BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Oleh karena itu Negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban Negara dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Namun demikian sumber dalam negeri lebih diutamakan dari pada luar negeri. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor Pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PPN berbeda dengan PPnBM. Bahkan bisa dikatakan bahwa PPnBM merupakan pajak yang kurang populer di masyarakat umum. Hal itu bisa di sebabkan karena karakter dari PPnBM itu sendiri yaitu; merupakan pungutan
1
2
tambahan di samping PPN dan hanya dipungut satu kali yaitu pada saat impor dan penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pabrikan. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme perhitungan kurang bayar dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), menyatakan bahwa tarif yang dikenakan pada jasa yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tagihan. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda. Sistem yang dianut dalam perpajakan Indonesia adalah sistem self assesment. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya
3
Penulis mengambil data PPN pada PT Limanindo Kawan Sejati karena perusahaan sebagai wajib pajak sudah memenuhi syarat Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai yang beroperasi di Indonesia dengan kegiatannya di bidang perdagangan. Selain itu penulis memiih perusahaan ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan kurang bayar, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang PPN. PT. Limanindo
Kawan Sejati
adalah salah satu
perusahaan
perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak pelumas di dalam bangunan yang beralamat di Surabaya. Transaksi yang terdapat di PT. Limanindo Kawan Sejati jumlahnya beragam. Dengan demikian, PT. Limanindo Kawan Sejati tidak lepas dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap bulan perusahaan harus menghitung, menyetor, serta melaporkan kewajiban pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Karena keberadaannya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perekonomian negara, maka perhitungan dan pelaporannya harus dilakukan dengan benar. Hal tersebut dapat dijadikan tolak ukur dalam membuat perencanaan dan mencari langkah-langkah yang tepat untuk masa yang akan datang. Sesuai latar belakang diatas maka penulis memilih judul skripsi Analisis Perhitungan Kurang Bayar, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (studi kasus pada PT. Limanindo Kawan Sejati).
4
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang, pokok permasalahan tersebut dapat di jabarkan secara lebih spesifik dalam pertanyaan - pertanyaan sebagai berikut : 1.
Bagaimana perhitungan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Limanindo Kawan Sejati?
2.
Bagaimana Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Limanindo Kawan Sejati?
3.
Bagaimana pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Limanindo Kawan Sejati?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan adalah untuk : 1.
Mengetahui perhitungan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Limanindo Kawan Sejati.
2.
Mengetahui penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Limanindo Kawan Sejati.
3.
Mengetahui pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Limanindo Kawan Sejati.
5
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat dari dilakukannya penelitian ini ada 2 (dua) yaitu: 1. Manfaat Teoritis Manfaat bagi ilmu pengetahuan agar dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan perpajakan terutama dalam hal perhitungan kurang bayar, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN, 2. Manfaat Praktisi a. Manfaat bagi perusahaan ( Wajib Pajak ) Diharapkan dengan mempelajari skripsi ini dapat lebih memahami dan mampu untuk dipraktekkan di lapangan dalam bidang perpajakan khususnya PPN. b. Manfaat bagi praktisi Pajak Dimaksudkan praktisi Pajak diperusahaan adalah para tax officer di perusahaan agar dapat memahami dan melaksanakan tugas
rutin
dalam
melaksanakan
kewajiban
perpajakan
perusahaan. c. Manfaat bagi Fiskus Pajak Diharapkan para fiskus dapat memenuhi kewajibannya untuk membina dan memberikan pengertian kepada para Wajib Pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam praktek perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak khusunya PPN.
