BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan suatu persoalan
yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi pemerintahan saat ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintahan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintahan dengan melaksanakan perubahan-perubahan
yang
terarah
pada
terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Selain itu pemerintah dituntun untuk semakin optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan berkinerja tingggi. Good Governance
merupakan istilah yang popular sejak berakhirnya
rezim Orde Baru dan digantikan dengan gerakan Reformasi. Konsep Good Governance ini muncul karena kurang efektifnya kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Pendekatan penyelenggaraan
1
2
urusan publik yang bersifat sentralistis, non partisipatif serta tidak menumbuhkan rasa percaya dan bahkan antipati pada rezim yang berkuasa. Menurut Edelman dalam (Wibowo, 2004:5) hal ini seperti merupakan era anti birokrasi, era anti pemerintah serta era anti institusi. Implikasi nyata dari fenomena semakin rendahnya kepercayaan publik pada pemerintah berujung pada posisi administrasi publik yang sulit serta tidak menguntungkan. Lahirnya konsep Good Governance dianggap sebagai suatu paradigma baru landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Good Governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan intergritas, profesional dan etos kerja serta moral yang tinggi dengan demikian penerapan Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan tantangan tersendiri. Kendati pemahaman tentang Good Governance berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari penduduk Indonesia membayangkan bahwa dengan Good Governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang baik. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik Good Governance yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli terhadap kepentingan warga (Dwiyanto, 2008). Fenomena yang terjadi di Indonesia penyebab kurang berhasilnya Good Governance disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap budaya organisasi. Hal ini seperti dikemukakan Sofian Effendi (2005) yang menyatakan salah satu penyebab kurang berhasilnya reformasi administrasi untuk mendukung
3
penyelenggaraan tata pemerintahan yang amanah dan baik karena pemerintah tidak menaruh pehatian yang serius terhadap perubahan budaya organisasi. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, pemerintahan yang baik (Good Governance) perlu segera diwujudkan secara nyata dalam bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pemerintah, sehingga kinerja mereka sebagai lembaga pemerintahan semakin baik dalam melayani masyarakat. Kinerja pegawai yang tinggi sangatlah diharapkan oleh setiap Pemerintah atau instansi pemerintah. Salah satunya pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas yaitu “menyelenggarakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan bidang kepegawaian”. BKD Provinsi Jawa Barat sebagai instansi pelayanan publik atau masyarakat harus dapat melaksanakan suatu Good Governance, sehingga pelayanan yang diberikan memuaskan masyarakat. Hal ini sesuai dengan visi Badan Kepegawaian Daerah yang hendak dicapai dalam periode 2013-2018, yaitu: “Tercapainya Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Amanah Tahun 2015”. Dengan memperhatikan visi tersebut dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta memperhatikan perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi di masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional dan regional.
4
Untuk itu, dengan adanya pelaksanaan Good Governance tersebut, para pegawai BKD Provinsi Jawa Barat dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya, karena menurut Rivai (2004:15), “Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan”. Hal lain yang mempengaruhi efektivitas kinerja adalah disiplin. Disiplin sangat penting bagi pertumbuhan organisasi, digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik perorangan maupun kelompok. Disamping itu disiplin bermanfaat mendidik pegawai untuk mematuhi dan menyenangi peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun faktor-faktor lain. Faktor-faktor tersebut antara lain disiplin kerja. Kinerja yang tinggi dapat dicapai jika didukung oleh para karyawan yang mempunyai semangat disiplin kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Menurut pernyataan Sinungan (2007:148) “disiplin mendorong kinerja atau disiplin merupakan sarana penting untuk mencapai kinerja”. Dalam kondisi ini maka tindakan yang seharusnya perusahaan lakukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan misalnya adalah dengan peningkatan kerja pegawai yaitu disiplin kerja. Kinerja pegawai dapat dilihat dari disiplin kerja yang dilakukan sehari-hari. Selain itu, dengan disiplin kerja yang tinggi dari pegawai, maka akan
