BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) selama 5 (lima) tahun yang digunakan oleh Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)
disusun
dengan
berpedoman
kepada
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 - 2016. Renstra adalah merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Secara umum Renstra digunakan oleh SKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) tahunan selama 5 (lima) tahun. Renstra itu sendiri berfungsi sebagai : •
titik tolak berakuntabilitas;
•
memungkinkan instansi berakuntabilitas terhadap hasil (outcome).
1
1.2.
Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang No. 9 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tebing Tinggi; 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3) Undang-undang
Nomor
10
Tahun
2004
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan; 4) Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; 8) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah; 9) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 13) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 18) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
2
Wilayah Provinsi; 19) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 20) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksana Prioritas Pembangunan Tahun 2010; 21) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012; 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 24) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025; 25) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013; 26) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025; 27) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016; 28) Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi; 29) Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 27 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016
3
1.3 Maksud dan Tujuan a.
Maksud Penyusunan Renstra.
Maksud penyusunan Rencana Strategis ini adalah memberikan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan kesehatan selama lima tahun ke depan pada pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi serta pihak terkait yang diimplementasikan secara tahunan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan
b. Tujuan Penyusunan Renstra 1. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Lima Tahun. 2. Tersedianya landasan bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi, sehinga pereknomian masyarakat Kota Tebing Tinggi dapat ditingkatkan. 3. Tersusunnya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman untuk mewujudkan Kota Tebing Tinggi Kota jasa yang berbasis eknomoi kerakyatan 1.3.
Sistematika Penulisan
BAB I. PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kota, dan dengan Renja SKPD.
1.2.
Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3.
Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD
1.4.
Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis
4
besar isi dokumen.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaiancapaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatanhambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.
2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).
2.2
Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
2.3
Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
5
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan apa saja faktorfaktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut Faktorfaktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD. 3.3
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.
3.4
Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: 1.
gambaran pelayanan SKPD;
2.
sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3.
sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota;
4.
implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
5.
implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD).
4.3
Strategi dan Kebijakan Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
6
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan cukup baik walaupun masih terdapat berbagai kendala. Dalam hal pencapaian visi dan misi Diskouperindag terus bersinergi dengan pelaku UMKM Kota Tebing Tinggi, melalaui berbagai program dan kegiatan dalam rangka pelatihan, pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. 2.1.1. Tugas Tugas Pokok Dan Fungsi : Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi, menjelaskan bahwa Diskouperindag Kota Tebing Tinggi adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perekonomian meliputi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi. Diskouperindag mempunyai tugas : melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perekonomian meliputi koperasi dan usaha mikro kecil dan menangah, industri dan perdagangan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Dan untuk menjalankan tugas tersebut, Diskouperindag mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perekonomian meliputi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, indusrti dan perdagangan; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perekonomian meliputi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, industri, perdaganan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perekonomian meliputi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah perindustrian dan perdagangan; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya Adapun tugas pokok dan fungsi Diskouperindag Kota Tebing Tinggi dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Sekretaris Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pengelolaan kesekretariatan. Sedangkan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan; b. Pengelolaan
dan pelaksanaan administrasi umum,
keuangan,
perlengkapan,
kepegawaian, kearsipan dan kerumahtanggaan, program dan perundang-undangan; c. Pengoordinasian penyusunan program dan perundang-undangan; d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
8
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olah Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat, membawahi : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan
tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian; 2. Pengelolaan administrasi umum perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, dan kerumahtanggaan; 3. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. b) Sub Bagian Program dan Perundang-undangan Sub Bagian Program dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang program dan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Perundang-undangan mempunyai fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program kerja bidang program dan perundangundangan; 2. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan; 3. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi; 4. Pelaksanaan dan pengoordinasian perumusan perundang-undangan, telaahan hukum, pengembangan hukum serta penyiapan bahan pertimbangan atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas; 5. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan; dan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. c) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang pengelolaan keuangan. Untuk melaksanakan tugas Sub Keuangan mempunyai fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang keuangan;
9
2. Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran Badan; 3. Pelayanan di bidang keuangan; 4. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Keuangan; dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Bidang Koperasi Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang Koperasi. Untuk melaksanakan tugas Koperasi mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi; b. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang Koperasi; c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Koperasi, membawahi : a) Seksi Kelembagaan Koperasi Seksi Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Koperasi dibidang kelembagaan koperasi. Untuk melaksanakan tugas Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi : 1. Pengumpulan
dan
pengolahan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
perencanaan pembangunan bidang Kelembagaan Koperasi; 2. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Kelembagaan Koperasi; 3. Pelaksanaan
pelaporan
kegiatan
perencanaan
pembangunan
bidang
Kelembagaan Koperasi; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. b) Seksi Pemberdayaan Koperasi Seksi Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Koperasi dibidang pemberdayaan koperasi. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi : 1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Koperasi; 2. Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Koperasi; 3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Pemberdayaan Koperasi 10
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya c) Seksi KetatalaksanaanKoperasi Seksi Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Koperasi dibidang ketatalaksanaan koperasi. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi : 1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketatalaksanaan koperasi; 2. Pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan koperasi; 3. Pelaksanaan pelaporan ketatalaksanaan koperasi; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; b. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi : a) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah di bidang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas seksi pemerbdayan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : 1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 2. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 11
3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya. b) Seksi Kemitraan Seksi kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dibidang kemitraan. Untuk melaksanakan tugas seksi kemitraan mempunyai fungsi : 1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang kemitraan; 2. Pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran; 3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan promosi dan pemasaran; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Bidang Industri Bidang industri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Industri. Untuk melaksanakan tugas Bidang industri mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang industri; b. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang industri; c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Industri, membawahkan : a) Seksi Bina Sarana dan Pencegahan Pencemaran Seksi Bina Sarana dan Pencegahan Pencemaran dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Industri di bidang Bina Sarana dan Pencegahan Pencemaran. Untuk melaksanakan tugas Seksi Bina Sarana dan Pencegahan Pencemaran mempunyai fungsi : 1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Bina Sarana dan Pencegahan Pencemaran; 2. Pelaksanaan kegiatan Bina Sarana dan Pencegahan Pencemaran; 3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Bina Sarana dan Pencegahan Pencemaran; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya. 12
b) Seksi Bina Usaha dan Kerja Sama Industri Seksi Bina Usaha dan Kerja Sama Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Industri dibidang Bina Usaha dan Kerja sama Industri. Untuk melaksanakan
tugas Seksi Bina Usaha dan Kerja
Sama Industri mempunyai fungsi : 1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Bina Usaha dan Kerja Sama Industri; 2. Pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Usaha dan Kerja Sama Industri; 3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Seksi Bina Usaha dan Kerja Sama Industri; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya. c) Seksi Bina Produksi, Standarisasi dan Sumber Daya Manusia Seksi Bina Produksi, Standarisasi dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Industri dibidang Bina Produksi, Standarisasi dan Sumber Daya Manusia. Untuk melaksanakan tugas Seksi Seksi Bina Produksi, Standarisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi : 1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Bina Produksi, Standarisasi dan Sumber Daya Manusia; 2. Pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Produksi, Standarisasi dan Sumber Daya Manusia; 3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Seksi Bina Produksi, Standarisasi dan Sumber Daya Manusia; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan; b. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang perdagangan; c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Perdagangan, membawahkan : a) Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
13
Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perdagangan di bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri. Untuk melaksanakan tugas seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi : 1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri; 2. Pelaksanaan kegiatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri; 3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. b) Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Perijinan Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perdaganag di bidang Pendaftaran Perusahaan dan Perijinan. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Perijinan mempunyai fungsi : 1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pendaftaran Perusahaan dan Perijinan; 2. Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Perusahaan dan Perijinan; 3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Pendaftaran Perusahaan dan Perijinan; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. c) Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perdaganag di bidang Perlindungan
Konsumen
dan
Metrologi.
Untuk
melaksanakan
tugas
Seksi
Perlindungan Konsumen dan Metrologi mempunyai fungsi : 1. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi; 2. Pelaksanaan kegiatan Perlindungan Konsumen dan Metrologi; 3. Pelaksanaan pelaporan kegiatan Perlindungan Konsumen dan Metrologi; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. b) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14
c) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. d) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. e) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangundangan. f) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskouperindag) Kota
Tebing Tinggi adalah
Diskouperindag mempunyai tugas :
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perekonomian meliputi koperasi dan usaha mikro kecil den menangah, industri dan perdagangan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun susunan jabatan struktural Diskouperindag berdasarkan Perda Kota Tebing Tinggi No. 13 tahun 2008 adalah sebagai berikut : 1. 1 (satu) struktur untuk jabatan pimpinan dengan eselonering II b. 2. 1 (satu) struktur untuk jabatan eselonering III a. 3. 4 (empat) struktur untuk jabatan eselonering III b. 4. 15 (lima belas) struktur untuk jabatan eselonering IV a. 5. Kelompok jabatan fungsional. Struktur Organisasi : Susunan atau struktur organisasi Diskouperindag secara lengkap adalah : a. Kepala Diskouperindag b. Sekretaris membawahkan : a)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b)
Sub Bagian Program dan Perundang-undangan
c)
Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Koperasi, membawahkan : a)
Seksi Kelembagaan Koperasi
b)
Seksi Pemberdayaan Koperasi
c)
Seksi Ketatalaksanaan Koperasi
15
d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan : a)
Seksi Pemberdayaan UMKM
b)
Seksi Kemitraan
c)
Seksi Promosi dan Pameran
e. Bidang Industri, membawahkan : a) Seksi Binas Sarana dan Pencegahan Pencemaran b) Seksi Binas Usaha dan Kerjasama Industri c) Seksi Bina Produksi, Standarisasi dan Sumber Daya Manusia f. Bidang Perdagangan, membawahkan : a)
Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
b)
Seksi Pendaftaran dan Perijinan
c)
Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian
g. Kelompok Jabatan Fungsional Dalam gambar berikut dapat dilihat struktur organisasi Diskouperindag Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :
16
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDSUTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TEBING TINGGI
PERDA KOTA TEBING TINGGI NOMOR : 13 TAHUN 2008 TANGGAL : 14 NOPEMBER 2013
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUBBAG PROGRAM & PERUNDANG UNDANGAN
SUBBAG KEUANGAN
BIDANG PERDAGANGAN
BIDANG KOPERASI
BIDANG UMKM
BIDANG INDUSTRI
SEKSI KELEMBAGAAN KOPERASI
SEKSI PEMBERDAYAAN UMKM
SEKSI BINA SARANA & PENCEGAHAN PENCEMAARAN
SEKSI PERDAGANGAN DALAM DAN LUAR NEGERI
SEKSI PEMBERDAYAAN KOPERASI
SEKSI KEMITRAAN
SEKSI BINA SARANA & KERJASAMA INDUSTRI
SEKSI PENDAFTARAN & PERIJINAN
SEKSI KETATALAKSANAAN KOPERASI
SEKSI PROMOSI DAN PEMASARAN
SEKSI BINA PRODUKSI, STANDARISASI DAN SDM
SEKSI PERLINDUNGNAN KONSUMEN & KEMOTROLOGIAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
17
2.2 Sumber Daya SKPD Komposisi Pegawai, Sarana Dan Prasarana Serta Anggaran 2.2.1. Komposisi Pegawai Sistem Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan representasi dari penyerahan seluruh wewenang dan tanggungjawab kepada daerah untuk menata dan mengelola rumah tangganya sendiri tanpa harus menjalankan program-program tertentu dari pemerintah pusat, yang terkadang tidak memiliki urgensi yang jelas bagi suatu daerah. Dengan demikian aspirasi dan kebutuhan daerah dapat diakomodir melalui sistem perencanaan daerah karena keputusan strategis saat ini ada di tangan daerah itu sendiri. Sejak diwajibkannya organisasi pemerintah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2016, berbagai hasil-hasil yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut : Dilihat dari kondisi jabatan struktural, saat ini dari 21 jabatan yaitu jabatan struktural eselon II (Kepala Diskouperindag), Eselon III (Sekretaris, Kabid Koperasi, Kabid Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kabid Industri dan Kabid Perdagangan), serta dari 15 eselon IV masih 13 jabatan eselon IV yang terisi dan 2 (satu) jabatan belum terisi yaitu jabatan Kasi Kemitraan dan Kasi Bina Usaha dan Kerjasama Industri. Ditinjau dari aspek kualifikasi pendidikan, dari 19 jabatan struktural yang terisi, 68,42 % persen telah bergelar sarjana (S1).
