BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia masih terus berusaha mengadakakan pembangunan disegala bidang dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidaklah mudah, pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk merealisasikannya. Karena itulah pemerintah berupaya keras untuk terus menggali sumber dana dari kekayaan alam dan berbagai potensi lainnya yang dimiliki Indonesia. Hasil Pendapatan sumber sumber tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan dibutuhkan segala potensi yang terkandung di Indonesia, berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, management dan finansial. Salah satu upaya menggerakkan sumber daya dari pemerintah itu dapat dilihat dari segi finansialnya, yaitu bagaimana pemerintah dapat mencari sumber-sumber keuangan guna membiayai pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Sumber
pendapatan
keuangan
Pemerintah
dalam
upaya
untuk
pembangunan infrastruktur di antaranya adalah berasal dari sektor non migas. Sumber pendapatan dari sektor non migas mulai dikembangkan dan menjadi primadona sejak terjadinya peristiwa bomb oil, sejak peristiwa itu harga minyak di pasaran dunia menurun derastis, padahal minyak merupakan sumber pendapatan
Universitas Sumatera Utara
terbesar pemerintah Indonesia pada saat itu. Untuk menggantikan sumber pendapatan yang berasal dari minyak, pemerintah mulai mencari alternatife sumber pemasukan lainnya, dan sumber itu berasal dari sektor non migas. Saat ini sumber pendapatan dari sektor non migas yang menjadi primadona adalah berasal dari penerimaan pajak. Karena itu dibidang perpajakan sering diadakan pembaharuan sistem perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan negara dan masyarakat dalam membiayai pembangunan yang bersumber dari pendapatan yang berasal dari dalam negeri. Penerimaan pajak dan pengenaan pajak berhubungan erat dengan mentalitas suatu bangsa, maka usaha untuk dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak secara drastis tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek, namun merupakan proses perubahan struktural yang memerlukan waktu cukup lama. Dalam hal penerimaan pajak yang terus meningkat, penerimaan pajak adakalanya juga dapat menurun, beberapa diantaranya karena kesalahan hitung fiskus, wajib pajak keberatan membayar pajak, penyelundupan pajak oleh wajib pajak, pengajuan keberatan yang dimenangkan oleh wajib pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau yang sering disebut restitusi. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dapat mengakibatkan pengurangan penerimaan pajak, karena itu perlu adanya suatu prosedur maupun usaha dari Direktorat Jenderal Pajak tentang perhitungan
Universitas Sumatera Utara
ataupun pemberian restitusi secara tepat. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga perlu menindak wajib pajak (eksportir) yang “nakal”, misalnya melakukan eksport fiktif dan memanipulasi faktur pajak. Pemberian restitusi sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, untuk itu sebelum mengeluarkan persetujuan restitusi, pemerintah perlu melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan sebaik baiknya untuk menghindari kerugian yang lebih besar, karena tidak sedikit wajib pajak yang bermasalah, seperti tidak memenuhi semua persyaratan, mengggunakan data fiktif atau sudah tahu memiliki tunggakan pajak tetapi tetap ingin meminta restitusi. Dalam rangka untuk mencegah restitusi yang salah maka diperlukan aparatur pajak yang teliti dan bertanggung jawab dalam melaksanakan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masih banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui tata cara mengajukan permohonan restitusi juga menyebabkan terhambatnya kinerja fiskus di dalam melaksanakan pemeriksaan. Hal ini mengakibatkan wajib pajak yang ingin mengajukan permohonan restitusi kedapatan tidak melengkapi syarat-syarat permohonan restitusi, selain itu juga banyaknya permohonan restitusi yang belum diperiksa dan ditanggapi adalah kenyataan yang mengharuskan aparatur pajak harus lebih meningkatkan pelayanannya. Sehingga wajib pajak yang memang benar membayar pajaknya lebih besar dari pajak yang terhutang supaya diberikan pelayanan yang baik dan semaksimal mungkin dalam permohonannya mengajukan restitusi.
Universitas Sumatera Utara
Memberikan pelayanan terbaik juga untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak serta menjamin ketertiban administrasi, karena apabila petugas terlambat dalam mengembalikan kelebihan pembayaran pajaknya maka atas keterlambatannya akan dikenakan sanksi berupa bunga 2% per bulan dari total jumlah restitusi. Tentu hal ini juga harus dihindari karena dapat merugikan negara jika terjadi terus menerus. Bertitik dari uraian di atas maka penulis ingin menyajikan bagaimana sebenarnya melaksanakan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak di Kantor Pelayana Pajak Pratama Medan Polonia, khususnya pengembalian atas Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar. Atas dasar inilah penulisan Laporan Tugas Akhir
ini
berjudul
“TATA
CARA
PENGEMBALIAN
PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA ” .
