BAB I PENDAHULUAN. untuk mengelola anugerahnya sumberdaya perikanan dan kelautan. Sebagai

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sumberdaya perikanan dan kelautan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi semua mahluknya, terutama manusia. Oleh karenanya, sumberdaya itu haruslah dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi kemashalatan umat manusia. Pengelolaan

pemanfaatan

sumberdaya

perikanan

dan

kelautan

dilakukan dengan berbagai prinsip, yaitu berkesinambungan, terarah, terencana, ramah lingkungan, efisien, efektif dan yang terpenting dilandasi oleh iman dan taqwa. Manusia diciptakan Tuhan sebagai khalifah di dunia dan ditugaskan untuk mengelola anugerahNya sumberdaya perikanan dan kelautan. Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan pengabdian kepada Allah SWT, maka merupakan kewajiban bagi umat manusia melaksanakan tugas mulia tersebut. Propinsi Kalimantan Selatan dengan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang cukup besar, mengharuskan kita memanfaatkannya secara bertanggungjawab. Pengelolaan yang baik mutlak didasari oleh perencanaan yang baik pula. Saat ini perencanaan jangka menengah (2006 - 2010) telah memasuki tahun terakhir, untuk perlu disusun kembali perencanaan 5 tahun berikutnya (2011 – 2015) yang tertuang dalam dokumen perencanaan Rencana Strategis (RENSTRA).

Draft Rencana Strategis Pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2015

1

B. Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 jo. Undang-undang Nomor

21

Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

Undang-undang

Nomor

8 Tahun

1974

tentang

Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3839); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik


2

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Draft Rencana Strategis Pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2015

3

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor

Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut : 1. Sebagai pedoman untuk mengarahkan kebijakan dan alat pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan Kalimantan Selatan tahun 2011 – 2015. 2. Sebagai salah satu referensi penentuan kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan kabupaten/kota, sehingga tercipta keterpaduan, sinkronisasi dan keselarasan antar wilayah dan antar sektor periode tahun 2010 – 2015. 3. Sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan perikanan dan kelautan Kalimantan Selatan tahun 2011 – 2015. D. Sistematis Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut : -

BAB I

: Bab PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan


4

-

BAB II

: Bab GAMBARAN PELAYANAN SKPD, berisi tentang Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), Struktur Organisasi SKPD, kapasitas pelayanan dan asset yang dikelola, jenis pelayanan dan kelompok sasaran

-

BAB III

: Bab ISU-ISU STRATEGIS (berdasarkan TUPOKSI SKPD), berisi analisis gambaran umum, target capaian pembangunan program prioritas Kepala Daerah, dan analisis isu-isu strategis

-

BAB IV

: Berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Sistematis dan Kebijakan

-

BAB V

: Berisi tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

-

BAB VI

: Berisi Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

-

BAB VII : Bab PENUTUP, berisi tentang kesimpulan.


5

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

A. Tugas Pokok Keberadaan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, dan Peraturan

Gubernur Kalimantan Selatan nomor 08 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Propinsi Kalimantan Selatan. Adapun tugas pokok Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan (Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 43 tahun 2008), yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perikanan dan kelautan, sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Uraian tugas tersebut dijabarkan sebagaimana berikut dibawah ini : a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur ; b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan ; c. Merumuskan dan kebijakan operasional, membina, mengatur, fasilitasi pengembangan perikanan budidaya ; d. Merumuskan dan kebijakan operasional, membina, mengatur, fasilitasi pengembangan perikanan tangkap ; e. Merumuskan dan kebijakan operasional, membina, mengatur, fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ;


6

f.

Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memfasilitasi pengolahan konservasi pengembangan dan pemberdayaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil ;

g. Merumuskan

dan

menetapkan

kebijakan

operasional,

serta

mengkoordinasikan pengembangan dan pemberdayaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; h. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan ; i.

Membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan unit pelaksana teknis ;

j.

Mengelola kegiatan kesekretariatan ;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. B. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan ; c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan perikanan budidaya ; d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan perikanan tangkap ;


7

e. Perumusan

kebijakan

operasional,

pembinaan,

pengaturan,

fasilitasi

pengaturan,

fasilitasi

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ; f.

Perumusan

kebijakan

operasional,

pembinaan,

konservasi, pengembangan dan pemberdayaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil ; g. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan ; h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis ; i.

Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

C. Struktur Organisasi Struktur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan terdiri dari (bagan terlampir) : a. Kepala Dinas b. Sekretariat -

Sub Bagian Program

-

Sub Bagian Keuangan

-

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang-bidang -

-

Bidang Bina Perikanan Budidaya 

Seksi Pembudidayaan



Seksi Pengembangan Teknologi dan Perbenihan



Seksi Kesehatan Ikan dan Sarana Produksi

Bidang Bina Perikanan Tangkap 

Seksi Sumberdaya Ikan



Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan


8

 -

-

Seksi Pengembangan Teknologi Penangkapan

Bidang Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil Perikanan



Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Perikanan



Seksi Usaha dan Investasi

Bidang Pesisir, Klaut dan Pulau-pulau Kecil 

Seksi Konservasi dan Pulau-pulau Kecil



Seksi Pengelolaan dan Pengembangan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

 -

Seksi Pemberdayaan Lingkungan dan Masyarakat Pesisir dan Laut

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 

Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan



Seksi Penegakan Hukum



Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan

d. Kelompok Fungsional

-

Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan

-

Pengawas Perikanan Bidang Budidaya

-

Pengawas Perikanan Mutu Hasil Pengolahan

-

Pengawas Benih Ikan

-

Penyuluh Perikanan

-

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan


9

Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan juga ditunjang oleh 5 Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), yang terdiri dari : a. Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Banjarbaru b. Balai Benih dan Induk Ikan Air Tawar (BBIIAT) Karang Intan c. Pelabuhan Perikanan (PP) Banjarmasin d. Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Kotabaru e. Pelabuhan Perikanan (PP) Muara Kintap Dalam melaksanakan urusan perikanan dan kelautan didukung oleh 230 personil, dengan distribusi Dinas 100 orang, PP Banjarmasin 39 orang, BBIIAT Karang Intan 29 orang, LPPMHP Banjarbaru 27 orang, PP Muara Kintap 17 orang dan BBIP Kotabaru 18 orang. D. Kapasitas Pelayanan dan Aset yang Dikelola Kapasitas pelayanan dan aset yang dikelola terlampir. E. Jenis Pelayanan a. Perijinan Usaha Perikanan, adalah pemberian ijin usaha bidang perikanan, yang meliputi bidang usaha budidaya, penangkapan, perbenihan, mutu dan perusahaan b. Fasilitasi

prasarana

penangkapan,

meliputi

sarana

tambat

labuh,

pendaratan ikan c. Pembinaan dan pelayanan teknis kegiatan perikanan bagi pembudidaya, nelayan, pengolah, pedagang, perusahaan, dan kelompok masyarakat lainnya


10

F. Kelompok Sasaran Pelayanan a. Kelompok pembudidaya, meliputi kelompok budidaya laut, kelompok budidaya air payau (tambak), kelompok budidaya air tawar (kolam, karamba, jaring apung, net tancap, minapadi), kelompok Unit Perbenihan Rakyat (UPR), kelompok budidaya ikan hias dan lain-lain; b. Kelompok Nelayan, meliputi nelayan penangkapan di perairan laut, dan di perairan umum (rawa, waduk, sungai); c. Kelompok Pengolahan, meliputi pengolah skala kecil dan menengah, terutama pada wilayah sentra-sentra pengolahan; d. Kelompok Pemasaran, meliputi pedagang keliling, pengumpul, pengecer maupun eksportir; e. Kelompok

lainnya,

meliputi

Kelompok

Pengawasan

Masyarakat

(Pokwasmas), Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) dan berbagai elemen msyarakat lain yang terkait dengan usaha perikanan.


11

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Gambaran Umum Daerah Kalimantan Selatan Secara geografis Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara 114o19’13” – 116o33’28” Bujur Timur dan 1o21’49” - 4o10’14” Lintang Selatan. Secara administratif, Provinsi Kalimantan Selatan terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas: 

Sebelah barat

: Provinsi Kalimantan Tengah



Sebelah timur

: Selat Makassar



Sebelah selatan

: Laut Jawa



Sebelah utara

: Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi

Kalimantan

Selatan

dengan

kota

Banjarmasin

sebagai

ibukotanya terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan hanya 6,98 % dari luas Pulau Kalimantan secara keseluruhan yaitu seluas 37.530,52 km2. Kondisi alam Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan/pegunungan. Wilayah Kalimantan Selatan banyak dialiri sungai. Sungai tersebut antara lain Sungai Barito, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, Sungai Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, Sungai Tapin, Sungai Kintap,


12

Sungai Batulicin, Sungai Sampanahan dan sebagainya. Umumnya sungaisungai tersebut berpangkal pada pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makassar. B. Potensi Perikanan dan Kelautan Kalimantan Selatan Potensi Perikanan dan Kelautan didasarkan atas potensi sumberdaya alam yang secara teknis dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha perikanan. Secara umum potensi perikanan terbagi dalam 3 bagian besar, yaitu potensi perikanan laut, perikanan air payau dan air tawar. Sedangkan potensi yang bersifat hilir tidak dapat secara pasti dapat diketahui, karena bergantung dengan industri hulu dan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut. a. Perikanan Laut Perikanan laut didasarkan atas volume garis pantai dan panjang 1.330 km. Lokasi potensi ini berada pada Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjar, Tanah Laut dan Barito Kuala. Pemanfaatan potensi laut adalah usaha penangkapan dan budidaya, sedangkan untuk pariwisata perikanan masih belum terlihat, namun kemungkinan ada (perlu pengkajian atau pengamatan lebih lanjut). b. Perikanan Air Payau Luas potensi areal air payau yang dapat dikembangkan sebesar 53.382 ha yang tersebar pada Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjar, Tanah Laut dan Barito Kuala. Kegiatan perikanan adalah usaha budidaya tambak yang dikelola oleh masyarakat maupun badan usaha.


13

c. Perikanan Air Tawar Potensi perikanan air tawar berdasarkan areal perairan umum yang luasnya 1.000.000 ha, yang tersebar pada seluruh wilayah di Kalimantan Selatan (13 kabupaten/kota). Perairan umum yang dimaksud adalah rawa, waduk dan sungai. Pemanfataan di bidang perikanan adalah usaha penangkapan dan budidaya (karamba, jaring apung. fish pen dan kolam). Selain itu potensi perikanan air tawar berdasar dari perairan umum, juga didasarkan atas kawasan irigasi dan lahan pertanian. Dengan adanya lahan irigasi, memungkinkan potensi budidaya kolam seluas 2.400 ha. Sedangkan di lahan pertanian memungkinkan potensi minapadi (budidaya ikan bersama padi) yang diperkirakan luas potensi sebesar 3.752 ha. C. Keragaan 1. Produksi Perikanan Perkembangan produksi perikanan selama periode 2006-2009 terlihat pada tabel berikut. Tabel 1. Produksi Perikanan Tahun 2006-2009 Ton 1.

PENANGKAPAN - Laut - Perairan Umum

2006 171.160 121.495 49.665

Tahun 2007 2008 152.245 156.002 98.682 106.484 53.563 49.518

2.

BUDIDAYA - Tambak - Kolam - Karamba - Sawah - Jaring Apung - Net Tancap/lainnya - Laut JUMLAH

15.017 3.415 4.927 3.713 113 424 4 2.421 186.177

22.571 6.027 5.976 3.728 265 505 5 6.065 174.816

No.

URAIAN

24.614 7.108 8.144 4.736 263 596 5 3.762 180.616


2009 154.673 108.720 45.953

%/ tahun -3,15 -2,92 -2,30

46.247 11.286 19.746 11.788 443 952 198 1.833 200.919

49,08 51,07 66,68 58,78 67,40 32,29 1295 20,42 2,82

14

2. Luas Areal Budidaya Perikanan Perkembangan luas areal budidaya perikanan selama periode 20062009 terlihat pada tabel berikut. Tabel 2. Luas Areal Budidaya Perikanan Tahun 2006-2009 Ha No.

URAIAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tambak (Ha) Kolam (Ha) Karamba (M2) Minapadi (Ha) Japung (M2) Budidaya Laut (Ha) Net Tancap/lainnya (M2) JUMLAH (Ha)

2006 10.323 668 72.294 202 10.790 272 704 11.473

Tahun 2007 2008 10.311 13.174 556 545 85.331 95.969 185 150 34.720 30.319 259 161 714 1.028 11.323 14.043

2009 16.048 569 97.923 219 35.878 161 1.113 17.010

%/ tahun 16,49 -4,78 10,85 6,22 75,81 -14,21 17,89 14,61

3. Armada Perikanan Perkembangan jumlah armada perikanan selama periode 2006-2009 terlihat pada tabel berikut. Tabel 3. Jumlah Armada Perikanan Tahun 2006-2009 Buah No.

URAIAN

1.

LAUT - Perahu tanpa motor - Motor tempel - Kapal motor - 0 – 5 GT - 5 – 30 GT - 30 – 100 GT - > 100 GT PERAIRAN UMUM - Perahu tanpa motor - Motor tempel - Kapal motor (0 – 5 GT) JUMLAH

2.

2006 10.993 1.911 243 8.839 7.203 1.636 35.010 26.988 5.890 2.132 46.003

Tahun 2007 2008 11.544 10.582 767 1.563 2.017 1.044 8.760 7.975 7.138 6.634 1.622 1.341 39.115 36.410 29.420 28.433 7.323 7.061 2.372 916 55.655 45.582


2009 9.994 1.055 1.044 7.895 6.419 1.445 30 1 27.594 22.088 4.145 1.361 37.557

%/ tahun -2,94 3,81 227,27 -3,62 -3,73 -3,47 -6,47 -5,55 -6,85 -0,51 -4,91

15

4. Prasarana Perikanan Tabel 4. Prasarana Perikanan No. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

PRASARANA PENANGKAPAN Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Pelabuhan Perikanan Muara Kintap Pelabuhan Perikanan Batu Licin Pelabuhan Perikanan Kotabaru Pangkalan Pendaratan Ikan Lokal Pangkalan Pendaratan Ikan Banjarmasin Pangkalan Pendaratan Ikan Takisung Pangkalan Pendaratan Ikan Jorong Pangkalan Pendaratan Ikan Pagatan Besar Pangkalan Pendaratan Ikan Kuala Tambangan Pangkalan Pendaratan Ikan Tabanio Pangkalan Pendaratan Ikan Perairan Umum Bangkau Pangkalan Pendaratan Ikan Aluh-Aluh Pangkalan Pendaratan Ikan Tabunganen

B. a. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

BUDIDAYA Balai Benih Ikan/Udang Balai Benih Induk Ikan Air Tawar (BBI-AT) Karang Intan Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru Balai Benih Ikan Lokal Banjarmasin Balai Benih Ikan Lokal Karang Intan Balai Benih Ikan Lokal Kambitin Balai Benih Ikan Lokal Jaro Balai Benih Ikan Lokal Pelanjungan Sari Balai Benih Ikan Lokal Cukan Lipai Balai Benih Ikan Lokal Masimpan Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau Balai Benih Ikan Lokal Linuh Balai Benih Ikan Lokal Sungai Kambat Balai Benih Udang Galah Pagatan Balai Benih Udang Gedambaan

b. 1. 2. 3. 4. 5.