2.2.2. Kondisi Organisasi dan Lingkup Kewenangan yang Diinginkan Dari gambaran tentang kondisi umum pencapaian kinerja organisasi saat ini, telah disepakati perlunya meningkatkan pencapaian kinerja organisasi di masa mendatang. Secara sistematis kondisi organisasi dan lingkup kewenangan yang diinginkan di masa mendatang dijelaskan sebagai berikut : SUMBER DAYA ORGANISASI Sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai kualifikasi merupakan aspek utama yang mutlak dimiliki oleh organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif. Secara detil kondisi SDM yang diharapkan dimasa mendatang adalah : 1. Terisinya jabatan-jabatan struktural secara defenitif sebesar 100 persen. 2. Dalam lima tahun ke depan proporsi pegawai Diskouperindag yang telah mengikuti diklat – diklat teknis serta diklat-diklat fungsional lainnya sebesar 50 persen.
18
3. Dalam lima tahun ke depan diharapkan 80 persen berpendidikan S1. Seluruh jajaran organisasi telah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkala dan berkelanjutan, sehingga Diskouperindag Kota Tebing Tinggi benar-benar menjadi salah satu institusi pemerintah Kota Tebing Tinggi yang profesional, cerdas, dan bertanggungjawab untuk terwujudnya visi dan misi pemerintah Kota Tebing Tinggi. Komposisi pegawai Diskouperindag Kota Tebing Tinggi terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Diskouperindag Kota Tebing Tinggi menunjukkan data sebagai berikut : Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Posisi Per Desember 2012) Jenis Kelamin Jumlah
No 1
Laki – Laki
31
2
Perempuan
12
Jumlah
No
43
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Posisi Per Desember 2012) Jumlah Tingkat Pendidikan ( org )
1
Pasca Sarjana (S2)
-
2
Sarjana (S1)
23
3
Diploma
4
4
SLTA
13
5
SLTP
-
6
SD
3 Jumlah
43
19
Tabel 1.3 . Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural (Posisi Per Desember 2012) No Jenis Diklat Jumlah (org) 1
Adum
1
2
Adumla/Diklatpim IV
7
3
Spama / Diklatpim III
6
4
Spamen / Diklatpim II
-
Jumlah
14
Tabel 1.5 . Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang (Posisi Per Desember 2012) Golongan Jumlah (org)
No PNS 1
Pembina Tk I (IVc)
1
Pembina Tk I (IV/b)
2
Pembina (IV/a)
2 Jumlah
2
Penata Tk I (III/d)
11
Penata (III/c)
5
Penata Muda Tk. I (III/b)
1
Penata Muda (III/a)
10
No. 3
5
Jumlah
27
Golongan
Jumlah (org)
Pengatur Tk. I (II/d)
3
Pengatur (II/c)
4
Pengatur Muda Tk. I (II/b)
-
Pengatur Muda (II/a)
4
Jumlah 4
11
Juru Tingkat I (I/d)
-
Juru (I/c)
-
Juru Muda Tingkat I (I/b)
-
Juru Muda (I/a)
Jumlah
5
0
CPNS
20
Penata Muda (III/a)
-
Pengatur (II/c)
Jumlah
6
-
THL
7 Jumlah
7
Jumlah Keseluruhan
50
2.2.3. Sarana Prasarana Diskouperindag Kota Tebing Tinggi Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Diskouperindag Kota Tebing Tinggi telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung meskipun belum memiliki gedung sendiri yang bersifat khusus namun telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Diskouperindag Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
No 1
1
Tabel 2.1. Daftar Sarana dan Prasarana Diskouperindag Kota Tebing Tinggi (Posisi Per Desember 2012) Jenis Barang Jumlah Keterangan 2
Bangunan Gedung
3
4
20 ruangan 1 Ruang kepala 12 Ruang Kerja 1 Ruang Rapat/Aula 1Ruang Perpustakaan 1 Gudang 4 Ruang Kamar Mandi
2
Kendaraan Dinas - Kendaraan Roda 4 (Empat)
unit
2
- Kendaraan Roda 2 (Dua)
unit
16
3
Komputer Laptop
unit
13
4
Komputer (Personal Computer/ PC) Mesin Ketik Manual
Unit
3
unit
14
5
21
6
AC
unit
11
7
TV Berwarna
unit
1
8
Kalkulator
unit
16
9
Scanner
Unit
1
10
Kamera Foto
unit
1
11
Wireless
unit
2
12
Mesin listrik/ Genset
unit
2
13
Filing Cabinet
unit
16
14
Almari Kayu / Besi
unit
41
15
Meja Rapat Model U
Unit
1
16
Meja Kerja
unit
127
17
Kursi Kerja
unit
94
18
Kursi rapat
unit
122
19
White board
buah
1
20
Kipas Angin
buah
7
21
Pesawat Telepon
unit
1
22
Fax
unit
1
23
Printer
unit
7
24
Layar LCD
buah
1
25
Modem + alat wifi
buah
1
26
Hub Switch
buah
1
27
Stabilizer
buah
4
28
UPS
buah
6
29
LCD Proyektor (infocus)
Unit
3
30
Projector With Tripod Screen
Unit
1
31
Papan Tulis
Unit
2
22
2.2.4. Anggaran Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskouperindag Kota Tebing Tinggi, sumber pembiayaannya diperoleh dari APBD Kota Tebing Tinggi, DAK, APBD Provinsi Sumatera Utara. 2.3.
Kinerja Pelayanan SKPD Beberapa indikator kinerja yang dapat ditampilkan untuk menilai kinerja Diskouperindag
Kota Tebing Tinggi saat ini dijelaskan sebagai berikut : a. Jumlah koperasi b. Jumlah anggota koperasi c. Jumlah simpanan pokok d. Jumlah simpanan wajib e. Donase f. Sisa hasil usaha g. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB h. Jumlah unit usaha formal i. Jumlah unit usaha non formal Sedangkan pencapaian kinerja Tahun 2006-2010 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
23
Tabel 2.2. Pencapaian Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN ke- (satuan %)
No
1
Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi
2
TARGET SPM
TARGET IKK
REALISASI CAPAIAN TAHUN ke- (satuan %)
TARGET INDIKATOR LAINNYA
RASIO CAPAIAN TAHUN ke- (satuan %)
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahu n 2006
Tahu n 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NA
NA
NA
NA
NA
363
374
381
NA
NA
387
393
401
NA
NA
106.61 %
105.08 %
105.24%
Jumlah unit usaha formal 1 2
Jumlah unit usaha non formal
NA
NA
NA
NA
NA
60
75
95
NA
NA
40
40
45
NA
NA
66.66 %
53.33 %
60%
3
Tenaga Kerja
NA
NA
NA
NA
NA
4280
4408
4540
NA
NA
4.503
4.560
4.560
NA
NA
105.21 %
103.44 %
100.44%
4
Nilai investasi formal
NA
NA
NA
NA
NA
23,406 M
23,874 M
24,108 M
NA
NA
43,453 M
43,453 M
43,629 M
NA
NA
182%
105.18 %
5
Nilai investasi non formal
NA
NA
NA
NA
NA
115 jt.
118,45 jt.
NA
NA
95,125 jt.
95,125 jt
125,125 jt
NA
NA
6
Retribusi izin industry pertahun
NA
NA
NA
NA
NA
2,921 jt.
3,067 jt.
3,251 jt.
NA
NA
1,750 jt
1,750 jt
2,202 jt
NA
NA
7
Jumlah perusahaan besar
NA
NA
NA
NA
NA
20 unit
23 unit
27 unit
NA
NA
18
18
29
NA
NA
8
Jumlah perusahaan menengah
NA
NA
NA
NA
NA
870 unit
906 unit
946 unit
NA
NA
917
917
993
NA
NA
9
Jumlah perusahaan kecil
NA
NA
NA
NA
NA
1.978 unit
2.138 unit
2.318 unit
NA
NA
2.402
2.402
2.639
NA
NA
10
Jumlah gudang
NA
NA
NA
NA
NA
44 unit
48 unit
53 unit
NA
NA
NA
73
77
NA
NA
NA
NA
NA
6.209
6.371
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
2
11
Luas gudang
NA
NA
NA
NA
NA
5.943 M
12
Volume eksport
NA
NA
NA
NA
NA
75.314 ton
13
76.820 ton
6.393 M
2
78.356 ton
90% 105.40 % 121.43 % 165.90 %
80.30 % 57.05 %
96.25 % 67.73 %
78.26 %
107.40 %
101.21 % 112.34 % 160.41 % 101.07 %
104.96 % 113.84 %
99.65 %
NA
NA
NA
NA
NA
NA
US S 112, 787 jt
NA
NA
NA
NA
179.37 %
4.560 unit
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
45 jt.
50 jt.
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
204 unit
209 unit
NA
NA
193
200
208
NA
NA
18.046 org.
18.506 org.
NA
NA
20.850 org.
21.504 org.
21.604 org.
NA
NA
335 jt.
336 jt.
340 jt.
NA
NA
652,969 jt
894,980 jt
NA
NA
NA
17,5 jt.
18,610 jt.
20,130 jt.
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1.025 jt.
1.040 jt.
1.055 jt.
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
2.150 jt.
2.250 jt.
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
14
Pendaftaran perusahaan
NA
NA
NA
NA
NA
15
Biaya retribusi pertahun
NA
NA
NA
NA
NA
40 jt.
16
Jumlah koperasi
NA
NA
NA
NA
NA
202 unit
17
Jumlah anggota koperasi
NA
NA
NA
NA
NA
17.946 org.
18
Jumlah simpanan pokok
NA
NA
NA
NA
NA
Jumlah simpanan wajib
NA
NA
NA
NA
20
Donase
NA
NA
NA
21
Dana cadangan
NA
NA
NA
19
Nilai eksport
6.143 M
2
130 jt.
185.64 % 82.71 % 59.91 %
USS 60,347 jt USS 61,645jt USS 62,877 jt 4.086 unit
24
4.322 unit
2.200 jt.
852,969 jt
NA
NA
95.07 % 116.18 % 194.91 6%
98.03 % 119.16 % 253.85 9%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
99.52 % 116.74 % 263.22 %
22
Modal luar ( bantuan )
NA
NA
NA
NA
NA
5.250 jt.
23
Sisa hasil usaha
NA
NA
NA
NA
NA
3.112 Jt
24
Volume usaha pertahun
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
25 26 27 28
Pembinaan Usaha Kecil Menengah Sektor perdagangan Pembinaan Usaha Kecil Menengah Sektor industry pertanian Pembinaan Usaha Kecil Menengah Sektor industry non pertanian Pembinaan Usaha Kecil Menengah Sektor aneka usaha
5.500 jt.
5.750 jt.
