BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting artinya bagi perekonomian suatu Negara. Demikian juga dengan Indonesia sebagai negara yang sedang membangun, terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari dalam negeri khususnya dari sektor pajak. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dengan mengurangi ketergantungan pada sumber dana luar negeri. Disisi lain pengeluaran negara adalah pengeluaran yang bersifat pembiayaan seperti pengeluaran rutin, belanja pegawai, subsidi, pembayaran utang beserta bunganya. Pengeluaran ini biasanya ditutup dengan penerimaan dalam negeri utama yakni dari sektor migas dan non migas. Penerimaan negara terbesar saat ini adalah berasal dari penerimaan pajak, salah satu diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bila kita melihat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2011, terlihat bahwa sisi penerimaan Negara non migas atau penerimaan perpajakan sebesar Rp. 850,25 triliyun (anggaran.depkeu.go.id). Jumlah penerimaan pajak ini merupakan dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp. 839,54 triliyun sehingga terjadi perubahan sebesar Rp. 10,71 triliun atau naik sebesar Rp. 10,71 triliun atau naik sebesar 1,28%.
Dibandingkan dengan PDB sampai dengan
Triwulan III tahun 2011 sebesar Rp. 5.482,4 triliyun (data BPS), maka rasio
Universitas Sumatera Utara
penerimaan pajak adalah sebesar 15,51% sedangkan terhadap keseluruhan APBN sumbangannya adalah sebesar 76,95%. Revisi ini diperlukan mengingat defisit anggaran yang cukup tinggi yaitu sebesar 124,66 triliyun yang diakibatkan oleh pembengkakan pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Keadaan ini memaksa pemerintah mencari sumber pendanaan baru yang dapat menutupi kekurangan penerimaan pada APBN tahun berjalan. Tabel 1.1. APBN Indonesia Tahun 2011 (Miliar Rupiah) 2011 A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri b. Pajak Perdagangan Internasional 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. Hibah
RAPBN 1.086.369,6 1.082.630,1 839.540,3 816.422,3 23.118 243.089,7 3.739,5
APBN 1.104.902 1.101.162,5 850.255,5 827.246,2 23.009,3 250.907 3.739,5
B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. K/L 2. Non K/L II. Transfer Ke Daerah 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian III. Suspen
1.202.046,2 823.627 410.409,2 413.217,9 378.419,2 329.099,3 49.319,9 0
1.229.558,5 836.578,2 432.779,3 403.798,9 392.980,3 334.324 58.656,3 0
C. Keseimbangan Primer D. Surplus/Defisit Anggaran (A – B) E. Pembiayaan I. Pembiayaan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar negeri (neto) Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan
726,2 (115.676,6) 115.676,6 118.672,6 (2.995,9) 0
(9.447,3) (124.656,5) 124.656,5 125.266 (609,5) 0
Sumber : anggaran.depkeu.go.id
Universitas Sumatera Utara
Dari sektor perpajakan sendiri menyumbang dana ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 850,25 triliyun, angka ini menunjukkan hampir 77 % pembiayaan Negara berasal dari sektor perpajakan. Maknanya partisipasi masyarakat pembayar pajak sangatlah diharapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dana untuk pembiayaan Negara. Tabel berikut ini menunjukkan penerimaan pajak di dalam APBN sejak Tahun Anggaran 1989/1990 - 2010. Tabel 1.2. Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 1989/1990-2010 (Ttrilyun Rupiah) Pajak Perdagangan Internasional
