BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Tingginya harga pasar saham sebuah perusahaan yang diperjualbelikan di pasar modal mencerminkan nilai perusahaan tersebut. Semakin tinggi harga pasar saham mencerminkan semakin baik nilai perusahaan tersebut. Salah satu cara yang dilakukan manajemen perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaannya adalah dengan menerapkan Good Corporate Governance (GCG) atau disebut juga tata kelola perusahaan yang baik. GCG merupakan serangkaian mekanisme yang digunakan dalam perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar dapat mempertahankan eksistensinya. Menurut Muliaman (ketua Dewan Komisaris OJK) kegagalan penerapan GCG menjadi salah satu pemicu krisis keuangan dalam sepuluh tahun terakhir. Perusahaan global pernah didenda ratusan juta dolar dari otoritas setempat karena buruknya penerapan GCG. Betapa pentingnya penerapan GCG secara baik dan berkelanjutan. Pasalnya hal ini dapat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan keseimbangan kerangka kerja serta pemahaman menyeluruh dari manajemen perusahaan. Dengan GCG yang baik, kita bisa melakukan manajemen perusahaan
1
2
secara handal, memitigasi resiko, menjaga standar kualitas produk, meningkatkan akses permodalan, dan membuat perusahaan menjadi lebih efisien, terang Muliaman dalam acara Peluncuran Peta Arah GCG Indonesia di Jakarta, selasa (4/2/2014). Dengan demikian perusahaan dapat lebih transparan sehingga memberikan kepercayaan diri bagi investor untuk menanamkan modalnya disebuah negara dengan penerpan GCG yang baik. (http://bisnis.liputan6.com/) Anak perusahaan Bakrie Group yang bergerak dibidang properti, PT Bakrie Development baru-baru ini digugat pailit oleh The Bank of New York Mellon cabang London terhadap anak usaha Bakrieland yakni BLD Investment Pte yang memiliki utang USD 155juta. (merdeka, Sep 2013) Menurut Analis Pasar Modal Kiswoyo Adjoe, sejak tahun 2008 lilitan utang sudah menjerat hampir diseluruh anak usaha perusahaan Bakrie. Gugatan pailit yang dialamatkan ke Bakrieland dan anak usahanya, salah satu dampak dari sistem bisnis perusahaan Bakrie yang bertumpu pada utang. (merdeka.com) Analis dari PT BNI Securities, Thendra Crisnanda mengatakan bahwa kasus-kasus yang muncul seperti telat bayar di Bakrie Telkom (BTEL) dan membengkaknya utang BUMI lebih dikarekan tata kelola manajemen yang kurang professional. (TEMPO.CO) Pengamat pasar modal, Probo Sujono mengatakan bahwa sahamsaham grup Bakrie memiliki resiko tinggi, hal ini disebabkan karena mayoritas emiten kelompok ini memiliki utang yang besar. Selain itu, tata
3
kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) juga dinilai masih lemah.(TEMPO.CO) Dalam menanamkan modalnya disuatu negara, terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan investor, bukan hanya isu internal perusahaan yang menjadi pertimbangan,. Isu kebijakan pemerintah di negara tujuan menjadi salah satu faktor yang dijadikan pertimbangan sebelum menepatkan portofolio di negara tersebut. Mentri keuangan (Menkeu) Chatib Basri menyatakan ketika banyak dana masuk ke Indonesia, atau era dana murah, isu kebijakan pemerintah menjadi hal yang tidak terlalu dipertimbangkan. Namun dalam kondisi dimana uang relatif sulit diperoleh, maka investor harus membuat pilihan. Apakah return investasi di negara maju lebih baik dibandingkan negara berkembang. Inilah situasi dimana good corporate governance sangat penting. (Kompas.com) Good corporate governance memiliki empat prisip yaitu fairness, transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, dan resposibilitas, (Sukrisno & I Cenik,2011). Prinsip responsibilitas berkaitan dengan peranan perusahaan dalam
masyarakat.
perusahaan
selain
Perusahaan kepentingan
dalam
menjalankan operasional
perusahaan
terdapat
kepentingan
masyarakat yang harus diperhatikan yaitu terkait aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi atau sering disebut juga dengan istilah Corporate Sosial Responsibility (CSR).
4
Pemerintah mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Melalui PP 47/2012 pemerintah mewajibkan perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR. Peraturan pemerintah No. 47 tahun 2012 ini merupakan tindak lanjut dan penjelas dari undang-undang perusahaan No. 40 tahun 2007. Mengenai TJSL, diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan
modal,
didirikan
berdasarkan
perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UndangUndang ini serta peraturan pelaksanaannya. Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja
5
tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Penerapan good corporate governance dan kegiatan CSR dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, dan hal ini merupakan sinyal baik bagi para investor yang akan berdampak pada harga saham. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan good corporate governance dan pengungkapan
CSR berpengaruh terhadap nilai
perusahaan. Dari latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul: PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN.
B. Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan uraian tersebut maka perumusan masalah yang diambil oleh peneliti adalah:
1. Apakah keberadaan Komite Audit berpengaruh pada nilai perusahaan? 2. Apakah Ukuran Komisaris Independen
berpengaruh pada nilai
perusahaan? 3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh pada nilai perusahaan? 4. Apakah pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh pada nilai perusahaan?
6
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris mengenai: 1. Pengaruh Keberadaan Komite Audit terhadap nilai perusahaan? 2. Pengaruh Ukuran Komisaris Independen terhadap nilai perusahaan? 3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap nilai perusahaan? 4. Pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan.
2. Kontribusi Penelitian a. Kontribusi Praktik 1) Bagi Penulis Menambah wawasan bagi penulis dalam melakukan analisis terutama dalam bidang GCG, CSR, dan nilai perusahaan. 2) Bagi Peneliti Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para Akademis dan para peneliti dapat digunakan sebagai informasi dan pengembangan untuk penelitian seanjutnya.
7
b. Kontribusi Kebijakan 1) Bagi Perusahaan dan calon investor Memberikan
sumbangan
pemikiran
tentang
pentingnya
pertanggungjawaban sosial perusahaan yang diungkapkan didalam laporan
yang
disebut
sustainability
reporting
dan
sebagai
pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan
