BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kebutuhan masyarakat dewasa ini semakin luas, dimana kebutuhan tersebut tidaklah semata-mata untuk pangan dan sandang saja, tetapi mencakup kebutuhan yang lain seirng dan sejalan dengan perkembangan jaman. Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, maka pihak pemerintah dan swasta sangat besar perhatiannya dalam pengadaan dana baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan dengan disertai kebijaksanaan yang dapat membantu, membimbing dengan maksud untuk semakin meningkatnya perkembangan ekonomi. Hal ini terlihat dengan adanya usaha-usaha pemerintah untuk menyediakan dana membantu ekonomi lemah dengan tujuan agar turut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi yang sedang digalakkan dewasa ini. Perkembangan ekonomi akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan kredit. Hal mana pemberian fasilitas ini tentu memerlukan jaminan demi keamanan dan lancarnya kredit yang diinginkan oleh si penerima kredit dari si pemberi kredit. Bank tersebut mempunyai fungsi antara lain : memberikan kredit, menyediakan dana dan mempunyai fasilitas untuk memperoleh pinjaman uang. Kredit merupakan
fasilitas untuk menjalankan peredaran uang sehingga menyebabkan timbulnya hutang dan hutang tersebut harus dibayar oleh si debitur berdasarkan persetujuan yang telah disepakati dalam perjanjian untuk membuka kredit dan disertai adanya suatu jaminan. Tujuan dari fungsi jaminan adalah sarana pengaman yaitu untuk kepastian pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan atas suatu prestasi oleh debitur (peminjam) sedangkan guna jaminan yaitu : 1. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya. 2. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan-penjualan barang-barang jaminan tersebut apabila nasabah melakukan cidera janji yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 1 Kreditur yang meminjamkan sejumlah uang kepada debitur, tentulah kreditur akan mengharapkan bahwa uang yang telah dipinjamkannya itu akan dapat diterimanya kembali dikemudian hari. Selain dari pada itu kreditur yang telah memberikan pinjaman berupa sejumlah uang kepada orang lain berarti bahwa kreditur menaruh kepercayaan kepada orang (debitur) yang diberinya pinjaman tersebut.
1
Kartono, Hak-hak Jaminan Kredit, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hal. 4.
Kepercayaan yang beralaskan itikad (goeder trouw) baik dari si peminjam tersebut, maka kepercayaan tersebut juga berdasarkan atas kemampuan dari si peminjam untuk membayar kembali pinjamannya. Apabila si peminjam tidak dapat membayar apa yang dipinjamnya itu, maka masih ada barang-barang debitur yang dapat dijual untuk melunasi pinjamannya tersebut. Ini sesuai dengan ketentuan undang-undang sendiri yang menetapkan bahwa orang yang mempunyai piutang selalu dilindungi dimana kekayaan si berhutang dijadikan sebagai jaminan bagi segala hutang-hutangnya. Ketentuan mana dapat dilihat dari Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan : "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan". Kekhawatiran akan adanya kemungkinan bahwa si debitur tidak dapat melunasi pinjamannya dikemudian hari walaupun semua hartanya telah terjual akan selalu diperhitungan oleh kreditur/orang yang memberikan pinjaman, hal inilah yang membuat orang tidak puas hanya dengan jaminan secara umum itu saja. Untuk mencegah adanya kemungkinan seperti itu, maka kreditur akan meminta supaya satu atau beberapa barang tertentu yang menjadi milik si peminjam disisihkan guna dijadikan jaminan istimewa untuk melunasi hutang si peminjam tersebut. Dengan demikian apabila si peminjam tidak mampu membayar hutangnya, maka si pemberi
pinjaman akan mudah mengambil pelunasan pinjaman yang telah diberikannya dengan menjual barang yang dijadikan jaminan tersebut, sehingga dengan demikian si pemberi pinjaman akan merasa lebih terjamin lagi. Semakin bertambah meningkat dan pesatnya perkembangan perekonomian di Indonesia akan menimbulkan banyak kebutuhan akan kredit perbankan. Dalam proses pembangunan ini, maka bank harus memainkan perannya sejalan dengan predikat yang dimiliki oleh bank itu sendiri yaitu sebagai mobilisator dalam proses pembangunan. Dalam rangka menghimpun dana yang ada dalam masyarakat, maka bank melalui jasa-jasanya dapat menerima simpanan uang dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan dan memberikan sejumlah kredit kepada pengusaha, masyarakat terutama yang tergolong ekonomi lemah dalam bentuk kredit bank. Untuk mempermudah dan memperlancar perjanjian kredit, maka diperlukan suatu jaminan yang merupakan hak perseorangan dan hak kebendaan. Pelaku usaha akan mengalami hambatan dalam melakukan usahanya akibat kekurangan modal.
