BAB I PENDAHULUAN Tujuan Menyediakan Dokumen Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang

EXECUTIVE SUMMARY LAPORAN AKHIR

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini pada dasarnya diatur secara komprehensif dan terperinci. Namun, untuk melengkapi secara operasional, diatur ketentuan secara teknis ke dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri, dan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan sebagai acuan yang lebih mendasar di Kota Malang, perlu ada Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengingat pentingnya Peraturan Daerah dimaksud, dan sebagi salah satu urusan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, maka diperlukan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang. 1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 1.2.1 Maksud Membuat Kajian mengenai Penyelenggaraan Lalu lintas dan angkutan jalan, yang kemudian dituangkan dalam Naskah akademis dan Ranncangan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1.2.2 Tujuan Menyediakan Dokumen Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang. 1.2.3 Sasaran 1. Tahap Persiapan : Mapping kerangka sumber informasi dan perolehan data serta perencanaan alat survei. 2. Tahap Survei : Studi literatur teori dan aturan serta survei instansional. 3. Tahap Analisis Data : hasil survei; penyelenggaraan bidang jalan; bidang sarana dan prasarana; bidang industri; serta penyelenggaraan bidang pengembangan teknologi, dan bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pengemudi, penegak hukum, operasional manajemen, dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Tahap Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Kota Malang;

Penyusunan Naskah AKademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang

1


Diagram 1. 1 Lingkup Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Peyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Membuat Kajian mengenai Penyelenggaraan Lalu lintas dan angkutan jalan, yang kemudian dituangkan dalam Naskah akademis dan Ranncangan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; 2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hokum bagi masyarakat

Tahap persiapan

Tahap survei

1. Mapping kerangka sumber inormasi dan peroleha n data 2. Perencan aan alat survei

1. Studi literatur teori dan aturan mengenai penyelenggar aan lalu lintas dan angkutan jalan 2. Survei instansional kebijakan dan praktek penyelenggar aan lalu lintas dan angkutan jalan

Tahap Analisa Data

1. Penentuan asas dan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) 2. Pengidentifikasian kriteria penyelenggaraan jalan 3. Analisis data penyelenggaraan LLAJ di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan 4. Analisis data penyelenggaraan LLAJ di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan 5. Analisis data penyelenggaraan LLAJ di bidang industri 6. Analisis data Penyelenggaraan LLAJ di bidang pengembangan teknologi 7. Analisis data Penyelenggaraan LLAJ di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas


OUTPUT

NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UU NO 12

TAHUN 2011

2


Diagram 1. 2 Kerangka Berfikir Penyusunan Naskah Akademis Dan Racangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan


3


Diagram 1. 3 Kerangka Pengerjaan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Survei primer survei sekunder

TAHAP ANALISA DATA

Kondisi jalan dan lalu lintas Studi literatur

Studi kebijakan

1. Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah 3. Keputusan Presiden 4. Perda Kota Malang 5. Perwal Kota Malang

1. Analisis data penyelenggaraan LLAJ di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan prasarana jalan 2. Analisis data penyelenggaraan LLAJ di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan 3. Analisis data penyelenggaraan LLAJ di bidang industri 4. Analisis data Penyelenggaraan LLAJ di bidang pengembangan teknologi 5. Analisis data Penyelenggaraan LLAJ di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas 6. draft SK Forum Lalu lintas

1. RTRW Kota Malang tahun 20102030 2. Tatrawil 3. Rencana Induk Jaringan Jalan Kota Malang Tahun 2012-2032 4. Produk Perencanaan Lain TerkaitLalu Lintas dan Angkutan Jalan

OUTUT ANALISA


4

NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA MALANG


Diagram 1. 4 Kerangka Analisa Penyusunan Naskah Akademis Dan Racangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan


5

EXECUTIVE SUMMARY LAPORAN RENCANA

1.2.4 RUANG LINGKUP WAKTU PERENCANAAN Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Kota Malang akan diimplementasikan sebagai acuan hukum pelayanan bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Artinya akan menjadi acuan hukum Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sampai dengan ada peraturan baru. BAB II KEBIJAKAN TERKAIT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 2.1 KEBIJAKAN MALANG 2.1.1 JARINGAN JALAN A. Pola Pergerakan Pola transportasi utama kota malang yakni konsentris – radial dengan sistem lingkar dalam (inner ring road). 1. Pembangunan Pola Jaringan Jalan Yang Lebih Menjangkau Daerah-Daerah Di Luar Memiliki pola jaringan yang lebih memungkinkan untuk menciptakan pergerakan yang lebih efektif dan efisien. a. Jalan Tol b. Jalan Lingkar Timur c. Jalan Lingkar Barat d. Jalan Tembus 2. Penanganan Jalan Berdasarkan Tingkat Kepentingan 3. Pengaturan Rute Arus Pergerakan/Lalu Lintas Melalui Peraturan Khusus 4. Penataan Rute Angkutan Umum 5. Trayek Pergerakan Bus Khusus Pelajar Dan Mahasiswa a. Zona Tarikan Pergerakan b. Pergerakan Paling Besar c. Ruas Jalan Yang Diutamakan B. Fungsi Jalan Rencana fungsi jalan berdasarkan hirarki jalan Kota Malang yaitu: 1. Sistem Jaringan Jalan Primer a. Jalan Arteri Primer Menghubungkan Kota Malang (kota orde II) dengan Kota Surabaya (Kota orde I) diarahkan pada ruas Jalan Raden Intan diterus ke Timur sampai Wilayah Kabupaten Malang (bertemu dengan jalan terusan tol GempolMalang) tembus ke Jl Raya Sawojajar- areal samping Jl Dirgantara tembus ke Mayjen Sungkono sampai ke rencana terminal baru pengganti Terminal Gadang - sampai tembus ke arah Bumiayu (rencana jalan lingkar Timur Kota Malang). b. Jalan Kolektor Primer


