BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pada negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional di segala bidang, tidak terkecuali adalah pembangunan dibidang perekonomian nasional. Di era otonomi daerah sekarang ini, pembangunan nasional di sektor ekonomi tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat saja tetapi juga pemerintah daerah turut berperan aktif dalam pembangunan perekonomian nasional, ketentuan ini sesuai dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun potensi daerahnya, konsekuensi dari adanya kebijakan otonomi daerah
tersebut
adalah
adanya
upaya
pemberdayaan
dan
peningkatan
perekonomian daerah, untuk itu diperlukan berbagai upaya yang lebih inovatif dan kreatif oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Salah satu yang menjadi potensi di setiap daerah dalam pembangunan nasional dibidang ekonomi adalah keberadaan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Secara umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai peranan yaitu sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah 1
2
dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional, serta stabilitas ekonomi pada khususnya. Keberadaan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan kontribusi cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan ini adalah sebagai bagian dari pertumbuhan perekonomian. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, kreatif serta menopang perekonomian masyarakat. Terdapat
kebijakan pemerintah dibidang pengembangan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menegaskan bahwa UMKM perlu dikembangkan, langkah ini dilakukan supaya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat bertahan. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: 1. Produksi dan pengolahan 2. Pemasaran 3. Sumber daya manusia 4. Desain dan teknologi
3
Sejalan dengan implementasi dari Undang-Undang tersebut, maka Pemerintah Kota Surakarta menyusun program yang berkaitan dengan proses pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Program-program tersebut tertuang dalam salah satu misi Kota Surakarta, yakni “mengembangakan seluruh kekuatan ekonomi daerah, sebagai pemacu pertumbuhan dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi”. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah hingga saat ini berjalan lamban dan belum bisa dikembangkan secara maksimal. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Koperasi dan UMKM menyusun program sebagai usaha untuk membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, salah satunya adalah program One Village One Product (OVOP). Program OVOP (One Village One Product) adalah suatu program dari pemerintah yakni melalui pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kearifan lokal, berkelas global yang khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Program OVOP merupakan upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk mengidentifikasi produk lokal dan perluasan pasar yang bertujuan agar produk unggulan daerah dapat bersaing dan meraih reputasi internasional sehingga mampu memberikan nilai tambah usaha masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (sumber: http://ppid-kemenkop.com/wp-content/uploads/2015/01/paparan-deputi-bidangpengkajian-dan-sumberdaya-ukmk-kkukm.pdf)
4
Salah satu kebijakan dari pemerintah untuk mengacu aktifitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu di implementasikannya program OVOP (One Village One Product)
berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
Tentang Perkoperasian, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, serta Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengamanatkan pengembangan sentra melalui program OVOP (One Village One Product). Program OVOP diutamakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dari kegiatan usahanya dan mengharapkan setiap desa memiliki satu produk yang dapat diunggulkan. Sentra dan produk OVOP ditentukan sesuai dengan kriteria wilayah (desa atau kecamatan) yang dapat diusulkan sebagai sentra OVOP, penetapan kriteria di dalam pelaksanaan program OVOP sangat fundamental. Kekeliruan dalam penetapan kriteria akan menjadi penghalang pengembangan Program OVOP. Kriteria penetapan komoditas atau produk adalah sebagai berikut: 1. Merupakan produk unggulan desa/daerah atau kompetensi inti dan telah dikembangkan secara turun-temurun. 2. Merupakan komuditas/produk khas dan unik dari desa/daerah setempat. 3. Berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) setempat/lokal. 4. Memiliki tampilan dan kualitas produk yang baik. 5. Memiliki peluang pasar yang luas secara domestik maupun internasional.. 6. Memiliki nilai tambah produk yang tinggi.