Universitas Sumatera Utara
B. Tujuan Dan Manfaat PKLM 1. Tujuan PKLM (Praktek Kerja Lapangan Mandiri) Dalam melaksanakan PKLM ini Penulis mempunyai tujuan sebagai berikut : a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia b. Untuk mengetahui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia 2. Manfaat PKLM (Praktek Kerja Lapangan Mandiri) PKLM ini sangat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya : 2.1 Bagi mahasiswa, a. untuk menambah pengetahuan tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai. b. Menambah pengawasan dan wawasan dalam bidang perpajakan. Mahsiswa/i dapat memperoleh kesempatan dan pengalaman secara langsung untuk belajar pada suatu instansi pemerintah, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak sehingga mahasiswa/i mengetahui situasi kerja yang sebenarnya. c. Agar dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam bidang perpajakan maupun ilmu pengetahuan dan tekhnologi.
Universitas Sumatera Utara
d. Diharapkan mahsiswa dapat mendapat pengetahuan dan pengalaman yang berguna dalam perwujudan pola kerja yang dihadapi setelah mahasiswa menamatkan studi. 2.2 Bagi KPP Pratama Medan Polonia a. untuk memperoleh ide baru dalam upaya menerapkan tata cara pengembalian kelebihan bayar pajak pertambahan nilai. b. Dapat mempromosikan citra Direktoral Jenderal pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat kepada masyarakat.
c. Membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dalam hal sosialisasi perpajakan kepada masyarakat yang telah menyelesaikan studi akan mengaplikasikan ilmu perpajakan yang telah dipelajarinya.
d. Mendapat ide serta masukan dan gagasan dari perguruan tinggi menyangkut penanganan masalah perrpajakan.
2.3 Bagi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU a.
meningkatkan kerjasama antara Diploma III Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia
b. Mempromosikan sumber daya manusia Universitas Sumatera Utara, khususnya Program Studi Diploma DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
c. Memberikan uji nyata atas disiplin ilmu yang diperoleh mahasiswa/i selama masa perkuliahan.
d. Membangun persepsi yang baik tentang Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU.
Universitas Sumatera Utara
C. Uraian Teoritis Menurut Prof.Dr.Rochamat Soemitro,S.H pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo,2010,3). Sedangkan pengertian pajak menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Undang-Undang no 28 tahun 2007 ialah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas : a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. b. Import barang kena pajak. c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. f. Eksport barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. g. Eksport barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
Universitas Sumatera Utara
h. Eksport jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Akibat transaksi barang kena pajak maka akan menyebabkan terjadinya pajak masukan atau pajak keluaran. Pajak masukan terjadi karena pengusaha kena pajak membeli barang kepada pengusaha kena pajak lainnya, pajak masukan itu nantinya dapat dijadikan kredit pajak atau menjadi pengurang pajak yang terhutang. Sedangkan pajak keluaran terjadi karena pengusaha kena pajak menjual barang kenak pajak kepada pengusaha kena pajak lainnya. Karena hal ini pajak yang nantinya dipungut harus di setorkan ke kas negara di akhir masa pajak tersebut. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan pajak masukan lebih besar ketimbang pajak keluaran,hal ini menyebabkan lebih bayar pajak. Sebab-sebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak ini antara lain : 1. Pembelian JKP/BKP yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai, tetapi jika PKP tersebut mengalami kegagalan dalam produksi maka pajak masukan yang telah dikembalikan harus di bayar kembali, kriteria PKP yang dinyatakan gagal produksi adalah apabila dalam jangka waktu 3 tahun sejak pertama kali mengkreditkan pajak masukan tidak melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, eksport barang kena pajak dan eksport jasa kena pajak yang berasal dari hasil produksinya sendiri.