5
dapat merasakan hasil kerja yang selama ini ditekuni, dan akan mampu mencapai kinerja yang diharapkan perusahaan. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi dan data-data yang diberikan oleh pihak subag Umum di BKD Provinsi Jawa Barat, adanya masalah kinerja di BKD Provinsi Jawa Barat yang menjadi kendala dalam hal kinerja pegawai yaitu tingkat kehadiran dan kedisiplinan pegawai yang masih terlihat ada sebagian yang terlambat masuk kerja, bahkan ketidakhadiran pegawai masih sering terjadi, selain itu masih banyak pegawai yang izin, sakit, cuti, dinas luar atau pun tanpa keterangan (Alpha). 90% 80% 70% 60% 50% 40%
Kehadiran
30%
Ketidakhadiran
20% 10% 0%
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
Grafik 1. 1 Grafik Ketidakhadiran Pegawai BKD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bulan April-September 2015 Melihat grafik di atas dapat kita lihat bahwa terjadi fluktuasi ketidakhadiran pegawai yang cukup signifikan dan belum sesuai dengan batas toleransi yang ditetapkan oleh instansi pemerintahan tersebut. Ketidakhadiran
6
pegawai terbanyak tercatat pada bulan Juli dengan total persentase mencapai 58%. Data tersebut merupakan absensi ketidakhadiran karyawan dikarenakan cuti, izin, sakit ataupun tanpa keterangan. Adanya ketidakhadiran dan ketidakdisiplinan pegawai dapat dilihat dari data empirik yang didapatkan dari lapangan yang mencerminkan ada kecenderungan permasalahan yang dilakukan oleh pegawai. Seperti yang telah disampaikan Edy Sutrisno (2009:167), salah satu aspek yang dapat mengukur kinerja pegawai adalah disiplin waktu dan absensi, tingkat ketepatan waktu dan kehadiran. Selain ketidakhadiran juga permasalahan yang terjadi di BKD yaitu adanya beberapa pegawai yang sering mangkir/ pulang kantor sebelum waktunya. Ini bisa terlihat dari absensi masuk dan keluarnya pegawai yang menggunakan kartu, sehingga terlihat jam absensi masuk dan absensi pulang pegawainya diberi keterangan tidak tepat waktu tanpa izin. Berikut dapat dilihat pada Tabel 1.1 menunjukkan data tingkat ketidakdisiplinan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, hal ini terlihat dari data pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya dari bulan April sampai September 2015.
7
Tabel 1.1 Data Ketidakdisiplinan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Jumlah Pegawai 145 Orang
Bulan (menit:detik)
Terlambat Pulang sebelum Masuk Kerja Waktunya (menit:detik) (menit:detik) April 3:30 00:00 Mei 11:48 00:00 Juni 18:28 1:16 Juli 18:35 17:23 Agustus 21:54 9:45 September 17:30 22:07 Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Berdasarkan tabel 1.1 diatas terdapat dua hal yang berkaitan dengan tingkat ketidakdisiplinan pegawai, yaitu pada pegawai yang terlambat masuk kerja dan pegawai yang pulang sebelum waktunya. Pada kategori pegawai yang terlambat masuk kerja cenderung mengalami peningkatan setiap bulannya, yaitu pada bulan Mei sampai September 2015. Sedangkan pada kategori pegawai yang pulang sebelum waktunya dengan kategori pegawai yang terlambat masuk kerja bisa dilihat mengalami fluktuatif (naik-turun) setiap bulannya. Pada kategori dari pegawai yang pulang sebelum waktunya menduduki posisi tertinggi terjadi pada bulan September 2015. Hal tersebut membuktikan bahwa pegawai BKD Provinsi Jawa Barat masih kurang disiplin dalam bekerja yang berdampak pula pada kinerja pegawainya. Padahal Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat memberikan penghargaan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) teladan di Jawa
8
Barat. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Iif Hidayat mengatakan: "Kita ingin menilai dan melihat mereka yang berprestasi baik dan layak diberikan penghargaan dan program ini sebagai salah satu wujud apresiasi dari BKD Jabar untuk mereka yang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya dan hal ini sudah tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 19 tahun 2014 sebagai salah satu kewajiban dari pemerintah pusat untuk mengapresiasi kerja seluruh anggotanya”.
Selain pelanggaran dalam bentuk ketidakhadiran, indikasi belum optimalnya kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.2 Formulir Pengukuran Kinerja SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat TAHUN ANGGARAN : 2015
No 1
Indikator Target Realisasi Kinerja MISI 1: Meningkatkan Kinerja Aparatur
Sasaran Strategis
1. Meningkatkan kualitaas aparatur yang berkualifikasi sesuai 2. kebuthan organisasi
3.
4.
5.