5
7. Dapat menjadi penghela bagi ekonomi lokal/setempat. (sumber: http://www.smecda.com/e-book/Bloe_print_ovop.pdf ) Pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta harus mampu mendorong masyarakatnya untuk dapat mendongkrak potensi dan produk daerahnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah usaha masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Di Kota Surakarta mempunyai banyak potensi produk kreatif lokal yang mampu dikembangkan, salah satu produk yang dapat bersaing adalah produk batik. Batik adalah salah satu produk budaya Indonesia yang perlu dilestarikan dan dibudayakan, budaya batik yang konon berkembang pada masa kerajaan Majapahit, dan sampai saat sekarang kerajinan batik sudah diakui sebagai warisan budaya dunia yang telah diakui oleh UNESCO. Batik merupakan suatu proses pelekatan malam/lilin panas pada media kain katun atau kain sutra (kemudian berkembang pada media kayu, kulit, kaca dan lainnya) dengan motif tertentu sebagai teknik perintangan warna (sumber: http://kampoengbatiklaweyan.org/). Kerajinan batik yang sangat unik dan mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi inilah yang menarik untuk dapat dikembangkan dan dapat dijadikan obyek untuk menarik investor untuk masuk di Kota Surakarta. Kota Surakarta merupakan salah satu penghasil batik di Indonesia. Penamaan tersebut tak lain karena Kota Surakarta terkenal memiliki banyak saudagar batik. Dan kini, hampir di seluruh lokasi pembelanjaan menampikan batik. Selain itu, ditambah dengan kemunculan kampung-kampung wisata batik
6
yang turut menjadi magnet para wisatawan untuk berburu dan mengenal batik solo. Karakteristik batik khas Kota Surakarta atau batik solo yang klasik atau tradisional cukup mudah dikenali karena mempunyai ciri khas tersendiri, terutama dari ragam motif batik yang dipengaruhi dengan makna-makna simbolis yang berasal dari kebudayaan Hindu seperti motif sawat, meru, naga, burung, dan mondang. Dari semua karakteristik tersebut, secara umum corak batik solo merupakan perpaduan dari bentuk-bentuk geometris yang berukuran kecil-kecil dan sisi warna sehingga khas ini menjadikan kerajinan batik solo terkenal. Misalnya saja, warna batik hitam, tidak sepenuhnya hitam, tetapi cenderung kecoklatan. Hampir serupa dengan warna hitam, dalam pewarnaan putih pada batik, unsur cokelatnya masih tetap terlihat menonjol dan kuat, itulah menjadi ciri batik khas solo. Salah satu daerah di Kota Surakarta yang tekenal dengan kampung batiknya adalah Kampung Wisata Batik Kauman (KWBK). Zaman dahulu, Kampung Wisata Batik Kauman dikenal banyak orang akan pengasil batik dan penyuplai batik raja-raja Keraton Kasunanan Surakarta. Akan tetapi ketika kejayaan batik meredup Kampung Wisata Batik Kauman sempat mengalami mati suri. Hal ini terdapat dalam media cetak Joglosemar, sebagai berikut: Kampung Batik Kauman sudah terkenal sejak dahulu. Ratusan pengusaha batik ada disini. Namun ketika industri batik mulai dikalahkan dengan industri tekstil yang berbasis teknologi, apresiasi masyarakat tentang batik luntur, ditambah dengan masih ada anggapan bahwa batik itu kuno. Bahkan dari keterpurukan
7
industri batik tersebut hanya menyisakan 8 pelaku UMKM. (sumber: http://edisicetak.joglosemar.co/) Oleh karena itu pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta melalui program OVOP berupaya untuk mengembangkan komuditas unggulan batik. Selain itu berupaya memberdayakan UMKM agar mampu bertahan dan bersaing di pasaran. Untuk pengembangan komoditas batik, program OVOP ini dilaksanakan di Kampung Wisata Batik Kauman Surakarta. Pelaksanaan Program OVOP di Kampung Wisata Batik Kauman dilaksanakan pada awal tahun 2012. Beberapa masalah yang dialami pengusaha batik kauman adalah terkait dengan lemahnya akses terhadap pemasaran produk, sumber permodalan, kualitas manajemen, teknologi, dan kemitraan usaha. (Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta) Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta diharapkan untuk terus berperan serta untuk mendukung usaha batik kauman. Meski ada berbagai permasalahan yang dihadapi, Kampung Wisata Batik Kauman berpotensi untuk dikembangkan sehingga produk batik kauman mampu bersaing di kanca lokal hingga global. Terdapat beberapa alasan ditunjuknya Kampung Wisata Batik Kauman sebagai lokasi program OVOP di Kota Surakarta antara lain, telah banyak pelaku usaha batik yang memproduksi warna alam, batik kauman juga dikenal sebagai batik keraton, selain itu batik kauman dinilai memiliki
sumber
daya
manusia
http//edisicetak.joglosemar.co/)
yang
terampil
dan
kreatif.
(sumber:
8
Dari potensi dan permasalahan yang terjadi di Kampung Wisata Batik Kauman tersebut, diharapkan usaha batik agar bisa berkembang melalui program OVOP. Dengan demikian UMKM sektor batik di Kampung Wisata Batik Kauman dapat terus tumbuh dan berkembang. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Peranan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Pengembangan Usaha Batik Melalui Program One Village One Product (OVOP) Di Kota Surakarta”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pengembangan usaha batik melalui program One Village One Product (OVOP) di Kota Surakarta? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun maka didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut: 1. Tujuan Operasional Untuk mengetahui peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pengembangan usaha batik melalui program One Village One Product (OVOP) di Kota Surakarta.
9
2. Tujuan Fungsional a. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca dalam memahami peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pengembangan usaha batik melalui program One Village One Product (OVOP) di Kota Surakarta. b. Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta dalam pengembangan usaha batik melalui program One Village One Product (OVOP) di Kota Surakarta 3. Tujuan Individual Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana di Fakulas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Penelitian 1. Guna mengembangkan penalaran, bentuk pola pikir, sekaligus untuk memenuhi kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang ada di perkuliahan. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi pihak yang berminat pada masalah yang sama.