NA
NA
NA
3,685 M
66,558 M
NA
NA
NA
67 %
3.305 Jt
NA
NA
NA
8,669 M
9,017 M
NA
NA
NA
269.72 %
70.801 Jt
70.904 Jt
75.210 Jt
NA
NA
NA
88,762 M
97,95 M
NA
NA
NA
125.18 %
130.23 %
NA
2.473 UKM
2.748 UKM
3.030 UKM
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
834 UKM
909 UKM
980 UKM
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1.372 UKM
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
977 UKM
1.660 UKM 1.220 UKM
NA
NA
1.507 UKM 1.092 UKM
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
(130/208 ) x 100% = 62,5%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Koperasi Aktif
NA
(Jumlah koperasi aktif/ Jumlah seluruh koperasi) X 100%
NA
NA
NA
NA
NA
(130/208) x 100% = 62,5%
NA
NA
NA
NA
30
Usaha Mikro dan Kecil
NA
(Jumlah Usaha Mikro dan Kecil/ Jumlah Seluruh UKM) x 100%
NA
NA
NA
NA
NA
(4.483/4.6 35) x 100% = 96,72%
NA
NA
NA
NA
31
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
NA
(Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri/ Jumlah Total PDRB) x 100%
NA
NA
NA
NA
NA
(398.529,5 9/2.032.87 7,02) x 100%= 19,60%
NA
NA
NA
NA
NA
(Jumlah Industri Th. n – Jlh Industri Th. n-1/ Jumlah Industri s/d n-1) x 100%
NA
NA
NA
NA
NA
(446432)/(446) x 100% = 3,14%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Pertumbuhan Industri
33
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
NA
34
Eksport Bersih Perdagangan
NA
(Jlh Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan( Rp)/ Jumlah total PDRB) x 100% Nilai eksport bersih = nilai eksport – nilai import
272.82
3.214 Jt
29
32
1157%
NA
NA
NA
NA
NA
(457.856,8 1/2.032.87 7,02) x 100%= 25,52%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
25
(130/20 8) x 100% = 62,5% (4.483/ 4.635) x 100% = 96,72% (398.52 9,59/2.0 32.877, 02) x 100%= 19,60% (446432)/(4 46) x 100% = 3,14% (457.85 6,81/2.0 32.877, 02) x 100%= 25,52% NA
%
(4.483/4. 635) x 100% = 96,72% (398.529 ,59/2.03 2.877,02 )x 100%= 19,60% (446432)/(44 6) x 100% = 3,14% (457.856 ,81/2.03 2.877,02 )x 100%= 25,52% NA
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi
Anggaran pada Tahun ke-
Uraian 2006 2007 (1)
(2)
(3)
Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke -
2008
2009
2010
(4)
(5)
(6)
2006 2007 (7)
2008
2009
2010
06
08
09
10
Anggaran
Realisasi
(9)
(10)
(11)
(12) (13) (14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(8)
07
Rata-rata Pertumbuhan
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah NA - Retribusi Izin Industri - Retribusi Pendaftaran Perusahaan
NA NA
NA
NA
2.921.000
2.800.000
NA
2.850.000 NA
40.000.000
63.000.000
50.000.000
2.790.699.500
1.409.172.690
NA
NA
NA
0,6 0,8839 1,126315789
NA
NA
1,4
NA
NA
0,94
NA
NA
NA
NA
2.635.862.000 2.515.060.485
NA
NA
1
1.425.932.300 1.172.946.048
NA
NA
0,94
1.750.000
2.475.000
3.210.000
56.000.000
62.000.000
69.000.000
0,9841
-23.667
486.666,67
1,38
3.333.333
0,511 0,832365016
36.711.547
(16.800.059,33)
1
153.814.838
(153.814.838,33)
0,511 0,832365016
36.711.547
(16.800.059,33)
4.333.333,33
Dana Perimbangan - Dana Alokasi Umum
NA
NA
1.299.038.050
NA
NA - Dana Alokasi Khusus
NA 1.223.346.226
1.425.932.300
1.172.946.048
NA NA
-
-
-
-
-
-
NA
-
-
-
-
-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - Bantuan Keuangan dari Propinsi
NA
NA
BELANJA DAERAH
NA
Belanja Tidak Langsung
NA
Belanja Langsung
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
2.976.505.000 1.299.038.050
2.635.862.000
2.515.060.485
2.790.699.500
1.409.172.690
-
2.976.505.000 NA
NA 1.223.346.226
26
1
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dalam
melaksanakan
tugas
pokok
dan
fungsinya
Dinas
Kouperindag
mengahadapi berbagai faktor internal dan eksternal yang menjadi pendukung sekaligus penghambat. Sehingga dipandang perlu untuk menentukan faktor – faktor yang menjadi peluang dan tantangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna mencapai kinerja yang optimal. a. Peluang 1. Letak geografis Kota Tebing Tinggi yang strategis 2. Jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi 3. Sektor ekonomi kerakyatan yang menjadi motor penggerak perekonomian Kota Tebing Tinggi 4. Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi disektor ekonomi kerakyatan 5. Berbagai pembinaan peningkatan kemampuan teknis aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis b. Tantangan 1. Pesatnya pertumbuhan daerah – daerah lain disekitar Kota Tebing Tinggi 2. Heterogenitas penduduk Kota Tebing Tinggi baik dari segi pendidikan dan cultural 3. Sulitnya merubah pola pikir masyarakat yang dibina 4. Tingginya
ekspektasi/harapan
masyarakat
terhadap
kualitas
pelayanan
pemerintah 5. Kemampuan teknis dan manajerial aparatur pemerintah masih belum optimal
27
BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 1. Persentase usulan kegiatan yang merupakan hasil Musrenbang masih belum semua terakomodir didalam APBD karena keterbatasan dana 2. Data yang dibutuhkan didalam perencanaan masih belum up to date 3. Masih rendahnya Sumber Daya Aparatur
3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah : 1. Terlaksananya
kegiatan
yang
berorientasi
pada
pemberdayaan
ekonomi
kerakyatan koperasi, umkm, industri dan perdagangan 2. Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap koperasi, umkm, industri dan perdagangan 3. Dilakukannya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kepada koperasi, umkm, industri dan perdagangan 4. Terkoordinasinya pelaksanaan program nasional koperasi, umkm, industri dan perdagangan Dibuatnya rumusan kebijakan teknis dibidang perkonomian meliputi koperasi, umkm, industri dan perdagangan.
28
TabelFaktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : No
MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI YANG BERIMAN, BERTAQWA,MAJU, SEJAHTERA, MANDIRI, BERKEADILAN DALAM KEBHINEKAAN Faktor Misi dan Program Permasalahan Pelayanan KDH dan Wakil KDH terpilih SKPD Penghambat Pendorong
(1)
(2) Misi 4 :
Melanjutkan pembangunan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa yang memiliki produktivitas, inovasi, kreativitas, dengan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan
1
Program : 1. Program Pengembangan Sistem pendukung usaha Bagi UMKM 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 3. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 4. Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan
(3)
(4)
1. Pemasaran hasil UMKM 2. Kuantitas SDM aparatur dalam membina UMKM, Koperasi dan dibidang Metrologi belum terpenuhi 3. Belum adanya regulasi yang mendukung pembinaan koperasi 4. Belum adanya MoU yang baru antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan BPDSU tentang penyaluran bantuan dana bergulir 5. Belum definitifnya personil dari UPTD Perkuatan Permodalan 6. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan Tera/Tera ulang 7.
Kurangnya koordinasi dengan instansi penerbit perizinan tentang data informasi perusahaan
8.
Data pedagang kaki lima masih belum valid
9.
Masih rendahnya pemahaman anggota BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen
10. Alokasi Anggaran yang belum cukup
29
1. Masih rendahnya akses pemasaran hasil IMKM 2. Kualitas produk dan kemasan UMKM belum berdaya saing 3. Masih rendahnya SDM pelaku usaha UMKM 4. Peralatan yang digunakan UMKM/IKM umumnya masih tradisional 5. Kurangnya modal UMKM/IKM dan Koperasi dalam mengembangkan usaha 6. Pengurus Koperasi tidak mampu membuat laporan pertanggung jawaban sehingga koperasi tidak dapat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 7. Rendahnya kemampuan menejerial Pengurus Koperasi dalam mengelola koperasi dan menciptakan usaha baru koperasi 8. Masih rendahnya tingkat kesadaran anggota koperasi sebagai pemilik koperasi menyebabkan kurangnya partisipasi anggota terhadap koperasi 9. Kurangnya kesadaran pedagang/pelaku usaha menggunakan alat ukur timbang yang telah ditera 10. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang sanksi hukum akibat kecurangan dalam menggunakan timbangan yang belum legal
(5) 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
9.
Adanya bantuan dana bergulir dari pemerintah Adanya bantuan dana dan peralatan CSR dari perusahaan/BUMN/BUMD Adanya pelatihan untuk meningkatkan SDM dan kualitas produk UMKM Adanya pameran untuk mempromosikan produk UMKM Adanya Peraturan Walikota (Perwa) tentang pembentukan UPTD Perkuatan Permodalan Adanya pelatihan perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi (akuntansi koperasi dan manajemen pengelolaan koperasi) Adanya program pembentukan UPTD Metrologi Legal di Kota Tebing Tinggi Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur melalui program pengadaan dan pelatihan SDM Adanya bantuan timbangan yang telah ditera dari pihak ketiga kepada pelaku usaha
10. Adanya Koordinasi dengan instansi terkait dalam menata pedagang kaki lima dan asongan 11. Adanya Misi Walikota yang mana Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa
2
11. Belum terakomidirnya tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
Misi 6 : Melaksanakan Pembinaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) secara terpadu menyeluruh dan mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan usaha yang memiliki prospek Program : 1. Program Penciptaan iklim usaha Kecil Menengah yang kondusif 2. Program pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif 3. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM 4. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 5. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 6. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor 7. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 9. Program Peningkatan Kemampuan teknologi industri 10. Program Pengembangan sentrasentra industri potensial
12. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan BPSK 13. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memberikan informasi data perusahaan 14. Penetapan pagu anggaran belum memenuhi skala prioritas
30
12. Adanya regulasi pemerintah tentang Wajib Daftar Perusahaan 13. Adanya sumber pendanaan lainnya melalui DAK
3.3
Penentuan Isu-isu Strategis
3.3.1. Analisis Lingkungan Internal Analisis lingkungan internal
Kota Tebing Tinggi dilakukan untuk mengidentifikasi
berbagai kekuatan yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam lima tahun mendatang (2011-2016). 3.3.2 Analisis Kekuatan Daerah Lingkungan strategis internal Kota Tebing Tinggi pada dasarnya memberikan kekuatan bagi Kota Tebing Tinggi sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional 3. Letak geografis Kota Tebing Tinggi yang memberikan peluang bagi pengembangan kota Potensi lokasi yang strategis sebagai titik sentral segi tiga emas (Medan-Kisaran dan Medan-Parapat)
yang dalam waktu tidak lama lagi akan dihubungkan dengan jalan
bebas hambatan (Tol), untuk itu pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui UMKM serta sektor industri kerakyatan akan memiliki prospek cerah; 4. Dinamika perkembangan Kota Tebing Tinggi yang ditopang oleh Kabupaten yang berdekatan dengan Kota Tebing Tinggi .
3.4.1.1.
Analisis Kelemahan Daerah
Disamping sebagai kekuatan, maka lingkungan stategis Kota Tebing Tinggi juga berpotensi memunculkan kelemahan - kelemahan sebagai berikut : 1. Masih rendahnya kinerja aparatur Pemerintah dalam
pelayanan pemerintahan dan
publik. 2. Rendahnya potensi PAD 3. Belum optimalnya kinerja ekonomi daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan 4. Masih rendahnya daya saing produk UMKM 3.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal Analisis isu strategis daerah dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan strategis baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang dapat mempengaruhi upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam lima tahun mendatang (2011 - 2016) yang harus diantisipasi, seperti kecenderungan regionalisasi dan globalisasi ekonomi, tuntutan distribusi pembangunan kota yang lebih merata, tuntutan tata pemerintahan yang baik, harapan masyarakat untuk menjadikan Kota Tebing Tinggi yang maju dan modern dengan
31
kemiskinan yang rendah, berkontribusi mempertahankan persatuan dan kesatuan berdasarkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan harapan untuk dapat mengejar ketertinggalan dari kota-kota yang telah lebih dahulu maju secara regional maupun internasional.