Saluran Tambak Kuala Lupak Sebanti Sungai Dua Laut Sungai Loban Muara Kintap

KABUPATEN/KOTA Banjarmasin Tanah Laut Tanah Bumbu Kotabaru HSU Banjarmasin Tanah Laut Tanah Laut Tanah Laut Tanah Laut Tanah Laut HSS Banjar Batola

Banjar Kotabaru Banjarmasin Banjar Tabalong Tabalong HSU HST HSS Balangan Tapin Batola Tanah Bumbu Kotabaru

Batola Kotabaru Tanah Bumbu Tanah Bumbu Tanah Laut


16

C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SUAKA PERIKANAN Reservaat Tampakang Reservaat Danau Panggang Reservaat Mentaas Reservaat Danau Bangkau Reservaat Alalak Padang Reservaat Rawa Muning Reservaat Talan

D. 1. 2. 3.

PEMASARAN DAN PENGOLAHAN Pasar Ikan Higienis Handil Bakti Pasar Benih Ikan Banjarbaru Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Banjarbaru Pasar Benih Ikan Pampain Pasar Benih Ikan Banua Lawas Pasar Ikan Tradisional Telaga Itar Unit Pengolahan Hasil Perikanan Pagatan

4. 5. 6. 7.

HSU HSU HST HSS Banjar Tapin Tabalong

Batola Banjarbaru Banjarbaru Tapin Tabalong Tabalong Tanah Bumbu

5. Tenaga Kerja Perikanan Tabel 5. Tenaga Kerja Perikanan Tahun 2006-2009 Orang No. A. 1. 2.

URAIAN PENANGKAPAN Penangkapan di laut Penangkapan di perairan umum

2006 123.846 36.700 87.146

TAHUN 2007 2008 128.778 117.123 42.828 41.032 85.950 76.091

B. 1. 2. 3. a. b. c. d.

BUDIDAYA 18.797 7.187 Budidaya laut 408 343 Budidaya tambak 5.799 4.259 Budidaya air tawar 12.590 12.585 Budidaya kolam 6.061 6.183 Budidaya karamba 5.593 5.396 Budidaya di sawah 825 782 Budidaya jaring apung 111 224 JUMLAH 142.643 145.965 *) Data nelayan per kabupaten/kota pada Lampiran 2

20.243 343 5.442 14.458 6.275 7.033 728 422 137.366

2009 97.450 41.036 56.414

%/ tahun -7,29 4,17 -12,90

21.604 324 6.282 14.998 7.018 6.922 619 439 119.054

5,31 -7,16 5,55 6,19 5,11 8,41 -9,03 64,74 -5,63

6. Perdagangan Perikanan Tabel 6. Perdagangan Perikanan Tahun 2006-2009 No

URAIAN

Satuan

1. 2. 3. 4.

Volume ekspor Nilai ekspor Volume antar pulau Nilai antar pulau

Ton US $ 000 Ton Rp Juta

2006 3.149 13.388 15.651 118.074

TAHUN 2007 2008 2.893 1.724 13.131 9.784 19.011 19.868 183.643 256.740


2009 2.083 18.959 488 17.175

%/ tahun -9,24 22,12 -23,85 0,68

17

7. Konsumsi Ikan Tabel 7. Konsumsi Ikan Tahun 2006-2009 No.

URAIAN

Satuan

1. 2.

Konsumsi/Kapita Konsumsi Kalsel

Kg Ton

Tahun 2007 2008 36,01 36,48 122.314 125.733

2006 38,78 129.749

2009 38,95 136.173

%/ tahun 0,31 1,79

8. Ekonomi Perikanan Tabel 8. Ekonomi Perikanan Tahun 2006-2009 No

URAIAN

Satuan

1. 2. 3. 4.

PDRB Harga Berlaku PDRB Konstan (2000) Kontribusi thd Kalsel Pertumbuhan Ekonomi

Rp Juta Rp Juta % %

2006 1.447.807 1.065.842 4,18 3,12

TAHUN 2007 2008 1.636.355 1.788.859 1.109.327 1.133.616 4,15 3,93 4,08 2,19

2009 2.125.107 1.184.188 3,84 4,46

Sumber : BPS Kalsel

D. Analisis Isu-isu Strategis 1. Peluang dan Tantangan a. Secara Nasional Indonesia ditargetkan sebagai penghasil ikan terbesar di dunia tahun 2014. b. Meningkatnya permintaan dunia akan produk perikanan (ekspor), seiring dengan

bertambahnya

jumlah

penduduk

dan

kesadaran

akan

pentingnya keamanan dan gizi pangan. c. Masyarakat

Kalimantan

Selatan

terkenal

“Gemar

Makan

Ikan”,

mengharuskan penyediaan stok ikan yang cukup. d. Adanya

kebijakan

pusat

yang

lebih

meningkatkan

anggaran

pembangunan secara langsung ke Kabupaten/Kota melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Perbantuan (TP).


18

e. Penyakit-penyakit hewan ternak (flu burung, antrak, kuku, kulit, flu babi) masih belum dapat diatasi, sehingga banyak masyarakat beralih mengkonsumsi ikan. f.

Kalimantan Tengah akan mengembangkan usaha budidaya pembesaran dalam skala besar. Hal ini merupakan peluang bagi Kalimantan Selatan sebagai pensuplai benih.

2. Kendala dan Hambatan a. Kualitas SDM masih rendah, sehingga teknologi usaha perikanan belum dikuasai sepenuhnya. b. Lemahnya

permodalan

merupakan

masalah

klasik

yang

belum

terpecahkan secara tuntas. Di sisi lain lembaga perkreditan/perbankan kurang berminat menyalurkan kredit, karena usaha perikanan dinilai beresiko tinggi. c. Tumpang tindih pemanfaatan lahan yang terus terjadi, sebagai akibat dari belum optimalnya penyusunan tata ruang dan pengendaliannya. d. Degradasi sumberdaya kelautan dan perikanan, dikarenakan eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan, maupun dampak dari kegiatan sector lain (pertambangan). e. Mutu hasil produk perikanan masih kurang, sehingga nilai jual rendah dan pasar ekspor akan beralih ke Negara lain yang bermutu tinggi. Keamanan pangan (safety food) merupakan syarat mutlak bagi negara importir. f.

Perubahan iklim global, terutama yang berkaitan dengan musim/cuaca yang tidak menentu, sangat berpengaruh negatif terhadap usaha pembudidaya dan nelayan.


19

g. Bencana alam (banjir) semakin sering terjadi. h. Mulai dilaksanakannya AFTA sebagai wujud diawalinya liberalisasi investasi dan perdagangan global (APEC 2010 dan WTO 2020). Sebagai indikasi, saat ini makin meningkatnya akses produk-produk asing terhadap pasar dalam negeri sebagai konsekuensi pelaksanaan perdagangan bebas. Hal ini menyebabkan persaingan produk-produk perikanan yang semakin ketat.


20

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi “PERIKANAN DAN KELAUTAN MAJU DAN SEJAHTERA” dengan makna : 1. Maju a. Perikanan dan kelautan yang mampu memanfaatkan sumberdaya secara efisien, efektif berbasis teknologi. b. Mampu mengatasi masalah yang terus berkembang serta mengubah tantangan menjadi peluang. 2. Sejahtera a. Pengelolaan

dan

pemanfaatan

sumberdaya

kelautan

perikanan

sepenuhnya ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat perikanan, terutama pembudidaya, nelayan, pedagang, pengolah skala kecil dan menengah. b. Sektor perikanan dan kelautan merupakan sumber kehidupan dan penghidupan yang layak dan prospektif sebagai usaha dalam skala bisnis. B. Misi 1. Mengembangkan ekonomi perikanan dan kelautan. 2. Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.


