkan
bahwa
Perlakuan akuntansi akad mudharabah dan musyarokah BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani secara umum sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan khususnya PSAK
No.59. Walau demikian, masih
terdapat beberapa transaksi yang pencatatannya masih belum sesuai dengan PSAK No.59. Dalam menghimpun dana, ketidak sesuaian perlakuan
38
akuntansi produk
mudharabah terlihat pada saat simpanan berjangka
mudharabah jatuh tempo. Dalam
PSAK No.59 transaksi
seperti ini
seharusnya dicatat mudharabah berjangka jatuh tempo atas mudharabah berjangka. Namun pada BMT Al-Ikhlas maupun BMT Artha Mulia Insani anggota dianggap memperpanjang simpanan berjangka yang mereka miliki, sehingga BMT melakukan perpanjangan otomatis dengan jangka waktu yang sama seperti diawal akad. Susiana, 2010. Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Malang. Menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam memberikan pembiayaan mudharabah pada PT. BTN
(Persero) Tbk Kantor Cabang
Syariah Malang yaitu Tingkat persaingan dengan bank lain, Kurangnya tenaga
SDM
yang
benar-benar
khusus
menganalisa pembiayaan
mudharabah di instansi atau koperasi yang mengajukan pembiayaan, IT yang kurang mendukung, Rendahnya pemahaman masyarakat terhahap produk-produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BTN Syariah. Junaidi, SH, 2006. Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri ( Study di Bank Syariah Mandiri Kudus ) menyimpulkan bahwa Dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil ini Bank Syariah Mandiri (BSM ) Kudus berpedoman pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Pusat. Yang besarnya tertentu dan disepakati oleh para pihak. Sistem Revenue Sharing dijadikan dasar pembagian nisbah
39
bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri, system revenue sharing merupakan format bagi hasil yang berdasarkan atas pandapatan usaha. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Nama
Judul
Diyana Al Barra , 2006
Evaluasi
Metode Analisis Deskriptif
Hasil Perlakuan
akuntansi
akuntansi
Kualitatif
mudharabah
dan
akad
musyarokah
praktik
BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha
penghimpun
Mulia Insani secara umum sudah
an
sesuai dengan standar akuntansi
dana
dan
keuangan
pembiayaan
No.59. Walau demikian, masih
di
terdapat beberapa transaksi yang
bmt
yogyakarta
khususnya
pencatatannya
PSAK
masih
belum
sesuai dengan PSAK No.59. Dalam
menghimpun
ketidak
sesuaian
akuntansi produk terlihat berjangka
pada
dana,
perlakuan mudharabah
saat
simpanan
mudharabah jatuh
tempo. Dalam
PSAK No.59
transakasi seperti ini seharusnya dicatat
mudharabah berjangka
jatuh tempo atas mudharabah berjangka. Namun pada BMT Al-Ikhlas maupun BMT Artha Mulia Insani anggota dianggap memperpanjang
simpanan
berjangka yang mereka miliki,
40
sehingga
BMT
melakukan
perpanjangan otomatis dengan jangka waktu yang sama seperti diawal akad. Susiana, 2010
Analisis
Deskriptif
Masih terdapat beberapa kendala
Pembiayaan
Kualitatif
dalam memberikan pembiayaan
Mudharaba
mudharabah
pada
PT.
BTN
h pada PT
(Persero) Tbk Kantor Cabang
Bank
Syariah Malang yaitu Tingkat
Tabungan
persaingan dengan bank lain,
Negara
Kurangnya tenaga SDM yang
(Persero)
benar-benar
khusus
TBK
menganalisa
pembiayaan
Kantor
mudharabah di
Cabang
koperasi
Syariah
pembiayaan, IT
Malang
mendukung,
Rendahnya
pemahaman
masyarakat
instansi atau
yang
mengajukan yang
terhahap
kurang
produk-produk
pembiayaan
syariah
yang
ditawarkan oleh BTN Syariah. Junaidi,
Pelaksanaan
SH, 2006 Bagi
Hasil
Deskriptif
Dalam
menentukan
Kualitatif
nisbah
bagi
hasil
besarnya ini
Bank
Dalam
Syariah Mandiri (BSM) Kudus
Penyaluran
berpedoman pada Bank Syariah
Dana
Mandiri
Mudharaba
besarnya tertentu dan disepakati
h
oleh para pihak.
Bank Syariah
Pada
(BSM) Pusat. Yang
Sistem
Revenue
dijadikan
dasar
Sharing pembagian
41
Mandiri (Study
nisbah bagi hasil pada Bank di
Syariah Mandiri, system revenue
Bank
sharing merupakan format bagi
Syariah
hasil
Mandiri
pandapatan usaha.
yang
berdasarkan
atas
Kudus)
Sumber: Sumber data diolah peneliti Dari hasil tabel diatas maka dapat terlihat persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaannya adalah terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji masalah sistem pembiayaan mudharabah. Sedangkan yang membedakan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah dari segi judul penelitian, lokasi penelitian atau studi kasusnya.
Diyana Al Barra , 2006 dalam
penelitiannya
ingin
mengevaluasi akuntansi praktik penghimpunan dana dan pembiayaan di bmt yang menggunakan PSAK No.59 sebagai bahan acuan. Susiana, 2010 dalam penelitiannya untuk
mendeskripsikan
penyaluran
pembiayaan
mudharabah dan kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapannya serta sistem bagi hasil di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang. Junaidi, 2006 dalam penelitiannya berusaha untuk mencari penjelasan atas pelaksanaan prinsip bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Kudus, bagaimana sistem dan cara penyaluran dana mudharabah ke masyarakat oleh Bank Mandiri Syariah.
Sedangkan penelitian sekarang
42
membahas perlakuan akuntansi transaksi penghimpunan dana mudharabah dan pembiayaan mudharabah dengan dasar PSAK Syariah No.105. 2.3. Kerangka penelitian BMT Al-Hikmah dan BMT Aman Utama Jepara merupakan dua lembaga keuangan syariah yang cukup besar diwilayah Jepara. Kedua lembaga keuangan syariah ini memiliki produk- produk yang menggunakan akad mudharabah dimana akad mudharabah ini pengakuan dan pengukuran akuntansinya diatur dengan PSAK No. 105. Gambar 2.1 Kerangka penelitian
BMT Al-Hikmah
BMT Aman Utama Jepara
Perlakuan akuntansi terhadap penghimpunan dana mudharabah dan pembiayaan mudharabah
PSAK No.105
Keterangan: BMT Al-Hikmah dan BMT Aman Utama Jepara Menerapkan penghimpunan dana Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah.