Faktor kekukarangan modal ini adalah merupakan sasaran
pemerintah untuk ditanggulangi sehingga pada akhirnya secara umum ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke arah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar dalam memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Modal tersebut kebanyakan diperoleh orang atau warga masyarakat melakukan pinjam-meminjam uang atau kredit dari bank. Sebab seperti yang telah diketahui bahwa bunga pinjaman uang di bank lebih kecil dibandingkan dengan bunga pinjaman uang dari anggota masyarakat. Salah satu badan yang diberi wewenang untuk menyalurkan dan mengatur peredaran uang tersebut adalah bank yang sudah tentu mengadakan perikatan dengan nasabahnya atau pihak yang membutuhkan kredit . Kredit merupakan fasilitas untuk menjalankan peredaran uang sehingga harus dibayar oleh si debitur berdasarkan persetujuan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian untuk membuka kredit. Jadi dalam hal ini pihak bank adalah sebagai kreditur (si berpiutang) sedangkan si penerima kredit disebut sebagai pihak debitur (si berhutang). Kreditur yang meminjam sejumlah uang kepada debitur, tentulah akan mengharapkan bahwa uang yang telah dipinjamkan itu akan dapat diterimanya kembali di kemudian hari. Selain daripada itu kreditur menaruh kepercayaan kepada orang (debitur) yang diberinya pinjaman tersebut. Selain dari kepercayaan yang berdasarkan iktikat baik dari si peminjam itu, maka kepercayaan tersebut juga
dilandaskan kepada kemampuan dari si peminjam untuk membayar kembali pinjamannya . Peminjam yang tidak dapat membayar kembali pinjaman yang dipinjamnya tersebut, masih memiliki jaminan yakni barang-barang yang dapat dipergunakan untuk melunasi pinjamannya tersebut. Ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menetapkan bahwa orang yang mempunyai piutang selalu dilindungi dimana kekayaan si berhutang dijadikan sebagai jaminan bagi seluruh hutangnya . Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : "Segala kebendaan si berhutang yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segalah perikatan perseorangan". Kekhawatiran kreditur dalam hal si debitur tidak dapat melunasi pinjamannya di kemudian hari, akan selalu diperhitungkan oleh kreditur/orang yang memberikan pinjaman, oleh sebab itu kreditur tidak puas hanya dengan jaminan secara umum itu saja. Untuk mencegah adanya hal seperti itu maka kreditur akan meminta satu atau beberapa barang tertentu yang menjadi milik si peminjam disisihkan guna dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi hutang si debitur tersebut . Sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dikenal adanya beberapa bentuk lembaga jaminan seperti gadai, oogsverband, fudiciaire eigendom overdracht sebagai jaminan benda-benda bergerak sedangkan hak tanggungan sebagai jaminan bendabenda tak bergerak.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bentuk jaminan benda bergerak yang bagaimana yang biasanya diterima oleh pihak Bank BRI unit Padang Bulan sebagai jaminan kredit.
B. Permasalahan Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Bentuk jaminan benda bergerak yang bagaimanakah yang biasanya di terima oleh pihak bank sebagai jaminan kredit ?. 2. Bagaimanakah hak bank yang pertama terhadap benda bergerak yang juga dijadikan sebagai jaminan benda bergerak di bank lain ?. 3. Apakah akibat hukum yang dapat dilaksanakan oleh pihak bank, jika dalam waktu yang telah ditentukan pihak debitur wanprestasi terhadap perjanjian tersebut ?.
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bentuk jaminan benda bergerak yang biasanya di terima oleh pihak bank sebagai jaminan kredit. 2. Untuk mengetahui hak dan wewenang bank yang pertama terhadap benda bergerak yang juga dijadikan sebagai jaminan benda bergerak di bank lain. 3. Untuk mengetahui akibat hukum yang dapat dilaksanakan oleh pihak bank, jika dalam waktu yang telah ditentukan pihak debitur wanprestasi terhadap perjanjian tersebut.