Pajak Dalam Negeri Tahun Anggaran PPh
PPN
(1) (2) (3) REPELITA V 1989/1990 5,75 5,99 1990/1991 8,25 8,12 1991/1992 9,73 9,15 1992/1993 12,52 10,74 1993/1994 14,76 13,94 1994/1995 18,76 16,54 1995/1996 21,01 18,52 1996/1997 27,06 20,35 1997/1998 34,39 25,19 1998/1999 55,94 27,8 1999/2000 72,7 33,1 2000 57,1 35 2001 92,8 55,8 2004 134,9 87,6 2005 175,5 101,3 2006 208,8 123 2007 238,4 154,5 2008 327,5 209,6 2009 317,6 193,1 2010 362,2 263,0 Sumber : Nota Keuangan APBN
Jumlah
PDB
Rasio (%)
PBB
Cukai
Pajak Lainnya
Bea Masuk
Pajak Ekspor
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
0,6 0,79 0,94 1,11 1,48 1,65 1,89 2,41 2,64 3,56 4,1 4,5 6,3 14,7 19,6 24,1 29,7 31,0 30,8 32,5
1,48 1,79 1,91 2,24 2,63 3,15 3,59 4,26 5,1 7,73 10,4 11,3 17,6 29,2 33,3 37,8 44,7 51,3 56,7 59,3
0,19 0,22 0,29 0,25 0,28 0,3 0,45 0,59 0,48 0,41 0,6 0,9 1,7 1,8 2,1 2,3 2,7 3,0 3,1 3,8
1,89 2,8 2,87 3,22 3,56 3,9 3,03 2,58 2,99 2,31 4,2 6,7 9,8 12,4 14,9 12,1 16,7 22,8 18,1 17,1
0,17 0,04 0,02 0,008 0,014 0,13 0,19 0,08 0,13 4,63 0,8 0,3 0,7 0,3 0,3 1,1 4,2 13,6 0,6 5,5
16,07 22,01 24,91 30,088 36,664 44,43 48,68 57,33 70,92 102,38 125,9 115,8 184,7 280,9 347,0 409,2 491,0 658,7 620,0 743,4
147,45 173,31 200,86 236,91 308,10 364,18 434,64 511,88 633,21 947,96 1.134,23 989,74 1.477,60 2.302,46 2.776,00 3.326,83 3.959,69 4.952,76 5.636,58 6.247,06
10,9 12,7 12,4 12,7 11,9 12,2 11,2 11,2 11,2 10,8 11,1 11,7 12,5 12,2 12,5 12,3 12,4 13,3 11,0 11,9
Universitas Sumatera Utara
Lantas bagaimana caranya Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mampu menghimpun dana sebanyak itu dari Wajib Pajak. Program yang dilakukan adalah Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi merupakan jawabannya. Program ini harus dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas pembayar pajak sehingga mampu memberikan sumbangan keuangan bagi negara. Untuk mengisi kas APBN, pajak yang dipungut untuk mengisi kas APBN disebut sebagai pajak pusat sedang untuk mengisi kas APBD pajak yang dipungut disebut sebagai pajak daerah. Pajak pusat antara lain terdiri dari : PPN, PPn BM, PPh, PBB, dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). PBB dan BPHTB sebelumnya adalah merupakan pajak pusat yang setelah dihimpun dikembalikan ke daerah oleh pemerintah pusat, karena PBB dan BPHTB pada hakekatnya adalah pajak properti, yang umumnya diserahkan kepada daerah, sebelum tahun 2010 pemungutan BPHTB dilakukan oleh pemerintah pusat namun mulai tahun 2010 pemungutan BPHTB dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan untuk PBB berdasarkan Per-61/PJ/2010 pemungutan PBB dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah selambat-lambatnya tahun 2014 dan untuk Kota Medan dikelola oleh Pemerintah Daerah mulai tahun 2012. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan menjadi kajian penelitian yang diteliti oleh peneliti dan tertuang dalam tesis ini. Hal ini dikarenakan mengingat keunikan jenis pajak ini yang menembus segala lapisan publik dalam pengenaannya dan pemungutannya serta sumbangannya yang cukup signifikan dalam kas APBN dan kas APBD.