21

C. Tujuan 1. Meningkatkan produksi hasil perikanan. 2. Peningkatan penyerapan tenaga kerja. 3. Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. 4. Meningkatkan volume perdagangan. 5. Meningkatkan PDRB dan pertumbuhan ekonomi. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan. 7. Meningkatkan area usaha perikanan. 8. Meningkatkan stock sumberdaya ikan di perairan. 9. Meningkatkan kawasan konservasi perikanan. Tabel 9. Keterkaitan Misi dan Tujuan No. 1.

MISI Mengembangkan ekonomi perikanan dan kelautan

-

2.

Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan

-

TUJUAN Meningkatkan produksi hasil perikanan Peningkatan penyerapan tenaga kerja Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Meningkatkan volume perdagangan Meningkatkan PDRB dan pertumbuhan ekonomi Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan Meningkatkan area usaha perikanan

Meningkatkan stock sumberdaya ikan di perairan Meningkatkan kawasan konservasi perikanan


22

D. Sasaran Indikator sasaran pembangunan perikanan dan kelautan Kalimantan Selatan tahun 2010 – 2015 dapat disajikan sebagai berikut : 1. Meningkatkan produksi hasil perikanan Tabel 10. Sasaran Produksi Hasil Perikanan Tahun 2010-2015 Ton No

URAIAN

1.

Penangkapan - Laut - Perairan Umum

2010 172.547 111.250 61.297

2.

Budidaya - Air tawar - Laut - Payau JUMLAH

51.906 40.760 626 10.520 224.453

2011 181.451 117.866 63.585

TAHUN 2012 2013 184.684 188.133 120.225 122.627 64.459 65.506

77.141 63.610 1.231 12.300 258.592

116.148 100.210 1.538 14.400 300.832

180.720 160.610 3.050 17.060 368.853

2014 191.568 125.080 66.488

2015 196.684 128.821 67.863

%/ tahun 2,66 2,99 2,06

282.832 257.210 4.062 21.560 474.400

311.115 282.931 4.468 23.716 507.799

44,26 48,80 52,61 17,77 17,96

*) Rincian Per Kabupaten/Kota pada Lampiran3, 4 dan 5

2. Peningkatan penyerapan tenaga kerja Tabel 11. Sasaran Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2010-2015 Orang No A. 1. 2. B. 1. 2. 3. a. b. c. d.

URAIAN PENANGKAPAN Penangkapan di laut Penangkapan di perairan umum BUDIDAYA Budidaya laut Budidaya tambak Budidaya air tawar Budidaya kolam Budidaya karamba Budidaya di sawah Budidaya jaring apung JUMLAH

TAHUN 2012 2013 122.324 124.000

2014 125.701

2015 127.428

%/ tahun 1,37

46.133

47.056

47.997

2,00

77.095

77.866

78.645

79.431

1,00

13.565 830 3.041 9.695 3.476 5.130 34 1.055

18.663 1.041 3.721 13.902 5.657 6.706 45 1.494

26.297 2.060 4.340 19.897 8.998 8.693 54 2.152

38.372 2.767 6.034 29.571 14.802 11.603 61 3.104

55.430 4.536 7.405 43.488 23.817 15.180 75 4.417

39,77 63,93 22,73 43,62 60,90 30,82 21,85 42,31

134.239

140.987

150.297

164.073

182.858

6,19

2010 119.049

2011 120.674

43.472

44.342

45.229

75.576

76.332

10.071 419 2.694 6.958 2.210 3.963 28 757 129.120

3. Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Tabel 12. Sasaran Konsumsi Ikan Masyarakat Tahun 2010-2015 No 1. 2.

URAIAN Konsumsi/Kapita (Kg) Konsumsi Kalsel (Ton)

2010 37,2 136.598

2011 37,5 140.454

TAHUN 2012 2013 37,8 38,1 144.409 148.466

2014 38,4 152.628


2015 38,7 156.897

23

%/ tahun

0,79 2,81

4. Meningkatkan volume perdagangan Tabel 13. Sasaran Volume Perdagangan Tahun 2010-2015 No 1.

2.

URAIAN Ekspor - Volume (Ton) - Nilai (US $ 000) Antar Pulau - Volume (Ton) - Nilai (Rp Juta)

TAHUN 2013

2010

2011

2012

2.100 19.950

2.142 20.349

2.185 20.756

20.000 190.000

20.400 193.800

20.808 197.676

%/ tahun

2014

2015

2.229 21.171

2.273 21.595

2.319 22.026

2,00 2,00

21.224 201.630

21.649 205.662

22.082 209.775

2,00 2,00

5. Meningkatkan PDRB Tabel 14. Sasaran PDRB Tahun 2010-2015 No

URAIAN

1.

PDRB Harga Berlaku (Rp Juta) PDRB Konstan (2000) (Rp Juta) Kontribusi thd Kalsel (%)

2. 3.

2010 2.167.609

2011 2.210.961

TAHUN 2012 2013 2.255.181 2.300.284

2014 2.346.290

2015 2.393.216

1.207.872

1.232.029

1.256.670

1.281.803

1.307.439

1.333.588

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tabel 15. Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010-2015 No

URAIAN

1.

Ekonomi Perikanan (%)

2010

2011

4,45

4,46

TAHUN 2012 2013

4,47

4,48

2014

2015

4,49

4,50

%/ tahun

0,22

7. Meningkatkan kualitas SDM Tabel 16. Sasaran Peningkatan Kualitas SDM Tahun 2010-2015 Orang No.

URAIAN

1.

2.

TAHUN 2012 2013

2010

2011

Penangkapan - Laut - Perairan Umum

150 100 50

275 200 75

400 300 100

Budidaya - Air tawar - Laut - Payau JUMLAH

190 100 40 50 340

310 200 50 60 585

430 300 60 70 830

2014

2015

%/ tahun

525 400 125

650 500 150

775 600 175

40,62 45,67 29,00

550 400 70 80 1075

670 500 80 90 1320

790 600 90 100 1565

33,90 45,67 17,69 14,91 36,96


24

8. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan Tabel 17. Sasaran Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perikanan Dan Kelautan Tahun 2010-2015 No.

URAIAN

1.

Pelabuhan/Pangkalan Pendaratan Ikan - Laut - Perairan umum Balai Benih Ikan - Air tawar - Laut/Payau Saluran Tambak Reservaat Pasar Ikan Higienis/Benih Laboratorium Perikanan Unit Pengolahan Hasil Perikanan

2.

3. 4. 5. 6. 7.