3.4.3. Analisis Peluang Kota Tebing Tinggi Globalisasi
merupakan
fenomena
global
yang
menjadi
kecenderungan
pilihan-pilihan
interaksi/pergaulan antar bangsa/Negara sejak lebih 3 (tiga) dasawarsa terakhir. Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya perpindahan barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar daerah, pasar dalam negeri dan pasar internasional secara lebih terbuka diyakini akan memberi peluang bagi masa depan Kota Tebing Tinggi, yaitu: 1. Daerah hinterland telah memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi selama ini dan masih sangat pontesial untuk ditingkatkan pada masa mendatang. 2. Adanya rencana pemindahan bandara terbesar di Provinsi Sumatera Utara dari Kota Medan ke Kuala Namu diharapkan mampu menjadi peluang bagi pengembangan dan pembangunan, khususnya permukiman, jajanan (kuliner) dan usaha kecil berbasis rumah tangga . Hal tersebut didukung dengan adanya rencana Pemerintah untuk membangun jalan tol Kuala Namu - Tebing Tinggi dan Rencana pembangunan Pelabuhan internasional Kuala Tanjung 3. Kawasan pergudangan dan kawasan industri yang berada dekat dengan akses jalan tol 4. Pengembangan industri kreatif dan Wisata Kuliner 5. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan 6. Pengembangan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
3.4.5. Analisis Ancaman / Tantangan Kota Tebing Tinggi Luas Kota Tebing Tinggi 3.843,8 ha atau 38,438 km² yang dilintasi oleh 5 (lima) aliran sungai besar dan sungai kecil yaitu, sungai Padang, sungai Bahilang, sungai Kelembah, sungai Sibarau, dan sungai Sigiling. Dengan dilintasi oleh 5 (lima) sungai tersebut Kota Tebing Tinggi terutama pada saat musim penghujan sering dilintasi luapan sungai yang besar atau banjir kiriman dari daerah hulu Kabupaten Simalungun. Sebagai akibat dampat banjir tersebut merupakan ancaman bagi pemerintah Kota Tebing Tinggi, yaitu : 1. Rendahnya SDM pengurus koperasi dan pelaku usaha (UMKM) dalam mengelola usahanya menyebabkan lambatnya perkembangan usaha 2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam membina umkm 3. Kemiskinan kultural akibat sikap/mentalitas dan budaya kerja masyarakat relatif rendah 32
sebagai salah satu penyebab utama pengangguran dan kemiskinan; 4. Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi antara daerah dan instansi
vertikal
khususnya dalam penanganan banjir dan sanitasi perkotaan. Isu Strategis Daerah Berdasarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini dan memperhatikan analisis lingkungan internal yang mencakup kekuatan, kelemahan dan lingkungan eksternal mencakup peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016, maka dapat digambarkan isu-isu strategis yang memerlukan perhatian dikelompokkan sebagai berikut : a. Pemerintahan, dengan isu strategis sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas dan integritas sumber daya aparatur dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan good governance 2. Penataan peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan. 3. Pengembangan
kerjasama
antar
daerah
/
pihak
ketiga
untuk
meningkatkan
pemberdayaan ekonomi kerakyatan b. Sumber Daya Manusia, dengan isu strategis sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur 2. Peningkatan kesejahteraan aparatur untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa 3. Pengembangan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing c. Ekonomi, dengan isu strategis sebagai berikut : 1. Optimalisasi pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja untuk mengantisipasi meningkatnya angkatan kerja 2. Peningkatan daya saing ekonomi untuk mengimbangi pesatnya perkembangan sentrasentra ekonomi daerah hinterland 3. Penciptaan dan peningkatan produk-produk unggulan yang berorientasi ekspor 4. Penumbuhan ekonomi kreatif kota 5. Pengentasan kemiskinan 6. Pengembangan sistem pembiayaan yang murah dan efisien untuk mendukung tumbuh kembangnya pelaku usaha 7. Peningkatan kerjasama antara lembaga mikro dan perbankan
33
d. Sarana dan Prasarana, dengan isu sebagai berikut: 1. Pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum dengan mendorong partisipasi masyarakat. 2. Penambahan jaringan jalan lingkar baru yang menghubungkan wilayah Kecamatan Padang Hilir dengan Kecamatan Padang Hulu. e. Utilitas; yang menjadi isu strategis antara lain : 1. Penyediaan dan peningkatan cakupan pelayanan air bersih, listrik dan telekomunikasi
34
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi
Visi dan Misi SKPD Dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil – hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standart yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai – nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuen untuk diterapkan dalam proses implementasinya, karena itu harus realistis (feasible) dan tidak muluk – muluk dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada dan waktu yang tersedia. Dalam membantu Walikota Tebing Tinggi dalam mewujudkan visi dan misi serta program yang telah dicanangkan periode 2011 - 2016, maka Diskouperindag Kota Tebing Tinggi
dalam
bidang
pembangunan
(development),
pelayanan
(service),
serta
pemberdayaan (empowerment), dituntut untuk memiliki visi dan misi yang harus dijalankan. Hal ini tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Diskouperindag Kota Tebing Tinggi yang menuntut kesiapan secara dini guna melakukan perubahan ke arah perbaikan yang lebih signifikan, efektif dan efisien agar mampu memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Diskouperindag Kota Tebing Tinggi dilakukan setelah mencermati dengan seksama berbagai kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) yang ada, bahkan hal-hal yang mungkin akan timbul. Renstra Diskouperindag disusun atas dasar kaidah perencanaan pembangunan yang partisipatif, demokratis, dan bertanggung jawab. Substansinya mencakup seluruh aspek perencanaan pembangunan dengan fokus pada masalah-masalah pokok sesuai dengan karakteristik daerah dan kewenangan Diskouperindag, yang dapat dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Renstra Diskouperindag Kota Tebing Tinggi diharapkan menjadi acuan
dalam
menentukan arah pembangunan sektor koperasi, umkm, industri dan perdagangan yang didasarkan atas kondisi riil. Hal ini dimaksudkan agar setiap pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi memiliki suatu ikatan dan pedoman yang dapat menjadi acuan dalam setiap gerak pembangunan yang dilakukan oleh Diskouperindag Kota Tebing Tinggi dalam rangka mewujudkan pembangunan sebagai kota yang maju dan sejahtera.
35
Dengan demikian visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai memiliki arti yang cukup penting dan berguna untuk pengembangan kota dalam kurun waktu kedepan. Maka sudah
saatnya
saling
bekerjasama
dan
berkoordinasi
dalam
melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang dapat dinikmati oleh aparatur dan seluruh lapisan masyarakat. Langkah penting dalam proses perencanaan strategi adalah mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil – hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standart yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai– nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuen untuk diterapkan dalam proses implementasinya, karena itu harus realistis dan tidak muluk - muluk dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada dan waktu yang tersedia. Sebagai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, visi Diskouperindag harus tetap konsisten dengan Renstra Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Adapun visi yang ditetapkan adalah sebagai berikut : “ Dunia Usaha Yang Maju Yang Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan “ Dari pernyataan visi di atas perlu dijelaskan bahwa : 1. Dunia usaha yang maju adalah dunia usaha yang tumbuh dan berkembang secara baik serta mampu menghadapi segala kondisi serta tantangan sesuai dengan mekanisme pasar. 2. Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berbasis dan berorientasi kepada rakyat serta tidak bersifat monopolistik atau sentralistik. Visi ditetapkan sebagai panduan untuk mengimplementasikan strategi serta menetapkan arah dan kebijakan pembangunan. Visi juga diharapkan bisa menyediakan nilai - nilai penting, memberi inspirasi dan menumbuhkan kreatifitas bagi aparat Diskouperindag. Dengan demikian, aparat Diskouperindag harus mampu sebagai pembina yang profesional bagi koperasi, umkm, indsutri dan perdagangan, Diskouperindag dan tentu saja Kota Tebing Tinggi secara keseluruhan. Untuk itu aparat Diskouperindag harus disiplin untuk menegaskan visinya dan bekerja keras agar visi tersebut menjadi kenyataan. Misi Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Diskouperindag sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur
36
yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksankan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Diskouperindag Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut : 1. Mengembangkan industri, perdagangan, koperasi, dan UKM yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. 2. Menumbuhkan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi 3. Meningkatkan pelayanan prima aparatur 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan Jangka Menengah SKPD Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu – isu dan analisisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan atau menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan Renstra Dinas Kouperindag Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut : Tujuan 1.
Meningkatkan pembangunan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa yang memiliki sumber daya masyarakat yang produktif, memiliki innovasi dan kreatif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan
2.
Meningkatkan daya saing dan kinerja ekonomi wilayah
3.
Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), koperasi dan sektor industri;
4.
Meningkatkan penciptaan
pemberdayaan produk
–
peran
produk
UMKM unggulan
dan
Koperasi
melalui
dalam
pembinaan
rangka yang
berkesinambungan, penyediaan sarana dan prasarana dan pasar bagi segala jenis produk UMKM 5.
Memberikan kemudahan – kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif terutama berskala mikro/ informal.
37
SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Diskouperindag dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program / kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian ( target masing – masing indikator dari program dan kegiatan ). Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Diskouperindag dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing – masing indikator dari program dan kegiatan).
Dalam mencapai tujuan ada beberapa sasaran yang ingin dicapai pada Renstra Diskouperindag Kota Tebing Tinggi tahun 2011-2016 yaitu sebagai berikut : Sasaran :
1.
Terwujudnya Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dengan memanfaatkan potensi lokasi yang strategis sebagai titik sentral segi tiga emas
2.
Meningkatkan pelaku usaha di sektor jasa.
3.
Meningkatnya mutu dan keamanan pangan
4.
Meningkatnya daya saing produk daerah
5.
Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit bagi koperasi dan UMKM
6.
Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM)
7.
Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif
8.
Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan kepada UMKM
9.
Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang keuangan mikro dan pemanfaatan TTG (Teknologi Tepat Guna)
10. Pengembangan Sarana dan prasarana Distribusi Perdagangan 11. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 12. Terwujudnya UMKM dan Koperasi yang maju mandiri cerdas mampu bersaing
38
Tabel-4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD No.
1
TUJUAN
2
3
INDIKATOR SASARAN
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke2011
2012
2013
2014
2015
2016
5
6
7
8
9
10
647
655
670
680
690
700
3
5
7
9
11
13
Meningkatnya mutu dan keamanan pangan Mengikuti Pameran Promosi Meningkatkan daya Meningkatnya daya Jumlah produk saing dan kinerja saing produk daerah unggulan ekonomi wilayah
2
2
2
2
2
2
7
10
12
14
16
18
Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), koperasi dan sektor industri
-
1M
1,5 M
2M
2,5 M
3M
100
110
120
130
140
2
3
3
3
4
4
Jumlah anggota LKM
100
120
120
125
145
150
Jumlah UMKM dan IKM yang mendapat
10
10
10
10
10
10
2 Meningkatkan pembangunan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa yang memiliki sumber daya masyarakat yang produktif, memiliki innovasi dan kreatif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan
1
SASARAN
3 Terwujudnya Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dengan memanfaatkan potensi lokasi yang strategis sebagai titik sentral segi tiga emas Meningkatkan pelaku usaha di sektor jasa
Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit bagi koperasi dan UMKM
5 Jumlah pelaku usaha di bidang jasa
Jenis usaha di sektor jasa
Jumlah dana yang digulirkan Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan Jumlah LKM
Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM)
39
izin usaha/izin industri
Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan kepada UMKM
Jumlah Koperasi
213
216
219
222
225
228
Jumlah Pengurus/pengelola koperasi
425
431
437
443
449
455
21.267
21.287
21.300
21.320
21.340
21.360
Jumlah UMKM / IKM yang dilatih
80
75
80
80
80
80
Persentase Jumlah nilai produksi
10
20
30
40
50
60
-
5
10
15
15
15
-
50
60
70
70
80
-
3
4
5
6
7
Jumlah anggota Koperasi
Jumlah Pelaku UMKM yang ikut pelatihan Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang keuangan mikro dan pemanfaatan TTG (Teknologi Tepat Guna) Pengembangan Sarana dan prasarana Distribusi Perdagangan
Persentase daya tampung pasar kerajinan terhadap produksi UMKM Jumlah pameran tingkat Nasional/Regional
40
Meningkatnya perlindungan konsumen pengamanan perdagangan
dan
Jumlah Sengketa konsumen yang dapat diselesaikan oleh BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan produk konsumen Operasi Pasar Murah
41
3
24
24
24
24
24
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
4.3. Strategi dan Kebijakan Berdasarkan tujuan dan sasaran pada bab sebelumnya, dan dalam mewujudkan visi misi yang telah digariskan maka disusunlah strategi pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi serta regulasi yang ada. Strategi Jangka Menengah SKPD Strategi pembangunan daerah adalah kebijakan dalam mengimplementasikan program sesuai dengan visi misi RPJMD Kota Tebing Tinggi yang akan dilaksanakan oleh SKPD sebagai dasar penyusunan Renstra SKPD tahun 2011 - 2016, sebagai payung pada perumusan program kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan salah satu unsur perencanaan stratejik yang sangat diperlukan dalam upaya pencapainan visi, misi dan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Berikut ini strategi untuk mewujudkan misi renstra Dinas Kouperindag Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 – 2016 : 1. Kebijakan pada Kota Jasa 2. Peningkatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek 3. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (strategy basic need)
4. Kebijakan Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Kebijakan Jangka Menengah SKPD Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman / petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Berikut kebijakan yang diambil Dinas Kouperindag Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan misi dan pencapaian visi : 1. Meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan pengelola usaha serta se Peningkatan akses permodalan untuk pengembangan usaha ekonomikaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha 2. Peningkatan akses permodalan untuk pengembangan usaha ekonomi
42
3. Melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan terhadap pangan olahan dan pangan segar 4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan produktivitas litbang yang berdayaguna bagi sektor produksi dan meningkatkan budaya inovasi serta kreativitas nasional 5. Pemerintahan melalui proses konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas lembaga/instansi yang menangani aparatur pemerintah dan restrukturisasi lembaga pemerintah khususnya yang menangani bidang keberdayaan UMKM, dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat 6. Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan 7. Meningkatkan kualitas usaha mikro kecil dan menengah untuk memproduksi barangbarang hasil olahan barang kerajinan tangan maupun industri Rumah Tangga lainnya, melalui pembinaan UMKM 8. Membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memfasilitasi penyaluran dana bergulir 9. Peningkatan Produktivitas dan Akses UKM kepada Sumber Daya Produktif 10. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas bagi pengusaha UMKM sesuai dengan bidang usaha masing-masing secara kontinyu dan berkesinambungan 11. Peningkatan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Transfer Teknologi (IPTEK) bagi daya saing ekonomi baik di daerah guna meningkatkan kualitas dan pemasaran produk 12. Merencanakan dan membangun pasar kerajinan yang dikhususkan pemasaran hasil produksi para pengusaha UMKM Kota Tebing Tinggi
untuk
13. Memberdayakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 14. Melaksanakan diklat bagi para aparatur secara kontinyu, baik melalui diklat penjenjangan karir, diklat teknis maupun diklat bagi aparat-aparat fungsional
43
Visi
:
“ Dunia Usaha Yang Maju Yang Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan“ Misi Pertama : Mengembangkan industri, perdagangan, koperasi, dan UKM yang berbasis pada ekonomi kerakyatan
Tabel : 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Misi Pertama) No.