43
Penerapan Mudharabah
diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK No. 105) 2.4. Perumusan Hipotesis Hipotesis yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut : Praktek akuntansi syariah oleh BMT Al-Hikmah dan BMT Aman Utama Jepara sudah tepat dan sesuai dengan PSAK Syariah.
44
BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Metodologi Penelitian Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode kualitatif deskriptif Metode kualitatif deskriptif melakukan analisis hanya pada taraf deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas faktualnya sehingga selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Metode deskriptif-studi menurut Subiyanto (1996 : 12) adalah metode yang dilakukan dengan meneliti secara mendalam terhadap suatu obyek penelitian yang dipilih dari beberapa keadaan yang dianggap sama serta merupakan penelitian yang memotret situasi sebagaimana adanya, sedetail mungkin dan lengkap, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan sebagai penggambaran suatu situasi yang dianggap sama. Meskipun beberapa keadaan dianggap sama tetapi kesimpulan yang diambil tidak boleh digeneralisasi dengan kesimpulan secara menyeluruh terhadap kasus-kasus yang dianggap sama. Metode deskriptif-studi menurut Deddy Mulyana (2003 : 148) dilihat dari perspektif Objektif adalah (wawancara berstruktur, pengamatan berstruktur), survei (korelasional), eksperimen; tekanannya pada pencarian penjelasan kausal dan mekanistik atas fenomena komunikasi. Dilihat dari
45
perspektif subjektif adalah (wawancara berstruktur/mendalam, pengamatan berperan-serta), analisis dokumen, studi kasus, studi historis-kritis; penafsiran sangat ditekankan alih-alih pengamatan objektif. 3.2. Jenis Data dan Sumber Data Adapun jenis data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah : 1. Data Primer Merupakan data yang diperoleh dari sumber aslinya , data primer ini berupa Hasil wawancara 2. Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian, misalnya: laporan keuangan perusahaan, struktur organisasi serta literature yang berhubungan dengan tujuan penelitian. 3.3. Metode Pengumpulan Data Penelitian ini dilaksanakan pada dua BMT yaitu BMT Al-Hikmah dan BMT Aman Utama Jepara. Dilaksanakan pada dua BMT dimaksudkan agar dapat mewakili BMT secara keseluruhan. Dimana jika dilaksanakan pada satu BMT maka akan sulit di ketahui apakah semua lembaga keuangan syariah di Indonesia, praktik akuntansi mudharabahnya sudah sesuai dengan PSAK. No 105. Sesuai dengan prosedur penulisan ilmiah pada umumnya, maka data yang terkumpul dalam penelitian ini diperoleh dengan prosedur sebagai berikut :
46
a) Survey pendahuluan, untuk memperoleh gambaran tentang keadaan obyek penelitian termasuk didalamnya sejarah obyek penelitian itu sendiri dan kondisi obyek penelitian saat ini serta melihat permasalahan yang akan diteliti melalui observasi langsung di perusahaan. Dalam observasi ini penulis selalu melakukan konsultasi Staf keuangan perusahaan. b) Survey lapangan, untuk mendapatkan data dari obyek penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah : 1) Wawancara Dengan melalui wawancara secara langsung, diharapkan bisa memperoleh data yang diharpkan dan diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Menurut Yin (2002 : 108) wawancara bisa mengambil beberapa bentuk yaitu wawancara studi kasus bertipe open ended, tipe wawancara yang terfokus dan yang ketiga adalah tipe wawancara yang memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terstruktur sejalan dengan permintaan. 2) Observasi Observasi terdiri dari dua macam yaitu observasi langsung. Observasi langsung digunakan karena bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan tentang obyek penelitian yang akan 3) Dokumentasi Dengan metode ini data dari dokumen-dokumen serta catatan yang ada pada obyek penelitian dilihat, dicatat dan dipelajari.
47
c) Analisis dan pengolahan data, untuk membandingkan keadaan di obyek penelitian dari survey pendahuluan dan survey lapangan dengan landasan teori hasil kepustakaan. 3.4.
Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deskriptif,
yaitu
penelitian
terhadap
fenomena-fenomena
dengan
menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu. (Nazir, 2005:55). Jenis metode deskriptif yang digunakan adalah studi kasus (case study). Studi kasus menurut Maxfield yang dikutip Nazir (2005:57), adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan.
48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini akan membahas tentang evaluasi praktik akuntansi terhadap transaksi mudharabah (penghimpun dana maupun pembiayaan) pada lembaga keuangan syariah yang terjadi di BMT Al-Hikmah Bangsri Jepara dan BMT Aman Utama Jepara. Evaluasi terhadap transaksi mudharabah menggunakan PSAK No.105 untuk perbankan maupun lembaga keuangan syariah, serta beberapa literature yang mendukung evaluasi transaksi tersebut dan tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang menjadi landasan lembaga keuangan syariah. Transaksi akuntansinya,
mudharabah yang dievaluasi akan dikaitkan dengan perlakuan yaitu:
Pengakuan
dan
Pengukuran,
Pengungkapan
dan
Penyajiannya dalam laporan keuangan yang secara rinci menerangkan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan tersebut. Bab IV ini menerangkan tentang evaluasi praktik akuntansi terhadap transaksi mudharabah (penghimpun dana dan pembiayaan) yang terjadi pada BMT AlHikmah dan BMT Aman Utama Jepara. 4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian BMT Al-Hikmah dan BMT Aman Utama Jepara merupakan dua BMT yang berkembang pesat diwilayah Jepara. BMT Al-Hikmah dan BMT Aman
49
Utama Jepara memiliki produk jasa yang menggunakan akad mudharabah. Sehingga peneliti memilih melakukan penelitian terhadap BMT tersebut. 4.1.1. BMT Al-Hikmah 4.1.1.1. Sejarah Berdirinya BMT Al-Hikmah Bangsri BMT Al-Hikmah Bangsri yang didirikan pada tahun 1998 ini merupakan BMT yang menggunakan anggaran dasar koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) BMT Al hikmah dengan badan hukum No: 08/BH/KDK.11.12/VIII/1998. BMT yang berdiri sejak tahun 1998 ini memiliki kantor pusat yang berada di kecamatan bangsri kabupaten jepara. BMT AlHikmah Bangsri pada tahun 2012 telah memiliki sepuluh kantor cabang yaitu bangsri, guyangan, lebak, kalinyamatan, suwawal,
welahan,
mlonggo,
mayong,
kembang
dan
nalumsari. 4.1.1.2. Produk Mudharabah yang Ditawarkan a. Produk Penghimpunan Dana Mudharabah Produk
penghimpunan
dana
dalam
transaksi
mudharabah pada BMT Al-Hikmah Bangsri hanyalah satu produk. Yaitu simpanan sukarela (sirela). - Simpanan Sukarela ( sirela ) adalah simpanan dengan akad mudharabah. Yaitu nasabah sebagai pemilik dana
50
memberikan pinjaman kepada BMT sebagai pengelola dana untuk melakukan suatu usaha. Dan keuntungan usaha
dibagi
kesepakatan
antara
kedua
sedangkan
belah
kerugian
pihak
sesuai
finansial
hanya
ditanggung oleh pengelola dana. b. Produk Pembiayaan Mudharabah produk
pembiayaan
dana
dalam
mudharabah pada BMT Al-Hikmah Bangsri
transaksi adalah
pembiayaan Mudharabah. Pembiayaan
mudharabah merupakan perjanjian
antara BMT Al-Hikmah Bangsri sebagai penyedia dana dengan anggota sebagai pengelola dana, dimana dana sepenuhnya dari BMT dan anggota hanya menjalankan operasional usahanya. Keuntungan atas usaha di bagi sesuai kesepakatan jumlah modal yang dipinjamkan. 4.1.1.3. Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Mudharabah pada BMT Al-Hikmah Bangsri Dalam penerapan sistem akuntansi untuk transaksi atas produk-produknya, BMT Al-Hikmah bangsri sebagaimana menggunakan anggaran dasar koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) menggunakan prinsip akuntansi koperasi sebagai standar dalam laporan keuangannya. Namun, dalam praktik yang dijalankan tetap menggunakan psak No. 105 yang
51
merupakan acuan akuntansi syariah khusus mudharabah dalam pencatatan akuntansinya. Jurnal yang digunakan BMT Al-hikmah bangsri berkaitan dengan transaksi yang dilakukan adalah sebagai berikut : a. Pada saat
penerimaan setoran dari
simpanan
atau
mudharabah Db. Kas Teller
xxx
Kr. Simpanan Sukarela ( Mudharabah)
xxx
b. Saat menerima pendapatan bahas dari penyaluran kembali dana syirkah temporer Db. Kas
xxx
Kr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah
xxx
c. Jurnal penutup ( jika memperoleh keuntungan) Db. Pendapatan Bahas Pembiayaan Mudharabah xxx Kr. Biaya
xxx
Kr. Pendapatan Belum Dibagikan
xxx
d. Pada saat dilakukannya perhitungan bagi hasil simpanan mudharabah Db. Biaya Bagi Hasil Mudharabah xxx Kr. Utang Bagi Hasil Mudharabah (Pada saat perhitungan bagi hasil)
xxx
52
Db. Biaya Bagi Hasil Mudharabah xxx Kr. Utang Bagi Hasil Mudharabah
xxx
(Saat dibagihasilkan kepada pemilik dana) Db. Utang Bagi Hasil Belum Dibagi
xxx
Kr. Kas Teller
xxx
(Pada saat pembayaran bagi hasil mudharabah) e. Pada saat melakukan pembiayaan Db. Pembiayaan Mudharabah
xxx
Kr. Kas
xxx
Kr. Pendapatan Adm Pembiayaan
xxx
Kr. Cadangan Dana Ta’awun (asuransi)
xxx
f. Hasil usaha Dr. Kas
xxx
Kr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah
xxx
( saat pengelola dana membayar bagi hasil) Tidak ada pencatatan akuntansi saat bagi hasil usaha belum
dibayarkan
oleh
pengelola
dana.
Pecatatan
dilakukan saat mendapatkan bagi hasil dari pengelola dana. g. Akad mudharabah berakhir/ pengembalian pembiayaan Db. Kas Kr. Pembiayaan Mudharabah
xxx xxx
53
4.1.1.4. Penyajian dan pengungkapan Transaksi Mudharabah dalam Laporan Keuangan BMT Al-Hikmah. BMT Al-Hikmah yang berbadan hukum koperasi, membuat laporan
keuangannya mengacu pada laporan
keuangan koperasi. Walau demikian, pencatatan akuntansi yang dilakukan BMT Al-Hikmah bangsri tetap berpedoman pada
PSAK
No.105
dalam
transaksi
dengan
akad
mudharabahnya. Dalam hal ini, penyajian laporan keuangan yang dilakukan BMT Al-Hikmah Bangsri masih mengikuti aturan perkoperasian, walaupun dalam prakteknya banyak mengarah kepada PSAK No. 100-111. Dana syirkah temporer yang diberi nama sesuai nama produk simpanan mudharabah, yaitu Simpanan sukarela (sirela) disajikan sebesar nilai tercatat dikurangi penyisihan kerugian jika ada. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos sisa hasil usaha yang belum dibagi sebagai ekuitas.
54
4.1.1.5. Penerapan Praktik Akuntansi Mudharabah Pada BMT Al-Hikmah. BMT Al-Hikmah Bangsri dalam menerapkan sistem bagi hasil khususnya mudharabah ini dapat dilihat pada saat BMT memperoleh dana yang berasal dari simpanan maupun investasi dari anggota yang dipercayakan kepada BMT. BMT Al-Hikmah
dalam
menghimpun
dana
tentunya
akan
memperoleh keuntungan atau rugi yang nantinya akan dibagikan kepada anggota penghimpun dana dalam bentuk bagi hasil. Untuk mengetahui besar pendapatan yang akan dibagi hasilkan kepada anggotanya, BMT terlebih dahulu menghitung besarnya pendapatan yang telah dikurangi biaya bagi hasil pembiayaan serta zakat. Setelah mengetahui besar pendapatan bersihnya, BMT baru bisa menentukan besarnya bagi hasil yang akan diberikan kepada anggota. Dalam hal pembiayaan mudharabah yang dipinjamkan kepada pengelola dana, BMT Al-Hikmah mendapatkan bagi hasil dari pengelola dana atas keuntungan yang diperoleh pengelola dana berdasarkan kesepakatan sesuai modal yang disertakan.