Universitas Sumatera Utara
2. Pengusaha kena melakukan kegiatan ekspor BKP,dikarenkan tarif PPn eksport adalah 0% dapat dipastikan bahwa pajak keluarannya akan lebih kecil dari pajak masukannya. 3. PKP menyerahkan BKP/JKP kepada pemungut PPn yang hampir selalu mengakibatkan lebih bayar karena PKP yang bersangkutan belum sempat mengkredikan pajak masukan yang telah dibayar dalam masa pajak pajak yang sama. PPn terutang telah dipungut dan disetorkan ke kas negara oleh pemungut PPn. Yang menjadi dasar hukum pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini diatur dalam Undang-Undang PPn pasal 9, juga diatur dalam Undang-Undang KUP pasal 17c dan 17d, serta peraturan Menteri Keuangan dan surat edaran. Karena untuk melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak memakan waktu cukup lama, maka wajib pajak dapat memohon untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan. PKP yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak harus memenuhi beberapa syarat,diantaranya : telah ditetapkan sebagai PKP beresiko rendah sesuai dengan PMK-71/PMK 03/2010 dan melalukan kegiatan ekspor, penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN, penyerahan BKP/JKP yang PPnnya tidak dipungut. Ada juga Wajib Pajak patuh sesuai Pasal 17c UU KUP dengan kriteria SPT tepat waktu, tidak ada tunggakan pajak kecuali atas izin angsuran, hasil audit kantor akuntan pajak selama 3 tahun berturut serta tidak dipidana pajak 5 tahun
Universitas Sumatera Utara
terakhir. Sedangkan untuk Wajib Pajak kecil yang diatur dalam Pasal 17D UU KUP dengan kriteria yang di tetapkan oleh PMK -193/PMK.03/2007 adalah wajib pajak dengan omset tidak lebih dari 400 juta dan juga kelebihan pembayaran pajaknya tidak lebih besar dari 28 juta . D. Ruang Lingkup PKLM Dalam melaksanakan PKLM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia,maka yang menjadi ruang lingkup adalah sebagai berikut : 1. Proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPn) sesuai prosedur yang berlaku 2. Tata cara perhitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai 3. Masalah-masalah
dalam
proses
pelaksanaan
pengembalian
kelebihan
pembayaran pajak pertambahan nilai E. Metode PKLM Dalam pelaksanaan PKLM ini,penulis menggunakan metode praktek sebagai berikut : 1. Persiapan Hal ini berkaitan dengan proses persetujuan dan pengesahan pelakasanaan PKLM baik di fakultas prodip III Administrasi Perpajakan
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara maupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. 2. Studi Literatur Dalam menyelesaikan laporan ini, penulis mengumpulkan data-data yang menganut masalah yang akan dibahas melalui buku-buku,UndangUndang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan bahan lainnya yang berhubungan dengan objek pembahasan. 3. Observasi Lapangan Penulis melaksanakan pengamatan langsung pada objek PKLM untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi mengenai permasalahan yang akan dibahas. 4. Pengumpulan Data Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan apa yang akan dikerjakan pada PKLM nanti serta data-data yang diperlukan dalam penyusunan laporan tugas akhir dari kegiatan PKLM. 5. Analisis Data dan Evaluasi Analisis data yang digunakan dalam PKLM ini adalah menggunakan data kualitatif. Dari data yang terkumpul dilakukan tabulasi data secara frekuensi untuk memperoleh suatu kesimpulan.
Universitas Sumatera Utara
F. Metode Pengumpulan Data Didalam membuat laporan ini,penulis mengumpulkan data dan informasi serta keterangan lainnya untuk dapat membantu menyelesaikan laporan ini. Untuk itulah, penulis menggunakan beberapa metode lain : 1.
Interview Dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak fiscus dalam hal ini pegawai KPP Medan Polonia mengenai masalah yang dibahas sebagai laporan akhir.
2.
Observasi Dengan cara pengamatan langsung dan mengadakan pencatatan data yang diperlukan untuk membahas masalah tersebut.
3.
Studi Pustaka Mengumpulkan dan mencari buku-buku, Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri keuangan ,Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas sehingga dapat membantu menyelesaikan tugas akhir.
G. Sistematika Penulisan Untuk lebih mudah dimengerti tujuan penulisan ini maka dapat diuraikan pembahasannya sebagai berikut
Universitas Sumatera Utara
Bab I
PENDAHULUAN Pada bab ini penulis akan menjelaskan Latar Belakang sdalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Tujuan dan Manfaat, Uraian Teoritis, Ruang Lingkup dan metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.
Bab II
GAMBARAN UMUM LOKASI PKLM Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Mandiri. Praktek Kerja Lapangan Mandiri dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, meliputi sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, struktur organisasi, Uraian Tugas dan fungsi masing-masing seksi serta visi misi KPP Pratama Medan Polonia
Bab III
GAMBARAN TENTANG PELAKSANAAN TATA CARA PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYAR Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian pajak, pengertian pajak pertambahan nilai, pengerian pajak masukan, pengertian restitusi dan sebab sebab terjadinya restitusi PPN
Universitas Sumatera Utara
Bab IV
ANALISA DAN EVALUASI Pada bab ini penulis menguraikan tentang analisis dan evaluasi data yang diperoleh selama Praktik Kerja Lapangan Mandiri.
Bab V
KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini menyajikan data yang telah dievaluasi dan kesimpulan yang dapat diambil seta yang dapat diberikan. Penulis dapat berharap tulisan ini dapat berguna di masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