2010 14 12 2 13 11 2 5 7 5 1 1

2011 14 12 2 13 11 2 5 7 5 1 1

TAHUN 2012 2013 14 16 12 13 2 3 14 15 11 11 3 4 5 6 7 7 6 7 1 1 2 3

2014 17 14 3 16 12 4 6 8 8 1 3

2015 17 14 3 16 12 4 6 8 9 1 3

9. Meningkatkan area usaha perikanan Tabel 18. Sasaran Area Usaha Budidaya Perikanan Tahun 2010-2015 Ha No. 1. 2. 3.

URAIAN Laut Payau Air tawar - Kolam - Karamba - Sawah - Jala Apung JUMLAH

TAHUN 2010 169 3.286 25.896 436 23.730 14 1.716 29.352

2011 308 3.694 33.741 684 30.728 16 2.313 37.743

2012 391 4.475 44.504 1.114 40.167 22 3.202 49.371

2013 705 5.063 58.408 1.774 52.077 26 4.531 64.176


2014 956 7.753 79.940 2.925 69.535 30 6.451 87.490

2015 1.052 8.528 86.835 3.218 76.489 33 7.096 96.415

25

%/ tahun 47,03 21,97 27,79 50,78 26,68 19,07 33,42 27,18

E. Strategi 1. Menumbuh kembangkan perikanan budidaya berbasis masyarakat, ramah lingkungan dan berlandaskan IPTEK. 2. Mengembangkan perikanan penangkapan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. 3. Memperluas jaringan pasar, serta meningkatkan mutu dan diversifikasi produk olahan. 4. Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. 5. Pengelolaan dan penataan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. 6. Penyusunan program perencanaan yang efisien dan efektif. F. Kebijakan Dalam upaya implementasi strategi tersebut di atas, maka perlu disusun kebijakan sebagai berikut. 1. Menumbuh kembangkan perikanan budidaya berbasis masyarakat, ramah lingkungan dan berlandaskan IPTEK a. Peningkatan kualitas SDM b. Peningkatan kemampuan usaha pembudidaya c. Pengembangan prasarana budidaya d. Pengembangan teknologi e. Pengembangan perikanan rawa f.

Pengembangan ikan lokal

g. Pengembangan komoditas unggul h. Pengembangan perbenihan unggul i.

Pengendalian hama dan penyakit ikan

j.

Pengembangan pakan alternatif


26

2. Mengembangkan perikanan penangkapan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan a. Peningkatan kualitas SDM b. Peningkatan kemampuan usaha penangkapan c. Pengembangan sarana penangkapan d. Pengembangan prasarana penangkapan e. Pengembangan teknologi penangkapan f.

Penerapan alat bantu penangkapan

g. Peningkatan daya jangkau area penangkapan 3. Memperluas jaringan pasar, serta meningkatkan mutu dan diversifikasi produk olahan a. Peningkatan kualitas SDM b. Peningkatan kemampuan usaha pengolahan c. Pengembangan prasarana pengolahan d. Pengembangan teknologi pengolahan e. Meningkatkan higienitas dan mutu hasil olahan f.

Pengembangan kemitraan

g. Peningkatan jaringan kerjasama antar daerah h. Pengembangan prasarana pasar ikan 4. Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan a. Pengembangan wawasan SDM mengenai kelestarian b. Meminimalisasi illegal fishing c. Revitalisasi program reservaat (suaka perikanan) d. Koordinasi lintas sektoral pergerakan hukum e. Pengembangan sistem pengawasan oleh masyarakat


27

5. Pengelolaan dan penataan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil a. Rehabilitasi kawasan ekosistem laut (mangrove dan terumbu karang) b. Pembinaan ekonomi masyarakat pesisir c. Pengembangan kawasan konservasi laut daerah d. Pengembangan kualitas SDM 6. Penyusunan program perencanaan yang efisien dan efektif a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan b. Inventarisasi/identifikasi dan penyusunan rencana kegiatan c. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antar sektor dan wilayah d. Mengembangkan dan meningkatkan statistik perikanan dan kelautan


28

BAB V PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Program Program merupakan instrumen kebijakan yang meliputi serangkaian kegiatan untuk merealisasikan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi program. Pada dasarnya semua program yang diimplementasikan dicirikan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. -

Berbasis masyarakat

-

Berwawasan lingkungan

-

Berorientasi pasar

-

Berkesesuaian dengan lingkungan spesifik domestik

-

Bersinergi antara program sektoral dan regional

-

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Ada 6 (enam) program yang akan dilaksanakan dalam rencana strategi

pembangunan perikanan dan kelautan provinsi Kalimantan Selatan, yaitu : 1. Program Pengembangan Perikanan Budidaya Merupakan program yang menangani semua yang berkaitan dengan kegiatan budidaya,

mulai dari perbenihan, pembesaran,

prasarana,

pengendalian hama dan penyakit dan lain sebagainya. Melalui program ini, diharapkan budidaya perikanan di Kalimantan Selatan akan berkembang sesuai dengan potensi teknis yang dimilikinya. Pembudidaya kecil dan menengah merupakan objek utama. Peningkatan


29

produktifitas yang selanjutnya meningkatkan produksi dan pendapatan adalah hal pokok yang ingin dicapai. Indikator hasil (outcome) yang ingin dicapai melalui program ini adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 19. Indikator Hasil (Outcome) Program Perikanan Budidaya No 1.

2.

INDIKATOR Produksi hasil perikanan (Ton) - Laut - Payau - Air tawar Penyerapan tenaga kerja (Orang) - Laut - Payau - Air tawar

2010 51.906

2011 77.141

TAHUN 2012 2013 116.148 180.720

2014 282.832

2015 311.115

626 10.520 40.760

1.231 12.300 63.610

1.538 14.400 100.210

3.050 17.060 160.610

4.062 21.560 257.210

4.468 23.716 282.931

10.071

13.565

18.663

26.297

38.372

55.430

419 2.694 6.958

830 3.041 9.695

1.041 3.721 13.902

2.060 4.340 19.897

2.767 6.034 29.571

4.536 7.405 43.488

Selain program pengembangan budidaya secara umum, secara khusus dilakukan pula program pengembangan budidaya ikan lokal. Program ini merupakan salah satu arah pembangunan jangka panjang pemerintah provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009. Dikembangkannya program ini sebagai upaya mengatasi turunnya volume produksi ikan lokal hasil tangkapan, beberapa spesies mulai menghilang (punah), dan menyediakan konsumsi masyarakat Banjar yang memang gemar dengan ikan lokal. Tujuan

utama

pengembangan

budidaya

ikan

lokal

adalah

peningkatan produksi non tangkap secara kontinyu untuk keperluan konsumsi dan penyediaan bahan baku olahan (kerupuk, abon dan lain-lain). Pola pengembangannya sendiri dimulai dari proses domestikasi, perbenihan dan pembesaran.


30

Indikator hasil (outcome) yang ingin dicapai melalui program ini adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 20. Indikator Hasil (Outcome) Program Pengembangan Ikan Lokal No. 1.

Indikator

Satuan

Produksi

Ton

2010 1.993

2011 2.140

Tahun 2012 2013 2.364 2.610

2014 2.879

2015 3.172

2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program perikanan tangkap lebih dititikberatkan pada upaya penangkapan yang terkendali di perairan laut dan perairan umum. Untuk perairan laut diarahkan kepada peningkatan daya jangkau penangkapan, untuk menghindari overfishing di wilayah pesisir. Peningkatan produksifitas dan produksi merupakan sasaran utama, melalui

upaya

prasarana

modernisasi,

pelabuhan,

sarana

penerapan

penangkapan,

IPTEK,

pengembangan

penggunaan

alat

bantu,

peningkatan kemampuan usaha dan lain-lain. Indikator hasil (outcome) yang ingin dicapai melalui program ini adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 21. Indikator Hasil (Outcome) Program Perikanan Tangkap No

INDIKATOR

1.

Produksi hasil perikanan (Ton) - Laut - Perairan umum

2.

Penyerapan tenaga kerja (Orang) - Laut - Perairan umum

2010 172.547 111.250 61.297

2011 181.451 117.866 63.585

TAHUN 2012 2013 184.684 188.133 120.225 122.627 64.459 65.506

2014 191.568 125.080 66.488

2015 196.684 128.821 67.863

119.049

120.674

122.324

124.000

125.701

127.428

43.472 75.576

44.342 76.332

45.229 77.095

46.133 77.866

47.056 78.645

47.997 79.431


31

3. Program Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Program ini berorientasi kepada hasil produk hasil olahan. Program diarahkan untuk memperluas jaringan pasar, peningkatan mutu produk olahan dan diversifikasinya. Promosi dan publikasi merupakan ciri tersendiri dari program ini, yang dilakukan untuk meningkatkan investasi dalam rangka memanfaatkan peluang usaha dibidang perikanan dan kelautan. Indikator hasil (outcome) yang ingin dicapai melalui program ini adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 22. Indikator Hasil (Outcome) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan No. 1.