55
A. Contoh Perhitungan Bagi Hasil Penghimpunan Dana Mudharabah Perhitungan bagi hasil
mudharabah dapat dilihat
pada contoh kasus transaksi “Tuan A memiliki simpanan Rp 3.000.000,- dengan nisbah simpanan bagi hasil antara BMT dan anggota adalah 75% : 25%. Jika total simpanan sebesar Rp.90.000.000,- keuntungan yang diperoleh per bulan untuk simpanan sebesar Rp.9.000.000,- Maka jurnal yang digunakan BMT Al-Hikmah. berkaitan dengan transaksi mudharabah yang dilakukannya adalah sebagai berikut: a. Pada
saat
penerimaan
setoran
dari
simpanan
mudharabah Db. Kas teller
3.000.000
Kr. Simpanan mudharabah (sirela) 3.000.000 Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Al-Hikmah sudah sesuai dengan PSAK No.105. yang membedakanya hanyalah nama akun yang digunakan.
56
b. Pada saat penarikan simpanan mudharabah BMT AlHikmah bangsri Db. Simpanan Mudharabah (sirela) 3.000.000 Kr. Kas Teller
3.000.000
Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Al-Hikmah saat penarikan simpanan sudah sesuai dengan PSAK No.105 c. Pada
saat
dilakukannya
perhitungan
bagi
hasil
simpanan mudharabah. Db. Biaya Bagi Hasil Mudharabah Kr. Biaya Bagi Hasil Belum Dibagi
2.250.000,2.250.000,-
(25%*9.000.000,-) (Pada saat perhitungan bagi hasil keseluruhan) Db. Biaya Bagi Hasil Belum Dibagi Kr. Kas teller
74.250,74.250,-
[(3.000.000/90.000.000)*9.000.000*25% = 74.250 ,-] (Pada saat pembayaran bagi hasil mudharabah tuan A) Db. Kas Teller
3.074.250,-
Kr. Simpanan Mudharabah (sirela) 3.074.250,(pada saat pembayaran bagi hasil) Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada
57
BMT Al-Hikmah saat perhitungan bagi hasil, sudah sesuai dengan PSAK No.105. B. Contoh Pencatatan Dan Pengakuan Bagi Hasil Pembiayaan Pencatatan dan pengakuan bagi hasil pembiayaan dapat dilihat seperti contoh berikut: misalkan BMT melakukan pembiayaan mudharabah pada tuan B sebesar Rp 2.000.000,- dengan bagi hasil 20%;80%. Jika mendapatkan keuntungan Rp 300.000,- bulan pertama maka jurnalnya sebagai berikut : a. Pada saat melakukan pembiayaan Db. Pembiayaan Mudharabah
2.000.000,-
Kr. Kas
1.990.000,-
Kr. Pendapatan Adm Pembiayaan
5.000,-
Kr. Cadangan Dana Ta,awun
5.000,-
Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Al-Hikmah saat realisasi pembiayaan, sudah sesuai dengan PSAK No.105. b. Hasil usaha Tidak ada pencatatan akuntansi saat bagi hasil usaha belum dibayarkan oleh pengelola dana saat jatuh
58
tempo. Pecatatan dilakukan saat mendapatkan bagi hasil dari pengelola dana. Dr. Kas
60.000,-
Kr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah 60.000,(300.000*20%= 60.000,-) ( saat pengelola dana membayar bagi hasil) Berdasarkan
analisa yang telah dilakukan,
maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Al-Hikmah saat perjadi telat bayar belum sesuai dengan PSAK No.105 karena saat pembiayaan jatuh tempo dan dana belum dikembalikan harusnya dicatat sebagai piutang jatuh tempo. c. Akad mudharabah berakhir/ pengembalian pembiayaan Db. Kas
2.000.000,-
Kr. Pembiayaan Mudharabah
2.000.000,-
Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Al-Hikmah saat akad berakhir, sudah sesuai dengan PSAK No.105.
59
4.1.2. BMT Aman Utama Jepara 4.1.2.1. Sejarah berdirinya BMT Aman Utama Jepara BMT Aman Utama Jepara merupakan hasil diskusi oleh Ansor pada kepengurusan tahun 2008-2009 bahwa harus ada usaha mandiri dari Ansor. Maka didirikanlah KSU BMT Aman Utama Jepara pada 29 juli 2009. yang didirikan pada tahun 2009 ini merupakan BMT yang menggunakan anggaran dasar koperasi serba usaha (KSU). BMT Aman Utama berbadan hukum No. 518/223/BH/XIV.10/IV/2009. BMT yang berdiri sejak tahun 2009 ini memiliki kantor pusat yang berada di Jl. A.Yani No.11 Pengkol Jepara dan memiliki dua cabang pembantu yang berada di jalan raya bugel - pecangaan (barat blok M) sowan lor kedung jepara yang didirikan pada 30 juni 2011, jalan demangan – petekean rt 06 rw 02 demangan tahunan jepara yang didirikan pada 26 juni 2012. 4.1.2.2. Produk Mudharabah yang Ditawarkan a. Produk Penghimpunan Dana Mudharabah Produk
penghimpunan
dana
dalam
transaksi
mudharobah BMT Aman Utama Jepara yang terdiri atas simpanan Simpanan Aman (SIAMAN) mudharobah al muthlaqah, simpanan
aman berjangka (SIMANGKA),
simpanan pelajar (SIPEL), simpanan idul fitri (SIFITRI), simpanan ziarah (SIZARAH), simpanan qurban dan aqiqah
60
(SIQUBAH) dikategorikan sebagai jenis mudharabah al mutlaqah atau investasi tidak terikat. Siaman merupakan jenis simpanan utuk mewujudkan rencana masa depan dengan aman dan mudah. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah al muthlaqoh dengan nisbah 30%: 70%. Simangka merupakan simpanan dalam bentuk deposito dengan jangka waktu satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan satu tahun. Sedangkan simpel, merupakan simpanan bagi pelajar dengan akad mudharabah al muthlaqah yang dapat dilaksanakan oleh BMT Aman Utama atau dikoordinir oleh pihak sekolah. Pembukaan simpel bisa dilakunan pada awal tahun ajaran dan penarikannya dilakukan pada akhir tahun ajaran. Nisbah simpanan ini adalah 35%:65%. Sifitri merupakan simpanan yang bertujuan untuk menyambut hari raya idul fitri yang pembukaan simpanannya minimal tiga bulan sebelum idul fitri dan penarikannya dapat dilakukan dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nisbah bagi hasilnya 35%:65%. Sizarah adalah simpanan ziarah ini simpanan yang digunakan untuk keperluan ziarah dengan nisbah bagi hasi 35%:65%. Siqubah merupakan simpanan bertujuan untuk pelaksanaan qurbah. Penarikannya hanya dapat dilakukan
61
saat akan melaksanakan qurban. Nisbah bagi hasilnya adalah 35%:65%. b. Produk Pembiayaan Produk pembiayaan BMT Aman Utama dalam taransaksi
Mudharabah
Mudhorobah
yaitu
disebut
BMT
dengan
sebagai
pembiayaan
shohibul
maal