Universitas Sumatera Utara
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya alam yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan penyusunan pembagian keuangan dan menggali sumber-sumber pembiayaan lain secara optimal. Dalam rangka otonomi daerah, PBB dan BPHTB termasuk pajak yang diandalkan dalam mengisi kas daerah dan merupakan sumber penerimaan yang cukup signifikan dalam mengisi kas APBD sehingga perannya sangat penting dalam realisasi otonomi daerah yang membutuhkan dana yang memadai dalam mendukung kegiatan pemerintah daerah. Penerimaan PBB diharapkan terus meningkat setiap tahunnya, namun dalam hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB, diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat bunga, inflasi dan jumlah penduduk, dan lainnya. Perkembangan penerimaan PBB dan BPHTB Kota Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.3. Penerimaan PBB dan BPHTB Kota Medan Tahun 2000 - 2009 (Ribuan Rupiah) No
Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Penerimaan PBB BPHTB 31.532.805 6.783.632 51.279.690 8.273.204 66.850.476 2.580.603 97.294.733 7.981.421 121.049.970 3.984.578 133.274.495 80.099.851 154.853.176 69.134.045 169.873.819 101.467.263 189.868.061 145.472.330 202.860.042 140.425.441
Sumber : Data Penerimaan PBB & BPHTB Kota Medan
Berdasarkan Tabel 1.3. di atas, terlihat bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan dari tahun 2000 sampai dengan 2009 mengalami peningkatan, peningkatan tertinggi pada tahun 2009. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Medan.
1.2. Perumusan Masalah Pada era otonomi daerah setiap daerah memasuki era baru dalam penataan sistem pemerintahan dan sistem perekonomian. Dengan otonomi daerah diharapkan peran daerah dalam mendukung perekonomian nasional menjadi semakin besar karena kondisi perekonomian yang cenderung menuntut adanya peran aktif dari pemerintah daerah untuk lebih banyak menggali potensi perekonomian di daerahnya, serta memainkan peranan yang lebih besar dalam merangsang aktivitas perekonomian daerah.
Universitas Sumatera Utara
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan satu dari beragam indikator ekonomi yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu perekonomian. Kinerja ekonomi daerah tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pemanfaatan indikator PDRB, seperti pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan permintaan tanah untuk memenuhi kebutuhan investasi seperti
pembangunan
kawasan
industri,
perhotelan,
perkantoran,
pusat
perdagangan, dan untuk pemukiman. Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan kemampuan seseorang untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, termasuk membayar pajak. Kemampuan seseorang untuk membayar pajak didukung oleh tingkat pendapatan masyarakat, kekayaan, dan konsumsi seseorang maka semakin tinggi tingkat kemampuan seseorang dalam membayar pajak. Tingkat inflasi biasanya akan mendorong tingkat harga atau nilai properti. Sementara tingkat bunga dapat mendorong masyarakat untuk berinvestasi dalam kepemilikan property atau dapat juga mendorong masyarakat untuk melakukan tabungan di perbankan. Dengan latar belakang pentingnya penerimaan PBB untuk pembangunan daerah dan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB, maka perlu kiranya dilakukan suatu penelitian. Berdasarkan dari latar belekang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1.
Apakah terdapat pengaruh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan ?.
2.
Apakah terdapat pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan ?.
Universitas Sumatera Utara
3.
Apakah terdapat pengaruh tingkat suku bunga terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan ?.
4.
Apakah terdapat pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan ?.
5.
Apakah terdapat pengaruh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, tingkat suku bunga dan jumlah penduduk terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan ?.
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penerimaan PBB di wilayah Kota Medan yaitu: 1.
Untuk menganalisis pengaruh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan.
2.
Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan.
3.
Untuk menganalisis pengaruh tingkat suku bunga terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan.
4.
Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan.
5.
Untuk menganalisis pengaruh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, tingkat suku bunga dan jumlah penduduk terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan.
Universitas Sumatera Utara
1.4. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat yang berarti, yaitu : 1.
Bagi Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan tetap menjaga laju pertumbuhan ekonomi khususnya untuk tinjauan pembangunan ekonomi.
2.
Bagi Ilmu Pengetahuan diharapkan dapat menambah referensi dalam bidang ilmu ekonomi khususnya perpajakan di Indonesia.
3.
Bagi Penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi serta meningkatkan kemampuan analisis aspek-aspek ekonomi khususnya di bidang perpajakan.
Universitas Sumatera Utara