2.

3.

2010

2011

TAHUN 2012 2013

2014

- Konsumsi/Kapita (Kg) - Konsumsi Kalsel (Ton)

37,2 136.598

37,5 140.454

37,8 144.409

38,1 148.466

38,4 152.628

38,7 156.897

Diversifikasi Produk olahan hasil perikanan lokal (Jenis) Volume perdagangan

11

16

21

26

31

36

2.100 19.950

2.142 20.349

2.185 20.756

2.229 21.171

2.273 21.595

2.319 22.026

20.000 190.000

20.400 193.800

20.808 197.676

21.224 201.630

21.649 205.662

22.082 209.775

INDIKATOR

2015

Konsumsi ikan masyarakat

 Ekspor - Volume (Ton) - Nilai (US $ 000)  Antar Pulau - Volume (Ton) - Nilai (Rp Juta)


32

4. Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Merupakan

program

yang

berorientasi

kepada

kelestarian

sumberdaya perairan dan perikanan. Kelestarian sumberdaya ini harus selalu terjaga, agar perannya sebagai penyangga keseimbangan ekosistem sebagai sumber kehidupan dan penghidupan dan berlangsung secara kontinyu. Melalui program ini, selalu dupayakan meminimalisasi eksploitasi sumberdaya

perikanan

yang

tidak

berwawasan

lingkungan,

yakni

penangkapan dengan cara/bahan terlarang, penangkapan ikan muda, penggunaan bahan kimia yang tidak sesuai dosis teknis (budidaya) dan lain sebagainya.


33

Indikator hasil (outcome) yang ingin dicapai melalui program ini adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 23. Indikator Hasil (Outcome) Program Pengawasan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan No.

KEGIATAN

INDIKATOR

2010 19

2011 30

TAHUN (%) 2012 2013 40 55

2014 64

2015 73

93

100

100

45

60

80

100

51

67

83

100

100

25

41

56

72

88

100

92

93

94

97

100

100

1.

Peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas

Pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat waktu

2.

Penyelesaian tindak pidana KP

Pelaku tindak pidana KP yang di vonis secara akuntabel dab tepat waktu serta penurunan tindak pidana KP

55

68

81

3.

Peningkatan operasional pengawasan sumberdaya kelautan

Wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan illegal dan merusak

15

30

4.

Peningkatan operasional pengawasan sumberdaya perikanan

- Wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing

36

- Usaha perikanan yang sesuai dengan ketentuan Perencanaan pengendalian dan pelaporan program anggaran dan SDM secara terintegrasi dan tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP

5.

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen P2SDKP

dan


34

5. Program Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Program ini secara khusus menangani wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun untuk pembinaan yang bersifat teknis perikanan diakomodir

oleh

program

yang

lainnya

(budidaya,

penangkapan,

pengawasan dan pengendalian, serta pemasaran dan pengolahan hasil perikanan). Melalui program ini diharapkan tertatanya pemanfaatan ruang, lingkungan pemukiman nelayan, meningkatkan jiwa bahari, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan terwujudnya Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Indikator hasil (outcome) yang ingin dicapai melalui program ini adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 24. Indikator Hasil (Outcome) Program Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No.

INDIKATOR

Satuan

2011 60

TAHUN 2012 2013 60 60

1.

Terbinanya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Kelompok

2010 47

2014 65

2015 70

2.

Jumlah luas rehabilitasi mangrove

ha

21

30

34

40

47,5

54

3.

Jumlah luas transplantasi terumbu karang

ha

-

2

3

4

4,5

5

4.

Jumlah dan jenis masterplan pengelolaan kawasan pesisir

Dok

-

1

1

1

1

2


35

6. Program Perencanaan yang Efisien dan Efektif Program ini bersifat administratif dan kompilatif, namun perannya sangat penting dan strategis dalam menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan program-program lainnya. Program

perencanaan

akan

menjembatani

keterkaitan

antar

program, baik secara internal maupun lintas sektor dan lintas wilayah, sehingga implementasi pelaksanaan program dapat dilakukan secara terarah, efisien dan efektif yang pada gilirannya akan mampu mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Penyusunan program perencanaan dilakukan secara berkala. Program perencanaan jangka pendek berupa program tahunan dan jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) dalam kurun waktu 5 tahun. Penyusunan program merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pendataan, evaluasi, pelaporan, penyusunan rencana program dan beberapa faktor penunjang. Indikator hasil (outcome) yang ingin dicapai melalui program ini adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 25. Indikator Hasil (Output) Program Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Kelautan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

INDIKATOR Buku laporan tahunan LAKIP LPPD Buku Saku Buku program tahunan Buku keragaan umum Buku statistik BD Buku statistik tangkap Buku statistik P2HP Buku statistik KP3K DIPA APBN DPA SKPD APBD

SATUAN Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

36

B. Kegiatan Tabel 26. Kegiatan Program Pembangunan Perikanan dan Kelautan No. A. 1.

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA Peningkatan kemampuan usaha pembudidaya

KEGIATAN - Paket bantuan sarana budidaya - Penguatan modal - Pengembangan kualitas SDM

2.

Pengembangan prasarana budidaya

- Pengembangan saluran tambak - Pengembangan Balai Benih Ikan Air Tawar - Pengembangan Balai Benih Ikan Pantai - Pengembangan Balai Benih Udang

3.

Pengembangan perikanan rawa

- Paket pengembangan kolam - Paket pengembangan karamba - Paket pengembangan fish pen - Pengembangan kualitas SDM - Pengembangan teknologi

4.

Pengembangan komoditas unggul

- Pengembangan budidaya patin - Pengembangan budidaya udang - Pengembangan budidaya nila - Pengembangan kualitas SDM - Pengembangan teknologi

5.

Pengembangan perbenihan unggul

-

6.

Pengendalian hama dan penyakit ikan

- Pemantauan residu bahan kimia - Penyebaran informasi alat - Pemantauan kesehatan lingkungan - Pengembangan wawasan

7.

Pengembangan pakan alternatif

- Paket sarana pembuatan pakan - Pengembangan wawasan - Pengembangan teknologi

Pengadaan calon induk unggul Paket benih unggul Pengembangan SNI Pemberdayaan UPR Pengembangan kualitas SDM Pengembangan dan penerapan teknologi


37

B. 1.

PENGEMBANGAN PERIKANAN PENANGKAPAN Peningkatan kemampuan usaha penangkapan

2.

Pengembangan prasarana penangkapan

- Pengembangan pangkalan / pelabuhan perikanan laut - Pengembangan pendaratan ikan air tawar

3.

Penerapan alat bantu penangkapan

- Paket alat bantu - Uji coba alat bantu - Pengembangan kualitas SDM

4.

Peningkatan daya jangkau area penangkapan

- Modernisasi sarana kapal - Peningkatan tonase kapal

C.

- Paket bantuan sarana penangkapan - Penguatan modal - Pengembangan kualitas SDM

1.

PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN Peningkatan kemampuan usaha pengolahan

2.

Meningkatkan higienitas dan mutu hasil olahan

-

3.

Pengembangan kemitraan

- Temu pengolah dan pengusaha - Fasilitasi kemitraan

4.

Peningkatan jaringan kerjasama antar daerah

- Promosi dan publikasi - Peningkatan informasi peluang usaha

5.