6


Diarahkan pada ruas jalan yang menghubungkan Kota Malang dengan kota yang ada di sekitar Kota Malang (kota-kota orde 2 dan orde 3) yaitu Lumajang, Blitar, dan Kediri. c. Jalan Lokal Primer 2. Sistem Jaringan Jalan Sekunder a. Jalan Arteri Sekunder b. Jalan Kolektor Sekunder c. Jalan Lokal Sekunder C. Kondisi Jalan Rencana pada kondisi jaringan jalan adalah peningkatan kualitas perkerasan jalan. 1. Ruas-ruas jalan kondisi perkerasan jalannya berlubang 2. Ruas-ruas jalan yang kondisi jalannya bergelombang atau perkerasan jalannya tidak rata. 3. Ruas-ruas jalan yang akan ditingkatkan fungsinya menjadi jalan arteri sekunder. D. Ruas Jalan 1. Jalan Nasional Jalan nasional yang berada di Kota Malang meliputi :Jl.A.Yani – Jl. Raden Intan – Jl. Panji Suroso – Jl. Sunandar P. Sudarmo – Jl. Tumenggung Suryo – Jl. PB Sudirman – Jl.Gatot Subroto – Jl. Martadinata – Jl.Kol.Sugiyono – Jl.KS Tubun – Jl. Sudanco Supriyadi. 2. Jalan Propinsi Ruas jalan propinsi yang melintas di Kota Malang sesuai dengan RTRW Propinsi Jawa Timur meliputi: Jl. Borobudur – Jl. Soekarno Hatta – Jl. MT. Haryono – Jl.Raya Tlogomas. 2.1.2 SARANA TRANSPORTASI Beberapa rencana terkait dengan sarana transportasi di Kota Malang adalah sebagai berikut: a. Terminal b. Stasiun Kereta Api 2.1.3

KONDISI SARANA PENUNJANG JALAN a. ATCS (Automatic Traffic Control System) b. Rambu Lalu Lintas c. Marka Jalan d. Tempat Memutar e. Jalur Trotoar f. Jalur Pedesterian Khusus g. Sempadan Kereta Api h. Parkir i. Zona Selamat Sekolah


7


BAB III GAMBARAN UMUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA MALANG 3.1 BATAS ADMINISTRASI Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur. Terletak pada ketinggian antara 440-667 m dpl, serta 112,06 Bujur Timur dan 7,06-8,02 Lintang Selatan. Kota Malang memiliki luas 110,06 Km 2 , dengan batas-batas wilayah, yaitu: Utara : Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari (Kab. Malang) Timur : Kecamatan Dau (Kota Batu), Kecamatan Wagir (Kab. Malang) Selatan : Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Tajinan (Kab. Malang) Barat : Kecamatan Pakis, Kecamatan Tumpang (Kab. Malang) Secara administrasi Kota Malang dibagi atas 5 kecamatan, yakni: 1. Kecamatan Kedung Kandang 2. Kecamatan Klojen 3. Kecamatan Lowokwaru 4. Kecamatan Blimbing 5. Kecamatan Sukun Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peta 3.1 orientasi Kota Malang dan peta 3.2 batas administrasi berikut


8


Peta 3.1 Batas Administrasi Kota Malang


9


3.2 KEPENDUDUKAN Jumlah penduduk di Kota Malang berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 yaitu Kecamatan Kedungkandang 174.477 jiwa, Kecamatan Sukun 181.513 jiwa, Kecamatan Klojen 105.907, Kecamatan Blimbing 172.333 dan Kecamatan Lowokwaru 186.013. Untuk lebih jelas lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Banyaknya Rumah Tangga, Penduduk Rasio Jenis Kelamin dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Hasil Sensus Penduuk Tahun 2010 Penduduk No Kecamatan LakiPerempuan Jumlah Laki 1 Kedungkandang 86.849 87.628 174.477 2 Sukun 90.127 91.296 181.513 3 Klojen 50.451 55.456 105.907 4 Blimbing 85.420 86.913 172.233 5 Lowokwaru 91.616 94.397 186.013 Sumber: Malang Dalam Angka Tahun 2012 3.3 INDUSTRI Berdasarkan Data kecamatan Dalam Angka tahun 2012 perkembangan industri di kecamatan Malang cukup baik. Terlihat dari jumlah dan jenis industri yang ada saat ini yaitu ada 11 jenis. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2. Banyaknya Tenaga Kerja dan Pengeluaran Untuk Tenaga Kerja Pada Perusahaan Industri Dirinci Menurut Sub Sektor Industri Tahun 2011 Tenaga Kerja Pengeluaran No Sub Sektor Industri untuk Tenaga Produksi Lainnya Jumlah Kerja (Rp) 1 Industri Makanan dan 5.891.177 540 91 631 Minuman 2 Industri Pengolah 10.335 548 11.083 85.658.845 tembakau 3 Industri tekstil dan 608 60 668 8.870.549 industri pakaian jadi 4 industri kulit, barang dari 251 26 277 3.489.908 kulit dan alas kaki 5 industri kayu, anyaman dan 637 85 722 11.981.893 industri kertas, barang dan kertas dan sejenisnya 6 industri penerbitan, 345 37 382 5.544.720 percetakan dan Penyusunan Naskah AKademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang

10


Tenaga Kerja No

Sub Sektor Industri

Produksi

Lainnya

reproduksi media rekaman 7 industri kimia dan barang 58 108 dari kimia 8 industri karet, barang dari karet dan barang dari 940 89 plastik 9 industri barang galian 109 17 bukan logam dari kimia 10 industri mesin, mesin listrik dan peralatan kedokteran, alat ukur, 278 112 peralatan navigasi, optik jam dan lonceng 11 industri kendaraan bermotor industri alat angkut selain 749 92 kendaraan bermotor roda 4 atau lebih 12 industri furniture dan industri pengolahan 360 55 lainnya optik dan lonceng Sumber : Kota Malang Dalam Angla Tahun 2012

Jumlah

Pengeluaran untuk Tenaga Kerja (Rp)

166

2.669.672

1.029

16.752.461

126

1.249.930

390

6.544.653

886

35.060.913

415

5.576.424

3.4 MODA TRANSPORTASI Berdasarkan data Kota Malang dalam angka jumlah kendaraan bermotor di Kota Malang pada tahun 2009 adalah 325,227 buah dan pada tahun 2010 adalah 309,808 buah. Berikut adalah data jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Malang

Tabel 3.3. Kendaraan Bermotor Menururt Jens Kendaraan Di Kota Malang Tahun 2009-2010 No. 1 a b c

JenisKendaraan

2009

2010

Penumpang Umum Non Umum Dinas

2,556 54,749 533

2,527 13,189 540


11


No. 2 a b c 3 a b c 4

JenisKendaraan

2009

2010

Bus Umum 397 419 Non Umum 249 277 Dinas 27 28 Truck Umum 2,007 2,197 Non Umum 12,035 12,276 Dinas 135 140 Sepeda Motor 252,539 278,215 Jumlah 325,227 309,808 Sumber : Kota Malang Dalam Angla Tahun 2010 dan 2011

Data berikut merupakan data jumlah kendaraan bermotor yang wajib melakukan uji dan jumlah kendaraan yaang telah melakukan uji pada tahun 2010, 2011, dan 2012.

Tabel 3.4. No 1

2

3

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan Realisasi Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2013 Jenis Kendaran Wajib Wajib Wajib Realisasi Realisasi Realisasi Uji Uji Uji Bus umum ukuran besar 146 141 151 160 116 288 ukuran sedang 133 108 134 143 134 603 ukuran kecil 2.290 2.165 2.256 2.097 2.097 3.327 Bus Bukan Umum Ukuran besar 80 7 8 10 10 19 Ukuran Sedang 50 51 48 46 66 123 Ukuran Kecil 93 95 101 107 98 218 Mobil 20 201 232 186 227 366 penumpang

4

Taksi

235

201

232

186

227

366

5

Kendaraan roda 3

-

-

-

-

-

-

6

Pick Up

7.624

7.024

7.508

7.153

7.465

14.279

7

Truck Sedang

3.976

3.217

4.002

3.231

4.117

6.657


12


Tahun 2010 Wajib Realisasi Uji 379 275



No

Jenis Kendaran

8

Truck Berat

9

Kereta Gandeng

157

110

145

106

134

188

10

Kereta Tempelan

54

42

54

51

49

90

11

Penarik (tracktor head)

63

53

70

72

81

164

Jumlah

15.228

13.507

15.081

13.409

15.026

27.036

Sumber : Data Dinas Perhubungan Tahun 2013 3.5 KONDISI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Mengacu pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009 ada beberapa hal yang dijelaskan melipti ruang lalu lintas jalan, terminal, parkir, fasilitas pendukung dan kondisi angkutan jalan. Masing-masing penjelasannnya dijelaskan di bawah ini; 3.5.1

KONDISI ANGKUTAN JALAN Moda transportasi umum yang ada di Kota Malang, terdiri atas Bis Umum (besar), Bis Umum (sedang), Bis Umum (kecil), MPU, Pick Up, Truk (sedang), Truk (berat), Truk (gandeng). Adapun angkutan kota yang ada di Kota Malang terdiri atas 24 trayek angkutan menghubungkan antara wilayah Kota Malang. Di Kota Malang terdapat 2 jenis angkutan, yaitu angkutan umum dan angkutan barang.

BAB IV ANALISA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, analisa penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan Kota Malang terdiri dari : 1. penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan. 2. penyelenggaraan LLAJ di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan prasarana jalan, (1) invetarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya; (2) penyusun rencana dan proggram pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang di inginkan; (3) perencanaan, pembangunan, dan optimalisai pemamfaatan jalan; Penyusunan Naskah AKademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang

13


3.

4.

5.

6.