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
1
2
4
5
KEBIJAKAN
8 1
1.1. Meningkatkan pembangunan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa yang memiliki sumber daya masyarakat yang produktif, memiliki innovasi dan kreatif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 1.2
Meningkatkan pelaku usaha di sektor jasa
1.1.1.
1.2.1
Kebijakan pada Kota Jasa
Kebijakan pada Kota Jasa
Peningkatan akses permodalan untuk pengembangan usaha ekonomi
44
1.1.1
Meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan pengelola usaha serta se Peningkatan akses permodalan untuk pengembangan usaha ekonomikaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha.
1.1.2
Peningkatan akses permodalan untuk pengembangan usaha ekonomi
1.2.1
Melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan terhadap pangan olahan dan pangan segar
2
Visi
Meningkatkan daya 2.1 saing dan kinerja ekonomi wilayah
Meningkatnya daya saing produk daerah
2.1.1
Peningkatan Pengembangan Penerapan Iptek
Penelitian, 2.1.1 dan
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan produktivitas litbang yang berdayaguna bagi sektor produksi dan meningkatkan budaya inovasi serta kreativitas nasional
:
“ Dunia Usaha Yang Maju Yang Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan “ Misi Kedua : Menumbuhkan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi
Tabel : 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Misi Kedua) No.
TUJUAN
1
2 Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), koperasi dan sektor industri
1
SASARAN
1.1
3 Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit bagi koperasi dan UMKM
STRATEGI
1.1.1
4 Kebijakan pada Kota Jasa
KEBIJAKAN
1.1.1
1.1.2
45
5 Pemerintahan melalui proses konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas lembaga/instansi yang menangani aparatur pemerintah dan restrukturisasi lembaga pemerintah khususnya yang menangani bidang keberdayaan UMKM, dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM)
1.2.1
Kebijakan pada Kota 1.2.1 Jasa
Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan kepada UMKM Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang keuangan mikro dan pemanfaatan TTG (Teknologi Tepat Guna) Pengembangan Sarana dan prasarana Distribusi Perdagangan
1.3.1
Kebijakan pada Kota 1.3.1 Jasa
1.4.1
Kebijakan pada Kota 1.4.1 Jasa
1.5.1
Kebijakan pada Kota 1.5.1 Jasa
1.6.1
Kebijakan pada Kota 1.6.1 Jasa
1.2.2
46
Meningkatkan kualitas usaha mikro kecil dan menengah untuk memproduksi barang-barang hasil olahan barang kerajinan tangan maupun industri Rumah Tangga lainnya, melalui pembinaan UMKM Membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memfasilitasi penyaluran dana bergulir Peningkatan Produktivitas dan Akses UKM kepada Sumber Daya Produktif
Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas bagi pengusaha UMKM sesuai dengan bidang usaha masing-masing secara kontinyu dan berkesinambungan Peningkatan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Transfer Teknologi (IPTEK) bagi daya saing ekonomi baik di daerah guna meningkatkan kualitas dan pemasaran produk
Merencanakan dan membangun pasar kerajinan yang dikhususkan untuk pemasaran hasil produksi para pengusaha UMKM Kota Tebing Tinggi
1.7
Meningkatnya perlindungan konsumen pengamanan perdagangan
1.7.1 dan
Pemenuhan 1.7.1 kebutuhan pokok masyarakat (strategy basic need)
Visi
: “ Dunia Usaha Yang Maju Yang Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan “
Misi
Ketiga : Meningkatkan pelayanan prima aparatur
No. 1 1
Tabel : 4.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Misi Ketiga) SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
TUJUAN 2 Meningkatkan sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat yang mampu memiliki daya saing untuk memperoleh kesempatan kerja
Memberdayakan Badan Konsumen (BPSK)
1.1.
3 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tugas secara berkualitas;
1.1.1
4 Kebijakan Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur
47
1.1.1
5 Melaksanakan diklat bagi para aparatur secara kontinyu, baik melalui diklat penjenjangan karir, diklat teknis maupun diklat bagi aparat-aparat fungsional;
Penyelesaian
Sengketa
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Diskouperindag Kota Tebing Tinggi. Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2011 – 2016 dan sebagai langkah dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2011 - 2016 adalah sebagai berikut: I.
Program Pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat kordinasi dalam/luar daerah 11. Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan
II.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan peralatan gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional 48
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 5. Pembangunan gedung kantor 6. Pengadaan perlengkapan gedung kantor III. Program Peningkatan Disiplin Apartur
1. Pengadaan mesin/kartu absensi 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan V. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan VI. Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM
1. Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM 2. Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah VI. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM 1. Pemutakhiran database UMKM /IKM Kota Tebing Tinggi 2. Sistem informasi data UMKM dalam bentuk aplikasi internet 3. Pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok usaha bersama UMKM 4. Pelatihan peningkatan mutu produk makanan ringan 5. Monitoring dan evaluasi bantuan dana bergulir bagi Koperasi 6. Pelatihan pengelolaan dan pengembangan usaha 7. Pelatihan dibidang HAKI 8. Pelatihan kewirausahaan, motivasi dan pengendalian usaha 9. Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industry 10. Kerjasama dibidang pengembang an UMKM 11. Temu usaha antara BUMN,BUMD, Bank dengan KUMKM 10 Forum koordinasi dan konsultasi KADIN bersama instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan UMKM VII. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 1. Penyelenggaraan promosi produk UMKM tingkat Regional dan nasional 2. Memfasilitasi pengadaan peralatan kepada Pengusaha/pengrajin UMKM 3. Pelatihan pengelolaan pinjaman bagi UMKM 4. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 5. Pemantauan pengelolaan dana pemerintah bagi UMKM
49
6. Penyelesaian pinjaman dana bergulir (PDB-UMKM) bekerjasama dengan KPKNL P. Siantar 7. Pemberdayaan UPTD Perkuatan Permodalan 8. Pelatihan tentang hak paten dan penyusunan proposal 9. Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah 10. Sosialisasi HAKI serta Labelisasi 11. Pembinaan UMKM melalui magang ke sentra UMKM 12. Pengembangan pusat pelayanan UKM (Klinik Bisnis) 13. Pengadaan sarana pemasaran produk UMKM 14. Penyelenggaraan promosi produk UMKM tingkat Kota (Tebing Tinggi expo) 15. Penyelenggaraan promosi produk UMK melalui PRSU 16. Penyelesaian Pinjaman Dana Bergulir ( PDB – UMKM ) Bekerjasama dengan KPKNL Pematang Siantar 17. Pemutakhiran database UMKM dan Koperasi berbasis aplikasi VIII. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1. Pelatihan pembuatan ulos 2. Pelatihan batik 3. Pembinaan kemampuan teknologi industri (pelatihan handycraft) IX. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 1. Pemberdayaan Dekranasda 2. Pemberdayaan Dekranasda (Pameran kerajinan tingkat Asean-Penang Expo) 3. Rehab gedung Dekranasda X. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah 1. Pelatihan pengolahan makanan dari ikan lele 2. Pelatihan pengolahan makanan dari buah-buahan (berupa dodol rasa buah) 3. Pemanfaatan sumber daya (Pelatihan peningkatan mutu dan design produk sulaman kristik) 4. Pelatihan keset kaki dari sabut kelapa 5. Pelatihan peningkatan mutu produk bordir 6. Fasilitasi pengadaan peralatan bagi IKM 7. Pembinaan bagi IKM oleh UPL 8. Pelatihan menejemen dan 5K2S bagi Industri Kecil Menengah 9. Terlaksana nya Pelatihan peningkatan mutu produk bordir (konveksi) 10. Pembinaan Industri Menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri (Pelatihan Manajemen Keuangan)
50
XI. Program Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi 1. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 2. Pelatihan pengelolaan koperasi berbasis syariah 3. Pelatihan akuntansi koperasi 4. Penyuluhan tentang perkoperasian 5. Pelatihan kelembagaan koperasi 6. Rakerda Dekopinda bagi pengurus/pengawas Koperasi 7. Penyelenggaraan transformasi dan alih teknologi model-model pola pengembangan koperasi -koperasi berkualitas dan berprestasi 8. Sosialisasi perpajakan bagi Koperasi 9. Peringatan Hari Ulang tahun Koperasi 10. Revitalisasi kelembagaan koperasi melalui pembenah an koperasi yang tidak aktif menjadi aktif 11. Sosialisasi Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 12. Pengemba ngan sistem pendukung usaha bagi koperasi melalui bantuan sarana dan prasarana/peralatan bagi koperasi 13. Penertiban rentenir berkedok koperasi 14. Sosialisasi pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) agar tepat waktu 15. Sosialisasi koperasi berbasis syariah
XIII. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1. Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen 2. Pengawasan peredaran barang dan jasa 3. Melaksanakan kegiatan operasionalisasi dan peningkatan pengawas an peredaran barang daerah 4. Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologi an daerah melalui pembentuk an Tenaga SDM Metrologi legal 5. Sosialisasi cukai rokok dan ilegalpemberantasan barang kena cukai 6. Peningkatan pengawasan dan kesadaran pedagang mengguna
kan alat ukur, takar,
timbangan dan perlengkapannya (UTTP) 7. Koordinasi Kemetrologi an menuju Daerah Tertib ukur 8. Pendataan potensi pengguna Alat UTTP dan Sosialisasi Pengguna alat UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya 9. Pengadaan tanah UPTD Kemetrologian Legal 10. Pembentuk an kelembagaan UPTD kemetrologi an legal 11. Pembangunan sarana dan prasarana metrologi legal (DAK Metrologi) 12. Persiapan operasionalisasi dan pengembangan UPTD Kemetrologian daerah 51
13. Pengadaan peralatan dan perlengkapan UPTD Metrologi legal Kota Tebing Tinggi
XIV. Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan 1. Pembinaan pedagang makanan dan minuman pada malam hari 2. Pendataan tempat Pedagang Kaki Lima XV. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1. Rehabilitasi gedung pasar (DAK) 2. Revitalisasi pasar tradisional di Kota Tebing Tinggi 3. Pengawasan wajib daftar perusahaan 4. Tim Pengawas an dan Evaluasi harga sembilan bahan pokok tahun 2012 5. Tim pengawas an dan pengendalian pengedaran minuman beralkohol 6. Kordinasi yang sinergis dalam upaya menekan inflasi dan gejolak harga sembako di Kota Tebing Tinggi 7. Pengawasan dan pengendalian komoditi dan bahan sinergis lainnya dalam menghadapi hari besar keagamaan 8. Operasi Pasar murah rakyat terbatas 9. Pembangunan pasar UMKM (Pasar kerajinan Rakyat) di halaman depan terminal Bandar Kajum 10. Pemantauan dan pelaporan harga bahan pangan dan bahan sinergis lainnya 11. Pembangunan pasar (DAK) 12. Pembuatan panduan Mutu Level 1 dan 2 13. Pembuatan panduan Mutu level 3 dan 4 14. Pengadaan tanah untuk pembangunan pasar XV. Program Pengembangan Ekspor 1. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
Sedangkan rincian program dan kegiatan Diskouperindag Kota Tebing Tinggi tahun 20112016, dapat dilihat pada tabel 5.1, sebagai berikut :
52
53
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD DINAS KOPERASI DAN UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TEBING TINGGI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011-2016
Tujuan
1
1
a. Meningkatkan pemberdayaan peran UMKM dan Koperasi dalam rangka penciptaan produk-produk unggulan melalui pembinaan yang berkesinambungan, penyediaan sarana dan prasarana dan pasar bagi segala jenis produk UMKM b. Memberikan kemudahan-kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif terutama berskala mikro/informal
Sasaran
2 Terwujudnya UMKM dan Koperasi yang maju, mandiri, cerdas dan mampu bersaing
Indikator Sasaran
Kode
3 Produk UMKM/IKM yang mampu bersaing di pasar
Program dan Kegiatan
4
1
1 5
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
5 0 0 1
0 1
Satuan
6
Program Pelayanan administrasi perkantoran *
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n 7
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2012
2013
2014
2015
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
2016
Targe t
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Terlaksananya pelayanan administrasi kantor
514, 6
509,1
771 ,2
660, 5
719, 5
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkap an kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
21
Tebing Tinggi
12
33,3
12
44,2
12
55
12
65,5
12
77
60
275,00
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
tahun
12
30,6
12
25,8
12
26, 6
12
86
12
122
60
291,00
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
tahun
12
14,8
12
12,4
12
15
12
21
12
16,8
60
80,00
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
tahun
12
10,7
12
14,3
12
30
12
85
12
120
60
250,00
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
tahun
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
60
60,00
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
tahun
12
10,1
12
9,8
12
10
12
15
12
15
60
50,00
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
5. Penyediaan alat tulis kantor
54
20
tahun
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lokasi
3.165,0
1. Penyediaan jasa surat menyurat
Koperasi yang sehat dan mandiri
Unit Kerja SKPD Penang-gungjawab
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
tahun
8. Penyediaan peralatan dan perlengkap an kantor
*
9. Penyediaan makanan dan minuman
*
10. Rapat-rapat kordinasi dalam/luar daerah
*
11.Konsultasi Perencana an dan Pengawas an
12
6
12
7
12
7
12
7
12
8
Peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran tugas
Tersedianya Makanan dan minuman untuk rapat
60
35,00
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
500,00
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
1 keg
-
1
132, 6
1
38,3
1
214 ,1
1
55
1
60
tahun
1
12
9
12
9,5
12
9,5
12
10
12
12
60
50,00
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
tahun
12
250
12
180
12
250
12
270
12
300
60
1.250,0 0
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Keg
-
-
1
155, 3
1
150
1
160
1
164, 7
4
630,00
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
1485
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
1
Lancarnya koordinasi dan hubungan antar instansi
Lancarnya perencanaan dan pengawasan
1
1 5
0 0 1
0 2
Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :
177
1. Pengadaan peralatan gedung kantor
Peralatan gedung kantor
2, Pemelihara an rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
Terpeliharanya kenderaan dinas
3. Pemelihara an rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
3. Rehabilitasi sedang/be rat gedung kantor
Terehabilitasinya gedung kantor
Pembangun an gedung kantor
Terlaksananya pembangunan gedung kantor 2 lantai
Terlaksananya Pengadaan perlengkapan kantor
171, 8
188
-
-
1
20
1
25
1
160
1
55
4
260
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
tahun
12
27
12
26,2
12
27
12
28
12
26,8
60
135
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Keg
1
70
1
20
1
40
1
80
1
40
5
250
Keg
1
80
1
10
1
80
1
50
1
80
5
300
-
-
-
-
1
700
-
-
-
-
1
700
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
1
600
1
200
2
800
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
keg
55
872
Keg
unit
Pengadaan perlengkapan kantor
76,2
-
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Tebing Tinggi
1
1 5
0 0 1
3
Program Peningkat an Disiplin Aparatur Kegiatan :
25 Pengadaan pakaian dinas dan perlengkap annya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai
Pengadaan mesin /kartu absen
Terlaksananya pengadaan mesin /kartu absen
Keg.