meminjamkan modal kepada pengelola usaha sebagai mudhorib, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan pada awal akad. 4.1.2.3. Pengakuan dan pengukuran transaksi mudharabah pada BMT Aman Utama Jepara Sebagai badan usaha yang memiliki anggaran dasar koperasi serba usaha, maka laporan keungan BMT ini mengacu pada peraturan koperasi. Namun, dalam penerapan sistem akuntansi untuk transaksi atas produk-produknya, BMT Aman Utama Jepara menggunakan PSAK No. 105 sebagai standar dalam penerapan transaksi akuntansi mudharabahnya. Jurnal yang digunakan BMT Aman Utama Jepara berkaitan dengan transaksi yang dilakukannya: a. Pada saat penerimaan setoran dari simpanan mudharabah berjangka Db. Kas
xxx
Kr. Simpanan Aman Berjangka (simangka)
xxx
62
b. Pada saat penarikan simpanan atau mudharabah berjangka Db. Simpanan Aman Berjangka (simangka) xxx Kr. Kas
xxx
c. Pada saat Perhitungan bagi hasil mudhaarabah berjangka Db. Biaya Bagi Hasil Simpanan Aman Berjangka xxx Kr. Biaya Bagi Hasil Simpanan Aman Berjangka Belum Dibagi
xxx
(Pada saat perhitungan bagi hasil) Db. Biaya Bagi Hasil Belum Dibagi
xxx
Kr. Kas
xxx
(Pada saat pembayaran bagi hasil mudharabah) d. Pada saat simpanan berjangka jatuh tempo -
Apabila mudharabah berjangka dicairkan Db. Simpanan Aman Berjangka
xxx
Kr. Kas -
xxx
Apabila simpanan berjangka mudharabah diperpanjang Db. Mudharabah Berjangka (Lama)
xxx
Kr. Mudharabah Berjangka (Baru) e. Pada
saat
penerimaan
setoran
dari
xxx simpanan
atau
mudharabah Db. Kas
xxx
Kr. Simpanan mudharabah( siaman/simpel) xxx
63
f. Saat menerima pendapatan bahas dari penyaluran kembali dana syirkah temporer Db. Kas
xxx
Kr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah xxx Jurnal penutup ( jika memperoleh keuntungan) Db. Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan
xxx
Kr. Biaya
xxx
Kr. Pendapatan Belum Dibagikan
xxx
g. Pada saat dilakukannya perhitungan bagi hasil simpanan mudharabah Db. Biaya Bagi Hasil Mudharabah
xxx
Kr. Utang Bagi Hasil Mudharabah
xxx
(Pada saat perhitungan bagi hasil) Db. Biaya Bagi Hasil Belum Dibagi
xxx
Kr. Kas
xxx
(Saat dibagihasilkan kepada pemilik dana) h. Pada saat melakukan pembiayaan Db. Pembiayaan Mudharabah
xxx
Kr. Kas
xxx
Kr. Pendapatan Adm Pembiayaan
xxx
i. Hasil usaha Dr. Kas Kr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah
xxx xxx
64
( saat pengelola dana membayar bagi hasil) Tidak ada pencatatan akuntansi saat bagi hasil usaha belum dibayarkan oleh pengelola dana. Pecatatan dilakukan saat mendapatkan bagi hasil dari pengelola dana. j. Pada saat akad mudharabah berakhir/ pengembalian pembiayaan Db. Kas
xxx
Kr. Pembiayaan Mudharabah
xxx
4.1.2.4. Penyajian dan pengungkapan Transaksi Mudharabah dalam Laporan Keuangan BMT Aman Utama Jepara. BMT Aman Utama Jepara yang berbadan hukum koperasi, membuat laporan
keuangannya mengacu pada
laporan keuangan koperasi. Walau demikian, pencatatan akuntansi yang dilakukan BMT Aman Utama Jepara tetap perpedoman pada PSAK No.105. Dalam hal ini, penyajian laporan keuangan yang dilakukan BMT Aman Utama Jepara masih mengikuti aturan perkoperasian, walaupun dalam prakteknya banyak mengarah kepada lembaga keuangan syariah PSAK No.101-111. Dana syirkah temporer yang diberi nama sesuai nama produk simpanan mudharabah yang ditawarkan disajikan sebesar nilai tercatat dikurangi penyisihan kerugian jika ada.
65
Bagi
hasil
dana
syirkah
temporer
yang
sudah
diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos sisa hasil usaha yang belum dibagi sebagai ekuitas. 4.1.2.5. Penerapan Praktik Akuntansi Mudharabah pada BMT Aman Utama Jepara. BMT Aman Utama jepara dalam menerapkan sistem bagi hasil khususnya mudharabah ini dapat dilihat pada saat BMT memperoleh dana yang berasal dari simpanan maupun investasi dari anggota yang dipercayakan kepada BMT. BMT Aman Utama dalam menghimpun dana tentunya akan memperoleh keuntungan atau rugi yang nantinya akan dibagikan kepada anggota penghimpun dana dalam bentuk bagi hasil. Untuk mengetahui besar pendapatan yang akan dibagi hasilkan kepada anggotanya, BMT terlebih dahulu menghitung besarnya pendapatan yang telah dikurangi biaya bagi hasil pembiayaan serta zakat. Setelah mengetahui besar pendapatan bersihnya, BMT baru bisa menentukan besarnya bagi hasil yang akan diberikan kepada anggota. A. Contoh Perhitungan Bagi Hasil Penghimpunan Dana Mudharabah. Perhitungan bagi hasil mudharabah dapat dilihat pada contoh kasus transaksi “Tuan A memiliki simpanan aman
66
berjangka Rp 5.000.000,-
dengan nisbah mudharabah
berjangka antara anggota dengan BMT adalah 35% ; 65% selama satu bulan. Jika total simpanan aman berjangka sebesar Rp.70.000.000,- dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh per bulan untuk simpanan sebesar Rp.14.000.000. Maka jurnal yang digunakan BMT Aman Utama berkaitan dengan transaksi mudharabah yang dilakukannya adalah sebagai berikut: a. Pada saat penerimaan setoran dari simpanan mudharabah berjangka Db. Kas
5.000.000
Kr. Simpanan Mudharabah (Simangka) 5.000.000 Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Aman Utama Jepara saat penghimpun dana mudharabah berjangka sudah sesuai dengan PSAK No.105. b. Pada saat penarikan simpanan mudharabah berjangka BMT Aman Utama Jepara. Db. Simpanan Mudharabah (simangka) 5.000.000 Kr. Kas
5.000.000
Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada
67
BMT Aman Utama pada saat penarikan simpanan mudharabah berjangka sudah sesuai dengan PSAK No.105 c. Bagi hasil simpanan Mudharabah Db. Biaya Bagi Hasil Mudharabah 4.900.000,Kr. Biaya Bagi Hasil Belum Dibagi
4.900.000,-
35%*14.000.000= 4.900.000 (Pada saat perhitungan bagi hasil keseluruhan) Db. Biaya Bagi Hasil Belum Dibagi 350.000,Kr. Kas
350.000,-
[(5.000.000/70.000.000)*14.000.000*35% = 350.000,-] (Pada saat pembayaran bagi hasil mudharabah) Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Aman Utama pada saat bagi hasil mudharabah berjangka sudah sesuai dengan PSAK No.105 d. apabila pada saat jatuh tempo simpanan aman berjangka tidak ada pengambilan, maka ada dua opsi antara memperpanjang
deposito
secara
otomatis,
atau
memindahkan simpanan aman berjangka ke simpanan aman. Hal ini tergantung pada perjanjian awal antara BMT dengan Nasabah.