(4) perbaikan geometri ruas jalan dan/atau persimpangan jalan; (5) penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan; (6) uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan setandar keamanan dan keselamatan berlalu lintas;dan (7) pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan. penyelenggaraan LLAJ di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi : (1) penetapan rencana umum lalu lintas angkutan jalan; (2) manajemen dan rekayasa lalu lintas; (3) persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor; (4) perizinan angkutan umum; (5) pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; (6) pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan (7) penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/ atau peralatan khusus yang di laksanakan sesuai dengan ketentuan undang- undang. penyelenggaraan LLAJ di bidang industri meliputi: (1) penyusunan rencana dan perogram pelaksanaan pengembangan industri Kendaraan Bermotor; (2) pengembangan industri perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (3) pengembangan industri perlengkapan Jalan yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyelenggaraan LLAJ di bidang pengembangan teknologi meliputi: (1) penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi Kendaraan Bermotor; (2) pengembangan teknologi perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (3) pengembangan teknologi perlengkapan Jalan yang menjamin Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyelenggaraan LLAJ di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas meliputi: (1) Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengedara Kendaraan Bermotor; (2) Pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, (3) pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (4) pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (5) pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas; (6) penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;


14


(7) pendidikan berlalu lintas; (8) pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan (9) pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas. Proses analisa masing-masing penyelenggaraan didasarkan pada Undang-Undang dan peraturan Pemerintah yang terkait lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut penjelasannnya: 4.1

ANALISA ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan memperhatikan ; a) Asas transparan b) Asas akuntabel c) Asas berkelanjutan d) Asas partisipatif e) Asas bermanfaat f) Asas efisien dan efektif g) Asas seimbang h) Asas terpadu, dan i) Asas mandiri Sedangkan untuk lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan : a) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancer, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasiona, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuaan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

4.2

ANALISA DATA KRITERIA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Analisis data kriteria penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah : a. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi b. Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan c. Forum lalu lintas dan angkutan jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan d. Keanggotaan forum lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas usur Pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.


15


4.3

ANALISIS DATA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI BIDANG JALAN MELIPUTI KEGIATAN PENGATURAN, PEMBINAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGAWASAN PRASARANA JALAN. a. Invetarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya; Menurut PP 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan pasal 10 : Pembagian jalan dalam beberapa jalan, didasarkan pada: kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing – masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor , serta konstruksi jalan. b. Penyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang di inginkan; Penyusunan perencanaan umum jaringan jalan menghasilkan rencana umum jaringan jalan yang menggambarkan wujud jaringan jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan penguasaan jalan pada negara dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. 1. Kumpulan rencana ruas-ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu 2. Rencana umum jangka panjang dan rencana umum jangka menengah. Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kota disusun berdasarkan rencana pembangunan kota jangka panjang, rencana tata ruang wilayah kota, rencana umum jaringan transportasi jalan, rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional dan provinsi; dan RPJM Jaringan Jalan disususn berdasarkan RPJP Kota dan ditetapkan oleh keputusan Walikota. Di Kota Malang moda transportasi terdiri dari 2 yaitu angkutan barang dan angkutan orang. Sedangkan untuk kelas jalannya terdiri dari kelas jalan I, II, III A, III B dan III C. Moda transportasi seperti sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang (trailer, truk) dan kendaraan khusus sudah memaksimalkan penggunaan kelas jalan yang sudah disediakan, namun masih banya ruas jalan yang membutuhkan peningkatan pelayanan kelas jalan sesuai standar yang ada mengacu pada PP No 34 tahun 1993. Menurut PP 34 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan pasal 11 menyebutkan pemabagian kelas jalan berdasarkan moda angkutan yang melewati adalah sebagai berikut : 1. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton 2. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton


16


3. Jalan kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dilalui kendaraan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton 4. Jalan kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton 5. Jalan kelas III C, yaitu jalan local yang dapat dilalui kendaraan bermotor dangan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. c. Perencanaan, pembangunan, dan optimalisai pemamfaatan jalan; Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan jalan meliputi kegiatan sebagai berikut : 1. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan 2. Pembangunan Lingkup kegiatannya adalah sebagai berikut : a. pemrograman dan penganggaran; b. perencanaan teknis; c. pengadaan tanah; d. pelaksanaan konstruksi; dan e. pengoperasian dan pemeliharaan jalan 3. Rencana Induk Transportasi 4. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diperlukan pada ruas – ruas Dari data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Malang jenis kendaraan di Kota Malang terdiri dari bus umum, bus bukan umum, mobil penumpang, taksi, kendaraan roda 3, pick up, truck sedang, truck berat, kereta gandeng, kereta tempelan, penarik (tracktor head). Banyaknya jumlah kendaraan tersebut mengakibatkan berdampak pada kapasitas penggunaan jalan dan pemanfaatan jalan di Kota Malang, untuk itu dibutuhkan perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan jalan harus dilakukan, bisa berupa : 1. Rekayasa lalu lintas : 2. Pelebaran jalan : 3. Pembangunan jalan baru : Tiga item diatas adalah penyelesaian kebutuhan transportasi yang ada di Kota Malang melihat dari pesatnya perkembangan kendaraan yang melintas di tiap ruas jalan Kota Malang. d. Perbaikan geometri ruas jalan dan/atau persimpangan jalan; Perencanaan geometri jalan dan/atau persimpangan setiap ruasnya harusnya berbeda karena setiap jalan mempunyai pertimbangan yang berbeda. Jenis moda angkutan yang banyak melewatai ruas jalan dan keadaan topografi Penyusunan Naskah AKademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang

17


menjadi pertimbangan untuk perbaikan ruas jalan. Perencanaan perbaikan geometri jalan menurut pp 32 tahun 2011 meliputi : 1. Inventarisasi kondisi geometrik 2. Penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan 3. Perencanaan teknis, dan 4. Pelaksanaan konstruksi Kondisi topografi Kota Malang yang berbukit memerlukan pertimbangan khusus dari segi perencanaan geometri radius, kemiringan alitivemen vertikal, alinyemen horizontal, lebar, kanalisasi dan kapasitas belokan maupun persimpangan. e. Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan; Penetapan kelas jalan dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk jalan Kota. Ruas jalan yang hendak ditetapkan kelas jalannya harus lulus uji kelayakan fungsi jalan dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas, dan setiap ruas jalan yang lulus uji kelayakan fungsi jalan dilakukan pemasangan rambu lalu lintas. Menurut PP no 34 tahun 2006 tentang jalan, untuk dapat menetapkan kelas jalan dikelompokan dalam beberapa kelas berdasarkan : 1. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan 2. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor Penetapan kelas jalan didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda, karakteristik masing – masing moda, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan f. Uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan setandar keamanan dan keselamatan berlalu lintas;dan Persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan menteri terkait. persyaratan laik fungsi teknis sebagai berikut: 1. teknis struktur perkerasan jalan; 2. teknis struktur bangunan pelengkap jalan; 3. teknis geometri jalan; 4. teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan; 5. teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan 6. teknis perlengkapan jalan Setiap ruas jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan. Uji kelayakan dilakukan secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan. g. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan Penyusunan Naskah AKademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang

18


Analisisi pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan yaitu dari data yang ada di Kota Malang sudah ada pengembangan sistem informasi berupa Automatic Traffic Control System (ATCS) pada 5 titik persimpangan yaitu Simpang Ciliwung, Simpang Sarangan, Simpang Kaliurang, Simpang Borobudur dan Blimbing (pertigaan Dinas Perijinan). Untuk kedepannya Dinas perhubungan Kota Malang sudah ada rencana penambahan jumlah persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS harus lebih ditingkatkan terutama persimpangan-persimpangan yang merupakan jalur lintas utama di Kota Malang, seperti pada simpang Basuki Rahmat (Kayutangan), simpang Sarinah, simpang I.R Rais, pertigaan Janti, simpang Kacuk, Simpang LA. Sucipto, Perempatan sulfat, perempatan Rampal, perempatan Klenteng hingga ke wilayah terminal Gadang. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi tersebut berfungsi untuk memantau arus lalu lintas dan moda transportasi yang melewati ruas-ruas jalan tersebut. Kesimpulan dari rangkaian analisa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di bidang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan prasarana jalan adalah ; 4.4

ANALISIS DATA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI BIDANG SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. a. Penetapan rencana umum lalu lintas angkutan jalan; Rencana Umum lalu lintas angkutan jalan merupakan rencana penetapan arah dan kebijakaan transportasi. Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 perencanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas: 1. Rencanan induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Ruang lalu lintas 3. Dana Preservasi Jalan 4. Terminal 5. Fasilitas Parkir 6. Fasilitas Pendukung Dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan, moda transportasi terbagi atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Untuk kondisi di lapangan Kota Malang adal sebagi berikut : 1. Kendaraan bermotor di Kota Malang dibagi atas : a. Sepeda Motor b. Mobil Penumpang c. Mobil Bus d. Mobil Barang 2. Kendaraan tidak bermotor di Kota Malang yaitu becak. Untuk lebih jelas hasil analisa dapat dilihat pada gambar ini : b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas; Manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2011 tentang Manajaemen dan Rekaysa, Analisa Dampak, Serta


19


Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi: 1. Identifikasi masalah lalu lintas 2. Inventasrisasi dan analisis situasi arus lalu lintas 3. Inventasrisasi dan analisa kebutuhan angkutan orang dan barang 4. Inventasrisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan 5. Inventasrisasi dan analaisisi ketersediaan atau daya tampung kendaraan 6. Inventasrisasi dan analisis angka pelenggaran dan kecelakaan lalau lintas 7. Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas 8. Penetapan tingkat pelayanan 9. Penetapan rencana rencana kebijakan peraturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas. Di Kota Malang penyelenggaraan manajemen dan rekaya lalu lintas sudah dilaksanakan. Penyelenggaraannya berupa pemasangan perlengkapan jalan pada ruas jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder. Tetapi penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan masih belum optimal. Oleh karena itu diperlukan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan selain hanya dengan pemasangan perlengkapan jalan. c. Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Semua moda transportasi di Kota Malang yaitu sepeda motor, mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang dan kendaraan khusus yang beroperasi di jalan raya diwajibkan untuk mengikuti persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Persyaratan teknis dan Laik kendaraan bermotor di dasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan. Berikut penjelasannnya : Sesuai pasal 6 persyaratan teknis setiap kendaraan bermotor yang beroperasi adalah : a. Susunan b. Perlengkapan c. Ukuran d. Karoseri e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya f. Pemuatannya g. Penggunaan h. Penggandengan Kendaraan bermotor; dan/atau i. Penempelan kendaraan bermotor Sedangkan untuk pengujian persyaratan laik jalan sesuai dengan pasal 150 meliputi uji : 1. emisi gas buang; 2. tingkat kebisingan; 3. kemampuan rem utama; 4. kemampuan rem parkir; 5. kincup roda depan; 6. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama; Penyusunan Naskah AKademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang

20


7. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan 8. kedalaman alur ban. Penyelenggaran persyaratan teknis dan laik jalan sudah dilaksanakan di Kota Malang. Ini dibuktikan dengan data kendaraan di Kota Malang yang wajib uji dan yang sudah terrealisasi pada tahun 2012 yakni 15. 026 kendaraan yang wjib uji dan yang terealisasi adalah 27.036 kenadaraan. d. Perizinan angkutan umum; Berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perizinan angkutan umum terbagai atas angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek. 1. Angkutan orang dalam trayek Angkutan umum merupakan bentuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan. Pemegang izin penyelanggaraan angkutan umum bertayek seperti angkutan kota yang ada di Kota Malang wajib : 1) Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan 2) Mengoperasikan kendaraan bermotor umum sesuai dengan standar pelayanan minimal 2. Angkutan orang tidak bertrayek Pemegang izin penyelanggaraan angkutan umum tidak dalam trayek yang ada di kota Malang diberikan kepada taksi. Berdasarkan pasal 7 peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2011 perizinan angkutan meliputi: 1. Administrasi 2. Teknis Proses analisa dapat dilihat pada diagram di bawah ini: e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; Berdasarkan pasal 245 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data, meliputi: 1. Bidang prasarana jalan 2. Bidang sarana dn prasarana lalu lintas dan angkutan jalan 3. Bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, serta pendidikan berlalu lintas. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di Kota Malang belum dilaksanakan. Pegembangan sistem informasi dan komunikasi dibutuhkan untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan sistem yang terpadu. f. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan


21


Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan wajib mengembangkan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang professional yang memiliki kompetisi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Maka Pemerintah Kota Malang wajib memberikan pembinaaan terhadap penyelenggara sarana meliputi pengusaha taxi, pengusaha travel dan para pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan pasal 47 peraturan pemerintah nommor 51 tahun 2012 pembinaan sumber dayamanusia meliputi: 1. Pengaturan 2. Pengendalian 3. Pengawasan Penyelenggaran dan pembinaan sumber daya manusia di Kota Malang sudah dilaksanakan. Urusan pembinaan ini lebih ditekankan pada pasal 5 undangundang nomor 22 tahun 2009, yakni pembinaan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraaan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekaya lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh kepolisian republik Indonesia. g. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/ atau peralatan khusus yang di laksanakan sesuai dengan ketentuan undang- undang Penyidikan dibutuhkan untuk keamamn dan keselamatan penumpang angkutan umum. Berdasarkan pasal 259 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh: 1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam hal ini yang berwewenang adalah penyidik dari Kepolisian Resort Kota Malang 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus, dalam hal ini yang berwewenang adalah penyidik dari Dinas Perhubungan Kota Malang. 3. Penyidikan terhadap pelanggaan syarat teknis dan laik jalan dan perizinan angkutan umum di kota Malang sudah dilaksankan oleh SKPD terkait. 4.5

ANALISIS DATA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI BIDANG INDUSTRI. a. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri Kendaraan Bermotor; Untuk kondisi saat ini di Kota Malang sudah terdapat industri kendaraan bermotor dan industri alat angkut selain kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Dari data yang diperoleh tahun 2012 jumlah produksi industri kendaraan bermotor dan industri alat angkut sebesar 749 unit. Hal yang dibutuhkan adalah peningkatan kualitas hasil produksi yang ber SNI.


22


b. Pengembangan industri perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; kedepannya diharapakan seluruh penggunan jalan khususnya jenis kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus) yang melintasi ruas arteri sekunder dan kolektor sekunder Kota Malang wijib menggunakan dan dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Hal tersebut diatur dalam UU no 22 tahun 2009 pasal 57 yaitu : 1. bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia (SNI) 2. bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas : 1) sabuk keselamatan 2) ban cadangan 3) segitga pengaman 4) dongkrak 5) pembuka roda 6) helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan 7) peralatan pertolongan pertama Kecelakaan Lalu Lintas c. Pengembangan industri perlengkapan Jalan yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlengkapan jalan terdapat di semua ruas jalan arteri sekunder, kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder dengan jenis dan jumlah sesuai kebutuhan. Adapun jenis moda transportasi Kota Malang yang wajib mematuhinya adalah: 1. sepeda motor 2. mobil penumpang meliputi : Di Kota Malang terdapat 24 trayek angkutan umum kota (mikrolet), selain itu juga tersedia angkutan umum yang tidak bertrayek seperti taxi, ojek, travel dan becak dan mobil pribadi. 3. Mobil bus dan mobil bus umum. Mengingat Kota Malang sudah memiliki terminal tipe A dan tipe B sehingga di kota ini sudah tersedia bus AKAP dan ADP. Selain itu mengingat lokasi malang yang bersebelahan dengan Kota Batu maka banyak moda transportasi jenis bus pariwisata dan mobil elf yang menuju/keluar Kota Batu melalui jalur malang. 4. Mobil barang yang ada di Kota Malang terdiri dari mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup, mobil tangki dan mobil penarik. 5. Kendaraan khusus (bagi penyandang cacat)

4.6

ANALISIS DATA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI.