2. Manfaat Penulisan Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya tentang analisis hukum benda bergerak sebagai jaminan perjanjian kredit dan sebagai kerangka acuan dan landasan bagi penelitian lanjutan. 2. Secara praktis akan menjadi salah satu masukan bagi pemerintah yakni para pejabat dan instansi terkait untuk menerbitkan peraturan yang dapat memberikan jaminan hukum bagi anggota masyarakat sebagai debitur yang berhubungan dengan benda bergerak sebagai jaminan perjanjian kredit tersebut.
D. Keaslian Penelitian Sepanjang pengetahuan penulis, penulisan tentang Analisis Hukum Tentang Pengikatan Benda Bergerak Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit pada PT. Bank BRI unit Padang Bulan belum pernah diteliti. Oleh karena itu penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang pertama kali dilakukan, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
E. Tinjauan Pustaka Lembaga perkreditan dan/atau bank pada umumnya tidak akan memberikan fasilitas kredit kepada siapapun tanpa jaminan. Sejalan dengan itu, maka dalam setiap pemberian fasilitas kredit, Bank Sumut mengharuskan nasabah yang bersangkutan
menyerahkan barang jaminan. Barang yang diterima sebagai jaminan diutamakan milik penerima fasilitas milik sendiri. Barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai jaminan, apabila pemilik barang mempunyai kepentingan langsung dengan usaha atau perusahaan yang menikmati fasilitas kredit. Yang dimaksud dengan "mempunyai kepentingan langsung" tersebut di atas adalah : a. Apabila pemilik jaminan merupakan orang perorangan dan juga sebagai direktur dari perusahaan/pihak yang menikmati fasilitas kredit, keluarga dekat dengan pemilik usaha perseorangan yang menikmati fasilitas kredit. b. Apabila pemilik jaminan merupakan badan hukum dan juga sebagai group usaha dari perusahaan/pihak yang akan menikmati fasilitas kredit, sebagai perusahaan pemasok atau sebaliknya sebagai pemberi/penyalur dari perusahaan/pihak yang akan menikmati fasilitas kredit, mempunyai hubungan bisnis secara resiprokal dengan perusahaan/pihak yang akan menikmati fasilitas kredit. Kartono, SH dalam bukunya membagi hak-hak jaminan kredit dalam dua bagian yaitu : 1. Hak-hak jaminan kredit perorangan atau persoonlijke zekerheidsrechten. 2. Hak-hak jaminan kredit kebendaan atau zakenlijke zekerheidsrechten
2
Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan orang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban
2
Ibid, hal. 5.
debitur, ini bahkan dapat diadakan diluar pengetahuan debitur tersebut. Jaminan perorangan (borgtocht) baik berbentuk jaminan orang perorangan (personal guarantee) maupun jaminan perusahaan (company guarantee) hanya dapat diterima dari orang atau badan usaha yang mempunyai kepentingan langsung dengan perusahaan/pihak yang akan menikmati fasilitas kredit. Jaminan kebendaan dapat dibedakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi dapat juga diadakan antara kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Pengertian jaminan kebendaan dapat digolongkan/dibedakan sebagai berikut : a. Jaminan materil, yaitu jaminan yang bersifat kebendaan, baik berupa benda bergerak maupun tak bergerak. b. Jaminan immateril, yaitu jaminan yang tak berwujud atau jaminan nama baik, yang berupa jaminan pribadi/perorangan dan/atau jaminan perusahaan. Barang jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan adalah barang-barang yang tidak sedang menjaminkan kepada pihak lain, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari bank. Dalam hal barang jaminan yang berupa benda tak bergerak milik pihak ketiga ditentukan sebagai berikut : a. Barang jaminan tersebut harus dijaminkan/diserahkan langsung oleh pemiliknya kepada bank.