Pengembangan prasarana pasar ikan

-

- Paket bantuan sarana pengolahan - Penguatan modal - Pengembangan kualitas SDM Pengembangan kualitas SDM Penerapan teknologi Pembinaan teknis Pengembangan Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) - Penerapan standar mutu

Pengembangan pasar benih Pengembangan pasar higienis Pembinaan teknis Pengembangan kualitas SDM


38

D.

1.

2.

E.

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Meminimalisasi illegal fishing

Pengembangan sistem pengawasan oleh masyarakat

1.

PENGEMBANGAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Rehabilitasi kawasan ekosistem laut

2.

Pembinaan ekonomi masyarakat pesisir

3.

F. 1.

2.

Pengembangan kawasan konservasi laut

PERENCANAAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Inventarisasi/identifikasi dan rencana kegiatan penyusunan

-

Razia terpadu Pemantauan / monitoring Sosialisasi peraturan Pembinaan teknis Koordinasi lintas penegak hokum

- Pembentukan Pokwasmas - Pembinaan Pokwasmas

- Rehabilitasi mangrove - Rehabilitasi terumbu karang

- Paket PNPM - Pengembangan kualitas SDM

- Pembentukan kawasan konservasi laut daerah - Pemantauan KKLD

-

Peninjauan lapangan Evaluasi bulanan Monev terpadu Penysunan laporan evaluasi Penyusunan LAKIP dan LPPD

- Identifikasi lapangan - Penyusunan program tahunan - Penyusunan perencanaan kerja - Penyusunan RKA-KL APBN - Penyusunan RKA SKPD APBD


39

3.

Koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan wilayah

-

Rakornas pusat Rakernis daerah Ratekcan teknis pusat Sinkronisasi program Sinkronisasi DAK Musrenbang (daerah, regional, nasional)

4.

Mengembangkan dan meningkatkan statistik Perikanan dan kelautan

-

Penyusunan keragaan umum Penyusunan statistik BD Penyusunan statistik Tangkap Penyusunan statistik P2HP Penyusunan statistik KP3K Penyusunan buku saku Analisa pendapatan nelayan dan pembudidaya

Adapun

penataan

penganggaran

program/kegiatan

yang

diimplementasikan ke dalam aplikasi sistem perencanaan daerah (APBD) terlampir dalam laporan ini. C. Kelompok Sasaran 1. Pembudidaya Ikan 2. Nelayan 3. Pengolah Ikan 4. Pedagang Ikan 5. Masyarakat pengawas (POKMASWAS) 6. Pengusaha 7. Eksportir 8. Importir 9. Aparatur


40

D. Pendanaan Indikatif Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari APBD dan APBN (dekonsentrasi, Tugas Perbantuan dan Dana Alokasi Khusus). Dana APBN dekonsentrasi dikelola oleh SKPD provinsi, Tugas Perbantuan dikelola oleh SKPD provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus dikelola oleh SKPD kabupaten/kota. Perkiraan pendanaan Rencana Strategis 2011 – 1015 perikanan dan kelautan Provinsi Kalimantan Selatan, terlihat pada tabel berikut. Tabel 27. Perkiraan Pendanaan Rencana Strategis Tahun 2011 – 1015 Rp Juta No.

PROGRAM

1.

Pengembangan Perikanan Budidaya Pengembangan Perikanan Tangkap Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Perencanaan Kegiatan rutin SKPD (APBD) TOTAL

2. 3.

4.

5. 6. 7.

2010

2011

TAHUN 2012 2013

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

600

650

700

750

800

850

56.600

68.650

80.700

92.750

104.800

116.850


2014

2015

41

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015, yang memuat Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 maka Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam misi ketiga yaitu Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis lingkungan dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi geografis.

A. Agenda dan Prioritas Perwujudan visi dijabarkan dalam 2 (dua) Agenda Utama Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain : 1. Agenda pertama adalah untuk mewujudkan Kalimantan Selatan yang Nyaman, Sejahtera dan Damai; 2. Agenda kedua adalah untuk mewujudkan Kalimantan Selatan yang Berkembang, Maju dan Unggul. Selanjutnya masing-masing Agenda tersebut dijabarkan dalam 5 misi pembangunan yang kemudian dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah prioritas, sehingga lebih mudah dimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Enam prioritas di bawah

ini

bertujuan

untuk

menjawab

sejumlah

tantangan


dan

42

permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dan daerah Kalimantan Selatan, adalah sebagai berikut: (1) Membangun Kehidupan Sosial dan Budaya (2) Membangun Sumberdaya Manusia (3) Peningkatan Perekonomian (4) Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur (5) Pengelolaan Lingkungan Hidup (6) Melaksanakan Pemerintahan yang baik Keterkaitan Program pembangunan Perikanan dan Kelautan dengan Visi, Misi dan Prioritas dapat dijabarkan dalam : Agenda kedua adalah untuk mewujudkan Kalimantan Selatan yang Berkembang, Maju dan Unggul dilaksanakan melalui misi 3 (tiga) yaitu Mewujudkan misi 3 (tiga) “Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis lingkungan dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi geografis , melalui pelaksanaan prioritas 3 (tiga) Peningkatan Perekonomian Selanjutnya dalam upaya agar terlaksananya agenda, misi, dan prioritas pembangunan yang tertuang kedalam program dan kegiatan pembangunan

secara

lebih

efektif

dan

efisien

maka

dalam

implementasinya, masing-masing prioritas difokuskan pada : 1. Prioritas Peningkatan Perekonomian difokuskan pada : a) Mendorong dan Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.


43

b) Mendorong dan Meningkatkan penguatan agro industry (struktur ekonomi) c) Meningkatkan daya beli masyarakat d) Memantapkan ketahanan pangan e) Menurunkan dan mengendalikan inflasi 2. Prioritas Pengelolaan Lingkungan Hidup difokuskan pada : Mendorong dan Memfasilitasi penurunan tingkat degradasi kuantitas dan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

B. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, dalam setiap misi pembangunan adalah sebagai berikut: Misi ketiga : Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis lingkungan dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi geografis, dilaksanakan melalui prioritas Peningkatan Perekonomian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1. Tujuan: a) Mewujudkan Daerah berdaya saing dengan basis perekonomian masyarakat

dan

kelestarian

lingkungan,

memanfaatkan

sumberdaya lokal dan posisi geografis Kalimantan Selatan. b) Mewujudkan persiapan pengembangan daerah industri dan perdagangan berbasis agroindustri.


44

2. Sasaran: a) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. b) Terwujudnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup c) Meningkatnya sinergi dalam penyiapan pengembangan industri dan perdagangan berbasis agroindustri.

Misi Ketiga : Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis lingkungan dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi geografis Sasaran: (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Strateginya adalah: a. Peningkatan investasi, produksi dan produktifitas, serta ekspor b. Peningkatan peran KUMKM. c. Peningkatan aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal; d. Pengendalian tingkat inflasi (2) Terwujudnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup Strateginya adalah: a. Pemulihan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal b. Pengendalian dan pemantauan pencemaran air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati


45

Pengelolaan Lingkungan Hidup Sasaran: Terwujudnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup Strategi: a. Pemulihan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal b. Pengendalian dan pemantauan pencemaran air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati

Arah Kebijakan: Pertumbuhan ekonomi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. 2. Memfasilitasi Pengembanganan pelaku usaha guna peningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. 3. Mengembangkan sektor produksi. 4. Mengendalikan inflasi daerah 5. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan. 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 7. Mengoptimalkan penataan ruang. 8. Menumbuhkan sinergi dalam perencanaan pengembangan industri pengolahan dan perdagangan berbasis sumberdaya lokal 9. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan. 10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 11. Mengoptimalkan penataan ruang.