23


a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi Kendaraan Bermotor; Analisis penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor yaitu untuk menentukan manajemen rekayasa lalu lintas Kota Malang pada semua ruas jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder Kota Malang b. Pengembangan teknologi perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Analisis pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu untuk kedepannya pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia, sabuk keselamatan, ban cadangan, segitga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan peralatan pertolongan pertama Kecelakaan Lalu Lintas c. Pengembangan teknologi perlengkapan Jalan yang menjamin Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Analisis pengembangan teknologi perlengkapan jalan yang menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah di Kota Malang sudah dikembangkan ATCS Automatic Traffic Control System pada 5 titik persimpangan yaitu Simpang Ciliwung, Simpang Sarangan, Simpang Kaliurang, Simpang Borobudur dan Blimbing (pertigaan Dinas Perijinan) 4.7

ANALISIS DATA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI BIDANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGEMUDI, PENEGAKAN HUKUM, OPERASIONAL MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS, SERTA PENDIDIKAN BERLALU LINTAS. a. Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengendara Kendaraan Bermotor; Penggolongannya terdiri dari sesuai undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 80 : 1. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3. 500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 2. Surat Izin Mengemudi B1 berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorang dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3500 (tiga ribu ratus) kilogram. 3. Surat Izin Mengemudi BII berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1000 (seribu kilogram 4. Surat Izin Mengemudi C Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda motor; dan


24


5. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat. Seluruh pengemudi moda transportasi harus mengurus izin mengemudi disesuaiakn dengan jenis kendaraannya. Penyelenggaraan pengujian dan penerbitan surat izin mengendara kendaraan bermotor merupakan bagian dari tugas kepolisian resort Malang yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia. b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, Penyelenggaraan pengujian registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan bagian dari tugas kepolisian resort Malang yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia. c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Penyelenggaraan pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari tugas kepolisian resort Malang yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia. d. Pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Penyelenggaraan pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari tugas kepolisian resort Malang yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia. e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas; Penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas merupakan bagian dari tugas kepolisian resort Malang yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia. f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas; Penyelenggaraan penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari tugas kepolisian resort Malang yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia. g. Pendidikan berlalu lintas; Penyelenggaraan pendidikan berlalu lintas merupakan bagian dari tugas kepolisian resort Malang yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia. h. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan Analisa pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dikaitkan dengan moda transportasi dilakukan dengan : 1. Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyedian lajur atau jalur khusus. Di Kota Malang sudah tersedia angkutan umum jenis mikrolet sebanyak 24 trayek. Yang dibutuhkan adalah pembagian trayek angkutan sehingga Penyusunan Naskah AKademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang

25


dapat melayani kawasan yang sebelumnya belum terlayani angkutan umum. 2. Pemanduan berbagai moda angkutan Penyelenggaraan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan bagian dari tugas kepolisian resort Malang yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia. i. Pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas Analisis pelaksanaan manajemn operasional lalu lintas adalah untuk menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas di ruas jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder. Kondisi di lapangan menunjukkan aplikasi manajemen operasional lalu lintas pada setiap ruas jalan berbeda. Penyelenggaraan pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas merupakan bagian dari tugas kepolisian resort Malang yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia.

4.8

DRAFT SK FORUM LALU LINTAS Draf SK Forum lalu lintas ini berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/85/ 35.73.112/2012 tentang pembentukan Forum lalu Lintas dan Angkutan jalan Kota Malang.

BAB V RENCANA PERATURAN DAERAH TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA MALANG Mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, analisa penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan Kota Malang terdiri dari : 1. penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan. 2. penyelenggaraan LLAJ di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan prasarana jalan, (8) invetarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya; (9) penyusun rencana dan proggram pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang di inginkan; (10) perencanaan, pembangunan, dan optimalisai pemamfaatan jalan; (11) perbaikan geometri ruas jalan dan/atau persimpangan jalan; (12) penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan; (13) uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan setandar keamanan dan keselamatan berlalu lintas;dan (14) pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan. Penyusunan Naskah AKademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang

26


3. penyelenggaraan LLAJ di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi : (8) penetapan rencana umum lalu lintas angkutan jalan; (9) manajemen dan rekayasa lalu lintas; (10) persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor; (11) perizinan angkutan umum; (12) pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; (13) pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan (14) penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/ atau peralatan khusus yang di laksanakan sesuai dengan ketentuan undang- undang.

4. penyelenggaraan LLAJ di bidang industri meliputi: (4) penyusunan rencana dan perogram pelaksanaan pengembangan industri Kendaraan Bermotor; (5) pengembangan industri perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (6) pengembangan industri perlengkapan Jalan yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 5. Penyelenggaraan LLAJ di bidang pengembangan teknologi meliputi: (1) penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi Kendaraan Bermotor; (4) pengembangan teknologi perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (5) pengembangan teknologi perlengkapan Jalan yang menjamin Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 6. Penyelenggaraan LLAJ di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas meliputi: (10) Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengedara Kendaraan Bermotor; (11) Pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, (12) pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (13) pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Penyusunan Naskah AKademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang

27


(14) pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas; (15) penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas; (16) pendidikan berlalu lintas; (17) pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan (18) pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas. Berdasarkan UU no 22 Tahun 2009 Asas penyusunan Raperda adalah meliputi : a. Asas transparan b. Asas akuntabel c. Asas berkelanjutan d. Asas partisipatif e. Asas bermanfaat f. Asas efisien dan efektif g. Asas seimbang h. Asas terpadu, dan i. Asas mandiri Sedangkan untuk lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan : a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancer, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasiona, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuaan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