-
-
-
-
1
25
1
5
38
1
38
1
63
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
63
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
127
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
-
1
1 5
0 0 1
5
unit
Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan :
Program peningkatan pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan :
32
1. Bimbingan teknis implementa si peraturan perundangundangan
terlaksananya Bimbingan teknis bagi aparatur
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
bintek
5
32
20
5
20
25
10
25
laporan
1
Meningkatkan pembangunan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa yang memiliki sumber daya masyarakat yang produktif, memiliki inovasi dan kreatif yang berorientasi pada pemberdayaan pembangunan ekonomi kerakyatan
Terwujud nya Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dengan memanfa atkan potensi lokasi yang strategis sebagai titik sentral segi tiga emas
jumlah pelaku usaha di bidang jasa
1
1 5
0 0 1
1 6
Program Pengemba ngan Kewirausa haan dan keunggula n kompetitif UMKM
15
25
25
20
63
10
160
50
300
10
10
10
10
20
20
Meningkat nya pertumbuh an jumlah UMKM/IKM
Org
Pemutakhir an database UMKM /IKM Kota Tebing Tinggi
39
73, 9
10
120
10
14 6
10
65
10
135
40
419,9
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
1
73, 9
-
-
1
50
-
-
1
65
1
188,9
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
-
-
-
-
1
61
1
25
1
25
1
111
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Data KUMKM/IKM dimutahirkan kembali
Keg
Sistem informasi data UMKM dalam bentuk aplikasi internet
-
Data KUMKM dapat diakses di internet Keg
56
-
2
Meningk atkan pelaku usaha di sektor jasa
Pembentuk an dan pembinaan kelompokkelompok usaha bersama UMKM
Jenis usaha disektor jasa
3
1 Meningk atnya mutu dan keamana n pangan
1 5
Mengikuti pameran promosi
0 0 1
1 7
Program Pengemba ngan Sistem Pendukun g Usaha bagi UMKM
Terbentuknya kelompok usaha bersama UMKM
1 5
0 0 1
1 7
Meningkat nya mutu dan pemasaran hasil produksi UMKM dan Koperasi
Jumlah pameran tingkat Nasional /regional
2
Meningkatkan daya saing dan kinerja ekonomi kerakyatan
4
Meningk atnya daya saing produk daerah
*
Jumlah produk unggulan
1
1 5
0 0 1
1 6
Program Pengemba ngan Kewirausa haan dan Keunggula n kompetitif
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
38
4968
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
1545
420
4968
10
1545
80
4968
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
650
5
750
5
2000
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
45
350
50
420
180
1385
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
11 0
83
255
85
78.3
408
600
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
20
50
25
60
25
65
110
140
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
85
17
90
19
95
21
100
94
493,7
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
100
12
12 0
15
115
15
120
62
548
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
-
-
-
-
-
10
35
10
40
10
45
Pamera n
3
4
263
4
480
10
12 90
10
139 0
10
1545
produk umkm
25
70
263
80
480
85
12 90
90
139 0
95
%
30
10
263
10
480
10
12 90
10
139 0
Keg
-
-
-
-
-
5
60 0
5
produk umkm
-
-
-
40
295
40
32 0
Produk UKM
15
70
68, 7
75
88
80
Produk UKM
20
20
25
-
-
Produk UKM
10
12
76, 3
15
Produk UKM
-
10
93
10
Jumlah pameran yang diikuti UMKM
jumlah produk yang dipromosikan 1
120
Kel
Penyeleng garaan promosi produk UMKM tingkat Regional dan nasional Pameran produk UMKM melalui Pekan Raya Sumatera Utara
Produk UMKM Kota Tebing Tinggi dipromosikan di pameran Nasional dan regional
Penyeleng garaan promosi produk UMKM pada Tebing Tinggi Expo Bazar UMKM Kota Tebing Tinggi pada MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara
Produk UMKM Kota Tebing Tinggi dipromosikan
Penyeleng garaan promosi produk UMKM pada Harkopnas
Produk UMKM Kota Tebing Tinggi dipromosikan di Harkopnas Expo
Penyelenggaraan promosi produk UMKM pada tingkat nasional
Produk UMKM Kota Tebing Tinggi dipromosikan di pameran Nasional
Produk UMKM yang dipromosikan di PRSU
Produk UMKM Kota Tebing Tinggi dipromosikan
Jumlah diklat peningkatan mutu Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan Diklat
3
5
156 ,9
3
180
4
20 5
4
275
5
300
24
Meningkat nya kualitas produk UMKM %
57
40
10
10
10
10
10
90
1116,9 Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
1. Pelatihan peningkatan mutu produk makanan ringan Program Peningkat an Kemampu an Teknologi Industri
*
Pelatihan batik
1
1 5
1 5
0 0 1
0 0 1
1 9
1 7
Terlaksananya Pelatihan peningkakatan mutu produk makanan ringan
Org
-
40
156 ,9
40
180
40
20 5
40
275
40
300
200
%
30
10
224 ,2
10
222
10
27 0
10
310
10
350
50
1116,9
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Meningkatnya SDM IKM Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan 1376,2
Pelatihan pembuatan ulos
1
*
Pengemba ngan sentrasentra industri potensial
Terlaksananya pelatihan pembuatan tenunan ulos bagi IKM
Terlaksananya pelatihan pembuatan batik bagi IKM
org
10
10
86, 2
10
102
10
12 0
10
140
10
160
40
506,2
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Org
-
25
138
25
120
25
15 0
25
170
25
190
225
630
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
1
150
1
101, 2
1
12 0
1
144
1
172
1
687,2
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Bertumbuhnya sentra sentra industri
Pemberdayaan Dekranasda
Terlaksananya pemberdayaan dekranasda
thn
12
12
120
12
120
12
12 0
12
211
12
300
60
871
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
3. Pemberda yaan Dekranasda (Pameran kerajinan tingkat Asean-Penang Expo)
Terlaksananya pemberdayaan dekranasda melalui penang expo
Produk UKM
5
10
114 ,1
11
220
12
24 0
13
265
15
290
61
1129
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
org
120
25
199 ,6
90
369, 2
95
43 2
10 0
486
105
552
415
1989,6
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
2.089
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Program pengemba ngan industri Kecil Menengah
Terlaksana nya pelatihan bagi pelaku UMKM/ IKM
Pengadaan peralatan kepada pengusaha/peng rajinUMKM 43, 8
unit
66 8
557
799
865
Pelatihan pengolahan makanan dari ikan lele
Pelatihan pengolahan makanan dari ikan lele bagi UMKM
org
-
-
-
15
58,5
15
66
15
73
15
80
60
277,5
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Pelatihan pengolahan makanan dari buah-buahan (berupa dodol rasa buah)
Pelatihan pengolahan makanan dari buah-buahan (dodol rasa buah) bagi UMKM
Org
-
-
-
15
52
15
58
15
65
15
72
60
247
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
58
Pelatihan peningkatan mutu dan design produk sulaman kristik
Pelatihan peningkatan mutu produk sulaman kristik bagi IKM sulaman kristik
Org
-
-
-
20
53,7
20
69
20
83
20
100
80
309,3
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Pelatihan keset kaki dari sabut kelapa
Pelatihan pembuatan keset kaki dari sabut kelapa bagi UMKM
Org
-
-
-
15
35
20
40
25
45
30
50
90
170
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Pelatihan peningkatan mutu produk bordir
Terlaksananya Pelatihan peningkatan mutu produk bordir kepada UMKM/Pengrajin bordir
org
25
155 ,8
25
170
25
19 0
25
220
25
250
125
985,8
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Fasilitasi pengadaan peralatan bagi IKM
IKM mendapat bantuan peralatan Unit
5
43, 8
95
557
95
66 8
90
799
95
865
344
2.089
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Keg
-
43, 8
1
557
1
66 8
1
799
1
865
1
2089
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
1
43, 8
1
557
1
66 8
1
799
1
865
1
2.089
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
-
-
-
-
80
90
80
95
85
95
245
280
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Program Pengemba ngan Sistem Pendukun g Usaha bagi UMKM
Meningkatnya fasilitas dan bantuan dari pemerintah untuk UMKM
Memfasilita si pengadaan peralatan kepada Pengusaha/pengr ajin UMKM Meningkatnya Ekonomi Daerah melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Koperasi dan sektor Indiustri
5
1 Meningk atnya jangkaua n pelayana n kredit bagi koperasi dan UMKM
*
Jumlah dana yang digulirkan
1 5
0 0 1
1 7
Program Pengemba ngan Sistem Pendukun g Usaha bagi UMKM
Terlaksananya fasilitasi pengadaan bantuan peralatan pada pengusaha
Keg
1
*
UMKM yang mendapat sosialisasi dan pelatihan
org
Jumlah pelaku UMKM yang dipantau
Persentase kesadaran para pelaku UMKM untuk mengembalikan pinjaman dana bergulir Pelatihan pengelolaan pinjaman bagi UMKM
Pelatihan pengelolaan bantuan pinjaman bagi UMKM yang akan dan telah menerima bantuan dana bergulir dari pemerintah
59
18 0
180
18 0
umkm
200
180
180
900
%
40
10
27, 3
10
35,1
10
90
10
110
10
130
50
392,4
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Org
-
-
-
-
-
30
45
30
50
30
55
90
150
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 1
1 5
0 0 1
1 7 Pemantauan pengelolaan dana pemerintah bagi UMKM
Penyelesai an pinjaman dana bergulir (PDBUMKM) bekerjasama dengan KPKNL P. Siantar
Terlaksananya Sosialisasi informasi permodalan bagi KUMKM
Org
Terlaksana nya pemantauan pengelolaan pengguna an dana pemerintah bagi UMKM
Monitoring dan evaluasi bantuan dana bergulir bagi Koperasi
Jumlah LKM
-
-
70
20
80
25
50
25
200
70
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
UMKM
200
100
27, 3
100
30,1
10 0
25
10 0
25
100
70
1000
177
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
berkas
-
-
-
80
19,1
80
45
80
55
80
60
320
179,1
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
kop
-
26
17, 2
26
18
26
18, 5
26
18, 5
26
18,5
26
107,9
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
26
17, 2
26
18
26
18, 5
26
18, 5
26
18,5
26
107,9
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Jumlah berkas UMKM menunggak yang dibawa ke KPKNL Pematang Siantar
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi bagi koperasi yang menerima bantuan dana bergulir Kop
Meningk atnya kapasita s dan kualitas layanan Lembaga Keuanga n Mikro (LKM)
-
jumlah koperasi yang mendapat bantuan
Program pengemba ngan kewirausa haan dan keunggula n kompetitif
6
-
Program Pengemba ngan Sistem Pendukun g Usaha bagi UMKM
Pembentuk an UPTD Perkuatan Permodalan
Terlaksananya pembentukan UPTD Perkuatan Permodalan
60
Keg.