Jumlah peserta seleksi Calon Praja IPDN Jumalah PNS yang menerima bantuan biaya Pendidikan Lanjutan dan Diklat Jumalah PNS yang terfasilitasi Beasiswa cost Sharing dengan negara/ lembaga internasional atau full shcolarship di Luar Negeri Jumalh PNS yang mengikuti forum diskusi dan workshop jabatan struktural dan fungsional Jumlah peratur yang
%
1200 Orang
1709 orang
142.42
320 PNS
285PNS
89.34
30 PNS
3 PNS
10.00
700 PNS
100 PNS
14.29
9
2
Meningkatkan kinerja aparatur yang akuntabel
mengikuti uji kompetensi 6. Jumlah penetapan standar kompetensi pegawai 7. Jumlah PNS yang terdistribusi antar Organisasi Perangkat Daerah 8. Jumlah peserta Bintek Penyusunan Formasi PNS 9. Pangankatan CPNS dari tenaga Honorer. 10. Orientasi CPNSD
4092 PNS
4300 PNS
105.08
4092 PNS
4300 PNS
105.08
10.436 PNS
4486 PNS
42.99
144 Orang
144 Orang
100.00
650 Orang
619 Orang
95.23
650Orang
0
0
11. Jumlah peserta pembinaan tenaga honorer/CPNS 1. Jumlah PNSD yang mengikuti program rasionalisai pegawai. 2. Jumlah jabatan struktural yang diisi
2861 Orang
2861 Orang
100.00
85 orang
73 orang
85.88
250 jabatan/57 OPD 200 Jabatan
444 jabatan
177.60
89 jabatan
44.50
10 orang
12 orang
120.00
600 orang
298 orang
49.67
600 orang
538 orang
89.67
15000 orang/56 OPD
56 OPD
3. 4.
5.
6.
3
Terwujudnya penerpan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja
Jumlah jabatan fungsional yang diisi Jumlah pejabat struktural yang mengikuti tes kesehatan Jumlah pejabat eselon II Kabupaten/Kota yang mengikuti assessment kompetensi Jumlah PNS yang mengikuti Asessment &fit andProper Test calon pejabat struktural provinsi 1. Jumlah PNS yang diukur kinerjannya
100.00
MISI 2: Meningkatkan Sinergitas Kepegawaian yang Partisipatif dan Akuntabel 1
Meningkatkan kualitas 1. pengelolaan 2. manajemen yang terpadu 3. 4. 5.
6. 7.
Jumlah penerbitan SK Naik Pangkat Jumlah Penerbitan SK Pensiun Jumlah Peserta Ujian Dinas Jumlah Peserta UPKP Diperolehnya Sertifikasi ISO BKD Prov Jabar Terpeliharanya ISO BKD Prov Jabar Pelayanan
15000 SK
13324 SK
88.83
900 SK
860 SK
95.56
1500 SK
846 PNS
50.00
2599 SK
2643 PNS
105.72
1Dokumen
1 Dokumen
100.00
12 Bulan
12 Bulan
100.00
150 PNS
1513 PNS
100.87
10
8.
2
3
1
2
Meningkatkan akurasi data sumber daya aparatur melalui 1. pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian Meningkatkan jaringan sistem informasi kepegawaian lingkup Provinsi Jawa Barat.
dan
Jumlah PNS yang tercatat dalam database pegawai
1. Pengadaan Hardware dan Software Abensi Terintegrasi serta jasa konsultasi dan uji coba penerapan Absensi Terintegrasi.
1000 PNS
15000 Orang
1 paket
1244 PNS
133398 orang
1 paket
MISI 3: Meningkatkan Kesejahteraan dan Kedisiplinan 200 oarang 370 orang Menurunya jumlah 1. Terlaksananya fasilitas kedudukan kasus pelanggaran hukum dan disiplin peningkatan disiplin Meningkatkan moral 1. dan etika PNS dalam bekerja 2.
3.
4.
5.
3
Perpindahan Pemprosesan Karis/Karsu Karpeg
Meningkatkan kualitas 1. pelayanan pegawai di bidang kesehatan jasmani dan rohani 2.