5.1

RENCANA KRITERIA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Rencana kriteria penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah : e. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi f. Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan g. Forum lalu lintas dan angkutan jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan


28


h. Keanggotaan forum lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas usur Pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat. 5.2

MATERI MUATAN RAPERDA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA MALANG Materi yang diatur dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Kota Malang berdasarkan pasal 8, 9, 10, 11, 12 UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal-pasal tersebut sudah dijelaskan secara rinci mengenai pokok-pokok penyelenggaraan pada masing-masing bidang. Selain itu juga berdasarkan UU no 10 tentang pembentukan peraturan daerah. Berikut materi yang akan di atur meliputi : Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Asas dan Tujuan Bab III : Ruang Lingkup Bab IV : Objek dan Subjek Bab V : Forum lalu lintas dan Angkutan Umum Bab VI : Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan dan Pengawasan Prasarana Jalan Bagian Kesatu : Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota Bagian Kedua : Inventarisasi Tingkat Pelayanan Jalan dan Permasalahannya Bagian Ketiga : Penetapan Tingkat Pelayanan Jalan Paragraf 1 : kelasa jalan Paragraf 2 : Penggunaan dan Perlengkapan Jalan Bagian Keempat : Perencanaan, Pembangunan, dan Optimalisi Pemanfaatan Jalan Bagian Kelima : Perbaikan Geometri Ruas Jalan dan/Atau Persimpangan Jalan Bagian Keenam : Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi di Bidang Sarana dan Prasarana Jalan Bagian Ketujuh : Pembinaan Sumber daya manusia Penyelenggara sarana dan prasarana Bab VII : Bidang Sarana dan Prasarana Bagian Kesatu : Rencana Umum Lalu Lintas Angkutan Jalan Paragraf 1 : terminal Bagian Kedua : Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Penyusunan Naskah AKademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang

29


Bagian Ketiga : Perencanaan Paragraf 1 : Umum Paragraf 2 :Identifikasi Masalah Lalu lintas Paragraf 3 : Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu lintas Paragraf 4 : Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang dan Barang Paragraf 5 : Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Jalan Paragraf 6 : Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Kendaraan Paragraf 7 : Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu lintas Paragraf 8 : Penetapan Tingkat Pelayanan Paragraf 9 : Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu lintas Bagian Keempat : Pengaturan Bagian Ke lima : Perekayasaan Bagian Keenam ; Pemberdayaan Bagian Ketuju : Pengawasan Bagian Kedelapan : Persyaratan Teknis dan Laik Kendaraan Bermotor Persyaratan Teknis dan Laik Kendaraan Bermotor Paragraf 1 : Jenis dan Fungsi Kendaraan Paragraf 2 ; Pengujian Kendaraan Bermotor Paragraf 3 : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Bagian Kesembilan : Perizinan Angkutan Umum Paragraf 1 ; Angkutan Orang dan Barang Paragraf 2 : Perusahaan Angkutan Paragraf 3 ; Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Bagian Kesepuluh : Sistem Informasi dan Komunikasi Bidang Sarana dan Prasarana Bagian Kesebelas : Sumber Daya Penyelenggaran Sarana dan Prasarana Bab VIII : Bidang Industri dan Teknologi Bagian Kesatu : Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Penyusunan Naskah AKademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang

30


Bagian Kedua Bagian Ketiga Bab IX Pengemudi,

:

Registrasi

: Pengembangan Industri Perlengkapan Kendaraan Bermotor : Pengembangan Industri Perlengkapan Jalan dan

Identifikasi

Kendaraan

Bermotor

dan

Penegakan Hukum, Operasional Bagian Kesatu : Surat Izin Mengendara Kendaraan Bermotor Bagian Kedua : Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Bagian Ketiga : Penyajian Data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bagian Keempat : Pendidikan Berlalu Lintas Bab X : Sanksi Administrasi Bab XI : Penyidikan Bab XII : Ketentuan Pidana Bab XII : Penutup Penjelasan mengenai ketentuan sanksi dan peralihan adalah sebagai berikut; a. Kententuan sanksi Ketentuan sanksi dijelaskan sebagai berikut : 1. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksiadministratif atau sanksi keperdataan. 2. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satupasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian(pasal) tersebut. Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuatsanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab. 3. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan,pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Saksi keperdataandapat berupa, antara lain, ganti kerugian. b. Ketentuan Peralihan Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dijelaskan bahwa: 1. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran Terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. 2. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidanayang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Penyusunan Naskah AKademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang

31


Hukum Pidana, karena ketentuan dalamBuku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundangundanganlain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-UndangHukum Pidana). 3. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenaidampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. 4. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknyasesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuanperalihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup. 5. Jika di dalam Peraturan Perandang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab per bab,ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal (-pasal) yangberisi ketentuan peralihan. Jika tiidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidanadiletakkan sebelum pasal penutup. 6. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. 7. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintahyang dilanggar dan menyebutkan pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut. Dengan demikian,perlu dihindari: a. pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perandang-undangan lain. Lihat juga Nomor 98; b. pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur darinorma yang diacu tidak sama; atau a. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di norma-norma yang diaturdalam pasal (-pasal) sebelumnya, kecuali untuk Undang-Undang tindak pidana khusus. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskandengan frase setiap orang


32

BAB I PENDAHULUAN Tujuan Menyediakan Dokumen Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang

Recommend Documents