68
Db. Simangka (lama)
5.000.000,-
Kr. Simangka (baru)
5.000.000,-
(apabila deposito diperpanjang) Db. Simangka
5.000.000,-
Kr. Siaman
5.000.000,-
(apabila deposito tidak diperpanjang) Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Aman Utama saat jatuh tempo simpanan sudah sesuai dengan PSAK No.105. Namun seharusnya perpanjangan deposito hanya dilakukan dengan akad baru karena bisa jadi nasabah bermaksud untuk mengambil depositonya tetapi tidak sempat atau bisa jadi lupa mengambilnya pada waktu jatuh tempo deposito mudharabah.
Sehingga
pencatatan
akuntansi
atas
deposito mudharabah tersebut dapat dicatat dengan jelas. B. Contoh
Pencatatan
Dan
Pengakuan
Bagi
Hasil
Pembiayaan Misalkan BMT melakukan pembiayaan mudharabah pada tuan B sebesar Rp 3.000.000,- dengan bagi hasil 70%;30%. Jika mendapatkan keuntungan 200.000,- maka jurnalnya sebagai berikut :
69
a. Pada saat melakukan pembiayaan Db. Pembiayaan Mudharabah
3.000.000,-
Kr. Kas
2.900.000,-
Kr. Pendapatan Adm Pembiayaan
30.000,-
Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Aman Utama saat melakukan pembiayaan sudah sesuai dengan PSAK No.105. b. Hasil usaha Dr. Kas
60.000,-
Kr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah 60.000,(200.000*30%= 60.000,-) ( saat pengelola dana membayar bagi hasil) Tidak ada pencatatan akuntansi saat bagi hasil usaha belum dibayarkan oleh pengelola dana saat jatuh tempo. Pecatatan dilakukan saat mendapatkan bagi hasil dari pengelola dana. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Aman Utama belum sesuai dengan PSAK No.105 karena saat piutang jatuh tempo dan dana belum dikembalikan harusnya dicatat sebagai piutang jatuh tempo.
70
c. Akad mudharabah berakhir/ pengembalian pembiayaan Db. Kas
3.000.000,-
Kr. Pembiayaan Mudharabah
3.000.000,-
Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pada BMT Aman Utama saat akad mudharabah berakhir sudah sesuai dengan PSAK No.105. 4.2. Perlakuan akuntansi Mudharabah dalam PSAK No. 105, BMT AlHikmah dan BMT Aman Utama Jepara Kesesuaian dan ketidak sesuaian praktik akuntansi pada BMT AlHikmah dan BMT Aman Utama Jepara dapat dilihat pada tabel berikut : a. BMT Al-Hikmah Tabel 4.1. Perbandingan PSAK No.105 dengan praktik pada BMT Al-Hikmah
PSAK No.105 Entitas Sebagai Pemilik Dana - investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran
BMT Al-Hikmah
Keterangan
Entitas Sebagai Pemilik Dana - investasi mudharabah - Sesuai dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran;
-investasi mudharabah - tidak melakukan - Tidak ada dalam bentuk aset investasi dalam bentuk nonkas diukur sebesar aset non kas nilai wajar aset nonkas
71
pada saat penyerahan: jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian; jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. -Jika nilai investasi - BMT hanya melakukan - Tidak ada mudharabah turun investasi dalam bentuk sebelum usaha dimulai kas. Yang jika hilang, disebabkan rusak, maka diakui sebagai hilang atau faktor lain kerugian dan yang bukan kelalaian mengurangi saldo atau kesalahan pihak modal pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. -Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
-Jika sebagian investasi - Sesuai mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
-Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah
-Usaha mudharabah - Sesuai dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah
72
diterima oleh pengelola diterima oleh pengelola dana. dana. -Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil.
- tidak melakukan - Tidak ada investasi dalam bentuk aset non kas.
-Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo.
-Jika akad mudharabah - Tidak Sesuai berakhir sebelum atau (Tidak Diakui saat akad jatuh tempo Sebagai Piutang dan belum dibayar oleh Jatuh Tempo) pengelola dana, investasi mudharabah tetap diakui sebagai investasi mudharabah.
-Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
-Jika investasi - Sesuai mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
-Kerugian yang terjadi -Kerugian yang terjadi - Sesuai dalam suatu periode dalam suatu periode
73
sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: (b) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan (c) pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, namun belum pernah ada kerugian investasi.