Fasilitas pemberian poenghargaan dan tanda jasa bagi PNSD, Badan dan Masyarakat Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan kecerdasan sosial PNSD Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan motivasi kerja PNSD melalui penanaman nilai0nilai spritual (ESQ) Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan mental spiritual PNSD ] Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan mental spritual PNSD Jumlah peserta pembekalan kewirausahaan pra purnabhakti Jumlah PNS yang mendapatkan biaya perjalan Pindah tugas
124.40
89.32
100.00
185.00
14098 penghargaa n
7051 penghargaan
50.00
70 orang
50 oarang
71.43
80 orang
80 oarang
100.00
40 oarang
40 oarang
100.00
65 0rang
165 orang
253.85
285 orang
269 orang
94.39
70 orang
61 oarang
87.14
11
3.
4.
5.
6.
4
Meningkatkan produktivitas Kinerja Pegawai
1.
dan
2.
Frekuensi Pengembanganseni Budaya Daerah Terlaksanaya Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan paratur Teraksananya operasional layanan darurat 24 jam PNSD Pemprov Jabar Jumlah PNS yang mendapatkan Santunan Tewas/Wafat Penyedian Kebutuhan Operasioanl Kinerja dalam penyediaan Kebutuhan Piranti Kerja Pegawai Tersusunnya perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal BKD
12 kegiatan
12 kegiatan
100.00
2 kali
2 kali
100.00
1 paket
1 paket
100.00
44 orang
43 orang
97.73
1 paket
paket
100.00
13 Dokumen
13 dokumen
100.00
Berdasarkan tabel pengukuran kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegwaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 diperoleh kesimpulan pada tahun 2015 semua program dan kegiatan telah dilaksanakan seluruhnya dan telah memberikan kontribusi kepada pencapaian visi dan misi BKD Provinsi Jawa Barat. Dapat dilihat pula bahwa capaian kinerja rata-rata dari masing-masing kegiatan adalah 94,58%. Namun demikian hasil realisasi dari target yang dicapai masih ada yang berada di tingkat rendah yaitu kurang dari 50 %. Maka pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan, dan perlu dicarikan solusinya. Apabila dibiarkan kondisi ini akan mengakibatkan penurunan kinerja dan kelangsungan
12
hidup organisasi pada akhirnya.Dari hasil pengamatan dan data yang telah diperoleh menunjukan masih terdapat beberapa indikator target yang telah ditetapkan belum terealisasi. Menyadari akan hal tersebut maka sangat diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai tersebut salah satunya dengan
tercapainya
Good Governance dalam era globalisasi menuntut terpenuhinya transpransi / keterbukaan
dan
akuntabilitas
pada
berbagai
aktivitas.
Kunci
utama
dibutuhkannya Good Governance adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui mekanisme supervis/ pemantauan kinerja manajemen dan juga upaya untuk memperkuat dan mempertegas pertanggungjawaban pimpinan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, namun pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan diri pada Good Governance dalam kaitannya dengan kinerja pegawai pada BKD Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dikarenakan melalui pelaksanaan Good Governance, seorang pegawai akan memperhatikan pekerjaannya sesuai dengan tata aturan yang telah ditetapkan instansi yang diarahkan kepada pencapaian tujuan, visi dan misi BKD Provinsi Jawa Barat. Tidak optimalnya kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, dapat ditingkatkan dengan pemahaman standar atau prinsip Good Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
13
Berdasarkan uraian di atas tentang pentingnya pengkajian pelaksanaan Good Governance dalam meningkatkan kinerja pegawai, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap Pengukuran Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat”. 1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat di
identifikasikan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: •
Bagaimana pengaruh pelaksanaan Good Governance terhadap pengukuran kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk memperoleh data dan
informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan karya ilmiah sehingga diperoleh informasi
mengenai
pengaruh
pelaksanaan
Good
Governance
terhadap
pengukuran kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai: •
Bagaimana pengaruh pelaksanaan Good Governance terhadap pengukuran kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
14
1.4
Kegunaan Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, penulis berharap bahwa
penelitian ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik, khususnya mengenai pelaksanaan Good Governance terhadap pengukuran kinerja pegawai. Sehingga penulis dapat mengaplikasikannya antara teori yang di dapat dengan prakteknya. 2. Bagi Instansi Pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atas besar pengaruh pelaksanaan Good Governance terhadap pengukuran kinerja pegawai. 3. Bagi Peneliti Lain Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti lain yang lebih lanjut dan mendalam serta dapat memacu motivasi kepada peneliti
lainnya
untuk
menggunakan metode lain.
melakukan
penelitian
sejenis
dengan
15
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk keperluan penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Badan
Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Ternate No.2 Bandung 40115. Lamanya penelitian berlangsung dimulai dari bulan Oktober 2015 sampai bulan November 2015.