1
Keg.
1
1
56
1
1
70
1
1
80
1
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
1
90
1
296
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Jumlah pelaku usaha yang mendapat kan bantuan
Jumlah nggota LKM
Pelaku usaha yang mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Org
30
50 0 jt.
30
700 jt.
30
800 jt
90
2M
Jumlah UMKM dan IKM yang mendapat izin usaha industri 7
Meningk atnya pendidik an, pelatihan dan penyuluh an perkoper asian bagi anggota dan pengelol a koperasi serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif
*
Jumlah Koperasi
Jumlah Pengurus/P engelola koperasi
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan 1
1 5
0 0 1
1 8
Program Peningkat an kualitas kelembaga an Koperasi
*
Pengurus/pengawas koperasi dilatih
Pembinaan, pengawas an dan pengharga an bagi koperasi yang berprestasi
Terlaksananya Pembinaan, pengawasan dan penghargaan bagi koperasi yang berprestasi
Pelatihan pengelolaan koperasi berbasis syariah
Terlaksananya Pelatihan pengelolaan koperasi barbasis syariah bagi pengurus /pengelola koperasi
61
org
100
90
375
177
39 0
19 8
30 0
215
320
225
1485
905
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Kop.
60
6,3
60
8
60
10
70
12
70
20
70
60,8
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Org
-
-
30
23
30
25
30
27
30
30
120
105
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Pelatihan akuntansi koperasi
Jumlah anggota koperasi
Penyuluhan tentang perkoperasian
Terlaksananya Pelatihan akuntansi koperasi bagi pengurus/pengawas/pengelo la koperasi 60
75
60
95
70
105
70
110
260
385
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Penyuluhan tentang perkoperasian bagi pengurus koperasi
Sosialisasi rapat anggota tahunan
Sosialisasi perkoperasian bagi pengurus/penge lola koperasi
Pelatihan kelembaga an koperasi
Pelatihan kelembagaan koperasi bagi pengurus/peng
Rakerda Dekopinda bagi pengurus/pengaw as Koperasi
Terlaksana nya Rakerda Dekopinda
Org
125
20
-
-
12 5
26
12 5
28
126
30
501
104
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Org
60
11, 4
-
-
65
12, 5
67
13
70
15
262
74,1
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Org
100
44
-
-
10 0
45
10 0
46
100
46
400
181
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Orang
65
42
65
42
65
43
67
45
67
46
389
258,7
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Penyelenggaraan transformasi dan alih teknologi model-model pola pengembangan koperasi -koperasi berkualitas dan berprestasi
Terlaksananya Transformasi model-model pengembangan koperasi bagi Pengurus /pengawas koperasi
Kop
-
-
7
106, 2
10
11 5
13
125
15
132
45
478,2
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Sosialisasi perpajakan bagi Koperasi
Sosialisasi perpajakan bagi Pengurus/Pengelola Koperasi
Org
100
14, 16
-
-
-
-
10 0
18
100
20
400
68,16
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Peringatan Hari Ulang tahun Koperasi
Terlaksananya Peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi Org
500
45, 5
500
50
50 0
55
50 0
58
500
62
3000
303,6
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Revitalisasi kelembaga an koperasi melalui pembenah an koperasi yang tidak aktif menjadi aktif
Pembenahan koperasi bagi koperasi yang tidak aktif menjadi aktif -
-
-
-
10
20, 82
20
25
20
30
50
75,82
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Kop
62
-
8
Meningk atnya pendidik an dan pelatihan kepada UMKM
*
Jumlah UMKM/IKM yang dilatih
Sosialisasi Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
Sosialisasi Undang-undang No 17/2012 tentang Perkoperasian bagi pengurus/pengawas koperasi
Pengemba ngan sistem pendukung usaha bagi koperasi melalui bantuan sarana dan prasarana/peralat an bagi koperasi
Koperasi mendapat sarana peralatan dari pemko Tebing Tinggi
Penertiban rentenir berkedok koperasi
Terlaksananya penertiban rentenir berkedok koperasi
Program Pengemba ngan Kewirausa haan dan Keunggula n Kompetitif
*
Persentase jumlah nilai produksi
-
-
-
-
-
10 0
10
10 0
15
100
20
300
45
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Kop
-
-
-
-
-
10
10 0
10
150
10
200
30
450
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Kop.
-
3
5
3
6
3
7
9
18
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
UMKM yang dilatih
Org
Pelatihan pengelolaan dan pengembangan usaha
*
Org
Pelatihan dibidang HAKI
Program Pengemba ngan Industri Kecil Menengah
Pelatihan pengelolaan usaha dan pengembangan usaha bagi UMKM
*
*
Pembinaan bagi IKM oleh UPL
Persentase produk UMKM Kota Tebing Tinggi yang dilindungi HAKI
40
22
40
50
40
80
40
90
40
100
200
292
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Org.
-
40
22
-
-
40
30
40
35
40
40
160
127
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
%
-
-
-
-
-
10
50
10
55
10
60
30
165
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
org
35
65
5
13
75
31 6
48
89
75
433
303
851
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
IKM
5
5
-
-
5
45
5
47
5
53
30
#VAL UE!
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Jumlah IKM yang dilatih dalam hal kualitas
Pembinaan 5 IKM oleh UPL
63
32, 8
Pelatihan menejemen dan 5K2S bagi Industri Kecil Menengah
Terlaksananya Pelatihan menejemen dan 5K2S bagi Industri Kecil Menengah
3. Terlaksana nya Pelatihan peningkatan mutu produk bordir (konveksi) 1
1 5
0 0 1
1 6
Program Pengemba ngan Kewirausa haan dan Keunggula n Kompetitif UKM
Pelatihan peningkatan mutu produk bordir kepada UMKM/Pengrajin bordir
*
30
35
32, 8
-
-
45
38
Org
-
25
155 ,7
-
-
25
23 3
-
-
-
40
75
40
Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri
Program Pengemba ngan Sistem Pendukun g Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pelatihan kewirausahaan, motivasi dan pengendalian usaha bagi UKM
*
43
45
45
45
165,8
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
25
335
125
723,7
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
85
40
100
120
260
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
42
Meningkat nya pertumbuh an jumlah UMKM/IKM
Org
Pelatihan kewirausa haan, motivasi dan pengendali an usaha
1 7
IKM
Terlaksana nya sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan UMKM
Org.
-
-
-
-
-
80
35
85
45
40
25
205
105
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
%
-
-
-
-
-
45
15
50
20
55
30
55
75
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
221 ,3
-
10
12
40
360
40
468
90
840
*
Pelatihan tentang hak paten dan penyusunan proposal Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah Terlaksana nya pembinaan pengemba ngan IKM
*
*
Terlatihnya pelaku usaha
org
Meningkat nya pengetahu an para pelaku UMKM tentang Hak Paten dan Merek, Mutu dan Desain Produk, menyusun proposal study kelayakan UMKM serta mengelola usaha
Org.
-
-
-
-
-
10
12
10
15
10
18
30
45
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Org
30
-
-
-
-
-
-
30
45
30
50
60
95
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
%
30
-
-
-
-
20
120
20
125
60
900
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Terlaksana nya penyeleng garaan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah Pembinaan bagi IKM
64
Program Penciptaa n iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
*
Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil
Pelatihan perencana an, koordinasi dan pengemba ngan usaha kecil menengah Program Pengemba ngan Sistem Pendukun g Usaha bagi UMKM
*
IKM yang dilatih
Org.
95
5
32, 8
5
16
35
33
35
38
35
45
115
164,8
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Terselenggara nya sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil
Org
90
-
-
-
-
90
18
90
20
90
23
270
61
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Terlaksananya Pelatihan Perencana an, koordinasi dan pengemba ngan Usaha Kecil Menengah
IKM
5
5
32, 8
5
16
5
18
5
20
5
22
25
90,9
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
org
5
-
300
60
320
60
39 5
60
490
60
608
240
2113
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Org
-
-
-
30
55
30
68
120
123
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Org
5
-
-
%
-
20
300
10
320
10
org
-
-
50
34,5
Org
-
-
50
34,5
*
Jumlah UMKM/IKM yang dibina
Sosialisasi HAKI serta Labelisasi
Terlaksananya Sosialisasi HAKI dan labelisasi kepada UMKM
Pembinaan UMKM melalui magang ke sentra UMKM
*
Pengembangan pusat pelayanan UKM (Klinik Bisnis)
*
Program Pengemba ngan Industri Kecil Menengah
Terlaksananya magang ke sentra UMKM
*
Pembinaan Industri Menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri (Pelatihan Manajemen Keuangan)
Persentase Terseleng garanya pengemba ngan Pusat Pelayanan UKM (KLIBI)
10
140
10
160
42
300
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
34 0
10
350
10
360
60
1670
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
50
41, 4
50
49, 6
50
59,5
200
185
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
50
41, 4
50
49, 6
50
59,5
200
185
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Jumlah IKM yang dilatih
Terlaksananya Pelatihan menejemen Keuangan bagi IKM
65
9
Meningk atnya jumlah koordina si, sinkronis asi kajian serta pemanta uan dan evaluasi kebijaka n penangg ulangan kemiskin an di bidang keuanga n mikro dan pemanfa atan TTG (Teknolo gi Tepat Guna)
*
Jumlah pelaku UMKM yang ikut pelatihan
1
1 5
0 0 1
1 6
Program Pengemba ngan Kewirausa haan dan Keunggula n Kompetitif UKM
Jumlah UMKM yang bermitra
1 0
Pengem bangan Sarana dan prasaran a Distribusi Perdaga ngan
*
Persentase daya tampung pasar kerajinan terhadap produksi UMKM
Jumlah pameran tingkat Nasional /regional
Program Pengemba ngan sistem Pendukun g Usaha bagi UMKM
Pengadaan sarana pemasaran produk UMKM
20
20, 4
20
54,1
20
16 5
20
185
20
200
100
624,5
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
%
-
-
20
28
20
35
20
45
20
50
80
181,7
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Terlaksana nya kerjasama dibidang pengemba ngan UKM
Kerjasama dibidang pengembang an UMKM Temu usaha antara BUMN,BUMD, Bank dengan KUMKM Forum koordinasi dan konsutasi KADIN bersama instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan UMKM
Org
*
Terlaksana nya Temu usaha/ forum kemitraan
Terlaksananya Forum kordinasi dan konsultasi antara KADIN dan Instansi terkait
Org
-
60
20, 4
60
30
60
35
70
45
80
50
330
185,4
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Org
-
-
-
30
24,1
30
13 0
30
140
30
150
120
444,1
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Jumlah sarana pemasaran produk UMKM
unit
Terlaksananya pengadaan sarana pemasaran produk UMKM
Unit
66
91
-
-
-
3
91
30
1
30
30
1
30
30
1
30
181
1
181
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Program Peningkat an efisiensi perdagang an dalam negeri
Jumlah pasar yang dibangun
1
1 5
0 0 1
1 9
Pasar yang direhab/ revitalisasi
Rehabilitasi gedung pasar (DAK)
Terlaksananya rehabilitasi gedung pasar
Revitalisasi pasar tradisional di Kota Tebing Tinggi
Terlaksananya revitalisasi pasar tradisional
Program Pengemba ngan sentrasentra industri potensial
*
Jumlah Sengketa Konsumen yang dapat diselesaikan oleh BPSK (Badan Penyelesaia n Sengketa Konsumen)
Program Perlindun g an Konsumen dan pengaman an perdagang an
-
-
1
952, 2
-
-
1
300 0
1
4000
3
7952,2
Unit
-
-
-
1
952, 2
-
-
-
-
-
-
1
952,2
1
300 0
1
4000
2
7000
Unit
jumlah gedung Dekrenasda yang direhab
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
unit
-
1
198
1
522
-
-
-
-
-
-
1
720
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
unit
-
1
198
1
522
-
-
-
-
-
-
1
720
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
10
12 4
10
150
10
160
30
434
Dinas Koperasi dan UMKM perndustrian dan Perdagangan
280
18
30 0
20
320
141,7
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Terlaksananya Rehab gedung Dekranasda