- Pengakuan - Pengakuan - Sesuai penghasilan usaha penghasilan usaha mudharabah dalam mudharabah dalam praktik dapat praktik dapat diketahui berdasarkan diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan realisasi penghasilan usaha dari pengelola usaha dari pengelola dana. Tidak dana. diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. - Kerugian akibat - Kerugian akibat - Sesuai kelalaian atau kelalaian atau kesalahan pengelola kesalahan pengelola dana dibebankan pada dana dibebankan pada pengelola dana dan pengelola dana dan tidak mengurangi tidak mengurangi investasi mudharabah. investasi mudharabah. - Bagian
hasil
usaha - Bagian
hasil
usaha - Sesuai
74
yang belum dibayar yang belum dibayar oleh pengelola dana oleh pengelola dana diakui sebagai piutang diakui sebagai piutang jatuh tempo dari jatuh tempo dari pengelola dana. pengelola dana. entitas sebagai pengelola dana mudharabah - Dana yang diterima - Dana yang diterima - Sesuai dari pemilik dana dari pemilik dana dalam akad dalam akad mudharabah diakui mudharabah diakui sebagai dana syirkah sebagai simpanan temporer sebesar sebesar jumlah kas. jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. - Pada akhir periode - Pada akhir periode - Sesuai akuntansi, dana akuntansi, dana syirkah temporer simpanan diukur diukur sebesar nilai sebesar nilai tercatat. tercatat. - Jika entitas - BMT menyalurkan - Sesuai menyalurkan dana dana syirkah syirkah temporer temporer mutlaqah mutlaqah yang yang diterima maka diterima maka entitas BMT mengakui mengakui sebagai sebagai asset. asset. - Jika entitas - BMT tidak - Tidak ada menyalurkan dana menyalurkan dana produk syirkah temporer syirkah temporer muqayadah yang muqayadah. diterima maka entitas tidak mengakui sebagai aset, karena entitas tidak memiliki hak untuk
75
menggunakan aset atau melepas aset tersebut kecuali sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik dana. - Bagi hasil - Bagi mudharabah mudharabah dapat dilakukan dilakukan dengan bagi hasil. menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil.
hasil - Sesuai dengan
- Hak pihak ketiga atas - Hak pihak ketiga atas - Sesuai hasil dana bagi hasil dana bagi syirkah temporer yang syirkah temporer yang sudah diumumkan dan sudah diumumkan dan dibagikan belum dibagikan belum kepada pemilik dana kepada pemilik dana sebagai diakui sebagai diakui sebesar kewajiban sebesar kewajiban hasil yang bagi hasil yang bagi menjadi porsi hak menjadi porsi hak pemilik dana. pemilik dana. yang - Sesuai - Kerugian yang - Kerugian oleh diakibatkan oleh diakibatkan atau kesalahan atau kesalahan pengelola kelalaian pengelola kelalaian dana diakui sebagai dana diakui sebagai beban pengelola dana. beban pengelola dana. Entitas Sebagai Pengelola Dana Mudharabah Musytarakah tidak - Jika entitas juga - BMT - Tidak ada menyertakan modal menyertakan modal dalam mudharabah dalam mudharabah
76
musytarakah maka penyaluran modal milik entitas diakui sebagai investasi mudharabah.
musytarakah
b. BMT Aman Utama Jepara Tabel 4.2. Perbandingan PSAK No.105 dengan praktik pada BMT Aman Utama
PSAK No.105 Entitas Sebagai Pemilik Dana - investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran
BMT Aman Utama
Keterangan
Entitas Sebagai Pemilik Dana - investasi mudharabah - Sesuai dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran;
-investasi mudharabah - tidak melakukan - Tidak ada dalam bentuk aset investasi dalam bentuk nonkas diukur sebesar aset non kas nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan: jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian; jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai
77
jangka waktu mudharabah.
akad
-Jika nilai investasi - BMT hanya melakukan - Tidak ada mudharabah turun investasi dalam bentuk sebelum usaha dimulai kas. Yang jika hilang, disebabkan rusak, maka diakui sebagai hilang atau faktor lain kerugian dan yang bukan kelalaian mengurangi saldo atau kesalahan pihak modal pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. -Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
-Jika sebagian investasi - Sesuai mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
-Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.
-Usaha mudharabah - Sesuai dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.
-Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang
- tidak melakukan investasi dalam bentuk aset non kas.
Tidak ada
78
dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil. -Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo.
-Jika akad mudharabah - Tidak Sesuai berakhir sebelum atau (Tidak Diakui saat akad jatuh tempo Sebagai Piutang dan belum dibayar oleh Jatuh Tempo) pengelola dana, investasi mudharabah tetap diakui sebagai investasi mudharabah.
-Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
-Jika investasi - Sesuai mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
-Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: (d) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan
-Kerugian yang terjadi - Sesuai dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, namun belum pernah ada kerugian investasi.
79
kerugian investasi; dan (e) pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. - Pengakuan - Pengakuan - Sesuai penghasilan usaha penghasilan usaha mudharabah dalam mudharabah dalam praktik dapat praktik dapat diketahui berdasarkan diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan realisasi penghasilan usaha dari pengelola usaha dari pengelola dana. Tidak dana. diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. - Kerugian akibat - Kerugian akibat - Sesuai kelalaian atau kelalaian atau kesalahan pengelola kesalahan pengelola dana dibebankan pada dana dibebankan pada pengelola dana dan pengelola dana dan tidak mengurangi tidak mengurangi investasi mudharabah. investasi mudharabah. - Bagian hasil usaha - Bagian hasil usaha - Sesuai yang belum dibayar yang belum dibayar oleh pengelola dana oleh pengelola dana diakui sebagai piutang diakui sebagai piutang jatuh tempo dari jatuh tempo dari pengelola dana. pengelola dana. entitas sebagai pengelola dana mudharabah - Dana yang diterima - Dana yang diterima - Sesuai dari pemilik dana dari pemilik dana dalam akad dalam akad
80
mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.
mudharabah diakui sebagai simpanan sebesar jumlah kas.