b. Dalam hal barang jaminan tersebut milik pribadi/perorangan, maka pihak suami/istri dari pemilik tersebut harus ikut menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan. c. Setelah fasilitas kredit lunas pengembalian surat-surat bukti pemilikan jaminan diusahakan dapat diterima oleh penerima fasilitas kredit apabila penerima fasilitas kredit tidak diketahui lagi tempat tinggalnya atau melarikan diri, surat-surat bukti pemilikan jaminan dapat dikembalikan kepada pemilik jaminan yang melakukan pelunasan/penebusan dengan ketentuan pemilik jaminan harus membuat surat pernyataan pembebasan yang menyatakan bahwa pemilik jaminan membebaskan bank dari segala tanggungjawab atas penyerahan surat-surat bukti pemilikan jaminan tersebut (akta vrijwaring). d. Penggunaan lembaga kuasa dalam hal penerimaan/penjaminan agunan milik pihak ketiga tersebut akan dihindarkan. Sesuai dengan fungsi jaminan dalam pemberian fasilitas kredit adalah merupakan "Second Way Out" (jalan keluar kedua) manakala “First Way Out" (jalan keluar pertama) mengalami kegagalan, maka barang jaminan harus dinilai dengan seksama dan/atau seobjektif mungkin. Apabila kita perhatikan dalam perjanjian kredit, maka kita lihat bahwa diantara pemberian kredit dan pengembalian kredit terdapat tenggang waktu dan mungkin saja pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dapat merugikan kreditur. Apabila ini terjadi, maka dengan pengikatan jaminan sesuai dengan hak yang diberikan padanya kreditur dapat merealisir pengembalian kredit melalui penjualan jaminan. Dengan memanfaatkan
benda jaminan tersebut, kreditur tidak turut memikul resiko yang merugikan sehubungan dengan tugasnya dalam pemberian kredit pada masyarakat. Memberikan suatu barang dalam jaminan, berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang itu yaitu kekuasaan untuk memindahkan hak miliknya. Dengan demikian dalam perjanjian kredit bank bahwa kewajiban memberikan jaminan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian kredit.
F. Metode Penelitian 1. Sifat Penelitian. Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Langkah pertama dilakukan penelitian normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturanperaturan yang berkaitan dengan jaminan kredit. Selain itu dipergunakan juga bahanbahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini.
2. Bahan Penelitian Bahan penelitian ini meliputi data primer yakni berupa peraturan perundangundangan, buku, kertas kerja dan lain-lain serta dan data sekunder yakni berupa bahan acuan lainnya yang berisikan informasi tentang bahan primer.
3. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara : 1. Library research (penelitian kepustakaan) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap data-data yang diperoleh dari literatur, catatan kuliah serta majalahmajalah ilmiah yang ada kaitannya dengan skripsi ini dan digunakan sebagai rujukan dalam pembahasan skripsi ini untuk memperkuat dalil dan fakta penelitian. 2. Field research (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan pendekatan langsung pada sumbernya untuk memperoleh data dalam praktek dengan pengumpulan bahan-bahan yang ada pada PT. Bank Sumut Medan.
4. Teknik Analisis Data Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.
G. Sistematika Penulisan Penyusunan materi skripsi ini, terdiri dari beberapa bab yang dibagi lagi dalam beberapa sub bab guna mempermudah dan memperjelas uraiannya. Maka secara umum uraian dari skripsi ini adalah sebagai berikut :
BAB I
: PENDAHULUAN Merupakan bab awal yang berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan,
keaslian penulisan, tinjauan pustaka,
metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT Dalam bab ini mengetengahkan tentang
pengertian perjanjian kredit,
Jenis-jenis perjanjian kredit, asas-asas hukum perjanjian, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian kredit, akibat hukum suatu perjanjian kredit dan berakhirnya perjanjian kredit. BAB III : HUKUM TENTANG JAMINAN KREDIT Dalam bab ini berisi tentang pengertian jaminan kredit, jaminan kredit sebagai salah satu bentuk jaminan dan pentingnya jaminan kredit. BAB IV : PENGIKATAN
BENDA
BERGERAK
SEBAGAI
JAMINAN
DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK BRI UNIT PADANG BULAN Bab ini berisi tentang pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit, hal-hal yang dihadapi PT. Bank BRI Unit Padang Bulan dalam pengikatan jaminan barang-barang bergerak serta tuntutan ganti rugi terhadap debitur yang wanprestasi. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan akhir dari tulisan ini yang kesimpulan dan saran-saran yang penulis kemukakan.
memuat tentang