Pemberdayaan Dekranasda (Pameran kerajinan tingkat Asean/Penang Expo) Meningk atnya perlindun gan konsume n dan pengama nan perdaga ngan
-
*
Rehab gedung Dekranasda
1 1
Unit
Ikut sertanya dalam pameran kerajinan tingkat Asean ?Penang Expo
*
Produk UMKM
Tersedia nya badan penyelesai an sengketa di luar pengadilan kasus
1
Persentase mutu/kualitas barang yang beredar % *
Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindung an konsumen pengawasan yang dilakukan untuk perlindungan konsumen
67
10
263 ,2
15
23
330
86
30
10, 5
35
15
35
18
40
20
50
25
50
102,23
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
30
%
40
-
263 ,2
60
280
60
30 0
70
320
70
330
70
2435,7
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
jenis
2
2
122
3
216
3
22 0
4
225
4
230
16
1013
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Pembentuk an badan perlindung an konsumen (BPSK) Kota Tebing Tinggi
*
*
Jumlah pembinaan dan pengawasa n terhadap keamanan produk konsumen
Pengawas an peredaran barang dan jasa
Operasi pasar murah
Melaksana kan kegiatan operasionalisasi dan peningkatan pengawas an peredaran barang daerah Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologi an daerah melalui pembentuk an Tenaga SDM Metrologi legal Sosialisasi cukai rokok dan ilegalpemberantas an barang kena cukai Peningkatan pengawas an dan kesadaran pedagang mengguna kan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP)
Terlaksananya pembentukan dan pemberdayaan Badan Penyelesaian Sengkata Konsumen (BPSK)
*
Unit/ badan
1
1
263 ,2
1
280
1
30 0
1
320
1
330
1
1493,2
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Kali
4
4
10, 5
4
15
4
18
4
20
4
25
24
102,23
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Pengawasan terhadap mutu/kualitas barang yang beredar di pasar
Terlaksananya operasionalisasi dan peningkatan pengawasan peredaran barang daerah
pedaga ng
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan 10
*
*
13
15
15
20
18
25
-
-
-
-
4
11 2
1
100
60
81, 5
Org
30
10
22, 2
30
800
unit
-
-
-
1
45,9
unit
-
-
-
454 33
18,4
Terlaksananya sumber daya manusia bidang kemetrologian dalam mengoperasikan Tera/Tera Ulang
Org
-
Terlaksananya Sosialisasi cukai rokok/illegal bagi masyarakat
Org
10
Terlaksananya Pengawasan pedagang menggunakan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya
Koordinasi Kemetrologi an menuju Daerah Tertib ukur
Terlaksananya koordinsi kemetrologian menuju daerah tertib ukur
Pendataan potensi pengguna Alat UTTP dan Sosialisasi Pengguna alat UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya
Terlaksananya pendataan potensi pengguna alat UTTP dan sosialisasi pengguna alat UTTP
68
30
11 5
30
21
28
125
30
1
30
25
28
130
90
140
6
168
60
81,5
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
160
1208,4 7
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
46 00 0
22
47 00 0
25
480 00
27
18643 3
92,4
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Terlaksana nya pasar tertib ukur bagi pedagang di Kota Tebing Tinggi
2
0 6
1 7
*
Terbentuknya Pasar tertib ukur bagi pedagang di Kota Tebing Tinggi
Pengadaan tanah UPTD Kemetrologian Legal
Tersedianya tanah untuk pembangunan UPTD Kemetrologian Legal
Pembangunan sarana dan prasarana Metrologi legal (DAK Metrologi)
Terbangunnaya gedung sarana dan prasarana metrologi legal
Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian daerah melalui pembentukan SDM Metrologi legal Pembentuk an kelembaga an UPTD kemetrologi an legal
Tersedianya SDM Metrologi lrgal
Program Pengemba ngan Ekspor
Keg
-
-
-
1
46
-
50
-
-
-
-
1
96
m2
80 0
70 0
-
-
-
-
800
700
keg
1
15 00
1
1500
org
4
50
4
50
1
60
35
3
90
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Terlaksananya pembentukan UPTD Kemetrologian Legal unit
1
60
Jumlah eksportir 25 Sosialisasi kebijakan penyerdahanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
Program Peningkat an efisiensi perdagang an dalam negeri
Terlaksananya Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor bagi pengusaha
Keg
30
1
25
1
30
1
35
1
90
Jumlah pelaku wajib daftar perusahaan org
20
50
5,5
60
6,5
70
8
80
10
90
12
370
46,7
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
1
60
1
70
1
75
5
211,5
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Pengawas an wajib daftar perusahaan
Terlaksananya pengawasan wajib daftar perusahaan kepada UKM
Keg
1
1
5,5
1
6,5
Tim Pengawas an dan Evaluasi harga sembilan bahan pokok tahun 2012
Terlaksananya Pengawasan dan evaluasi harga terhadap sembilan bahan pokok tahun 2012
Keg
-
1
19, 4
1
5,9
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Tim pengawas an dan pengendali an pengedaran minuman beralkohol
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pengedaran minuman beralkohol
Keg
-
1
10, 2
-
-
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
69
Kordinasi yang sinergis dalam upaya menekan inflasi dan gejolak harga sembako di Kota Tebing Tinggi
Koordinasi antar anstansi untuk menekan inflasi dan gejolak harga sembako
Pengawas an dan pengendali an komoditi dan bahan sinergis lainnya dalam menghadapi hari besar keagamaan
Keg
-
1
20, 1
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian komoditi dan bahan sinergis dalam menghadapi hari besar keagamaan
Keg
-
-
-
Pasar murah rakyat terbatas
Terlaksananya pasar murah bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi
paket
Pembangunan pasar UMKM (Pasar kerajinan Rakyat) di halaman depan terminal Bandar Kajum
Terlaksananya pembangunan pasar kerajinan rakyat
Pengadaan tanah Untuk pembangunan pasar
1
25
1
18
1
20
1
21
1
74,8
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
100 00
900
10 00 0
10 00
10 00 0
100 0
100 00
1100
40000
4000
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
1
100 0
-
-
4
1000
1
100 0
2
2000
3
3000
3
3000
Unit
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Terlaksananya pengadaan tanah Perindustrian Perdagangan
100 0
2
1
200 0
2
2000
2
4000
Perindustrian Perdagangan
1
120 0
1
1800
3
4000
Dinas koperasi dan umkm perindustrian dan perdagangan
1
180 0
1
1700
2
3500
Dinas koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan
Unit
2000
Terlaksananya pembanguan pasar tardisional
Terlaksananya rehab gedung pasar unit
Revitalisasi pasar tradisional di Kota Tebing Tinggi
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
15,8
unit
Rehab gedung pasar (DAK Perdagangan)
45,1
1
1 Pembangunan pasar tradisional
2
1
10 00
Terlaksananya revitalisasi pasar tradisional unit
70
Pembuatan panduan mutu level 1 dan 2
Terlaksananya Pembuatan panduan mutu level 1 dan 2
Pembuatan panduan mutu level 3 dan 4
1
1 5
0 0 1
dokum en
1
2
1
25
Dinas koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan
dokum en
1
2
1
25
Dinas koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan
Terlaksananya Pembuatan panduan mutu level 3 dan 4
Persiapan operasionalisasi dan pengembangan UPTD Kemetrologian Daerah
Terlaksananya Persiapan operasionalisasi dan pengembangan UPTD Kemetrologian Daerah
keg
1
135
1
135
Dinas koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan
Pengadaan peralatan dan perlengkapan UPTD Metrologi legal Kota Tebing Tinggi
Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan UPTD Metrologi legal Kota Tebing Tinggi
keg
1
115
1
115
Dinas koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
Program Pembinaa n Pedagang kaki lima dan asongan
*
Pedagang kaki lima yang dibina
Pembinaan pedagang makanan dan minuman pada malam hari
Terlaksananya pembinaan kepada pedagang makanan dan minuman malam hari
Pendataan tempat Pedagang Kaki Lima
Tempat pedagang kaki lima didata
71
Peda gang
25
25
313
-
-
25
40 0
25
450
25
500
150
1663
Keg
1
1
313
-
-
1
40 0
1
450
1
500
3
1663
Peda gang
-
-
-
1
15,9
1
20
2
25,9
Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan
72
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi yang langsung mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel 6.1 yaitu : Tabel : 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No.
Indikator
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2011
Tahun 0
1 1
2 Jumlah pelaku usaha dibidang jasa
Target
3
4 1.812
647
Tahun 2012
Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
5
6
7
8
9
655
670
680
690
700
700
9
11
13
13
10
Mengikuti pameran promosi
5 2
3 2
5 2
7 2
2
2
2
2
4
Jumlah produk unggulan
7
7
10
10
12
14
16
16
5
Jumlah dana yang digulirkan
10.455.826
NA
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.000
1.382
NA
100
110
120
130
140
140
2
2
3
3
3
4
4
4
40
100
120
120
125
145
150
150
5
10
10
10
10
10
10
10
Jumlah koperasi
209
213
216
219
222
225
228
228
11
Jumlah pengurus/pengelola Koperasi
627
425
431
43
443
449
455
455
12
Jumlah anggota Koperasi
21.604
21.267
21.287
21.310
21.320
21.340
21.360
21.360
Jumlah UMKM/IKM yang dilatih
80
80
75
80
80
80
80
80
14 15
Persentase jumlah nilai produksi Jumlah pelaku UIMKM yang ikut pelatihan
10
10
20
30
40
50
60
60
10
NA
5
10
15
15
15
15
16
Perentase daya tampung pasar kerajinan terhadap produksi UMKM
NA
NA
50
60
70
70
80
80
17
Jumlah pameran tingkat nasional/regional
2
NA
3
4
5
6
7
7
18
Jumlah sengketa donsumen yang dapat diselesaikan oleh BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
NA
NA
1
24
24
24
24
24
19
Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan produk konsumen
NA
4
4
4
4
4
4
4
20
Operasi pasar murah
NA
1
1
1
1
1
1
1
2
Jenis usaha disektor jasa
3
6
Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan
7
Jumlah LKM
8
Jumlah anggota LKM Jumlah UMKM dan IKM yang mendapat izin usaha/izin industri
9 10
13
73
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis yang telah disusun dan merupakan agenda organisasi dalam lima tahun ke depan (Tahun 2011 – 2016) akan dapat dilaksanakan jika diikuti dengan konsensus dan komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh pegawai Diskouperindag, teralokasinya sumber daya yang dibutuhkan, dan dukungan dari pihak – pihak yang terkait (stakeholder) . Peran dan tanggungjawab pimpinan Diskouperindag serta para pejabat eselon
III
sangat
diperlukan
untuk
tercapainya
sasaran,
tujuan,
misi,
dan
visi
Diskouperindag. Dengan memiliki rencana strategis, Diskouperindag dapat lebih fokus meningkatkan kinerja dan mencapai kondisi masa depan organisasi yang lebih baik dan lebih maju dibandingkan masa kini. Selain itu dengan rencana strategis Diskouperindag akan berupaya memberikan sumbangan yang lebih berarti bagi kemajuan masyarakat Kota Tebing Tinggi sesuai fungsi dan tugas pokok yang dimiliki. Rencana
Strategis
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(Renstra-SKPD)
DISKOUPERINDAG Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 - 2016 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016. Rencana
Strategis
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(Renstra-SKPD)
DISKOUPERINDAG Tahun 2011 - 2016 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD.Untuk mewujudkan visinya, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan SKPD. Dengan adanya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) DISKOUPERINDAG Kota Tebing TinggiTahun 2011 - 2016 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap pejabat di lingkungan DISKOUPERINDAG dalam menjalankan tugastugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak.
74
Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Renstra ini dengan sebaik-baiknya dengan menjabarkannya lebih lanjut ke dalam rencana tindak operasional bagi setiap bidang/subbidang di lingkungan DISKOUPERINDAG Kota Tebing Tinggi.
Tebing Tinggi,
2013
Pj. KEPALA DISKOUPERINDAG KOTA TEBING TINGGI
H. MUHAMMAD YUNUS, SE. PEMBINA NIP. 19601231 198102 1 014
75
76
