BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia
adalah melalui peningkatan mutu pendidikan. Sejalan dengan perubahan lingkungan pendidikan dan dunia usaha saat ini maka diperlukan profesionalisme di segala bidang termasuk dunia pendidikan. Pembangunan
nasional
dibidang
pendidikan
adalah
upaya
demi
mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur (Matondang, 2010). Selanjutnya dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakn setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nachrowi dan Suhandojo (2001) menyatakan dalam pengembangan suatu wilayah sebagai strategi pembangunan nasional ada tiga pilar yang mempunyai hubungan yang erat dan harus saling berinteraksi yaitu : sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi. Suatu wilayah yang mempunyai sumberdaya alam yang cukup kaya dan sumberdaya manusia yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi akan cepat berkembang dibanding wilayah lain. Agar
pendidikan
tersebut
berkualitas
dan
berdampak
bagi
suatu
pengembangan wilayah maka perlu dilakukan perencanaan pendidikan yang melibatkan
kegiatan
multidisipliner
yang
memperhatikan
masalah-masalah
demografi, ekonomi, keuangan, pemerintah, pedagogi, statistik persekolahan, lingkungan, sosial budaya dan aspek lainnya yang secara langsung atau tidak
Universitas Sumatera Utara
langsung dapat mempengaruhi perencanaan pendidikan (Enoch, dalam Matondang, 2009). Artinya perencanaan pendidikan dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek sehingga pendidikan itu dapat berfungsi dengan baik menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas secara menyeluruh. Menyeluruh dalam pengertian semua warga negara mendapatkan kesempatan untuk belajar
sehingga
masing-masing
memiliki
kemampuan
untuk
mendukung
pembangunan suatu wilayah ataupun negara. Karenanya suatu wilayah dalam proses pembangunannya sangat ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas. Dengan kata lain, sumber daya manusia berkualitas merupakan faktor
yang menentukan maju tidaknya suatu wilayah. Pendidikan
merupakan
faktor
yang
secara
signifikan
mampu
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), oleh karena itu pembangunan pendidikan memerlukan perencanaan yang komprehensif dengan melibatkan indikator-indikator ekonomi, kependudukan, kependidikan maupun potensi sumber daya alam. Sejalan dengan hal itu, strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia diarahkan pada kemampuan kecakapan/keterampilan hidup (life skill) para peserta didik. Pendidikan kecakapan hidup ini sangat relevan dengan pengembangan pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. (UU Sisdiknas No: 20. 2003). Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu subsistem dari sistem pendidikan nasional dengan tugas utamanya adalah mempersiapkan lulusannya memasuki dunia kerja, mengisi keperluan tenaga terampil tingkat menengah. Pendidikan kejuruan melalui PP 29 tahun 1990 Pasal 1 ayat 3 menyebutkan yang menyatakan
Universitas Sumatera Utara
pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Dengan sekolah kejuruan diharapkan dapat menyiapkan peserta didik menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang mampu meningkatkan kualitas hidup, mampu mengembangkan dirinya, dan memiliki keahlian dan keberanian membuka peluang meningkatkan penghasilan. Berdasar yang seperti ini tidak hanya berlaku di seluruh nusantara, tetapi juga di Kota Pematangsiantar. Wilayah Kota Pematangsiantar terdiri dari 8 kecamatan dan memiliki jumlah penduduk 250.997 jiwa pada tahun 2009, dimana usia jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) sebanyak 160.289 jiwa, diikuti usia 0 – 14 tahun sebanyak 80.983 jiwa dan usia 65 tahun ke atas sebanyak 10.725 jiwa. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kota Pematangsiantar pada tahun 2032 menunjukkan sebesar 293.003 jiwa dengan jumlah usia produktif sebesar 235.059 jiwa. Kondisi ini menunjukkan Kota Pematangsiantar berpeluang memiliki bonus demografi, dimana penduduk dengan umur
produktif sangat besar
sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial ekonomi. Salah satunya adalah menyebabkan angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah. Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Impasnya adalah meningkatkannya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Universitas Sumatera Utara
Kondisi ini bisa berbalik menjadi bencana jika bonus ini tidak dipersiapkan kedatangannya. Masalah yang paling nyata adalah ketersedian lapangan pekerjaan. Dalam hal ini pemerintah harus mampu menjadi agent of development dengan cara memperbaiki mutu modal manusia melalui mutu pendidikan yang siap pakai dengan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan. Memberikan keterampilan kepada tenaga kerja produktif melalui Sekolah Menengah Kejuruan, selain pekerja tidak hanya bergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Selain itu pemerintah juga harus mampu menjaga ketersediaan lapangan pekerjaan, menjaga aset-aset negara agar tidak banyak dikuasai pihak asing yang pastinya akan merugikan dari sisi peluang kerja. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar (2010) pengelolaan sekolah kejuruan di Kota Pematangsiantar sampai dengan tahun 2009 tercatat 36 sekolah yang terdiri dari 3 SMK Negeri dan 33 SMK Swasta dengan jumlah siswa sebanyak 11.595 siswa. Pengembangan sekolah kejuruan dewasa ini masih dilakukan berdasarkan animo masyarakat dengan jurusan yang sedang tren, sehingga lulusan sekolah kejuruan cenderung memilih untuk mencari kerja di daerah perkotaan pada sektor formal. Kondisi seperti ini menjadikan perkembangan daerah menjadi lambat karena tenaga-tenaga terampil yang mestinya bisa diarahkan untuk membangun daerahnya malah memilih untuk bekerja di daerah lain. Mungkin akan berbeda kondisinya jika pengembangan sekolah kejuruan diarahkan pada pengembangan potensi wilayah, dengan kata lain pengembangan sekolah kejuruan berbasis pengembangan wilayah.
Universitas Sumatera Utara
Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya. Hal ini sudah pasti harus memperlihatkan aspek lingkungan dalam hal ini perlu diperhatikan aspek kebutuhan, situasi, keadaan, lokasi, keadaan perekonomian dan juga aspek social politik. Maka perencanaan pendidikan yang dilakukan harus komprehensif, menyeluruh dan terpadu. Permasalahannya adalah pembangunan sekolah baru tanpa diserta dengan analisis lokasi yang memadai. Lokasi sekolah di bangun tanpa mempertimbangkan dimana sebenarnya sekolah tersebut dikehendaki calon murid. Untuk itu perlu adanya keselarasan antara kebijakan pengembangan wilayah dan pengembangan potensi wilayah serta di dukung pula dengan peningkatan SDM. Penerapan kebijakannya adalah memprioritaskan adanya sekolah kejuruan yang dapat menampung penduduk usia sekolah menengah untuk memperoleh pendidikan sekolah kejuruan dan selanjutnya lulusan sekolah kejuruan tersebut dapat mengembangkan wilayah dan melakukan pembangunan di Kota Pematangsiantar. Apabila dapat terlaksana maka dampak positip yang di peroleh adalah tercapainya peningkatan SDM, sehingga masyarakat akan terkonsentrasi pada aktivitas pengolahan sumber daya alam yang ada di daerahnya dan selanjutnya masyarakat enggan mencari kerja ke kota-kota besar serta mengurangi tingkat urban. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis ingin membahas sebaran tingkat pendidikan, pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis pengembangan potensi wilayah di Kota Pematangsiantar, dan penentuan lokasi pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan memperhatikan indikator-
Universitas Sumatera Utara
indikator yang ada.di Kota Pematangsiantar, dalam hal ini mengambil judul “Analisis Lokasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Pematangsiantar Dalam Rangka Meraih Bonus Demografi”.
1.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka
dapat diidentifikasi masalah di dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana
sebaran
Sekolah
Menengah
Kejuruan
(SMK)
di
Kota
Pematangsiantar. 2. Bagaimana pengembangan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis
potensi wilayah di Kota Pematangsiantar. 3. Bagaimana penentuan lokasi pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Pematangsiantar.
1.3.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :
1. Menganalisis sebaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Pematangsiantar. 1. Menganalisis pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis potensi wilayah di Kota Pematangsiantar. 2. Menganalisis penentuan lokasi pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Pematangsiantar.
Universitas Sumatera Utara
1.4.
Manfaat Penelitian
2. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam merumuskan kebijakan pendidikan kejuruan di Kota Pematangsiantar. 3. Sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengetahuan yang secara teori telah dipelajari di Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. 4. Sebagai bahan pengembangan penelitian lebih lanjut yang sejenis dengan metode penelitian yang berbeda.
Universitas Sumatera Utara