- Pada akhir periode - Pada akhir periode - Sesuai akuntansi, dana akuntansi, dana syirkah temporer simpanan diukur diukur sebesar nilai sebesar nilai tercatat. tercatat. - Jika entitas - BMT menyalurkan - Sesuai menyalurkan dana dana syirkah syirkah temporer temporer mutlaqah mutlaqah yang yang diterima maka diterima maka entitas BMT mengakui mengakui sebagai sebagai asset. asset. - Jika entitas - BMT tidak - Tidak ada Produk menyalurkan dana menyalurkan dana syirkah temporer syirkah temporer muqayadah yang muqayadah. diterima maka entitas tidak mengakui sebagai aset, karena entitas tidak memiliki hak untuk menggunakan aset atau melepas aset tersebut kecuali sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik dana. - Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua
- Bagi mudharabah dilakukan bagi hasil.
hasil - Sesuai dengan
81
prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil. - Hak pihak ketiga atas - Hak pihak ketiga atas - Sesuai bagi hasil dana bagi hasil dana syirkah temporer yang syirkah temporer yang sudah diumumkan dan sudah diumumkan dan belum dibagikan belum dibagikan kepada pemilik dana kepada pemilik dana diakui sebagai diakui sebagai kewajiban sebesar kewajiban sebesar bagi hasil yang bagi hasil yang menjadi porsi hak menjadi porsi hak pemilik dana. pemilik dana. - Kerugian yang - Kerugian yang - Sesuai diakibatkan oleh diakibatkan oleh kesalahan atau kesalahan atau kelalaian pengelola kelalaian pengelola dana diakui sebagai dana diakui sebagai beban pengelola dana. beban pengelola dana. Entitas Sebagai Pengelola Dana Mudharabah Musytarakah - Jika entitas juga - BMT tidak menyertakan modal menyertakan modal dalam mudharabah dalam mudharabah musytarakah maka musytarakah penyaluran modal milik entitas diakui sebagai investasi mudharabah.
- Tidak ada
82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Perlakuan akuntansi akad mudharabah BMT Al-Hikmah secara umum sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan khususnya PSAK No.105 tentang transaksi yang menyangkut akad mudharabah. Walau demikian, masih terdapat beberapa transaksi yang pencatatannya masih belum sesuai dengan PSAK No.105. Dalam pembiayaan dana, ketidaksesuaian perlakuan akuntansi produk mudharabah terdapat pada saat jatuh tempo pembayaran. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo. Namun pada kenyataannya pembiayaan tersebut masih diakui sebagai pembiayaan mudharabah. Dalam hal ini, BMT menganggap bahwa pengelola dana masih menggunakannya untuk usaha. b. Perlakuan akuntansi akad mudharabah BMT Aman Utama secara umum sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan khususnya PSAK No.105. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa transaksi yang pencatatannya belum sesuai dengan PSAK No.105. Dalam pembiayaan dana, ketidaksesuaian perlakuan akuntansi produk mudharabah terdapat pada saat jatuh tempo pembayaran. Jika akad mudharabah berakhir
83
sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo. Namun pada kenyataannya pembiayaan tersebut masih diakui sebagai pembiayaan mudharabah. Dalam hal ini, BMT menganggap bahwa pengelola dana masih menggunakannya untuk usaha. Maka pengelola berkewajiban memberikan bagi hasil walaupun tidak ada perjanjian pada awal akad. 5.1.
Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 1. Semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi manajemen BMT yang bersangkutan dalam pelaksanaan penghimpunan dana dan pembiayaan khususnya terhadap akad mudharabah. 2. BMT Al-Hikmah dan BMT Aman Utama diharapkan agar senantiasa memperhatikan pencatatan akuntansi terhadap transaksi yang ada sehingga tidak adanya masalah yang timbul antara mudharib dengan shohibul maal. Serta memberikan informasi yang relevan atas aset yang ada. Dan agar pencatatan dapat terarah, maka baiknya menggunakan acuan PSAK No.100-111 yang merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan terbaru terhadap akuntansi syariah. yang disini PSAK No. 105 merupakan standar akuntansi keuangan yang mengkhususkan pada akad mudharabah.
84
3. Hasil penelitian ini belum bisa dikatakan sempurna karena banyaknya keterbatasan. Penelitian selanjutnya agar dapat
dilakukan dengan
materi yang sama tetapi pada lembaga keuangan yang berbeda karena ternyata tidak semua lembaga keuangan syariah praktik akuntansi yang dilakukannya sesuai dengan PSAK No.105.
85
Daftar Pustaka
c. Buku teks Antonio, muhammad Syafi’i, 2001. Bank Syariah dari Teori ke praktik, Gema insani dan Tazkia cendikia, Jakarta. Harahap,Sofyan S. , 2004. Akuntansi Islam, Bumi Aksara, jakarta. Harahap,Sofyan S., Wiroso dan Yusuf, Muhammad. 2006. Perbankan Syariah. LPFE-USAKTI: Jakarta.
Akuntansi
Muhammad, 2002. Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta. Mulyana,Deddy, 2003. Metodologi penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Nazir, Moh.(1983). Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Nurhayati, Sri dan wasilah, 2008, Akuntansi Syariah di Indonesia, salemba Empat. Jakarta. Rodoni, Ahmad, dkk. 2008. Lembaga Keuangan Syariah. Zikrul Hakim, Jakarta. Subiyanto, ibnu, 1996. Metodologi Penelitian (Akuntansi). YKPN:Yogyakarta Sumitro, Warkum. 2002. Asas-Asas Perbankan Islam Dan LembagaLembagaTerkait (BMI dan TAKAFUL di INDONESIA). PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Yin, R. K., 2002. Studi kasus desain dan metode. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada d. Basis data tanpa penulis IAI Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2008. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
86
e. Artikel Jurnal Diyana Al Barra, 2006, Evaluasi Akuntansi Praktik Penghimpunan Dana dan Pembiayaan di BMT Yogyakarta (studi kasus pada bmt artha mulia insani dan bmt al-ikhlas yogyakarta), Skripsi Strata-1, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta. Junaidi, 2006, Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri (Study di Bank Syariah Mandiri Kudus),TESIS, Universitas Diponegoro, Semarang. Susiana, 2010, Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang, Skripsi Strata-1, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. f. Artikel dari internet Anonymous. 2007. “Dewan Standar Akuntansi Terbitkan Enam PSAK” http//www.republika.co.id/Koran_detail.asp?id=316354&kal_id=256/20 0/12/11 (Diakses pada 26 februari 2012) Artikel Ekonomi Syariah, http://www.microfin-center.com/ (diakses pada 26 februari 2012) Sejarah BMT di Indonesia, http://www.rahasiasunnah.com/185/sejarah-bmt-diindonesia.htm (diakses pada 26 februari 2012)
87
Lampiran 1
Jadwal Waktu Bulan / tahun No.
Kegiatan 1
1
Studi Kepustakaan
2
Penulisan Proposal
3
Pengumpulan Data
4
Penulisan Laporan Akhir
5.
Ujian Skripsi
Feb 12 2 3
4
1
Mar 12 2 3
4
1
Apr 12 2 3
4
1
Mei 12 2 3
4
1
Jun 12 2 3
4
1
Jul 12 2 3
Ags 12 4
1
2
3
4
1
Sep 12 2 3
4
88