46

C. Kebijakan umum Kebijakan Selatan

dan

periode

program

tahun

pembangunan Provinsi Kalimantan

2011-2015

yang

dijadikan

dasar

untuk

mengarahkan dan memperkuat visi dan misi pembangunan dan nantinya akan dijabarkan ke dalam RKPD setiap tahun, diuraikan dalam untuk mewujudkan setiap misi pembangunan, sebagai berikut: 1) Membangun Kehidupan Sosial dan Budaya 2) Membangun Sumberdaya Manusia 3) Peningkatan Perekonomian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4) Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur 5) Melaksanakan Pemerintahan yang baik

Misi

Ketiga :

Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis

lingkungan dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi geografis

Arah Kebijakan : Pertumbuhan ekonomi (1) Mengembangkan sektor produksi, dengan kebijakan umumnya adalah : a. Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dan kelautan. b. Mengembangkan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap c. Mengembangkan sentra-sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (2) Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, dengan kebijakan umumnya adalah : Draft Rencana Strategis Pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2015

47

a. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan dalam pengusahaan

perikanan

dan

kelautan

(maximum

sustainable

yield/MSY); b. Meningkatkan

perlindungan

dan

pemulihan

sumberdaya

alam

(rehabilitasi, transplantasi, restocking); c. Membentuk,

menetapkan,

memperkuat

dan

meningkatkan

kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam; d. Meningkatkan pembinaan, pencegahan dan pemberantasan illegal fishing; e. Menguatkan kinerja

kelembagaan dan operasionalisasi penegakan

hukum terpadu sumber daya alam; f. Menyusun rencana induk/masterplan pengelolaan kawasan pulaupulau Kecil; g. Menyusun Rencana Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (RPP) Laut; h. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.


48

D. Program

Pembangunan

Untuk

Mewujudkan

Misi

Pembangunan Program Pembangunan Untuk Mewujudkan Misi Tiga Dalam upaya mewujudkan Misi ketiga, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah :

 Urusan Kelautan dan Perikanan dengan program sebagai berikut: 1) Pengembangan Perikanan Budidaya. 2) Pengembangan Perikanaan Tangkap. 3) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan. 4) Pengawasan

dan

Pengendalian

Sumberdaya

Kelautan

dan

Perikanan 5) Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Tabel 28. Indikasi Program dan Kegiatan Misi Ketiga Urusan

Kelautan dan Perikanan

Indikasi Program Prioritas

Indikasi Kegiatan Prioritas

Pengembangan Perikanan Budidaya.

Pengembangan ikan lokal

Pengembangan Perikanaan Tangkap. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pengembangan Perikanaan Tangkap Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

SKPD Pelaksana

Dinas Perikanan dan Kelautan

Indikator Kinerja Program Misi Ketiga : Mengembangkan Daya Saing Ekonomi

Daerah

berbasis

lingkungan

dan

masyarakat,

dengan

memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi geografis.


49

Indikator kinerja Program digunakan untuk mengukur hasil

program

pembangunan dalam usaha mewujudkan Misi Ketiga (Tabel 29).

Tabel 29. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

Program

Indikator

(1)

(2) Bidang Ekonomi Pengembangan Perikanan Budidaya

(3)

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

1.

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Th) : a. Ikan Lokal b. Ikan Nila Pengembangan Peningkatan Produksi Perikanaan Tangkap Penangkapan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan (Ton/Th) Pengembangan Diversifikasi produk Pengolahan dan olahan hasil perikanan Pemasaran Produksi lokal (jenis) Perikanan. Konsumsi ikan masyarakat (Kg/Kapita) Pengawasan dan Keberdayaan/keaktifan Pengendalian masyarakat pengawas Sumberdaya untuk menunjang Kelautan dan produksi perikanan dan Perikanan kelautan (kelompok aktif) Meningkatnya jumlah Pokwasmas (kelompok) Pengembangan Terbinanya Kelautan, Pesisir dan Pemberdayaan Ekonomi Pulau-pulau Kecil Masyarakat Pesisir (Kelompok) Bidang Lingkungan Hidup Pengawasan dan Menurunnya Jumlah IUU Pengendalian (illegal, unreported, Sumberdaya unregulated) Fishing Kelautan dan (Kasus) Perikanan Pengembangan a. Luas kawasan Kelautan, Pesisir dan terumbu karang Pulau-pulau Kecil (Ha) b. Jumlah Luas transplantasi terumbu karang (Ha) c. Jumlah luas rehabilitasi kawasan mangrove (Ha) Bidang Tata Ruang Pengembangan Jumlah Dokumen Tata Kelautan, Pesisir dan Ruang wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil dan Laut Prov. Kalsel (Dokumen)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2010 (4)

Keterangan Target Capaian Setiap Tahun 2011 (5)

2012 (6)

2013 (7)

2014 (8)

2015 (9)

1.933,0 7.735,0

2.139,6 9.282,0

2.364,3 11.384,0

2.610,2 13.661,0

2.879,2 16.393,0

3.172,4 19.472,0

45.277

45.944

46.622

47.311

48.011

48.723

11

16

21

26

31

36

37,2

37,5

37,8

38,1

38,4

38,7

30

40

50

60

70

80

152

160

168

176

184

192

47

60

60

60

65

70

40

30

25

20

15

10

2

2

5

8

12

15

1

2

3

4

5

5

21

30

34

40

47,5

54

4

5

7

7

8

8


50

(10)

Lampiran 6

BAB VII PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015, yang memuat Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015. A. Pedoman Transisi Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 akan menjadi pedoman penyusunan rencana kegiatan sampai dengan tahun 2015. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan tahun 2016 menggunakan Renstra Transisi tahun 2016 yang memuat program pembangunan transisi yang memayungi perencanaan tahun 2016 sebelum disusunnya Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2020 yang nantinya memuat visi dan misi Diskanlut berikutnya. Program transisi tersebut tetap mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam Bab IV dan V Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015. B. Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 merupakan pedoman bagi Sekretariat


51

Dinas dan Bidang dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Diskanlut Provinsi Kalimantan Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Sekretariat dinas dan bidang dengan didukung oleh instansi terkait yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan programprogram dalam Rencana Strategis dengan sebaik-baiknya. 2. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan

tugas

dan

fungsi

berkewajiban

untuk

mengarahkan

pelaksanaan Rencana Strategis Diskanlut Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan yang ada. 3. Sekretariat dinas dan bidang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta menjamin konsistensinya. 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015, sekretaris dinas melalui Kepala Sub Bagian Program berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Strategis Diskanlut. 5. Evaluasi pelaksanaan Renstra Diskanlut Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 dilakukan pada tahun terakhir Renstra terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program.


52

6. Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 ini, maka produk perencanaan yang ada sebelumnya tidak berlaku lagi. 7. Mengingat masa berlakunya Renstra Diskanlut sampai tahun 2015 maka untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah yang ada, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Provinsi Kalimantan Selatan Transisi Tahun 2016.


53

BAB VIII PENUTUP

Keberhasilan Rencana Strategis Pembangunan Perikanan Dan Kelautan Tahun 2011 – 2015 ini sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait serta peran serta yang aktif khususnya dari aparat dan masyarakat perikanan itu sendiri, serta masyarakat yang berada di Bumi Antasari pada umumnya. Oleh karena itu rencana strategis ini, pada hakekatnya bukan milik Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan saja tapi merupakan bagian dari program Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan yang dimiliki, dilaksanakan dan dirasakan hasilnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


54

BAB I PENDAHULUAN. untuk mengelola anugerahnya sumberdaya perikanan dan kelautan. Sebagai

Recommend Documents